00816 - Peran Ekonomi Islam Pada Sustainable Development Goals 1: Tanpa Kemiskinan

Abstract

Sustainable Development Goals (SDGs) is a global development agenda agreed upon by 193 United Nations member states as a guide for development policies until 2030. The first goal of the SDGs (SDG 1) explicitly sets the agenda of "Ending Poverty in All Its Forms Everywhere" as an important foundation for policies and development programs in various countries. Islamic economics, as an economic system based on Islamic sharia principles, offers a holistic and sustainable solution to poverty alleviation. This article aims to comprehensively examine the role of Islamic economics in supporting the achievement of SDGs 1, by analyzing various instruments and mechanisms available in the Islamic economic ecosystem, ranging from zakat, waqf, Islamic microfinance institutions, Islamic banking, green sukuk, to sharia-based entrepreneurship. Through a literature review method, this study finds that Islamic economic instruments, particularly zakat, infaq, shadaqah, and waqf (ZISWAF), have direct relevance to poverty alleviation as the core objective of SDGs 1. The synergy between Islamic economic principles and the SDGs framework requires strengthened Islamic financial literacy, regulatory improvement, product innovation, and collaboration among all stakeholders to optimize the contribution of Islamic economics to a world without poverty.

Keywords: Islamic Economics, SDGs 1, No Poverty, Zakat, Waqf, Islamic Microfinance

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2030. Tujuan pertama SDGs (SDG 1) secara eksplisit menetapkan agenda "Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuknya di Mana Saja" sebagai landasan penting bagi kebijakan dan program pembangunan di berbagai negara. Ekonomi Islam, sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, menawarkan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian SDGs 1, dengan menelaah berbagai instrumen dan mekanisme yang tersedia dalam ekosistem ekonomi Islam, mulai dari zakat, wakaf, lembaga keuangan mikro syariah, perbankan syariah, sukuk hijau, hingga kewirausahaan berbasis syariah. Melalui metode kajian literatur, studi ini menemukan bahwa instrumen ekonomi Islam, khususnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), memiliki relevansi langsung terhadap pengentasan kemiskinan sebagai inti dari SDGs 1. Sinergi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kerangka SDGs memerlukan penguatan literasi keuangan syariah, perbaikan regulasi, inovasi produk, serta kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan guna mengoptimalkan kontribusi ekonomi Islam menuju dunia tanpa kemiskinan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, SDGs 1, Tanpa Kemiskinan, Zakat, Wakaf, Keuangan Mikro Syariah

1. Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2030 (Latifah, 2022). SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan serta 169 target yang dikategorikan ke dalam empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum (Firmanie, 2023). Tujuan pertama SDGs, yang dikenal sebagai SDG 1, secara eksplisit menetapkan agenda "Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuknya di Mana Saja" sebagai landasan penting bagi kebijakan dan program pembangunan di berbagai negara (Rispan & Kamilah, 2025). Kemiskinan bukan sekadar persoalan kekurangan materi, melainkan juga berdampak negatif pada berbagai aspek sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan stabilitas politik (Rispan & Kamilah, 2025).

Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Allisiya, 2023). Ekonomi Islam tidak memposisikan aspek individual dan material sebagai tujuan utamanya, melainkan memposisikan kegiatan ekonomi sebagai aktivitas untuk pencapaian kesuksesan dan kesejahteraan bersama (falah) (Bahitsul et al., 2021). Relevansi antara ekonomi Islam dan SDGs 1 sangat kuat, mengingat bahwa instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan berbagai produk keuangan syariah secara inheren diarahkan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Latifah, 2022). Pada tahun 2015, sebanyak 193 negara mengadopsi SDGs sebagai panduan arah kebijakan pembangunan, dan sejak saat itu berbagai diskusi internasional telah membahas peran keuangan syariah dalam mendukung pencapaian SDGs (Trimulato & Nuringsih, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian SDGs 1, dengan menelaah berbagai instrumen dan mekanisme yang tersedia dalam ekosistem ekonomi Islam, mulai dari zakat, wakaf, lembaga keuangan mikro syariah, perbankan syariah, sukuk hijau, hingga kewirausahaan berbasis syariah.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan laporan resmi yang berkaitan dengan ekonomi Islam, instrumen keuangan syariah, serta Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan. Penelusuran literatur dilakukan terhadap publikasi-publikasi yang relevan dan telah melalui proses penelaahan sejawat (peer-reviewed). Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan instrumen dan mekanisme ekonomi Islam yang memiliki keterkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan dalam kerangka SDGs 1.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Landasan Konseptual: Ekonomi Islam dan Pengentasan Kemiskinan

