00798 - Strategi Pemanfaatan Teknologi Industri 4.0 untuk Mendorong Pertumbuhan dan Skala Usaha UMKM yang Berfokus pada High Value Chain (HVC)

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 61,1% terhadap PDB dan penyerapan 97% tenaga kerja nasional. Di tengah gelombang Revolusi Industri 4.0, transformasi digital UMKM menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda. Artikel ini mengkaji strategi komprehensif pemanfaatan teknologi Industri 4.0—meliputi IoT, big data, cloud computing, kecerdasan buatan, dan blockchain—untuk mendorong pertumbuhan UMKM menuju High Value Chain (HVC). Strategi yang dirumuskan mencakup: (1) pembentukan kerangka pengukuran kesiapan Industri 4.0; (2) harmonisasi kebijakan lintas kementerian; (3) penciptaan ekosistem digital yang kondusif; (4) kerjasama multi-pihak dalam rantai pasokan; (5) penguatan pendanaan swasta melalui modal ventura, crowdfunding, dan CSR; serta (6) penyelenggaraan kompetisi Industri 4.0 sebagai katalis inovasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan media merupakan kunci keberhasilan transformasi digital UMKM secara berkelanjutan. Implementasi strategi ini diproyeksikan meningkatkan daya saing UMKM di pasar global dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di dunia.

Kata kunci: Industri 4.0, UMKM, High Value Chain, transformasi digital, ekosistem digital

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of Indonesia's economy, contributing 61.1% to GDP and absorbing 97% of the national workforce. Amid the wave of the Industrial Revolution 4.0, the digital transformation of MSMEs has become a strategic agenda that cannot be delayed. This article examines a comprehensive strategy for utilizing Industry 4.0 technologies—including IoT, big data, cloud computing, artificial intelligence, and blockchain—to drive MSME growth toward the High Value Chain (HVC). The formulated strategy encompasses: (1) establishment of an Industry 4.0 readiness measurement framework; (2) cross-ministerial policy harmonization; (3) creation of a conducive digital ecosystem; (4) multi-stakeholder cooperation in supply chains; (5) strengthening private funding through venture capital, crowdfunding, and CSR; and (6) organization of Industry 4.0 competitions as innovation catalysts. The findings indicate that a pentahelix approach involving government, industry, academia, community, and media is key to sustainable digital transformation of MSMEs. Implementation of this strategy is projected to enhance MSME competitiveness in global markets and strengthen Indonesia's position as one of the world's largest digital economies.

Keywords: Industry 4.0, MSMEs, High Value Chain, digital transformation, digital ecosystem

1. PENDAHULUAN: URGENSI INDUSTRI 4.0 BAGI UMKM INDONESIA

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data yang tersedia, UMKM berkontribusi terhadap 61,1% PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja dalam negeri, serta membentuk 99% dari keseluruhan jumlah usaha di Indonesia (Ritonga, 2023; Sunandi & Wahyuni, 2024; Wijaya & Nidhal, 2023). Besarnya peran UMKM ini menjadikan transformasi digital dan adopsi teknologi Industri 4.0 sebagai agenda strategis yang tidak dapat ditunda.

Revolusi Industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental, dengan skala, ruang lingkup, dan kompleksitas yang lebih luas dibandingkan revolusi industri sebelumnya (Hidayatullah & Hidayati, 2022). Transformasi Industri 4.0 banyak difasilitasi dengan teknologi baru seperti IoT, cloud computing, sistem fisikal, big data, robot otonom, simulasi, integrasi horizontal dan vertikal, augmented reality, dan blockchain (Sari, 2022). Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai kerangka strategis untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0, yang memberikan peluang meningkatkan daya saing di kancah pasar global dan mempercepat visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia (Utami & Sulaiman, 2022).

Namun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat adopsi teknologi Industri 4.0. Permasalahan UMKM meliputi: (1) keuangan; (2) sumber daya manusia; (3) pemasaran; (4) rendahnya produktivitas; (5) minimnya kemampuan manajemen; (6) rendahnya akses terhadap teknologi; (7) birokrasi dan kebijakan; (8) infrastruktur; (9) kompetisi; dan (10) rendahnya inovasi (Ritonga, 2023). Kondisi ini menuntut adanya strategi komprehensif yang mencakup pembentukan kerangka pengukuran kesiapan industri, sinergi antarkementerian, serta penciptaan ekosistem yang kondusif bagi adopsi teknologi Industri 4.0.

2. PEMBENTUKAN KERANGKA DAN MEKANISME PENGUKURAN KESIAPAN INDUSTRI 4.0: MENUJU INDEKS KESIAPAN INDUSTRI 4.0

2.1 Pentingnya Platform Evaluasi Kesiapan Industri 4.0

Langkah pertama yang krusial dalam strategi pemanfaatan teknologi Industri 4.0 adalah membangun kerangka dan mekanisme yang terstandarisasi untuk mengukur kesiapan dan kapabilitas industri yang ada, termasuk UMKM, terhadap parameter Industri 4.0. Pembangunan platform nasional evaluasi kesiapan Industri 4.0 ini perlu menggunakan pendekatan best practices dari negara-negara yang telah melaksanakan Industri 4.0, dengan output berupa Indeks Kesiapan Industri 4.0 yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, Industri 4.0 mengacu pada fase baru dalam Revolusi Industri yang memiliki fokus pada interkonektivitas, otomatisasi, pembelajaran mesin, dan data waktu nyata (Widayati & Nugraheni, 2022). Industri 4.0 disebut sebagai IoT atau manufaktur pintar, menggabungkan antara produksi dan operasi secara fisik dengan teknologi digital cerdas, pembelajaran mesin, dan data besar untuk menciptakan ekosistem secara holistik dan terhubung terutama pada perusahaan yang berfokus pada manufaktur dan manajemen rantai pasokan (Widayati & Nugraheni, 2022). Oleh karena itu, pengukuran kesiapan industri terhadap parameter-parameter ini menjadi sangat penting.

Dalam Revolusi Industri 4.0, setidaknya ada lima teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu: Internet of Things (IoT), big data, cloud computing, artificial intelligence, dan blockchain (Utami & Sulaiman, 2022). Platform evaluasi kesiapan Industri 4.0 harus mampu mengukur sejauh mana industri dan UMKM telah mengadopsi kelima pilar teknologi ini dalam operasional bisnis mereka.

2.2 Pendekatan Best Practices dari Negara-Negara Maju

Beberapa negara telah menunjukkan model inovasi yang dapat diadaptasi oleh Indonesia. Negara seperti Singapura dan Uni Emirat Arab telah mengadopsi model inovasi yang didorong pemerintah, melalui lembaga seperti Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) di Singapura, yang memfokuskan sumber daya negara pada R&D dan membina kerjasama antara sektor publik dan swasta (Lase et al., 2024). Pengalaman dari negara-negara ini dapat menjadi referensi dalam membangun platform evaluasi kesiapan Industri 4.0 yang efektif dan terukur.

