00895 - Biaya Transaksi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep biaya transaksi dalam kerangka ekonomi Islam, khususnya melalui pendekatan fiqh muamalah. Dengan menggunakan metode kajian literatur terhadap berbagai sumber akademik dan regulatif, artikel ini memaparkan pengertian, landasan normatif, bentuk-bentuk, serta kriteria kesyariahan biaya transaksi. Temuan menunjukkan bahwa biaya transaksi dalam ekonomi Islam pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, yakni bebas dari riba, gharar, dan maysir; berbasis biaya nyata atau ujrah jasa yang sah; disepakati para pihak tanpa paksaan; serta tidak menjadi sarana pengambilan keuntungan yang zalim. Studi ini juga mengidentifikasi dimensi tata kelola kepatuhan syariah sebagai komponen biaya transaksi tersendiri dalam institusi keuangan Islam. Implikasi kajian ini relevan bagi pengembangan praktik perbankan syariah yang berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan.

Kata Kunci: biaya transaksi, ekonomi Islam, fiqh muamalah, perbankan syariah, maqasid al-shariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of transaction costs within the framework of Islamic economics, particularly through the approach of fiqh muamalah. Employing a literature review method across various academic and regulatory sources, the article elaborates on the definition, normative foundations, forms, and Sharia compliance criteria of transaction costs. The findings indicate that transaction costs in Islamic economics are permissible in principle, provided they meet Sharia requirements: free from riba, gharar, and maysir; based on actual costs or legitimate service fees (ujrah); agreed upon by parties without coercion; and not used as a vehicle for unjust profit-taking. The study also identifies the dimension of Sharia compliance governance as a distinct component of transaction costs within Islamic financial institutions. The implications of this study are relevant to the development of just and maslahah-oriented Islamic banking practices.

Keywords: transaction costs, Islamic economics, fiqh muamalah, Islamic banking, maqasid al-shariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan sistem keuangan dan ekonomi kontemporer, biaya transaksi merupakan salah satu elemen fundamental yang menentukan efisiensi dan keadilan dalam pertukaran ekonomi. Secara umum, biaya transaksi didefinisikan sebagai biaya yang timbul dalam proses melakukan transaksi ekonomi, seperti biaya informasi dan negosiasi.

Dalam konteks ekonomi Islam, pembahasan mengenai biaya transaksi tidak dapat dilepaskan dari kerangka fiqh muamalah yang mengatur hak dan kewajiban antarmanusia dalam aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, kajian akademik yang secara spesifik dan sistematis membahas konsep biaya transaksi dalam perspektif ekonomi Islam masih relatif terbatas, sementara praktik perbankan dan keuangan syariah terus berkembang pesat dan memunculkan berbagai persoalan terkait jenis dan legitimasi berbagai biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan pengertian biaya transaksi dalam perspektif ekonomi Islam; (2) mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang membatasi dan membimbing penerapan biaya transaksi; (3) memetakan bentuk-bentuk biaya transaksi yang lazim dijumpai dalam praktik keuangan syariah beserta dasar kebolehannya; serta (4) merumuskan kriteria kesyariahan biaya transaksi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam yang lebih adil dan berpihak pada kemaslahatan umat.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber-sumber yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, kajian hukum Islam, dan studi kasus praktik perbankan syariah yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara menyintesis berbagai pandangan dan temuan dari literatur yang ada untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan koheren mengenai biaya transaksi dalam kerangka ekonomi Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1. Pengertian Biaya Transaksi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)

Dalam ekonomi Islam, pembahasan tentang transaksi (muamalah) berada dalam kerangka fiqh al-muamalat, yaitu aturan-aturan syariah yang mengatur hubungan dan hak–kewajiban antarmanusia dalam aktivitas ekonomi dan komersial (Ismail et al., 2020; Rahmatullah, 2023). Karena itu, "biaya transaksi" dalam praktik ekonomi Islam paling mudah dipahami sebagai biaya/fee yang muncul karena proses terjadinya dan terlaksananya akad—misalnya biaya administrasi, biaya layanan/jasa/ujrah, dan biaya operasional riil yang diperlukan untuk memproses suatu transaksi—selama biaya tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah (Choiriyah et al., 2023; Haning, 2024; Lamusu et al., 2021).

Kerangka normatifnya adalah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya (Hutagalung et al., 2021; Prabowo, 2019; Ridwan et al., 2023). Konsekuensinya, adanya biaya tertentu dalam transaksi pada dasarnya dapat dibolehkan, tetapi harus tunduk pada batasan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta tuntutan keadilan dan kemaslahatan (Ismail et al., 2020; Meutıa et al., 2020; Rahmatullah, 2023).

