00852 - Arus Barang dan Jasa dalam Kerangka Ekonomi Islam: Perspektif Maqāṣid al-Sharīʿah, Institusi Syariah, dan Mekanisme Sirkulasi Riil

Abstract

This article examines the concept of goods and services flow within the framework of Islamic economics, encompassing its normative foundations, institutional mechanisms, and governing ethical principles. Employing a qualitative literature review approach, this study synthesizes theoretical and empirical sources spanning maqāṣid al-sharīʿah, muʿāmalāt, monetary policy, distributive justice, and consumer protection in Islamic economics. The findings indicate that the flow of goods and services in Islamic economics is not merely a logistical phenomenon but an institutional-ethical one, shaped by valid contracts (aqad), real-sector asset backing, and prohibition of distortive practices such as ribā, gharar, hoarding, and monopoly. The circulation of wealth (rawāj) is positioned as a fundamental objective within the preservation of wealth (ḥifẓ al-māl) under the maqāṣid framework, so that economic activities—including production, exchange, and distribution—are directed toward equitable circulation rather than wealth concentration. Institutional instruments such as zakāt, waqf, and ṣukūk function as redistributive channels that reinforce purchasing power flow and social services. The monetary sector is positioned as a supporting sector that must follow and be anchored to real-sector developments, ensuring that financial transactions are grounded in underlying assets and tangible goods or services. The state and monetary authorities play a role in maintaining monetary stability and preventing market distortions. This article concludes that the flow of goods and services in Islamic economics constitutes a real circulation managed through a combination of market mechanisms, sharīʿah legal-ethical instruments, and social institutions, aimed at realizing maṣlaḥah and socioeconomic justice.

Keywords: goods and services flow, Islamic economics, maqāṣid al-sharīʿah, rawāj, distributive justice, real sector, zakāt, waqf

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep arus barang dan jasa dalam kerangka ekonomi Islam, meliputi fondasi normatifnya, mekanisme institusional, serta prinsip-prinsip etika yang mengatur pergerakannya. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka kualitatif, penelitian ini mensintesis sumber-sumber teoritis dan empiris yang mencakup maqāṣid al-sharīʿah, muʿāmalāt, kebijakan moneter, keadilan distributif, dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam. Temuan menunjukkan bahwa arus barang dan jasa dalam ekonomi Islam bukan sekadar fenomena logistik, melainkan fenomena institusional-etis yang dibentuk oleh akad yang sah, penopang aset sektor riil, serta larangan praktik distortif seperti riba, gharar, penimbunan, dan monopoli. Sirkulasi kekayaan (rawāj) diposisikan sebagai tujuan pokok dalam pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl) dalam kerangka maqāṣid, sehingga aktivitas ekonomi—termasuk produksi, pertukaran, dan distribusi—diarahkan untuk mewujudkan sirkulasi yang adil, bukan konsentrasi kekayaan. Instrumen institusional seperti zakat, waqf, dan sukuk berfungsi sebagai kanal redistribusi yang memperkuat arus daya beli dan layanan sosial. Sektor moneter diposisikan sebagai sektor pendukung yang harus mengikuti dan berjangkar pada perkembangan sektor riil, sehingga transaksi keuangan harus memiliki underlying asset dan barang/jasa yang nyata. Negara dan otoritas moneter berperan menjaga stabilitas moneter dan mencegah distorsi pasar. Artikel ini menyimpulkan bahwa arus barang dan jasa dalam ekonomi Islam merupakan sirkulasi riil yang dikelola melalui kombinasi mekanisme pasar, instrumen hukum-etika syariah, serta institusi sosial, demi mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial-ekonomi.

Kata kunci: arus barang dan jasa, ekonomi Islam, maqāṣid al-sharīʿah, rawāj, keadilan distributif, sektor riil, zakat, waqf

________________________________________

1. Pendahuluan: Arus Barang dan Jasa dalam Kerangka Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, pergerakan (arus) barang dan jasa dipahami sebagai bagian dari dinamika muʿāmalāt yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah), keadilan sosial-ekonomi, dan kesejahteraan (falah), bukan semata-mata maksimum kepuasan material individual (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Furqani et al., 2016; Laldin & Furqani, 2013, 2015). Literatur maqāṣid al-sharīʿah menempatkan sirkulasi/peredaran harta (rawāj) sebagai tujuan penting dalam pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl), sehingga aktivitas ekonomi—termasuk produksi, pertukaran, dan distribusi barang/jasa—diarahkan agar kekayaan tidak terkonsentrasi dan dapat beredar secara adil di masyarakat (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Ilmy, 2019; Laldin & Furqani, 2013; Rahim, 2015). Arah normatif ini juga dinyatakan dalam diskursus keadilan distributif Islam yang menekankan fase pascaproduksi untuk memfasilitasi sirkulasi kekayaan, kesetaraan kesempatan, dan jaminan sosial (Rahim, 2015), serta dalam pembahasan maqāṣid muʿāmalāt yang menautkan keberadaan perdagangan dengan kebutuhan sirkulasi keuangan, barang, dan jasa agar tidak menetap pada kelompok tertentu akibat monopoli atau dominasi pemilik modal (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Robbani et al., 2021).

