00888 - Barang Veblen dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Konsumsi Prestise, Moderasi, dan Maqāṣid

Abstrak

Artikel ini mengkaji posisi barang Veblen dalam kerangka ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan analisis literatur. Barang Veblen—yakni barang mewah yang permintaannya meningkat justru ketika harganya naik karena nilai prestise yang dikandungnya—ditelaah melalui lensa konsumsi prestise dan konsumsi mencolok (conspicuous consumption). Ekonomi Islam menilai konsumsi jenis ini berdasarkan tiga kerangka utama: hierarki prioritas kebutuhan (darūriyyāt–ḥājiyyāt–taḥsīniyyāt), prinsip moderasi (wasatiyyah) serta larangan berlebih-lebihan (isrāf/tabdhīr), dan orientasi kemaslahatan (maslahah) dalam perilaku konsumsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa barang Veblen bukan sekadar isu jenis barang, melainkan isu motif, prioritas, moderasi, dan dampak sosial konsumsi dalam kerangka maqāṣid dan etika ekonomi Islam. Kritik ekonomi Islam diarahkan terutama pada pembalikan skala prioritas kebutuhan, dominasi motif pamer dan status, serta potensi mendorong pemborosan dan ketidakadilan sosial. Di sisi lain, terdapat nuansa bahwa pelarangan total barang mewah tidak otomatis menyelesaikan problem ekonomi apabila struktur distribusi kekayaan tidak dibenahi.

Kata kunci: barang Veblen, konsumsi prestise, ekonomi Islam, wasatiyyah, maqāṣid al-sharī'ah, isrāf

________________________________________

Abstract

This article examines the position of Veblen goods within the Islamic economic framework using a literature analysis approach. Veblen goods—luxury goods whose demand increases as their price rises due to the prestige value they carry—are analyzed through the lens of prestige consumption and conspicuous consumption. Islamic economics evaluates this type of consumption based on three main frameworks: the hierarchy of needs (darūriyyāt–ḥājiyyāt–taḥsīniyyāt), the principle of moderation (wasatiyyah) and the prohibition of excess (isrāf/tabdhīr), and the orientation of maslahah (public interest) in consumption behavior. The findings indicate that Veblen goods are not merely an issue of product type, but rather an issue of motive, priority, moderation, and the social impact of consumption within the maqāṣid and Islamic economic ethics framework. Islamic economic critique is directed primarily at the inversion of the hierarchy of needs, the dominance of show-off motives and status-seeking, and the potential to encourage wastefulness and social inequality. On the other hand, there is a nuance that a total prohibition of luxury goods does not automatically resolve economic problems if the underlying structure of wealth distribution is not reformed.

Keywords: Veblen goods, prestige consumption, Islamic economics, wasatiyyah, maqāṣid al-sharī'ah, isrāf

________________________________________

1. Pendahuluan

Barang Veblen adalah barang mewah yang permintaannya meningkat justru ketika harganya naik, karena nilai prestise yang dikandungnya. Fenomena ini pertama kali dikonseptualisasikan oleh Thorstein Veblen melalui gagasan conspicuous consumption—konsumsi mencolok yang memberi status dalam masyarakat materialistis. Dalam perkembangan ekonomi kontemporer, khususnya di era digitalisasi dan media sosial, konsumsi berbasis prestise semakin menguat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat modern.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: bagaimana ekonomi Islam memandang fenomena barang Veblen ini? Apakah sekadar persoalan halal atau haram pada zat barang tersebut, ataukah terdapat dimensi etis yang lebih dalam menyangkut motivasi, prioritas, dan dampak sosial konsumsi?

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menelaah posisi konsep barang Veblen dalam pembahasan ekonomi Islam, mengidentifikasi kerangka normatif yang relevan, serta merumuskan kriteria praktis kapan konsumsi semacam itu tidak selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

________________________________________

2. Posisi Konsep Barang Veblen dalam Pembahasan Ekonomi Islam

Dalam literatur ekonomi Islam, pembahasan yang paling dekat dengan barang Veblen muncul melalui konsep konsumsi mencolok (conspicuous consumption) dan konsumsi berbasis prestise/simbol status, yang ditautkan pada gagasan Thorstein Veblen tentang konsumsi yang memberi status dalam masyarakat materialistis—misalnya dikaitkan dengan fenomena flexing dan pamer gaya hidup mewah. Sejalan dengan itu, kajian tentang komodifikasi dan konsumsi di media sosial juga menekankan pergeseran dari nilai guna menuju nilai simbolik (gaya, prestise, kemewahan), sehingga konsumen memilih barang bukan semata karena kebutuhan fungsional, tetapi karena makna sosial yang dilekatkan pada barang tersebut. Kerangka tersebut konsisten dengan penjelasan bahwa konsumsi modern dapat bersifat simbolik—didorong oleh prestise, citra, dan gaya hidup—bukan oleh kebutuhan dasar.