3.2. Prinsip Syariah yang Membatasi dan Membimbing Biaya Transaksi

3.2.1. Larangan Unsur Terlarang: Riba, Gharar, Maysir, dan Eksploitasi

Fiqh muamalah menuntut agar transaksi bebas dari elemen-elemen yang diharamkan, terutama riba (bunga/interest), gharar (ketidakpastian yang merusak), dan maysir (judi/gambling) (Ismail et al., 2020). Kewajiban menghindari elemen-elemen ini juga dinyatakan sebagai karakter pembeda utama keuangan syariah dari keuangan konvensional (Rahmatullah, 2023), termasuk dalam aktivitas perbankan syariah yang menolak transaksi berbasis bunga dan spekulasi (Grais & Pellegrini, 2006; Rahman et al., 2022).

Selain itu, institusi keuangan syariah juga ditekankan untuk tidak ikut dalam transaksi yang mengandung eksploitasi pihak lain (Grais & Pellegrini, 2006). Pada tataran praktik, isu "harga/biaya yang tinggi dan menekan" dapat memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap perbankan Islam, sehingga pengenaan biaya dan mekanisme harga perlu dirancang agar tidak bersifat menzalimi (Asni et al., 2021).

3.2.2. Persetujuan (Ridha) dan Ketiadaan Paksaan (Ikrah)

Akad muamalah harus lahir dari persetujuan bebas para pihak dan tidak boleh mengandung paksaan; bila ada paksaan (ikrah), aktivitas ekonomi dapat batal menurut syariah (Faizi & Shuib, 2021). Karena itu, setiap biaya transaksi yang dibebankan—administrasi, fee layanan, denda/ta'widh, dan sejenisnya—secara prinsip perlu berada dalam wilayah persetujuan dan transparansi para pihak (Faizi & Shuib, 2021; Rahmat et al., 2023).

3.2.3. Keadilan, Kemaslahatan, dan Maqasid Al-Shariah sebagai Standar Etik

Sejumlah literatur menegaskan bahwa ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan (Rahman et al., 2022). Dalam pengukuran kinerja berbasis maqasid, "menciptakan keadilan" dioperasionalkan antara lain melalui keadilan dalam kontrak dan transaksi, keterjangkauan layanan, serta eliminasi instrumen yang tidak adil, misalnya bunga (Meutıa et al., 2020). Maka, biaya transaksi yang dibenarkan adalah biaya yang dapat dijustifikasi secara syariah dan tidak menggerus keadilan serta kemaslahatan transaksi (Erba & Nofrianto, 2022; Meutıa et al., 2020).

3.3. Bentuk-Bentuk Biaya Transaksi yang Lazim Dijumpai dan Dasar Kebolehannya

3.3.1. Biaya Administrasi untuk Menutup Biaya Riil (Actual Cost)

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, biaya administrasi sering dijelaskan sebagai biaya untuk menutup pengeluaran riil yang timbul demi terjadinya akad. Contoh eksplisit ditunjukkan pada studi kasus praktik pembiayaan mudharabah di salah satu cabang bank syariah: biaya operasional—misalnya biaya kertas, listrik, gaji, dan lembur pegawai—dimasukkan dalam biaya administrasi yang dibebankan pada pengajuan pembiayaan (Lamusu et al., 2021). Studi tersebut juga mencatat bahwa biaya administrasi yang dibebankan adalah 1% dari plafon pembiayaan yang diajukan sebagai ketentuan internal bank dalam kasus yang diteliti (Lamusu et al., 2021).

Dalam penjelasan lain dari perspektif hukum positif perbankan syariah, pembiayaan qardhul hasan digambarkan sebagai pinjaman kebajikan di mana nasabah tidak perlu berbagi keuntungan, namun dapat dikenai biaya administrasi yang merupakan biaya nyata untuk terjadinya akad, misalnya biaya riset proyek, notaris, dan upah pegawai (Haning, 2024). Sejalan dengan itu, pada implementasi akad wadi'ah dalam perbankan syariah, bank disebut dapat mengenakan biaya administrasi untuk menutup biaya yang benar-benar dikeluarkan (Choiriyah et al., 2023).