Dengan demikian, "arus barang dan jasa" dalam ekonomi Islam bukan sekadar fenomena logistik atau rantai pasok, tetapi fenomena institusional-etis: ia terjadi melalui akad yang sah, komoditas/jasa yang jelas, dan mekanisme pasar yang dijaga dari distorsi (misalnya riba, gharar, penimbunan, dan praktik tidak adil) agar pertukaran riil berlangsung dan kesejahteraan sosial meningkat (Ahmad & Mustofa, 2022; Furqani et al., 2016; Laldin & Furqani, 2013; Putra & Solehudin, 2022).

________________________________________

2. Definisi Operasional: Apa yang Dimaksud Arus Barang dan Jasa?

Secara umum, distribusi dipahami sebagai aktivitas "mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen" sehingga barang/jasa dapat diakses luas (Lubis & Sunandar, 2023). Dalam kerangka produksi–distribusi–konsumsi, distribusi dipaparkan sebagai pergerakan barang dari manufaktur ke pasar hingga sampai ke tangan konsumen, dan dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Ilmy, 2019; Lubis & Sunandar, 2023). Pada level praktik sistem ekonomi Islam, aktivitas ekonomi dipandang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi yang membentuk "sirkulasi aktivitas ekonomi" di antara pelaku ekonomi melalui institusi dan kontrak syariah (Nasution et al., 2021; Wafaretta & Imari, 2024).

Ekonomi Islam menambahkan dimensi kepatuhan syariah pada arus tersebut: barang/jasa yang dipertukarkan harus teridentifikasi secara jelas dan bersifat nyata/tangible serta transaksi keuangan memerlukan underlying asset, berbeda dengan transaksi finansial konvensional yang dapat berjalan tanpa aset dasar selama menguntungkan (Nouman et al., 2021; Wafaretta & Imari, 2024). Penekanan pada keberadaan barang/jasa dan aset dasar ini mengaitkan arus barang/jasa dengan arus uang/pembiayaan: uang dan pembiayaan seharusnya "mengejar" transaksi riil (barang/jasa) dan bukan membentuk aktivitas spekulatif yang terpisah dari sektor riil (Nasution et al., 2021; Nouman et al., 2021).

________________________________________

3. Struktur Arus dalam "Siklus Perekonomian": Pelaku dan Jenis Aliran

Literatur yang menekankan keterkaitan sektor moneter–riil dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa aktivitas produksi dan perdagangan (sektor riil) memengaruhi uang beredar dan peredarannya; sebaliknya, melemahnya aktivitas riil menurunkan sirkulasi dan jumlah uang beredar (Nasution et al., 2021; Suhanda & Firmansyah, 2019). Hal ini selaras dengan gagasan bahwa ekonomi Islam menempatkan sektor moneter sebagai sektor pendukung yang mendorong pertumbuhan sektor barang dan jasa melalui skema penyediaan modal/pembiayaan, sehingga sektor produktif dapat memperluas produksi barang dan jasa (Nasution et al., 2021; Nouman et al., 2021).

Bila disusun sebagai kerangka "arus" (tanpa mengklaim sebagai satu-satunya model), sistem arus dalam ekonomi Islam dapat dipetakan sebagai berikut.

Pertama, arus riil barang dan jasa (real flow): barang/jasa diproduksi dan dipindahkan dari produsen ke pasar dan konsumen (Ilmy, 2019; Lubis & Sunandar, 2023; Wafaretta & Imari, 2024).

Kedua, arus faktor produksi dan jasa produktif: aktivitas produksi adalah kegiatan manusia menghasilkan barang dan jasa; produksi dipandu tujuan manfaat yang mengarah pada falah (Hamzani & Khasanah, 2023; Ilmy, 2019).

Ketiga, arus pembayaran (uang sebagai alat bayar/alat tukar): uang berperan sebagai alat pembayaran/alat tukar untuk memperoleh komoditas atau jasa (Nasution et al., 2021; Putra & Solehudin, 2022; Putri & Rahma, 2024).

