00936 - Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Tinjauan Konseptual dan Kelembagaan

Abstract

This article examines the concept of people's economy (ekonomi kerakyatan) through the lens of Islamic economics, employing a normative-conceptual approach through literature synthesis. The study finds that people's economy and Islamic economics share foundational values: social justice, equitable distribution, and community empowerment. In the Islamic economic framework, people's welfare is not merely material but encompasses the concept of falah — comprehensive well-being encompassing spiritual, moral, and social dimensions — grounded in maqashid syariah and maslahah. Institutionally, Islamic people's economy is operationalized through sharia cooperatives, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), productive zakat instruments, village economic institutions (BUMDes), and socio-religious institutions such as mosques and pesantren. The state plays a role as a guarantor of a just policy climate in accordance with the constitutional mandate of Article 33 of the 1945 Constitution. However, implementation challenges remain, including the risk of mere "sharia labeling" and subordination to neoliberal paradigms. This study concludes that a genuine Islamic people's economy demands ethical consistency, maqashid/maslahah orientation, and structural commitment to broad-based community empowerment.

Keywords: people's economy, Islamic economics, falah, maqashid syariah, social justice, community empowerment

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ekonomi kerakyatan melalui perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan normatif-konseptual melalui sintesis kepustakaan. Kajian menemukan bahwa ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam memiliki nilai dasar yang bertemu: keadilan sosial, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka ekonomi Islam, kesejahteraan rakyat tidak semata berdimensi material, melainkan mencakup konsep falah — kesejahteraan komprehensif yang meliputi dimensi spiritual, moral, dan sosial — yang berakar pada maqashid syariah dan maslahah. Secara kelembagaan, ekonomi kerakyatan Islam dioperasionalkan melalui koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), instrumen zakat produktif, institusi ekonomi desa (BUMDes), serta institusi sosial-keagamaan seperti masjid dan pesantren. Negara berperan sebagai penjamin iklim kebijakan yang adil sesuai amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945. Namun, tantangan implementasi tetap ada, termasuk risiko "labelisasi syariah" dan subordinasi pada paradigma neoliberal. Kajian ini menyimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan Islam yang autentik menuntut konsistensi etika, orientasi maqashid/maslahah, dan keberpihakan struktural pada pemberdayaan rakyat banyak.

Kata kunci: ekonomi kerakyatan, ekonomi Islam, falah, maqashid syariah, keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat

________________________________________

1. Pendahuluan

Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu konsep sentral dalam wacana pembangunan ekonomi Indonesia yang berakar pada amanat konstitusional dan cita-cita keadilan sosial. Secara konseptual, ekonomi kerakyatan merujuk pada sistem ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat banyak melalui demokrasi ekonomi, pemerataan, dan keadilan sosial. Di sisi lain, ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah juga memiliki orientasi serupa: mewujudkan kesejahteraan umat yang komprehensif melalui keadilan distributif dan pemberdayaan berbasis moral-spiritual.

Pertemuan dua sistem pemikiran ini menarik untuk dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus konstitusi yang mengamanatkan demokrasi ekonomi. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana ekonomi kerakyatan dapat dipahami, dimaknai, dan dioperasionalkan dalam bingkai ekonomi Islam? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui sintesis kepustakaan yang mencakup dimensi normatif, operasional, dan kelembagaan.

________________________________________

2. Pengertian Ekonomi Kerakyatan dan Fokusnya pada Kesejahteraan Rakyat

Dalam literatur ekonomi Indonesia, ekonomi kerakyatan dipahami sebagai sistem ekonomi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat — yakni kekuatan ekonomi berada di tangan rakyat — dan dijalankan dalam kerangka demokrasi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan masyarakat (Azizah et al., 2023; NOOR, 2014; Rizal, 2011). Orientasi dasarnya adalah pemerataan dan keadilan sosial, yakni pembangunan ekonomi Indonesia "harus bertumpu pada keadilan sosial" dan ekonomi kerakyatan menuntut keadilan serta pemerataan dalam aktivitas dan hasil ekonomi (Azizah et al., 2023; Rizal, 2011). Dalam kerangka itu, rakyat didorong berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah membentuk iklim dan kebijakan yang demokratis serta adil agar kegiatan ekonomi rakyat dapat berkelanjutan (NOOR, 2014; Rizal, 2011).