3.1.1 Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Konteks Kemiskinan

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam seluruh aktivitas ekonomi (Sugiyanti et al., 2024). Sistem ini menekankan prinsip keadilan, kebebasan, transparansi, dan keterlibatan sosial yang dapat memengaruhi ekonomi suatu negara (Saragih & Ibrahim, 2023). Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang harus diatasi secara serius, karena Islam tidak menganjurkan umatnya untuk mengalami kemiskinan yang dapat mendekatkan mereka pada kekufuran (Sakinah et al., 2023). Oleh karena itu, Islam menekankan pada upaya-upaya yang cermat dalam semua aspek kehidupan untuk mencegah jatuh ke dalam kemiskinan (Sakinah et al., 2023).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan dengan pengentasan kemiskinan mencakup: pertama, larangan riba yang mendorong keadilan sosial dan ekonomi; kedua, kewajiban zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan; ketiga, konsep ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi dasar lembaga keuangan mikro syariah; dan keempat, instrumen wakaf yang menyediakan aset produktif bagi masyarakat (Hidayat, 2020). Nilai-nilai instrumental ekonomi Islam terdiri dari zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara (Hidayat, 2020). Keseluruhan nilai ini membentuk fondasi yang kuat bagi upaya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan SDGs 1.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ekonomi Islam menawarkan paradigma yang unik karena menggabungkan dimensi spiritual dengan dimensi material. Pembangunan ekonomi Islam yang sesungguhnya adalah pembangunan yang meletakkan keridaan Allah Swt. sebagai tujuan akhirnya, dengan memenuhi syarat ikhlas, mematuhi syariat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Latifah, 2022). Paradigma ini secara langsung mendukung SDGs 1 karena menempatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi agregat.

3.1.2 Relevansi Maqashid Syariah dengan SDGs 1

Maqashid Syariah, yang merupakan tujuan-tujuan tertinggi dari syariah Islam, memiliki kesesuaian yang sangat kuat dengan tujuan-tujuan SDGs, khususnya SDGs 1. Maqashid Syariah mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Mustaqim, 2023). Perlindungan terhadap jiwa dan harta secara langsung berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan mengancam keberlangsungan hidup manusia dan menghambat pemenuhan kebutuhan dasar.

United Nations Development Program (UNDP) Indonesia sendiri telah mengakui keterkaitan antara Maqashid Syariah dan SDGs, sebagaimana tercermin dalam Roundtable Discussion bertema "Leveraging Innovative Financing for Development: Islamic Banking & Finance for SDGs" yang diselenggarakan pada 25 September 2018, di mana disampaikan bahwa Maqashid Syariah memiliki tujuan yang sama dengan SDGs yang dituju oleh UNDP (Trimulato & Nuringsih, 2019). Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, melainkan merupakan kerangka kerja yang secara inheren mendukung agenda pembangunan global.

3.2 Zakat sebagai Instrumen Utama Pengentasan Kemiskinan

3.2.1 Potensi dan Peran Strategis Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam ekonomi Islam yang memiliki relevansi langsung dengan SDGs 1. Zakat sebagai filantropi Islam yang juga memiliki manfaat sebagai pendistribusian pendapatan dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan, dan zakat memiliki kontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs yang pertama, yakni tanpa kemiskinan (Muharromah & Mustofa, 2021). Zakat dapat memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan global, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta ketimpangan pendapatan (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Kontribusi zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada lima tujuan, yaitu Goal 1 (Menghapus Kemiskinan), Goal 2 (Mengakhiri Kelaparan), Goal 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), Goal 4 (Pendidikan Bermutu), dan Goal 5 (Air Bersih dan Sanitasi) (Aldiano et al., 2021). Bahkan ada pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat (Aldiano et al., 2021). Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Mahmudi & Absor, 2023).

Secara teoritis, zakat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Zakat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan para penerima manfaat, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli, konsumsi, dan investasi di masyarakat (Syadali, 2023). Dengan adanya sinergi yang kuat, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan, memerangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Syadali, 2023).

3.2.2 Implementasi Zakat oleh BAZNAS dalam Mendukung SDGs 1

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat nasional telah mengimplementasikan berbagai program yang secara langsung mendukung SDGs 1. Kontribusi zakat terhadap implementasi SDGs telah dilakukan oleh BAZNAS dalam bentuk program kemandirian, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan kepedulian sosial (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Program-program ini mencakup pengentasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan yang berkualitas, dan air bersih dan sanitasi yang relevan dengan Program SDGs (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Penelitian pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa meskipun bantuan yang diberikan kepada mustahik belum sepenuhnya mampu mengurangi angka kemiskinan secara drastis, namun dapat memberikan manfaat yang cukup baik dan mengurangi beban kehidupan mustahik (Aldiano et al., 2021). Penyaluran zakat produktif diberikan kepada mustahik fakir miskin yang memiliki usaha, namun lemah dalam hal permodalan untuk usaha mereka (Aldiano et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal produktif yang dapat memberdayakan penerima manfaat secara ekonomi.

Penelitian pada BAZNAS Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa dalam rangka merealisasikan agenda SDGs dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dana zakat disalurkan dengan fokus pada tiga bidang, yaitu pendidikan, bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, dan ekonomi kreatif serta UMKM (Mahmudi & Absor, 2023). Strategi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan SDGs 1.

Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat menjadi kunci dalam pencapaian SDGs. Irisan antara program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya (Amymie, 2019). Zakat merupakan salah satu instrumen ampuh untuk memberikan solusi pembangunan dan pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana (Amymie et al., 2017).