Keempat, arus redistribusi sosial (zakat/waqf dan instrumen sosial lain): zakat dan waqf diposisikan sebagai instrumen yang menyalurkan aliran kekayaan dari pihak surplus ke pihak yang membutuhkan, sekaligus proksi "aliran kekayaan" untuk tujuan distribusi Islam (Lubis & Sunandar, 2023; Rahim, 2015; Rohim, 2018).

Pemetaan ini konsisten dengan penekanan maqāṣid bahwa sirkulasi kekayaan merupakan bagian dari pemeliharaan harta dan prasyarat masyarakat yang seimbang serta pembangunan ekonomi berkelanjutan (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Laldin & Furqani, 2013, 2015).

________________________________________

4. Prinsip Syariah yang Membentuk Arus Barang dan Jasa: Akad, Etika, dan Larangan Distorsi

4.1 Akad dan Unsur Syariah sebagai Prasyarat Arus yang Sah

Transaksi ekonomi dalam perspektif syariah menekankan keberadaan akad (aqad) dan unsur moral serta unsur syariah sebagai fondasi perlindungan konsumen dan ketertiban pertukaran (Hermawan, 2020). Dalam kajian etika dan sistem, ekonomi/keuangan Islam menegaskan tujuan "peredaran kekayaan yang adil", transparansi, dan keadilan pada level mikro–makro, sehingga praktik muʿāmalāt diarahkan untuk menghasilkan good finance for a good society (Furqani et al., 2016; Laldin & Furqani, 2013, 2015). Hal ini relevan langsung dengan arus barang/jasa karena kualitas arus (siapa menerima apa, melalui mekanisme apa, dengan informasi apa) ditentukan oleh kepatuhan akad dan norma etika tersebut (Furqani et al., 2016; Hermawan, 2020; Wafaretta & Imari, 2024).

4.2 Perdagangan (Trade) sebagai Kanal Utama Arus Riil dan Anti-Riba

Sumber normatif yang dikutip dalam literatur menegaskan perbedaan mendasar antara perdagangan dan riba: perdagangan dinyatakan halal, sedangkan riba haram (Choudhury & Harahap, 2012; Laldin & Furqani, 2013). Literatur yang membahas pemisahan antara transaksi berbasis bunga dan mobilisasi sumber daya menekankan bahwa riba dipandang sebagai penghambat arus sumber daya ke aktivitas yang dapat diperdagangkan (tradable activities) dan karenanya mengganggu "aliran bebas" sumber daya ke sektor riil (Choudhury & Harahap, 2012). Dalam kerangka ini, arus barang dan jasa dianggap ideal bila didukung oleh pembiayaan yang menempel pada aktivitas riil (aset/komoditas/jasa) dan bukan "uang ke uang" yang berpotensi menjauh dari pertukaran barang/jasa (Nouman et al., 2021; Wafaretta & Imari, 2024).

4.3 Larangan Gharar, Maisir, Kezaliman, dan Praktik Jual Beli Terlarang

Beberapa sumber menegaskan bahwa prasyarat tegaknya ekonomi Islam adalah terhindarnya transaksi dari riba, maisir, kezaliman, gharar, dan jual beli yang dilarang (Irandi, 2021; Laldin & Furqani, 2013). Dalam konteks arus barang/jasa, larangan tersebut berfungsi sebagai "filter institusional" agar arus yang terjadi tidak menciptakan eksploitasi, ketidakjujuran, atau ketidakpastian yang merusak keadilan pertukaran dan merugikan pihak lemah (misalnya konsumen) (Hermawan, 2020; Furqani et al., 2016). Dengan demikian, kelancaran arus bukan diukur hanya dari volume perpindahan, tetapi dari kualitas syariah pertukaran itu sendiri (Furqani et al., 2016; Laldin & Furqani, 2013; Wafaretta & Imari, 2024).

________________________________________

5. Peran Uang: Mengapa Arus Barang/Jasa Harus Ditopang Uang yang "Mengalir"?

5.1 Uang sebagai Alat Tukar, Bukan Komoditas

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam uang dipandang terutama sebagai medium of exchange (alat tukar) untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, bukan komoditas yang diperdagangkan atau sarana penimbunan (Putri & Rahma, 2024; Batubara & Mukhlis, 2023; Prasetiyo & Janah, 2022). Pandangan ini juga ditautkan dengan maqāṣid karena penggunaan uang harus selaras dengan tujuan syariah dan menghindari praktik yang menghambat transaksi riil (Irandi, 2021; Prasetiyo & Janah, 2022; Putri & Rahma, 2024). Konsekuensinya, uang idealnya beredar di masyarakat untuk mendukung transaksi barang/jasa; menimbun uang dipandang memperlambat peredaran uang dan mengurangi transaksi sehingga ekonomi menjadi lesu (Prasetiyo & Janah, 2022; Putra & Solehudin, 2022; Putri & Rahma, 2024).

