00850 - Angkatan Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual, Normatif, dan Implikasi Kebijakan

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep angkatan kerja dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, mencakup dimensi demografis-statistik, normatif-syariah, dan kebijakan publik Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, penelitian ini menelaah bagaimana ekonomi Islam memahami angkatan kerja tidak hanya sebagai kategori statistik ketenagakerjaan, melainkan sebagai subjek moral-spiritual yang aktivitas ekonominya dipandu oleh nilai-nilai syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa angkatan kerja dalam ekonomi Islam mencakup: (1) kelompok penduduk usia kerja yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, yang diukur melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); (2) subjek normatif yang terikat pada konsep 'amal/kasb sebagai kewajiban dan ibadah; serta (3) objek tanggung jawab negara untuk memastikan tersedianya kesempatan kerja yang bermartabat melalui instrumen seperti zakat dan penguatan UMKM/LKS. Kajian ini juga menegaskan bahwa dimensi gender dan larangan pengangguran karena kemalasan menjadi bagian penting dari kerangka normatif ekonomi Islam dalam memandang partisipasi tenaga kerja.

Kata kunci: angkatan kerja, ekonomi Islam, falah, ketenagakerjaan syariah, TPAK

Abstract

This article comprehensively examines the concept of the labor force from an Islamic economic perspective, covering demographic-statistical, normative-sharia, and Islamic public policy dimensions. Using a literature review approach, this study investigates how Islamic economics understands the labor force not merely as a statistical employment category, but as a moral-spiritual subject whose economic activities are guided by sharia values. The findings indicate that the labor force in Islamic economics encompasses: (1) the working-age population who are employed or actively seeking work, measured through the Labor Force Participation Rate (LFPR) and Open Unemployment Rate; (2) normative subjects bound by the concept of 'amal/kasb as obligation and worship; and (3) objects of state responsibility to ensure the availability of dignified employment through instruments such as zakat and the strengthening of Islamic micro, small, and medium enterprises. This study also affirms that the gender dimension and the prohibition of unemployment caused by laziness constitute important components of the Islamic economic normative framework in viewing labor force participation.

Keywords: labor force, Islamic economics, falah, sharia employment, labor force participation rate

1. Pendahuluan

Angkatan kerja merupakan salah satu variabel sentral dalam analisis ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ekonomi konvensional, angkatan kerja dipahami secara statistik sebagai bagian dari penduduk usia produktif yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Namun, dalam kerangka ekonomi Islam, konsep ini memperoleh dimensi yang lebih luas: bukan sekadar kategori demografis, melainkan juga subjek normatif yang aktivitas ekonominya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai syariah, orientasi falah (kebaikan dunia-akhirat), dan tanggung jawab sosial kolektif.

Relevansi kajian ini semakin penting mengingat perkembangan literatur ekonomi Islam yang terus berupaya mengintegrasikan konsep-konsep ketenagakerjaan konvensional dengan landasan normatif Islam. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa angkatan kerja, pengangguran, dan partisipasi ekonomi tidak dapat dipahami secara terpisah dari nilai-nilai yang melatarbelakanginya—termasuk konsep kerja sebagai ibadah, larangan mengganggur karena kemalasan, serta kewajiban negara dalam menciptakan lapangan kerja.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep angkatan kerja dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup definisi demografis-statistik, landasan normatif syariah, posisi tenaga kerja sebagai faktor produksi, implikasi kebijakan publik Islam, serta dimensi gender dalam kerangka partisipasi tenaga kerja.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, dan karya akademik yang membahas konsep ketenagakerjaan dalam perspektif ekonomi Islam maupun konvensional. Analisis dilakukan dengan menyintesis berbagai perspektif teoretis dan normatif untuk menghasilkan rumusan konseptual yang komprehensif mengenai angkatan kerja dalam ekonomi Islam.

3. Konsep Angkatan Kerja: Dimensi Demografis dan Statistik

3.1 Definisi Demografis/Ketenagakerjaan

Dalam literatur ketenagakerjaan yang juga dirujuk oleh kajian-kajian ekonomi Islam, angkatan kerja dipahami sebagai penduduk usia kerja yang bekerja atau termasuk pengangguran, yakni mereka yang belum bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan (Anggraini et al., 2023; Haekal, 2023). Definisi ini juga dipakai untuk menjelaskan bahwa pencari kerja merupakan bagian dari angkatan kerja dalam kajian kependudukan/demografi (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021). Sejumlah rujukan membedakan angkatan kerja dari bukan angkatan kerja, yaitu kelompok yang kegiatannya tidak terkait partisipasi ekonomi, misalnya masih bersekolah atau mengurus rumah tangga (Anggraini et al., 2023; Haekal, 2023).

