00886 - Barang Publik dalam Perspektif Ekonomi Islam: Definisi, Karakteristik, dan Mekanisme Pembiayaan

Abstract

Public goods are goods or services characterized by non-rivalry and non-excludability, meaning their consumption by one party does not reduce availability for others, and it is difficult to prevent non-payers from enjoying their benefits. In the framework of Islamic economics, the provision of public goods is not only analyzed through technical economic definitions but is also grounded in normative-sharia mandates aimed at achieving maslahah (public welfare), justice, and the fulfillment of societal needs. This article synthesizes various literature sources to examine the concept of public goods in Islamic economics, covering definitions, classifications, examples, classic problems such as free-rider issues and externalities, as well as financing mechanisms through fiscal instruments and Islamic philanthropy (waqf). The findings indicate that Islamic economics offers two complementary financing pathways: the state fiscal/public finance pathway and the waqf philanthropic pathway, both grounded in the principles of amanah (trustworthiness), justice, and public interest orientation. In practice, many goods exist on a pure-to-impure spectrum, so their designation as public goods often involves political or constitutional decisions along with oversight governance to ensure alignment with maslahah objectives.

Keywords: public goods, Islamic economics, non-rivalry, non-excludability, waqf, fiscal policy, maslahah

________________________________________

Abstrak

Barang publik merupakan barang atau jasa yang bercirikan non-rivalry dan non-excludability, yakni konsumsi oleh satu pihak tidak mengurangi ketersediaan bagi pihak lain, dan sulit mencegah pihak yang tidak membayar untuk menikmati manfaatnya. Dalam kerangka ekonomi Islam, penyediaan barang publik tidak hanya dianalisis melalui definisi teknis ekonomi, melainkan juga dilandasi mandat normatif-syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Artikel ini menyintesiskan berbagai sumber literatur untuk mengkaji konsep barang publik dalam ekonomi Islam, mencakup definisi, klasifikasi, contoh-contoh konkret, problem klasik seperti free rider dan eksternalitas, serta mekanisme pembiayaan melalui instrumen fiskal dan filantropi Islam (wakaf). Temuan menunjukkan bahwa ekonomi Islam menyediakan dua jalur pembiayaan yang saling melengkapi, yaitu jalur fiskal/keuangan publik negara dan jalur filantropi wakaf, yang keduanya berpijak pada prinsip amanah, keadilan, dan orientasi kepentingan publik. Dalam praktik, banyak barang berada pada spektrum murni hingga tidak murni, sehingga penetapannya sebagai barang publik kerap melibatkan keputusan politik atau konstitusional disertai tata kelola pengawasan demi keselarasan dengan tujuan kemaslahatan.

Kata Kunci: barang publik, ekonomi Islam, non-rivalry, non-excludability, wakaf, kebijakan fiskal, kemaslahatan

________________________________________

1. Pendahuluan

Barang publik (public goods) merupakan salah satu konsep sentral dalam teori ekonomi yang menjelaskan mengapa pasar sering kali gagal menyediakan sejumlah barang dan jasa secara efisien. Dalam diskursus ekonomi konvensional, barang publik didefinisikan melalui dua karakteristik utama: non-rivalry dan non-excludability. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, pemahaman terhadap barang publik tidak cukup berhenti pada definisi teknis tersebut. Dimensi normatif-syariah, yang berorientasi pada kemaslahatan (maslahah) dan keadilan, turut memberi warna tersendiri dalam cara pandang terhadap penyediaan, pengelolaan, dan pembiayaan barang publik.

Urgensi pembahasan ini terletak pada kenyataan bahwa negara-negara dengan penduduk Muslim mayoritas, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan nyata dalam menyediakan barang dan layanan publik yang memadai. Di sisi lain, keuangan publik Islam memiliki tradisi panjang dan instrumen yang khas, seperti zakat, usyur, dan wakaf, yang berpotensi menjadi komplemen bahkan alternatif bagi instrumen fiskal konvensional.

