00794 - Zakat dalam Islam: Kajian Komprehensif tentang Konsep, Hukum, Jenis, Mustahiq, dan Pengelolaan

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ajaran Islam. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep, dasar hukum, jenis-jenis, mustahiq, dan pengelolaan zakat berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, serta kajian fiqh kontemporer. Menggunakan pendekatan studi kepustakaan, kajian ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berdimensi ubudiyyah, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang strategis. Berbagai jenis zakat—mulai dari zakat fitrah, zakat mal, hingga zakat profesi dan perusahaan—terus berkembang seiring dinamika ekonomi modern. Pengelolaan zakat yang efektif melalui lembaga resmi, digitalisasi, dan penguatan literasi zakat menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat, khususnya di Indonesia yang mencapai Rp 217 triliun per tahun namun realisasinya masih sangat rendah. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang dapat mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat, Fiqh Zakat, Mustahiq, Pengelolaan Zakat, Maqāṣid al-Sharī'ah, Pengentasan Kemiskinan

Abstract
Zakat is the third pillar of Islam and holds a fundamental position within the Islamic religious system. This article comprehensively examines the concept, legal foundations, types, mustahiq (eligible recipients), and management of zakat based on the Qur'an, Hadith, and contemporary fiqh studies. Employing a library research approach, this study demonstrates that zakat is not solely an act of worship (ubudiyyah), but also possesses strategic socio-economic dimensions. Various forms of zakat—ranging from zakat fitrah and zakat mal to professional and corporate zakat—continue to evolve in response to modern economic dynamics. Effective zakat management through official institutions, digitalization, and strengthened zakat literacy is key to bridging the gap between zakat potential and its realization, particularly in Indonesia where the potential reaches IDR 217 trillion per year yet actual collection remains remarkably low. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, zakat functions as an instrument of wealth distribution capable of achieving social justice and sustainable poverty alleviation.

Keywords: Zakat, Fiqh Zakat, Mustahiq, Zakat Management, Maqāṣid al-Sharī'ah, Poverty Alleviation

1. Pendahuluan: Kedudukan Zakat dalam Islam
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang paling fundamental dan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ajaran Islam. Sebagai rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, zakat bukan sekadar kewajiban ritual semata, melainkan juga merupakan instrumen sosial-ekonomi yang memiliki dampak luas bagi kesejahteraan umat (Fakhruddin et al., 2024). Kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak lebih dari dua puluh tujuh kali yang digandengkan dengan perintah shalat secara bersamaan, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam (Bahri, 2017). Bahkan, menurut beberapa sumber, zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali (Suaka et al., 2021), dan ada pula yang menyebutkan bahwa Allah SWT menyebut tanggung jawab seorang Muslim untuk membayar zakat sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, di mana 28 ayat digandengkan dengan kewajiban shalat (Muhammad, 2019).
Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari bahasa Arab "zaka" yang memiliki beberapa makna, yaitu al-Barakah (keberkahan), al-nama' (pertumbuhan dan perkembangan), al-thaharah (kesucian), dan al-shalah (kebaikan) (Muslimin, 2019). Pendapat lain menyatakan bahwa zakat berasal dari kata zaka-wa yang berarti tumbuh dan berkembang, atau bertambah (Muslimin, 2019). Dalam terminologi fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Harnia, 2021). Secara hukum, zakat merupakan pemindahan kepemilikan harta kepada orang-orang yang rentan di bawah kondisi-kondisi tertentu (Islam et al., 2022).
Kedudukan hukum zakat dalam syariat Islam sangat kokoh karena didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat qath'i (pasti), baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Begitu kuatnya kedudukan hukum zakat ini sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum min al-dien bi al-dharurah, yakni diketahui secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari Islam (Ag, 2017). Zakat adalah kewajiban yang bersifat dharuri dan melekat pada diri setiap Muslim yang memiliki harta hingga batas yang telah ditentukan (nishab) (Ag, 2017). Bahkan, meninggalkan kewajiban zakat bagi yang mampu dianggap sebagai dosa besar dan dapat menjadi indikator keimanan seseorang (Fakhruddin et al., 2024).
Dari perspektif yang lebih luas, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah yang berdimensi ubudiyyah (hubungan manusia dengan Allah), tetapi juga memiliki dimensi sosial yang menyangkut hubungan baik antarsesama manusia (Mubin & Siddiq, 2022). Zakat adalah ibadah yang tidak hanya memiliki dimensi 'ubūdiyyah maḥḍah atau hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi zakat juga memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan hubungan baik antarmanusia (Mubin & Siddiq, 2022). Dengan demikian, zakat merupakan instrumen yang unik dalam Islam karena menggabungkan dimensi spiritual dan sosial-ekonomi secara sekaligus.

2. Dasar Hukum Zakat dalam Al-Qur'an dan Hadits
2.1 Landasan Al-Qur'an
Kewajiban zakat memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang paling sering dikutip adalah Surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan penerima zakat: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah" (Nuraini, 2022). Ayat ini menjadi dasar utama dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahiq).
Selain Surah At-Taubah ayat 60, kewajiban zakat juga terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 43: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". Surah Al-Baqarah ayat 267 juga menjadi dasar bahwa zakat diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal (Muslimin, 2019). Landasan Al-Qur'an lainnya terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang menyatakan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta (Jaelani, 2016).

