00835 - Agen Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Tantangan Kontemporer

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep agen ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam secara sistematis dan kritis. Agen ekonomi—yang mencakup rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah—dalam ekonomi Islam tidak dipahami sebagai pelaku netral nilai, melainkan sebagai entitas yang tunduk pada kerangka syariah dan etika Islam. Kajian ini menelusuri landasan normatif perilaku agen ekonomi Islam, meliputi orientasi maslahah dan falah, etika sebagai dimensi endogen, serta kerangka khilafah/istikhlaf. Selain itu, artikel ini membahas peran dan prinsip keputusan masing-masing agen utama—rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah—serta relasi antar agen dalam kerangka etika Islam. Kajian juga menyoroti perdebatan dan tantangan konseptual yang mengemuka dalam literatur, khususnya menyangkut konsep homo Islamicus yang kerap dikritik sebagai terlalu utopis, kesenjangan antara teori dan praktik, serta absennya perspektif gender dalam diskursus agen ekonomi Islam. Berdasarkan sintesis literatur, disimpulkan bahwa pengembangan teori agen ekonomi Islam perlu bergerak ke arah yang lebih realistis dan institusional, dengan memperkuat peran kebijakan publik berbasis nilai dan memperluas cakupan konseptualnya.

Kata kunci: agen ekonomi, ekonomi Islam, homo Islamicus, maslahah, falah, syariah

Abstract

This article systematically and critically examines the concept of economic agents within the Islamic economic framework. Economic agents—comprising households, firms, and government—are not understood in Islamic economics as value-neutral actors, but rather as entities subject to the framework of sharia and Islamic ethics. This study traces the normative foundations of Islamic economic agent behavior, including the orientation toward maslahah and falah, ethics as an endogenous dimension, and the framework of khilafah/istikhlaf. Furthermore, the article discusses the roles and decision-making principles of each primary agent—households, firms, and government—as well as the interrelationships among agents within the Islamic ethical framework. The study also highlights the conceptual debates and challenges emerging in the literature, particularly concerning the concept of homo Islamicus, which is frequently criticized as overly utopian, the gap between theory and practice, and the absence of gender perspectives in the discourse on Islamic economic agents. Based on a synthesis of the literature, it is concluded that the development of Islamic economic agent theory needs to move toward a more realistic and institutional direction, by strengthening the role of value-based public policy and broadening its conceptual scope.

Keywords: economic agents, Islamic economics, homo Islamicus, maslahah, falah, sharia

1. Pendahuluan

Agen ekonomi merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi, merujuk pada pelaku yang mengambil keputusan ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam ekonomi konvensional, agen ekonomi lazimnya dipahami melalui kerangka homo economicus—individu rasional yang memaksimalkan kepuasan atau keuntungan material secara mandiri dan terlepas dari pertimbangan moral. Ekonomi Islam, sebagai disiplin yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menawarkan pemahaman yang berbeda dan khas mengenai siapa agen ekonomi itu dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku.

Dalam kerangka ekonomi Islam, keputusan agen ekonomi tidak dipahami sebagai tindakan yang netral nilai. Seluruh aktivitas ekonomi ditempatkan dalam bingkai syariah (Al-Qur'an dan Sunnah) serta etika dan moralitas sebagai bagian integral dari perilaku ekonomi (Furqani & Echchabi, 2022; Ivani et al., 2023; Nz, 2014). Kerangka ini secara tegas menolak reduksi manusia sebagai semata economic man yang terpisah dari tuntunan moral, karena ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi terkait dengan pertanggungjawaban moral dan religius (Fauza, 2023; Furqani et al., 2020; Ivani et al., 2023).

Meskipun demikian, konsep agen ekonomi dalam ekonomi Islam tidak luput dari perdebatan. Salah satu konsep yang paling sering digunakan, yakni homo Islamicus, menghadapi berbagai kritik—mulai dari tuduhan utopianisme hingga ketidakmampuannya merepresentasikan realitas perilaku ekonomi aktual. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk: (1) menguraikan landasan normatif agen ekonomi dalam ekonomi Islam; (2) mengklasifikasi dan menganalisis peran tiga agen utama—rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah; (3) menelaah relasi antar agen dalam kerangka etika Islam; serta (4) mendiskusikan perdebatan dan tantangan konseptual yang relevan dalam literatur mutakhir.

