00930 - Efisiensi Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Sintesis Konseptual

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep efisiensi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif melalui sintesis literatur yang relevan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memahami efisiensi semata sebagai persoalan teknis memaksimalkan output atau meminimalkan biaya, ekonomi Islam memposisikan efisiensi sebagai cara mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang langka guna mewujudkan kesejahteraan (falāh) dan maslahah sesuai ajaran Islam. Kajian ini mengidentifikasi delapan kriteria operasional efisiensi ekonomi dalam Islam, meliputi: efisiensi proses, keadilan dan pemerataan, orientasi maqāṣid al-sharī'ah, pencegahan pemborosan, pasar yang kompetitif namun bermoral, efektivitas instrumen redistribusi, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola negara yang akuntabel. Hasil sintesis menunjukkan bahwa "alokasi optimal tanpa pemborosan" dalam ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral, sosial, dan ekologis yang menjadi pembeda fundamental dari konsep efisiensi dalam ekonomi konvensional.

Kata kunci: efisiensi ekonomi, ekonomi Islam, maslahah, maqāṣid al-sharī'ah, falāh

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of economic efficiency from an Islamic economic perspective through a synthesis of relevant literature. Unlike the conventional approach, which understands efficiency merely as a technical matter of maximizing output or minimizing costs, Islamic economics positions efficiency as a means of allocating and distributing scarce resources to achieve welfare (falāh) and maslahah in accordance with Islamic teachings. This study identifies eight operational criteria for economic efficiency in Islam, encompassing: process efficiency, justice and equity, maqāṣid al-sharī'ah orientation, prevention of waste, competitive yet moral markets, effectiveness of redistribution instruments, environmental sustainability, and accountable state governance. The synthesis results indicate that "optimal allocation without waste" in Islamic economics cannot be separated from the moral, social, and ecological dimensions that fundamentally distinguish it from the concept of efficiency in conventional economics.

Keywords: economic efficiency, Islamic economics, maslahah, maqāṣid al-sharī'ah, falāh

________________________________________

1. Pendahuluan

Efisiensi ekonomi merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu ekonomi. Secara umum, konsep ini dipahami sebagai kondisi di mana sumber daya dialokasikan secara optimal tanpa pemborosan. Namun demikian, pemahaman tersebut cenderung bersifat teknis dan bebas nilai (value-free), sehingga tidak sepenuhnya kompatibel dengan kerangka ekonomi Islam yang secara inheren bersifat normatif dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara holistik.

Dalam ekonomi Islam, efisiensi tidak dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis memaksimalkan output atau meminimalkan biaya, melainkan sebagai cara mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang langka agar mewujudkan human well-being (falāh/kesejahteraan) sesuai ajaran Islam, tanpa menimbulkan ketimpangan makroekonomi maupun kerusakan ekologis yang berkelanjutan (Harisudin, 2014; Muhit & Athoillah, 2023; NOOR, 2014; Rohmati et al., 2018). Definisi yang menekankan alokasi dan distribusi ini penting karena ekonomi Islam sejak awal memposisikan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari mu'āmalah yang harus diarahkan pada maslahah (mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat), sehingga "optimal" tidak boleh dipisahkan dari kriteria moral dan kemasyarakatan (Harisudin, 2014; Mubayyinah, 2019; Permatasari & Hidayatulloh, 2021; Rahman, 2021).

Selaras dengan rumusan tersebut, literatur ekonomi kesejahteraan menggambarkan efisiensi sebagai keadaan social optimum (Pareto/Edgeworth), yaitu situasi ketika tidak ada pihak yang bisa dibuat lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk; pemborosan muncul bila masih ada kemungkinan memperbaiki keadaan pihak lain tanpa merugikan siapa pun (Supardi, 2006). Kerangka ini relevan untuk menjelaskan mengapa ekonomi Islam mengaitkan efisiensi dengan dimensi sosial (bukan sekadar economic gain), sehingga efisiensi berorientasi humanisasi dan nilai-nilai kemasyarakatan (Harisudin, 2014; Jamil, 2021; Supardi, 2006).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menyajikan sintesis konseptual yang komprehensif mengenai efisiensi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam dengan mengintegrasikan berbagai perspektif yang terdapat dalam literatur, mulai dari dimensi teknis, normatif, kelembagaan, hingga ekologis.