5.2 Uang sebagai Public Good dan Konsekuensi Larangan Penimbunan

Beberapa sumber menekankan uang sebagai public good dalam ekonomi Islam dan membedakannya dari kapital sebagai private good; karena itu uang "harus mengalir dan beredar" dan tidak layak ditimbun (Gani et al., 2021; Prasetiyo & Janah, 2022; Putri & Rahma, 2024). Literatur zakat juga mengaitkan perilaku konsumsi Islam dengan asumsi bahwa konsumen tidak kikir dan tidak menimbun/menahan harta, melainkan mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan diri/keluarga serta untuk kepentingan orang lain di jalan Allah (Rohim, 2018). Sementara itu, kajian tentang hoarding (kanz) menunjukkan adanya keragaman pandangan ulama mengenai batasan kanz di era modern dan menekankan kebutuhan memahami ulang konsep penimbunan seiring evolusi uang, namun tetap memposisikan "sirkulasi kekayaan" sebagai tujuan ekonomi penting dari perspektif Islam (Ibrahim et al., 2014). Dengan kata lain, arus barang/jasa yang sehat memerlukan lingkungan moneter yang mengarahkan dana untuk berputar dalam aktivitas produktif dan pertukaran riil (Ibrahim et al., 2014; Putri & Rahma, 2024).

________________________________________

6. Mekanisme Pasar dan Pembentukan Harga: Arus yang Adil Membutuhkan Pasar yang Tidak Terdistorsi

Literatur menegaskan bahwa mekanisme pasar berperan dalam penentuan harga, dan terdapat penekanan bahwa permintaan uang dalam Islam diarahkan ke sektor investasi riil (Purnomo, 2017). Pada saat yang sama, prinsip pembentukan harga yang adil juga ditekankan sebagai bagian dari kompetisi pasar dan keseimbangan permintaan–penawaran, yang dipandang sebagai prinsip dasar pemahaman ekonomi Islam (KAYADA & Gündoğdu, 2021). Dalam kerangka etika bisnis Islam, sumber yang membahas budaya ekonomi Islam menolak spekulasi dan monopoli serta menekankan perdagangan yang adil sebagai faktor yang mengaktifkan sirkulasi dan menjaga pasar tetap hidup (KAYADA & Gündoğdu, 2021; Ma, 2017).

Sejalan dengan itu, rujukan kebijakan moneter Islam menyebut kebijakan pendukung yang harus menghilangkan praktik yang mengganggu pasar kompetitif, seperti penimbunan uang dan barang, obstruksi informasi, serta pelarangan talaqqī rukbān (membeli barang dari pedagang sebelum masuk pasar) (Putra & Solehudin, 2022). Kebijakan semacam ini secara langsung terkait dengan arus barang/jasa: ia mencegah distorsi distribusi (misalnya asimetri informasi dan rent-seeking) yang dapat menghambat akses konsumen dan memicu ketidakadilan harga (Hermawan, 2020; Ma, 2017; Putra & Solehudin, 2022).

________________________________________

7. Integrasi Sektor Moneter–Riil: Arus Barang/Jasa sebagai "Jangkar" Arus Keuangan

Beberapa sumber menegaskan prinsip bahwa sektor moneter harus berjalan seiring sektor riil dan bahkan "mengikuti perkembangan" sektor riil; sirkulasi uang melalui lembaga keuangan yang mengalir ke sektor riil akan menggerakkan perekonomian (Nasution et al., 2021; Suhanda & Firmansyah, 2019). Dalam pemaparan instrumen moneter Islam, keseimbangan arus uang dengan arus riil (barang dan jasa) dijaga melalui pelarangan praktik seperti riba dan transaksi yang tidak berlandaskan aset/komoditas (Wafaretta & Imari, 2024). Kajian institusional juga menekankan bahwa transaksi finansial dalam sistem Islam perlu dilengkapi underlying assets dan barang/jasa yang teridentifikasi serta tangible (Nouman et al., 2021; Wafaretta & Imari, 2024).

Dari perspektif kontrak, literatur "good finance" mengklasifikasikan kontrak muʿāmalāt dalam tiga kategori: pertukaran (muʿāwaḍāt), kemitraan (ishtirāk), dan kebajikan/gratuitous (tabarruʿāt) (Furqani et al., 2016). Sementara itu, studi tentang instrumen moneter dan pertumbuhan menekankan bahwa instrumen moneter Islam disalurkan melalui skema akad syariah agar uang mengalir dari pasar keuangan ke sektor produktif melalui transaksi jual beli (memerlukan produksi barang), sewa (jasa/benefit), upah (jasa), serta kerja sama usaha yang melibatkan barang dan jasa yang produktif dan halal (Nasution et al., 2021; Nouman et al., 2021). Struktur ini menunjukkan bahwa arus barang/jasa bukan "akibat sampingan" pembiayaan, melainkan prasyarat dan objek yang membuat pembiayaan syariah bermakna (Nasution et al., 2021; Nouman et al., 2021; Wafaretta & Imari, 2024).