2. Landasan Normatif: Tujuan dan Kriteria Keputusan Agen Ekonomi Islam

2.1 Orientasi Tujuan: Maslahah dan Falah (Dunia–Akhirat)

Ekonomi Islam kerap membedakan tujuan agen ekonomi dari ekonomi neoklasik melalui pergeseran orientasi dari maksimalisasi utilitas material menuju maksimalisasi maslahah (kemanfaatan/kesejahteraan yang lebih holistik) (Azizy, 2019; Isfandiar, 2015; Sholihin et al., 2023b). Rasionalitas Islam juga dipahami memiliki cakrawala yang lebih luas karena mempertimbangkan dimensi akhirat (misalnya pahala/hukuman), sehingga perilaku ekonomi tidak berhenti pada kepentingan duniawi (Adlan & Mawardi, 2018; Ngasifudin, 2018; Syamsuri et al., 2021). Konsep kesejahteraan yang dituju sering disebut falah (kebahagiaan/kemenangan di dunia dan akhirat), yang menjadi rujukan tujuan perilaku ekonomi Islam dalam beberapa karya (Nurindrasari et al., 2018; Siregar, 2020; Syamsuri et al., 2021).

2.2 Etika sebagai Dimensi Endogen Perilaku Agen

Sejumlah karya menegaskan bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, etika tidak diposisikan sebagai tambahan eksternal, melainkan menjadi bagian yang melekat (endogen) dalam perilaku individu dan berdampak pada ranah makro-sosial (institusi, organisasi, kebijakan) (Furqani, 2015; Furqani et al., 2020). Dengan demikian, hubungan individu–masyarakat–negara dipahami sebagai hubungan yang juga dibentuk oleh komitmen etis dan nilai Islam, bukan hanya agregasi kepentingan privat (Furqani, 2015; Furqani et al., 2020).

2.3 Khilafah/Istikhlaf: Manusia sebagai Pengelola Amanah

Agen ekonomi Islam sering dipahami dalam kerangka manusia sebagai khalifah (wakil/pengelola amanah Allah di bumi), sehingga aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk memakmurkan bumi dan menjaga keadilan (Fauza, 2023; Khawar, 2023; Nuruddin, 2010). Kerangka ini juga tampak dalam konstruksi keilmuan ekonomi Islam yang menekankan pilar-pilar worldview seperti tauhid dan khilafah dalam membentuk cara pandang dan pilihan ekonomi (Fauza, 2023; Nz, 2014).

3. Klasifikasi Agen Ekonomi: Rumah Tangga, Perusahaan, dan Pemerintah

Literatur ekonomi Islam membahas agen ekonomi pada beberapa level—individu/rumah tangga, organisasi/perusahaan, dan negara—seraya menekankan bahwa rasionalitas agen dalam ekonomi Islam tidak identik dengan rasionalitas neoklasik yang semata berbasis self-interest (Adlan & Mawardi, 2018; Furqani et al., 2020; Isfandiar, 2015). Berikut disajikan sintesis peran dan prinsip keputusan untuk tiga agen utama dalam tabel ringkasan, diikuti pembahasan terperinci masing-masing agen.

Tabel 1. Ringkasan Agen Ekonomi menurut Ekonomi Islam

Agen Ekonomi Peran Keputusan Orientasi/Tujuan Utama Batasan & Kriteria Keputusan

Rumah tangga (individu/konsumen) Konsumsi, tabungan, investasi, kerja Maslahah dan falah (dunia–akhirat), bukan utilitas material semata (Adlan & Mawardi, 2018; Isfandiar, 2015; Syamsuri et al., 2021) Kepatuhan syariah; pertimbangan sosial; larangan perilaku merusak seperti israf/tabdzir; pertimbangan akhirat (Adlan & Mawardi, 2018; Ngasifudin, 2018; Sadikin & Widiawati, 2022)

Perusahaan (produsen/organisasi bisnis) Produksi, penggunaan faktor produksi, harga, distribusi, tanggung jawab sosial Kemaslahatan sesuai maqasid syariah; menjaga hak stakeholder dan keberlanjutan ("Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam," 2024; Mais et al., 2017; Ulum, 2017) Aktivitas bisnis tunduk prinsip syariah; tidak eksploitasi; memasukkan dimensi spiritual dalam tata kelola/CSR ("Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam," 2024; Fauza, 2023; Mais et al., 2017)