Artikel ini bertujuan menyajikan sintesis literatur yang sistematis mengenai barang publik dalam perspektif ekonomi Islam, mulai dari definisi dan klasifikasi, contoh konkret, problem klasik, hingga mekanisme pembiayaannya. Pembahasan diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian ekonomi Islam sekaligus menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

________________________________________

2. Definisi Barang Publik dalam Kerangka Ekonomi

Dalam teori ekonomi, termasuk teori keuangan publik, barang publik lazim dipahami sebagai barang atau jasa yang memiliki dua karakteristik utama: non-rivalry (nonrival) dan non-excludability (non-eksklusif/nonexcludable) (Maulana & Indriati, 2022; Syukron & Zahruddin, 2022; Utomo & Pratama, 2023; Zubaidah, 2019). Karakteristik tersebut dipakai sebagai dasar untuk membedakan barang publik dari jenis barang lain, misalnya barang privat, common goods, serta club/toll goods (Kadariah et al., 2022; Maulana & Indriati, 2022; Zubaidah, 2019).

Non-rivalry (nonrival) berarti konsumsi atau pemanfaatan oleh satu pihak tidak mengurangi ketersediaan atau manfaat barang itu bagi pihak lain. Dalam literatur, hal ini juga dipahami sebagai bentuk jointness dalam konsumsi atau konsumsi bersama (Syukron & Zahruddin, 2022; Utomo & Pratama, 2023; Wibisana, 2017; Zubaidah, 2019). Sejumlah literatur ekonomi juga menautkan nonrivalry dengan gagasan bahwa biaya marginal penyediaan untuk satu konsumen tambahan dapat bernilai nol pada tingkat produksi tertentu (Syukron & Zahruddin, 2022; Wibisana, 2017).

Non-excludability (nonexcludable/non-eksklusif) berarti sulit atau berbiaya sangat tinggi untuk mencegah pihak lain menikmati manfaat barang setelah barang tersebut tersedia atau diproduksi (Sitanggang, 2023; Syukron & Zahruddin, 2022; Wibisana, 2017). Dengan ciri ini, barang publik cenderung dapat dinikmati secara luas dan menimbulkan tantangan "pengecualian" akses bagi non-pembayar (Sitanggang, 2023; Syukron & Zahruddin, 2022).

Sejalan dengan itu, beberapa kajian menekankan bahwa barang publik murni (pure public goods) adalah barang yang memenuhi keduanya sekaligus, sedangkan banyak barang nyata bersifat tidak murni atau quasi, yakni tidak sepenuhnya memenuhi kedua kriteria tersebut (Kadariah et al., 2022; Susdarwono, 2021; Wicaksono, 2012). Dalam praktik kebijakan, penentuan suatu barang sebagai "barang publik" juga dapat dipahami sebagai keputusan politik atau konstitusional negara, terutama untuk barang yang tidak sepenuhnya "murni" (Sitanggang, 2023; Wibisana, 2008; Wiyekti & Qibthiyyah, 2021).

________________________________________

3. Barang Publik dalam Ekonomi Islam: Titik Temu Definisi Ekonomi dan Tujuan Syariah

Dalam literatur yang membahas peran negara dalam ekonomi Islam, penyediaan barang publik diletakkan terutama dalam fungsi alokasi: negara perlu menyediakan barang-barang umum yang tidak efektif disediakan oleh mekanisme pasar atau kegagalan pasar (market failure) (Nugroho, 2019; Sulistyanto, 2018; Utomo & Pratama, 2023). Argumen "kegagalan pasar" ini konsisten dengan penjelasan bahwa barang publik sulit disediakan secara efisien oleh pasar karena sifat nonexcludable dan nonrival memicu persoalan insentif dan pembiayaan, misalnya penikmat yang tidak membayar (Azis, 2019; Sulistyanto, 2018; Syukron & Zahruddin, 2022).