Dalam Roadmap Making Indonesia 4.0, pemerintah Indonesia telah menetapkan 10 prioritas nasional untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0, dengan lima sektor manufaktur utama yang difokuskan, yaitu: makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia (Utami & Sulaiman, 2022). Platform evaluasi kesiapan Industri 4.0 harus mampu mengukur kesiapan industri di kelima sektor ini secara komprehensif, sekaligus memberikan penilaian terhadap UMKM yang berperan sebagai pemasok dan mitra dalam rantai nilai industri tersebut.

Data merupakan titik kunci dari revolusi 4.0; siapa yang mengelola data dengan benar maka dia yang menang baik pada sektor publik maupun swasta (Achdiat et al., 2021). Oleh karena itu, platform evaluasi kesiapan Industri 4.0 harus berbasis data yang akurat dan dapat diakses secara terbuka (open data), sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan kebijakan yang efektif dan efisien. Pengalaman Kota Bandung dalam menerapkan inisiatif open data menunjukkan bahwa tata kelola open data banyak dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan politik, kerangka kebijakan/hukum, struktur kelembagaan dan kapabilitas pemerintah, serta keterlibatan komunitas (Achdiat et al., 2021).

2.3 Dimensi Pengukuran dalam Indeks Kesiapan Industri 4.0

Indeks Kesiapan Industri 4.0 yang komprehensif perlu mencakup beberapa dimensi pengukuran yang relevan. Pertama, dimensi teknologi yang mengukur adopsi IoT, big data analytics, blockchain, cloud computing, dan kecerdasan buatan dalam operasional bisnis. Kedua, dimensi sumber daya manusia yang mengukur kompetensi digital tenaga kerja. Ketiga, dimensi proses bisnis yang mengukur tingkat digitalisasi dan otomatisasi proses produksi dan distribusi. Keempat, dimensi ekosistem yang mengukur kualitas infrastruktur digital dan konektivitas.

Beberapa teknologi yang dimaksud dalam konteks Industri 4.0 adalah platform digital, Internet of Things (IoT), e-commerce, blockchain, sistem manajemen hubungan pelanggan, saluran komunikasi baru, realitas virtual untuk operasi jarak jauh, data analitik prediktif dan visual, dan penciptaan bisnis sosial untuk mengurangi biaya perusahaan (Sunandi & Wahyuni, 2024). Penelitian telah menemukan bahwa adopsi platform digital memungkinkan UMKM meningkatkan kinerja, dan pendorong utama adopsi platform adalah kemampuan digital mereka (Sunandi & Wahyuni, 2024). Dengan demikian, Indeks Kesiapan Industri 4.0 harus mampu mengidentifikasi gap kemampuan digital UMKM dan memberikan rekomendasi yang terukur untuk peningkatan kapabilitas.

3. SINERGI ANTARKEMENTERIAN UNTUK MENSUKSESKAN INISIATIF INDUSTRI 4.0: HARMONISASI KEBIJAKAN LINTAS KEMENTERIAN

3.1 Kebutuhan Harmonisasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi Industri 4.0 di Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antarkementerian dan lembaga pemerintah. Harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas kementerian dan lembaga merupakan prasyarat utama untuk menciptakan layanan terpadu terkait implementasi Industri 4.0 yang dapat diakses oleh seluruh pelaku industri dan UMKM. Tanpa koordinasi yang efektif, berbagai inisiatif Industri 4.0 akan berjalan secara parsial dan tidak memberikan dampak yang optimal.

Pembangunan merupakan sebuah kerangka aktivitas dari berbagai stakeholder meliputi pemerintah, industri dan instansi swasta serta akademisi melalui fungsi dan tujuannya masing-masing. Dengan peran secara parsial dari tiap pihak akan membentuk mekanisme penguatan sistem yang memberikan dampak bagi kemajuan ekonomi (Ritonga, 2023). Dalam konteks Industri 4.0, sinergi antarkementerian harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang koheren dan saling mendukung, mulai dari kebijakan infrastruktur digital, kebijakan pendidikan dan pelatihan SDM, kebijakan pembiayaan, hingga kebijakan perlindungan kekayaan intelektual.

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Industri 4.0 sangat bergantung pada kualitas dialog antara pemerintah dan sektor swasta. Dialog Pemerintah-Swasta (Public-Private Dialogue – PPD) merupakan alat yang penting untuk membuat pengaturan bersama berjalan dengan baik (Aprilianti & Dina, 2021). Dua belas prinsip untuk memastikan dialog pemerintah-swasta efektif mencakup: menilai mandat yang optimal, memutuskan siapa yang harus berpartisipasi, mengidentifikasi pihak yang mumpuni, melibatkan fasilitator yang tepat, memilih dan mencapai keluaran target, merancang strategi komunikasi, mengelaborasi kerangka kerja pengawasan dan evaluasi, serta mempertimbangkan potensi dialog pada tingkat subnasional dengan melibatkan UMKM (Aprilianti & Dina, 2021).

3.2 Kerangka Koregulasi untuk Ekonomi Digital

Dalam konteks ekonomi digital, pendekatan koregulasi yang kolaboratif dan inklusif menjadi sangat relevan. Sebelum maraknya ekonomi digital di Indonesia, koregulasi hanya muncul di sektor finansial konvensional, khususnya di pasar modal. Teknologi finansial (fintech) menjadi contoh awal untuk koregulasi di Indonesia, dan pengaturan bersama ekonomi digital menyarankan perluasan pendekatan sukses koregulasi ini dari ranah fintech ke sektor lain di ekonomi digital (Audrine & Murwani, 2021). Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk harmonisasi kebijakan Industri 4.0 lintas kementerian.

Beberapa rekomendasi untuk mendorong pertumbuhan di sektor ekonomi digital yang relevan dengan harmonisasi kebijakan Industri 4.0 meliputi: (1) memperbaiki dasar hukum dialog antara pemerintah-swasta; (2) meningkatkan mekanisme Ruang Uji Terbatas (regulatory sandbox); dan (3) menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang melibatkan sektor swasta (Audrine & Murwani, 2021). Ketiga rekomendasi ini dapat menjadi landasan bagi pembentukan layanan terpadu terkait implementasi Industri 4.0.

3.3 Layanan Terpadu Implementasi Industri 4.0

Layanan terpadu terkait implementasi Industri 4.0 harus dirancang untuk memudahkan akses pelaku industri dan UMKM terhadap berbagai dukungan yang dibutuhkan, mulai dari informasi regulasi, akses pembiayaan, pelatihan SDM, hingga fasilitasi adopsi teknologi. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis, karena pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkembangkan UMKM di daerah (Fauziyah et al., 2020).

Pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendorong digitalisasi melalui berbagai kerjasama dengan pihak eksternal, termasuk pembangunan platform Rumah Kurasi bersama Bank Indonesia yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam standarisasi untuk menjaga nilai dan mengelola produk UMKM (Fahta et al., 2022), dapat menjadi model bagi layanan terpadu implementasi Industri 4.0 di tingkat nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menyediakan layanan terpadu ini akan mempercepat adopsi teknologi Industri 4.0 oleh UMKM.

4. PENCIPTAAN EKOSISTEM YANG KONDUSIF UNTUK ADOPSI TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0

4.1 Kerangka Ekosistem Digital untuk UMKM

Penciptaan ekosistem yang kondusif untuk adopsi dan implementasi teknologi Industri 4.0 bagi industri dan UMKM merupakan inti dari strategi ini. Ekosistem digital yang baik akan mendorong peningkatan jumlah pelaku industri lokal yang memanfaatkan teknologi 4.0, menciptakan lebih banyak pilihan model bisnis digital, menghasilkan solusi digital atas kebutuhan industri konvensional, serta meningkatkan inovasi dan kekayaan intelektual berbasis Industri 4.0.

Ekosistem Digital menjadi sebuah isu penting yang terus disampaikan, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta yang menginisiasi ekosistem tersebut. Menjadi bagian dari Ekosistem Digital dianggap sebagai langkah tepat bagi pemilik UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan karena internet mampu melenyapkan batas geografis dan waktu serta membuka kesempatan kolaborasi (Zhukhruffa, 2023). Ekosistem digital terkait erat dengan kemajuan teknologi digital yang menghasilkan sistem yang lebih kompleks, yaitu infrastruktur digital, yang menjadi pilar pertama dalam ekosistem digital (Kondoj et al., 2023).

Ekonomi digital diproyeksikan akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan hingga 80% lebih tinggi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mobilisasi ekonomi digital juga akan mendorong terciptanya sejumlah lapangan kerja baru (Kondoj et al., 2023). Potensi besar ini menjadi justifikasi kuat bagi investasi dalam penciptaan ekosistem digital yang kondusif bagi UMKM.

4.2 Pemanfaatan Big Data Analytics untuk UMKM

Big Data Analytics merupakan salah satu teknologi kunci dalam Industri 4.0 yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi UMKM. Data sendiri merupakan titik kunci dari revolusi 4.0; siapa yang mengelola data dengan benar maka dia yang menang baik pada sektor publik maupun swasta (Achdiat et al., 2021). Namun, dalam kasus UMKM di Indonesia, pemanfaatan big data masih sangat terbatas. Dinas KUMKM belum mengolah data yang ada dengan analisis big data dan belum menerapkan big data dalam pemecahan masalah dalam kegiatan usaha (Achdiat et al., 2021).

Pada UMKM, open data terkait soal ketersediaan informasi, pelatihan, izin, peluang pasar, dan permodalan. Namun, open data sebenarnya lebih kepada data terkait kecenderungan konsumsi, jenis-jenis UMKM, sumber daya manusia, dan arus modal (Achdiat et al., 2021). Dengan memanfaatkan big data analytics, UMKM dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan data, mengidentifikasi peluang pasar baru, dan mengoptimalkan rantai pasokan mereka.

Dalam konteks IoT, terdapat lima keuntungan pengembangan UMKM berbasis Internet of Things (IoT), di antaranya adalah: (1) real time marketing; (2) efisiensi beban sumber daya dan mudah mengontrol dan mengevaluasi UKM; (3) pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data; (4) meningkatkan kualitas data UMKM; dan (5) memudahkan komunikasi antarpemangku kepentingan (Arman et al., 2023). Pemahaman yang tinggi dalam penggunaan IoT dan TIK, khususnya penggunaan sarana seluler, dapat memberikan kesesuaian dan kemudahan pelaku usaha, yang berdampak pada peningkatan pendapatan usaha, pertumbuhan usaha, kualitas, dan daya saing (Arman et al., 2023).

4.3 Teknologi Blockchain untuk UMKM

Blockchain merupakan teknologi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam berbagai aspek bisnis UMKM. Teknologi blockchain telah memperkenalkan perspektif baru terhadap mata uang digital dan memiliki potensi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam sistem perbankan (Johan, 2024). Lebih dari sekadar sebagai alat pembayaran, blockchain juga memiliki potensi signifikan dalam berbagai sektor industri.

Keamanan sistem fisikal siber, penggunaan massal dari sensor yang dipasang pada Internet of Things (IoT) serta penggunaan teknologi blockchain akan mendukung perwujudan SDGs (Sari, 2022). Dalam konteks UMKM, blockchain dapat digunakan untuk: (1) meningkatkan transparansi rantai pasokan; (2) memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih aman dan efisien; (3) melindungi kekayaan intelektual; dan (4) meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Melalui otomatisasi, digitalisasi, dan penggunaan teknologi seperti blockchain, proses-proses yang sebelumnya memakan waktu dan biaya dapat ditingkatkan secara signifikan (Johan, 2024). Penerapan blockchain dapat membantu Indonesia mengatasi masalah sertifikasi palsu dan manipulasi data, yang merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas (Lase et al., 2024).

5. KERJASAMA PEMERINTAH-INDUSTRI-UMKM UNTUK MEMBANGUN SUPPLY CHAIN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

5.1 Pentingnya Kerjasama Multi-Pihak dalam Rantai Pasokan

Kerjasama antara Pemerintah Pusat/Pemda/Pemkot dengan pelaku industri dan pelaku UMKM untuk membangun supply chain yang efektif dan efisien bagi industri lokal merupakan komponen kritis dalam strategi Industri 4.0. Rantai pasokan yang efisien akan meningkatkan daya saing produk lokal, baik di pasar domestik maupun internasional.

Pendekatan strategis pentahelix saat ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan UMKM dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak demi terwujudnya kemajuan UMKM. Dalam pengembangan UMKM sendiri perlu kerjasama antara para stakeholder; unsur pemerintah mempunyai political power untuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan melalui keputusan, sementara masyarakat atau komunitas disebut sebagai social power (Ishak & Sholehah, 2021). Model pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media ini sangat relevan untuk membangun ekosistem supply chain yang berbasis Industri 4.0.

Kerjasama untuk menyerap produk yang dihasilkan oleh pelaku agroindustri pangan atau memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pelaku agroindustri pangan merupakan salah satu bentuk kerjasama yang perlu didorong (Ritonga, 2023). Dalam konteks Industri 4.0, kerjasama ini dapat diperkuat dengan pemanfaatan platform digital yang memungkinkan integrasi supply chain secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi di seluruh rantai nilai.