Sintesisnya: sumber-sumber tersebut konsisten bahwa biaya administrasi dapat dibolehkan ketika fungsinya adalah cost recovery atas biaya riil dan bukan sarana menyelundupkan riba atau keuntungan tidak wajar (Choiriyah et al., 2023; Haning, 2024; Lamusu et al., 2021).

3.3.2. Ujrah/Fee Jasa Layanan (Fee-Based Transaction)

Selain skema bagi hasil dan jual beli (margin), bank syariah juga mengenal prinsip fee/jasa. Literatur mengenai perbankan syariah di Indonesia menyebut bahwa bank syariah dapat memperoleh fee dari transaksi dan fee tersebut diakui sebagai pendapatan bank (Nurlatipah et al., 2023). Perspektif hukum positif juga menyebut bahwa Bank Muamalat Indonesia menjalankan prinsip operasional yang mencakup sistem fee (service) di samping sistem bagi hasil dan jual-beli bermargin (Haning, 2024). Dalam konteks instrumen pembayaran modern, biaya yang timbul pada proses top-up uang elektronik juga dipandang sebagai ujrah (fee jasa) (Wahid et al., 2023).

Implikasi konseptual: fee/ujrah dapat menjadi bagian dari "biaya transaksi" yang dibolehkan, selama tetap berada dalam koridor muamalah—tidak terkait objek haram, tidak mengandung riba/gharar/maysir, dan tidak menzalimi (Ismail et al., 2020; Rahmatullah, 2023; Wahid et al., 2023).

3.3.3. Denda/Kompensasi terkait Pembatalan: Dibatasi pada Biaya Riil

Dalam pembiayaan murabahah, terdapat rujukan bahwa apabila nasabah membatalkan pembelian, nasabah dapat diwajibkan membayar denda/kompensasi yang besarnya sebatas biaya riil yang sudah dikeluarkan lembaga keuangan syariah dalam proses pembelian barang (Wibowo, 2024). Ini menunjukkan pola yang sama: syariah—melalui rujukan fatwa yang dikutip studi tersebut—mengarahkan agar kompensasi tidak berubah menjadi instrumen profit berbasis "uang dari uang", melainkan pemulihan biaya yang benar-benar terjadi (Wibowo, 2024).

3.3.4. Biaya Transaksi pada E-Money: "Boleh" jika Benar-Benar Biaya Nyata; Ada Kehati-Hatian atas Potensi Riba Terselubung

Kajian mengenai biaya administrasi pada aplikasi e-money menyimpulkan bahwa biaya administrasi diperbolehkan selama merupakan biaya yang benar-benar timbul (actual costs) (Ashfahany et al., 2023). Namun, kajian yang sama juga memperlihatkan adanya kehati-hatian pada praktik promosi/diskon tertentu karena dapat dipersoalkan, misalnya ketika dipandang berpotensi menyerupai bunga (Ashfahany et al., 2023). Ini relevan untuk biaya transaksi di era digital: kebolehannya tidak semata karena "bernama fee", tetapi karena substansinya harus bersih dari riba dan praktik terlarang (Ashfahany et al., 2023; Ismail et al., 2020).

3.4. Hubungan Biaya Transaksi dengan Penetapan Margin/Keuntungan: Batas Kewajaran dan Larangan Excessive Profit

Dalam transaksi jual-beli, termasuk pembiayaan murabahah, laba (profit/margin) dipahami sebagai surplus di atas modal dan biaya (Sulong & Asni, 2018). Namun, Islam melarang laba yang bersumber dari transaksi ilegal atau praktik terlarang; setidaknya disebut elemen terlarang dalam pengambilan profit seperti riba, ihtikar (monopoli), gharar, dan ghabn fahisy (kecurangan/penipuan) (Asni et al., 2021; Sulong & Asni, 2018). Literatur yang menyoroti pedoman pengambilan profit dari perspektif fiqh muamalat menyatakan bahwa ketiadaan pedoman dapat memicu manipulasi dan beban bagi konsumen; karena itu profit-taking dapat dirujukkan pada adat/kebiasaan lokal dan fakta tambahan biaya yang benar-benar timbul, dan pemerintah dapat mengendalikan harga/profit untuk stabilisasi dan mencegah manipulasi (Sulong & Asni, 2018).