________________________________________

2. Efisiensi: Teknis, Alokatif, dan Ekonomi (Total)

Secara analitis, literatur efisiensi—termasuk yang digunakan dalam studi perbankan dan lembaga Islam—membedakan efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi (total) (Rusydiana et al., 2019; Rusydiana & Firmansyah, 2018). Efisiensi teknis berfokus pada hubungan operasional input–output, sedangkan efisiensi ekonomi menggambarkan kombinasi efisiensi teknis dan alokatif dan secara implisit identik dengan gagasan least cost production (biaya per unit output paling minimal untuk tingkat output tertentu) (Rusydiana et al., 2019; Rusydiana & Firmansyah, 2018). Karena itu, "tanpa pemborosan" dalam makna ekonomi dapat dipahami sebagai penggunaan input dan biaya secara tepat sehingga tidak ada inefisiensi proses yang menghamburkan sumber daya (Rusydiana et al., 2019; Rusydiana & Firmansyah, 2018; Subardi et al., 2020).

Namun demikian, ekonomi Islam mengingatkan bahwa ukuran "tepat" (right use of resources) tidak boleh semata ditentukan oleh kalkulus biaya, karena sistem ekonomi Islam dibangun sebagai ethical economy—berangkat dari kesadaran etika—berbeda dari sistem lain yang diasosiasikan berangkat dari kepentingan (interest) (Fadlan, 2012; Fadllan, 2013). Dengan demikian, efisiensi dalam ekonomi Islam cenderung ditarik ke arah efisiensi yang dikendalikan norma (sharia constraints), bukan efisiensi bebas nilai (Fadlan, 2012; Harisudin, 2014; Risza, 2014).

________________________________________

3. Ciri Pembeda: Efisiensi Harus Berjalan Bersama Keadilan dan Moralitas

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa proyek ekonomi Islam secara sistematik berupaya mengembalikan fokus ekonomi pada pemerataan/keadilan tanpa "memperlemah efisiensi"; keduanya harus berjalan bersama (Kholis, 2008). Dalam kerangka pembangunan dan kebijakan, Chapra (sebagaimana dikutip dalam kajian pembangunan ekonomi Islam) dinyatakan menekankan bahwa pembangunan tanpa integrasi moral dan material akan sulit mewujudkan efisiensi dan pemerataan (Fadlan, 2012; Sa'diyah & Mastur, 2020). Literatur lain yang membandingkan pemikiran Ibn Khaldun dan Chapra juga menegaskan bahwa pembangunan yang adil mensyaratkan efficiency dan equalization penggunaan seluruh sumber daya, dan keduanya tidak dapat diaktualkan tanpa dukungan dimensi moral (Arifqi, 2019).

Pada level tata negara, model negara kesejahteraan dalam perspektif politik ekonomi Islam juga dirumuskan sebagai upaya menyeimbangkan sumber daya langka dan penggunaannya dengan cara yang mewujudkan efisiensi dan keadilan, dengan pemusatan pada peningkatan material, moral, dan spiritual manusia (Jamil, 2021). Hal ini konsisten dengan argumen bahwa "efisiensi" dalam ekonomi Islam adalah efisiensi yang value-laden: ia dinilai baik bila mengantar pada maslahah dan falāh, bukan sekadar keuntungan (Harisudin, 2014; Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018).

________________________________________

4. Fondasi Normatif: Maqāṣid al-Sharī'ah dan Maslahah sebagai Kriteria "Optimal"

Literatur zakat yang membahas efisiensi secara eksplisit menautkan konsep efisiensi pada pemikiran Imam al-Ghazali: kesejahteraan (maslahah) masyarakat bergantung pada pemeliharaan lima tujuan dasar (agama/dīn, jiwa/nafs, keturunan/nasl, harta/māl, dan akal/'aql) (Permatasari & Hidayatulloh, 2021). Kerangka lima tujuan dasar ini juga menjadi jembatan untuk memahami bahwa "alokasi optimal" dalam ekonomi Islam bersifat maqāṣid-driven, yaitu optimal bila menopang perlindungan tujuan-tujuan dasar kehidupan manusia (Ahyani et al., 2022; Permatasari & Hidayatulloh, 2021; Rohmati et al., 2018).