3.2.3 Zakat Produktif sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Pendayagunaan zakat produktif merupakan pendekatan yang lebih strategis dalam mendukung SDGs 1 dibandingkan dengan zakat konsumtif semata. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif) (Aldiano et al., 2021). Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat (Aldiano et al., 2021).

Implementasi Maqashid Syariah pada zakat produktif di BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompet Dhuafa menunjukkan bahwa pemberian zakat produktif dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usaha mereka dapat berjalan lancar (Lutfi, 2023). Berdasarkan hasil analisis, poin SDGs nomor 1, 3, dan 2 menjadi kelompok prioritas zakat terhadap SDGs, yang menunjukkan bahwa zakat secara inheren berorientasi pada pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama (Lutfi, 2023).

Kerja-kerja zakat merupakan kontribusi yang sifatnya komplementer (pelengkap) dari tanggung jawab dan tugas pemerintah itu sendiri, dan keluasan peran zakat ini memberi peluang bagi organisasi pengelola zakat untuk bisa mendukung tercapainya SDGs (Lutfi, 2023). Hal ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar instrumen keagamaan, melainkan juga merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.3 Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan

3.3.1 Peran Wakaf dalam Mendukung SDGs 1

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang unik karena mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan), serta persaudaraan (ukhuwwah). Ciri utama wakaf yang sangat membedakannya dengan ibadah lain adalah ketika wakaf ditunaikan, terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Karakteristik keberlanjutan ini menjadikan wakaf sebagai instrumen yang sangat relevan dengan SDGs 1.

Wakaf juga memberikan kontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mendukung tujuan SDGs untuk masyarakat tanpa kemiskinan, menyediakan pekerjaan yang layak, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Agil et al., 2023). Perkembangan wakaf produktif memiliki dampak positif dalam konteks sosio-ekonomi, karena dengan memanfaatkan aset-aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif, masyarakat dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Agil et al., 2023). Wakaf produktif dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat daya saing ekonomi lokal (Agil et al., 2023).

Sejalan dengan kerangka kerja SDGs, di antara negara-negara mayoritas Muslim, wakaf merupakan skema baru dalam pembangunan dengan pendekatan maqasid al-syariah (Abdullah, 2020). Harapan besar dari pengelolaan wakaf produktif adalah dapat berkontribusi secara ekonomi pada lembaga pendidikan dengan cakupan yang lebih luas, seperti dalam bentuk pendanaan operasional lembaga, penyediaan beasiswa, dan kesejahteraan masyarakat (Abdullah, 2020).

3.3.2 Wakaf Digital dan Inovasi Pengelolaan

Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf membuka peluang baru untuk meningkatkan kontribusi wakaf terhadap SDGs 1. Lembaga wakaf dapat memainkan peran perantara dalam mengaktualisasikan target bersama dalam SDGs (Maisyarah & Hadi, 2024). Para pemangku kepentingan dalam bidang wakaf dapat mengimplementasikan model crowdfunding platform sebagai strategi untuk meningkatkan penghimpunan wakaf, menetapkan konten digital sebagai salah satu objek wakaf, dan menggunakan teknologi blockchain dalam pengelolaan data wakaf (Maisyarah & Hadi, 2024).

Sebagai sumber keuangan sosial dalam Islam, wakaf memiliki potensi besar untuk dapat berkontribusi secara positif pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat (Maisyarah & Hadi, 2024). Wakaf mempunyai konsep yang melibatkan keperpindahan aset untuk kepentingan umum dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan pendidikan, dan memperkuat dasar ekonomi masyarakat (Maisyarah & Hadi, 2024). Inovasi digital dalam pengelolaan wakaf ini secara langsung mendukung SDGs 1 dengan memperluas jangkauan manfaat wakaf kepada masyarakat miskin.

Wakaf juga memiliki potensi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia melalui distribusi wakaf menggunakan skema Conditional Cash Transfers (CCTs), dengan menargetkan peserta yang berasal dari keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan balita (Mirzal & Putra, 2021). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana wakaf dapat diintegrasikan dengan program-program pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif.

3.4 Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Inklusi Keuangan

3.4.1 Peran LKMS dalam Mendukung SDGs 1

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung SDGs 1 melalui penyediaan akses keuangan bagi masyarakat miskin yang selama ini tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan mikro Islam telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan pertumbuhan ekonomi (Sakinah et al., 2023). Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro menjadi solusi dalam pembiayaan sektor ekonomi di pedesaan karena mempunyai peran strategis sebagai penghubung dalam aktivitas perekonomian masyarakat (Sakinah et al., 2023).

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, dan tujuan SDGs memiliki kesesuaian dengan tujuan dari lembaga keuangan mikro syariah (Apriani et al., 2024). Keberadaan lembaga keuangan syariah memiliki peran yang penting dalam mendukung program pencapaian pemerintah daerah terkait peningkatan pendapatan, dan kegiatan ekonomi dapat terwujud dengan adanya kesejahteraan (Apriani et al., 2024). Integrasi keuangan syariah dengan pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan keadilan sosial, mempromosikan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup (Apriani et al., 2024).

Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMI) hadir sebagai solusi dengan konsep dasar pembiayaannya adalah tolong-menolong dan tanpa bunga, sehingga banyak menaruh perhatian masyarakat miskin untuk menyelesaikan hambatan pembiayaan yang sering dihadapi (Syamsuri et al., 2022). Berbeda dengan keuangan mikro konvensional yang sering membebani masyarakat miskin dengan suku bunga tinggi, LKMS menawarkan pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan (Syamsuri et al., 2022).

3.4.2 BMT sebagai Ujung Tombak Pengentasan Kemiskinan

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. BMT tidak hanya menyediakan pembiayaan syariah tetapi juga menjalankan program sosial berbasis zakat dan wakaf, yang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sekaligus menciptakan solidaritas komunitas (Rispan & Kamilah, 2025). Kontribusi LKMI terhadap SDGs 1 terwujud melalui berbagai program yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi (Rispan & Kamilah, 2025).

Penelitian pada BMT Mandiri Abadi Syariah di Kota Medan menunjukkan bahwa BMT telah menjalankan perannya secara efektif dalam pengembangan program pengentasan kemiskinan, mencakup inisiatif pemberian makanan pokok gratis, alokasi uang tunai bagi masyarakat miskin, pemberian kompensasi bagi masyarakat miskin, pembangunan rumah bagi masyarakat miskin, serta program rehabilitasi rumah (Rispan & Kamilah, 2025). Selain itu, BMT juga menyediakan beasiswa pendidikan, penguatan ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, dan inisiatif manfaat sosial lainnya (Rispan & Kamilah, 2025).

BMT merupakan lembaga mikro berbasis syariah yang dalam sisi tamwil serta filantropi Islam dari sisi mal memiliki peran penting sebagai pembinaan agama bagi nasabah dan mustahiq ziswaf (Khanifa, 2018). Relevansi antara tujuan ZISWAF dan SDGs terhadap ketercapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara garis besar berfokus pada enam isu, di antaranya: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, dan kebersihan lingkungan (Khanifa, 2018).

3.4.3 LKMI dan Ketahanan Pangan Pedesaan

Salah satu dimensi penting dari SDGs 1 adalah ketahanan pangan, yang secara langsung berkaitan dengan kemiskinan. LKMI memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan pangan pada masyarakat pedesaan, yaitu melalui pengembangan ekonomi, adopsi teknologi baru, mekanisme pertanian yang lebih baik, peningkatan produktivitas, peningkatan standar hidup petani, dan pemberantasan kemiskinan (Syamsuri et al., 2022). Pembiayaan Keuangan Mikro Islam di Pakistan telah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi, adopsi teknologi baru, pertanian mekanisasi, peningkatan produktivitas, peningkatan standar hidup petani, dan pemberantasan kemiskinan (Syamsuri et al., 2022).

Dalam menguatkan ketahanan pangan pedesaan melalui implementasi Keuangan Mikro Islam, hal ini telah sesuai dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam menyelesaikan kemiskinan (Syamsuri et al., 2022). Ketahanan pangan mencapai nol kelaparan juga sebagai forum menuju pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Syamsuri et al., 2022). Dengan demikian, LKMI tidak hanya berkontribusi pada SDGs 1 (tanpa kemiskinan), tetapi juga pada SDGs 2 (tanpa kelaparan) yang merupakan tujuan yang saling terkait.

3.5 Perbankan Syariah dan Kontribusinya terhadap SDGs 1

3.5.1 Peran Perbankan Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam ekosistem ekonomi Islam yang berkontribusi signifikan terhadap SDGs 1. Perbankan syariah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meskipun ukuran bank syariah relatif masih kecil dibandingkan dengan total sektor keuangan yang ada, perbankan syariah memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan perekonomian untuk jangka panjang (Setiawan, 2020). Kajian menunjukkan bahwa sumbangan perbankan syariah terhadap stabilisasi kondisi pasar keuangan dan perekonomian lebih besar daripada sumbangan yang diberikan oleh perbankan konvensional (Setiawan, 2020).

Bank syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang berbasis pada syariah Islam, menyediakan platform yang unik untuk pengumpulan dan distribusi zakat dan infak (Pahala, 2023). Bank-bank ini tidak hanya bertindak sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai mediator antara para donatur dan penerima manfaat, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah (Pahala, 2023). Pengelolaan dana sosial oleh bank syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, karena dana zakat dan infak dapat digunakan untuk mendanai berbagai program, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan (Pahala, 2023).

Sebagai bagian dari upaya global untuk mencapai SDGs, zakat dan infak diakui sebagai sumber dana potensial yang dapat membantu negara-negara mencapai target pembangunan mereka (Pahala, 2023). Dalam konteks regional, khususnya di Asia Tenggara, Indonesia dapat menjadi model dalam pengelolaan zakat dan infak yang efektif melalui bank syariah (Pahala, 2023).

3.5.2 Pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh bank syariah merupakan salah satu mekanisme penting dalam mendukung SDGs 1. Pembiayaan bank syariah pada UMKM memberikan kontribusi penting bagi pengembangan UMKM dan perkembangan industri perbankan syariah (Setiawan, 2021). Pembiayaan UMKM bank syariah memberikan kontribusi bagi internal bank dan pelaku UMKM, juga memberikan peran pada perkembangan perekonomian secara makro (Setiawan, 2021).