2.2 Landasan Hadits
Dari sisi Sunnah, Rasulullah SAW menjadikan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan Islam. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyatakan bahwa Ibnu Abbas RA menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan tujuan membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, serta memberikan makanan kepada orang miskin (Priyambodo, 2023). Hadits ini menjadi dasar hukum zakat fitrah secara khusus.
Dalam sejarah Islam, pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab di Yaman, zakat terbukti memainkan peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim. Pada masa itu, kesejahteraan rakyat tersebar merata sehingga tidak ditemukan lagi mustahiq yang layak menerima zakat (Bahri, 2017). Kisah ini menjadi bukti historis bahwa zakat yang dikelola dengan baik mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan.

3. Pengertian dan Konsep Zakat dalam Fiqh
3.1 Zakat sebagai Fiqh Ibadah dan Fiqh Muamalat
Dalam tradisi fiqh Islam, zakat secara klasik dikategorikan sebagai bagian dari fiqh al-ibadat (fikih ibadah), yakni hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Namun, perkembangan pemikiran kontemporer menunjukkan bahwa zakat juga memiliki dimensi fiqh muamalat yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan (Fakhruddin et al., 2024). Zakat adalah sesuatu yang mencakup baik fiqh ibadah maupun fiqh muamalah (Khasandy & Badrudin, 2019).
Repositioning zakat dari fiqh al-ibadat ke fiqh muamalat memiliki implikasi yang sangat signifikan. Jika zakat hanya dipandang sebagai ibadah semata, maka pengelolaannya cenderung bersifat formalistik dan terbatas. Sebaliknya, jika zakat dipandang sebagai bagian dari fiqh muamalat, maka pengelolaannya dapat lebih fleksibel dan memiliki dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Muslim (Fakhruddin et al., 2024). Munculnya perspektif zakat muamalat dilatarbelakangi oleh perspektif ekonomi, di mana zakat dimaknai sebagai transfer kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin dan bersumber dari sumber-sumber ekonomi (Fakhruddin et al., 2024).
Dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), zakat bukan hanya merupakan tindakan ibadah yang berkaitan dengan penyucian harta, tetapi lebih dari itu, zakat juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat jika dikelola secara efektif dan tepat (Fakhruddin et al., 2024). Perubahan makna dan paradigma ini penting untuk memastikan bahwa maqāṣid al-sharī'ah dapat dicapai secara efektif (Fakhruddin et al., 2024).

3.2 Dimensi Zakat
Zakat sebagai salah satu pilar Islam memiliki dimensi ubudiyyah, ijtimaiyyah, dan iqtishadiyyah (keagamaan, sosial, dan ekonomi) (Bahri, 2017). Dimensi ubudiyyah berkaitan dengan ketaatan kepada Allah SWT dan penyucian jiwa serta harta. Dimensi ijtimaiyyah berkaitan dengan fungsi sosial zakat dalam mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan. Dimensi iqtishadiyyah berkaitan dengan peran zakat sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam.
Zakat memiliki dampak pada perubahan sosial dan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan bagi rumah tangga miskin, penciptaan jaminan sosial, penghapusan perilaku jahat dan tidak bermoral dalam masyarakat, serta mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan (Alim, 2022). Zakat juga dapat mengurangi kecemburuan sosial dan kebencian yang ada dalam dada orang miskin, karena dengan adanya zakat, keharmonisan dan kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin akan terjalin (Wutsqah, 2021).

4. Jenis-Jenis Zakat
4.1 Zakat Fitrah (Zakat al-Fitr)
Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan makanan dari kebutuhan normal keluarganya pada malam dan hari Idul Fitri (Muslimin, 2019). Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban (Nuraini, 2022). Sejak saat itu, zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan dari kebutuhan normal keluarganya pada malam dan hari Idul Fitri (Nuraini, 2022).
Zakat fitrah terdiri dari dua kata: "zakat" yang berasal dari "zaka" yang berarti tumbuh, bertambah, berkembang, dan berkah; serta "fitr" atau "fitrah" yang mengandung makna akhir bulan puasa dan hari pertama Syawal sebagai awal Idul Fitri (Putra & Tambunan, 2022). Zakat fitrah dikenakan pada diri seseorang, bukan pada harta atau penghasilan (Alim, 2022). Kemiskinan adalah alasan utama seseorang tidak membayar zakat fitrah (Alim, 2022).
Mengenai besaran zakat fitrah, terdapat beberapa pendapat ulama. Menurut mazhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas Muslim di Indonesia, zakat fitrah harus dibayarkan dengan 2,5 kg makanan, dibayarkan selambat-lambatnya sebelum shalat Idul Fitri (Jamaludin et al., 2024). Sementara dalam mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dibayarkan sebesar 3,8 kg makanan (Jamaludin et al., 2024). Fatwa MUI DKI Jakarta tahun 2018 menyatakan bahwa zakat fitrah dalam bentuk 'ain (benda) yang harus dikeluarkan adalah 2,7 kilogram beras (Mafaid et al., 2023). Adapun Fatwa MPU Aceh tahun 2014 menetapkan bahwa zakat fitrah yang dibayarkan dalam bentuk makanan pokok adalah 2,8 kilogram (Mafaid et al., 2023).
Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, serta memberikan makanan kepada orang miskin (Priyambodo, 2023). Zakat fitrah juga bertujuan untuk membuat orang lain bahagia dan menyediakan kebutuhan bagi orang yang mengalami kemiskinan agar mereka dapat makan dan merasa kenyang pada Idul Fitri (S. Bahri et al., 2024). Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan jahat yang dilakukan selama bulan puasa dan memungkinkan orang dengan penghasilan rendah untuk berbagi kegembiraan Idul Fitri (Yusrizal & Sasmita, 2022).
Mengenai waktu pembayaran zakat fitrah, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah harus dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri. Namun, dalam konteks pandemi COVID-19, MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan zakat fitrah dibayarkan dan didistribusikan sejak awal Ramadan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri (Syatar et al., 2022). Fatwa ini mendorong Muslim yang mampu untuk memenuhi dan mendistribusikan zakat mereka lebih cepat, sesuai dengan nisab untuk kepentingan masyarakat yang terdampak ekonomi akibat COVID-19 (Syatar et al., 2022).