Sejalan dengan itu, kajian maqāṣid dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa ekonomi Islam dibangun berlandaskan syariah dan bertujuan menghadirkan maslahah serta kesejahteraan; prinsip-prinsipnya mencakup nilai universal seperti tauhid dan keadilan ('adl), serta mengakui peran otoritas (khalifah/pemerintah) dalam tatanan ekonomi (Rohmati et al., 2018). Pada tingkat operasional lembaga keuangan dan regulasi, maqāṣid juga diposisikan sebagai fondasi yang memungkinkan tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dicapai secara bersamaan (Mubayyinah, 2019; Rama & Makhlani, 2014).

Dengan demikian, "alokasi sumber daya secara optimal" dalam ekonomi Islam tidak cukup dimaknai sebagai tercapainya kombinasi input-output terbaik, melainkan harus lolos uji maslahah/maqāṣid: apakah alokasi itu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—serta menghindari mudarat sosial-ekonomi (Ahyani et al., 2022; Permatasari & Hidayatulloh, 2021; Rohmati et al., 2018).

________________________________________

5. "Tanpa Pemborosan" sebagai Norma Perilaku dan Tata Kelola

Selain kerangka efisiensi formal (input–output), sejumlah rujukan menjelaskan "tanpa pemborosan" sebagai etos perilaku. Studi tentang BPRS menegaskan bahwa Islam menganjurkan efisiensi (keuangan, waktu, dan tindakan), bahkan sesuatu yang "sia-sia" (tidak ada manfaat dan tidak ada keburukan) diperintahkan untuk ditinggalkan; rujukan ini mengaitkannya dengan QS Al-Mu'minun 23:1–3 (Mastur & Dsh, 2020). Sementara itu, tulisan tentang ekonomi syariah dalam konteks kapitalisme global menyebut keseimbangan yang diwujudkan pada kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan (Harisudin, 2014). Dalam kerangka mu'āmalah al-maṣlaḥah, orientasi "membawa manfaat dan menghindari mudarat" juga memberi dasar normatif bagi anti-pemborosan, karena pemborosan dipahami sebagai perilaku yang mengurangi kemanfaatan sosial (Harisudin, 2014; Rahman, 2021).

Karena itu, kondisi "tanpa pemborosan" dalam ekonomi Islam dapat dibaca sebagai gabungan dua lapis:

Pertama, lapis teknis: tidak ada inefisiensi proses produksi/organisasi (least cost, input tepat) (Rusydiana et al., 2019; Rusydiana & Firmansyah, 2018); dan

Kedua, lapis etik-syariah: perilaku ekonomi tidak terseret pada tindakan sia-sia atau pengeluaran yang tidak membawa maslahah (Harisudin, 2014; Mastur & Dsh, 2020; Sa'diyah & Mastur, 2020).

________________________________________

6. Mekanisme Pasar: Efisiensi Melalui Persaingan Sehat dan Pencegahan Distorsi

Ekonomi Islam tidak menafikan mekanisme pasar, tetapi menegaskan adanya norma yang membingkai kebebasan pasar agar tidak berubah menjadi distorsi dan ketidakadilan (Jaelani, 2012, 2018). Dalam kerangka ukhuwwah sebagai pilar sistem ekonomi Islam, persaingan sehat (fastabiqu al-khayrāt) dipahami sebagai cara meningkatkan efisiensi dan kompetensi secara sehat; Islam melarang praktik menjatuhkan bisnis pihak lain untuk memenangkan bisnisnya (Ulum, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pasar tidak dipandang netral, tetapi harus kompatibel dengan etika interaksi dan perlindungan pihak lain (Harisudin, 2014; Ulum, 2017).

Dalam perspektif kebijakan persaingan, kajian antitrust berbasis Transaction Cost Economics (TCE) menyatakan bahwa penerapan kebijakan antimonopoli diharapkan mendorong persaingan sehat sehingga efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen tercapai; semakin tinggi biaya transaksi, semakin tidak efisien kelembagaan (Innayah & Nasikin, 2022). Kajian ini juga menekankan urgensi analisis tujuan integrasi perusahaan (vertikal/horizontal) agar antitrust tidak salah sasaran, khususnya ketika pengaturan kontraktual tertentu justru dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen (Innayah & Nasikin, 2022).

