00903 - Circular Flow Diagram dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Teoritis dan Implikasi Pemodelan Makroekonomi

Abstract

This article examines the concept of the circular flow diagram in the framework of Islamic economics. Using a literature review approach, this study synthesizes theoretical constructs from various references on Islamic macroeconomics, Islamic fiscal policy, Islamic monetary policy, and Islamic financial institutions. The findings show that the Islamic economics version of the circular flow diagram differs fundamentally from the conventional model in four main aspects: (1) distribution as the core architecture of flows, with zakat and other philanthropic instruments explicitly embedded in the model structure; (2) the affirmation that money must circulate as a flow concept and public goods, so that hoarding or idle assets are considered obstacles to the economy; (3) interest-free financing channels that substitute interest flows with profit-sharing/real-transaction (akad) flows; and (4) zakat as a macro-accounting element that requires the Zakat Foundation to be positioned as a separate node in the circular flow. This study concludes that the Islamic economic circular flow model tends to be more institutional than the standard model, reflecting the normative values of wealth circulation, distributive justice, and the linkage between monetary and real sectors through sharia contracts.

Keywords: circular flow diagram, Islamic economics, zakat, profit-sharing, wealth distribution

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep circular flow diagram dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, studi ini mensintesis konstruk-konstruk teoritis dari berbagai referensi tentang makroekonomi Islam, kebijakan fiskal Islam, kebijakan moneter Islam, dan lembaga keuangan syariah. Temuan menunjukkan bahwa circular flow diagram versi ekonomi Islam berbeda secara mendasar dari model konvensional dalam empat aspek utama: (1) distribusi sebagai inti arsitektur aliran, dengan zakat dan instrumen filantropi lain yang secara eksplisit tertanam dalam struktur model; (2) penegasan bahwa uang harus berputar sebagai flow concept dan public goods, sehingga penimbunan atau idle assets dipandang sebagai penghambat perekonomian; (3) kanal pembiayaan tanpa bunga yang mensubstitusi aliran bunga dengan aliran bagi hasil/akad riil; serta (4) zakat sebagai elemen akun makro yang menuntut Zakat Foundation diposisikan sebagai simpul terpisah dalam circular flow. Studi ini menyimpulkan bahwa model circular flow ekonomi Islam cenderung lebih institusional dibanding model standar, mencerminkan nilai-nilai normatif sirkulasi kekayaan, keadilan distributif, dan keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil melalui akad-akad syariah.

Kata kunci: circular flow diagram, ekonomi Islam, zakat, bagi hasil, distribusi kekayaan

________________________________________

1. Pendahuluan

Kajian makroekonomi Islam telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya perhatian akademis terhadap sistem ekonomi alternatif yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Salah satu instrumen analitis yang kerap digunakan dalam kajian makro adalah circular flow diagram, yakni representasi grafis aliran pendapatan, pengeluaran, barang, dan jasa antarsektor dalam perekonomian. Meskipun model ini telah lama menjadi bagian dari kurikulum ekonomi konvensional, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: sejauh mana model tersebut dapat menangkap karakteristik dan nilai-nilai khas ekonomi Islam?

Pertanyaan ini relevan karena ekonomi Islam tidak sekadar menambahkan instrumen baru ke dalam model konvensional, melainkan berpijak pada landasan ontologis dan normatif yang berbeda—termasuk larangan riba, kewajiban zakat, prinsip sirkulasi kekayaan, dan posisi uang sebagai alat tukar (bukan komoditas). Perbedaan landasan ini berimplikasi langsung pada cara menggambar aliran antarsektor, cara memosisikan lembaga keuangan, serta cara menempatkan instrumen distribusi seperti zakat dalam kerangka makro.