4.2 Zakat Mal (Zakat Harta)
Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim jika telah mencapai atau melebihi nishab (batas minimum harta yang telah ditentukan sesuai jenis harta yang dimiliki) (Aulia, 2023). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, zakat diwajibkan atas lima jenis harta, yaitu: uang, barang tambang, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak (unta, sapi, dan kambing) (Nuraini, 2022).
Zakat mal dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber kekayaannya, sebagai berikut.

a. Zakat Emas dan Perak (Uang)
Emas dan perak, termasuk uang, merupakan objek zakat yang paling mendasar. Uang dikenakan zakat karena fungsinya yang serupa dengan emas dalam muamalat; selain itu, uang juga dapat ditukarkan dengan emas dan barang lainnya dengan mudah melalui jual beli (Hidayat & Roni, 2024). Nisab zakat emas adalah 85 gram emas, dan kadar zakatnya adalah 2,5% (Amrin et al., 2023).

b. Zakat Pertanian
Zakat pertanian dikenakan atas hasil pertanian, tanaman, dan hutan. Persentase zakat pertanian adalah 5% bagi yang menggunakan irigasi, dan 10% bagi yang mengandalkan air hujan (Mustamin et al., 2023). Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang tidak menetapkan persentase zakat pertanian di luar 10% dan 5% (Mustamin et al., 2023).

c. Zakat Peternakan
Zakat peternakan dikenakan atas hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing yang telah memenuhi syarat nishab dan haul. Pemahaman tentang zakat peternakan mencakup kewajiban membayar zakat dari hasil peternakan.

d. Zakat Perdagangan
Zakat perdagangan dikenakan atas barang-barang yang diperdagangkan. Perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan, saham-sahamnya diwajibkan untuk dizakati (Yusrizal & Sasmita, 2022).

e. Zakat Profesi (Penghasilan)
Zakat profesi adalah istilah baru yang berkembang dalam kajian fiqh kontemporer, yang dipopulerkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitab Fiqh al-Zakah dengan menggunakan kata kasb al-'amal wa al-mihn al-hurrah yang didefinisikan sebagai setiap usaha dan profesi yang menghasilkan kekayaan dalam bentuk uang dan sebagainya (Tamudin & Fitriyati, 1970). Zakat profesi dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok/lembaga yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, atau upah setiap bulan dan telah mencapai nishab (Ayumi et al., 2022).
Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai nisab zakat profesi. Sebagian ulama mengqiyaskan nisab dan kadar zakat profesi sama dengan zakat pertanian yang tidak memerlukan haul. Sebagian lain berpendapat bahwa nisab dan kadar zakat profesi sama dengan nisab dan kadar zakat al-mal al-mustafad, yaitu 85 gram emas tetapi tidak memerlukan haul (Hidayat & Roni, 2024). Ada pula ulama yang berpendapat bahwa nisab dan kadar zakat profesi diqiyaskan kepada nisab dan kadar zakat emas dan menggunakan haul (Hidayat & Roni, 2024).

f. Zakat Saham
Yusuf Qardhawi mengungkapkan dua pendapat mengenai pengeluaran zakat atas saham, yaitu zakat atas saham berdasarkan jenis perusahaan yang menerbitkannya dan zakat atas saham dipandang sama dengan barang dagangan (Yusrizal & Sasmita, 2022). Jika perusahaan adalah perusahaan industri murni yang tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidak diwajibkan untuk dizakati. Adapun perusahaan yang melakukan perdagangan, saham-sahamnya diwajibkan untuk dizakati (Yusrizal & Sasmita, 2022).

g. Zakat Pertambangan
Zakat pertambangan dikenakan atas barang-barang tambang yang ditemukan. Setiap temuan barang di mana pun pemiliknya tidak diketahui, secara hukum harus dibayarkan zakatnya sebesar 20%. Mengenai zakat minyak dan gas, penelitian menunjukkan bahwa minyak dan gas merupakan objek zakat sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan berdasarkan penalaran akademis para ulama Muslim (Omar et al., 2021).

5. Mustahiq Zakat: Delapan Golongan Penerima Zakat
Berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak menerima zakat berjumlah delapan golongan (asnaf) (Nuraini, 2022), yaitu sebagai berikut.
• Fakir (fuqara'): Orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
• Miskin (masakin): Orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasarnya.
• Amil: Orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
• Mu'allaf: Orang-orang yang baru masuk Islam atau yang hatinya perlu dijinakkan.
• Riqab: Budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan.
• Gharimin: Orang-orang yang terlilit hutang tetapi membutuhkan bantuan untuk kebutuhan dasarnya.
• Fisabilillah: Orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk kebaikan masyarakat.
• Ibnu Sabil: Musafir yang terputus dari segala sesuatu dalam perjalanan yang diperbolehkan.
Dalam perkembangan kontemporer, konsep mustahiq zakat mengalami kontekstualisasi yang signifikan. Beberapa kategori mustahiq seperti riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu al-sabil mengalami perluasan makna, sementara kategori lain seperti faqir, miskin, amil, dan mu'allaf relatif statis (Mubin & Siddiq, 2022). Kontekstualisasi mustahiq zakat dari yang bersifat formalistik (legal-formal) menuju fiqh etis (ideal-moral) bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan sosial (Mubin & Siddiq, 2022).
Delapan golongan yang berhak menerima zakat dapat berubah, kriterianya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim, dan prinsip di balik distribusi kepada delapan golongan ini adalah keadilan dan kesejahteraan sosial (Mubin & Siddiq, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa fiqh zakat bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.

