00875 - Barang Antara dalam Perspektif Ekonomi Islam: Definisi, Ketentuan Syariah, dan Relevansi Akad

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep barang antara (intermediate goods) dalam kerangka ekonomi Islam secara sistematis. Melalui pendekatan kajian pustaka berbasis sumber literatur ekonomi syariah, artikel ini merumuskan definisi operasional barang antara sebagai bahan baku, bahan mentah, persediaan usaha, atau barang setengah jadi yang masih akan diproses lebih lanjut sebelum menjadi produk akhir. Kajian ini menempatkan barang antara sebagai entitas yang melekat pada sektor riil dan rantai nilai halal, sekaligus sebagai objek muamalah yang harus memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam. Ketentuan syariah yang berlaku mencakup aspek kehalalan, kejelasan spesifikasi (bebas gharar), transparansi harga, keridhaan antarpihak, serta bebas dari unsur maghrib (maisyir, gharar, riba). Akad-akad yang relevan dalam transaksi dan pembiayaan barang antara meliputi murabahah, salam, istishna', dan ijarah, masing-masing dengan syarat-syarat kepatuhan yang harus dipenuhi. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan praktik bisnis syariah, khususnya dalam pengelolaan rantai pasok dan pembiayaan produktif berbasis prinsip Islam.

Kata Kunci: barang antara, ekonomi Islam, akad muamalah, rantai nilai halal, pembiayaan syariah

________________________________________

Abstract

This article systematically examines the concept of intermediate goods within the framework of Islamic economics. Using a literature review approach based on Islamic economic sources, this article formulates an operational definition of intermediate goods as raw materials, supplies, or semi-finished goods that will be further processed before becoming final products. The study positions intermediate goods as entities inherent to the real sector and halal value chain, as well as objects of muamalah that must fulfill the pillars and conditions of contracts in Islamic law. Applicable sharia provisions include aspects of lawfulness (halal), specification clarity (free from gharar), price transparency, mutual consent (ridha), and freedom from maghrib elements (maysir, gharar, riba). Relevant contracts for intermediate goods transactions and financing include murabahah, salam, istishna', and ijarah, each with specific compliance requirements. The findings are expected to contribute conceptually to the development of Islamic business practices, particularly in supply chain management and productive financing based on Islamic principles.

Keywords: intermediate goods, Islamic economics, muamalah contracts, halal value chain, Islamic financing

________________________________________

1. Kerangka Umum: "Barang" dalam Ekonomi Islam

Ekonomi syariah (ekonomi Islam) diposisikan sebagai seperangkat norma dan aturan yang mengatur perilaku ekonomi manusia—termasuk ranah produksi, distribusi, dan konsumsi—dengan dasar rujukan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta perangkat ijtihad (misalnya ijma'), dengan orientasi kemaslahatan dan kebahagiaan dunia–akhirat (Hamdani, 2020; Purba, 2022). Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi dipahami meliputi aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan produksi, pertukaran (exchange), serta konsumsi barang dan jasa (Hamdani, 2020), dan Al-Qur'an dipahami memiliki ajaran tentang produksi, distribusi, dan konsumsi.

Karena itu, pembahasan "barang antara" perlu ditempatkan sekaligus sebagai: (i) entitas yang beredar dalam proses produksi/distribusi; dan (ii) objek muamalah yang harus memenuhi ketentuan syariah tentang akad dan etika bisnis (Purba, 2022; Latifah, 2022).

________________________________________

2. Definisi Operasional "Barang Antara" (Intermediate Goods) dan Keterbatasan Sumber

Sumber yang disediakan tidak memberikan satu definisi terminologis tunggal dengan frasa "barang antara" secara eksplisit. Namun, beberapa rujukan memberikan padanan konsep yang memungkinkan perumusan definisi operasional secara berbasis bukti.

Pertama, dalam konteks pengukuran harga pada sisi produsen, disebutkan bahwa belanja produsen dapat terkait dengan harga bahan baku, bahan mentah, atau barang setengah jadi (Wati & Ningsih, 2023). Kategori "barang setengah jadi" dan "bahan baku/bahan mentah" ini secara konseptual menunjukkan barang yang belum ditujukan sebagai konsumsi akhir, melainkan berada pada tahapan input/proses dalam produksi (Wati & Ningsih, 2023).