Namun, ekonomi Islam tidak berhenti pada definisi teknis tersebut. Sejumlah tulisan menekankan bahwa kebijakan ekonomi Islam, termasuk keuangan publiknya, diarahkan untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan kesejahteraan masyarakat (Afif, 2020; Nugroho, 2019; Tambunan & Rosdiana, 2020). Dalam kerangka ini, pengelolaan pendapatan dan belanja publik dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan orientasi kepentingan umum (Afif, 2020; Ifhadiyanti, 2022; Rafsanjani, 2017). Literatur tentang keuangan publik Islam juga menekankan bahwa praktik fiskal dan pengelolaan keuangan publik pada masa awal Islam dipahami memiliki dasar etika-sosial Islam serta bersumber pada rujukan normatif, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, dalam pengarahannya (Nisak, 2021; Susila et al., 2022; Tambunan & Rosdiana, 2020).

Dengan demikian, barang publik menurut ekonomi Islam dapat disintesiskan sebagai berikut: (1) secara ekonomis, merupakan barang atau jasa dengan ciri nonrival dan nonexcludable sehingga dapat dinikmati bersama tanpa mengurangi manfaat pihak lain dan sulit mengecualikan pihak yang tidak membayar (Maulana & Indriati, 2022; Syukron & Zahruddin, 2022; Utomo & Pratama, 2023; Zubaidah, 2019); dan (2) secara normatif-syariah, merupakan barang atau jasa yang penyediaannya dipandang terkait langsung dengan tanggung jawab negara atau otoritas publik untuk menjaga kemaslahatan, keadilan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga tata kelola dan pembiayaannya mesti mengikuti prinsip syariah dan akuntabilitas amanah publik (Afif, 2020; Ifhadiyanti, 2022; Nisak, 2021; Nugroho, 2019; Tambunan & Rosdiana, 2020).

________________________________________

4. Relasi Barang Publik dengan Konsep Kepemilikan dalam Islam

Beberapa rujukan yang membahas konsepsi kepemilikan menegaskan bahwa Islam mengenal kepemilikan individu, kepemilikan umum (universal), dan kepemilikan negara (Azhariah & Rayhan, 2023). Dalam uraian tersebut, kepemilikan umum atau universal dipahami sebagai hak masyarakat untuk memakai objek yang bersifat umum, yang tidak boleh dikuasai oleh satu orang atau tidak dimonopoli kepemilikannya, meskipun bisa dimanfaatkan (Azhariah & Rayhan, 2023). Sejalan dengan itu, analisis lain menekankan bahwa atas nama kemakmuran rakyat, negara perlu mengendalikan aset-aset strategis yang menjadi hajat hidup orang banyak serta melindunginya dari privatisasi yang merugikan kepentingan publik (Sancoyowati, 2018).

Akan tetapi, literatur yang tersedia juga menunjukkan nuansa perbedaan tentang istilah dan cakupan "barang publik" dalam pembahasan Islam. Ada tulisan yang menyatakan bahwa "barang publik" dalam pandangan Islam tidak identik dengan contoh-contoh standar dalam ekonomi konvensional, misalnya jalan raya dan sungai, melainkan dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik (Rudiyanto, 2021). Di sisi lain, terdapat pula literatur yang secara eksplisit menggunakan definisi nonrival–nonexcludable untuk menjelaskan barang publik dalam pembahasan yang mengaitkan ekonomi Islam dengan infrastruktur dan peran pemerintah (Maulana & Indriati, 2022; Nugroho, 2019).

Perbedaan penekanan ini penting untuk dicatat: sebagian sumber menyoroti kategori kepemilikan dan mandat negara, sementara sumber lain memakai definisi teknis ekonomi. Keduanya sama-sama hadir dalam rujukan yang tersedia (Azhariah & Rayhan, 2023; Nugroho, 2019; Rudiyanto, 2021).