6. Syarat dan Ketentuan Wajib Zakat
6.1 Syarat Muzakki
Seseorang diwajibkan membayar zakat (muzakki) apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, beragama Islam. Kedua, merdeka (bukan budak). Ketiga, memiliki harta yang telah mencapai nishab (batas minimum). Keempat, harta tersebut telah mencapai haul (satu tahun kepemilikan) untuk jenis zakat tertentu (Hasibuan et al., 2022).
Dalam esensinya, zakat adalah bagian dari sedekah yang harus dikeluarkan seseorang jika hartanya mencapai satu nishab (nilainya mencapai 94 gram emas) dan mencapai haul. Dengan kata lain, kehidupan hartanya mencapai satu tahun. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut belum diwajibkan membayar zakat (Hasibuan et al., 2022).

6.2 Nishab dan Haul
Nishab adalah jumlah minimum kekayaan yang harus dibayarkan zakatnya. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai nishab zakat penghasilan (Aulia, 2023). Menurut kesepakatan ijtihad para ulama dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, nishab zakat penghasilan adalah 85 gram emas (Amrin et al., 2023).
Haul adalah persyaratan kepemilikan penuh selama satu tahun untuk aset yang akan dizakati. Namun, untuk zakat pertanian dan zakat profesi, sebagian ulama berpendapat tidak diperlukan haul (Hidayat & Roni, 2024). Jika setelah hutang dilunasi dan kekayaan mencapai nishab, maka wajib membayar zakat (Rizal et al., 2023).

6.3 Kepemilikan Penuh
Salah satu syarat wajib zakat adalah kepemilikan penuh (milkut taka) atas harta yang akan dizakati. Ketika ada hutang, itu berarti kepemilikan tidak penuh, sehingga ini menjadi penguatan syarat wajib zakat atas kekayaan yang harus merupakan kepemilikan penuh (Rizal et al., 2023). Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai ketentuan hutang dalam menghitung zakat penghasilan (Aulia, 2023).

7. Zakat Perusahaan (Zakat Badan Usaha)
Salah satu perkembangan penting dalam fiqh zakat kontemporer adalah pembahasan mengenai zakat perusahaan. Perusahaan disamakan dengan syirkah atas dasar syakhshiyyah i'tibariyyah (entitas spiritual) atau syakhshiyyah hukmiyyah, yang disebut sebagai al-dhimmah, yaitu sifat-sifat yang melekat pada manusia, sebagai ahl al-form (hak untuk menerima) dan syakhshiyyah al-ada (hak untuk memenuhi tanggung jawab) (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Dengan demikian, perusahaan sebagai subjek zakat memiliki kewajiban untuk membayar zakat berdasarkan lima prinsip yang melekat pada perusahaan sebagai muzakki (Irfan & Muhyarsyah, 2020).
Penetapan perusahaan sebagai subjek zakat yang memiliki kewajiban membayar zakat tentu memiliki implikasi positif bagi terwujudnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta munculnya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) secara kolektif dan tanggung jawab seorang Muslim secara individual dalam mewujudkan ibadahnya kepada Allah SWT (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Dalam hukum Islam, beban zakat hanya dikenakan kepada Muslim saja karena zakat merupakan salah satu rukun Islam (Irfan et al., 2020).

8. Pengelolaan Zakat: Amil dan Lembaga Zakat
8.1 Kedudukan Amil Zakat
Amil zakat adalah orang-orang yang melaksanakan semua kegiatan zakat, mulai dari pengumpulan hingga perbendaharaan, dan dari pencatatan hingga penghitungan zakat masuk dan keluar, serta berbagi dengan mustahiq (Muslimin, 2019). Allah SWT memberikan bagian bagi mereka dari harta zakat (Muslimin, 2019). Dalam perspektif fiqh, ibadah zakat bersifat qađā'I (kewajiban otoritatif), karena zakat diambil dari muzakki dan kemudian didistribusikan kepada mustahiq, menunjukkan bahwa kewajiban zakat bukan sekadar amal (kemurahan hati), sehingga pelaksanaan ibadah ini memerlukan penanganan petugas (Hakim & Gunawan, 2020).
Dalam beberapa literatur tafsir dan fiqh, yang disebut amil zakat adalah imam, khalifah, atau 'amir, menunjukkan bahwa yang disebut amil adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas khusus untuk mengumpulkan dan mengelola zakat (Hakim & Gunawan, 2020). Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara institusional memiliki landasan historis yang kuat dalam Islam.

8.2 Lembaga Pengelola Zakat
Pengelolaan zakat oleh lembaga resmi telah dilakukan oleh berbagai negara seperti Malaysia, Nigeria, dan Brunei Darussalam (Saifullah & Mubarok, 2024). Pengelolaan zakat melalui lembaga resmi akan mengelola zakat secara terpusat, yang dikelola oleh para profesional yang ahli di bidang zakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam sehingga manfaat yang lebih besar dapat diperoleh (Saifullah & Mubarok, 2024).
Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang ini, organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta UPZ yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat, seperti LAZISMu, LAZISNU, Dompet Dhuafa, Yatim Mandiri, Rumah Zakat, dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) (Isnaniati et al., 2023).
Pendirian lembaga zakat sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan melayani kepentingan masyarakat yang sah (Bosheya et al., 2023). Mekanisme lembaga zakat harus mematuhi prinsip-prinsip dan ajaran syariat, dan menekankan perlunya kerja sama antara lembaga zakat dan pihak-pihak terkait lainnya (Bosheya et al., 2023). Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh hukum untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat menanganinya dengan tangan amanah dan tidak bertanggung jawab atas hilangnya dana dalam kepemilikan mereka, kecuali dalam kasus kelalaian atau salah urus (Bosheya et al., 2023).