Pemerintah (negara/agensi publik) Regulasi, pengawasan pasar, kebijakan distribusi, pembangunan Menjaga kesesuaian aktivitas ekonomi dengan syariah dan tujuan keadilan/kesejahteraan (Ishandawi et al., 2024; Mahyudi, 2015; Soenjoto, 2018) Peran negara penting untuk pengawasan dan alokasi sumber daya; kebijakan publik berbasis nilai syariah untuk membentuk perilaku agen (Hamzani & Khasanah, 2023; Ishandawi et al., 2024; Mahyudi, 2015)

3.1 Rumah Tangga (Individu/Konsumen) sebagai Agen Ekonomi Islam

3.1.1 Prinsip Rasionalitas Konsumsi: Maslahah bukan Sekadar Kepuasan

Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku rasional tidak direduksi menjadi maksimalisasi utilitas material; rumah tangga (konsumen) justru diarahkan untuk memaksimalkan maslahah (Isfandiar, 2015; Ngasifudin, 2018). Literatur menegaskan perbedaan mendasar bahwa rasionalitas homo Islamicus mencakup dimensi pengabdian kepada Allah, hubungan sosial, dan orientasi dunia–akhirat (Adlan & Mawardi, 2018; Ngasifudin, 2018).

3.1.2 Integrasi Kebutuhan Material dan Spiritual

Pemenuhan kebutuhan dalam Islam tidak terbatas pada kebutuhan duniawi, tetapi mencakup kebutuhan spiritual sehingga membentuk moralitas dan kemanfaatan sosial (Ivani et al., 2023; Sadikin & Widiawati, 2022). Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa kepuasan/kesejahteraan dalam Islam terkait dengan nilai keimanan yang memengaruhi perilaku konsumsi (Ivani et al., 2023; Sadikin & Widiawati, 2022).

3.1.3 Pembatasan Moral: Anti-Israf/Tabdzir dan Kepatuhan pada Ketentuan Halal/Haram

Prinsip rasionalitas Islam dalam beberapa rumusan mensyaratkan bahwa pilihan ekonomi tidak mengandung unsur haram dan tidak menimbulkan mudarat sosial, serta menghindari israf dan tabdzir (Adlan & Mawardi, 2018; Ngasifudin, 2018). Literatur konsumsi Islam juga menekankan orientasi pemenuhan kebutuhan dan keseimbangan, bukan pemuasan keinginan tanpa batas (Ngasifudin, 2018; Sadikin & Widiawati, 2022).

3.1.4 Nuansa dan Problem Realitas: Keterbatasan Manusia dan Konteks

Meskipun konsep homo Islamicus menekankan agen yang berperilaku sesuai nilai Islam, literatur juga mengakui keterbatasan kognitif dan pengaruh struktur pasar/lingkungan sehingga tindakan aktual bisa menyimpang dari ideal (Aviva et al., 2020; Sholihin et al., 2023b). Kritik terhadap homo Islamicus sebagai asumsi yang terlalu ideal dan sulit "berfungsi" dalam dunia nyata juga disampaikan dalam studi yang membandingkan homo economicus dan homo Islamicus (Azizy, 2019; Mahyudi, 2015).

3.2 Perusahaan (Produsen/Organisasi Bisnis) sebagai Agen Ekonomi Islam

3.2.1 Produksi Berlandaskan Maqasid Syariah dan Moralitas

Dalam analisis teori produksi perspektif Islam, produksi tidak boleh terlepas dari tuntunan moral; paradigma produksi Islam ditempatkan pada homo Islamicus yang mengimplementasikan tujuan syariah (maqasid syariah) ("Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam," 2024). Studi tersebut juga menilai bahwa produksi konvensional sering bertumpu pada homo economicus yang "terlepas dari tuntunan moral," sedangkan produksi Islam menuntut integrasi moral, termasuk keberlanjutan ("Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam," 2024).

3.2.2 Tanggung Jawab terhadap Pemangku Kepentingan dan Keberlanjutan

Literatur produksi Islam menekankan bahwa produsen homo Islamicus menggunakan faktor produksi untuk kepentingan pribadi tanpa mengabaikan kepentingan pihak lain (stakeholder) dan keberlanjutan ("Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam," 2024). Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan, kajian CSR berbasis nilai Islam menekankan perlunya memasukkan landasan Al-Qur'an dan Sunnah (dimensi spiritual) agar tidak terjadi dikotomi material–spiritual dalam praktik perusahaan syariah (Mais, 2017; Mais et al., 2017).