Kedua, dalam pembiayaan berbasis maqashid pada konteks marketplace otomotif, disebutkan contoh pembiayaan produktif, antara lain pembiayaan persediaan barang dagang dan pembiayaan bahan baku produksi (Kristianti, 2014). "Bahan baku produksi" secara eksplisit ditempatkan sebagai kebutuhan proses produksi—bukan barang konsumsi akhir (Kristianti, 2014).

Ketiga, dari sisi pengguna (subjek), literatur perlindungan konsumen e-commerce membedakan konsumen antara sebagai individu yang menerima barang/jasa untuk digunakan dalam rangka menciptakan barang atau jasa (bukan untuk konsumsi rumah tangga) (Latifah, 2022). Kategori "konsumen antara" ini memberi pijakan untuk memahami bahwa barang yang dibeli atau digunakan oleh konsumen antara sebagai input proses produksi dapat diperlakukan sebagai "barang antara" dalam praktik (Latifah, 2022).

Sintesis definisi (berbasis sumber di atas):

Barang antara dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai barang input yang berupa bahan baku/bahan mentah, persediaan untuk proses usaha, atau barang setengah jadi, yang masih akan diproses lebih lanjut atau digunakan dalam kegiatan produktif sehingga menjadi bagian dari proses penciptaan barang/jasa lain sebelum menjadi produk akhir (Kristianti, 2014; Wati & Ningsih, 2023). Definisi ini konsisten dengan pembedaan peran "konsumen antara" dalam menggunakan barang untuk menciptakan output baru (Latifah, 2022).

________________________________________

3. Posisi Barang Antara dalam Sektor Riil dan Rantai Nilai Halal

Literatur bisnis syariah menekankan bahwa transaksi jual-beli memastikan keterkaitan sektor riil dan moneter, dan sistem ekonomi Islam dipandang lebih mengutamakan sektor riil (Rahmawati & Nisa, 2024). Dalam konteks kelembagaan syariah, ditekankan pula bahwa transaksi kelembagaan syariah semestinya dilandasi pertukaran uang dengan barang/jasa sehingga mendorong produksi dan kelancaran arus barang/jasa serta menghindari penyalahgunaan kredit dan spekulasi (Muslimah et al., 2024). Dengan demikian, barang antara—karena melekat pada proses produksi (misalnya bahan baku produksi) dan persediaan usaha—secara inheren berada pada jantung sektor riil yang ditekankan dalam literatur tersebut (Kristianti, 2014; Muslimah et al., 2024; Rahmawati & Nisa, 2024).

Pada level industri halal, penguatan halal value chain digambarkan mencakup proses dari input sampai outcome, dan pada sektor makanan-minuman halal misalnya mencakup bahan baku, manufaktur, ritel, pembiayaan, saluran distribusi, dan teknologi (Mujahidin & Susilo, 2023). Karena "barang antara" mencakup bahan baku dan barang setengah jadi yang berada pada tahap input/proses, maka kepatuhan syariah atas barang antara turut menentukan integritas rantai nilai halal sejak tahap awal (input) hingga produk akhir (Mujahidin & Susilo, 2023; Wati & Ningsih, 2023).

________________________________________

4. Ketentuan Syariah atas Barang Antara sebagai Objek Akad

4.1 Barang Antara Tetap Tunduk pada Rukun dan Syarat Akad

Dalam formulasi hukum e-commerce, disebutkan rukun akad (mengacu KHES) mencakup unsur seperti pihak-pihak, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan (Afdila & Ferdinan, 2020). Ini berarti "barang antara" sebagai objek tetap harus memenuhi ketentuan objek akad sebagaimana objek muamalah lain (Afdila & Ferdinan, 2020).

Dalam studi persepsi jual-beli via e-commerce, objek e-commerce disebut harus memenuhi syarat objek akad: (i) telah ada pada waktu diakadkan; (ii) dibenarkan syariah (halal dan bernilai manfaat); (iii) jelas dan diketahui; dan syarat lain yang terkait (Ridwan, 2021). Di sisi lain, jual beli barang yang tidak jelas (gharar) ditegaskan tidak dibenarkan karena berpotensi menzalimi pihak dalam transaksi (Putra et al., 2024). Dengan demikian, untuk barang antara (misalnya bahan baku produksi atau barang setengah jadi), aspek kejelasan spesifikasi, kuantitas, mutu, dan status halal/manfaat menjadi elemen inti agar tidak jatuh pada gharar (Putra et al., 2024; Ridwan, 2021).