Peran penting UMKM dalam perekonomian nasional mencerminkan peran penting UMKM dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia (Nasrulloh, 2022). UMKM dapat menjadi garda paling depan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial, dan lingkungan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Nasrulloh, 2022).

3.6 Instrumen Keuangan Syariah Lainnya dalam Mendukung SDGs 1

3.6.1 Sukuk Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Green Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah inovatif yang menggabungkan prinsip syariah dengan proyek-proyek hijau untuk membiayai upaya mitigasi perubahan iklim, adaptasi iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati (Hiljannah et al., 2023). Sukuk hijau juga memiliki peran penting dalam mewujudkan inklusivitas keuangan dan tanggung jawab sosial, serta membantu negara-negara Islam, khususnya, dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan (Hiljannah et al., 2023). Pemerintah Indonesia telah mendukung pengembangan Green Sukuk sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan (Hiljannah et al., 2023).

Meskipun fokus utama Green Sukuk adalah pada aspek lingkungan, kontribusinya terhadap SDGs 1 bersifat tidak langsung namun signifikan. Pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Green Sukuk dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar (Mareta et al., 2024). Sektor keuangan Islam sekarang terdiri dari sukuk, dan sukuk memiliki kemampuan untuk mentransfer arus kas keuangan ke luar batas negara karena mereka terlibat dalam perdagangan di pasar internasional (Mareta et al., 2024).

3.6.2 Akad Mudharabah dan Pemberdayaan Ekonomi

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang dapat berkontribusi signifikan terhadap SDGs 1 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Investasi mudharabah dapat menjadi salah satu alternatif instrumen investasi syariah bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran berinvestasi serta mendukung peningkatan sektor riil sehingga berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan perealisasian SDGs dalam aspek peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, serta pendistribusian keuntungan (Firmanie, 2023).

Investasi melalui akad mudharabah yang didasari oleh kerja sama dan kemitraan menjadi solusi yang tepat bagi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Firmanie, 2023). Hal ini tercermin dari besarnya potensi usaha masyarakat, yaitu UMKM sebagai penopang perekonomian nasional, yang dapat diberdayakan melalui pembiayaan mudharabah (Firmanie, 2023).

3.6.3 Instrumen Keuangan Syariah sebagai Katalisator Pembangunan

Instrumen keuangan syariah secara keseluruhan memainkan peran vital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial (Haerunnisa et al., 2023). Prinsip-prinsip syariah membimbing perilaku instrumen ini, menjadikannya alat yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Haerunnisa et al., 2023). Zakat dan infak, sebagai bagian dari instrumen keuangan syariah, memberikan kontribusi langsung pada tanggung jawab sosial dengan mengalokasikan sebagian kekayaan untuk membantu fakir miskin dan mendukung kepentingan umum (Haerunnisa et al., 2023).

Instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar untuk membentuk pola investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Haerunnisa et al., 2023). Dengan demikian, instrumen keuangan syariah dapat menjadi motor penggerak dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, termasuk SDGs 1 (Haerunnisa et al., 2023).

3.7 ZISWAF: Sinergi Instrumen Filantropi Islam untuk SDGs 1

3.7.1 Konsep dan Peran ZISWAF

ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) merupakan ekosistem filantropi Islam yang secara komprehensif mendukung SDGs 1. ZISWAF, yang melibatkan zakat (kontribusi wajib), infak (sumbangan sukarela), dan sedekah (kontribusi amal), bukan hanya memegang peran keagamaan, melainkan juga berfungsi sebagai alat ekonomi yang merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro (Amelia et al., 2023). Pentingnya ZISWAF dalam ekonomi mikro tercermin dari kontribusinya dalam memberdayakan masyarakat kecil, khususnya di lapisan ekonomi rendah (Amelia et al., 2023).

Tujuan ZISWAF dalam ekonomi mikro Islam mencakup pemberdayaan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, serta peningkatan kesejahteraan umum (Amelia et al., 2023). Melalui efektivitas manajemen dan distribusi ZISWAF, potensinya dalam kontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian Indonesia sangat besar (Amelia et al., 2023). Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya ini dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Amelia et al., 2023).

Peningkatan peran ZISWAF dalam perekonomian juga dapat memengaruhi belanja pemerintah serta pengelolaan utang pemerintah (Syadali, 2023). Dalam konteks Indonesia, potensi ZISWAF dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan sangat besar, terutama karena jumlah umat Islam yang besar (Syadali, 2023). Dengan adanya sinergi yang kuat, ZISWAF dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan, memerangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Syadali, 2023).

3.7.2 Pemberdayaan Masyarakat melalui ZISWAF

Pemberdayaan masyarakat melalui ZISWAF merupakan salah satu mekanisme paling efektif dalam mendukung SDGs 1. Dengan adanya praktik zakat, infak, sedekah, wakaf di dalam seluruh aktivitas dan kegiatan ekonomi yang berlandaskan ekonomi Islam, akan menimbulkan sebuah perasaan cinta dari diri sendiri kepada sesama manusia yang ada di sekeliling kita (Bahitsul et al., 2021). Hal ini menciptakan ekosistem sosial yang mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Distingsi pemberdayaan masyarakat melalui ZISWAF dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa hanya ekonomi Islam-lah yang tidak mengedepankan kepentingan individu dan lebih mengedepankan kepentingan bersama (Bahitsul et al., 2021). Pendekatan ini secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung mengutamakan kepentingan individual, dan justru lebih selaras dengan semangat SDGs 1 yang menekankan inklusivitas dan keadilan.