8.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat
Sebagai lembaga Islam, lembaga zakat harus mematuhi nilai-nilai etika dan moral Islam. Prinsip-prinsip kepercayaan (amanah), transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah adalah di antara karakteristik yang membedakan lembaga zakat dari lembaga konvensional (Isnaniati et al., 2023). Dalam pengelolaan zakat nasional, terdapat tujuh prinsip yang sangat penting untuk menjaga "keberlanjutan" BAZNAS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Utami et al., 2021).
Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien memerlukan beberapa hal: (1) Menetapkan konsep perluasan kewajiban zakat; (2) Pengelolaan zakat dari aset tetap dan aset tidak tetap; (3) Administrasi yang akuntabel dan dikelola secara profesional; (4) Distribusi yang akuntabel dengan memprioritaskan distribusi domestik, distribusi yang adil, membangun kepercayaan antara muzakki dan mustahiq; (5) Produktivitas kerja melalui manajemen Islam; dan (6) Model distribusi zakat dalam ekonomi modern (Maghfirah, 2021).

9. Potensi dan Realisasi Zakat di Indonesia
Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB), potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun (Hadinata & Zaki, 2022). Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama menyatakan bahwa potensi zakat atas kekayaan dan penghasilan individu di Indonesia sebenarnya mencapai Rp 138 triliun per tahun (Mu'adzah & Rachmad, 2024).
Namun, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi yang ada. Pada tahun 2013, potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun per tahun, tetapi realisasinya hanya sekitar 1% (Nuraini, 2022). Bahkan, zakat yang terkumpul belum mencapai lebih dari 1 persen dari potensi zakat per tahun (Hasan & Pasyah, 2019). Kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi ini menjadi tantangan utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia.
Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi zakat antara lain: pertama, tidak mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat; kedua, sebagian orang tidak menyadari bahwa mereka harus membayar zakat; ketiga, mereka hanya memahami bahwa zakat hanya zakat di bulan Ramadan; keempat, rendahnya kesadaran muzakki dalam memenuhi kewajiban membayar zakat; kelima, rendahnya kepercayaan muzakki kepada OPZ dan regulator; keenam, rendahnya pengetahuan muzakki/masyarakat tentang fiqh zakat (literasi zakat) (Fitriani, 2023).
Selain itu, terdapat beberapa masalah sistemik yang menghambat optimalisasi zakat: zakat yang belum menjadi sistem wajib; kurangnya dukungan regulasi dari negara untuk proaktif dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat; jenis objek zakat yang digali masih terkonsentrasi pada zakat fitrah dan profesi; dan zakat yang bersifat sukarela (Fitriani, 2023).

10. Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan
10.1 Dampak Ekonomi Zakat
Zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif ekonomi, zakat diperlukan bukan hanya untuk ibadah, tetapi idealnya zakat bukan sekadar realisasi kepedulian seorang Muslim terhadap orang miskin, melainkan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi, termasuk sebagai instrumen distribusi kekayaan yang dapat menyejahterakan masyarakat (Wutsqah, 2021). Zakat sebagai salah satu instrumen fiskal dalam Islam berperan dalam mempersempit tingkat kesenjangan ekonomi mustahiq (Wutsqah, 2021).
Zakat dapat meningkatkan keadilan sosial dalam masyarakat; keseimbangan sosial dapat dibangun melalui distribusi zakat dan membuat orang miskin mendapatkan bagian dari sebagian harta mereka; jaminan sosial, masyarakat merasa terjamin ketika zakat dapat diwujudkan dalam bentuknya, di mana orang miskin tidak khawatir untuk mencari pengobatan atau mendapatkan layanan pendidikan karena tidak adanya tagihan keamanan; dan keselamatan sosial (Fathonih, 2019).
Penelitian menunjukkan bahwa rasio zakat terhadap PDB melebihi Indeks Kesenjangan Kemiskinan terhadap PDB (PGI-GDP) kecuali di 3 negara dengan garis kemiskinan yang ditetapkan pada $1,25 per hari. Ini berarti bahwa sumber daya agregat yang dikumpulkan dari potensi pengumpulan zakat di 17 negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan cukup untuk mendanai sumber daya pengentasan kemiskinan di semua 17 negara OKI yang digabungkan (Khasandy & Badrudin, 2019).

10.2 Zakat Produktif
Zakat produktif merupakan pendekatan inovatif dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk memberikan dampak jangka panjang bagi mustahiq. Distribusi zakat produktif menurut Yusuf Al-Qardhawi memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi mustahiq (Hardian, 2024). Mayoritas ulama mendukung konsep zakat produktif sebagai strategi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahiq (Hardian, 2024).
Zakat produktif dapat digunakan untuk memberdayakan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Bantuan keuangan ini dapat digunakan untuk pendidikan, pelatihan keterampilan, atau mendirikan usaha kecil, sehingga meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat (Hidayat & Roni, 2024). Dengan memberikan zakat produktif, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dapat mendapatkan bantuan keuangan yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Hidayat & Roni, 2024).
Orientasi program distribusi zakat kepada UMKM dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Dengan sistem bagi hasil, zakat dapat kemudian dikumpulkan kembali dan digunakan untuk tujuan lebih lanjut. Pada akhirnya, orientasi program distribusi zakat kepada UMKM dapat memiliki dampak yang berkelanjutan, kemiskinan dapat diselesaikan, pengangguran dapat diatasi, dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua masyarakat (Hadinata & Zaki, 2022).