4.2 Prinsip Etika Bisnis: Ridha, Transparansi, dan Bebas Unsur Maghrib

Dalam kajian etika bisnis Islam pada transaksi e-commerce, ditekankan bahwa bisnis harus didasari keridhaan dan transparansi antarpihak, tidak mengandung unsur ribawi, memiliki fungsi kontrol, dan menjunjung nilai keseimbangan (tawazun) (Jumarni, 2021). Kajian lain menegaskan etika bisnis Islam membatasi transaksi dari praktik "maghrib" (maisyir, gharar, riba) (AC, 2014). Perlindungan hak konsumen e-commerce dari perspektif syariah juga menekankan bahwa praktik jual beli harus menyediakan informasi yang transparan dan benar, memperhatikan hak-hak konsumen, serta tidak mengandung ketidakadilan, penipuan, riba, dan unsur yang tidak selaras syariah (Latifah, 2022).

Karena barang antara sering diperdagangkan secara B2B atau dalam pembiayaan usaha, prinsip ridha, transparansi, dan peniadaan gharar menjadi sangat penting mengingat kompleksitas mutu/standar barang input (Putra et al., 2024; Ridwan, 2021).

________________________________________

5. Akad-Akad yang Relevan untuk Transaksi/Pembiayaan Barang Antara

5.1 Murabahah (termasuk Murabahah bil Wakalah) untuk Pengadaan Input/Persediaan

Murabahah dijelaskan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah (Nabila & Thamrin, 2022). Dalam praktik perbankan syariah, murabahah dipahami sebagai pembiayaan berdasarkan akad jual beli: bank membeli barang yang dibutuhkan lalu menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati (Hermila et al., 2023). Literatur koperasi syariah juga menegaskan murabahah sebagai akad jual beli dengan menyatakan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar dengan tambahan sebagai laba (Arifin, 2020).

Kaitannya dengan barang antara: sumber pembiayaan produktif memasukkan persediaan barang dagang dan bahan baku produksi sebagai contoh kebutuhan pembiayaan usaha (Kristianti, 2014). Secara konseptual, murabahah dapat menjadi skema pengadaan barang antara (misalnya persediaan/bahan baku) selama mekanisme kepemilikan dan kejelasan objek terpenuhi sesuai rukun-syarat akad (Afdila & Ferdinan, 2020; Hermila et al., 2023; Kristianti, 2014).

Catatan kepatuhan (isu kepemilikan):

Terdapat ketentuan bahwa jika lembaga hendak mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga (Erliyana & Ferawati, 2019). Di sisi lain, kajian kritis murabahah bil wakalah mengidentifikasi problem seperti barang yang tidak sepenuhnya dimiliki bank, serta masalah lain (misalnya moral hazard dan penjelasan biaya/keuntungan) dan mendorong penguatan pengawasan agar transaksi sesuai syariah (Saijun et al., 2022). Artinya, untuk pembiayaan barang antara melalui murabahah bil wakalah, kepatuhan pada prinsip kepemilikan dan transparansi biaya-manfaat merupakan isu utama yang harus dijaga (Erliyana & Ferawati, 2019; Saijun et al., 2022).

5.2 Salam untuk Barang Spesifik dengan Penyerahan Tertunda (Relevan untuk Komoditas/Input)

Akad salam dijelaskan sebagai menjual barang dengan spesifikasi jelas dan akurat dengan penyerahan tertunda, sementara pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang diserahkan kemudian. Literatur e-commerce juga menyatakan praktik e-commerce dapat dibenarkan karena memiliki kemiripan dengan bai' as-salam apabila memenuhi kewajiban/ketentuan salam. Karena barang antara sering berupa komoditas/bahan baku yang spesifikasinya dapat ditentukan di muka, salam menyediakan kerangka akad untuk mengurangi ketidakpastian dengan menuntut spesifikasi yang jelas sekaligus menghindari gharar yang dilarang (Putra et al., 2024).