Dalam konteks perbankan syariah, terdapat kritik bahwa penentuan margin murabahah idealnya dapat memisahkan biaya riil dan tingkat keuntungan yang diinginkan, tetapi dalam praktik dapat terjadi benchmarking terhadap suku bunga/BI rate karena keterbatasan data biaya yang akurat (Muchlis, 2019). Kritik normatif ini penting bagi topik biaya transaksi: jika komponen biaya tidak terukur jelas, maka risiko "menyamakan" margin dengan bunga menjadi isu yang diperdebatkan (Muchlis, 2019), sejalan dengan kekhawatiran lebih umum bahwa sebagian kebijakan murabahah dapat menyerupai kredit konvensional bila struktur dan substansinya tidak dijaga (Darmalaksana, 2022; Subakti & Jannah, 2022).

3.5. Biaya Transaksi, Efisiensi, dan Kebutuhan Tata Kelola Kepatuhan Syariah

3.5.1. Biaya Transaksi dan Efisiensi Layanan

Literatur tentang efisiensi perbankan mengaitkan efisiensi dengan surplus pelaku ekonomi relatif terhadap biaya transaksi dalam aktivitas ekonomi (Lidiyawati, 2015). Pada sisi nasabah, preferensi terhadap produk perbankan syariah juga dapat dipengaruhi oleh biaya administrasi yang rendah dan kemudahan transaksi; misalnya survei preferensi nasabah menekankan pertimbangan fasilitas lengkap dan biaya administrasi rendah (F, 2018). Ini menunjukkan bahwa biaya transaksi bukan sekadar isu fiqh (halal-haram), tetapi juga isu keberterimaan pasar yang berdampak pada inklusi dan penggunaan layanan (F, 2018).

3.5.2. Biaya Transaksi untuk Memastikan Sharia Compliance: Fungsi SSB/DPS, Review Internal, dan Audit

Kepatuhan syariah tidak terjadi secara otomatis; ia membutuhkan struktur pengawasan. Dalam institusi keuangan syariah, mekanisme pemantauan kepatuhan syariah dipaparkan melalui keberadaan Sharia Supervisory Board (SSB) dan proses review internal–eksternal untuk memastikan transaksi sesuai syariah (Grais & Pellegrini, 2006). Dalam konteks Indonesia, pengawasan juga dilekatkan pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi, meninjau, dan mengarahkan operasi lembaga keuangan agar selaras dengan syariah (Rahmatullah, 2023). Literatur lain menekankan bahwa DPS berwenang menyatakan transaksi tidak sesuai syariah sehingga tidak boleh dijalankan (Tari et al., 2023). Namun, ada pula temuan bahwa efektivitas DPS bisa kurang optimal dan cenderung berfokus pada aspek akad ketimbang audit syariah, yang berdampak pada pemahaman pekerja dan pada loyalitas/kepercayaan publik (Rahmatullah, 2023).

Dari sudut tata kelola, studi mengenai komposisi dan fungsi dewan pengawas syariah menyebutkan bahwa salah satu isu/tantangan yang diidentifikasi peneliti adalah cost of sharia diligence process (biaya proses kehati-hatian/kepatuhan syariah) (Kasi & Mahmood, 2019). Ini memperluas konsep biaya transaksi: sebagian biaya transaksi dalam ekonomi Islam dapat muncul sebagai "biaya kepatuhan" untuk menjaga transaksi tetap halal—misalnya proses review, audit, dokumentasi, dan standardisasi praktik—sebagaimana digambarkan dalam kerangka governance dan compliance pada institusi layanan keuangan Islam (Grais & Pellegrini, 2006; Kasi & Mahmood, 2019).

3.5.3. Efisiensi Biaya Transaksi Lintas Institusi: Contoh Sinergi Bank–Zakat

Kajian tentang afiliasi bank syariah dan organisasi pengelola zakat menunjukkan bahwa hubungan afiliasi dapat terjadi karena biaya transaksi dipandang lebih efisien (Bayinah et al., 2021). Temuan ini memberikan ilustrasi bahwa pengurangan biaya transaksi dapat menjadi alasan kelembagaan yang relevan dalam ekosistem ekonomi Islam, sejauh tujuannya sejalan dengan nilai layanan dan tanggung jawab sosial (Bayinah et al., 2021).

3.6. Kriteria Biaya Transaksi yang Sesuai Syariah

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, biaya transaksi dalam ekonomi Islam cenderung dinilai sesuai syariah bila memenuhi kriteria berikut.

Pertama, hukum asal muamalah adalah boleh, tetapi harus bebas unsur terlarang. Kaidah kebolehan muamalah berlaku selama tidak mengandung larangan syariah (Hutagalung et al., 2021; Prabowo, 2019; Ridwan et al., 2023), terutama riba, gharar, dan maysir (Ismail et al., 2020; Rahmatullah, 2023).