5.2 Digitalisasi Supply Chain untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kerajinan

Sektor pertanian, perkebunan, dan kerajinan merupakan sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk ditransformasi melalui teknologi Industri 4.0. Melalui pemanfaatan teknologi digital, petani milenial akan menggerakkan kewirausahaan bidang agrikultur yang menjadikan wajah pertanian menjadi lebih segar dan atraktif untuk bisa berkelanjutan (Faqihuddin et al., 2023). Adopsi IoT dalam sektor pertanian, misalnya, dapat memungkinkan pemantauan kondisi tanaman secara real-time, optimasi penggunaan air dan pupuk, serta prediksi hasil panen yang lebih akurat.

Dalam konteks supply chain digital, Industri 4.0 disebut sebagai IoT atau manufaktur pintar, menggabungkan antara produksi dan operasi secara fisik dengan teknologi digital cerdas, pembelajaran mesin, dan data besar untuk menciptakan ekosistem secara holistik dan terhubung terutama pada perusahaan yang berfokus pada manufaktur dan manajemen rantai pasokan (Widayati & Nugraheni, 2022). Penerapan teknologi ini dalam sektor pertanian dan perkebunan akan memungkinkan UMKM untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas produk mereka.

Pengembangan UMKM harus didukung dengan strategi pengembangan pemasaran terkait dengan: (1) omzet penjualan dari sisi produk dan pemasaran; (2) kemitraan dengan perusahaan besar; (3) hubungan kerjasama dengan pemasok, ritel modern, dan pemerintah; (4) daya saing; (5) teknologi informasi sebagai sarana promosi dan memperluas jaringan pasar; (6) mutu produk; dan (7) mutu SDM dalam hal manajemen (Arman et al., 2023). Digitalisasi supply chain akan mendukung pencapaian semua aspek pengembangan UMKM ini secara terintegrasi.

5.3 Model Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam Supply Chain Digital

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) merupakan mekanisme yang efektif untuk membangun infrastruktur supply chain digital. KPBU adalah sebuah kontrak jangka panjang antara pemerintah dan sektor swasta, di mana sektor swasta bertanggung jawab untuk mengelola proyek yang diberikan oleh pemerintah (Leonard et al., 2020). Dalam konteks supply chain digital untuk UMKM, KPBU dapat digunakan untuk membangun platform digital yang menghubungkan UMKM dengan pembeli, pemasok, dan lembaga keuangan.

Dengan pendekatan Best Sourcing, pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam penyediaan pelayanan publik tertentu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas (value for money), serta menciptakan solusi saling menguntungkan baik bagi pemerintah maupun sektor swasta (Agustina, 2024). Bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat berupa kontrak pelayanan, tender penyediaan barang atau jasa, atau Business Process Outsourcing (Agustina, 2024).

Kolaborasi antara UMKM dan perusahaan swasta membuka akses dan jejaring bagi UMKM. Dengan infrastruktur yang sudah dibangun oleh perusahaan, tentunya dapat membantu UMKM menunjang kebutuhan usahanya (Peran Manajemen Untuk Mengevaluasi Dan Meningkatkan Kinerja UMKM Saat Pandemi Covid-19, 2022). Perusahaan swasta juga memiliki peran dalam hal permodalan, dan pemberdayaan UMKM dilakukan oleh pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang mereka miliki, antara lain melalui bapak angkat, plasma, pembinaan manajemen, dan berbagai kegiatan untuk pemasaran produk UMKM (Peran Manajemen Untuk Mengevaluasi Dan Meningkatkan Kinerja UMKM Saat Pandemi Covid-19, 2022).

6. MENDORONG PENDANAAN SWASTA UNTUK STARTUP DAN UMKM DALAM INISIATIF INDUSTRI 4.0

6.1 Modal Ventura sebagai Instrumen Pendanaan Inovasi

Modal ventura merupakan salah satu instrumen pendanaan yang penting bagi startup dan UMKM yang terlibat dalam inisiatif Industri 4.0. Sejak tahun 2001, modal ventura telah menjadi mitra kementerian Koperasi dan UMKM untuk menggulirkan dana penguatan permodalan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi melalui program modal awal pendanaan (MAP). MAP ini merupakan dana investasi untuk disalurkan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) melalui lembaga modal ventura untuk memulai atau mengembangkan bisnis UMKMK (Munandar, 2016).

Skema pendanaan UMKM perlu digenjot untuk memperkuat UMKM nasional melalui: (1) peningkatan porsi pendanaan; (2) peningkatan plafon kredit; (3) peningkatan besaran kredit; dan (4) tingkat suku bunga yang kompetitif (Arman et al., 2023). Dalam konteks Industri 4.0, skema pendanaan ini perlu diperluas untuk mencakup investasi dalam teknologi digital, pengembangan produk berbasis teknologi, dan peningkatan kapabilitas digital UMKM.

Perkembangan teknologi memberikan solusi baru bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan modal tambahan, termasuk kehadiran teknologi finansial (fintech) melalui sistem urunan dana atau yang dikenal dengan istilah crowdfunding (Pellu, 2023). Crowdfunding merupakan mekanisme pendanaan inovatif yang memungkinkan UMKM untuk mengakses modal dari banyak investor kecil melalui platform digital, sehingga mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional.

6.2 Crowdfunding sebagai Alternatif Pendanaan Digital

Crowdfunding merupakan alternatif pendanaan yang semakin relevan dalam era digital. Industri teknologi finansial (fintech) menjadi salah satu pilihan layanan jasa keuangan yang semakin populer di era digital saat ini. Di Indonesia, sektor pembayaran digital menjadi salah satu bagian dari industri fintech yang mengalami perkembangan pesat (Johan, 2024). Pemerintah dan masyarakat sangat mengharapkan sektor ini dapat mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan secara menyeluruh (Johan, 2024).

Peningkatan akses kredit bagi UMKM akan membantu mereka mengembangkan usaha, memasuki pasar baru, serta memanfaatkan peluang ekspor sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Wijaya & Nidhal, 2023). Dalam konteks Industri 4.0, crowdfunding berbasis blockchain dapat memberikan transparansi dan keamanan yang lebih tinggi dalam proses penggalangan dana, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap startup dan UMKM yang berinovasi.

6.3 CSR Perusahaan sebagai Dukungan Ekosistem Industri 4.0

Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta merupakan sumber pendanaan dan dukungan yang penting bagi startup dan UMKM dalam inisiatif Industri 4.0. Sejalan dengan filosofi CSR, perusahaan ingin mendedikasikan dirinya untuk membangun kemitraan lokal, memperkuat kapasitas lokal, perlindungan lingkungan, dan berkontribusi dana untuk pembangunan daerah. Kesadaran akan pentingnya CSR di antara para pebisnis menjadi prasyarat penting untuk melibatkan para pebisnis dalam kemitraan untuk pengembangan daerah (Munandar, 2016).