________________________________________

8. Instrumen Kelembagaan yang Mendorong Kelancaran Arus Barang/Jasa

8.1 Zakat sebagai Pendorong Sirkulasi Kekayaan dan Implikasi bagi Konsumsi/Permintaan Barang-Jasa

Kajian zakat menyatakan bahwa zakat berperan dalam mengatasi ketimpangan dengan mendorong redistribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, mengurangi perilaku serakah dan penimbunan, serta mendorong sirkulasi kekayaan agar tidak berputar pada segelintir kelompok (Rohim, 2018). Literatur keadilan distributif dalam ekonomi Islam juga menempatkan disbursement zakat dan besaran dana waqf sebagai proksi aliran kekayaan dari pihak surplus kepada pihak terdepriasi dalam komunitas (Rahim, 2015). Dengan kerangka tersebut, zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban individual, tetapi sebagai perangkat institusional yang memengaruhi arus daya beli, konsumsi, dan pada akhirnya arus barang/jasa yang diserap oleh masyarakat miskin—sesuai tujuan distribusi Islam untuk mengurangi disparitas (Laldin & Furqani, 2015; Rahim, 2015; Rohim, 2018).

Lebih lanjut, literatur tentang penimbunan dan sirkulasi kekayaan menegaskan bahwa perdebatan kanz membutuhkan pembaruan pemahaman karena evolusi uang modern; namun, tetap ditekankan bahwa zakat saja mungkin tidak cukup untuk membebaskan dari implikasi Qur'ani tentang penimbunan—yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam menginginkan sirkulasi yang lebih substantif daripada sekadar pemenuhan minimum kewajiban (Ibrahim et al., 2014). Nuansa ini penting: arus barang/jasa yang sehat dipandang terkait dengan pola penyaluran kekayaan (tidak mengendap), bukan hanya jumlah transfer sosial (Ibrahim et al., 2014; Rahim, 2015).

8.2 Waqf Produktif sebagai Kanal Distribusi Layanan Sosial dan Penguatan Sektor Riil

Kajian waqf menyatakan bahwa waqf adalah instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam; waqf tidak terbatas pada tanah/bangunan, tetapi juga dapat berupa waqf uang, dan bila dikelola serta diinvestasikan dengan baik dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan pembangunan ekonomi umat (Lubis & Sunandar, 2023). Sumber ini juga menekankan bahwa pemanfaatan waqf seharusnya tidak sempit (hanya ibadah), tetapi dapat meluas pada pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM (Lubis & Sunandar, 2023). Dalam perspektif arus barang/jasa, waqf produktif memperkuat arus jasa (pendidikan/kesehatan) dan dapat mendorong kapasitas produksi/akses layanan, sehingga arus jasa sosial menjadi bagian dari siklus ekonomi Islam (Lubis & Sunandar, 2023; Rahim, 2015).

8.3 Sukuk/Sekuritisasi untuk "Perputaran" Kekayaan dan Pembiayaan Proyek

Studi tentang hoarding dan sirkulasi kekayaan mengidentifikasi sekuritisasi seperti sukuk sebagai instrumen penting untuk memperbaiki sirkulasi kekayaan (Ibrahim et al., 2014). Secara lebih spesifik, studi kasus sukuk pada Islamic Development Bank memodelkan peran sukuk dalam sirkulasi, pengembangan, dan pemeliharaan kekayaan guna mencapai keadilan sosial, dan menautkan "pergeseran kekayaan antar pihak" dengan kepatuhan pada maqāṣid (Madani et al., 2020). Dalam konteks arus barang/jasa, sukuk diposisikan sebagai mekanisme pembiayaan yang dapat mengalirkan dana ke proyek yang menghasilkan output dan layanan yang bermanfaat luas, meskipun studi tersebut juga mengingatkan agar dewan pengawas syariah lebih memperhatikan substansi struktur agar manfaat maqāṣid tercapai (Laldin & Furqani, 2013; Madani et al., 2020).

