00922 - Pendapatan Disposabel dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Artikel ini mengkaji konsep pendapatan disposabel (disposable income) dalam kerangka ekonomi Islam secara konseptual dan normatif. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, artikel ini menelaah bagaimana zakat, pajak (dharibah), waqf, serta instrumen fiskal lainnya membentuk definisi dan besaran pendapatan yang benar-benar tersedia bagi individu Muslim untuk dikonsumsi atau ditabung. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, pendapatan disposabel tidak dapat dimaknai semata sebagai pendapatan setelah pajak sebagaimana dalam ekonomi konvensional, melainkan harus dipahami sebagai pendapatan setelah penunaian kewajiban syariah—khususnya zakat—serta setelah kewajiban fiskal negara yang adil bila diterapkan. Pada tataran agregat, mekanisme zakat menggeser pendapatan disposabel dari pembayar (muzakki) kepada penerima (mustahiq), sehingga meningkatkan daya beli kelompok miskin dan berpotensi menstabilkan permintaan agregat lintas siklus ekonomi. Kebijakan integrasi zakat-pajak melalui skema tax rebate, deduction, atau credit—sebagaimana didiskusikan dalam konteks Malaysia dan Indonesia—juga secara mekanis memengaruhi besaran pendapatan disposabel efektif rumah tangga Muslim. Artikel ini berkontribusi pada pengayaan kerangka konseptual ekonomi Islam, khususnya dalam membangun definisi operasional pendapatan disposabel yang berlandaskan prinsip syariah.

Kata kunci: pendapatan disposabel, ekonomi Islam, zakat, pajak, waqf, redistribusi pendapatan

________________________________________

Abstract (English)

This article examines the concept of disposable income within the framework of Islamic economics from a conceptual and normative perspective. Employing a literature review approach, the study analyzes how zakat, taxation (dharibah), waqf, and other fiscal instruments shape the definition and magnitude of income genuinely available to Muslim individuals for consumption or saving. The findings indicate that in Islamic economics, disposable income cannot be understood merely as post-tax income as in conventional economics, but must be conceptualized as income remaining after the fulfillment of shari'ah obligations—particularly zakat—as well as after just state fiscal obligations when applicable. At the aggregate level, the zakat mechanism redistributes disposable income from payers (muzakki) to recipients (mustahiq), thereby increasing the purchasing power of the poor and potentially stabilizing aggregate demand across economic cycles. Policies integrating zakat and taxation through tax rebate, deduction, or credit schemes—as discussed in the Malaysian and Indonesian contexts—also mechanically affect the effective disposable income of Muslim households. This article contributes to the enrichment of Islamic economics' conceptual framework, particularly in developing an operational definition of disposable income grounded in shari'ah principles.

Keywords: disposable income, Islamic economics, zakat, taxation, waqf, income redistribution

________________________________________

1. Pendahuluan

Konsep pendapatan disposabel merupakan salah satu variabel makroekonomi yang mendasar dalam analisis perilaku konsumsi dan tabungan rumah tangga. Dalam akuntansi pendapatan nasional dan analisis makro konvensional, pendapatan disposabel lazim diartikan sebagai jumlah uang yang tersedia bagi individu setelah dikurangi kewajiban pajak, sehingga dapat digunakan untuk konsumsi maupun tabungan. Namun, kerangka konvensional ini tidak serta-merta dapat diterapkan secara langsung dalam konteks ekonomi Islam, yang memiliki seperangkat nilai, institusi, dan kewajiban normatif yang khas.

Dalam ekonomi Islam, individu tidak hanya terikat kewajiban fiskal kepada negara, tetapi juga kewajiban keagamaan yang bersifat wajib (fardhu) seperti zakat, yang harus ditunaikan sebelum pendapatan atau kekayaan dipergunakan untuk keperluan konsumsi. Selain itu, keberadaan instrumen sosial seperti waqf turut memengaruhi struktur penyediaan layanan publik dan, secara tidak langsung, besaran beban pajak yang harus ditanggung rumah tangga.

Berangkat dari kesenjangan konseptual tersebut, artikel ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman pendapatan disposabel yang sesuai dengan kerangka ekonomi Islam, dengan menelaah peran zakat, pajak (dharibah), dan instrumen fiskal sosial lainnya secara sistematis. Kajian ini bersifat konseptual-normatif, didasarkan pada sintesis literatur yang relevan.