Sejalan dengan itu, ekonomi kerakyatan di Indonesia juga dikaitkan dengan amanat konstitusi, terutama UUD 1945 Pasal 33, yang menempatkan demokrasi ekonomi sebagai dasar penyusunan perekonomian dan mengarahkan penyelenggaraan ekonomi pada kesejahteraan rakyat secara luas (Azizah et al., 2023; A. Wahid et al., 2023; K. Wahid et al., 2023). Karena itu, ekonomi kerakyatan bukan sekadar praktik usaha kecil, melainkan juga sebuah konsep kebijakan dan strategi pembangunan yang mencakup konsep–kebijakan–strategi, sedangkan "ekonomi rakyat" merujuk pada pelaku ekonominya, yaitu rakyat sebagai aktor (Makki & Miftah, 2022). Dengan demikian, ekonomi kerakyatan dapat diringkas sebagai sistem ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat banyak melalui demokrasi ekonomi, pemerataan, dan keadilan sosial (Azizah et al., 2023; Makki & Miftah, 2022; NOOR, 2014; Rizal, 2011; K. Wahid et al., 2023).

________________________________________

3. Kerangka Tujuan Ekonomi Islam: Falah, Keadilan, dan Etika Syariah

Dalam artikel yang membahas titik temu ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan, ditegaskan bahwa ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan memiliki tujuan yang sama: kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang. Namun, dalam ekonomi Islam, kesejahteraan dan keadilan harus berlandaskan norma dan etika Islam agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai syariah (Azizah et al., 2023). Literatur lain menekankan bahwa ekonomi syariah bersifat komprehensif dan berbasis moral–spiritual, melibatkan komponen masyarakat secara partisipatif serta mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan (Makki & Miftah, 2022). Bahkan, ekonomi Islam dipandang memiliki konsekuensi "duniawi dan ukhrawi" karena akad atau kontrak dibingkai oleh hukum Islam, yang memperkuat komitmen moral pelaku ekonomi (Makki & Miftah, 2022).

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam sering dihubungkan dengan falah, yakni kebahagiaan atau kemenangan yang tidak semata diukur secara material-ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial (Riyadi & Hilyatin, 2021). Perspektif kesejahteraan Islam juga dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani–rohani yang berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat (Riyadi & Hilyatin, 2021). Dengan demikian, ketika ekonomi kerakyatan dibaca melalui ekonomi Islam, kesejahteraan rakyat tidak dipersempit menjadi kenaikan pendapatan semata, tetapi juga harus memuat dimensi etika, moral, dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan syariah (Azizah et al., 2023; Makki & Miftah, 2022; Riyadi & Hilyatin, 2021).

________________________________________

4. Titik Temu Normatif: Keadilan Sosial, Pemerataan, dan Distribusi Kekayaan

4.1 Keadilan sebagai Nilai Dasar Bersama

Ekonomi kerakyatan menempatkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi sebagai nilai dasar (Azizah et al., 2023; Rizal, 2011), sedangkan ekonomi Islam menekankan keadilan sebagai misi yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi (Yusuf et al., 2019). Dalam tinjauan teoretis tentang keadilan ekonomi syariah, ditegaskan bahwa komitmen Islam pada persaudaraan dan keadilan menuntut pemanfaatan sumber daya untuk mewujudkan maqashid syariah — yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar — serta distribusi sumber daya yang adil melalui berbagai kebijakan dan instrumen, termasuk zakat dan instrumen fiskal lain (Yusuf et al., 2019). Dengan kata lain, ekonomi Islam mengaitkan keadilan ekonomi dengan landasan spiritual dan persaudaraan universal, bukan semata rasionalitas sekuler (Azizah et al., 2023; Yusuf et al., 2019).