3.8 Ekonomi Syariah dan Inklusi Keuangan untuk SDGs 1

3.8.1 Inklusi Keuangan sebagai Kunci Pengentasan Kemiskinan

Inklusi keuangan merupakan salah satu strategi utama dalam mendukung SDGs 1, dan ekonomi Islam memiliki peran penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat miskin. Keuangan syariah mendukung pencapaian berbagai target SDGs, seperti mengurangi ketimpangan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan menjaga lingkungan hidup yang sehat (Apriani et al., 2024). Keuangan syariah juga membantu mempromosikan inklusi keuangan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan (Apriani et al., 2024).

Integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global memberikan dampak positif pada stabilitas sistem keuangan global (Muharam, 2023). Ekonomi syariah, sebagai ekonomi yang berakar pada nilai-nilai etika Islam, membawa perspektif yang unik dan berpotensi untuk memberikan dampak signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Muharam, 2023). Dengan mendukung pengembangan pasar modal syariah dan memperkuat infrastruktur keuangan syariah, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia (Fathori, 2024).

3.8.2 Peran Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis

Ekonomi syariah juga terbukti memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi pasca krisis, yang secara tidak langsung mendukung SDGs 1. Ekonomi syariah dalam kerangka ekonomi nasional memberikan kontribusi positif dalam penanganan dan perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi, antara lain melalui instrumen khusus yang dapat melindungi kelompok masyarakat rentan, seperti model filantropi pengelolaan zakat, infak, wakaf, sedekah, dan takaful (Rakhmawati & Afandi, 2022). Selain itu, fitur dan instrumen pengembangan keuangan Islam membantu dan memulihkan sektor UMKM melalui pertumbuhan ekonomi berbagi risiko dan kemakmuran, serta proses yang lebih sederhana yang meningkatkan kesejahteraan sosial (Rakhmawati & Afandi, 2022).

Pertumbuhan aset keuangan Islam, seperti perbankan syariah, IKNB syariah, dan pasar modal syariah, telah memberikan kontribusi besar terhadap struktur ekonomi nasional (Rakhmawati & Afandi, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi keuangan syariah terhadap keuangan nasional memberikan peran yang cukup besar dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Rakhmawati & Afandi, 2022).

3.9 Tantangan dan Peluang Ekonomi Islam dalam Mendukung SDGs 1

3.9.1 Tantangan yang Dihadapi

Meskipun ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mendukung SDGs 1, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Terdapat tiga tantangan utama keuangan syariah dalam mendukung SDGs, yaitu minimnya inovasi dalam produk, kurangnya ahli keuangan syariah, serta lemahnya komitmen dalam memenuhi standar internasional (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Kebutuhan sumber daya manusia yang berkaitan dengan keuangan syariah baik secara kuantitas maupun kualitas perlu ditingkatkan (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi hambatan dalam optimalisasi peran ekonomi Islam untuk SDGs 1. Masih rendahnya pengetahuan dan literasi masyarakat terhadap keuangan syariah membutuhkan upaya untuk terus dilakukan sosialisasi (Trimulato et al., 2023). Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis menjadi hambatan, dan harmonisasi regulasi antarnegara perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah (Muharam, 2023).

Terdapat pula pandangan yang mempertanyakan relevansi SDGs dalam konteks Islam. Muncul pernyataan bahwa hubungan zakat dengan SDGs adalah sebuah hubungan yang terlarang dan harus tetap dilarang, karena merealisasikan instrumen sosial ekonomi Islam seperti zakat dengan menggunakan SDGs sebagai pedoman dianggap sebagai kegiatan yang bertentangan dalam Islam (Muharromah & Mustofa, 2021). Namun, pandangan ini merupakan pandangan minoritas, dan mayoritas peneliti serta praktisi ekonomi Islam melihat kesesuaian yang kuat antara tujuan-tujuan ekonomi Islam dan SDGs.

3.9.2 Peluang dan Rekomendasi

Terlepas dari tantangan yang ada, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran ekonomi Islam dalam mendukung SDGs 1. Implementasi SDGs dilakukan dengan inovasi pembiayaan bersama melalui anggaran pemerintah dan non-pemerintah, salah satunya melalui penyaluran dari lembaga zakat (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, perbankan syariah, dan masyarakat sipil merupakan kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan peran ekonomi Islam untuk SDGs 1.

Perguruan tinggi Islam juga dapat memperkuat program-program pemberdayaan berbasis pemberian pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan sosial, dan pemanfaatan zakat, infak, dan wakaf sebagai instrumen utama untuk mencapai SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) (Chairy et al., 2024). Integrasi nilai-nilai Islam dengan pendekatan modern dalam pendidikan tinggi Islam dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap keberlanjutan global (Chairy et al., 2024).