Tulisan ini bertujuan untuk: (1) memaparkan pengertian dan landasan pembeda circular flow dalam perspektif ekonomi Islam; (2) mengidentifikasi pelaku dan institusi yang relevan dalam model tersebut; (3) menyajikan representasi grafis konseptual yang mensintesis berbagai elemen khas ekonomi Islam; serta (4) meringkas perbedaan utama dengan model circular flow konvensional beserta implikasi pemodelanya. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model makro ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan representatif.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, mencakup artikel jurnal, prosiding, dan dokumen akademis yang membahas tema circular flow, distribusi pendapatan, kebijakan moneter Islam, lembaga keuangan syariah, serta instrumen zakat dan filantropi Islam. Sintesis dilakukan secara tematik dengan mengorganisasikan temuan-temuan literatur ke dalam klaster-klaster konseptual yang saling berkaitan, kemudian dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dengan model konvensional.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Circular Flow Diagram dalam Ekonomi Islam

Dalam kajian makro, siklus aliran pendapatan (circular flow) dipahami sebagai sebuah model untuk menggambarkan interaksi antarpelaku ekonomi—yang secara eksplisit mencakup sektor rumah tangga, sektor korporasi/perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri—di mana pendapatan yang diterima pelaku ekonomi digunakan kembali sebagai pengeluaran dalam kegiatan ekonomi (Hamzah & Rasidin, 2020). Definisi yang sejalan juga menekankan bahwa circular flow adalah model yang menggambarkan aliran uang di perekonomian melalui empat sektor utama (rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan pihak luar negeri) dan menjadi dasar bagi akun pendapatan nasional (national income accounts) (Putra et al., 2021).

Dalam kerangka ekonomi Islam, model ini tidak sekadar dipakai untuk "memetakan arus", tetapi untuk menilai apakah arus pendapatan–pengeluaran tersebut selaras dengan tuntutan keadilan distribusi dan pencegahan konsentrasi kekayaan (Mansur, 2020; Susila et al., 2022). Sejumlah literatur ekonomi Islam (termasuk kajian distribusi kontemporer) menegaskan prinsip normatif bahwa kekayaan harus bersirkulasi luas dan tidak boleh beredar pada segelintir kelompok (Parisi, 2018; Sukamto & Masfufah, 2023). Karena itu, penggambaran circular flow "menurut ekonomi Islam" lazimnya memasukkan instrumen yang khas Islam (terutama zakat, dan sering juga instrumen filantropi lain) sebagai bagian dari arsitektur aliran ekonomi (Nurohman et al., 2021; Parisi, 2018; Putra et al., 2021).

3.2 Landasan Pembeda: Sirkulasi Kekayaan, Larangan Penimbunan, dan Posisi Uang

3.2.1 Sirkulasi Kekayaan sebagai Tujuan Distribusi

Literatur kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan dalam Islam menekankan bahwa pengaturan distribusi diperlukan agar harta "tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya" (dikaitkan dengan QS al-Hasyr: 7) (Mansur, 2020). Penekanan atas sirkulasi kekayaan juga muncul sebagai prinsip distribusi: peningkatan dan pembagian hasil kekayaan dimaksudkan agar sirkulasi meningkat dan distribusi tidak terkonsentrasi (Al-Muhajir & Supriyanto, 2022; Saefuloh, 2021). Prinsip ini juga dinyatakan sebagai kewajiban sirkulasi kekayaan ke seluruh anggota masyarakat serta pencegahan sirkulasi kekayaan pada segelintir orang (Parisi, 2018; Sukamto & Masfufah, 2023).

3.2.2 Uang sebagai Flow Concept dan Public Goods (Bukan Komoditas)

Beberapa rujukan menyatakan perbedaan konseptual penting: dalam ekonomi Islam uang dilihat sebagai alat tukar (bukan komoditas) sehingga harus beredar dalam perekonomian (Andriansyah, 2017; Zainuddin et al., 2020). Literatur tentang uang dalam ekonomi Islam menegaskan uang adalah flow concept (konsep aliran), bukan stock concept; uang yang mengendap sebagai idle assets dipandang bermasalah karena tidak masuk sektor riil (Hamid et al., 2020; Salam, 2021; Zainuddin et al., 2020). Konsepsi serupa juga ditegaskan dengan menyebut uang sebagai public goods dalam pengertian bahwa uang harus dapat dimanfaatkan masyarakat luas dan tidak semestinya ditarik dari sirkulasi ekonomi (Andriansyah, 2017; Hamid et al., 2020).