4.2 Distribusi dan Anti-Konsentrasi Kekayaan

Dalam telaah distribusi ekonomi Islam berbasis Surah Al-Hasyr ayat 7, ditekankan bahwa Islam mengajarkan sistem distribusi agar harta tidak "menetap" atau terkonsentrasi, melainkan beredar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kemaslahatan serta menciptakan keadilan dalam ekonomi umat (Mulawarman, 2019). Kerangka ini relevan dengan ekonomi kerakyatan yang menuntut pemerataan hasil produksi dan keadilan distribusi (Azizah et al., 2023; Makki & Miftah, 2022; Rizal, 2011). Karena itu, "ekonomi kerakyatan menurut ekonomi Islam" dapat dipahami sebagai proyek distribusi dan pemberdayaan: menata produksi dan distribusi agar manfaat ekonomi menjangkau rakyat banyak secara adil, sejalan dengan komitmen syariah pada keadilan dan kemaslahatan (Azizah et al., 2023; Mulawarman, 2019; Yusuf et al., 2019).

________________________________________

5. Fondasi Tujuan Syariah (Maqashid) dan Kemaslahatan (Maslahah) sebagai Basis Pemberdayaan Rakyat

Dalam pembahasan sinergi ekonomi Islam–ekonomi kerakyatan, tujuan utama syariah dikaitkan dengan pemeliharaan unsur-unsur dasar kehidupan manusia, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal), sehingga orientasi ekonomi Islam adalah kesejahteraan masyarakat melalui penjagaan lima hal tersebut (Rizal, 2011). Literatur koperasi syariah yang menggunakan analisis maqashid juga merujuk pada rumusan Abu Zahrah tentang tiga sasaran maqashid: pendidikan individu, penegakan keadilan, dan mendorong kesejahteraan atau maslahah (Al-Hakim, 2009). Rumusan ini memperluas pemahaman pemberdayaan ekonomi rakyat: pemberdayaan tidak berhenti pada akses modal, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas manusia melalui pendidikan atau pengetahuan, keadilan institusional, dan realisasi kesejahteraan (Al-Hakim, 2009; Rizal, 2011).

Selain maqashid, kajian tentang pemberdayaan ekonomi berlandaskan maslahah menegaskan maslahah sebagai prinsip inklusif yang mencakup transaksi keuangan hingga distribusi kekayaan, dengan penekanan pada kesejahteraan bersama, keadilan, dan keseimbangan; pemberdayaan berbasis maslahah tidak semata mengejar pertumbuhan material, tetapi berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan etika tanggung jawab sosial (Anggriana, 2020). Ini selaras dengan konsepsi ekonomi kerakyatan sebagai strategi membangun kesejahteraan melalui peningkatan kemampuan rakyat mengendalikan roda ekonomi (NOOR, 2014; Rizal, 2011). Maka, secara normatif, "ekonomi kerakyatan menurut ekonomi Islam" berakar pada maqashid–maslahah: pemberdayaan rakyat harus menghasilkan manfaat luas dan adil, bukan sekadar efisiensi pertumbuhan yang mengabaikan kelompok lemah (Anggriana, 2020; Rizal, 2011; Yusuf et al., 2019).

________________________________________

6. Prinsip Operasional Ekonomi Kerakyatan dalam Bingkai Ekonomi Islam

6.1 Demokrasi Ekonomi, Partisipasi, dan Musyawarah

Ekonomi kerakyatan diposisikan sebagai pengejawantahan demokrasi ekonomi: proses produksi dikerjakan warga dan hasilnya dibagi secara adil dan merata (Styaningrum, 2021), dan pemerintah tetap memiliki kewenangan menyusun kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan masyarakat (NOOR, 2014; K. Wahid et al., 2023). Pada level implementasi kebijakan desa, pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dilaporkan melibatkan kerja sama pemerintah dengan lembaga desa dan keputusan bersama melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta dinilai perlu berpatokan pada nilai dasar ekonomi Islam, yaitu kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan (Fatakh et al., 2022). Dengan demikian, partisipasi dan musyawarah menjadi titik temu praksis: ekonomi kerakyatan memerlukan tata kelola partisipatif, sedangkan ekonomi Islam menuntut proses sosial-ekonomi yang adil dan bertanggung jawab (Fatakh et al., 2022; K. Wahid et al., 2023; Yusuf et al., 2019).