Namun demikian, definisi mikroekonomi formal bahwa "barang Veblen adalah barang mewah yang permintaannya meningkat ketika harganya naik karena efek prestise" tidak dinyatakan secara eksplisit dalam sumber-sumber utama ekonomi Islam yang tersedia. Sumber-sumber yang ada lebih menekankan mekanisme sosial-psikologis konsumsi prestise—status, simbol, pamer kemewahan—daripada bentuk fungsi permintaan "menanjak" (upward-sloping demand). Karena itu, kajian ini memaknai "barang Veblen" sebagai barang atau jasa yang dikonsumsi terutama untuk sinyal status dan prestise, lalu menilainya dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan oleh referensi yang tersedia, termasuk Faizi dan Shuib (2021).

________________________________________

3. Konsumsi Prestise sebagai Inti Analisis: Status, Simbol, dan Budaya Pamer

Fenomena konsumsi prestise digambarkan dalam berbagai sumber sebagai konsumsi yang berorientasi pengakuan sosial. Kajian tentang flexing menautkan perilaku pamer kemewahan pada kebutuhan membentuk kelas sosial dan memperoleh penghargaan sosial; bahkan merujuk langsung pada Veblen (1899) bahwa konsumsi mencolok memberi status di masyarakat materialistis. Dalam studi perencanaan keuangan berbasis maqāṣid, barang mewah diposisikan sebagai sesuatu yang "tidak perlu tetapi sangat diinginkan" dan sering terkait prestise dan self-worth, serta menjadi objek konsumsi mencolok lintas kelas sosial dalam konteks modern. Studi komodifikasi agama di Instagram juga menegaskan logika budaya konsumsi di mana simbol—prestise, gaya, kemewahan—menjadi dominan sehingga nilai guna relatif "menurun" dibandingkan nilai simbolik. Literatur tentang rasionalitas Islam dalam menghadapi konsumerisme global juga mendeskripsikan konsumerisme sebagai perilaku mengonsumsi barang secara simbolik demi prestise, citra, gaya hidup, kemewahan, dan mobilitas status sosial.

Sintesis dari berbagai sumber ini menunjukkan bahwa barang Veblen—dalam pengertian sosial yang ditangkap oleh literatur—adalah barang yang nilainya banyak ditentukan oleh makna status: konsumen "membeli status" melalui barang, bukan semata membeli manfaat fungsionalnya. Implikasi pentingnya adalah evaluasi ekonomi Islam terhadap barang Veblen tidak cukup berhenti pada persoalan halal atau haram zat barang, tetapi harus menilai tujuan konsumsi, kemoderatan, dan dampak sosial konsumsi—karena inti masalahnya adalah prestige-seeking dan excess yang berpotensi menyalahi etika konsumsi Islam.

________________________________________

4. Kerangka Ekonomi Islam untuk Menilai Konsumsi

4.1 Prinsip Prioritas Kebutuhan (Darūriyyāt–Ḥājiyyāt–Taḥsīniyyāt)

Beberapa sumber menegaskan struktur prioritas kebutuhan dalam Islam: darūriyyāt (primer), ḥājiyyāt (sekunder), dan taḥsīniyyāt (tersier/kemewahan). Modul keuangan keluarga pranikah menjelaskan bahwa pengeluaran seharusnya memprioritaskan darūriyyāt; setelah itu barulah ḥājiyyāt; dan bila masih ada surplus, baru taḥsīniyyāt atau kemewahan (Faizi & Shuib, 2021). Dalam konteks fatwa dan pengembangan produk keuangan syariah di Indonesia, DSN-MUI disebut menggunakan pertimbangan tingkat kebutuhan (darūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt) dalam proses ijtihadnya ketika merespons kebutuhan pasar modern, sehingga konsep hierarki kebutuhan menjadi instrumen praktis dalam ekonomi syariah kontemporer. Prinsip hierarki kebutuhan ini juga muncul dalam pembahasan uang dalam Islam, yang menempatkan pemanfaatan dan etika penggunaan uang dalam kerangka tingkat kebutuhan tersebut.