________________________________________

9. Perlindungan Konsumen dan Jaminan Halal: Kualitas Arus Barang/Jasa

Arus barang dan jasa dalam ekonomi Islam tidak netral nilai; ia harus menjamin bahwa barang/jasa yang beredar tidak menimbulkan mudarat dan memenuhi standar halal dan tayyib (Hermawan, 2020; Miswinda et al., 2022; Mustaqim et al., 2023). Literatur perlindungan konsumen halal menekankan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, serta menyebut adanya sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran bila melanggar (Hermawan, 2020). Sumber lain menekankan masih banyak produk yang belum bersertifikat halal namun beredar di masyarakat, sehingga sertifikasi halal dipandang sebagai instrumen yang memberi jaminan dan meningkatkan kepercayaan pasar—yang pada gilirannya memengaruhi kelancaran distribusi produk di pasar (Miswinda et al., 2022; Mustaqim et al., 2023).

Dengan demikian, pada level institusional, pengaturan arus barang/jasa mencakup mekanisme quality assurance (halal/keamanan/kejujuran informasi) sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan dan mencegah kerugian konsumen (Hermawan, 2020; Miswinda et al., 2022; Mustaqim et al., 2023). Dalam bahasa maqāṣid, hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari orientasi mencegah kerusakan dan mewujudkan kemanfaatan melalui transaksi yang sah dan barang/jasa yang layak edar (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Hermawan, 2020; Laldin & Furqani, 2013).

________________________________________

10. Peran Negara dan Otoritas Moneter: Menjaga Keseimbangan Uang Beredar dan Kapasitas Barang/Jasa

Beberapa sumber menjelaskan bahwa kebijakan moneter Islam diarahkan untuk mengontrol jumlah uang beredar tanpa instrumen berbasis bunga, dan memastikan ekspansi moneter tidak berlebihan dibanding kapasitas ekonomi menyediakan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial (Putra & Solehudin, 2022; Batubara & Mukhlis, 2023). Peran bank sentral dalam sistem moneter Islam dipaparkan sebagai memastikan uang berfungsi sebagai alat tukar (bukan komoditas), sehingga penciptaan dan peredaran uang perlu dikelola (Batubara & Mukhlis, 2023). Selain itu, literatur menegaskan bahwa uang/moneter dalam Islam terhubung dengan pasar barang dan jasa; misalnya, keseimbangan permintaan–penawaran uang dikaitkan dengan keseimbangan pasar barang dan jasa dan arus perdagangan (termasuk ekspor-impor) (Putra & Solehudin, 2022).

Sumber yang membahas aspek fikih uang juga menekankan bahwa penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan urusan yang terkait kemaslahatan publik dan berada dalam ranah otoritas negara (Batubara & Mukhlis, 2023; Nurhisam, 2017). Dalam kerangka "arus barang dan jasa", fungsi negara bukan menggantikan pasar, melainkan menjaga agar infrastruktur moneter dan aturan main tidak merusak sirkulasi riil: mencegah penimbunan, menahan distorsi informasi, serta menautkan pembiayaan dan uang pada aktivitas produktif (Ahmad & Mustofa, 2022; Nasution et al., 2021; Putra & Solehudin, 2022). Pada titik ini, ekonomi Islam memandang stabilitas nilai uang dan kelancaran sirkulasi sumber daya sebagai prasyarat agar arus barang/jasa tidak tersendat oleh krisis moneter atau perilaku oportunistik (Batubara & Mukhlis, 2023; Nasution et al., 2021).

________________________________________

11. Catatan Perdebatan: Apakah Arus Barang/Jasa Mensyaratkan Uang Emas-Perak?

Sebagian literatur menampilkan preferensi historis atau argumen maslahat untuk dinar-dirham (atau uang berbasis aset) sebagai jangkar stabilitas moneter (Santoso et al., 2017). Namun terdapat pula rujukan yang menekankan bahwa norma syariah tidak memiliki preferensi mutlak terhadap satu sistem mata uang tertentu; yang penting adalah kompatibilitas dengan tujuan stabilitas dan distribusi yang adil (Hanif, 2020; Santoso et al., 2017). Karena pertanyaan ini berfokus pada arus barang/jasa, implikasi utama dari perdebatan tersebut adalah: apa pun bentuk uangnya, arus barang dan jasa dalam ekonomi Islam ditekankan harus tetap riil, berbasis aset, dan mendorong sirkulasi (bukan penimbunan atau spekulasi yang menjauh dari transaksi barang/jasa) (Hanif, 2020; Nouman et al., 2021; Wafaretta & Imari, 2024).

________________________________________

12. Sintesis: Karakter Arus Barang dan Jasa Menurut Ekonomi Islam

Merangkum sintesis lintas sumber, arus barang dan jasa dalam ekonomi Islam memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut.