________________________________________

2. Definisi Dasar dalam Kerangka Makroekonomi

Titik berangkat konseptual artikel ini adalah pemahaman konvensional tentang pendapatan disposabel. Dalam akuntansi pendapatan dan analisis makro, disposable income dipahami sebagai jumlah uang yang tersedia bagi individu untuk digunakan—umumnya untuk konsumsi atau tabungan—setelah memperhitungkan kewajiban fiskal yang relevan. Dalam kerangka ini, konsep net taxes dipahami sebagai selisih antara pajak dan bantuan pemerintah (governmental aid) (Farhang et al., 2009).

Kerangka konseptual ini penting karena menunjukkan bahwa "pendapatan yang siap dibelanjakan" bukan semata pendapatan kotor, melainkan pendapatan bersih setelah pengurang (pajak/transfer keluar) dan/atau setelah penambah (transfer masuk) (Farhang et al., 2009). Dengan demikian, ruang lingkup pendapatan disposabel pada praktiknya bergantung pada apa yang dikategorikan sebagai kewajiban fiskal/transfer dan apa yang dianggap sebagai penerimaan transfer (Farhang et al., 2009).

________________________________________

3. Penyesuaian Normatif dalam Ekonomi Islam: Zakat sebagai Pengurang Wajib Sebelum Konsumsi

Dalam ekonomi Islam, pendapatan disposabel tidak diperlakukan sebagai pendapatan "bebas nilai." Konsumsi memiliki batasan normatif, termasuk prinsip bahwa zakat perlu ditunaikan dari pendapatan sebelum pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi (Macro-Economic Variables and Financial Performance of Islamic Banks in Kenya, 2023). Dengan demikian, dari sudut pandang perilaku ekonomi Islam, pendapatan yang benar-benar "tersedia" untuk konsumsi/tabungan bagi pihak yang wajib zakat (muzakki) secara konseptual adalah pendapatan setelah pengeluaran wajib yang ditetapkan syariah—zakat—ditunaikan terlebih dahulu (Macro-Economic Variables and Financial Performance of Islamic Banks in Kenya, 2023).

Literatur juga menekankan bahwa zakat berbeda dari pajak modern karena memiliki basis yang lebih luas—misalnya dapat dikenakan pada aset menganggur selain pendapatan—dan hasilnya dialirkan terutama kepada fakir miskin dan yang membutuhkan, sehingga mengubah komposisi pendapatan yang efektif dibelanjakan dalam masyarakat (Macro-Economic Variables and Financial Performance of Islamic Banks in Kenya, 2023). Pada saat yang sama, kewajiban zakat memiliki ambang (misalnya nisab), sehingga mereka yang tidak memiliki tabungan bersih tahunan tidak diwajibkan membayar zakat; hal ini membedakan zakat dari sebagian desain pajak yang dapat menjangkau kelompok berpenghasilan lebih rendah (Abdelsalam et al., 2016).

Implikasi definisional dari hal ini penting dicermati. Jika dalam ekonomi konvensional pendapatan disposabel sering dipadatkan menjadi "pendapatan setelah pajak," maka dalam ekonomi Islam konsep yang paralel untuk individu Muslim perlu memasukkan zakat sebagai pengurang utama sebelum konsumsi, dan penerimaan zakat (bagi mustahiq) sebagai penambah daya beli (Macro-Economic Variables and Financial Performance of Islamic Banks in Kenya, 2023; Nakagawa, 2011). Hal ini sejalan dengan dorongan untuk memasukkan zakat ke dalam kerangka arus sirkular pendapatan dan akun pendapatan nasional sebagai elemen tersendiri (Farhang et al., 2009).