Berdasarkan kerangka ini, barang Veblen—karena melekat pada prestise dan kemewahan—umumnya jatuh pada kategori taḥsīniyyāt, yakni kebutuhan pelengkap atau kemewahan (Faizi & Shuib, 2021). Dalam ekonomi Islam, status taḥsīniyyāt bukan otomatis terlarang, tetapi bersifat prioritas terakhir setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Karena itu, kritik ekonomi Islam terhadap barang prestise lebih tepat dipahami sebagai kritik terhadap pembalikan skala prioritas, bukan semata terhadap keberadaan barang mewah itu sendiri.

4.2 Wasatiyyah (Moderasi) dan Larangan Berlebih-lebihan (Isrāf/Tabdhīr) dalam Konsumsi

Konsep moderasi (wasatiyyah) dalam konsumsi ditegaskan sebagai prinsip moral-ekonomi penting: Islam "menyeimbangkan" kebutuhan fisik dan spiritual serta melarang kikir dan boros atau ekstravaganza karena keduanya menimbulkan ketidakseimbangan. Literatur rasionalitas Islam untuk menghadapi budaya konsumerisme juga merumuskan asumsi konsumsi Islam: konsumsi harus halal dan thayyib, sederhana dan moderat, memprioritaskan kebutuhan, menimbang dimensi sosial, serta bertanggung jawab (responsible/sustainable). Dalam kerangka manajemen kekayaan Islam (Islamic Wealth Management/IWM) untuk mengatasi konsumerisme, prinsip konsumsi juga dirumuskan menjadi: halal dan baik, moderasi, serta keseimbangan.

Dalam pembahasan konsumsi mencolok di era media sosial, studi flexing menilai pamer kemewahan berkorelasi dengan lemahnya pengendalian diri dan berujung pada konsumsi berlebihan yang "tidak penting", serta dapat mengaburkan batas halal dan haram dalam praktik sosial-ekonomi. Sementara itu, studi perencanaan keuangan berbasis maqāṣid menegaskan adanya kontradiksi antara tren konsumsi barang mewah yang berbasis prestise dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang pengeluaran berlebihan (isrāf). Dengan demikian, ekonomi Islam menilai barang Veblen terutama melalui pola konsumsi: apakah konsumsi itu moderat dan proporsional atau berubah menjadi ekstravaganza yang merusak keseimbangan individu dan sosial.

4.3 Permintaan dalam Ekonomi Islam: Kebutuhan dan Maslahat, Bukan Sekadar Keinginan Prestise

Kajian perbandingan konsep permintaan menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, permintaan seharusnya didasarkan pada kebutuhan, bukan semata keinginan; serta menimbang kemaslahatan (maslahah). Literatur tersebut juga menegaskan bahwa Islam tidak mendorong permintaan yang bertujuan kemegahan, kemewahan, dan pemborosan (Dayyan & Chalil, 2020). Kerangka ini kompatibel dengan kritik terhadap konsumerisme simbolik yang mengejar prestise—sebagaimana diuraikan dalam kajian konsumerisme global—karena konsumsi simbolik prestise menggeser orientasi dari kebutuhan dan maslahah menuju pengakuan sosial.

Implikasinya, barang Veblen menjadi problematik dalam ekonomi Islam bukan karena ia selalu haram, melainkan karena motivasi dan fungsi sosial permintaannya dapat bergeser dari maslahah menuju sekadar "status utility"—yang kemudian berpotensi mendorong isrāf dan ketidakadilan sosial (Dayyan & Chalil, 2020).