CSR diharapkan juga digulirkan oleh industri perbankan Indonesia guna memberikan kemudahan dan akses kredit kepada para pelaku UMKM. Pihak swasta bila mampu untuk terlibat juga dalam membimbing UKM terkait sustainability report dan mekanisme manajemen di dalam UMKM (Peran Manajemen Untuk Mengevaluasi Dan Meningkatkan Kinerja UMKM Saat Pandemi Covid-19, 2022). Dalam konteks Industri 4.0, CSR dapat diarahkan untuk mendukung pelatihan digital, pengadaan perangkat teknologi, dan pengembangan platform digital bagi UMKM.

6.4 Coworking Space dan Inkubator sebagai Fasilitas Pendukung

Coworking space dan inkubator bisnis merupakan fasilitas penting yang mendukung pertumbuhan startup dan UMKM dalam ekosistem Industri 4.0. Inkubator bisnis berperan dalam mengembangkan usaha baru dan usaha kecil yang potensial menjadi usaha mandiri sehingga mampu sukses menghadapi persaingan lokal maupun internasional, mengembangkan promosi kewirausahaan dengan menyertakan perusahaan-perusahaan swasta yang dapat memberikan kontribusi pada sistem ekonomi pasar, serta menjadi sarana alih teknologi dan proses komersialisasi hasil-hasil penelitian (Mopangga, 2015).

Faktor pendukung keberhasilan inkubator meliputi: (1) kebijakan pemerintah dan strategi operasional bagi pengembangan inkubator; (2) dukungan pemerintah daerah/regional dalam bentuk pendanaan pembangunan fasilitas fisik inkubator dan kredit lunak jangka panjang; (3) dukungan lembaga keuangan baik pemerintah maupun swasta dalam bentuk kredit usaha bagi tenant inkubator; dan (4) komitmen perguruan tinggi dan lembaga penelitian (Mopangga, 2015). Dalam terbentuknya inkubator, sumber dana dapat berasal dari: (1) dana internal universitas; (2) dana hibah dari pemerintah; (3) dana CSR BUMN dan perusahaan swasta; dan (4) royalti dan share saham dari anchor tenant (Lutfiani et al., 2020).

Pemerintah mendorong inkubator bisnis dalam mengembangkan startup dan mengenalkan bisnis melalui teknologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan inovasi atau kreativitas dalam mengembangkan startup baru yang sukses di perguruan tinggi, terlihat dari mahasiswa memanfaatkan fasilitas di inkubator untuk mengembangkan usaha kecil dalam industri digital untuk peningkatan tenaga kerja (Lutfiani et al., 2020). Dengan adanya dukungan coworking space dan inkubator yang memadai, startup dan UMKM yang terlibat dalam inisiatif Industri 4.0 akan memiliki akses terhadap infrastruktur, mentoring, dan jaringan bisnis yang dibutuhkan untuk berkembang.

7. KOMPETISI INDUSTRI 4.0 SEBAGAI KATALIS INOVASI DAN ADOPSI TEKNOLOGI

7.1 Peran Kompetisi dalam Mendorong Inovasi

Kompetisi merupakan mekanisme yang efektif untuk mendorong inovasi dan adopsi teknologi di kalangan UMKM dan startup. Sebuah kompetisi di dalam technopreneurship adalah hal yang wajar. Persaingan bebas terus terjadi di seluruh tempat bahkan secara internasional. Kompetisi adalah suatu usaha untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya (Peningkatan Daya Saing Bisnis Melalui Technopreneurship, 2021). Dalam konteks Industri 4.0, kompetisi yang dirancang dengan baik dapat menjadi katalis bagi inovasi dan adopsi teknologi di kalangan UMKM.

Pemerintah sebaiknya terus membantu para UMKM dengan menyelenggarakan event-event kewirausahaan yang dapat memicu kompetisi, memberikan lokasi ruang terintegrasi bagi UMKM yang kondusif untuk memasarkan usahanya, dan membangun UMKM dengan pendekatan Digital Market yang terencana (Phradiansah et al., 2022). Kompetisi Industri 4.0 yang dirancang secara spesifik untuk berbagai sektor, seperti Blockchain challenge untuk industri finansial, IoT challenge untuk agrikultur, dan Datathon untuk UMKM, akan mendorong pengembangan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan industri lokal.

7.2 Model Kompetisi Industri 4.0 yang Efektif

Kompetisi Industri 4.0 yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, kompetisi harus berfokus pada pemecahan masalah nyata yang dihadapi oleh industri dan UMKM lokal. Kedua, kompetisi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. Ketiga, kompetisi harus memberikan dukungan yang memadai bagi peserta, termasuk akses terhadap data, infrastruktur teknologi, dan mentoring dari para ahli.

Inovasi teknologi, termasuk digitalisasi dan penggunaan AI, serta reformasi pendidikan yang adaptif, memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pendidikan (Lase et al., 2024). Kompetisi Industri 4.0 yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan akan menciptakan ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan (Lase et al., 2024).

Pemerintah dapat bertindak sebagai technopreneur yang menerapkan kebijakan. Pemerintah hendaknya meningkatkan proyek kemitraan yang baru dengan para pemangku kebijakan (stakeholders). Keberhasilan para inovator di masa yang akan datang sangat bergantung pada apakah pemerintah siap untuk melakukan kerjasama dan menerima tugas yang menantang di masa depan (Peningkatan Daya Saing Bisnis Melalui Technopreneurship, 2021). Dalam konteks kompetisi Industri 4.0, pemerintah perlu berperan aktif sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator yang mendorong partisipasi luas dari berbagai pihak.

7.3 Kompetisi Blockchain untuk Industri Finansial

Blockchain challenge untuk industri finansial merupakan salah satu bentuk kompetisi Industri 4.0 yang dapat mendorong inovasi dalam sektor keuangan. Teknologi blockchain telah memperkenalkan perspektif baru terhadap mata uang digital dan memiliki potensi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam sistem perbankan (Johan, 2024). Dalam konteks UMKM, blockchain dapat digunakan untuk memfasilitasi akses kredit yang lebih mudah dan transparan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan inklusi keuangan.

Pada masa revolusi 4.0, Indonesia dapat beradaptasi dengan penggunaan teknologi finansial. Secara meluas, kegunaan Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT) dengan blockchain dapat mengubah lanskap seluruh industri dengan cepat dan mendalam (Wahyudi et al., 2023). Kompetisi blockchain untuk industri finansial akan mendorong pengembangan solusi inovatif yang dapat meningkatkan akses UMKM terhadap layanan keuangan formal.

