00877 - Barang Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

Abstract

This article examines the concept of economic goods within the framework of Islamic economics through a conceptual and normative approach. The main issue addressed is whether the concept of scarcity—which serves as the defining axiom of economic goods in mainstream economics—can be adopted as is in Islamic economics. Through a literature synthesis, this study finds that Islamic economics acknowledges relative scarcity as a phenomenon in economic activity, yet rejects absolute scarcity as a philosophical foundation, given that the Qur'anic worldview emphasizes abundance of resources and attributes scarcity primarily to human behavior such as waste and mismanagement. Accordingly, economic goods in Islamic economics are defined not solely on the basis of scarcity and price, but must also meet normative requirements: beneficial, morally valuable, and lawful (halal) in terms of both object and process. Items explicitly prohibited by Islamic law—such as riba—are not recognized as economic goods, even if they possess market value. This article also clarifies that money in Islamic economics is not treated as a commodity, which further delineates the boundary of economic goods toward real goods and services permissible under sharia. These findings have implications for the development of Islamic economic education and the formulation of Islamic economic policies that integrate analytical and normative dimensions.

Keywords: economic goods, Islamic economics, scarcity, sharia, normative

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep barang ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam melalui pendekatan konseptual dan normatif. Persoalan utama yang dibahas adalah apakah konsep kelangkaan—yang menjadi aksioma pendefinisi barang ekonomi dalam ekonomi arus utama—dapat diadopsi secara langsung dalam ekonomi Islam. Melalui sintesis literatur, kajian ini menemukan bahwa ekonomi Islam mengakui kelangkaan relatif sebagai fenomena dalam aktivitas ekonomi, namun menolak kelangkaan absolut sebagai fondasi filosofis, mengingat pandangan dunia Qur'ani yang menekankan kelimpahan sumber daya dan menisbatkan kelangkaan terutama pada perilaku manusia seperti pemborosan dan salah kelola. Dengan demikian, barang ekonomi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata didefinisikan berdasarkan kelangkaan dan harga, melainkan juga harus memenuhi syarat normatif: bermanfaat, berdayaguna secara moral, serta halal baik dari sisi objek maupun prosesnya. Hal-hal yang dilarang secara syariah—seperti riba—tidak diakui sebagai barang ekonomi meskipun memiliki nilai pasar. Artikel ini juga mengklarifikasi bahwa uang dalam ekonomi Islam tidak diperlakukan sebagai komoditas, yang semakin mempertegas batas barang ekonomi pada barang dan jasa riil yang sah menurut syariah. Temuan ini berimplikasi pada pengembangan pendidikan ekonomi Islam dan perumusan kebijakan ekonomi Islam yang memadukan dimensi analitis dan normatif.

Kata Kunci: barang ekonomi, ekonomi Islam, kelangkaan, syariah, normatif

________________________________________

1. Pengantar Konseptual

Dalam literatur ekonomi, barang ekonomi umumnya dipahami sebagai barang atau jasa yang tidak tersedia secara "gratis" karena adanya kelangkaan sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, misalnya pembayaran harga atau upaya produksi dan akses (Choirunnisak et al., 2019). Namun, ketika konsep ini dibawa ke dalam ekonomi Islam, terdapat nuansa metodologis penting: beberapa kajian menilai bahwa kelangkaan (scarcity) tidak tepat dijadikan aksioma pendefinisi ekonomi Islam sebagaimana dalam ekonomi arus utama, meskipun kelangkaan dapat tetap muncul sebagai fenomena dalam aktivitas ekonomi (Ambarwati, 2020; Latifah & Sofyan, 2023). Bahkan, kelangkaan dipandang terkait perilaku manusia, misalnya pemborosan dan ketidakadilan pengelolaan, dan bukan "kebenaran absolut" tentang ciptaan (abundance dalam worldview Qur'ani) (Latifah & Sofyan, 2023; Soekarjono et al., 2009). Karena itu, penjelasan "barang ekonomi" dalam ekonomi Islam perlu memadukan: (i) realitas adanya kelangkaan relatif dalam kegiatan ekonomi, dan (ii) penyaringan normatif syariah atas objek pertukaran dan cara memperolehnya (Latifah & Sofyan, 2023; Soekarjono et al., 2009).