Sejalan dengan itu, larangan penimbunan/penahanan uang ditegaskan sebagai bagian dari dorongan agar uang terus berputar dan masuk ke aktivitas ekonomi, termasuk investasi sektor riil (Salam, 2021; Zainuddin et al., 2020). Dalam kerangka ini, kewajiban zakat juga dijelaskan sebagai mekanisme yang "mengurangi" uang yang mengendap, sehingga mendorong perputaran uang (konsep cash flow) (Andriansyah, 2017; Salam, 2021; Zainuddin et al., 2020).

3.2.3 Larangan Riba dan Konsekuensinya pada Desain Aliran Moneter

Kajian kebijakan moneter syariah menyatakan kebijakan moneter Islam tidak memungkinkan menjadikan suku bunga sebagai target operasional (Waluyo, 2017) dan menolak penggunaan instrumen suku bunga, perjudian, spekulasi, serta hal-hal yang mengandung maysir, gharar, dan riba (Amalia et al., 2019). Dalam literatur lembaga keuangan syariah, salah satu pembeda yang sering ditekankan ialah adanya underlying transaction yang jelas sehingga uang tidak boleh "menghasilkan keuntungan dengan sendirinya" (Mochlasin, 2013). Implikasinya bagi circular flow adalah: aliran keuangan dari sektor moneter ke sektor riil harus terkait dengan transaksi/aktivitas riil dan skema berbagi hasil/risiko (bukan berbasis bunga) (Mochlasin, 2013; Rajab, 2021; Waluyo, 2017).

3.3 Pelaku dan Institusi dalam Circular Flow Ekonomi Islam (Versi Diperluas)

3.3.1 Empat Sektor Dasar (Kerangka Makro)

Model dasar yang disepakati dalam rujukan makro adalah empat sektor: rumah tangga, perusahaan/korporasi, pemerintah, dan luar negeri (Hamzah & Rasidin, 2020; Putra et al., 2021). Keempatnya membentuk kerangka minimal untuk membaca interaksi pendapatan–pengeluaran dalam ekonomi (Hamzah & Rasidin, 2020; Putra et al., 2021).

3.3.2 Penambahan Institusi Zakat sebagai Entitas Tersendiri

Literatur yang secara khusus membahas integrasi zakat ke dalam akun pendapatan nasional menyimpulkan bahwa zakat merupakan flow penting dalam circular flow ekonomi Islam dan menuntut adanya Zakat Foundation sebagai elemen terpisah yang perlu dimasukkan ke dalam model (Putra et al., 2021). Bahkan, rujukan tersebut menekankan zakat foundation sebaiknya dipisahkan dari kas pemerintah karena karakteristiknya yang unik (Putra et al., 2021). Klaim ini konsisten dengan penekanan literatur lain bahwa zakat adalah instrumen distribusi kekayaan agar harta tidak berputar pada orang kaya saja (Andriansyah, 2017; Nurohman et al., 2021; Santoso, 2019).

3.3.3 Filantropi Non-Zakat (Opsional dalam Diagram)

Sebagian literatur distribusi menyatakan instrumen distribusi Islam tidak hanya zakat, tetapi juga mencakup infak, sedekah, wakaf, dan waris (Hizmiakanza & Rahmawati, 2019; Saefuloh, 2021), serta menekankan bahwa instrumen non-zakat (infak, sedekah, wakaf) merupakan upaya mewujudkan keadilan ekonomi di luar zakat melalui distribusi dari kelompok kaya kepada kelompok fakir dan dapat dikelola produktif untuk kesejahteraan (Ahmadan, 2021). Dalam konteks wakaf uang, tujuan wakaf juga dipaparkan sebagai distribusi kekayaan untuk memperluas akses menikmati kekayaan yang terkonsentrasi dan mendorong sirkulasi kekayaan bagi kesejahteraan sosial-ekonomi (Jamil & Rustandi, 2021).