Lebih spesifik pada mekanisme harga, studi pemikiran Nejatullah Siddiqi menekankan perlunya regulasi pasar dan harga untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan; otoritas sosial diberi hak mengontrol harga dengan batasan tertentu untuk menjamin kebebasan dan efisiensi aktivitas pasar, dengan orientasi alokasi sumber daya yang adil dan merata (Basri, 2023). Sementara itu, kajian inflasi dan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam menegaskan bahwa biaya tinggi dapat muncul dari monopoli barang atau tenaga kerja, tetapi dalam pasar berbasis Islam monopoli tersebut "tidak diterapkan"; upah seharusnya selaras dengan produktivitas (Hasanah, 2021). Secara keseluruhan, literatur ini menyiratkan bahwa "efisiensi tanpa pemborosan" menuntut pencegahan distorsi seperti monopoli dan praktik pasar yang merusak struktur biaya dan keadilan (Basri, 2023; Hasanah, 2021; Innayah & Nasikin, 2022; Jaelani, 2018).

________________________________________

7. Instrumen Distribusi: Efisiensi Alokasi Sumber Daya Harus Menguatkan Kesejahteraan Sosial

Karena definisi ekonomi Islam menekankan alokasi dan distribusi sumber daya langka untuk kesejahteraan (Harisudin, 2014; Muhit & Athoillah, 2023; NOOR, 2014; Rohmati et al., 2018), efisiensi ekonomi dalam perspektif Islam juga terkait dengan efektivitas instrumen redistribusi (zakat, infak, sedekah, wakaf). Literatur makro zakat menyatakan bahwa zakat dan amal lain dipahami sebagai mekanisme untuk menjunjung hak orang miskin dan pemerataan; dalam kerangka makro, dana zakat dapat digunakan meningkatkan daya beli kelompok miskin dan pertumbuhan ekonomi sehingga mempersempit kesenjangan, meskipun dampaknya bervariasi antarwilayah dan perlu disesuaikan dengan profil mustahik (Heryanto, 2020). Klaim variasi dampak ini penting sebagai catatan kehati-hatian: efisiensi distribusi bukan otomatis terjadi, tetapi bergantung pada desain dan ketepatan sasaran (Heryanto, 2020).

Di tingkat kelembagaan, efisiensi amil zakat sering diukur sebagai kemampuan mengelola input (biaya) untuk menghasilkan output (penghimpunan dan penyaluran) (Permatasari & Hidayatulloh, 2021; Subardi et al., 2020). Studi efisiensi lembaga amil zakat pada masa pandemi dengan metode DEA menyimpulkan lembaga amil zakat nasional yang diteliti beroperasi efisien selama pandemi dan menjalankan fungsi penghimpun-penyalur dana sosial masyarakat secara amanah (Permatasari & Hidayatulloh, 2021). Penelitian lain tentang efisiensi LAZ berbasis korporasi bank syariah dengan DEA menyatakan OPZ berbasis bank syariah menunjukkan kinerja efisien (dalam kerangka pengukuran DEA yang mereka gunakan) dan memiliki kemampuan menghimpun serta menyalurkan dana ZISWA (Wahyudi & Susetyohadi, 2021). Pada level lintas negara ASEAN, kajian efisiensi badan pengelola zakat menekankan perlunya optimalisasi zakat melalui efisiensi, sekaligus membedakan efisiensi ekonomi yang menilai pengalokasian sumber daya "secara menyeluruh" untuk kesejahteraan masyarakat (Subardi et al., 2020).

Untuk wakaf uang, kajian optimisasi pengelolaan wakaf uang menyebut wakaf uang sebagai instrumen inovatif yang bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial dan memungkinkan partisipasi luas; namun pengelolaannya belum menghasilkan manfaat optimal, antara lain karena pembagian peran kelembagaan yang membuatnya kurang efektif (Asmara & Abubakar, 2019). Argumen ini memperkuat sisi institusional efisiensi ekonomi Islam: efisiensi bukan hanya soal niat baik, tetapi juga desain tata kelola yang meminimalkan friksi kelembagaan agar manfaat sosial benar-benar optimal (Asmara & Abubakar, 2019; Innayah & Nasikin, 2022; Jaelani, 2012).