Di sisi lain, beberapa bahan ajar makroekonomi syariah tetap menyebut keterbatasan sumber daya (scarcity) sebagai akar masalah ekonomi yang menuntut pilihan dan alokasi (Hakimi et al., 2020; Handayani et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya keragaman penekanan di antara sumber-sumber kontemporer: kelangkaan dipakai sebagai perangkat analitis praktis dalam pembahasan kebijakan dan masalah ekonomi (Hakimi et al., 2020; Handayani et al., 2024), tetapi diperdebatkan ketika dijadikan fondasi filosofis ekonomi Islam (Latifah & Sofyan, 2023; Soekarjono et al., 2009). Nuansa ini penting agar definisi "barang ekonomi menurut ekonomi Islam" tidak direduksi menjadi sekadar definisi konvensional tanpa dimensi moral dan hukum.

________________________________________

2. Definisi Kerja: Barang Ekonomi Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, barang ekonomi menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

Barang atau jasa yang relevan untuk dipertukarkan dalam kegiatan ekonomi karena (a) mengalami kelangkaan relatif sehingga memerlukan pengorbanan atau harga untuk memperolehnya, dan (b) secara syariah dipandang sah serta berdayaguna—tidak termasuk hal yang dilarang (haram) atau tidak bernilai guna secara moral.

Elemen kelangkaan relatif dan konsekuensi perlunya pengorbanan atau harga selaras dengan pengertian umum bahwa sesuatu menjadi "barang ekonomi" ketika tidak tersedia bebas, sehingga untuk memperolehnya orang harus "membayar" atau melakukan pengorbanan tertentu (Choirunnisak et al., 2019), serta sejalan dengan pengakuan ekonomi Islam atas kelangkaan relatif—bukan kelangkaan absolut (Latifah & Sofyan, 2023). Pada saat yang sama, ekonomi Islam menekankan bahwa problem ekonomi bukan semata kelangkaan, melainkan dimensi moral dan perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang relatif terbatas (Latifah & Sofyan, 2023; Soekarjono et al., 2009). Dengan demikian, kelangkaan dipahami sebagai kondisi yang nyata dalam aktivitas ekonomi, namun bukan satu-satunya kriteria; ia harus ditempatkan dalam kerangka nilai dan tujuan syariah (Latifah & Sofyan, 2023; Soekarjono et al., 2009).

Elemen kesahan syariah dan kebermanfaatan didukung oleh penegasan bahwa "produk dalam Islam" adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses yang baik, bermanfaat, dapat dikonsumsi atau diambil manfaatnya, dan dapat menghasilkan perbaikan material, moral, dan spiritual; sedangkan sesuatu yang tidak berdaya guna atau dilarang Islam tidak termasuk kategori produk menurut Islam (Ilyas, 2016). Perspektif ini menandai perluasan definisi "barang ekonomi" dari sekadar "ada harga karena langka" menjadi "ada nilai dan boleh dipertukarkan secara syariah" (Ilyas, 2016).