Namun, terdapat variasi pemodelan: kajian integrasi zakat ke circular flow menyebut mereka tidak memasukkan sedekah/charity dalam diagram meskipun diakui penting (Putra et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa "diagram circular flow versi Islam" dapat berbeda menurut fokus analisis (misalnya fokus zakat saja vs. memasukkan ZISWAF secara lebih lengkap) (Ahmadan, 2021; Hizmiakanza & Rahmawati, 2019; Jamil & Rustandi, 2021; Putra et al., 2021).

3.3.4 Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah/BMT) sebagai Kanal Intermediasi

Literatur tentang lembaga keuangan syariah menekankan fungsi intermediasi dari unit surplus ke unit defisit (Safitri et al., 2023) dan menegaskan penggunaan akad berbagi hasil seperti mudharabah sebagai skema pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Rajab, 2021). Kajian BMT juga menempatkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberdayakan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil, serta menekankan pembiayaan tidak boleh memberatkan agar sirkulasi ekonomi masyarakat bawah tidak terperangkap (Kuncoro, 2017). Prinsip "uang harus beredar" dan diarahkan ke sektor riil melalui akad-akad syariah juga ditekankan dalam literatur uang dan moneter Islam (Andriansyah, 2017; Salam, 2021; Zainuddin et al., 2020).

3.3.5 Pemerintah/Baitul Mal sebagai Pengelola Keuangan Publik

Dalam uraian kebijakan moneter awal pemerintahan Islam, pengelolaan sistem moneter diserahkan kepada lembaga Baitul Mal (Madnasir, 2011). Literatur lembaga keuangan syariah juga menekankan teladan bahwa harta tidak dibiarkan menumpuk di baitul maal agar sirkulasi dana berjalan efektif dan efisien (Alim & Suryadi, 2021). Dalam konteks circular flow, keberadaan pemerintah juga menimbulkan aliran-aliran tambahan (pajak dan pengeluaran pemerintah) sebagaimana dijelaskan dalam paparan tentang "tiga jenis aliran baru" ketika pemerintah ikut campur dalam sirkulasi aliran pendapatan (Fikri et al., 2018).

3.4 Representasi Grafis: Circular Flow Diagram Versi Ekonomi Islam

Berikut adalah representasi grafis konseptual yang mensintesis struktur sektor dasar circular flow (Hamzah & Rasidin, 2020; Putra et al., 2021) dengan penambahan institusi zakat (Putra et al., 2021) dan kanal lembaga keuangan syariah (bagi hasil/akad riil) (Kuncoro, 2017; Mochlasin, 2013). Diagram ini menekankan arus pendapatan–pengeluaran serta kanal distribusi dan sirkulasi kekayaan yang ditekankan literatur ekonomi Islam (Mansur, 2020; Nurohman et al., 2021; Sukamto & Masfufah, 2023; Zainuddin et al., 2020).

                    (SEKTOR LUAR NEGERI)

              ↗ pembayaran ekspor / impor ↘

┌────────────────────────────────────┐

│                                    │

│                                    │

┌───────▼────────┐          ┌────────▼────────┐

│  PERUSAHAAN /  │          │  PEMERINTAH /   │

│  SEKTOR RIIL   │◄── belanja ──────│  BAITUL MAL     │

└───────▲────────┘          └────────▲────────┘

        │    ▲                       │

pembelian│    │pendapatan (pembayaran)│pungutan (varian)

barang/  │    │dari aktivitas ekonomi │fiskal & distribusi

jasa     │    │                       │

┌───────┴───┴───────┐      ┌───┴──────────────┐

│   RUMAH TANGGA    │      │  ZAKAT FOUNDATION │

│(muzakki/mustahik) │──zakat──────────────────►│ (institusi zakat)│

└────────▲──────────┘◄──distribusi ───────────└────────▲─────────┘

         │                                              │

         │simpanan / investasi                          │(opsional)