6.2 Ta'awun (Tolong-Menolong) dan Asas Kekeluargaan sebagai Etika Kelembagaan Rakyat

Koperasi dipandang sebagai institusi ekonomi kerakyatan yang diharapkan menjadi alat pemerataan dan keadilan ekonomi (Azizah et al., 2023). Dalam studi pemberdayaan ekonomi rakyat, ditegaskan bahwa sistem koperasi berakar pada prinsip Islam at-ta'awun atau kerja sama dan tolong-menolong, dan studi kasus koperasi pesantren menunjukkan koperasi dapat meningkatkan perbaikan ekonomi anggota (Az'Zahra, 2024). Kajian hukum Islam atas koperasi kredit juga menegaskan koperasi ditujukan untuk kesejahteraan bersama melalui kerja sama dan kebersamaan yang sesuai dengan konsep ta'awun; koperasi juga dihubungkan dengan keadilan distribusi (Sukardi et al., 2017). Karena itu, ekonomi kerakyatan dalam bingkai Islam menuntut institusi rakyat, seperti koperasi, BMT, dan lembaga sosial, dijalankan sebagai mekanisme ta'awun dan keadilan, bukan sekadar entitas bisnis yang netral etika (Azizah et al., 2023; Az'Zahra, 2024; Sukardi et al., 2017).

6.3 Orientasi Moral dan Penolakan Praktik yang Merusak Keadilan

Dalam pembahasan perbandingan sistem ekonomi, ekonomi Islam diposisikan berbeda dari kapitalisme dan sosialisme: Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal dan melarang penumpukan kekayaan, sekaligus mengakui kebebasan individu yang tidak sejalan dengan sosialisme yang sangat menekankan kekuasaan negara (Azizah et al., 2023). Pada tataran instrumen, transformasi nilai ekonomi Islam untuk keadilan distributif menempatkan pelarangan riba dan penguatan instrumen zakat sebagai alat redistribusi sebagai bagian dari agenda kebijakan yang berpihak pada pelaku ekonomi kecil atau mikro (Amelia et al., 2023). Kerangka ini penting bagi ekonomi kerakyatan karena ekonomi kerakyatan menghendaki keadilan akses terhadap faktor produksi dan hasil ekonomi; karena itu, praktik ekonomi yang menghasilkan ketimpangan struktural perlu dikoreksi (Amelia et al., 2023; Azizah et al., 2023; Rizal, 2011).

________________________________________

7. Kelembagaan dan Instrumen Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam

7.1 Koperasi Syariah sebagai Institusi Ekonomi Kerakyatan yang Selaras dengan Syariah

Koperasi dipandang sebagai institusi ekonomi kerakyatan yang memiliki kompatibilitas tinggi dengan institusi pemberdayaan ekonomi dalam Islam (Azizah et al., 2023). Koperasi syariah — dalam analisis maqashid — diposisikan berperan meningkatkan kualitas hidup anggota melalui UMKM, menegakkan rasa keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan anggota (Al-Hakim, 2009). Selain itu, dalam pembahasan tata kelola koperasi syariah, tujuan koperasi syariah dirumuskan mencakup menyejahterakan anggota sesuai norma dan moral Islam, membangun persaudaraan dan keadilan, serta mendorong pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan kontribusi (Muslimin & Jafar, 2019). Dengan demikian, koperasi syariah merupakan perangkat institusional untuk menerjemahkan ekonomi kerakyatan — demokrasi ekonomi dan kebersamaan — ke dalam praktik muamalah yang patuh syariah dan berorientasi keadilan serta kesejahteraan (Al-Hakim, 2009; Azizah et al., 2023; Muslimin & Jafar, 2019).