________________________________________

3. Mengapa Kelangkaan Tetap Relevan (Tetapi Bersifat Relatif) dalam Ekonomi Islam

Sejumlah kajian menyatakan bahwa ekonomi Islam mengakui kelangkaan relatif: manusia berhadapan dengan keterbatasan sumber daya untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa sehingga harus memilih, tetapi ekonomi Islam menolak gagasan kelangkaan absolut, karena Allah menyediakan kecukupan sumber daya; problem utamanya adalah moral dan perilaku manusia dalam pengelolaan (Latifah & Sofyan, 2023). Sejalan dengan itu, terdapat argumentasi bahwa aksioma kelangkaan sumber daya—baik absolut maupun relatif—"tidak dapat diterima" dalam worldview Qur'ani tentang kelimpahan, kecuali ketika kelangkaan timbul akibat tindakan manusia, misalnya pemborosan (Soekarjono et al., 2009). Kajian lain merumuskan posisi kompromi: kelangkaan dapat berperan sebagai fenomena dalam aktivitas ekonomi, namun tidak pantas dijadikan konsep pendefinisi ekonomi Islam (Ambarwati, 2020). Literatur tentang kontribusi pemikir kontemporer juga mencatat adanya perdebatan di kalangan ekonom Islam terkait penerimaan konsep kelangkaan, termasuk pandangan yang menerima kelangkaan sebagai kesenjangan antara sumber daya dan keinginan manusia, serta pandangan yang menolaknya (Daud, 2023).

Implikasinya bagi "barang ekonomi": dalam praktik, barang ekonomi tetap berkaitan dengan kondisi barang atau jasa yang "tidak bebas" sehingga memerlukan pengorbanan (Choirunnisak et al., 2019), tetapi analisis Islam akan menambahkan bahwa kelangkaan dapat dipengaruhi oleh perilaku manusia dan tata kelola, misalnya penimbunan dan distorsi pasar, sehingga dimensi etika dan kebijakan menjadi bagian dari pembahasan barang ekonomi, bukan sekadar daftar barang langka (Latifah & Sofyan, 2023; Soekarjono et al., 2009).

________________________________________

4. Syarat Normatif: Barang Ekonomi Harus "Sah" sebagai Objek Muamalah

4.1. Berdayaguna dan Bernilai secara Moral

Dalam rujukan tentang produk dan jasa menurut perspektif Islam, barang (produk) ditekankan harus bermanfaat dan membawa perbaikan material, moral, dan spiritual; sedangkan sesuatu yang tidak berdaya guna dan dilarang Islam tidak termasuk pengertian produk dalam Islam (Ilyas, 2016). Sumber yang sama secara eksplisit membedakan bahwa dalam ekonomi Islam, barang tidak hanya "dapat dipertukarkan" tetapi juga harus berdayaguna secara moral (Ilyas, 2016). Hal ini memperjelas bahwa barang ekonomi dalam ekonomi Islam tidak identik dengan "apa pun yang ada permintaan dan harganya", tetapi dibatasi oleh kebermanfaatan dan penilaian moral syariah (Ilyas, 2016).

4.2. Proses Produksi dan Objek Pertukaran Tidak Boleh yang Diharamkan

Kajian tentang produksi dalam konteks ekonomi Islam menegaskan bahwa produksi mencakup kegiatan menghasilkan barang maupun jasa, dan dalam strategi serta manajemen produksi perspektif ekonomi Islam ditekankan perlunya menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan (Ghozali, 2020). Artinya, meskipun suatu barang langka dan "berharga", ia tidak otomatis menjadi barang ekonomi yang sah menurut Islam apabila terkait objek atau aktivitas yang dilarang (Ghozali, 2020).

4.3. Contoh Batasan Tegas: Riba Bukan "Barang Ekonomi"

Dalam salah satu rujukan pengantar sistem ekonomi Islam, dinyatakan secara eksplisit bahwa Islam tidak menganggap riba sebagai barang ekonomi (economic good) (Candrakusuma & Santoso, 2021). Pernyataan ini memperlihatkan secara langsung bahwa kategori "barang ekonomi" dalam ekonomi Islam bukan semata kategori deskriptif berbasis kelangkaan dan harga, melainkan kategori normatif—ada hal yang mungkin "menguntungkan" atau "bernilai" secara pasar, tetapi tidak diakui sebagai barang ekonomi karena bertentangan dengan syariah (Candrakusuma & Santoso, 2021).