         ▼                                              ▼

┌──────────────────┐          ┌────────────────────────┐

│  LKS (Bank/BMT)  │◄──bagi hasil──────────────────────►│  Filantropi lain   │

│ akad riil, PLS   │    (mudharabah, dll)               │(infak/sedekah/waqf)│

└──────────────────┘          └────────────────────────┘

3.4.1 Penjelasan Aliran Utama (Barang/Jasa dan Uang)

Pertama, rumah tangga → perusahaan (pengeluaran/permintaan barang-jasa) dan perusahaan → rumah tangga (penyediaan barang-jasa) digambarkan sebagai relasi transaksi riil yang dimediasi uang sebagai alat tukar (Andriansyah, 2017; Hamid et al., 2020; Zainuddin et al., 2020). Penegasan bahwa uang adalah alat pertukaran (bukan komoditas) dan harus digunakan sebagai alat transaksi mendasari penggambaran bahwa aliran uang dan aliran barang/jasa berpasangan dalam aktivitas ekonomi (Andriansyah, 2017; Hamid et al., 2020; Zainuddin et al., 2020).

Kedua, pembentukan pendapatan rumah tangga dan penggunaannya sebagai pengeluaran adalah inti definisi circular flow yang melihat pendapatan pelaku ekonomi digunakan kembali sebagai pengeluaran antarsektor (Hamzah & Rasidin, 2020). Dalam perspektif Islam, hubungan positif antara kerja/usaha dan penghasilan serta prinsip imbalan sesuai kontribusi mendasari penalaran bahwa pendapatan timbul dari aktivitas ekonomi yang sah dan kemudian masuk kembali ke arus pengeluaran (Azizah et al., 2021; Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Ketiga, literatur konsumsi Islam juga menekankan keseimbangan pendapatan dan pengeluaran: pengeluaran tidak semestinya melampaui pendapatan (mengarah pada pemborosan) dan juga tidak menekan pengeluaran terlalu rendah (mengarah pada kebakhilan) karena keduanya dapat mengganggu sirkulasi kekayaan—baik melalui penimbunan maupun pemborosan (Maulamin, 2020; Nur, 2011). Ini memberi justifikasi normatif mengapa aliran rumah tangga dalam diagram bukan sekadar "konsumsi", tetapi juga harus dipahami dalam kerangka etika sirkulasi (Maulamin, 2020; Nur, 2011).

3.4.2 Penjelasan Aliran Zakat (Node Khas Ekonomi Islam)

Pertama, zakat sebagai arus wajib dari muzakki ke institusi zakat dan distribusi kembali ke mustahik merupakan mekanisme yang secara eksplisit ditujukan sebagai media sirkulasi kekayaan agar harta tidak berputar pada kalangan kaya saja (Nurohman et al., 2021; Santoso, 2019). Literatur moneter Islam juga mengaitkan zakat dengan flow concept karena zakat menekan kecenderungan uang mengendap dan mendorong perputaran uang dalam perekonomian (Andriansyah, 2017; Salam, 2021; Zainuddin et al., 2020).

Kedua, secara pemodelan makro, kajian integrasi zakat menegaskan bahwa Zakat Foundation perlu menjadi elemen terpisah dalam circular flow dan zakat dipahami sebagai flow yang memengaruhi sektor rumah tangga, bisnis, dan pemerintah (Putra et al., 2021). Karena itu, penempatan institusi zakat sebagai simpul terpisah dalam diagram mengikuti rekomendasi pemodelan tersebut (Putra et al., 2021).

Ketiga, keterkaitan aliran zakat dengan tujuan distribusi adil dan pencegahan konsentrasi kekayaan juga ditegaskan oleh literatur fiskal Islam yang menempatkan pengaturan distribusi sebagai fokus untuk mengurangi disparitas (Mansur, 2020), serta literatur yang menekankan visi agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok kecil dan di dalam harta ada hak orang lain (Azizah et al., 2021).

3.4.3 Penjelasan Aliran Pemerintah (Fiskal) dan Keterkaitannya dengan Distribusi

Pertama, ketika pemerintah hadir dalam perekonomian, muncul aliran tambahan dalam sirkulasi aliran pendapatan: pembayaran pungutan oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, serta aliran pendapatan pemerintah ke rumah tangga akibat pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga (Fikri et al., 2018). Struktur ini mendasari panah aliran pemerintah pada diagram (Fikri et al., 2018).