________________________________________

5. Barang Publik Murni, Tidak Murni, dan Quasi-Public Goods dalam Praktik

Literatur menegaskan bahwa tidak semua barang atau jasa yang disediakan negara benar-benar memenuhi kriteria "murni" nonexcludable–nonrival. Karena itu, muncul konsep quasi-public goods atau publicly provided goods, yakni barang yang disediakan secara publik tetapi tidak murni barang publik (Susdarwono, 2021). Dalam diskursus kebijakan, hal ini selaras dengan gagasan bahwa pemerintah sering terlibat bukan hanya pada penyediaan barang publik murni, tetapi juga pada barang atau jasa yang tidak sepenuhnya memenuhi dua karakteristik tersebut (Susdarwono, 2021; Wibisana, 2008).

Contoh konkret dilema ini dapat dilihat pada beberapa kasus berikut.

Pertama, warisan budaya sebagai barang publik. Secara teoritis dapat dipahami sebagai nonrival dan non-eksklusif, tetapi dalam praktik aksesnya bisa dikenai biaya, misalnya tiket masuk, sehingga tidak sepenuhnya "gratis" bagi publik (Rizali et al., 2017). Kajian tersebut menegaskan adanya ketegangan antara konsep ideal "dinikmati publik" dan praktik pembiayaan atau akses (Rizali et al., 2017).

Kedua, transportasi atau layanan tertentu yang ditetapkan sebagai barang publik melalui keputusan negara. Penentuan barang publik dapat ditautkan pada konteks konstitusional dan keputusan politik negara, sehingga sifat "publik"-nya tidak hanya persoalan definisi ekonomi melainkan juga penetapan normatif oleh negara (Susdarwono, 2021; Wibisana, 2008; Wiyekti & Qibthiyyah, 2021).

Ketiga, pelabuhan atau penyeberangan yang dalam klasifikasi ekonomi bisa ditempatkan sebagai club/toll goods, yakni dikonsumsi bersama dalam arti tertentu, tetapi aksesnya dapat dipungut biaya dan penggunaannya "terbagi" (Kadariah et al., 2022). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa infrastruktur publik tertentu bisa berada pada spektrum antara barang publik dan barang privat (Kadariah et al., 2022).

________________________________________

6. Contoh Barang Publik dan Rasionalisasi Peran Pemerintah serta Padanannya dalam Ekonomi Islam

6.1 Infrastruktur Dasar (Jalan, Listrik, dan Sebagainya)

Beberapa tulisan yang membahas kebijakan publik menyatakan bahwa jalan dapat dipandang sebagai barang publik karena memiliki karakteristik nonrival dan nonexclude/nonexcludable dalam perspektif ekonomi (Gultom & Tini, 2020). Literatur lain menegaskan bahwa infrastruktur sebagai layanan publik sering dipahami memiliki karakter nonrival dan noneksklusif (Dharmakarja, 2021), selaras dengan penjelasan bahwa barang publik murni memiliki karakteristik utama nonrivalry dan nonexcludability sehingga pemerintah berperan dalam penyediaannya (Rini, 2020; Wicaksono, 2012). Dalam pembahasan yang mengaitkan infrastruktur dan Islam, infrastruktur dipahami sebagai fasilitas publik yang disiapkan pemerintah karena mekanisme pasar tidak bekerja, dan ciri utama barang publik kembali dirujuk pada nonrivalry dan nonexcludable (Nugroho, 2019).

6.2 Pertahanan dan Keamanan

Dalam literatur ekonomi tentang kegagalan pasar dan barang publik, pertahanan nasional sering ditampilkan sebagai contoh klasik barang publik yang nonexcludable dan nonrival (Syukron & Zahruddin, 2022). Literatur lain menunjukkan adanya perdebatan apakah pertahanan sepenuhnya merupakan barang publik murni atau lebih tepat dilihat sebagai monopoli alamiah, namun tetap mengakui bahwa argumen "pertahanan sebagai barang publik" biasanya dikaitkan dengan sifat non-exclusion dan jointness (Firmansyah, 2018). Dalam pembahasan sektor publik pada kebijakan fiskal Islam, pemeliharaan hukum, keadilan, serta pertahanan dicantumkan sebagai fungsi sektor publik atau fiskal (Susila et al., 2022).