11. Zakat dan Maqāṣid al-Sharī'ah
11.1 Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Zakat
Maqāṣid al-sharī'ah adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh Shari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariat (Firdausi, 2023). Al-Ghazali adalah tokoh pertama yang mengembangkan konsep Maqāṣid asy-Syari'ah dalam al-Mustasfa min Ilm al-Ushul, dan kemudian dikembangkan secara lebih komprehensif oleh Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat fi Ushul ash-Syari'ah (Firdausi, 2023).
Pengelolaan zakat sebagai bagian penting dari sistem ekonomi Islam harus dilakukan untuk mencapai kemaslahatan (maslahat) yang dirumuskan sebagai maqashid syariah (Firdausi, 2023). Menurut Chapra, jika nilai-nilai maqashid syariah diterapkan pada sistem ekonomi, maka akan menghasilkan keberhasilan ekonomi (Firdausi, 2023).
Distribusi zakat dalam perspektif maqasid sharia yang memprioritaskan penggunaan dana zakat merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), khususnya dalam menyeimbangkan kepemilikan harta (Syaikhu et al., 2022). Pengelolaan zakat harus dilakukan secara konstruktif, dinamis, dan kreatif untuk kebaikan masyarakat dan kesejahteraan serta kemakmuran kaum dhuafa (Syaikhu et al., 2022).

11.2 Lima Tujuan Maqāṣid al-Sharī'ah dan Zakat
Distribusi zakat kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 sebagai pemenuhan hak keadilan sosial dan ekonomi pada dasarnya sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu maqasidus syariah, yang terdiri dari melindungi agama, menjaga jiwa, menjaga akal, melindungi keturunan, dan menjaga harta (Zainuddin & Rosmini, 2022). Zakat berkontribusi pada pencapaian setiap tujuan ini:
• Hifz al-Din (Menjaga Agama): Zakat merupakan rukun Islam yang memperkuat keimanan dan ketakwaan.
• Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa): Zakat memastikan kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.
• Hifz al-'Aql (Menjaga Akal): Dana zakat dapat digunakan untuk pendidikan.
• Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan): Zakat mendukung kesejahteraan keluarga mustahiq.
• Hifz al-Mal (Menjaga Harta): Zakat mendistribusikan kekayaan secara adil dan mencegah penumpukan harta.

12. Reformasi dan Inovasi Pengelolaan Zakat
12.1 Reformasi Hukum Zakat
Reformasi hukum zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 karena undang-undang sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat (Muslimin, 2019). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat; dan untuk meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Muslimin, 2019).
Fatwa memiliki posisi yang sangat urgen untuk menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer tentang zakat (Ag, 2017). Fatwa lembaga massa berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan hukum zakat di Indonesia (Ag, 2017). Reformasi hukum zakat dalam fatwa antara lain: zakat tabungan, deposito, giro, zakat tanaman selain padi, zakat perikanan, zakat untuk usaha produktif, dan pengelolaan zakat melalui investasi (Ag, 2017).

12.2 Digitalisasi Zakat
Perkembangan era digital membuka peluang baru dalam pengelolaan zakat. Distribusi zakat yang dilakukan secara online dianggap lebih cepat dan efektif dibandingkan secara langsung (S. Utami, 2020). Dalam pandangan Islam, zakat yang dilakukan secara online diperbolehkan karena salah satu alasannya adalah hanya berbeda dalam bentuk distribusi, yaitu transisi dari manual ke otomatis (S. Utami, 2020).
Program zakat digital BAZNAS dapat mengurangi kemiskinan karena memberdayakan mustahiq melalui kewirausahaan digital dan inovasi teknologi digital dalam bentuk ATM beras (P. Utami et al., 2021). Implementasi teknologi digital lainnya adalah digitalisasi pembayaran zakat, layanan teknologi informasi berbasis aplikasi untuk muzakki, dan blockchain (i-zakat) dalam mengelola zakat digital (P. Utami et al., 2021).
Untuk memaksimalkan potensi zakat, beberapa hal perlu ditingkatkan, yaitu mengenai digitalisasi zakat, sosialisasi, dan inovasi (Sulistyawan & Widiasari, 2022). Digitalisasi zakat memungkinkan muzakki untuk membayar zakat dengan lebih mudah dan efisien, serta memungkinkan lembaga zakat untuk mengelola dana zakat dengan lebih transparan dan akuntabel.

12.3 Zakat dan Sustainable Development Goals (SDGs)
Program-program zakat yang dikembangkan oleh BAZNAS, khususnya di bidang ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan, sejalan dengan program-program SDGs yang dicanangkan oleh PBB, khususnya program nomor 1–4 yaitu no poverty, zero hunger, good health and well-being, dan quality education (Sa'adah & Hasanah, 2021). Dengan menggunakan pendekatan maqasid al-Sharia, program-program SDGs yang termasuk dalam tingkat kebutuhan mendesak (daruriyyah) dan sesuai dengan tujuan zakat, diutamakan dalam implementasinya (Sa'adah & Hasanah, 2021).
Terdapat korelasi yang kuat antara pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 melalui distribusi zakat sebagai kegiatan inklusif di Indonesia (Rizal et al., 2023). Pengelolaan zakat tidak akan efektif tanpa kerja sama dan kemitraan pemerintah dan organisasi sosial (Sa'adah & Hasanah, 2021).