________________________________________

8. Dimensi Lingkungan: Efisiensi Sumber Daya sebagai Bagian dari Keseimbangan Ekologis

Definisi ekonomi Islam (mis. Chapra) secara eksplisit memasukkan syarat tidak menciptakan ketidakseimbangan ekologis berkelanjutan (Harisudin, 2014; Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018). Dalam konteks kontemporer, kajian Fiqh al-Bī'ah dan green–blue economy menempatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya sebagai karakter penting, termasuk dalam blue economy: zero waste, perlindungan ekosistem, kebersihan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan inklusivitas sosial (Latifah, 2024). Studi blue economy perspektif Islam pada wisata bahari juga menekankan implementasi efisiensi sumber daya (resources efficient), zero-waste, dan solidaritas sosial untuk pemberdayaan masyarakat lokal (Fahrurrozi, 2020).

Pada sektor perbankan, kajian green banking di Bank Syariah Indonesia melaporkan praktik ramah lingkungan seperti efisiensi penggunaan kertas, listrik, air, serta pengelolaan dan pengurangan limbah; green banking diposisikan sebagai bagian dari ekonomi hijau yang sejalan dengan ekonomi syariah (Lelawati et al., 2023). Studi etika bisnis Islam dan green economics menegaskan bahwa etika bisnis Islam adalah tuntutan untuk menegakkan keseimbangan ekonomi; implementasi green economy dipahami mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan, karena green economy menekankan hemat sumber daya alam dan keadilan sosial (Azizah & Hariyanto, 2021). Dengan demikian, "tanpa pemborosan" dalam ekonomi Islam dapat meluas dari anti-pemborosan finansial menjadi anti-pemborosan ekologis—yakni efisiensi yang menjaga keberlanjutan (Azizah & Hariyanto, 2021; Harisudin, 2014; Latifah, 2024; Lelawati et al., 2023).

________________________________________

9. Peran Negara dan Infrastruktur Hukum: Efisiensi sebagai Tata Kelola yang Bertanggung Jawab

Beberapa rujukan menempatkan negara sebagai variabel penting dalam ekonomi Islam—baik melalui intervensi kebijakan maupun sebagai pelaku ekonomi—untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan (Jamil, 2021; Rama & Makhlani, 2014; Rohmati et al., 2018). Dalam pengelolaan anggaran negara, kajian APBN menyebut struktur anggaran berbasis kinerja bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah dengan good governance yang mensyaratkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, meskipun praktik penyalahgunaan anggaran (korupsi) masih dapat terjadi (Jaelani, 2012). Hal ini relevan untuk makna efisiensi "tanpa pemborosan" di level publik: pemborosan dapat muncul bukan hanya dari inefisiensi teknis, tetapi juga dari kegagalan tata kelola (Jaelani, 2012; Supardi, 2006).

Dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia, kajian revitalisasi hukum ekonomi syariah juga menyebut pembentukan DSN-MUI sebagai langkah efisiensi koordinasi ulama dalam merespons isu ekonomi-keuangan kontemporer (Hariyanto et al., 2023). Artinya, efisiensi juga dipahami sebagai kemampuan institusi mengurangi biaya koordinasi dan mempercepat respons regulatif—sebuah aspek yang sejalan dengan gagasan biaya transaksi sebagai ukuran efisiensi kelembagaan (Hariyanto et al., 2023; Innayah & Nasikin, 2022).

________________________________________

10. Sintesis: Definisi Kerja dan Kriteria Efisiensi Ekonomi Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis literatur, efisiensi ekonomi menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kondisi ketika sumber daya yang langka dialokasikan dan didistribusikan secara tepat untuk mewujudkan kesejahteraan (falāh) dan maslahah sesuai ajaran Islam, tanpa pemborosan biaya, tanpa menzalimi pihak lain, serta tanpa menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi maupun ekologis yang berkelanjutan (Harisudin, 2014; Jamil, 2021; Muhit & Athoillah, 2023; NOOR, 2014; Rohmati et al., 2018; Supardi, 2006).

Secara operasional, "alokasi optimal tanpa pemborosan" dalam ekonomi Islam lazimnya menuntut terpenuhinya kriteria berikut—setiap butir ditopang literatur, bukan asumsi tambahan:

1. Efisiensi proses (least cost / input–output tepat) sebagai aspek teknis untuk menghindari pemborosan sumber daya (Rusydiana et al., 2019; Rusydiana & Firmansyah, 2018; Subardi et al., 2020).