7.2 Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Rakyat Kecil

BMT dijelaskan sebagai lembaga ekonomi mikro syariah yang relevan untuk pengembangan ekonomi berbasis komunitas, karena roda ekonomi Indonesia banyak digerakkan dari bawah ke atas; BMT dipandang perlu untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat, terutama ekonomi lapis bawah, dan mendukung proses demokratisasi ekonomi (Isroani, 2022). Pada saat yang sama, BMT memiliki sifat business oriented — mencari profit untuk kesejahteraan anggota — namun juga dapat mengelola dana sosial berupa zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf, sehingga menggabungkan orientasi bisnis dan manfaat sosial (Isroani, 2022). Uraian lain menekankan BMT mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil atau bawah, sekaligus dapat menerima dan menyalurkan dana sosial sesuai amanatnya (Jalil, 2018).

Studi kasus BMT di desa menunjukkan fungsi pemberdayaan ekonomi rakyat ini secara lebih konkret: BMT hadir bagi masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau bank, menyediakan pembiayaan seperti mudharabah, murabahah, qardhul hasan, hawalah, ijarah, serta program sosial berbasis zakat–infak–sedekah untuk kelompok rentan; tujuan akhirnya diarahkan pada falah (Roswantoro, 2011). Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, BMT dapat dipahami sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang menyediakan akses pembiayaan syariah sekaligus jaring pengaman sosial, sehingga pemberdayaan rakyat kecil berjalan melalui mekanisme pasar yang dibingkai etika dan redistribusi (Isroani, 2022; Roswantoro, 2011).

7.3 Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Instrumen Redistribusi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Kajian keadilan ekonomi syariah menempatkan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan instrumen fiskal lain sebagai perangkat untuk mendistribusikan sumber daya secara adil demi pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan maqashid syariah (Yusuf et al., 2019). Dalam kerangka pemberdayaan, zakat dipandang perlu dikelola secara produktif dan profesional untuk mengentaskan kemiskinan menuju kemandirian; gagasan "zakat produktif" ditekankan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial (Istifadhoh et al., 2021). Literatur efektivitas pendayagunaan zakat juga mengaitkan keberhasilan pemberdayaan dengan ketepatan sasaran delapan asnaf dan pemanfaatan zakat, termasuk gagasan investasi dana zakat agar manfaatnya berkelanjutan (Abbas, 2017).

Dalam konteks kelembagaan, studi tentang BAZNAS menunjukkan lembaga zakat berperan menghimpun dan menyalurkan dana zakat dalam berbagai program bantuan, termasuk modal bagi pedagang atau pelaku usaha, sebagai bagian dari dakwah sosial-ekonomi dan pemberdayaan kelompok kurang mampu (Nurjihadi, 2020). Kerangka penguatan zakat produktif juga menekankan pentingnya manajemen modern, akuntabilitas publik, transparansi, dan peningkatan kepercayaan muzakki agar potensi zakat dapat dioptimalkan untuk pembangunan ekonomi umat (Daulay, 2016). Karena itu, instrumen filantropi Islam (ZISWAF) berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang memperkuat ekonomi kerakyatan: bukan hanya bantuan konsumtif, tetapi juga dukungan produktif untuk memperkuat kapasitas ekonomi rakyat kecil (Daulay, 2016; Istifadhoh et al., 2021; Yusuf et al., 2019).

7.4 Desa sebagai Locus Ekonomi Kerakyatan: BUMDes dan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam

Literatur tentang implementasi sistem ekonomi Islam pada pengembangan dana desa menekankan bahwa penguatan ekonomi kelas bawah dapat dimulai dari desa, memanfaatkan potensi dana desa melalui BUMDes dan pemberdayaan home industry serta toko kecil masyarakat, dengan mekanisme penyaluran modal yang ditentukan pemerintah desa (Fikri et al., 2018). Studi pengelolaan ADD juga menilai bahwa kebijakan pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan sebaiknya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi dialokasikan pada pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan; praktik pemberdayaan di desa tersebut dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dan ta'awun (Fatakh et al., 2022). Dengan demikian, ekonomi kerakyatan dalam perspektif Islam menuntut agar kebijakan desa — dana desa dan BUMDes — mengarah pada pemberdayaan ekonomi rakyat secara adil, partisipatif, dan sesuai nilai syariah (Fatakh et al., 2022; Fikri et al., 2018).