Inovasi digital dalam perbankan syariah berkontribusi pada tujuan ini dengan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusivitas dalam sektor keuangan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Konsep Islamic Green Banking yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perbankan syariah dengan pertimbangan lingkungan dan sosial juga dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai tujuan SDGs, termasuk SDGs 1 (Ningluthfi & Nurohman, 2024).

4. Kesimpulan

Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat signifikan dan komprehensif dalam mendukung pencapaian SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan). Melalui berbagai instrumen dan mekanisme yang tersedia dalam ekosistem ekonomi Islam, mulai dari zakat, infak, sedekah, wakaf, lembaga keuangan mikro syariah, perbankan syariah, sukuk, hingga akad-akad syariah dalam pembiayaan produktif, ekonomi Islam menawarkan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan.

Zakat sebagai instrumen utama redistribusi kekayaan dalam Islam memiliki relevansi langsung dengan SDGs 1, karena secara inheren diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan (Aldiano et al., 2021; Amymie, 2019; Amymie et al., 2017; Muharromah & Mustofa, 2021). Wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang bersifat abadi memberikan kontribusi jangka panjang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Abdullah, 2020; Agil et al., 2023; Maisyarah & Hadi, 2024). Lembaga keuangan mikro syariah memperluas akses keuangan bagi masyarakat miskin yang selama ini tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional (Apriani et al., 2024; Rispan & Kamilah, 2025; Sakinah et al., 2023; Syamsuri et al., 2022). Perbankan syariah berkontribusi melalui pembiayaan UMKM dan pengelolaan dana sosial (Pahala, 2023; Setiawan, 2020, 2021). Instrumen keuangan syariah lainnya seperti sukuk dan akad mudharabah mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan (Firmanie, 2023; Haerunnisa et al., 2023; Hiljannah et al., 2023).

Namun, untuk mengoptimalkan peran ekonomi Islam dalam mendukung SDGs 1, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat regulasi dan tata kelola lembaga-lembaga ekonomi Islam, mendorong inovasi produk dan layanan keuangan syariah, serta membangun sinergi yang lebih kuat antara berbagai pemangku kepentingan (Latifah, 2022; Muharam, 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023; Trimulato & Nuringsih, 2019). Dengan demikian, ekonomi Islam dapat menjadi kontributor utama dalam mewujudkan dunia tanpa kemiskinan sebagaimana yang dicita-citakan oleh SDGs 1.

Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam perspektif kelembagaan wakaf di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 403. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216

Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan risiko dan maksimalkan keuntungan: Strategi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. Al-Muraqabah Journal of Management and Sharia Business, 3(2), 1–20. https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1055

Aldiano, N., Nasution, Y. S. J., & Nasution, M. L. L. (2021). Peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (studi kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara). Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 74. https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9995

Allisiya. (2023). Pembayaran premi asuransi syariah sebagai transformasi dan berkembangnya ekonomi Islam dalam komunitas persaingan ekonomi global. Jurnal Al Wadiah: Perbankan Syariah STAI Panca Budi Perdagangan, 1(1), 12–24. https://doi.org/10.62214/jaw.v1i1.96

Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). Urgensi ZISWAF dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Sharing Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 157–168. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408

Amymie, F. (2019). Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), 17(1), 1–18. https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046

Amymie, F., Yaya, Y., & Sadiah, D. (2017). Optimalisasi pendayagunaan zakat dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah, 2(4), 417–434. https://doi.org/10.15575/tadbir.v2i4.669

Apriani, A., Putri, A. N., Ardiansyah, M., Asiillah, R. A. A., Solihah, A., & Sari, D. O. V. (2024). Keuangan mikro syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan: Menyelaraskan prinsip dengan praktik. Journal of Economics and Business, 2(1), 99–108. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.477

Bahitsul, A. F., Karunia, I., R, H. P. P., & Amalia, N. F. (2021). Distingsi pemberdayaan masyarakat melalui ZISWAF dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 3(1), 29–44. https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.29-44

Chairy, Ach., Istiqomah, I., & Nahdiyah, A. C. F. (2024). Sustainable development goals (SDGs) dan pendidikan Islam di perguruan tinggi: Sinergi untuk masa depan. Academia Jurnal Inovasi Riset Akademik, 4(3), 124–134. https://doi.org/10.51878/academia.v4i3.3631

Fathori, F. (2024). Peran pasar modal dalam pembangunan ekonomi: Studi kasus tentang kontribusi pasar saham terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Crc, 2(1), 233–242. https://doi.org/10.32806/syfdep0914

Firmanie, M. A. K. (2023). Implementasi akad mudharabah dalam mendorong kegiatan usaha masyarakat untuk mencapai sustainable development goals (SDGs). Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 9(2), 385–396. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795

Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis strukturalisme terhadap peran katalisator instrumen keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 124. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853

Hamdiah, V. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mengevaluasi zakat sebagai upaya menyikapi kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 333. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257

Hidayat, R. (2020). Dinamika perbankan syariah dalam prinsip maqasid shariah dan laporan kinerja keuangan. Ecobankers Journal of Economy and Banking, 1(2), 73–87. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i2.133

Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The role of green sukuk for sustainable national development: Peran green sukuk terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 149–157. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577

Khanifa, N. K. (2018). Penguatan peran ziswaf dalam menyongsong era SDGs: Kajian filantropi BMT Tamzis Wonosobo. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 13(2), 149–168. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2329

Latifah, E. (2022). Peran ekonomi syariah dalam mendukung terwujudnya sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. At Tariiz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(03), 108–120. https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i03.275

Lutfi, M. (2023). Implementasi maqashid syariah pada zakat produktif di BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompet Dhuafa. An Nawawi, 3(1), 43–52. https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30

Mahmudi, I., & Absor, M. U. (2023). Strategi penyaluran dana zakat guna realisasi agenda SDGs dan meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia (studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Boyolali). Sentri Jurnal Riset Ilmiah, 2(3), 802–812. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.630

Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 887. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079

Mareta, A. P., Anggraini, F. D., Kustiyah, K., & Hayati, M. (2024). Kontribusi green sukuk pada implementasi tujuan pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Anggaran Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 2(4), 157–166. https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.955

Mirzal, H., & Putra, M. W. H. (2021). Pendistribusian dana wakaf dengan skema conditional cash transfers (CCTs) sebagai solusi atas permasalahan stunting di Indonesia. Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 13(2), 109–124. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i2.119

Muharam, A. (2023). Integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global. Jurnal Inovasi Global, 1(1), 6–13. https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.2

Muharromah, G. L., & Mustofa, M. (2021). Paradigma SDGs dalam manajemen zakat di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 13(1), 1–16. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788

Mustaqim, D. A. (2023). Strategi pengembangan pariwisata halal sebagai pendorong ekonomi berkelanjutan berbasis maqashid syariah. Ab-Joiec Al-Bahjah Journal of Islamic Economics, 1(1), 26–43. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20

Nasrulloh, N. (2022). Implementasi etika bisnis Islam dan transformasi digital UMKM Madura dalam mendukung ketercapaian sustainable development goals. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(1), 63–75. https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.183

Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic green banking terhadap sustainable development goals di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3689–3703. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182

Pahala, L. (2023). Peran dana sosial zakat dan infaq dalam pengembangan program kesejahteraan masyarakat melalui bank syariah. Persya Jurnal Perbankan Syariah, 1(2), 45–51. https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.13

Rakhmawati, I., & Afandi, J. (2022). Ekonomi syariah: Menjawab strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 74. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14486

Rispan, & Kamilah. (2025). Pengentasan kemiskinan untuk mencapai SDGs: Peran BMT Mandiri Abadi Syariah di Kota Medan. Future Academia The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3(1), 128–136. https://doi.org/10.61579/future.v3i1.345

Rokhlinasari, S., & Widagdo, R. (2023). Zakat sebagai instrument keuangan syariah inklusif dalam mewujudkan sustainable development goals. Journal of Economics and Business UBS, 12(6), 3979–3988. https://doi.org/10.52644/joeb.v12i6.1523

Sakinah, N. S. N., Arifin, T., & Abdal, A. (2023). Peran sociopreneur dalam transformasi sosial dan pengentasan kemiskinan melalui lembaga keuangan mikro perspektif sosiologi dan antropologi. Strata Social and Humanities Studies, 1(2), 117–126. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.105

Saragih, S. K., & Ibrahim, H. (2023). Eksistensi bisnis internasional ekspor karet alam Indonesia ke China dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Jurnal Minfo Polgan, 12(2), 2609–2617. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13330

Setiawan, I. (2020). Analisis peran perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Bank syariah versus bank konvensional. Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 8(1), 52–60. https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1649

Setiawan, I. (2021). Pembiayaan UMKM, kinerja bank syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 6(2), 263–278. https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165

Sugiyanti, M., Akbar, I. M., Febyana, N. N., & Aprilia, D. (2024). Dinamika ilmu pengetahuan dunia dalam konteks sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal, 4(1), 74–85. https://doi.org/10.15575/likuid.v4i1.30939

Syadali, M. R. (2023). Zakat, belanja pemerintah, utang pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia: Sebuah analisis kritis melalui literature review. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3414. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9451

Syamsuri, S., Ahmad, R. A., Lahuri, S. B., & Jamal, M. (2022). Peran keuangan mikro Islam terhadap ketahanan pangan pedesaan berkelanjutan era revolusi 4.0. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 6(3). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.4807

Trimulato, T., & Nuringsih, N. (2019). Keterkaitan lembaga keuangan mikro syariah dengan agenda sustainable development goals (SDGs). Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 159. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9869

Trimulato, T., Lismawati, L., Nuringsih, N., Agussalim, A., & Jalil, N. (2023). Sosialisasi peran ekonomi syariah terhadap dampak ekonomi di masa pandemi Covid-19. Pengabdian Masyarakat Sumber Daya Unggul, 1(1), 14–29. https://doi.org/10.37985/pmsdu.v1i1.21

Utama, R. P. (2021). Peran zakat, infak, sedekah dalam mewujudkan sustainable development goals di Indonesia. Kutubkhanah, 21(2). https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v21i2.15639