Kedua, literatur fiskal Islam menggarisbawahi bahwa kebijakan fiskal dalam Islam berorientasi pada distribusi yang adil dan pengurangan ketimpangan, dengan landasan keadilan dan pengaturan sirkulasi harta agar tidak beredar pada orang kaya saja (Mansur, 2020). Dalam konteks kebijakan makro Islam, penerimaan zakat juga dipandang dapat dimaksimalkan untuk stabilitas ekonomi dan pertumbuhan sektor riil dengan sistem bagi hasil (Amalia et al., 2019).

Ketiga, terdapat nuansa penting terkait "pajak": kajian instrumen pajak dalam perspektif ekonomi Islam menegaskan bahwa pajak (dharibah) bukan instrumen utama pendapatan negara; pungutan berbasis kepemilikan yang utama adalah zakat, dan pajak dikenakan ketika instrumen utama lain tidak mencukupi (Hasan & Iman, 2019). Karena itu, panah "pungutan" dari rumah tangga/perusahaan ke pemerintah dalam diagram perlu dipahami sebagai wilayah yang bisa berbeda menurut desain fiskal yang diacu (ideal vs. konteks negara modern) (Fikri et al., 2018; Hasan & Iman, 2019).

3.4.4 Penjelasan Kanal Lembaga Keuangan Syariah (Intermediasi Tanpa Bunga)

Pertama, model ekonomi Islam menuntut keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil dan menolak dominasi sistem bunga; literatur moneter Islam menegaskan kebijakan moneter syariah tidak menjadikan suku bunga sebagai target (Waluyo, 2017) serta melarang penggunaan instrumen suku bunga (Amalia et al., 2019). Sejalan dengan itu, literatur lembaga keuangan syariah menekankan perlunya underlying transaction sehingga uang tidak melahirkan keuntungan tanpa aktivitas riil (Mochlasin, 2013).

Kedua, karena uang adalah flow concept, literatur menekankan uang seharusnya digunakan atau diinvestasikan di sektor riil melalui akad-akad syariah (misalnya mudharabah, musyarakah, dan akad lain) (Salam, 2021; Zainuddin et al., 2020). Pada level kontraktual, mudharabah dipaparkan sebagai kerja sama pemilik dana dan pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, yang merefleksikan prinsip profit and loss sharing (Rajab, 2021). BMT sebagai LKMS juga dipaparkan berperan dalam pembiayaan produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil, serta menjaga agar syarat pembiayaan tidak menjerat sehingga sirkulasi ekonomi masyarakat bawah tetap berjalan (Kuncoro, 2017).

Ketiga, dengan demikian, panah rumah tangga → LKS (simpanan/investasi) dan LKS → perusahaan (pembiayaan sektor riil), serta panah kembali berupa bagi hasil, merupakan konsekuensi dari: (i) larangan riba, dan (ii) prinsip underlying transaction dan akad berbagi hasil yang menautkan sektor moneter dengan aktivitas riil (Kuncoro, 2017; Waluyo, 2017).

3.5 Ringkasan Perbedaan Utama dengan Circular Flow Konvensional

3.5.1 Distribusi sebagai Inti Arsitektur Aliran

Literatur Islam menempatkan distribusi pendapatan sebagai isu penting yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik, serta berorientasi pada keadilan dan pemerataan (Mansur, 2020; Saefuloh, 2021). Ini membuat circular flow Islam cenderung menonjolkan instrumen distribusi (zakat dan lainnya) sebagai bagian dari struktur, bukan sekadar "transfer" tambahan (Hizmiakanza & Rahmawati, 2019; Nurohman et al., 2021; Putra et al., 2021).