Terdapat nuansa batasan usia kerja dalam sumber-sumber yang digunakan. Beberapa rujukan menggunakan standar usia 15 tahun ke atas sebagai basis penggolongan angkatan kerja (Anggraini et al., 2023; Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Haekal, 2023), sementara rujukan lain menampilkan pengukuran partisipasi angkatan kerja yang merujuk pada rentang usia tertentu, misalnya 15–64 tahun (Zaini & Prasetiya, 2023). Perbedaan ini penting dicatat karena memengaruhi cara membaca indikator partisipasi dan pengangguran, meskipun inti definisinya tetap: bekerja atau aktif mencari kerja (Anggraini et al., 2023; Haekal, 2023; Zaini & Prasetiya, 2023).

3.2 Indikator Turunan: TPAK dan TPT

Untuk menggambarkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, kajian-kajian menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang merujuk pada porsi/rasio angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (Permatasari & Himmati, 2022; Selvina & Utamie, 2024). Dengan logika ini, TPAK dipakai sebagai indikator seberapa besar penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam perekonomian melalui status bekerja atau mencari pekerjaan (Permatasari & Himmati, 2022; Selvina & Utamie, 2024).

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara konseptual dipahami sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja (Fauziana & Ratnasari, 2023; Haekal, 2023). Karena penganggur dalam definisi ini berada di dalam angkatan kerja, TPT digunakan untuk menilai sejauh mana angkatan kerja belum terserap oleh pasar kerja (Fauziana & Ratnasari, 2023; Haekal, 2023).

3.3 Klasifikasi Pengangguran dalam Angkatan Kerja

Beberapa sumber yang digunakan dalam studi ketenagakerjaan merinci kelompok penganggur sebagai: (i) tidak bekerja dan mencari kerja; (ii) tidak bekerja dan mempersiapkan usaha; (iii) tidak bekerja dan tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan; dan (iv) sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Fauziana & Ratnasari, 2023; Haekal, 2023). Klasifikasi ini memperjelas bahwa "angkatan kerja" tidak identik dengan "bekerja", melainkan mencakup spektrum status yang tetap dipahami sebagai partisipasi—atau kesiapan berpartisipasi—dalam aktivitas ekonomi (Fauziana & Ratnasari, 2023; Haekal, 2023).

4. Landasan Normatif Ekonomi Islam: Kerja ('Amal/Kasb) sebagai Kewajiban dan Ibadah

4.1 Kerja sebagai Kewajiban dan Orientasi Falah

Dalam kerangka ekonomi Islam, aktivitas kerja diposisikan bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan bagian dari kewajiban dan jalan mencapai kebaikan (falah) dunia–akhirat (Khusna et al., 2021; Rahman, 2023; Selvina & Utamie, 2024). Sejumlah rujukan menegaskan bahwa Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha; bahkan pencarian rezeki dipaparkan sebagai kewajiban (fardhu) yang didorong oleh dalil Al-Qur'an, misalnya QS. Al-Mulk: 15 sebagaimana dikutip dalam rujukan (Herwanti & Irwan, 2018; Rahman, 2023). Karena itu, partisipasi dalam angkatan kerja—sepanjang berada pada koridor syariah—dipandang selaras dengan tujuan ekonomi Islam untuk kemaslahatan dan falah (Khusna et al., 2021; Rahman, 2023; Selvina & Utamie, 2024).

Literatur pemikiran ekonomi Islam juga menguraikan konsep kasb (usaha mencari perolehan harta) sebagai aktivitas ekonomi yang harus melalui cara yang halal, dan tujuan bekerja ditempatkan sebagai upaya mencari rida Allah sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi, meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi (Rafikhalif & Nirmalawati, 2021; "Untitled," 2024). Konsekuensinya, angkatan kerja dalam ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai "pasokan tenaga kerja" (supply), tetapi juga subjek moral-spiritual yang tindakannya dinilai dari aspek niat dan kepatuhan syariah (Rafikhalif & Nirmalawati, 2021; "Untitled," 2024).