________________________________________

4. Pajak (Dharibah) dan Perdebatan Legitimasi: Zakat Bukan Satu-satunya Kemungkinan Instrumen Publik

Sumber-sumber yang dikaji menunjukkan adanya diskursus bahwa dalam sistem Islam, pemajakan idealnya bertumpu pada prinsip dan teks agama (Al-Qur'an dan prinsip syariah), dan karena itu memiliki rasionalitas serta metode yang berbeda dari pajak dalam ekonomi pasar modern (Greuning & Iqbal, 2007). Namun, literatur juga menegaskan adanya perdebatan kontemporer: sebagian sarjana berargumen bahwa pemerintah di negara Muslim dapat melampaui instruksi eksplisit—misalnya terkait bentuk pungutan tertentu—untuk mengenakan pajak sesuai kebutuhan, dengan justifikasi interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an (Greuning & Iqbal, 2007).

Sejalan dengan itu, kajian tentang pajak dalam perspektif ekonomi Islam menempatkan pemajakan—ketika diterapkan—pada prinsip keadilan dan maslahah. Pajak tidak boleh menindas atau memberatkan masyarakat, perlu mempertimbangkan kemampuan publik, dan perlu diarahkan pada kemaslahatan, bukan tujuan yang tidak bermoral (Suprayitno, 2019). Nuansa ini penting untuk konsep pendapatan disposabel: apakah dan sejauh mana pajak selain zakat diterapkan akan memengaruhi besaran pendapatan yang tersisa bagi rumah tangga (Greuning & Iqbal, 2007; Suprayitno, 2019).

________________________________________

5. Ciri Khas Basis Pajak dalam Literatur Ekonomi Islam: Penekanan pada Kekayaan dan Konsekuensinya terhadap Pendapatan Disposabel

Beberapa rujukan menegaskan pembedaan penting: perpajakan dalam Islam ditekankan lebih pada kekayaan (wealth) daripada pendapatan (income) sebagaimana lazim dalam banyak yurisdiksi modern (Abdullahi, 2019; Ilham & Utami, 2020). Dalam kerangka ini, individu rata-rata dipandang akan "ditinggalkan" dengan lebih banyak pendapatan disposabel karena pajak atas pendapatan tidak menjadi fokus utama, tidak seperti halnya pajak atas kekayaan yang tersisa pada akhir periode tertentu (Abdullahi, 2019; Ilham & Utami, 2020).

Literatur juga mengaitkan orientasi pajak Islam dengan etos kesejahteraan publik, keadilan, dan redistribusi kekayaan, yakni pajak dan penerimaan publik lainnya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam kerangka syariah (Ilham & Utami, 2020; Suprayitno, 2019). Oleh karena itu, pada tataran normatif, "pendapatan disposabel" dalam ekonomi Islam tidak hanya merupakan fungsi aritmetika pengurang pajak, tetapi juga refleksi desain fiskal yang menekankan beban pada pihak kaya dan orientasi redistributif (Abdullahi, 2019; Ilham & Utami, 2020).

________________________________________

6. Dampak Zakat pada Pendapatan Disposabel Agregat: Pengurang bagi Muzakki, Penambah bagi Mustahiq, dan Peran Stabilisasi Siklus

Dalam analisis makroekonomi Islam, zakat dipahami sebagai instrumen yang memengaruhi pendapatan disposabel secara dua sisi. Pertama, bagi pembayar zakat, zakat mengurangi bagian pendapatan atau kekayaan yang dapat segera digunakan (Macro-Economic Variables and Financial Performance of Islamic Banks in Kenya, 2023; Nakagawa, 2011). Kedua, bagi penerima zakat—khususnya fakir miskin dan pihak yang membutuhkan—zakat meningkatkan pendapatan yang berada "di tangan konsumen," sehingga dapat mendorong konsumsi kelompok miskin. Salah satu rujukan secara eksplisit menyatakan bahwa efek pengganda zakat meningkatkan total pendapatan disposabel di tangan konsumen, dengan peningkatan konsumsi terutama pada penerima zakat yang miskin (Macro-Economic Variables and Financial Performance of Islamic Banks in Kenya, 2023).