3.5.2 Penegasan Uang Harus Berputar

Uang diposisikan sebagai flow concept dan public goods, sehingga penimbunan/idle assets dianggap menghambat perekonomian dan karenanya didorong agar uang masuk sektor riil (Andriansyah, 2017; Zainuddin et al., 2020). Karena itu, diagram ekonomi Islam secara konseptual ditarik menuju arsitektur yang menautkan uang dengan transaksi riil dan sirkulasi kekayaan (Mochlasin, 2013; Salam, 2021; Zainuddin et al., 2020).

3.5.3 Kanal Pembiayaan Tanpa Bunga

Larangan suku bunga sebagai instrumen kebijakan dan larangan riba mendorong substitusi aliran "bunga" menjadi aliran "bagi hasil/akad riil" (Rajab, 2021; Waluyo, 2017). Dalam pemodelan circular flow, hal ini mengubah cara menggambar hubungan lembaga keuangan dengan rumah tangga dan perusahaan (dari interest-based lending menjadi akad berbagi hasil dan transaksi ber-underlying) (Mochlasin, 2013; Rajab, 2021).

3.5.4 Zakat sebagai Elemen Akun Makro

Literatur integrasi zakat menekankan zakat penting dimasukkan sebagai elemen terpisah dalam circular flow dan akun pendapatan nasional (Putra et al., 2021), sejalan dengan pandangan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan sirkulasi harta (Andriansyah, 2017; Nurohman et al., 2021; Santoso, 2019). Pada titik ini, ada kecenderungan pemodelan ekonomi Islam menjadi "lebih institusional" dibanding model standar karena memasukkan simpul lembaga zakat yang eksplisit (Putra et al., 2021).

________________________________________

4. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa circular flow diagram dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar variasi teknis dari model konvensional, melainkan mencerminkan perbedaan landasan normatif yang mendasar. Terdapat empat implikasi pemodelan yang dapat disimpulkan: (1) distribusi harus menjadi bagian integral dari arsitektur aliran, bukan sekadar tambahan; (2) uang harus diperlakukan sebagai flow concept yang diarahkan ke sektor riil, bukan sebagai komoditas yang dapat menumpuk; (3) aliran intermediasi keuangan harus berbasis akad riil dan bagi hasil, bukan berbasis bunga; serta (4) Zakat Foundation perlu diposisikan sebagai simpul tersendiri yang terpisah dari pemerintah dalam model makro.

Secara keseluruhan, model circular flow ekonomi Islam lebih institusional dan normatif dibanding model konvensional. Pengembangan lebih lanjut diperlukan, terutama dalam hal formalisasi matematis model, integrasi instrumen ZISWAF secara lebih lengkap, serta validasi empiris terhadap aliran-aliran yang digambarkan secara konseptual dalam kajian ini.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmadan, D. (2021). Fungsi uang dalam pandangan ulama. La Riba Jurnal Perbankan Syariah, 2(02), 1–12. https://doi.org/10.53649/lariba.v2i02.14

Al-Muhajir, A., & Supriyanto, S. (2022). Developmentalisme ekonomi di Pulau Gili Trawangan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Esa, 4(2), 33–47. https://doi.org/10.58293/esa.v4i2.77

Alim, M. N., & Suryadi, D. (2021). Uang dan moneter Islam dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Jurnal Asy-Syukriyyah, 22(2), 211–238. https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.169

Amalia, R. Y., Fauziah, S., & Wahyuningsih, I. S. (2019). Pengaruh keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Al-Muzara'ah, 7(1), 33–46. https://doi.org/10.29244/jam.7.1.33-46

Andriansyah, Y. (2017). Menuju desentralisasi kebijakan ekonomi dalam Islam: Pengalaman Dinasti Utsmaniyyah abad 16–18 M dan Indonesia di masa Orde Baru. Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 9(1). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1280

Azizah, N., Talli, A. H., & Kurniati, K. (2021). Pemikiran hukum Islam bidang perhajian. Tafaqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 9(2), 161–184. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v9i2.412

Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep pengelolaan koperasi pesantren untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(02), 103. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.249

Hamid, A., Prasetyowati, R. A., & Trisasmita, R. (2020). Implementasi konsep distribusi pendapatan dalam Islam untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 13(2), 219–252. https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.219-252