3.2.3 Etika Bisnis: Keadilan, Amanah, dan Larangan Eksploitasi

Kerangka sistem ekonomi Islam yang mengusung visi homo Islamicus memandang manusia sebagai khalifah yang mengelola bumi dengan baik dan mengejar keseimbangan individu–masyarakat–negara, berbeda dari visi kapitalisme yang mengejar keuntungan maksimal (Faizal, 2021; Fauza, 2023). Perspektif ini menguatkan bahwa perilaku perusahaan idealnya tidak semata profit maksimal, tetapi dikaitkan dengan keadilan dan tanggung jawab sosial (Faizal, 2021; Ulum, 2017).

3.2.4 Dimensi Sosial: Persaudaraan (Ukhuwwah/Brotherhood) dan Distribusi

Dalam pembahasan pilar ekonomi Islam, persaudaraan dipahami relevan sebagai "terapi" bagi atmosfer bisnis yang rentan ancaman homo economicus dan mendorong orientasi pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme distribusi (termasuk zakat, sedekah, infak) (Ulum, 2017). Dengan demikian, perusahaan sebagai agen ekonomi Islam diposisikan bukan hanya sebagai entitas produksi, tetapi juga bagian dari tatanan sosial yang dituntut berkontribusi pada keadilan distributif (Amalia, 2011; Ulum, 2017).

3.3 Pemerintah (Negara dan Agensi Publik) sebagai Agen Ekonomi Islam

3.3.1 Peran Negara dalam Pengawasan Kesesuaian Syariah

Literatur pemikiran ekonomi Islam kontemporer menekankan pentingnya peran negara untuk mengawasi dan mengatur kegiatan ekonomi agar sesuai prinsip syariah (Hamzani & Khasanah, 2023; Ishandawi et al., 2024). Dalam kajian kebijakan pembangunan, Islam dipandang memiliki strategi yang saling terkait termasuk "peran negara," dan pemerintah diposisikan bertanggung jawab dalam pemenuhan tujuan syariah (Siregar, 2020; Soenjoto, 2018).

3.3.2 Kebijakan Publik Berbasis Nilai untuk Membentuk Perilaku Agen

Mahyudi menekankan adanya kesenjangan besar antara konstruksi teoretis ekonomi Islam dan aktivitas nyata, serta menyatakan bahwa homo economicus "mengalahkan" homo Islamicus dalam praktik; karena itu, ia mengusulkan perlunya kebijakan publik berbasis nilai syariah (values infusion policy) agar operasi individu, perusahaan, dan agensi negara lebih mencerminkan perilaku yang diharapkan (Furqani & Echchabi, 2022; Mahyudi, 2015). Hal ini memperlihatkan bahwa dalam ekonomi Islam, pemerintah bukan sekadar "pengamat" pasar, melainkan agen yang berperan membangun ekosistem nilai untuk mencapai tujuan moral-ekonomi (Furqani et al., 2020; Mahyudi, 2015).

3.3.3 Orientasi Keadilan Distributif dan Pengurangan Kesenjangan

Kajian transformasi nilai ekonomi Islam dalam kebijakan redistribusi menyoroti pentingnya instrumen ekonomi Islam (misalnya bebas riba dan zakat sebagai alat utama redistribusi) dalam merespons masalah ketidakadilan distributif (Amalia, 2011). Dalam kajian regulasi lembaga keuangan syariah (contoh: pegadaian syariah), ditekankan bahwa kepatuhan formal-hukum saja tidak cukup bila etika dan tauhid diabaikan, karena tujuan sosial (mengurangi kesenjangan) adalah bagian penting dari desain syariah (Amalia, 2011; Izmuddin, 2016).

4. Hubungan Antar Agen: Individu–Masyarakat–Negara dalam Kerangka Etika Islam

Sebagian literatur menegaskan bahwa ekonomi Islam perlu dipahami melalui relasi individu, masyarakat, dan negara yang saling membentuk (bukan atomistik), karena komitmen etis individu berimplikasi pada organisasi dan institusi (Furqani, 2015; Furqani et al., 2020). Dengan kata lain, keputusan rumah tangga dan perusahaan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi dan sekaligus memengaruhi tatanan sosial dan kebijakan negara (Furqani et al., 2020; Mahyudi, 2015). Kerangka ini konsisten dengan gagasan khilafah sebagai model agensi manusia dan penekanan bahwa diskursus agen ekonomi Islam semestinya tidak berhenti pada "ideal man" semata, melainkan operasionalisasi agensi dalam realitas ekonomi (Khawar, 2023; Mahyudi, 2015).