6.3 Udara Bersih dan Eksternalitas

Kajian yang menafsirkan udara bersih sebagai barang nonrival dan nonexclusive menautkannya dengan persoalan eksternalitas: biaya pencemaran tidak sepenuhnya ditanggung pencemar karena sifat nonrival–nonexclusive tersebut (Haq, 2023). Dalam literatur ekonomi Islam yang membahas eksternalitas dan barang publik, dibahas pula bahwa keberadaan barang publik dapat berkaitan dengan eksternalitas dan problem penumpang gratis (free rider) (Azis, 2019).

6.4 Pendidikan: Contoh Barang Publik yang Tidak Selalu "Murni"

Dalam diskursus kebijakan pendidikan, ada literatur yang menggunakan kriteria nonrival dan nonexcludable untuk mengidentifikasi barang publik, namun juga menekankan bahwa pendidikan dalam praktik dapat bergeser atau bercampur antara sifat publik dan privat (Syamsuri & Prastyaningsih, 2018; Wibisana, 2017). Literatur lain menyatakan pendidikan dapat dikategorikan sebagai barang publik, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi dua kriteria barang publik murni, sehingga kadang dibahas sebagai barang merit atau tidak "pure" (Wahab, 2016). Nuansa ini menguatkan konsep barang publik tidak murni atau quasi dalam praktik (Susdarwono, 2021; Wahab, 2016; Wicaksono, 2012).

________________________________________

7. Problem Klasik Barang Publik: Free Rider, Eksternalitas, dan Kebutuhan Tata Kelola (Hisbah)

Literatur tentang barang publik menegaskan bahwa problem penting adalah free rider, yakni pihak yang menikmati barang atau sumber daya tanpa membayar secara penuh, yang dapat menimbulkan inefisiensi (Azis, 2019). Dalam kerangka eksternalitas, barang publik dan sumber daya bersama juga dipautkan pada sulitnya mengecualikan konsumsi serta munculnya dampak yang tidak tertangkap dalam transaksi pasar (Azis, 2019; Haq, 2023).

Dalam tradisi ekonomi Islam, kebutuhan akan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi untuk mencegah praktik merugikan publik dan menjaga ketersediaan barang juga dikaitkan dengan lembaga hisbah (Arifin, 2020; Minarni, 2021). Literatur yang membandingkan hisbah dan institusi modern menekankan fungsi pengawasan pasar untuk mencegah praktik yang melanggar prinsip, termasuk pengawasan kecukupan pasokan serta pengawasan harga dalam konteks tertentu (Minarni, 2021). Uraian lain secara eksplisit merinci fungsi hisbah: pengawasan kecukupan barang dan jasa, pengawasan industri, jasa, perdagangan, serta pengawasan pasar secara keseluruhan (Arifin, 2020).

Dengan demikian, dalam sintesis ekonomi Islam, penyediaan barang publik bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga tata kelola agar kemaslahatan tercapai dan distorsi, misalnya penimbunan atau penyimpangan pasar, dapat ditekan melalui pengawasan (Arifin, 2020; Minarni, 2021).

________________________________________

8. Pembiayaan Barang Publik dalam Ekonomi Islam: Instrumen Fiskal dan Filantropi (Wakaf)

8.1 Instrumen Keuangan Publik/Fiskal

Sejumlah literatur tentang keuangan publik Islam menekankan bahwa negara membutuhkan kemampuan menghimpun pendapatan dan mendistribusikannya untuk kebutuhan kolektif, serta bahwa Sunnah dipahami sebagai sumber penting selain al-Qur'an dalam kerangka keuangan publik (Nisak, 2021). Instrumen fiskal yang sering disebut dalam literatur tersebut mencakup zakat dan instrumen lain, misalnya ushr sebagai pajak perdagangan (Nisak, 2021). Literatur lain tentang sumber pendapatan negara Islam menjelaskan 'usyur sebagai pajak atas barang niaga yang masuk atau barang impor, sehingga menjadi bagian dari instrumen pendapatan dalam sejarah fiskal Islam (Ifhadiyanti, 2022). Dalam pembahasan kebijakan fiskal masa Rasulullah, sektor publik diposisikan sebagai sektor yang melibatkan peran negara atau fiskal, dengan fungsi mencakup pemeliharaan hukum, keadilan, dan pertahanan (Susila et al., 2022).