________________________________________

5. Penilaian Ekonomi Islam terhadap Barang Veblen: Kritik Keras dan Nuansa

5.1 Kritik Normatif yang Kuat: Kemewahan Berlebih dan Pamer Kekayaan Dipandang Bermasalah

Sejumlah sumber menyampaikan kritik keras terhadap kemewahan dan konsumsi berlebih. Literatur tentang model konsumsi Islam menyatakan bahwa barang mewah sering menjadi simbol posisi; kemewahan "tidak dianjurkan" karena dapat memunculkan sikap sombong dan tunduk pada hawa nafsu; bahkan dinyatakan bahwa berutang untuk memperoleh barang mewah dilarang karena konsumsi kemewahan dianalogikan seperti "racun" yang merusak secara perlahan. Studi empiris penerapan teori konsumsi Islam juga mendefinisikan luxury sebagai pengeluaran berlebihan untuk keinginan superfluous, dan menyatakan Islam melarang kemewahan karena mendorong industri yang tidak produktif dan tidak bermoral serta mengganggu tatanan sosial. Studi wasatiyyah menguatkan bahwa ekstravaganza membawa ketidakseimbangan dan dapat memicu kesulitan finansial, sehingga prinsip moderasi menjadi instrumen korektif. Dalam manajemen dana haji berbasis maqāṣid, juga ditegaskan bahwa Islam melarang membelanjakan harta untuk tujuan pamer kekayaan dan kemewahan; perilaku boros dipandang sebagai bentuk tidak bersyukur (Hanapi, 2019).

Apabila barang Veblen dipahami sebagai barang yang dibeli untuk pamer status, maka ia selaras dengan pola perilaku yang dikritik oleh sumber-sumber di atas: konsumsi yang mengarah pada pamer, ekstravaganza, dan pemborosan (Hanapi, 2019). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam mempersoalkan Veblenian consumption terutama pada dimensi etik dan tujuan—niat, dampak, dan proporsionalitas—bukan hanya jenis barangnya.

5.2 Nuansa Penting: Tidak Semua Konsumsi Barang Mewah Otomatis Sia-sia

Di sisi lain, literatur perbandingan pemikiran konsumsi Islam antara Fahim Khan dan Mannan menekankan bahwa melarang produksi dan konsumsi barang mewah secara sederhana tanpa pemerataan distribusi kekayaan atau pendapatan belum tentu menyelesaikan masalah ekonomi, dan bahkan dinyatakan bahwa "secara ekonomi tidak semua konsumsi barang mewah adalah pemborosan." Argumen ini penting sebagai penyeimbang terhadap larangan kategoris, karena mengarahkan analisis pada konteks: struktur distribusi, efektivitas permintaan, dan pengalihan faktor produksi.

Dengan demikian, sintesis antarsumber menunjukkan dua lapis penilaian:

1. Pada level etika individu, konsumsi prestise yang berlebih, pamer, dan berutang demi kemewahan dipandang bermasalah (Hanapi, 2019).

2. Pada level kebijakan dan struktur ekonomi, pelarangan total barang mewah tidak otomatis menyelesaikan problem jika akar ketimpangan dan tata kelola distribusi tidak dibenahi.

Artinya, ekonomi Islam menyediakan kritik terhadap barang Veblen sebagai praktik konsumerisme status, tetapi juga mengandung ruang analitis bahwa isu utamanya sering kali adalah tata nilai konsumsi, pemerataan, dan prioritas kebutuhan, bukan sekadar eksistensi barang mewah (Faizi & Shuib, 2021).

________________________________________

6. Kriteria Praktis: Kapan Barang Veblen Tidak Selaras dengan Ekonomi Islam?

Berdasarkan sintesis prinsip-prinsip konsumsi Islam, barang Veblen cenderung tidak selaras dengan ekonomi Islam bila memenuhi beberapa kondisi berikut.

Pertama, motifnya dominan pamer atau status (conspicuous). Fenomena flexing secara eksplisit dikaitkan dengan pamer kemewahan yang mendorong konsumsi berlebihan dan minim manfaat. Komodifikasi di media sosial juga menunjukkan dominasi nilai simbol—prestise—atas nilai guna. Ini berseberangan dengan kerangka konsumsi Islam yang menuntut orientasi maslahah dan keseimbangan (Dayyan & Chalil, 2020).

Kedua, melanggar prinsip moderasi dan mendorong isrāf/tabdhīr. Prinsip wasatiyyah melarang ekstravaganza dan menekankan keseimbangan. Studi perencanaan keuangan berbasis maqāṣid menyebut konsumsi barang mewah yang meningkat bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang pengeluaran berlebihan (isrāf). Literatur IWM juga menempatkan moderasi dan keseimbangan sebagai prinsip inti.