Kedua, berbasis biaya nyata (actual cost) atau ujrah jasa yang sah. Biaya administrasi dibenarkan untuk menutup biaya riil yang timbul, misalnya biaya operasional pemrosesan akad (Choiriyah et al., 2023; Haning, 2024; Lamusu et al., 2021), dan biaya e-money boleh jika merupakan biaya nyata (Ashfahany et al., 2023), sedangkan fee/ujrah untuk jasa juga dikenal dalam praktik perbankan syariah (Haning, 2024; Nurlatipah et al., 2023; Wahid et al., 2023).

Ketiga, transparan, disepakati, dan tidak memaksa. Akad harus dilakukan secara ridha tanpa ikrah (Faizi & Shuib, 2021; Rahmat et al., 2023), dan literatur menunjukkan pentingnya pencantuman klausul dan perhitungan yang jelas untuk menghindari gharar dan kebingungan publik (Asni et al., 2021).

Keempat, tidak menjadi sarana mengambil keuntungan yang zalim atau menyerupai riba terselubung. Islam melarang profit dari transaksi ilegal dan melarang elemen seperti riba dan kecurangan (Asni et al., 2021; Sulong & Asni, 2018); kritik terhadap praktik margin yang terlalu "benchmarking" ke bunga memperlihatkan pentingnya memisahkan komponen biaya riil dari profit yang wajar (Muchlis, 2019).

________________________________________

4. Kesimpulan

Dalam ekonomi Islam, "biaya transaksi" dapat dipahami sebagai biaya yang timbul untuk memungkinkan terjadinya dan terlaksananya akad muamalah—misalnya biaya administrasi berbasis biaya riil dan fee/ujrah atas jasa—dengan syarat biaya tersebut halal secara substansi: tidak mengandung riba, gharar, maysir, tidak eksploitatif, disepakati para pihak tanpa paksaan, serta selaras dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan (maqasid al-shariah) (Faizi & Shuib, 2021; Ismail et al., 2020; Meutıa et al., 2020; Rahmatullah, 2023). Studi-studi praktik perbankan syariah juga menunjukkan contoh konkret bahwa biaya administrasi sering dibingkai sebagai cost recovery atas kebutuhan operasional pemrosesan akad, dan denda/kompensasi pun dibatasi pada biaya riil agar tidak berubah menjadi instrumen profit yang bertentangan dengan prinsip syariah (Haning, 2024; Lamusu et al., 2021; Wibowo, 2024).

Kajian ini juga menyoroti dimensi tata kelola sebagai aspek penting biaya transaksi dalam institusi keuangan syariah, di mana biaya kepatuhan syariah—seperti proses review DPS/SSB, audit, dan standardisasi praktik—merupakan bagian integral dari biaya transaksi yang perlu dikelola secara efisien tanpa mengorbankan integritas syariah. Ke depan, penelitian empiris yang lebih mendalam tentang struktur dan dampak biaya transaksi dalam berbagai produk keuangan syariah sangat diperlukan guna mendukung pengembangan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ashfahany, A. E., Rindiani, L., & Hakim, L. (2023). Comparison of Sharia Economic Law Thoughts Oni Syahroni and Erwandi Tarmizi on Administration Fees and Discounts on E-Money. Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman, 11(2), 167–187. https://doi.org/10.24952/masharif.v11i2.9714

Asni, F., Mahamud, M. A., & Sulong, J. (2021). Management of Community Perception Issues to Ceiling and Floating Rates on Islamic Home Financing Based on Maqasid Shariah Concept. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i7/9852

Bayinah, A. N., Said, M., & Suparta, M. S. (2021). Social-Commercial Interconnection: Lessons from Bank Muamalat Indonesia & Baitulmaal Muamalat Affiliation. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(2), 341–368. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1339

Choiriyah, C., Noviani, D., & Richway, R. (2023). Implementation of Wadi'ah Academic In Sharia Banking. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 9(1), 89–106. https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.777

Darmalaksana, W. (2022). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 78(1). https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7342

Erba, D. M. F., & Nofrianto, N. (2022). Implementation of Maqashid Syariah in Sharia Business Transactions. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 7(1), 125. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.3703

F, J. Y. (2018). Customer Preference in Storing Wadiah Yad Dhamanah Savings (Survey at Bank BRI Syariah KCP Setiabudhi). Review of Islamic Economics and Finance, 1(1), 10. https://doi.org/10.17509/rief.v1i1.16157

Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance And Shariah Compliance In Institutions Offering Islamic Financial Services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Haning, S. (2024). Syari'ah Banking and Financial Institutions in a Positive Legal Perspective. International Journal of Social Science and Human Research, 7(07). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-05

Hutagalung, M. W. R., Soemitra, A., Rasyid, A., Lubis, F. Y., & Nura, I. (2021). Prime Savings with Prizes in an Islamic Perspective. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 7(1), 23–42. https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.305

Ismail, W. M. W., Mahat, I. R., & Mazlan, N. A. (2020). Awareness on Prohibited Elements in Muamalat: Common Practice in Life. Journal of Contemporary Islamic Studies, 6(1), 95–110. https://doi.org/10.24191/jcis.v6i1.6

Kasi, B. R., & Mahmood, N. (2019). Composition and Working of the Sharia Supervisory Boards in Bahrain's Islamic Banks. Economy, 6(2), 76–81. https://doi.org/10.20448/journal.502.2019.62.76.81

Lamusu, S., Rahman, A. F., & Adib, N. (2021). Sharia conformity for mudharabah financing practices in sharia banks based on the DSN-MUI Fatwa Number 07 year 2000: A case study. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 10(4), 239–248. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1201

Lidiyawati, L. (2015). Analysis on Corporate Governance Influences toward Banking Efficiency with Bank Category as Moderator Variable. Binus Business Review, 6(1), 127. https://doi.org/10.21512/bbr.v6i1.996

Meutıa, I., Febriana, S., & Meirawati, E. (2020). Islamic Bank Performance (Maqasid Sharia Approach). Ijbe (Integrated Journal of Business and Economics), 4(3), 320. https://doi.org/10.33019/ijbe.v4i3.327

Muchlis, S. (2019). Syari'ah Optimization of Business Theory in Preventing Riba Practices in Murabahah Contract (Case Study at Muamalat Indonesian Bank). International Journal of Islamic Business Ethics, 4(1), 563. https://doi.org/10.30659/ijibe.4.1.563-581

Nurlatipah, W. S., Rahman, F., & Toha, M. (2023). Analysis of Financial Ratios on The Performance of Muamalat Indonesia Bank. Majapahit Journal of Islamic Finance and Management, 2(1), 54–77. https://doi.org/10.31538/mjifm.v2i1.13

Prabowo, B. A. (2019). Al-'Uqud Al-Murakkabah Implementation on Akad Al Murabahah Wa Arrahn as a Sharia Banking Product Innovation. Diponegoro Law Review, 4(2), 244. https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.2019.244-255

Rahman, M., Fathudin, F., & Basit, A. W. (2022). Transformation of Sharia Economy in the Populist System. International Journal of Economics Business and Accounting Research (Ijebar), 6(1), 940. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4390

Rahmat, R., Asmuni, A., Anggraini, T., & Hrp, A. K. Z. (2023). Terms and Conditions Applicability Muamalat. International Journal of Economics (Ijec), 2(1), 162–169. https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.441

Rahmatullah, R. (2023). Sharia Supervisory Board: Effectiveness In The Supervisory Function Of Islamic Financial Institutions In Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1838. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8478

Ridwan, A., Sayekti, S. P., & Faridah, E. (2023). Sharia Actualization: Realizing the Indonesian Islamic Jurisprudence. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 9(2), 203–218. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1398

Subakti, H., & Jannah, N. (2022). Implementation of Sharia Principles in Murabahah Contracts at KCP Bank Muamalat. Review of Islamic Economics and Finance, 5(1), 69–78. https://doi.org/10.17509/rief.v5i1.44450

Sulong, J., & Asni, F. (2018). Profit-Taking Rate Guideline Based on Fiqh Muamalat Perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i7/4345

Tari, L. M., A'iny, H. Q., Ifaturochmah, Hikmatyar, H., & Maisarah, M. (2023). Role and Responsibilities of the Sharia Supervisory Council (DPS) at Sharia People's Finance Bank (BPRS) in Depok City. Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance, 2(2), 49–55. https://doi.org/10.57053/itqan.v2i2.19

Wahid, N. A., Amanatillah, D., & Fitri, C. D. (2023). From Fiqh to Finance: Assessing Bitcoin Status in Indonesian Monetary System. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 12(2), 308–333. https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17762

Wibowo, E. (2024). Implementation of Qabdh Requirements in Murabaha Financing at Koperasi Syirkah Berkah Bersama (KSBB) Sidoarjo. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 947–960. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.20065