________________________________________

5. Harga dan Pengorbanan: Mengapa Barang Ekonomi Memerlukan "Harga" dalam Kerangka Pasar Islam

Dalam diskusi pasar dan harga, harga dipahami sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperolehnya (Faisal et al., 2019). Rujukan tentang keadilan harga dalam perspektif Islam juga menegaskan relasi nilai tukar dan harga dengan mekanisme permintaan dan penawaran: ketika permintaan tinggi maka nilai tukar atau harga cenderung tinggi, demikian pula sebaliknya (Sulaiman, 2019). Literatur yang mengkaji pemikiran Ibn Khaldun menyatakan bahwa kelangkaan produk dan biaya produksi dapat menggeser penawaran dan berdampak pada tingkat harga, sehingga kelangkaan barang berkorelasi dengan kenaikan harga dalam mekanisme pasar (Agustina et al., 2019). Dengan demikian, definisi praktis "barang ekonomi" sebagai barang langka yang memerlukan pengorbanan atau harga memiliki penjelasan mekanismenya: kelangkaan relatif memengaruhi penawaran, berinteraksi dengan permintaan, dan termanifestasi dalam harga (Agustina et al., 2019; Sulaiman, 2019).

Namun, ekonomi Islam juga memberi perhatian pada distorsi yang membuat kelangkaan menjadi artifisial, misalnya penimbunan. Dalam pembahasan distorsi pasar, ikhtikar (penimbunan untuk membuat barang langka dan harga naik) disebut sebagai salah satu bentuk distorsi (Agustina et al., 2019). Selain itu, terdapat penegasan bahwa bila harga turun karena faktor alami (barang melimpah) hal itu tidak bermasalah, tetapi jika harga "murah" terjadi karena rekayasa monopoli yang merusak pedagang lain, maka hal tersebut dilarang (Dini, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa "kelangkaan" yang menjadikan barang sebagai barang ekonomi tidak boleh direkayasa secara zalim; mekanisme harga perlu dijaga agar tetap mencerminkan kondisi permintaan-penawaran yang wajar dan adil (Agustina et al., 2019; Dini, 2021).

________________________________________

6. Klarifikasi: Uang Bukan "Barang Dagangan" dalam Ekonomi Islam

Walaupun pembahasan berfokus pada barang ekonomi, literatur ekonomi Islam sering menegaskan perbedaan mendasar: uang tidak diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Sejumlah rujukan menyatakan bahwa dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan (Bangun et al., 2023; Shifa et al., 2022). Uang juga ditegaskan tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility) dan kegunaan muncul ketika uang ditukar dengan barang atau jasa (Bangun et al., 2023; Gunawan, 2023). Selain itu, ekonomi Islam menolak konsep time value of money dan menekankan economic value of time—sebagai penguatan argumen bahwa uang bukan komoditas yang nilainya "bertambah sendiri" karena waktu (Gunawan, 2023; Restuti & Cahya, 2023).

Klarifikasi ini penting karena tanpa pembedaan tersebut, "barang ekonomi" dapat disalahpahami mencakup "perdagangan uang demi uang" sebagai komoditas; padahal literatur yang tersedia menegaskan larangan menjadikan uang sebagai komoditas dan mendorong uang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi sektor riil (Bangun et al., 2023; Restuti & Cahya, 2023). Dengan demikian, barang ekonomi atau objek pertukaran dalam ekonomi Islam lebih tepat diarahkan pada barang dan jasa riil yang sah, bukan uang sebagai objek spekulasi atau komoditas (Bangun et al., 2023; Restuti & Cahya, 2023).

________________________________________

7. Simpulan

Mengacu pada sintesis referensi, barang ekonomi menurut ekonomi Islam dapat dipahami melalui empat poin berikut.

Pertama, barang atau jasa yang mengalami kelangkaan relatif sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, misalnya harga, dan hal ini terjelaskan melalui mekanisme permintaan-penawaran serta dampak kelangkaan pada penawaran dan harga (Agustina et al., 2019; Choirunnisak et al., 2019; Sulaiman, 2019).

Kedua, tidak semua yang "langka dan mahal" otomatis sah: dalam ekonomi Islam barang ekonomi harus bermanfaat dan berdayaguna secara moral, serta tidak termasuk yang dilarang (haram) baik dari sisi objek maupun prosesnya (Ghozali, 2020; Ilyas, 2016).