5.3 Istishna' untuk Pemesanan Barang Manufaktur/Produksi (Relevan untuk Barang Setengah Jadi/Komponen)

Istishna' disebut sebagai barang pesanan untuk penciptaan barang tertentu yang disepakati antara pemesan dan produsen (Sopyan & Yaman, 2019). Dalam studi tentang penerapan istishna' pada transaksi online (termasuk COD), istishna' diposisikan sebagai akad yang dapat membuat transaksi lebih terstruktur dan sesuai prinsip syariah melalui kejelasan dan keadilan antara pihak serta verifikasi kesesuaian barang pesanan dengan kebutuhan/harapan pembeli (Sutono, 2022). Dalam konteks barang antara, istishna' relevan ketika input yang dibutuhkan bukan komoditas standar, melainkan komponen/produk antara yang harus diproduksi sesuai spesifikasi (misalnya komponen manufaktur), sehingga kejelasan spesifikasi menjadi titik kunci untuk menghindari gharar (Putra et al., 2024; Sutono, 2022).

5.4 Ijarah untuk Pemanfaatan Aset Penunjang Produksi (Komplementer terhadap Barang Antara)

Ijarah didefinisikan sebagai kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa/manfaat atas barang lainnya; dan dikenal pula skema sewa-beli (ijarah muntahiya bi tamlik) (Suryani, 2016). Dalam implementasi ijarah pada pembiayaan BUMDes, ditekankan bahwa objek ijarah adalah manfaat (jasa/manfaat atas barang), serta ditegaskan bahwa dalam Islam uang berbeda dengan barang (uang bukan komoditas), sehingga praktik menyerahkan uang semata tanpa unsur sewa barang/jasa menimbulkan ketidaktepatan ijarah (Sahrullah, 2023). Walaupun ijarah bukan akad utama "barang antara" (karena barang antara umumnya dibeli-habis untuk proses produksi), ijarah tetap penting sebagai pembiayaan alat/kapasitas produksi yang digunakan untuk mengolah barang antara menjadi barang akhir, dengan tetap menjaga ketepatan objek akad (manfaat) (Sahrullah, 2023; Suryani, 2016).

________________________________________

6. Implikasi Praktis untuk Memastikan "Barang Antara" Sesuai Ekonomi Islam

Berdasarkan ketentuan objek akad dan etika bisnis syariah, transaksi barang antara perlu memastikan hal-hal berikut.

1. Halal dan bernilai manfaat serta dibenarkan syariah sebagai objek akad (Ridwan, 2021).

2. Spesifikasi jelas (mutu, jenis, kuantitas, dan parameter lain) untuk menghindari gharar (Putra et al., 2024; Ridwan, 2021), termasuk ketika barang belum diserahterimakan (misalnya salam/istishna') (Sutono, 2022).

3. Ridha dan transparansi harga/biaya/ketentuan, serta bebas unsur maghrib (riba, gharar, maisyir) (AC, 2014; Jumarni, 2021).

4. Untuk pembiayaan murabahah bil wakalah, memastikan kepemilikan prinsipil lembaga atas barang sebelum akad jual beli murabahah dan memperkuat pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran kepemilikan atau ketidakjelasan biaya/keuntungan (Erliyana & Ferawati, 2019; Saijun et al., 2022).

5. Menempatkan transaksi barang antara sebagai bagian dari sektor riil dan rantai nilai halal (input–proses–output), sehingga konsistensi kepatuhan syariah sejak tahap input ikut menjaga integritas produk akhir (Mujahidin & Susilo, 2023; Rahmawati & Nisa, 2024).

________________________________________

7. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber yang tersedia, barang antara dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai bahan baku/bahan mentah, persediaan usaha, atau barang setengah jadi yang masih akan diproses lebih lanjut sebelum menjadi produk akhir (Kristianti, 2014; Wati & Ningsih, 2023). Sebagai objek muamalah, barang antara harus memenuhi rukun dan syarat akad (khususnya ketentuan objek akad) (Afdila & Ferdinan, 2020), dengan standar utama: halal–bermanfaat, jelas–tidak gharar, transparan dan ridha, serta bebas unsur maghrib (Putra et al., 2024; Ridwan, 2021).

Dalam praktik pembiayaan dan perdagangan, akad yang sering relevan adalah murabahah—dengan perhatian serius pada isu kepemilikan dalam murabahah bil wakalah (Nabila & Thamrin, 2022; Saijun et al., 2022)—salam untuk komoditas/input berspesifikasi jelas dengan penyerahan tertunda, dan istishna' untuk pemesanan barang yang harus diproduksi sesuai spesifikasi (Sopyan & Yaman, 2019; Sutono, 2022), dengan ijarah sebagai pembiayaan komplementer untuk kapasitas/aset pengolahan yang berbasis manfaat (Sahrullah, 2023; Suryani, 2016).