Kerjasama strategis dengan penyedia FinTech akan memungkinkan perbankan syariah menggunakan keunggulan komparatif industri FinTech (Muhammad & Sari, 2020). Kolaborasi melalui proses desain produk dan bundling product antara produk FinTech dan industri perbankan yang menjadi solusi bagi konsumen dan bermanfaat bagi kedua pihak merupakan salah satu bentuk inovasi yang dapat dihasilkan dari kompetisi blockchain (Muhammad & Sari, 2020).

7.4 IoT Challenge untuk Agrikultur

IoT challenge untuk agrikultur merupakan kompetisi yang dapat mendorong pengembangan solusi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian. Generasi milenial diharapkan untuk dapat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi terbaru dalam agrobisnis, seperti IoT, big data, dan kecerdasan buatan (Novalia et al., 2024). Kompetisi ini akan mendorong pengembangan aplikasi IoT yang dapat membantu petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka.

Konsep smart city memanfaatkan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan infrastruktur, sumber daya, lingkungan, dan pelayanan publik yang lebih baik (Erlinnawati & Purwanto, 2024). Prinsip yang sama dapat diterapkan dalam konteks smart farming dan smart agribusiness, di mana IoT digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan, air, dan sumber daya lainnya dalam sektor pertanian.

Revolusi industri 4.0 mendorong kemajuan TIK, yang mengubah manajemen di berbagai domain, termasuk pemerintah dan perusahaan (Erlinnawati & Purwanto, 2024). Dalam konteks agrikultur, kemajuan TIK yang didorong oleh Industri 4.0 dapat memungkinkan integrasi yang efektif antara TIK dalam sektor pertanian, yang akan menuju pada pertanian berkelanjutan melalui penyiapan informasi pertanian yang tepat waktu dan relevan (Erlinnawati & Purwanto, 2024).

7.5 Datathon untuk UMKM

Datathon untuk UMKM merupakan kompetisi yang berfokus pada pemanfaatan data untuk memecahkan tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Dalam era Industri 4.0, data merupakan aset yang sangat berharga bagi UMKM. Kemampuan untuk menganalisis dan memanfaatkan data secara efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi UMKM.

Bergabungnya UMKM ke dalam ekosistem digital e-commerce akan membuka jejaring yang lebih luas karena adanya interaksi/pertukaran informasi dengan pemilik platform, para konsumen, dan ulasan kompetisi serta kolaborasi (Zhukhruffa, 2023). Datathon untuk UMKM akan mendorong pengembangan solusi analitik data yang dapat membantu UMKM untuk memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Bantuan yang paling berpeluang besar untuk bisa didapatkan oleh UMKM adalah pelatihan (Fauziyah et al., 2020). Dalam konteks Datathon, pelatihan dalam analitik data dan kecerdasan buatan akan menjadi komponen penting yang mendukung kemampuan UMKM untuk berpartisipasi dan memanfaatkan hasil kompetisi secara optimal.

8. DAMPAK YANG DIHARAPKAN: TRANSFORMASI UMKM MENUJU HIGH VALUE CHAIN

8.1 Peningkatan Jumlah Pelaku Industri Lokal yang Memanfaatkan Teknologi 4.0

Implementasi strategi yang komprehensif ini diharapkan akan menghasilkan peningkatan signifikan dalam jumlah pelaku industri lokal yang memanfaatkan teknologi Industri 4.0. Pertumbuhan technopreneurship dan UMKM sangat tergantung pada ketersediaan dan fleksibilitas inovasi. Inovasi juga harus mudah diakses. Technopreneurship dan wirausaha yang berdasarkan inovasi adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi dan dunia yang terus berkembang dan berubah dengan sangat cepat ini (Peningkatan Daya Saing Bisnis Melalui Technopreneurship, 2021).

Pemerintah dan industri dapat menghasilkan suatu platform berdasarkan kreativitas yang diekspresikan secara bebas (Peningkatan Daya Saing Bisnis Melalui Technopreneurship, 2021). Dengan adanya platform nasional evaluasi kesiapan Industri 4.0, layanan terpadu implementasi Industri 4.0, dan ekosistem digital yang kondusif, diharapkan semakin banyak pelaku industri lokal dan UMKM yang termotivasi dan mampu untuk mengadopsi teknologi Industri 4.0 dalam operasional bisnis mereka.

8.2 Penciptaan Model Bisnis Digital yang Beragam

Adopsi teknologi Industri 4.0 akan mendorong penciptaan model bisnis digital yang lebih beragam dan inovatif. Ekosistem Digital e-commerce berperan penting dalam membantu industri UMKM untuk berkembang dan memberikan beragam solusi atas tantangan yang dihadapi terkait biaya dan operasional promosi serta penjualan (Zhukhruffa, 2023). Dengan berani mengadopsi strategi bisnis konvensional ke strategi bisnis digital, para pelaku bisnis UMKM akan terbantukan dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh platform e-commerce (Zhukhruffa, 2023).

Karakteristik ekonomi digital memiliki konsep kompetisi yang menjadi spirit industri yang mudah diangkat oleh para pelaku UMKM dan perusahaan rintisan (Start-Up) yang mengutamakan kolaborasi dan sinergi. Karena itu, ekonomi digital merupakan 'ekonomi berbagi' yang memunculkan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memasuki dunia bisnis (Kondoj et al., 2023). Model bisnis digital yang beragam ini akan menciptakan peluang baru bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan pasar mereka.

8.3 Solusi Digital untuk Tantangan Industri Konvensional

Teknologi Industri 4.0 dapat memberikan solusi inovatif untuk berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri konvensional. Inovasi di bidang teknologi akan memberikan kekuatan untuk bisa bertumbuh di dalam ekonomi (Peningkatan Daya Saing Bisnis Melalui Technopreneurship, 2021). Dalam konteks UMKM, solusi digital dapat mencakup: platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar, sistem manajemen inventori berbasis IoT untuk mengoptimalkan rantai pasokan, aplikasi analitik data untuk meningkatkan efisiensi produksi, dan platform fintech untuk memudahkan akses pembiayaan.

Masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh para pemilik bisnis UMKM di Indonesia untuk masuk ke ranah bisnis digital, dan salah satu di antaranya adalah penetrasi internet dan kemampuan adopsi teknologi informasi yang masih rendah (Zhukhruffa, 2023). Permasalahan ini dapat ditangani dengan adanya kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah dalam melakukan pelatihan pada para pelaku bisnis UMKM agar wawasan terhadap IoT lebih terbuka dan juga dapat lebih maksimal dalam membuat strategi digital serta mengutilisasi platform e-commerce (Zhukhruffa, 2023).