Ketiga, membalik skala prioritas kebutuhan (taḥsīniyyāt didahulukan dari darūriyyāt/ḥājiyyāt). Kerangka kebutuhan menuntut darūriyyāt sebagai prioritas, baru ḥājiyyāt, lalu taḥsīniyyāt (Faizi & Shuib, 2021), sejalan dengan penggunaan hierarki kebutuhan dalam diskursus fatwa ekonomi modern dan pembahasan uang dalam Islam. Ketika konsumsi prestise "menghabiskan" ruang belanja kebutuhan primer dan sekunder, ia bertentangan dengan prinsip prioritas.

Keempat, dibiayai dengan praktik finansial yang bermasalah, misalnya berutang demi kemewahan. Model konsumsi Islam dalam sumber yang tersedia menyatakan bahwa berutang untuk memperoleh barang mewah dilarang. Selain itu, studi tentang pedagang di Langsa menunjukkan secara faktual bahwa masyarakat masih menggunakan bank konvensional untuk berbagai kebutuhan, termasuk membeli barang mewah seperti mobil dan motor (Amanda et al., 2018), yang dapat dipahami sebagai konteks sosial di mana konsumsi status dapat berkelindan dengan praktik pembiayaan yang diperselisihkan secara syariah—terutama bila terkait riba, meski detail akad dan konteks masing-masing transaksi tidak dirinci dalam kutipan sumber (Amanda et al., 2018).

________________________________________

7. Implikasi Kontemporer: Media Sosial dan Pembentukan Nilai Prestise Barang

Sumber-sumber yang tersedia menempatkan media sosial sebagai ruang penting pembentukan gaya hidup dan preferensi konsumsi. Studi flexing menekankan bagaimana pamer kemewahan menjadi fenomena sosial kontemporer dan berdampak pada konsumsi berlebihan serta kecenderungan menabrak batas etika. Studi komodifikasi agama di Instagram menunjukkan industri budaya menggunakan label halal atau syar'i sebagai bagian dari strategi persuasif; dan pada saat yang sama, pola konsumsi dapat berubah menjadi konsumsi simbolik demi gaya dan prestise. Dalam kajian pedoman influencer, dinyatakan bahwa aktivitas influencer pada dasarnya bisa mubah, tetapi etika dan kesesuaiannya ditentukan oleh kepatuhan pada prinsip Islam; bahkan diberikan contoh bahwa influencer yang niat utamanya memamerkan gaya hidup mewah dapat dinilai sebagai kemaslahatan yang "tertimbang kalah" (outweighed) dalam analisis maqāṣid. Sintesis ini menunjukkan bahwa Veblenian consumption dapat diperkuat oleh ekosistem digital: simbol prestise diproduksi dan disirkulasikan melalui konten, endorsement, dan pencitraan diri.

________________________________________

8. Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, konsep barang Veblen paling tepat dipahami melalui lensa konsumsi prestise atau konsumsi mencolok (status signaling). Ekonomi Islam menilai konsumsi jenis ini dengan kerangka: prioritas kebutuhan (darūriyyāt–ḥājiyyāt–taḥsīniyyāt) (Faizi & Shuib, 2021), moderasi (wasatiyyah) dan larangan berlebih-lebihan, serta orientasi maslahah dalam permintaan dan perilaku konsumsi (Dayyan & Chalil, 2020).

Banyak sumber mengkritik kemewahan yang mendorong pamer, kesombongan, pemborosan, dan bahkan berutang demi barang mewah (Hanapi, 2019). Namun ada pula nuansa bahwa pelarangan total barang mewah tidak otomatis menyelesaikan problem ekonomi jika struktur distribusi kekayaan dan pendapatan tidak dibenahi, dan tidak semua konsumsi barang mewah secara ekonomi adalah pemborosan.

Dengan demikian, barang Veblen bukan semata isu jenis barang, melainkan isu motif, prioritas, moderasi, dan dampak sosial konsumsi dalam kerangka maqāṣid dan etika ekonomi Islam (Faizi & Shuib, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Amanda, F., Possumah, B. T., & Firdaus, A. (2018). Consumerism in personal finance: An Islamic wealth management approach. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 10(2), 325–340. https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.5518

Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2020). The attitude of merchants towards fatwa on riba and conventional bank in Langsa. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(1), 48–71. https://doi.org/10.22373/share.v9i1.6372

Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on sharia products and its role in the development of Islamic finance industry. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859

Hanapi, M. S. (2019). Re-thinking the consumerism phenomenon in the liberalist capitalist economic system: In a search of an Islamic consumerism model. IJRACS, 1(1). https://doi.org/10.34199/ijracs.2019.4.004