Pertama, berorientasi maqāṣid (rawāj dan keadilan): arus barang/jasa diposisikan sebagai sarana sirkulasi kekayaan yang adil, menghindari konsentrasi, dan mendukung kesejahteraan sosial (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Laldin & Furqani, 2013, 2015; Rahim, 2015).

Kedua, berbasis akad dan etika: arus terjadi melalui akad yang sah dan etika bisnis yang menolak ketidakjujuran, gharar, serta pengambilan hak pihak lain (misalnya hak konsumen) (Furqani et al., 2016; Hermawan, 2020; Laldin & Furqani, 2013).

Ketiga, menempel pada sektor riil dan aset dasar: transaksi keuangan dan instrumen moneter harus memiliki underlying asset dan mengalir ke produksi, perdagangan, sewa, upah, dan kerja sama produktif yang menghasilkan barang/jasa (Nasution et al., 2021; Nouman et al., 2021; Wafaretta & Imari, 2024).

Keempat, anti-distorsi pasar (riba, penimbunan, monopoli, spekulasi): perdagangan dipandang legal dan menjadi kanal utama arus riil, sedangkan riba dan praktik penimbunan/monopoli dipandang menghambat sirkulasi dan merusak keadilan harga serta akses (Ahmad & Mustofa, 2022; Choudhury & Harahap, 2012; Ma, 2017; Putra & Solehudin, 2022).

Kelima, diperkuat instrumen redistribusi dan sosial (zakat–waqf–sukuk): instrumen sosial memfasilitasi arus daya beli dan layanan sosial, sehingga arus barang/jasa tidak terhenti pada kelompok kaya dan kebutuhan dasar masyarakat lebih terlindungi (Lubis & Sunandar, 2023; Madani et al., 2020; Rahim, 2015; Rohim, 2018).

Keenam, dijaga oleh institusi publik (negara/bank sentral) dan perlindungan konsumen: otoritas publik mengelola uang beredar agar tidak melampaui kapasitas barang/jasa, sementara regulasi perlindungan konsumen dan sertifikasi halal menjaga kualitas barang/jasa yang beredar (Batubara & Mukhlis, 2023; Hermawan, 2020; Mustaqim et al., 2023).

Dalam kerangka tersebut, "arus barang dan jasa" menurut ekonomi Islam dapat dipahami sebagai sirkulasi riil yang dikelola melalui kombinasi mekanisme pasar dan perangkat etika–hukum syariah serta institusi sosial (zakat/waqf) agar pertukaran menghasilkan kemaslahatan dan keadilan, bukan sekadar pertumbuhan transaksi (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Laldin & Furqani, 2013; Nasution et al., 2021; Rahim, 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, Z. I., & Mustofa, M. (2022). Advantages of Dinar and Dirham and Profit Sharing System In Monetary Policy. Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 9(1), 16–33. https://doi.org/10.21107/dinar.v9i1.13306

Batubara, M., & Mukhlis, M. (2023). Monetary Policy Against Review from an Islamic Perspective. International Journal of Economic Business Accounting Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS), 3(3), 752–757. https://doi.org/10.54443/ijebas.v3i3.914

Choudhury, M. A., & Harahap, S. S. (2012). The Future of Monetary Reform and the Real Economy: A Problem of Trade Versus Interest. International Journal of Management Studies, 19. https://doi.org/10.32890/ijms.19.1.2012.10358

Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implication for Islamic Finance. ICR Journal, 2(2), 316–336. https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651

Furqani, H., Laldin, M. A., & Mulyany, R. (2016). Good Finance: Integration of Ethics and Shariah in Islamic Finance. International Journal of Islamic Business Ethics, 1(2), 121–130. https://doi.org/10.30659/ijibe.1.2.121-130

Gani, R. A., Renaldi, W., & Zulfikar, M. (2021). Causality of Dual System Monetary Policy to Inflation in Indonesia. Dinamika Ekonomi, 12(2), 170–183. https://doi.org/10.29313/de.v12i2.7803

Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Sayyid Mahmud Taleghani's Economic Thinking Contribution to the Development of the Contemporary Islamic Economy. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 8(2), 239–256. https://doi.org/10.36908/isbank.v8i2.696

Hanif, M. (2020). Developing a Fair Currency System. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12(3), 325–345. https://doi.org/10.1108/ijif-02-2019-0024

Hermawan, A. (2020). Consumer Protection Perception of Halal Food Products in Indonesia. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7329

Ibrahim, A. A. M., Elatrash, R. J. Y., & Farooq, M. O. (2014). Hoarding versus Circulation of Wealth from the Perspective of Maqasid al-Shari'ah. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 7(1), 6–21. https://doi.org/10.1108/imefm-06-2012-0053