8.4 Peningkatan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Berbasis Industri 4.0

Adopsi teknologi Industri 4.0 diharapkan akan mendorong peningkatan inovasi dan kekayaan intelektual di kalangan UMKM Indonesia. Kapabilitas kecerdasan buatan, kapabilitas jaringan, dan kepemimpinan kewirausahaan mempunyai pengaruh positif terhadap ketangkasan strategis pada UMKM, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Sunandi & Wahyuni, 2024). Dengan meningkatnya ketangkasan strategis, UMKM akan lebih mampu untuk berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan baru yang bernilai tinggi.

Inovasi teknologi, termasuk digitalisasi dan penggunaan AI, memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Lase et al., 2024). Dalam konteks UMKM, inovasi berbasis Industri 4.0 dapat mencakup pengembangan produk baru yang memanfaatkan teknologi digital, pengembangan proses produksi yang lebih efisien, dan pengembangan model bisnis baru yang memanfaatkan platform digital. Peningkatan inovasi ini akan mendorong peningkatan kekayaan intelektual UMKM, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

9. TANTANGAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

9.1 Tantangan dalam Implementasi Strategi

Implementasi strategi pemanfaatan teknologi Industri 4.0 untuk UMKM menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Pertama, tantangan infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, tantangan SDM yang masih memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital. Ketiga, tantangan pembiayaan yang masih menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk mengadopsi teknologi Industri 4.0. Keempat, tantangan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung ekosistem digital yang kondusif.

Kondisi pasar yang tidak stabil di negara berkembang menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis dan tidak terduga, sehingga menjadi penting bagi UMKM untuk segera mengadaptasi strategi dan operasi mereka (Sunandi & Wahyuni, 2024). Namun, apabila pelaku UMKM dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dalam mengambil keputusan yang strategis, maka UMKM tersebut akan mampu menghadapi persaingan pasar dengan adanya peningkatan kinerja organisasi baik dari segi finansial maupun nonfinsansial (Sunandi & Wahyuni, 2024).

Hambatan-hambatan inovasi dapat secara luas dikategorikan sebagai: keterbatasan teknologi; kecenderungan kuat untuk menghindari risiko inovasi; keterbatasan finansial; dan memiliki kemampuan terbatas atau kemauan untuk mengembangkan budaya inovasi (Tricahyadinata, 2013). Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan.

9.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk mendukung implementasi strategi pemanfaatan teknologi Industri 4.0 bagi UMKM.

Pertama, pemerintah perlu membangun platform nasional evaluasi kesiapan Industri 4.0 yang komprehensif dan berbasis data, dengan mengadopsi best practices dari negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan Industri 4.0. Platform ini harus dapat diakses secara terbuka oleh seluruh pemangku kepentingan dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perkembangan teknologi terkini.

Kedua, harmonisasi kebijakan lintas kementerian perlu diperkuat melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif, termasuk dialog pemerintah-swasta yang reguler dan inklusif. Proses dialog yang efektif membutuhkan waktu, dan untuk membuat diskusi yang inklusif dan sarat manfaat, regulator sebaiknya mempertimbangkan dan mengatur periode dialog untuk penulisan regulasi yang diajukan (Aprilianti & Dina, 2021).

Ketiga, ekosistem pendanaan untuk startup dan UMKM yang berinovasi dalam Industri 4.0 perlu diperkuat melalui berbagai mekanisme, termasuk modal ventura, crowdfunding, CSR perusahaan, dan program pembiayaan pemerintah. Pemerintah perlu menjaga ekonomi momentum, melalui sinergi UMKM dengan BUMN, digitalisasi, dan supply chain global UMKM (Arman et al., 2023).

Keempat, program kompetisi Industri 4.0 yang terstruktur dan berkelanjutan perlu diselenggarakan secara reguler, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memberikan dukungan yang memadai bagi peserta. Pemerintah harus membentuk dan menjamin kelembagaan organisasi industri kreatif untuk memfasilitasi budaya kreatif dan inovatif kepada generasi muda (Phradiansah et al., 2022).

Kelima, pengembangan SDM digital perlu diprioritaskan melalui program pelatihan yang komprehensif dan aksesibel bagi seluruh pelaku UMKM. Sebagai regulator dan fasilitator, pemerintah harus mengambil inisiatif untuk mengambil langkah strategis dengan stakeholder lain untuk berkontribusi positif terhadap pengembangan SDM dan inovasi dalam ekonomi digital di Indonesia (Salistia et al., 2022).

10. KESIMPULAN

Strategi pemanfaatan teknologi Industri 4.0 untuk mendorong pertumbuhan dan skala usaha UMKM yang berfokus pada High Value Chain (HVC) merupakan agenda strategis yang mendesak bagi Indonesia. Keberhasilan strategi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, yang mencakup: (1) pembentukan kerangka pengukuran kesiapan Industri 4.0 yang terstandarisasi; (2) sinergi antarkementerian untuk harmonisasi kebijakan; (3) penciptaan ekosistem digital yang kondusif; (4) kerjasama multi-pihak untuk membangun supply chain yang efisien; (5) pendanaan swasta yang memadai; dan (6) kompetisi Industri 4.0 yang mendorong inovasi.

Pembangunan merupakan sebuah kerangka aktivitas dari berbagai stakeholder meliputi pemerintah, industri dan instansi swasta serta akademisi melalui fungsi dan tujuannya masing-masing (Ritonga, 2023). Dengan peran yang sinergis dari seluruh pemangku kepentingan, strategi ini diharapkan akan menghasilkan peningkatan signifikan dalam jumlah pelaku industri lokal yang memanfaatkan teknologi Industri 4.0, penciptaan model bisnis digital yang beragam, solusi digital untuk tantangan industri konvensional, serta peningkatan inovasi dan kekayaan intelektual berbasis Industri 4.0.

Pada akhirnya, transformasi UMKM menuju High Value Chain melalui pemanfaatan teknologi Industri 4.0 akan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Inovasi dan menangani risiko yang ada akan menghasilkan penghargaan yang tiada tara saat berhasil dengan baik (Peningkatan Daya Saing Bisnis Melalui Technopreneurship, 2021), dan dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Achdiat, A., Bustomi, T., & Marlovia, E. (2021). Inisiatif open data pada usaha mikro kecil menengah Kota Bandung. Kebijakan Jurnal Ilmu Administrasi, 12(2), 122–134. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i2.3756

Agustina, I. F. (2024). Buku ajar pengantar sistem ekonomi Indonesia. https://doi.org/10.21070/2024/978-623-464-086-1

Aprilianti, I., & Dina, S. (2021). Pengaturan bersama ekonomi digital Indonesia. https://doi.org/10.35497/333000

Arman, A., Sawitri, N. N., & Saefuddin, A. (2023). Ketahanan ekonomi nasional masa dan pasca Covid-19 melalui penguatan UMKM Indonesia. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 10(2), 87. https://doi.org/10.19184/ejeba.v10i2.43344