5. Perdebatan dan Tantangan Konseptual: Apakah Homo Islamicus Memadai?

5.1 Kritik "Utopis/Tidak Realistis"

Studi kritis menyatakan homo Islamicus sering gagal karena "mustahil" hidup sepenuhnya sesuai ideal dan karenanya terlalu simplistis/tidak realistis sebagai agen ekonomi tunggal (Azizy, 2019). Kritik lain menyatakan bahwa perkembangan ekonomi Islam tidak semestinya bergantung pada asumsi ketaatan dan kesalehan pelaku, serta homo Islamicus tidak perlu diposisikan sebagai konsep final dan absolut yang menutup konsep lain (Sholihin et al., 2023b, 2023a).

5.2 Kesenjangan Teori–Praktik dan Dominasi Homo Economicus

Literatur kebijakan publik menegaskan "fakta" bahwa homo economicus sering lebih dominan dalam praktik meski homo Islamicus dipresupoisikan sebagai pilar ekonomi Islam, sehingga dibutuhkan perangkat kebijakan untuk aktualisasi nilai (Bayuni & Srisusilawati, 2022; Mahyudi, 2015). Kajian mengenai preferensi nasabah perbankan juga menunjukkan adanya perilaku pragmatis yang dipengaruhi motif ekonomi dan keterbatasan kognitif, yang dapat melemahkan motif religius dalam pilihan lembaga keuangan (Aviva et al., 2020; Sholihin et al., 2023b).

5.3 Dimensi Gender dan Kritik Patriarkal

Analisis agensi ekonomi dalam filsafat ekonomi Islam juga mengkritik bahwa diskursus homo Islamicus sering absen membicarakan perempuan sebagai agen ekonomi dan mengusulkan perlunya memasukkan gender sebagai kategori analisis, melalui pembacaan non-patriarkal konsep khilafah dan operasionalisasi taqwa sebagai kebajikan kunci (Khawar, 2023). Hal ini memperluas pemahaman bahwa agen ekonomi Islam tidak cukup hanya "menempelkan" label Islam pada model agen, tetapi perlu memperbaiki cakupan konseptualnya (Furqani & Echchabi, 2022; Khawar, 2023).

6. Simpulan

Berdasarkan sintesis literatur, agen ekonomi menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai pelaku keputusan ekonomi (rumah tangga, perusahaan, pemerintah) yang tindakannya idealnya tunduk pada syariah dan etika Islam, dengan orientasi mewujudkan maslahah dan falah (kebahagiaan dunia–akhirat), serta mempertimbangkan dimensi sosial dan pertanggungjawaban moral (Adlan & Mawardi, 2018; Isfandiar, 2015; Syamsuri et al., 2021). Namun, literatur kontemporer juga menegaskan adanya tantangan konseptual dan empiris—utopianisme, kesenjangan teori–praktik, keterbatasan manusia, isu gender—yang menuntut pengembangan teori agen ekonomi Islam secara lebih realistis dan institusional melalui kebijakan publik dan penguatan etika (Khawar, 2023; Mahyudi, 2015; Sholihin et al., 2023b).

Daftar Pustaka

Abbas, M. H. I. (2020). A rational irrationality: Reviewing the concept of rationality in conventional economics and Islamic economics. Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 12(1), 77. https://doi.org/10.24235/amwal.v1i1.6202

Adlan, M., & Mawardi, I. (2018). Analisis pengaruh utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal terhadap nilai perusahaan emiten saham syariah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 4(2), 103. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i2.10035

Amalia, E. (2011). Transformasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif bagi penguatan usaha kecil mikro di Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497

Analisis teori produksi dalam perspektif Islam. (2024). Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.15216

Aviva, I. Y., Ardiansyah, M., & Hanafi, S. M. (2020). Economic pragmatism of Yogyakarta Muslim community in selecting banking institutions. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 14(2), 201–220. https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i2.201-220

Azizy, S. H. (2019). The ends of Islamic economics from the perspective of homo economicus and homo Islamicus: A critical study. Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i1.1436

Bayuni, E. M., & Srisusilawati, P. (2022). Human perspectives as homo Islamicus and homo economicus towards money. 676. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.043

Faizal, B. T. W. (2021). Hukum bisnis perspektif Islam dan kapitalis (tinjauan teoritis atas aktivitas bisnis di Indonesia). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(2), 143–162. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5218

Fauza, M. (2023). Implementasi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi. Mumtaz Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2), 85–91. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i2.602