Kerangka ini juga dihubungkan dengan stabilisasi siklus: ketika pendapatan disposabel personal agregat meningkat pada masa boom, zakat yang terhimpun meningkat. Sebaliknya, ketika pendapatan disposabel menurun pada masa resesi, kewajiban zakat pun menurun sehingga memberi automatic relief kepada para penerima pendapatan ketika pendapatan mereka turun (Nakagawa, 2011). Literatur yang sama menekankan bahwa penurunan pendapatan disposabel pada resesi dapat membuat lebih banyak orang menjadi eligible untuk zakat, sementara zakat yang dikenakan pada pendapatan dan kekayaan menjaga fungsi redistribusi tetap berjalan melalui zakat kekayaan (Nakagawa, 2011). Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, perubahan pendapatan disposabel tidak dapat dipisahkan dari arsitektur transfer zakat (keluar-masuk) dan sifatnya yang berpotensi menstabilkan daya beli lintas siklus (Macro-Economic Variables and Financial Performance of Islamic Banks in Kenya, 2023; Nakagawa, 2011).

________________________________________

7. Integrasi Zakat dan Pajak melalui Insentif Fiskal: Implikasi Langsung pada Pendapatan Disposabel Rumah Tangga

Sejumlah rujukan menempatkan zakat sebagai alat fiskal dan membahas desain kebijakan yang menghubungkan zakat dengan sistem pajak modern—misalnya melalui skema rebate, deduction, atau tax credit—untuk mengurangi beban "ganda" (zakat dan pajak) dan meningkatkan kepatuhan serta partisipasi (Al-Harbi, 2017; Mohammad, 2015; Shariff, 2023; Yusof et al., 2016).

Dalam konteks Malaysia, disebutkan bahwa zakat diakui sebagai alat fiskal di mana rebate diberikan kepada pembayar pajak penghasilan yang membayar zakat (Yusof et al., 2016). Dalam konteks Indonesia, dikutip adanya ketentuan perpajakan yang memungkinkan zakat yang dibayarkan kepada lembaga resmi dikurangkan dari penghasilan, dengan batasan tertentu menurut aturan yang dikutip sumber tersebut (Al-Harbi, 2017). Literatur lain di Indonesia menggarisbawahi bahwa berdasarkan undang-undang, zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, dan mengusulkan konsep yang lebih lanjut, yaitu zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (tax credit), agar dampak ekonomi zakat lebih besar dibandingkan sekadar pengurang basis pajak (Mohammad, 2015).

Pada sisi lain, pembahasan tentang zakat bisnis dan harmonisasinya dengan pajak menegaskan bahwa isu insentif pembayaran zakat yang sering dikaitkan dengan manfaat pajak dapat diatasi melalui perubahan metode perpajakan—seperti tax deduction atau tax rebate—tanpa harus mengubah basis zakat yang memiliki landasan syariah yang kuat (Shariff, 2023). Keseluruhan literatur ini secara langsung terkait dengan pendapatan disposabel: insentif fiskal atas pembayaran zakat secara mekanis meningkatkan pendapatan setelah pajak atau mengurangi pajak efektif bagi pembayar zakat dalam sistem pajak modern, sehingga meningkatkan besaran pendapatan yang "tersisa" untuk konsumsi atau tabungan setelah memenuhi kewajiban (Al-Harbi, 2017; Mohammad, 2015; Shariff, 2023; Yusof et al., 2016).

________________________________________

8. Pendapatan Disposabel, Beban Pajak, dan Kritik Ekonomi Politik Utang Berbasis Bunga: Kanal Pengaruh terhadap Daya Beli

Sebagian literatur yang dikaji membahas bagaimana kenaikan pajak dapat mengurangi pendapatan disposabel dan pada gilirannya mengurangi kemampuan belanja di sektor riil (Shaikh, 2017). Dalam kritik terhadap pembiayaan berbasis bunga, juga ditegaskan mekanisme "lingkaran" fiskal: kebutuhan menaikkan pajak untuk membayar utang dapat menurunkan konsumsi dan investasi; penurunan konsumsi dan investasi memperlambat pertumbuhan; perlambatan pertumbuhan dapat menurunkan penerimaan pajak sehingga defisit memburuk dan memicu tekanan kenaikan pajak kembali (Faiz, 2023).

Literatur ini menghubungkan perubahan pajak dan beban pembayaran—yang terkait dengan rezim utang berbunga—sebagai faktor yang menekan pendapatan disposabel dan permintaan agregat (Faiz, 2023; Shaikh, 2017). Walaupun pembahasan ini tidak merumuskan definisi pendapatan disposabel secara khusus dalam ekonomi Islam, ia mempertegas mengapa dalam perspektif etika-fiskal Islam, desain pembiayaan publik dan struktur pajak memiliki konsekuensi langsung pada pendapatan yang tersisa bagi rumah tangga (Faiz, 2023; Shaikh, 2017; Suprayitno, 2019).