Audrine, P., & Murwani, A. (2021). Menciptakan kondisi yang mendukung ekonomi digital: Studi kasus dari Indonesia. https://doi.org/10.35497/349330

Erlinnawati, A., & Purwanto, E. (2024). Peran teknologi dan komunikasi dalam manajemen pembangunan berkelanjutan. Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital, 1(4), 11. https://doi.org/10.47134/jbkd.v1i4.3034

Fahta, A. I. A., Moreni, A. F., & Anggita, A. (2022). The impact of digitalization to accelerate economic performance during COVID-19 pandemic. East Java Economic Journal, 6(2), 253–270. https://doi.org/10.53572/ejavec.v6i2.92

Faqihuddin, F., Soedarto, T., Sumarsih, E., & Bunda, C. A. P. (2023). Peran inkubator agribisnis dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan berbasis pertanian. Jurnal Agribisnis, 12(1), 45–54. https://doi.org/10.32520/agribisnis.v12i1.2541

Fauziyah, I. A., Baihaqi, I., & Persada, S. F. (2020). Pengaruh bantuan lembaga pemerintah terhadap orientasi pembelajaran, inovasi, dan kinerja usaha berskala mikro, kecil, & menengah. Jurnal Teknik ITS, 9(1). https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i1.42457

Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya dinamisasi sistem dan soliditas regulasi dalam manajemen risiko pembiayaan 4.0 pada perbankan syariah. Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 16(1), 71. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7335

Ishak, P., & Sholehah, N. L. H. (2021). Implementasi model pentahelix dalam pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Gorontalo Accounting Journal, 4(2), 207. https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1726

Johan, J. (2024). Inovasi dalam teknologi keuangan: Mengubah praktik perbankan dan investasi tradisional. CRC, 2(2), 296–314. https://doi.org/10.32806/4a2g7278

Kondoj, M., Langi, H. S., Putung, Y., & Kumaat, A. P. (2023). Model e-commerce untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam ekosistem kewirausahaan digital di Sulawesi Utara. Technomedia Journal, 8(2), 221–234. https://doi.org/10.33050/tmj.v8i2.2089

Lase, D., Waruwu, E., Zebua, H. P., & Ndraha, A. B. (2024). Peran inovasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan menuju visi Indonesia maju 2045. Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(2), 114–129. https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i2.18

Leonard, A. E., Parulian, R. T., & Saphira, R. L. T. (2020). Triangulasi konsep kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk menjembatani kesenjangan keterampilan di Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Sentris, 1(1), 62–74. https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4194.62-74

Lutfiani, N., Rahardja, U., & Manik, I. S. P. (2020). Peran inkubator bisnis dalam membangun startup pada perguruan tinggi. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 5(1), 77–89. https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2727

Mopangga, H. (2015). Studi kasus pengembangan wirausaha berbasis teknologi (technopreneurship) di Provinsi Gorontalo. Trikonomika, 14(1), 13–24. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v14i1.587

Muhammad, H., & Sari, N. P. (2020). Pengaruh financial technology terhadap perbankan syariah: Pendekatan ANP-BOCR. Perisai: Islamic Banking and Finance Journal, 4(2), 113–125. https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.868

Munandar, A. (2016). The strategy development and competitive advantages of micro small medium entreprise business institution toward regional development. Adbispreneur, 1(2). https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10233

Novalia, A. S., Rini, I. S., Ruhaedi, R., Budiyono, B., Pusparany, K., Mukrodi, M., & Sugiarti, E. (2024). Manajemen SDM dalam meningkatkan daya saing milenial di era society 5.0. Idea Abdimas Journal, 2(3), 138–145. https://doi.org/10.70001/iaj.v2i3.190

Pellu, A. (2023). Pengalaman dan persepsi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menghadapi tantangan ekonomi. Multifinance, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.61397/mfc.v1i1.42

Peningkatan daya saing bisnis melalui technopreneurship. (2021). Reviu Akuntansi Manajemen dan Bisnis, 1(2), 103–113. https://doi.org/10.35912/rambis.v1i2.556

Peran manajemen untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja UMKM saat pandemi Covid-19. (2022). https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-052-6

Phradiansah, P., Jamaludin, I. I., & Astaginy, N. (2022). Peranan pemerintah daerah dalam penguatan kreativitas inovasi entrepreneur pada ekonomi kreatif sub sektor kuliner Kota Kendari. Musamus Journal of Public Administration, 5(1), 104–120. https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i1.4746

Ritonga, U. S. (2023). Analisis soft system methodology pembangunan agroindustri pangan berbasis pengembangan UMKM di Indonesia. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, 2(3), 110–129. https://doi.org/10.23969/jrie.v2i3.36

Salistia, F., Junaedi, D., & Amalia, R. S. (2022). Ekosistem SDM dan inovasi ekonomi digital di Indonesia. Sci-Tech Journal, 2(1), 11–31. https://doi.org/10.56709/stj.v2i1.60

Sari, R. F. (2022). Teknologi IoT dan blockchain sebagai pemungkin pencapaian SDGs. https://doi.org/10.55981/brin.707.c561

Sunandi, M. F. D., & Wahyuni, S. (2024). Ketangkasan strategis sebagai katalis kapabilitas kecerdasan buatan, kapabilitas jaringan, dan kepemimpinan organisasi dalam mencapai kinerja UMKM sektor jasa. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18(3), 2067. https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3045

Tricahyadinata, I. (2013). Kapabilitas inovasi usaha kecil dan menengah di Indonesia. Akuntabel, 10(1). https://doi.org/10.29264/jakt.v10i1.49

Utami, V. R., & Sulaiman, M. (2022). Inovasi dan kolaborasi perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dalam mendukung roadmap Making Indonesia 4.0. Media Pustakawan, 29(2), 202–214. https://doi.org/10.37014/medpus.v29i2.2735

Wahyudi, I. H., Yolanda, T. F., & Tobing, F. A. B. L. (2023). Peran blockchain terhadap lembaga zakat bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Visa Journal of Vision and Ideas, 3(2), 381–395. https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.2736

Widayati, R., & Nugraheni, A. D. (2022). Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berdasarkan ajaran Tamansiswa menuju Revolusi Industri 4.0. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Dewantara, 5(2), 32. https://doi.org/10.31317/jpmd.v5i2.823

Wijaya, T., & Nidhal, M. (2023). Pengalaman internasional terkait innovative credit scoring: Pelajaran bagi Indonesia. https://doi.org/10.35497/564017

Zhukhruffa, S. (2023). Pemanfaatan ekosistem digital pada platform e-commerce dalam meningkatkan pemasaran dan penjualan produk UMKM. Cakrawala Repositori IMWI, 6(4), 1072–1088. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i4.343