4.2 Larangan Menganggur dan Kaitannya dengan Kemiskinan

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa Islam memberikan peringatan agar manusia tidak menganggur, termasuk melalui penekanan Qur'ani bahwa waktu siang digunakan untuk mencari penghidupan sebagaimana dikutip dalam kajian, serta penegasan bahwa bekerja adalah perintah Allah dan pengangguran dipandang sebagai sesuatu yang dilarang (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Rahman, 2023). Dalam kajian kemiskinan–pengangguran dalam perspektif Islam, pengangguran diposisikan sebagai salah satu faktor yang mendorong kemiskinan karena ketiadaan pekerjaan berarti ketiadaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Rahman, 2023). Dengan demikian, problem angkatan kerja, misalnya pertambahan angkatan kerja yang tidak diimbangi kesempatan kerja, dibaca sebagai persoalan ekonomi sekaligus persoalan maslahah sosial (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Rahman, 2023).

Namun, literatur juga memberi nuansa etik: kritik moral terutama diarahkan pada pengangguran yang muncul karena enggan memanfaatkan potensi diri, misalnya kemalasan, sementara kondisi tidak bekerja karena keterbatasan kapasitas/akses dapat dipahami berbeda secara moral (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Rahman, 2023).

5. Angkatan Kerja sebagai Faktor Produksi: Dimensi Ekonomi dan Etka Syariah

5.1 Tenaga Kerja dalam Teori Produksi Islam

Dalam kajian produksi perspektif ekonomi Islam, tenaga kerja diposisikan sebagai salah satu faktor produksi penting, bersama tanah, modal, dan organisasi ("Untitled," 2024; Zaky, 2023). Tenaga kerja digambarkan sebagai faktor yang mengaktualisasikan pemanfaatan faktor lain dan memungkinkan transformasi input menjadi output ("Untitled," 2024; Zaky, 2023). Dalam kerangka ini, kerja tidak bernilai netral: aktivitas produksi dan kerja harus berada pada koridor halal dan orientasi kemaslahatan (Fajrina et al., 2020; Rafikhalif & Nirmalawati, 2021).

5.2 Hak, Kewajiban, dan Larangan Eksploitasi

Etika ekonomi Islam menekankan bahwa relasi kerja tidak boleh eksploitatif. Rujukan tentang produksi dari Mannan menegaskan bahwa perusahaan harus memperlakukan tenaga kerja "dengan semestinya", melarang eksploitasi, sekaligus menuntut pekerja menunaikan kewajiban kerjanya (Zaky, 2023). Dalam pembahasan faktor produksi dari Mannan, pihak yang mempekerjakan tenaga kerja juga memikul tanggung jawab moral-sosial, dan pekerja pun tidak dipandang "bebas mutlak" menggunakan tenaga kerjanya tanpa batas etika ("Untitled," 2024). Selain itu, literatur manajemen bisnis syariah menekankan nilai ihsan/itqan (kesungguhan dan kualitas kerja) serta memandang kerja sebagai ibadah, yang memperkuat dimensi kualitas—bukan sekadar kuantitas—dalam konsep angkatan kerja (Yazid, 2022).

6. Implikasi Kebijakan: Negara dan Instrumen Islam dalam Mengelola Angkatan Kerja

6.1 Kewajiban Kebijakan Penciptaan Kesempatan Kerja

Dalam rujukan kebijakan pengangguran pasca pandemi yang menggunakan perspektif kebijakan Islam, negara diposisikan memiliki kewajiban menciptakan kesempatan kerja agar orang yang mampu bekerja memperoleh pekerjaan, disertai jaminan sosial berupa jasa pendidikan dan kesehatan sebagaimana dirangkum dalam kajian (Afandi et al., 2023). Dalam kerangka kebijakan ekonomi Islam, tujuan akhirnya diarahkan pada maslahah dan falah melalui kebijakan publik yang mendukung sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan (Selvina & Utamie, 2024).

Kajian desentralisasi fiskal dalam pandangan ekonomi Islam juga menekankan bahwa proses peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu didukung kebijakan tenaga kerja yang tepat, dan partisipasi aktif penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, baik formal maupun informal, dipahami sebagai bagian dari konsep kerja yang terukur melalui indikator partisipasi (Selvina & Utamie, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa "angkatan kerja" tidak hanya merupakan kategori statistik, melainkan objek kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan ketersediaan pekerjaan (Afandi et al., 2023; Selvina & Utamie, 2024).