2. Keadilan dan pemerataan berjalan bersama efisiensi, bukan trade-off yang meniadakan salah satunya (Arifqi, 2019; Fadlan, 2012; Kholis, 2008; Sa'diyah & Mastur, 2020).

3. Orientasi maqāṣid/maslahah (al-kulliyyāt al-khams) sebagai "filter" normatif bagi apa yang disebut optimal (Ahyani et al., 2022; Permatasari & Hidayatulloh, 2021; Rohmati et al., 2018).

4. Pencegahan tindakan sia-sia dan pemborosan dalam perilaku ekonomi, sebagai etos moral (mis. meninggalkan tindakan sia-sia) (Harisudin, 2014; Mastur & Dsh, 2020).

5. Pasar yang kompetitif namun bermoral: persaingan sehat untuk efisiensi dan kompetensi, larangan merusak pihak lain, serta antimonopoli untuk menekan distorsi dan biaya transaksi (Basri, 2023; Hasanah, 2021; Innayah & Nasikin, 2022; Ulum, 2017).

6. Instrumen redistribusi (zakat/wakaf) dikelola secara efisien agar output sosial (penghimpunan–penyaluran) optimal dan tepat sasaran; dampak sosial perlu menyesuaikan konteks mustahik dan desain kelembagaan (Asmara & Abubakar, 2019; Heryanto, 2020; Permatasari & Hidayatulloh, 2021; Subardi et al., 2020; Wahyudi & Susetyohadi, 2021).

7. Efisiensi yang selaras keberlanjutan lingkungan, tercermin dalam green/blue economy dan praktik institusi (zero waste, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah) (Azizah & Hariyanto, 2021; Fahrurrozi, 2020; Harisudin, 2014; Latifah, 2024; Lelawati et al., 2023).

8. Peran negara dan tata kelola publik yang efisien dan akuntabel untuk mencegah pemborosan anggaran dan memperkuat koordinasi regulatif (Hariyanto et al., 2023; Jaelani, 2012; Jamil, 2021; Rama & Makhlani, 2014).

________________________________________

11. Catatan Nuansa: Perbedaan Pendekatan dalam Ekonomi Islam

Sebagai catatan metodologis, literatur tentang mazhab-mazhab ekonomi Islam menunjukkan adanya perbedaan cara memandang hubungan "ilmu ekonomi" dan "Islam": ada pandangan yang menilai keduanya kontradiktif (sehingga memakai istilah iqtiṣād alih-alih ekonomi Islam), sementara mazhab arus utama tetap menggunakan perangkat analisis kelangkaan seperti ekonomi konvensional namun diberi bingkai nilai (Fadllan, 2013; Mulyadi, 2019). Nuansa ini berimplikasi pada bahasa efisiensi: sebagian pendekatan lebih menekankan rekonstruksi normatif (maqāṣid dan etika), sementara pendekatan lain lebih terbuka mengadopsi perangkat efisiensi teknis (DEA, biaya transaksi) selama tujuannya tetap maslahah dan keadilan (Fadllan, 2013; Innayah & Nasikin, 2022; Permatasari & Hidayatulloh, 2021; Rusydiana et al., 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahyani, H., Putra, H. M., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Implementasi Rahmatan lil-alamin dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia). Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7(1), 28. https://doi.org/10.29300/ba.v7i1.6238

Arifqi, Moh. M. (2019). Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra). Al-Tijary, 4(2), 125–138. https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356

Asmara, T. T. P., & Abubakar, L. (2019). Juridical Study on the Optimization of Cash Waqf Management by Islamic Banking in Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 6(3), 427–445. https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a1

Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 10(2), 237–252. https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392

Basri, B. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfective A Study of Modern Economic Phenomena. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3771. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027

Fadlan, F. (2012). Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 5(2), 257–274. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i2.293

Fadllan. (2013). Paradigma Madzhab-Madzhab Ekonomi Islam dalam Merespon Sistem Ekonomi Konvensional. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 7(1), 156–177. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.322