7.5 Masjid dan Pesantren sebagai Basis Sosial-Ekonomi Pemberdayaan Umat

Kajian pemberdayaan ekonomi berbasis masjid menekankan masjid dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi umat melalui koperasi umat dan berbagai unit usaha, sehingga diperlukan sinergi masyarakat–pemerintah–takmir agar pengelolaan bersifat profesional dan proporsional (Suryani, 2014). Literatur strategi pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid juga menekankan langkah-langkah seperti memahami potensi umat di sekitar masjid, memahami potensi ekonomi lokal, dan memperkuat jaringan ekonomi antarmasjid untuk membangun kemandirian umat (Prasada, 2020). Pada ranah pesantren, refleksi filosofis pemberdayaan menegaskan bahwa perubahan mindset dan penerimaan nilai-nilai sosial lebih mudah terjadi melalui aktivitas ekonomi nyata, serta pemberdayaan memerlukan pembukaan partisipasi warga untuk menentukan peluang usaha demi peningkatan kesejahteraan (Muhibban & Munir, 2023). Rangkaian argumen ini memperkuat konsepsi ekonomi kerakyatan menurut Islam sebagai pemberdayaan berbasis komunitas yang ditopang institusi sosial-keagamaan agar daya tawar rakyat kecil meningkat (Muhibban & Munir, 2023; Suryani, 2014).

________________________________________

8. Peran Negara dan Kerangka Konstitusional: Menjaga Orientasi Kerakyatan dan Keadilan

Ekonomi kerakyatan di Indonesia kerap dirujuk pada Pasal 33 UUD 1945 dan demokrasi ekonomi sebagai landasan pemerataan dan keadilan ekonomi (Azizah et al., 2023; A. Wahid et al., 2023; K. Wahid et al., 2023). Dalam kajian "konstitusi ekonomi syariah," ditegaskan bahwa keberadaan ekonomi syariah memiliki dasar konstitusional dan politik hukum ekonomi yang mengarah pada terciptanya keadilan ekonomi, perhatian pada ekonomi kerakyatan, nasionalisme ekonomi, dan pemerataan sebagai tolok ukur pembangunan (Sari & Rahmawaty, 2023). Di sisi lain, pembahasan pembangunan ekonomi Islam menekankan pentingnya nilai keadilan dan tauhid, serta orientasi "ekonomi kerakyatan" dan kemitraan bermoral bagi seluruh rakyat (Afiah et al., 2023). Maka, peran negara dalam perspektif ini bukan mengganti peran rakyat, melainkan memastikan kebijakan, regulasi, dan institusi publik memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat dalam koridor keadilan sosial dan etika syariah (Afiah et al., 2023; Sari & Rahmawaty, 2023; K. Wahid et al., 2023).

________________________________________

9. Tantangan Implementasi: Risiko "Labelisasi Syariah" dan Subordinasi pada Neoliberalisme

Sejumlah literatur mengingatkan adanya jarak antara ideal normatif dan praktik. Kajian transformasi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kerakyatan menyatakan bahwa pengembangan ekonomi Islam di Indonesia masih sering terfokus pada lembaga keuangan; padahal kesejahteraan masyarakat lebih mungkin dicapai bila mempertimbangkan maqashid syariah dan memperluas fokus ke sektor riil, bukan sekadar label (Rizal, 2011). Kritik lain menyoroti risiko ekonomi Islam menjadi subordinat neoliberalisme dan tidak berpihak pada ekonomi rakyat bila riset maupun implementasinya terjebak paradigma positivistik atau neoliberal; karena itu dibutuhkan pemetaan konstruktif yang mengarah pada emansipasi dan keberpihakan pada kesejahteraan serta keadilan masyarakat (Jaelani, 2012). Sejalan dengan itu, tulisan tentang mengembalikan eksistensi hukum bisnis dan ekonomi kerakyatan menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada "logo" atau "pura-pura syariah," karena itu akan menghambat terwujudnya ekonomi syariah yang benar-benar menolak praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya riba dan dominasi modal (faqih et al., 2022). Jadi, ekonomi kerakyatan menurut ekonomi Islam menuntut konsistensi etika, orientasi maqashid/maslahah, dan keberpihakan struktural agar pemberdayaan rakyat banyak benar-benar terjadi (faqih et al., 2022; Jaelani, 2012; Rizal, 2011).