Furqani, H. (2015). Individual and society in an Islamic ethical framework. Humanomics, 31(1), 74–87. https://doi.org/10.1108/h-04-2014-0037

Furqani, H., & Echchabi, A. (2022). Who is homo Islamicus? A Qur'ānic perspective on the economic agent in Islamic economics. Isra International Journal of Islamic Finance, 14(2), 206–220. https://doi.org/10.1108/ijif-05-2021-0102

Furqani, H., Adnan, G., & Mulyany, R. (2020). Ethics in Islamic economics: Microfoundations for an ethical endogeneity. International Journal of Ethics and Systems, 36(3), 449–463. https://doi.org/10.1108/ijoes-03-2020-0032

Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Sayyid Mahmud Taleghani's economic thinking contribution to the development of the contemporary Islamic economy. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 8(2), 239–256. https://doi.org/10.36908/isbank.v8i2.696

Isfandiar, A. A. (2015). Melacak teori rasionalitas ekonomi berbasis Islamic ethics. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(2), 23. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.23-41

Ishandawi, Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(8). https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.3963

Ivani, I., Murasih, S., Septiana, R., & Refilina, Y. (2023). Analysis of homo economicus behavior according to Islamic views. Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2), 1357–1363. https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.1302

Izmuddin, I. (2016). Menata regulasi pegadaian syariah (upaya menerapkan al-maqasid dan meminimalkan kesenjangan sosial). Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies, 2(2), 165. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.187

Khawar, M. (2023). Economic agency of women in Islamic economic philosophy: Going beyond economic man and Islamic man. International Journal of Social Economics, 51(3), 364–376. https://doi.org/10.1108/ijse-05-2023-0366

Mahyudi, M. (2015). Reviving the Islamic economic system through shariah-based public policy. Humanomics, 31(4), 415–429. https://doi.org/10.1108/h-06-2015-0037

Mais, R. G. (2017). Corporate social responsibility: Actualization of value of jaudatul adaa (well ending) in Islamic banking. The International Journal of Accounting and Business Society, 25(2), 17–30. https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2017.25.2.03

Mais, R. G., Ganis, E., Rahman, A. F., & Mulawarman, A. D. (2017). Tanggung jawab sosial perusahaan: Aktualisasi ajaran jaudatul ada (penyelesaian yang baik) dalam bisnis (studi kasus BSM). Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), 1003–1012. https://doi.org/10.22219/jrak.v7i1.14

Ngasifudin, M. (2018). Rasionalitas dalam ekonomi Islam. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 7(2), 111. https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).111-119

Nurindrasari, D., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2018). Konsep pengukuran kinerja berbasis kesejahteraan Islam. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(3). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9024

Nuruddin, A. (2010). SDM berbasis syariah. Tsaqafah, 6(1), 27. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i1.137

Nz, Y. D. S. (2014). Membangun konstruksi keilmuan ekonomi Islam. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 175. https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.175-189

Sadikin, A., & Widiawati, W. (2022). Perilaku konsumen di tengah pandemi COVID-19. Cemerlang Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, 2(3), 275–289. https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i3.330

Sholihin, M., Sugiyanto, C., & Susamto, A. A. (2023a). A systematic review on homo Islamicus: Classification and critique. Islamic Economic Studies, 30(2), 121–142. https://doi.org/10.1108/ies-11-2022-0043

Sholihin, M., Sugiyanto, C., & Susamto, A. A. (2023b). Rethinking the essentiality of homo Islamicus: Exploring the fundamental critiques. Journal of Islamic Thought and Civilization, 13(2), 210–230. https://doi.org/10.32350/jitc.132.14

Siregar, M. R. (2020). Sustainable development dalam pembangunan Islam. Hukum Islam, 20(1), 81. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8068

Soenjoto, A. R. (2018). Strategi kebijakan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam (studi kritis terhadap pemikiran ekonomi neo klasik). Islamic Economics Journal, 4(1), 1. https://doi.org/10.21111/iej.v4i1.2896

Syamsuri, S., Mafaza, S. A., & Kamaluddin, I. (2021). Strategi dalam menciptakan falah dengan pendekatan rasionalitas ekonomi Ibnu Thufail: Telaah kitab Hayy bin Yaqzan. Malia (Terakreditasi), 12(2), 209–224. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2624

Ulum, F. (2017). Brotherhood dalam dimensi sistem ekonomi Islam. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 11(2), 499. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.499-521