Ketiga, terdapat batasan normatif eksplisit bahwa hal seperti riba tidak dianggap sebagai barang ekonomi dalam Islam (Candrakusuma & Santoso, 2021).

Keempat, pada level epistemologis, kelangkaan diperdebatkan sebagai aksioma pendefinisi ekonomi Islam; banyak sumber menekankan kelangkaan sebagai fenomena—sering kali terkait perilaku manusia—bukan fondasi absolut, sehingga pembahasan barang ekonomi harus melekat pada dimensi moral dan tata kelola pasar (Agustina et al., 2019; Dini, 2021; Latifah & Sofyan, 2023; Soekarjono et al., 2009).

________________________________________

Daftar Pustaka

Agustina, A. M., Naim, A. H., & Surepno, S. (2019). Pengaruh nilai tukar, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi terhadap Jakarta Islamic Index. Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 2(2), 187. https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.5932

Ambarwati, D. (2020). Dirham: Problematika mata uang solusi di tengah krisis. Hikmah Journal of Islamic Studies, 15(1), 129. https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i1.141

Bangun, P., Ovami, D. C., & Jayusman, S. F. (2023). Analisis determinan indeks harga saham pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 23(2). https://doi.org/10.30596/16612

Candrakusuma, M., & Santoso, A. D. (2021). Tinjauan komprehensif konsep uang Taqiyuddin An-Nabhani. MJSE, 1(1), 20–33. https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.3852

Choirunnisak, C., Choiriyah, C., & Sapridah, S. (2019). Konsep uang dalam Islam. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(4), 377–390. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13719

Daud, N. A. (2023). Konsep dasar ekonomi makro syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/fgbw2

Dini, D. R. (2021). Analisis indikator makro ekonomi terhadap Jakarta Islamic Index. Journal of Economics Research and Policy Studies, 1(2), 117–131. https://doi.org/10.53088/jerps.v1i2.234

Faisal, A., Wahid, A. N., & Yuliani, I. (2019). Rekonstruksi integralistik instrumen mata uang berbasis syariah (digital gold currency). El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 7(2), 100. https://doi.org/10.18860/ed.v7i2.6701

Ghozali, M. S. I. (2020). Penerapan dinar, stabilitas ekonomi dan moneter Indonesia (2003–2019). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 273. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1055

Gunawan, S. (2023). Konsep dasar ekonomi makro Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/3zps9

Hakimi, F., Millatina, N. A., & Herianingrum, S. (2020). Determinasi makroekonomi terhadap produk pembiayaan bank Islam di Indonesia (periode 2017–2019). Jurnal Penelitian Ipteks, 5(1), 116–126. https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i1.3025

Handayani, D., Nurulia, S., & Saripudin, U. (2024). Relevansi konsep uang perspektif Ibnu Miskawaih di era modernisasi. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5). https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1829

Ilyas, R. (2016). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(1), 35. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695

Latifah, L., & Sofyan, S. (2023). Analisis konsep nilai uang dalam sistem keuangan syariah: Kajian literatur. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 1–17. https://doi.org/10.24239/jiebi.v5i1.142.1-17

Restuti, D. P., & Cahya, B. T. (2023). Analisis return reksa dana syariah berdasarkan domestic macroeconomics dan foreign macroeconomics. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 12(1), 1–18. https://doi.org/10.33059/jmk.v12i1.6066

Shifa, M., Amalia, A., Majid, M. S. A., & Marliyah, M. (2022). Penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai solusi prediksi krisis moneter di Indonesia. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(6), 2321–2338. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992

Soekarjono, S. U., Nurkholis, N., & Rozaq, I. K. (2009). Menuju konsep "maximum likelihood": Islam menjawab volatilitas ekspektasi dalam perekonomian. Iqtisad, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol3.iss1.art1

Sulaiman, S. (2019). Mazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(1), 163–200. https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460