Hamzah, A., & Rasidin, M. (2020). Pemikiran ekonomi Islam kontemporer: Kajian teoritis Muhammad Abdul Mannan tentang distribusi. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 18(1). https://doi.org/10.32694/010860

Hasan, F. A. A., & Iman, R. Q. (2019). Instrumen pajak dalam kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam (Tinjauan kritis terhadap penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017). Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 165–190. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858

Hizmiakanza, A. S., & Rahmawati, D. (2019). Strategi revitalisasi kawasan Banten Lama. Jurnal Teknik ITS, 7(2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.33833

Jamil, I., & Rustandi, N. (2021). Teori percampuran implementasi musyarakah dan mudharabah di lembaga keuangan syariah. Ar-Rihlah Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 1(2), 82. https://doi.org/10.35194/arps.v1i2.1890

Kuncoro, A. T. (2017). Zakat: Katup pengaman keseimbangan ekonomi umat. Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 1(1), 73. https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2213

Madnasir, M. (2011). Distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 57. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.57-71

Mansur, M. (2020). Analisa pengaruh pembiayaan akad murabahah (jual-beli) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) periode 2013–2015 (Studi kasus pembiayaan UMKM di BMT Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta). Aliansi Jurnal Manajemen dan Bisnis, 13(1), 1–12. https://doi.org/10.46975/aliansi.v13i1.1

Maulamin, T. (2020). Islamic worldviews on corporate social responsibility: A new paradigm of ethical economics and prosperity. Majalah Ilmiah Bijak, 17(1), 58–70. https://doi.org/10.31334/bijak.v17i1.826

Mochlasin, M. (2013). Rekonstruksi teori consumer equilibrium perspektif ekonomi Islam. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(1), 107. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.107-129

Nur, A. W. (2011). Membangun sistem ekonomi berkeadilan: Telaah atas pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.1-21

Nurohman, D., Aziz, A. R. A., & Fahmi, M. F. (2021). Skenario pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 di Tulungagung. Kodifikasia, 15(1), 133–158. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2280

Parisi, S. A. (2018). Determinan inflasi: Pendekatan Al-Maqrizi dan perspektif manajemen syariah. Islamic Economics Journal, 4(2), 217. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2965

Putra, T. W., Katman, M. N., & Sofyan, A. S. (2021). Analisis SWOT dalam penghimpunan zakat pada generasi milenial. Madinah Jurnal Studi Islam, 8(1), 61–72. https://doi.org/10.58518/madinah.v8i1.1334

Rajab, Z. (2021). Praktek kebijakan moneter Islami. https://doi.org/10.31219/osf.io/gqtb6

Saefuloh, I. (2021). Kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam. Jurnal Pelita Nusa, 1(2), 113–125. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i2.28

Safitri, A. A., Salastia, K., Atiqah, N., & Ruquayah, S. (2023). Application of principles of justice in mudharabah agreements in sharia financial institutions. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Review, 3(2). https://doi.org/10.53697/emba.v3i2.1474

Santoso, I. R. (2019). Konsep marketing berbasis maqashid al-syari'i Imam Al-Ghazali. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(3), 157. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.557

Salam, S. (2021). Konsep uang dalam Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/nwsx7

Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Law and Justice, 2(1), 12–23. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333

Sukamto, S., & Masfufah, M. (2023). Analisis permintaan dan penawaran sari apel UD. Kholifah Kopwan Yasmin Desa Andonosari Pasuruan dalam mikro ekonomi Islam. Jurnal Mu'allim, 5(1), 112–131. https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3593

Susila, S., Rafii, M., Suci, M., Raya, B. C., & Mumtazah, N. L. (2022). Konsep public goods dan flow concept dalam uang menurut ekonomi Islam. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12615

Waluyo, A. (2017). Kebijakan fiskal dan upaya mengatasi disparitas ekonomi perspektif Islam. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 17(1), 19. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.19-38

Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi Islam. Fitua Jurnal Studi Islam, 202–234. https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270