________________________________________

Daftar Pustaka

AC, A. M. (2014). Akuntansi syariah: Pendekatan normatif, historis dan aplikatif. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 59–75. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.366

Afdila, A., & Ferdinan, F. (2020). Pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi syariah. Al-Muqayyad, 3(2), 180–192. https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.285

Arifin, N. R. (2020). Manajemen wakaf sebagai pembiayaan barang publik dan barang publik campuran di Indonesia. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah, 1(2), 246–264. https://doi.org/10.55210/arribhu.v1i2.504

Erliyana, N., & Ferawati, R. (2019). Pengaruh margin keuntungan dan inflasi terhadap pembiayaan pada BRI Syariah Jambi. Innovatio Journal for Religious Innovations Studies, 19(2), 149–162. https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i2.87

Hamdani, S. H. (2020). Dropshipping pada CV. Karya Utama Surabaya terhadap pemberdayaan kaffahisme ekonomi perspektif hukum Islam. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 10(1), 1–29. https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.1.1-29

Hermila, S., Antong, A., & Usman, H. (2023). Menelisik makna riba pada Bank Muamalat di Kota Palopo. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 6(2), 1427–1435. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1109

Jumarni, J. (2021). Pengaruh marketplace terhadap perilaku konsumtif generasi muda (studi pada mahasiswa ekonomi syariah FEBI IAIN Bone). Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 4(2), 1–14. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v4i2.2059

Kristianti, D. S. (2014). Kartu kredit syariah dan perilaku konsumtif masyarakat. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 14(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287

Latifah, E. (2022). Ekosistem keuangan syariah pada Islamic microfinance institutions dengan philantropy ekonomi Islam di Pesisir Utara Jawa. Madinah Jurnal Studi Islam, 9(2), 206–223. https://doi.org/10.58518/madinah.v9i2.1382

Mujahidin, I., & Susilo, H. (2023). Transaksi e-commerce (jual beli online) dalam perspektif ekonomi syariah. International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, 3(1), 78–89. https://doi.org/10.30653/ijma.202331.78

Muslimah, A., Hak, N., & Shar, A. (2024). Pengaruh harga, trust, kemudahan dan keamanan menggunakan e-commerce terhadap keputusan pembelian (studi pada pengguna Shopee mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). Ekonomis Journal of Economics and Business, 8(1), 563. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1580

Nabila, F., & Thamrin, H. (2022). Kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara. Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance, 5(2), 336–376. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10371

Purba, R. S. (2022). Implementation of Islamic bank information systems for UMKM. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi Review, 2(2). https://doi.org/10.53697/emba.v2i2.1060

Putra, T. W., Masse, R. A., & Sapa, N. bin. (2024). Solusi akad murabahah bil wakalah pada perbankan syariah di Indonesia. Madinah Jurnal Studi Islam, 11(1), 156–169. https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2474

Rahmawati, O. F., & Nisa, F. L. (2024). Penerapan akad istishna dalam sistem cash on delivery (COD) pada transaksi jual beli online. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 2(3), 178–188. https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.813

Ridwan, M. (2021). Formulasi hukum bisnis syariah kontemporer (implementasi kaidah fiqhiyah dalam hukum e-commerce). Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 15(1). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5556

Sahrullah, S. (2023). Sistem pembayaran cash on delivery (COD) pada e-commerce ditinjau dari maqashid syariah. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 6(1), 972–980. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1048

Saijun, S., Ahmad, S., Diwantara, V., & Agusriandi, A. (2022). Tinjauan maqoshid syariah pada marketplace otomotif (studi komparatif pada OLX dan OtoDeals). Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 6(1), 34–47. https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1236

Sopyan, S., & Yaman, Y. (2019). Analisis praktik samsarah (makelar) dalam jual beli sepeda motor di Kabupaten Bone. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 2(1), 14–35. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v2i1.275

Suryani, I. (2016). Lembaga keuangan Islam bank. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 15(1). https://doi.org/10.32939/islamika.v15i1.40

Sutono, S. (2022). Hasanah Card BNI Syariah sebagai alat transaksi dalam perspektif maqasid as-shariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2977. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6778

Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi paylater pada aplikasi Shopee. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 98–108. https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434