________________________________________

10. Sintesis: Definisi Operasional Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis lintas sumber di atas, ekonomi kerakyatan menurut ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang memuat empat dimensi utama berikut.

Pertama, sistem ekonomi demokratis dan partisipatif yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama, dengan pemerintah sebagai penjamin iklim kebijakan yang adil, sejalan dengan demokrasi ekonomi dan amanat konstitusi (Azizah et al., 2023; NOOR, 2014; Sari & Rahmawaty, 2023; K. Wahid et al., 2023).

Kedua, berorientasi pada falah sebagai kesejahteraan komprehensif: kesejahteraan material yang dibingkai dimensi spiritual–moral–sosial, sehingga pemberdayaan ekonomi rakyat adalah bagian dari tujuan syariah (Azizah et al., 2023; Makki & Miftah, 2022; Riyadi & Hilyatin, 2021).

Ketiga, menegakkan keadilan sosial dan distribusi yang tidak timpang, menolak eksploitasi dan konsentrasi kekayaan, serta mengoptimalkan instrumen redistribusi — terutama zakat dan filantropi Islam — untuk pemberdayaan produktif (Amelia et al., 2023; Azizah et al., 2023; Istifadhoh et al., 2021; Mulawarman, 2019; Yusuf et al., 2019).

Keempat, menguatkan institusi ekonomi rakyat yang kompatibel dengan syariah, seperti koperasi syariah yang mengusung semangat ta'awun, kebersamaan, dan keadilan distribusi; BMT sebagai lembaga pembiayaan mikro sekaligus bermuatan fungsi sosial; serta tata kelola desa melalui BUMDes dan dana desa yang berpatokan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah (Azizah et al., 2023; Az'Zahra, 2024; Fatakh et al., 2022; Fikri et al., 2018; Isroani, 2022; Roswantoro, 2011; Sukardi et al., 2017).

Dengan definisi ini, frasa "sistem ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat banyak" menjadi lebih spesifik secara Islam: kesejahteraan harus dipahami sebagai falah dan pemberdayaan harus diarahkan pada maqashid/maslahah melalui institusi kerakyatan yang beretika dan berkeadilan (Al-Hakim, 2009; Anggriana, 2020; Azizah et al., 2023; Riyadi & Hilyatin, 2021; Rizal, 2011).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abbas, A. (2017). Ekonomi Islam dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dialog, 32(1), 117–131. https://doi.org/10.47655/dialog.v32i1.132

Afiah, N., Siradjuddin, & Parakkasi, I. (2023). Sejarah pemikiran ekonomi Islam Indonesia. Al-Mutsla, 5(1), 172–185. https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1.612

Al-Hakim, L. (2009). BMT dan demokratisasi ekonomi: Membumikan ekonomi syari'ah di Indonesia. Ulumuna, 13(1), 169–188. https://doi.org/10.20414/ujis.v13i1.376

Amelia, C., Suraya, A., & Sabila, K. (2023). Ekonomi syariah sebagai pondasi ekonomi rakyat dalam mencapai kesejahteraan Indonesia. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(10), 3435–3442. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.653

Anggriana, A. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan koperasi kredit (credit union) Bina Usaha (BIMA) Kabupaten Sintang. Petitum, 8(2), 157–169. https://doi.org/10.36090/jh.v9i2.771

Azizah, D. W. A., Ali, A. N. Y., Uyun, Q. U., & Lia, L. F. (2023). Peran BMT Assyafiiyah dalam pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan desa (studi kasus Desa Kota Raman). Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 5(1), 101–114. https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i1.7284

Az'Zahra, M. H. (2024). Tumbuh menjamur Indomaret: Kesiapan pedagang kaki lima untuk bersaing dalam perspektif ekonomi Pancasila di Kota Balikpapan. Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, 1(2), 54–63. https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i2.1307