Fahrurrozi, F. (2020). Analysis Concept of The Blue Economy Islamic Perspective (Case studi Jumiang as Marine Tourism in Pamekasan). Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 4(1), 17. https://doi.org/10.21070/perisai.v4i1.435

Harisudin, M. N. (2014). Ekonomi Sharî'ah dan Ketidakadilan Kapitalisme Global. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 5(2), 234. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.5.2.234-244

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 244–261. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261

Hasanah, M. (2021). Pandemi Covid-19: Inflasi dan Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Asy Syar'Iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1751

Heryanto, H. (2020). Zakat dalam Model Ekonomi Makro (Solusi Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi). Media Trend, 15(2), 249–262. https://doi.org/10.21107/mediatrend.v15i2.5999

Innayah, E. P., & Nasikin, Y. (2022). Implementasi Teory Transaction Cost Economics (TCE) Dalam Kebijakan Antitrust Prespektif Islam. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(6), 1598–1606. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1028

Jaelani, A. (2012). Pengelolaan APBN dan Politik Anggaran di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 1. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.589

Jaelani, A. (2018). Relasi Negara dan Pasar Bebas dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi: Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 169. https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3680

Jamil, I. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam di Indonesia. El-Ecosy Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 1(2), 65. https://doi.org/10.35194/.v1i2.1826

Kholis, N. (2008). Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global. Unisia, 31(68), 1–23. https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss68.art5

Latifah, E. (2024). Fiqh al-Bī'ah and the Concept of Green and Blue Economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 4(1), 74–99. https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.7732

Lelawati, N., Darmayanti, E. F., & Nusantoro, J. (2023). Peran Implementasi Green Banking pada Bank Syariah Indonesia. Fidusia Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 6(2). https://doi.org/10.24127/jf.v6i2.1823

Mastur, A. A., & Dsh, E. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ekonomi Nasabah dan Pemodal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Taraadin Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 16. https://doi.org/10.24853/trd.1.1.16-42

Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Journal of Sharia Economics, 1(1), 14–29. https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55

Muhit, M., & Athoillah, M. A. (2023). Landasan Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 1003–1020. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3586

Mulyadi, D. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Umer Chapra (Studi Analisi Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera). Adliya Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 10(2), 167–180. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5153

NOOR, M. S. (2014). Prospek Ekonomi Syariah di Tengah Persaingan Ekonomi ASEAN. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 5(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.23

Permatasari, V. S., & Hidayatulloh, H. (2021). Efisiensi Lembaga Amil Zakat pada Masa Pandemi di Indonesia. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 8(2), 190–204. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4749

Rahman, H. (2021). Ekonomi Kolaboratif: Relasi Ekonomi dan Hukum di Era Disruptif. Masyrif Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 2(1). https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.494

Rama, A., & Makhlani, M. (2014). Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 6(1), 23–52. https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1367

Risza, H. (2014). Kritik Ilmu Ekonomi Strukturalis dan Islam Terhadap Ekonomi Klasikal. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 6(2), 251–268. https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1234

Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 295–317. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051

Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Efficiency versus Maqashid Sharia Index: an Application on Indonesian Islamic Bank. Shirkah Journal of Economics and Business, 2(2). https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i2.154

Rusydiana, A. S., Laila, N., & Sudana, S. (2019). Efisiensi dan produktivitas industri perbankan pada sistem moneter ganda di Indonesia. Jurnal Siasat Bisnis, 23(1), 50–66. https://doi.org/10.20885/jsb.vol23.iss1.art5

Sa'diyah, D. F., & Mastur, M. (2020). Strategi Pembangunan Ekonomi Syariah Di Masa Covid-19. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 7(2), 169–180. https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.86

Subardi, H. M. P., Sukmadilaga, C., & Yuliafitri, I. (2020). Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia dan Singapura). Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 11(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.139

Supardi, S. (2006). Doktrin Ekonomi Kesejahteraan Ternyata Lebih Dekat Ke Ajaran Islam. Unisia, 29(59), 111–120. https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss59.art8

Ulum, F. (2017). Brotherhood dalam Dimensi Sistem Ekonomi Islam. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 11(2), 499. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.499-521

Wahyudi, R., & Susetyohadi, A. (2021). The efficiency of Amil Zakat Institutions (LAZ) in Indonesian Islamic Banks: Data Envelopment Analysis Approach. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 25(2), 169. https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.4978