13. Tantangan dan Permasalahan Zakat
13.1 Permasalahan Pemahaman Masyarakat
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain: pertama, sebagian orang percaya bahwa zakat adalah bentuk ta'abbudī (ibadah), sementara yang lain percaya bahwa itu adalah bentuk al-furudh al-ijtimaiyah (kewajiban sosial); kedua, zakat masih dipandang sebagai tindakan seremonial dan tidak dianggap berkaitan dengan ekonomi, apalagi pengentasan kemiskinan; ketiga, banyak orang percaya bahwa zakat hanya merupakan ibadah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan orang lain; keempat, tidak ada sanksi bagi orang Muslim yang mampu tetapi tidak membayar zakat (Fakhruddin et al., 2024).
Mayoritas kesulitan yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini dan di masa depan adalah bahwa sebagian besar orang memahami zakat hanya sebagai kewajiban agama dan bukan sebagai kewajiban negara (Alim, 2022). Muzakki yang masih menganggap zakat sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, sementara dalam Al-Qur'an dan Hadits telah menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban bagi muzakki yang telah memenuhi syarat wajib zakat (Suaka et al., 2021).

13.2 Permasalahan Kelembagaan
Dari sisi kelembagaan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Pertama, konflik hukum antara hukum pengelolaan zakat dan hukum prismatik yang berlaku di masyarakat membuat aturan tumpang tindih dan pengelolaan zakat untuk kepentingan publik menjadi kurang optimal (Syaikhu et al., 2022). Kedua, masyarakat yang merasa lebih baik memberikan zakat langsung kepada mustahiq, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pengelolaan zakat oleh lembaga, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga (Syaikhu et al., 2022).
Ketiga, akuntabilitas pengelolaan zakat masih menjadi permasalahan. Pengelolaan zakat di beberapa lembaga belum sepenuhnya memenuhi standar akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terutama dalam hal: ketiadaan beberapa indikator akuntabilitas, website yang belum optimal, media sosial yang belum dimanfaatkan dengan baik, dan ketiadaan unit pengawasan internal (Latief & Sandimula, 2022).

13.3 Permasalahan Distribusi
Distribusi zakat yang tidak merata juga menjadi permasalahan serius. Distribusi zakat yang bersifat personal dan tidak merata berdampak pada kesejahteraan orang-orang yang mengalami kemiskinan akibat ketidaksetaraan dalam memilih penerima zakat (Darwis et al., 2023). Zakat yang relatif kecil dan sementara tidak dapat mendukung kemampuan produktif orang-orang dengan penghasilan rendah untuk mencapai kemakmuran (Darwis et al., 2023).
Selain itu, terdapat permasalahan dalam distribusi zakat fitrah. Fenomena distribusi zakat fitrah di masyarakat adalah bahwa zakat didistribusikan secara merata kepada penerima, baik yang miskin maupun kelompok lain yang tidak miskin (Alim, 2022). Penerima zakat, terutama orang miskin, menerima zakat fitrah kurang dari persyaratan minimum (Alim, 2022).

14. Zakat dalam Konteks Global
14.1 Potensi Zakat Global
Secara global, berbagai studi memperkirakan bahwa zakat mencapai antara USD 200 miliar hingga USD 1 triliun per tahun di seluruh dunia, atau sekitar USD 187 juta di antara negara-negara dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) (Weiss, 2020). Potensi yang sangat besar ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan global jika dikelola dengan baik.
Namun, sebagian besar zakat didistribusikan secara pribadi di seluruh dunia Muslim, yang melemahkan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan (Weiss, 2020). Ini menunjukkan perlunya pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan institusional untuk memaksimalkan dampaknya.

14.2 Sistem Zakat di Berbagai Negara
Berbagai negara Islam memiliki sistem pengelolaan zakat yang berbeda-beda. Di negara-negara Islam berpenghasilan tinggi seperti Bahrain, Brunei Darussalam, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, terdapat berbagai permasalahan tata kelola zakat termasuk transparansi, kepercayaan, inkonsistensi hukum zakat dengan Al-Qur'an dan hadits, ketidakpatuhan, dan birokrasi (Muhammad, 2019).
Di Brunei Darussalam, pengumpulan zakat mal masih dianggap dalam posisi yang lemah, dan lembaga zakat menghadapi banyak masalah dan tantangan dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan pengumpulan zakat mal (Matahir, 2022). Di Malaysia, pengelolaan zakat diatur oleh Pusat Pengelolaan Zakat (ZMC) yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat (Musa & Mail, 2024).
Di Algeria, Kementerian Urusan Agama dan Wakaf telah mendirikan Dana Zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan donasi secara sistematis kepada mereka yang membutuhkan dan untuk mengentaskan kemiskinan di antara masyarakat (Ameur & Ahssen, 2019). Pengalaman Dana Zakat di Algeria mendorong muzakki dan investor untuk berurusan dengan bank-bank Islam dan memperluas aplikasi pinjaman yang baik di bank-bank Islam (Ameur & Ahssen, 2019).