Selain itu, beberapa kajian yang membahas Abu Ubaid dan/atau Abu Yusuf menekankan dimensi keadilan dalam pengelolaan keuangan publik dan pajak, serta menempatkan perbendaharaan atau pengeluaran publik sebagai amanah yang harus diarahkan pada kemaslahatan rakyat (Afif, 2020; Rafsanjani, 2017). Literatur tentang Al-Ghazali juga memuat gagasan bahwa sumber daya publik seyogianya dibelanjakan untuk proyek yang manfaatnya dirasakan umum, seperti jembatan dan jalan, serta menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan sektor publik (Afif, 2020; Jaelani, 2012, 2018).

8.2 Wakaf sebagai Alternatif atau Komplemen Pembiayaan Barang Publik

Dalam literatur ekonomi Islam, wakaf dipandang sebagai instrumen yang dapat menjadi alternatif untuk mengatasi problem eksternalitas yang berkaitan dengan barang publik dan problem free rider, terutama ketika pembiayaan publik menghadapi tantangan (Azis, 2019). Kajian tentang model wakaf uang menyatakan bahwa wakaf uang dapat digunakan untuk membantu pembiayaan barang publik, termasuk barang publik murni dan campuran, dengan skema investasi melalui lembaga atau instrumen keuangan syariah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah (Muhayatsyah, 2020). Literatur lain juga merumuskan model pembiayaan barang publik dan mixed public goods melalui wakaf, dan menekankan bahwa return investasi wakaf dapat dipakai untuk pembiayaan barang publik dan barang publik campuran (Kusjuniati, 2019; Muhayatsyah, 2020).

Tinjauan literatur filantropi Islam juga menegaskan bahwa dana wakaf dapat diinvestasikan untuk fasilitas publik dan mixed public goods, serta mengaitkannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah menyediakan fasilitas publik (Rahmah et al., 2024). Dengan demikian, dalam sintesis yang bersandar pada rujukan-rujukan ini, ekonomi Islam menyediakan dua jalur yang saling melengkapi: (i) jalur fiskal atau keuangan publik negara (Ifhadiyanti, 2022; Nisak, 2021; Susila et al., 2022), dan (ii) jalur filantropi wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat menopang pembiayaan fasilitas publik (Azis, 2019; Muhayatsyah, 2020; Rahmah et al., 2024).

________________________________________

9. Sintesis dan Diskusi: Definisi Operasional Barang Publik dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, barang publik menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, barang atau jasa yang secara sifat ekonomi bercirikan nonrival dan nonexcludable sehingga dapat dinikmati bersama tanpa mengurangi manfaat pihak lain dan sulit mengecualikan pihak yang tidak membayar (Syukron & Zahruddin, 2022; Utomo & Pratama, 2023; Wibisana, 2017; Zubaidah, 2019).

Kedua, barang atau jasa yang secara mandat normatif terkait kemaslahatan umum dan karena itu menjadi bagian penting dari fungsi alokasi negara atau otoritas publik untuk mengatasi kegagalan pasar serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan (Afif, 2020; Nugroho, 2019; Sulistyanto, 2018).

Ketiga, dalam praktik, banyak barang atau jasa berada pada spektrum murni hingga tidak murni atau quasi, sehingga penetapannya sebagai "barang publik" sering melibatkan keputusan politik atau konstitusional, desain pembiayaan seperti pajak dan user charge, serta tata kelola pengawasan agar tidak menyimpang dari tujuan kemaslahatan (Rizali et al., 2017; Susdarwono, 2021; Wibisana, 2008; Wiyekti & Qibthiyyah, 2021).