6.2 Zakat dan Redistribusi sebagai Mekanisme Pengurangan Pengangguran

Zakat dipaparkan sebagai instrumen keuangan Islam yang, jika dikelola secara efektif, berkontribusi mengatasi masalah ekonomi termasuk pengangguran (Malikah, 2014). Literatur tersebut menjelaskan mekanisme pengurangan pengangguran melalui zakat: (i) operasional zakat sendiri membutuhkan tenaga kerja; (ii) perbaikan akses ekonomi mustahik meningkatkan partisipasi tenaga kerja; dan (iii) efek lanjutan melalui tumbuhnya usaha/industri pendukung yang menambah lapangan kerja (Malikah, 2014). Dengan demikian, penguatan institusi zakat dapat diposisikan sebagai strategi yang menghubungkan pengelolaan angkatan kerja dengan kebijakan distribusi dan pemberdayaan ekonomi (Malikah, 2014).

6.3 Perluasan Kesempatan Usaha melalui UMKM/LKS

Kajian pemberdayaan UMKM melalui lembaga keuangan syariah menegaskan bahwa salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan, termasuk pemerataan kesempatan usaha dan kesempatan kerja (Azam & Layliya, 2024). Karena itu, kebijakan penguatan UMKM/LKS dipahami relevan sebagai kanal perluasan kesempatan kerja yang menyerap angkatan kerja dan mengurangi pengangguran, sejalan dengan orientasi keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Azam & Layliya, 2024).

7. Dimensi Gender dalam Angkatan Kerja Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif pemberdayaan berbasis syariah, bekerja bagi perempuan dipaparkan tidak dilarang; bahkan dapat berstatus jaiz (dibolehkan) dan dalam kondisi tertentu dapat bernilai lebih kuat, misalnya karena kebutuhan (Situmeag, 2023). Kajian hukum Islam tentang wanita karier juga menekankan bahwa Islam tidak melarang perempuan berkarier secara total; terdapat pengaturan normatif dan contoh sejarah perempuan bekerja pada masa Nabi (Zainal & Hasan, 2022). Literatur tentang perempuan di era digital juga menekankan bahwa bekerja bagi perempuan adalah mubah, dengan penegasan bahwa kewajiban nafkah utama berada pada laki-laki/suami dan negara memikul tanggung jawab bagi keluarga yang tidak memiliki penopang nafkah sebagaimana dipaparkan dalam artikel (Astuti et al., 2024). Implikasinya, angkatan kerja dalam ekonomi Islam mencakup laki-laki dan perempuan sebagai subjek ekonomi, dengan pengaturan etis dan tanggung jawab sosial yang khas (Astuti et al., 2024; Situmeag, 2023).

8. Sintesis: Definisi Angkatan Kerja menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan, angkatan kerja menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan dalam tiga dimensi sebagai berikut.

Pertama, secara statistik-demografis, angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja yang bekerja atau menganggur, yakni aktif mencari pekerjaan/menyiapkan usaha, yang dibedakan dari bukan angkatan kerja, serta diukur antara lain melalui TPAK dan TPT (Anggraini et al., 2023; Fauziana & Ratnasari, 2023; Haekal, 2023; Permatasari & Himmati, 2022).

Kedua, secara normatif-syariah, angkatan kerja merupakan bagian dari masyarakat yang aktivitas ekonominya dipandu oleh konsep 'amal/kasb (usaha/kerja) sebagai kewajiban dan ibadah, harus melalui jalan halal, diarahkan pada falah/maslahah, serta menolak pengangguran yang bersumber dari sikap tidak memanfaatkan potensi diri (Herwanti & Irwan, 2018; Rahman, 2023; Yazid, 2022).

Ketiga, secara kebijakan publik Islam, angkatan kerja merupakan objek tanggung jawab negara dan institusi sosial-ekonomi Islam untuk memastikan tersedianya kesempatan kerja, perlindungan dasar, serta pemberdayaan—termasuk melalui zakat dan penguatan UMKM/LKS—agar angkatan kerja terserap secara bermartabat dan adil (Afandi et al., 2023; Azam & Layliya, 2024; Malikah, 2014; Selvina & Utamie, 2024).

9. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep angkatan kerja dalam ekonomi Islam jauh melampaui definisi statistik konvensional. Ekonomi Islam memandang angkatan kerja sebagai subjek moral-spiritual yang terikat pada nilai-nilai syariah, sekaligus sebagai objek tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat. Integrasi antara dimensi demografis, normatif, dan kebijakan menjadi kekhasan pendekatan ekonomi Islam dalam memahami dan mengelola ketenagakerjaan.