________________________________________

9. Peran Instrumen Sosial Islam (Waqf) dalam Konteks Beban Pajak dan Pendapatan Disposabel

Literatur tentang waqf dalam kajian ini menekankan bahwa waqf dapat membiayai berbagai layanan sosial, memperbaiki distribusi pendapatan, dan mengurangi kebutuhan pemajakan karena layanan esensial "seharusnya" banyak disediakan oleh waqf. Dengan demikian, beban pajak dalam ekonomi Islam dapat menjadi relatif rendah dalam kerangka yang memasukkan fungsi waqf (Shaikh, 2015). Klaim ini memiliki implikasi konseptual terhadap pendapatan disposabel: semakin kecil kebutuhan pemajakan untuk membiayai layanan sosial karena peran waqf, semakin besar bagian pendapatan yang tersisa pada rumah tangga setelah pengurang fiskal, ceteris paribus (Abdullahi, 2019; Ilham & Utami, 2020; Shaikh, 2015). Namun, penting dicatat bahwa argumen ini bersifat konseptual-normatif dan terkait desain institusional, bukan pengukuran empiris yang ditetapkan dalam sumber tersebut (Shaikh, 2015).

________________________________________

10. Rumusan Operasional: Pendapatan Disposabel Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, pendapatan disposabel dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan secara konseptual sebagai berikut.

Pertama, untuk individu atau rumah tangga Muslim pembayar zakat (muzakki), pendapatan yang benar-benar tersedia untuk konsumsi atau tabungan adalah pendapatan setelah menunaikan kewajiban syariah yang harus didahulukan—terutama zakat—dan setelah memenuhi pajak yang sah serta berkeadilan bila negara menerapkannya atas dasar maslahah dan prinsip keadilan, dengan tetap mengakui adanya perdebatan legitimasi pajak di luar zakat (Greuning & Iqbal, 2007; Macro-Economic Variables and Financial Performance of Islamic Banks in Kenya, 2023; Suprayitno, 2019). Penekanan literatur bahwa pajak Islam lebih menitikberatkan kekayaan daripada pendapatan juga mengimplikasikan desain yang secara normatif meninggalkan lebih banyak pendapatan disposabel pada individu rata-rata dibandingkan pajak pendapatan yang berat (Abdullahi, 2019; Ilham & Utami, 2020).

Kedua, untuk penerima zakat (mustahiq), pendapatan disposabel meningkat melalui transfer zakat. Literatur menyatakan bahwa zakat meningkatkan pendapatan disposabel di tangan konsumen dan mendorong konsumsi, khususnya bagi penerima zakat yang miskin (Macro-Economic Variables and Financial Performance of Islamic Banks in Kenya, 2023). Mekanisme ini juga memiliki karakter stabilisasi karena pada saat resesi zakat menurun sehingga memberi relief pada penurunan pendapatan, sementara kelayakan penerima zakat dapat meningkat (Nakagawa, 2011).

Ketiga, dalam sistem fiskal modern pada negara kontemporer yang mengintegrasikan zakat dan pajak, kebijakan tax rebate, deduction, atau credit atas zakat—sebagaimana didiskusikan dalam konteks Malaysia dan Indonesia—dapat meningkatkan pendapatan setelah pajak bagi pembayar zakat dan mengurangi beban efektif ganda. Literatur menegaskan bahwa penyesuaian metode perpajakan melalui deduction atau rebate merupakan cara untuk mendorong zakat tanpa mengubah basis zakat yang berlandaskan syariah (Al-Harbi, 2017; Mohammad, 2015; Shariff, 2023; Yusof et al., 2016).

________________________________________

11. Simpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan disposabel dalam ekonomi Islam adalah pendapatan yang tersisa untuk digunakan setelah menunaikan kewajiban pengeluaran yang ditetapkan syariah—khususnya zakat yang didahulukan sebelum konsumsi—serta setelah kewajiban fiskal negara yang adil bila diterapkan. Pada tingkat masyarakat, mekanisme zakat menggeser pendapatan disposabel dari pembayar kepada penerima sehingga meningkatkan pendapatan disposabel kelompok miskin dan berpotensi menstabilkan daya beli lintas siklus.