Keempat, pembiayaan dan pengelolaannya dapat memadukan instrumen fiskal dan filantropi Islam (wakaf), dengan prinsip amanah, keadilan, dan orientasi kepentingan publik (Afif, 2020; Azis, 2019; Muhayatsyah, 2020; Nisak, 2021; Rahmah et al., 2024).

________________________________________

10. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep barang publik dalam perspektif ekonomi Islam memiliki dimensi ganda: dimensi teknis-ekonomis yang mengacu pada ciri nonrival dan nonexcludable, serta dimensi normatif-syariah yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan amanah publik. Keduanya tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk kerangka yang lebih komprehensif dibandingkan ekonomi konvensional semata.

Dari sisi pembiayaan, ekonomi Islam menawarkan dua jalur komplementer: jalur fiskal negara melalui zakat, usyur, dan instrumen sejenis, serta jalur filantropi melalui wakaf yang berpotensi mengurangi beban anggaran pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun dari sisi tata kelola, lembaga hisbah memberikan fondasi historis bagi pengawasan pasar dan pencegahan distorsi yang merugikan kepentingan publik.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengoperasionalisasikan kerangka konseptual ini ke dalam desain kebijakan yang konkret, terutama dalam konteks negara-negara Muslim kontemporer yang menghadapi tantangan penyediaan layanan publik di tengah keterbatasan fiskal.

________________________________________

Daftar Pustaka

Afif, M. I. (2020). Subsidi angkutan udara kargo dalam kerangka program jembatan udara sebagai kewajiban pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 447. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2591

Arifin, N. R. (2020). Manajemen wakaf sebagai pembiayaan barang publik dan barang publik campuran di Indonesia. Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 1(2), 246–264. https://doi.org/10.55210/arribhu.v1i2.504

Azhariah, T., & Rayhan, A. (2023). Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 12(3), 351. https://doi.org/10.36272/jes.v12i3.286

Azis, A. (2019). Pengelolaan sektor-sektor publik ekonomi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 17(2), 639–652. https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.120

Dharmakarja, I. G. M. A. (2021). Apakah program percepatan pembangunan infrastruktur mengurangi tingkat pengangguran? Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), 3(2), 113–135. https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss2.art120

Firmansyah, H. (2018). Imam Al-Ghazali: Pemikiran hukum ekonomi Islam abad ke-5 H/11 M. Tahkim, 14(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.579

Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan infrastruktur dalam Islam: Tinjauan ekonomi dan sosial. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 203. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912

Haq, F. (2023). Pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali. Ad Diwan, 2(02), 75–86. https://doi.org/10.51192/ad.v2i02.532

Ifhadiyanti, N. (2022). Resume instrumen dan komponen kebijakan fiskal islami. https://doi.org/10.31219/osf.io/zf845

Jaelani, A. (2012). Pengelolaan APBN dan politik anggaran di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 1. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.589

Jaelani, A. (2018). Relasi negara dan pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi: Analisis sejarah keuangan publik Islam. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 169. https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3680

Kadariah, S., Febriyanni, R., & Harahap, I. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar (market failure). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), 926. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2097

Kusjuniati, K. (2019). "Kesejahteraan sosial Islami": Sebuah pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Widya Balina, 4(2), 1–8. https://doi.org/10.53958/wb.v4i2.35

Maulana, A., & Indriati, F. (2022). Kebijakan privatisasi pendidikan sebagai dampak dari globalisasi. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1), 155–170. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2601

Minarni, M. (2021). Analisis pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah vs kebijakan fiskal Keynesian. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406

Muhayatsyah, A. (2020). Etika bisnis Islam dalam perspektif pemikiran Al-Ghazali. At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 2(2), 84–104. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.961

Nisak, K. (2021). Usyur (bea cukai) dalam sistem perdagangan internasional Islam menurut Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal. Journal of Islamic Economics (JoIE), 1(1), 67–83. https://doi.org/10.21154/joie.v1i1.3079

Nugroho, H. S. (2019). Menalar dilema aktor dan model kerja sama dalam kerja sama pemerintah-swasta. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 7(1), 61–78. https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i1.1536