Daulay, R. (2016). Pengembangan usaha mikro untuk pemberdayaan umat Islam di Kota Medan. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 40(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.220

faqih, A. F., Kholifah, S. N., & Azakia, K. (2022). Aktualisasi pemberdayaan zakat produktif pada peningkatan ekonomi umat. Masyrif: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 3(2). https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.779

Fatakh, A., Wasman, W., & Harsya, R. M. K. (2022). Mengembalikan eksistensi hukum bisnis dan ekonomi kerakyatan untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia di tengah era neo-globalisasi dan sosialisme demokratik (Sosdem). Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 7(1), 43. https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i1.10875

Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Pengelolaan koperasi pesantren untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat: Telaah Surah al-Hasyr ayat 7. Tsaqafah, 14(1), 141. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i1.2301

Isroani, F. (2022). Kelompok usaha bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam perspektif ekonomi syari'ah. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 3(2), 1–18. https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1565

Istifadhoh, N., Billah, Z. I., & Mufidah, H. (2021). Analisis maqashid syariah pada koperasi produsen syariah industri kreatif di Bojonegoro. Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syari'ah, 10(2), 103–117. https://doi.org/10.24903/je.v10i2.1486

Jaelani, A. (2012). Pengelolaan APBN dan politik anggaran di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 1. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.589

Jalil, M. (2018). [Judul artikel]. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 2(1), 27. https://doi.org/10.32332/tapis.v2i1.1118

Makki, M., & Miftah, Z. (2022). Implementasi sistem ekonomi Islam terhadap pengembangan dana desa melalui BUMDes. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 3(2), 131–147. https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1660

Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan ekonomi berlandaskan maslahah dalam hukum Islam. Jurnal Kajian Islam Modern, 10(01), 34–45. https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311

Mulawarman, A. D. (2019). Masa depan ekonomi Islam: Dari paradigma menuju metodologi. Imanensi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.1-13

Muslimin, S., & Jafar, W. (2019). Implementasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya meningkatkan perekonomian anggota BMT. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 1(1), 49–65. https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13

Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan ekonomi berlandaskan maslahah dalam hukum Islam. Jurnal Kajian Islam Modern, 10(01), 34–45. https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311

NOOR, M. S. (2014). Prospek ekonomi syariah di tengah persaingan ekonomi ASEAN. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 5(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.23

Nurjihadi, M. (2020). Islam, koperasi, dan jati diri ekonomi politik Indonesia: Sebuah review komprehensif. Nusantara Journal of Economics, 1(02), 47–65. https://doi.org/10.37673/nje.v1i02.534

Prasada, E. A. (2020). Figur hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. https://doi.org/10.31237/osf.io/7xc8e

Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kerakyatan. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 43. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100

Rizal, S. (2011). Titik temu dan sinergi ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2493

Roswantoro, A. (2011). Refleksi filosofis atas pengembangan civic values melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat bersama pesantren. Millah: Journal of Religious Studies, 11(1), 1–28. https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art1

Sari, P., & Rahmawaty, I. S. (2023). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 5(1). https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i1.23850

Styaningrum, F. (2021). Konsep sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM Indonesia. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 565. https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i08.p01

Sukardi, D., Kosim, K., & Alifah, L. N. (2017). Tinjauan hukum ekonomi Islam dan UUD 1945 terhadap koperasi perikanan laut Mina Sumitra Indramayu. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 166. https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2156

Suryani, S. (2014). Keadilan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah: Sebuah tinjauan teori. Maksimum, 2(1), 39. https://doi.org/10.26714/mki.2.1.2011.39-60

Wahid, A., Rohadi, R., & Shodikin, A. (2023). Membangun hukum ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bermartabat. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(2), 186. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.14508

Wahid, K., Mutafarida, B., & Andriani, A. (2023). Analisis komparatif pemikiran pembangunan ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarman Azwar Karim. Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1365

Yusuf, N., Hasan, F., & Niu, F. A. L. (2019). Pemikiran Muhammad Hatta tentang ekonomi syariah di Indonesia. Potret Pemikiran, 23(1), 36. https://doi.org/10.30984/pp.v23i1.973