Definisi ini mengikuti pembahasan tentang definisi pendapatan disposabel dalam akun nasional, kewajiban zakat sebelum konsumsi, perdebatan pajak di luar zakat, penekanan pajak atas kekayaan, efek zakat pada pendapatan disposabel penerima, serta desain insentif zakat-pajak (Abdullahi, 2019; Al-Harbi, 2017; Farhang et al., 2009; Greuning & Iqbal, 2007; Ilham & Utami, 2020; Macro-Economic Variables and Financial Performance of Islamic Banks in Kenya, 2023; Mohammad, 2015; Nakagawa, 2011; Shariff, 2023; Yusof et al., 2016).

Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kerangka konseptual ekonomi Islam, khususnya dalam membangun definisi operasional pendapatan disposabel yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan relevan dengan kebutuhan analisis makroekonomi kontemporer.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdelsalam, O., Dimitropoulos, P., Elnahass, M., & Leventis, S. (2016). Earnings management behaviors under different monitoring mechanisms: The case of Islamic and conventional banks. Journal of Economic Behavior & Organization, 132, 155–173. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.04.022

Abdullahi, S. I. (2019). Untitled. Journal of Research in Emerging Markets, 1(4). https://doi.org/10.30585/jrems.v1i4

Al-Harbi, A. (2017). Determinants of Islamic banks' profitability: International evidence. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 10(3), 331–350. https://doi.org/10.1108/imefm-12-2015-0161

Faiz, I. A. (2023). Critical perspective on public deficits: Contrasting conventional and Islamic views. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(8), 1315–1337. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2021-0245

Farhang, Mossavar-Rahmani, Hamid, & Maleki. (2009). Islamic economics versus market economics: The concept of taxations. Chinese Business Review, 08(12). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2009.12.003

Greuning, H. V., & Iqbal, Z. (2007). Risk analysis for Islamic banks. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7141-1

Ilham, A. Z., & Utami, W. (2020). Analysis earning management practice: Approach discretionary loss loan provision (case study of Islamic banks di Indonesia tahun 2011–2016). Scholars Bulletin, 06(01), 16–25. https://doi.org/10.36348/sb.2020.v06i01.004

Macro-economic variables and financial performance of Islamic banks in Kenya. (2023). Journal of Finance and Accounting, 7(11), 77–92. https://doi.org/10.53819/81018102t5291

Mohammad, M. T. S. (2015). Theoretical and trustees' perspectives on the establishment of an Islamic social (waqf) bank. Humanomics, 31(1), 37–73. https://doi.org/10.1108/h-05-2013-0032

Nakagawa, R. (2011). The evolution of Islamic finance in Southeast Asia: The case of Malaysia. Journal of Applied Business Research, 25(1). https://doi.org/10.19030/jabr.v25i1.1053

Shaikh, S. A. (2015). Welfare potential of zakat: An attempt to estimate economy wide zakat collection in Pakistan. The Pakistan Development Review, 1011–1027. https://doi.org/10.30541/v54i4i-iipp.1011-1027

Shaikh, S. A. (2017). Welfare potential of zakat: An attempt to estimate economy wide zakat collection in Pakistan. Journal of Islamic Economics Banking and Finance, 13(1), 52–70. https://doi.org/10.12816/0051155

Shariff, M. N. (2023). The Islamic economic system: A remedy model for economic downturns (the Covid-19 pandemic as case study). International Journal of Research Publication and Reviews, 4(6), 1667–1675. https://doi.org/10.55248/gengpi.4.623.45219

Suprayitno, E. (2019). Zakat and SDGs: The impact of zakat on economic growth, consumption and investment in Malaysia. https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.39

Yusof, R. B. M., Mahfudz, A. A., Arif, A. S. C. M., & Ahmad, N. H. (2016). Rental index rate as an alternative to interest rate in Musharakah Mutanaqisah home financing. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(3), 397–416. https://doi.org/10.1108/imefm-11-2015-0141