Rafsanjani, H. (2017). Peranan pemerintah dan aturan al-Qur'an. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2). https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.942

Rahmah, Z. Z., Yuliani, Y., Mutfarida, B., Purnama, C., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., & Rahmah, Y. (2024). Manajemen pendapatan nasional dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam: Analisis kritis. Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa, 21(1), 32–44. https://doi.org/10.29313/performa.v21i1.3713

Rini, N. (2020). Model wakaf uang pada pembiayaan barang publik di Indonesia. Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan, 3(1). https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.467

Rizali, R., Sa'roni, C., Sopiana, Y., & Muzdalifah, M. (2017). Estimasi keinginan membayar (willingness to pay) terhadap udara bersih untuk penentuan pajak emisi (survei terhadap pelanggan bengkel uji emisi di Kota Banjarmasin). At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 8(1), 65–77. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v8i1.1519

Rudiyanto, R. (2021). Pandangan keuangan publik Abu Yusuf dan implementasinya di Indonesia. Profetika: Jurnal Studi Islam, 134–140. https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14772

Sancoyowati, F. (2018). Wakaf sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatasi eksternalitas barang publik (perspektif maqashid syari'ah). El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(2), 7. https://doi.org/10.18860/ed.v5i2.5236

Sitanggang, D. A. (2023). Pengaruh bantuan operasional sekolah terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 8(4), 307–320. https://doi.org/10.33105/itrev.v8i4.656

Sulistyanto, B. (2018). Warisan budaya sebagai barang publik. Kalpataru, 27(1), 1. https://doi.org/10.24832/kpt.v27i1.543

Susdarwono, E. T. (2021). Konsep pertahanan sebagai public good atau monopoli alamiah menurut sistem ekonomi kerakyatan. Jurnal Cafetaria, 2(2), 98–110. https://doi.org/10.51742/akuntansi.v2i2.363

Susila, S., Rafii, M., Suci, M., Raya, B. C., & Mumtazah, N. L. (2022). Konsep public goods dan flow concept dalam uang menurut ekonomi Islam. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12615

Syamsuri, S., & Prastyaningsih, I. (2018). Upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pajak: Relevansi konsep al-Kharaj Abu Yusuf di Indonesia. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1), 236–256. https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.236-256

Syukron, M., & Zahruddin, Z. (2022). Pendidikan sebagai barang atau jasa publik dan swasta. Yasin, 2(6), 839–850. https://doi.org/10.58578/yasin.v2i6.859

Tambunan, M. R. U. D., & Rosdiana, H. (2020). Review atas pelaksanaan ketentuan pajak penerangan jalan di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 49(4), 409–419. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.409-419

Utomo, B., & Pratama, F. T. (2023). Analisis kelembagaan Pelabuhan Sungai Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya. Anterior Jurnal, 22(1), 111–118. https://doi.org/10.33084/anterior.v22i1.4157

Wahab, A. (2016). Keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor usaha rakyat perspektif ekonomi Islam (studi kasus keberlangsungan pasar tradisional). Tsaqafah, 12(1), 167. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.373

Wibisana, A. G. (2008). Instrumen ekonomi atau privatisasi pengelolaan lingkungan? Komentar atas RUU Jasa Lingkungan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(4), 602. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no4.179

Wibisana, A. G. (2017). Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan: Sebuah penelusuran teoretis berdasarkan analisis ekonomi atas hukum (economic analysis of law). Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(2), 151. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.812

Wicaksono, K. W. (2012). Barang publik dan eksternalitas pada era otonomi daerah. Jurnal Bina Praja, 04(04), 281–286. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.281-286

Wiyekti, N., & Qibthiyyah, R. M. (2021). Impact intergovernmental transfer on forest conservation in Indonesia. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 5(1), 29–53. https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i1.1212

Zubaidah, S. (2019). Analisis pelaksanaan pengawasan pembangunan jalan akses menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 4(1). https://doi.org/10.36982/jpg.v4i1.680