Implikasi praktisnya, kebijakan ketenagakerjaan yang berperspektif Islam perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek kuantitas—berapa banyak angkatan kerja yang terserap—tetapi juga aspek kualitas, keadilan, dan keberlanjutan, termasuk melalui instrumen khas ekonomi Islam seperti zakat, UMKM berbasis syariah, dan jaminan sosial yang berorientasi maslahah.

Daftar Pustaka

Afandi, S. A., afandi, muslim, & Erdayani, R. (2023). Pengantar Teori Pembangunan. https://doi.org/10.31219/osf.io/qf5hr

Anggraini, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Tirtayasa Ekonomika, 18(1), 123. https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613

Astuti, A. W., Sapitri, D. N., Jannah, A., Triana, P., Harahap, R. I., & Erni, S. (2024). Persepsi masyarakat terhadap peran ganda pada perempuan sebagai wanita karier dalam membantu ekonomi keluarga. Journals of Indonesian Multidisciplinary Research, 3(1), 1–13. https://doi.org/10.61291/49161z17

Azam, I. N., & Layliya, S. (2024). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Rejoagung Jombang. J-Mabes Jurnal Manajemen Akuntansi Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah, 1(2), 31–42. https://doi.org/10.61181/j-mabes.v1i2.394

Chrysnaputra, R. D., & Pangestoeti, W. (2021). Peran dan Fungsi Kewirausahaan Islam dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 28–48. https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i1.301

Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 100. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918

Fauziana, H., & Ratnasari, R. T. (2023). The Effect of Health, Education, and Labor Force with Urban Population as Moderating Variables on Human Development Index in OIC Member Countries. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 10(1), 82–95. https://doi.org/10.20473/vol10iss20231pp82-95

Haekal, L. (2023). Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat. Politika Jurnal Ilmu Politik, 14(2), 209–234. https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.209-234

Herwanti, T., & Irwan, M. (2018). Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam di Nusa Tenggara Barat. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 17(2), 131–154. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.156

Khusna, H., Zulhilmi, M., & Fitria, A. (2021). Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Pendekatan Maslahah. Ekobis Syariah, 3(2), 45–54. https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i2.10044

Malikah, N. (2014). Pragmatisasi Pendidikan dalam Dunia Kerja. Nadwa Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 155–170. https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.1.575

Permatasari, N. I., & Himmati, R. (2022). Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. Sentri Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 537–557. https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.256

Rafikhalif, D., & Nirmalawati, D. (2021). Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Periode 1980–2019). Ecosains Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan, 10(1), 1. https://doi.org/10.24036/ecosains.11563157.00

Rahman, T. (2023). Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Eqien Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(03), 374–383. https://doi.org/10.34308/eqien.v12i03.1428

Selvina, M., & Utamie, Z. R. (2024). Pembangunan Gender Dan Jumlah Masyarakat Yang Bekerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2018–2022. Indo-Fintech Intellectuals Journal of Economics and Business, 4(5), 2117–2137. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i5.1912

Situmeag, M. K. (2023). Analisis Peranan Pelatihan Vokasi Oleh BPVP Banda Aceh Dalam Peningkatan Keterampilan Pengangguran Terdidik Lulusan Perguruan Tinggi Di Kota Banda Aceh. Al-I'timad Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam, 1(2), 221–238. https://doi.org/10.35878/alitimad.v1i2.926

Untitled. (2024). Athens Journal of Mediterranean Studies, 10(2). https://doi.org/10.30958/ajms_v10i2

Yazid, A. A. (2022). Literature Review: Menumbuhkan Jiwa Enterpreneursip Religius Terhadap Mahasiswa. Economic, 13(02), 124–136. https://doi.org/10.59943/economic.v13i02.94

Zainal, Z., & Hasan. (2022). Analisis Teori Produksi Perspektif Ekonomi Islam dalam Buku Islamic Economics Theory and Practice Karya Muhammad Abdul Mannan. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(1), 231–243. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.916

Zaini, A., & Prasetiya, B. (2023). Peran Petani dalam Mengembangkan Eksistensi MI dan MTs Darush Sholihin Kabupaten Probolinggo. Edudeena, 7(1), 15–30. https://doi.org/10.30762/ed.v7i1.552

Zaky, M. (2023). Pandangan Ekonomi Islam pada Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Barat. Prestise Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis, 3(2). https://doi.org/10.15575/prestise.v3i2.33426