Ilmy, R. M. (2019). The Concept of Production, Distribution, and Consumption in Islamic Economics. Review of Islamic Economics and Finance, 2(1). https://doi.org/10.17509/rief.v2i1.17637

Irandi, S. (2021). The Transaction of Damaged Cash Exchange in the Perspective of Islamic Economic Law (Case Study in Medan City). Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal, 3(1), 93–104. https://doi.org/10.33258/biohs.v3i1.377

KAYADA, A., & Gündoğdu, A. Ş. (2021). Fundamentals of Novel Islamic Monetary System for the Contemporary Age. İslam Ekonomisi Ve Finansı Dergisi (İEFD), 7(2), 293–322. https://doi.org/10.54863/jief.875849

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid al-Shari'ah. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(4), 278–289. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2013-0057

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2015). The Future of Islamic Finance: A Reflection Based on Maqāṣid al-Sharīʿah. Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 6(1), 41–54. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol6no1.3

Lubis, N., & Sunandar, H. (2023). Interpretation of Waqf Distribution Verse in Islamic Economic Perspective. Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1(1), 31–38. https://doi.org/10.55324/enrichment.v1i1.5

Ma, H. (2017). The Research of the Development of Muslim Private Lending under the Influence of the Islamic Culture. https://doi.org/10.2991/emim-17.2017.346

Madani, H. A., Alotaibi, K. O., & Alhammadi, S. (2020). The Role of Sukuk in Achieving Sustainable Development: Evidence from the Islamic Development Bank. Banks and Bank Systems, 15(4), 36–48. https://doi.org/10.21511/bbs.15(4).2020.04

Miswinda, Arifin, Z., & Purnamasari, W. (2022). Understanding of Culinary Micro, Small and Medium Enterprises Actors on Halal Food Products in Sambas Regency. Southeast Asia Journal of Graduate of Islamic Business and Economics, 1(3), 129–139. https://doi.org/10.37567/sajgibe.v1i3.1521

Mustaqim, Y., Nadhifah, T., Firmansyah, N. A., & Rosita, A. (2023). Economic Aspect in Halal Product Certification. Proceeding of International Conference on Islamic Economics Islamic Banking Zakah and Waqf, 1, 641–648. https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.812

Nasution, J., Soemitra, A., Ismal, R., Jawi, A. A., Nasution, M. I. M., & Afrizal, A. (2021). Islamic Monetary Instruments Contribution to Economic Growth: Literature Study. E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 22(2), 42–51. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.690

Nouman, M., Siddiqi, M. F., Ullah, K., & Jan, S. (2021). Nexus between Higher Ethical Objectives (Maqasid Al Shari'ah) and Participatory Finance. Qualitative Research in Financial Markets, 13(2), 226–251. https://doi.org/10.1108/qrfm-06-2020-0092

Nurhisam, L. (2017). Bitcoin: Islamic Law Perspective. QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies), 5(2). https://doi.org/10.21043/qijis.v5i2.2413

Prasetiyo, L., & Janah, U. R. (2022). Cryptocurrency as Money: Islamic Monetary System Perspective. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 22(1), 71–94. https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3617

Purnomo, A. (2017). The Effect of Inflation on the Currency Exchange Rate Seen in the Islamic Finance. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8(1), 42–53. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.42-53

Putra, H. M., & Solehudin, E. (2022). Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam. Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 7(1), 89–110. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302

Putri, M. A., & Rahma, F. A. (2024). Money in Islamic Economics Perspective. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15030

Rahim, S. (2015). A Conceptual Framework of Distributive Justice in Islamic Economics. Al-Albab, 4(1). https://doi.org/10.24260/alalbab.v4i1.275

Robbani, S., Yasid, A., & Sanuri, S. (2021). The Revitalization of Maqasid al-Mu'amalat according to Abdullah bin Bayyah and Its Implications on Islamic Law. Research Society and Development, 10(14), e104101421295. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21295

Rohim, A. N. (2018). Maximizing Utility and Distributing Income Equitably: How does Zakah Impact Both of Them at Once? Islamic Economics Journal, 4(2), 155–170. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2963

Santoso, B., Meera, A. K. M., & Ahmad, K. (2017). Is Gold Dinar the Appropriate Money in Islam? Journal of Islamic Finance, 6(Special Issue), 73–90. https://doi.org/10.12816/0047341

Suhanda, N., & Firmansyah, H. (2019). Money Supply Model in Muslim Countries. International Journal of Nusantara Islam, 7(2), 233–241. https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.11986

Wafaretta, V., & Imari, I. (2024). Islamic Economic System in Practice: Beyond Merely Islamic-based Transactions. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15104