14.3 Persepsi Warga tentang Zakat
Penelitian komparatif di tiga negara berpenghasilan menengah ke bawah (Maroko, Pakistan, dan Mesir) menunjukkan bahwa meskipun terdapat heterogenitas dalam praktik negara, terdapat kesamaan dalam cara warga memandang zakat (Gallien et al., 2023). Di seluruh kasus, warga memahami zakat sebagai sesuatu yang berada di luar negara, bahkan di mana negara terlibat dalam administrasi dan penegakan zakat (Gallien et al., 2023). Daripada memandangnya sebagai kewajiban hukum yang mirip dengan perpajakan atau sekadar pembayaran amal, Muslim di berbagai konteks agama dan institusional secara dominan memandang zakat sebagai bentuk pajak informal, yang berakar pada tekanan sosial dan sanksi di akhirat, tetapi berada di luar batas otoritas negara (Gallien et al., 2023).

15. Fatwa dan Ijtihad dalam Perkembangan Fiqh Zakat
15.1 Peran Fatwa dalam Pengembangan Hukum Zakat
Fatwa memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum zakat. Fatwa pada dasarnya adalah pendapat hukum yang disampaikan oleh ulama, ditetapkan melalui proses ijtihad sebagai respons terhadap masalah yang disampaikan kepadanya (Ag, 2017). Norma-norma fatwa filantropi Islam berkontribusi secara signifikan terhadap intervensi kebijakan publik yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mufid & Muhammad, 2023).
Pola hubungan fatwa MUI tentang zakat dan hukum positif adalah sebagai berikut: pertama, terkadang fatwa zakat memperkuat kebijakan negara untuk kepentingan publik (ta'yīdī); dan kedua, menjadi bahan hukum dalam merumuskan dan membuat kebijakan publik (insyā'ī) (Mufid & Muhammad, 2023). Dengan demikian, fatwa filantropi Islam MUI dapat menjadi alat kontrol sosial dan alat rekayasa sosial bagi masyarakat Muslim Indonesia (Mufid & Muhammad, 2023).

15.2 Ijtihad Kontemporer dalam Fiqh Zakat
Perkembangan fiqh zakat kontemporer menunjukkan dinamika yang sangat menarik. Zakat adalah kajian yang menarik dan populer saat ini karena bukan hanya merupakan bidang ibadah tetapi juga bidang muamalat (ekonomi Islam) yang terus tumbuh dan berkembang (Akbar et al., 2023). Pengembangan fiqh sebagai produk pemikiran hukum Islam harus selalu didorong untuk melakukan pembaruan dan merumuskan hukum-hukum baru dengan mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat (Akbar et al., 2023).
Beberapa objek zakat potensial yang berkaitan dengan sektor modern seperti penghasilan yang diperoleh dari keterampilan/profesi, peternakan ayam, lebah, perkebunan, bisnis properti, dan sekuritas seperti saham dan lainnya (Hadinata & Zaki, 2022). Tokoh-tokoh terkemuka dunia Muslim seperti Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa zakat dapat diambil dari sekuritas dan profesi (Fakhruddin et al., 2024). Yusuf al-Qardhawi menambahkan bahwa zakat dapat diambil dari berbagai sumber kekayaan modern (Fakhruddin et al., 2024).

16. Kesimpulan
Zakat merupakan instrumen yang sangat komprehensif dalam Islam, yang menggabungkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara sekaligus. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat memiliki landasan hukum yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, dengan berbagai sub-jenis yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi modern.
Dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, zakat bukan hanya merupakan tindakan ibadah yang berkaitan dengan penyucian harta, tetapi lebih dari itu, zakat juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat jika dikelola secara efektif dan tepat (Fakhruddin et al., 2024). Repositioning zakat dari fiqh al-ibadat ke fiqh muamalat memungkinkan pengelolaan zakat yang lebih fleksibel dan berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Muslim (Fakhruddin et al., 2024).
Tantangan utama dalam pengelolaan zakat saat ini adalah kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi zakat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat, permasalahan kelembagaan, dan distribusi yang tidak merata. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan reformasi hukum zakat yang komprehensif, peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat, digitalisasi pengelolaan zakat, dan peningkatan literasi zakat di masyarakat.
Dengan pengelolaan yang optimal, zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Zakat yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel dapat menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang adil dan berkeadilan, serta menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan maqāṣid al-sharī'ah secara keseluruhan.

Daftar Pustaka
Ag, E. S. M. A. E. S. M. (2017). The Zakat Reform and Management of Zakat in Indonesia. International Journal of Political Science Law and International Relations, 7(6), 9–30. https://doi.org/10.24247/ijpslirdec20172
Akbar, A., Khoiri, N., & Asmuni, A. (2023). Maqashid Al-Sharia in The Dynamics of Contemporary Zakat Fiqh in The North Sumatra Region. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 25(2), 168–176. https://doi.org/10.21580/ihya.25.2.18461
Alim, M. N. (2022). The Analysis of Minimum Distribution to Each Mustahiq and Its Relevance to Zakat al-Fitr Obligation to All Muslims. Waraqat Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 7(2), 220–238. https://doi.org/10.51590/waraqat.v7i2.385
Ameur, A. A., & Ahssen, D. (2019). The Application of the Hassan Loan in Algeria: Social Experience and Solutions. Economy, 6(2), 56–64. https://doi.org/10.20448/journal.502.2019.62.56.64
Amrin, A., Imamah, A. I., Nurrahmania, & Priyono, A. (2023). Implementation of Professional Zakat of State Civil Apparatus in Indonesian in Islamic Law Perspective. Profetika Jurnal Studi Islam, 24(01), 22–32. https://doi.org/10.23917/profetika.v24i01.709
Aulia, A. (2023). Assessing Different Ways of Calculating Income Zakat by Zakat Institution in Indonesia. Journal of Islamic and South East Asian Finance and Accounting, 1(01), 28–42. https://doi.org/10.25077/jiseafa.1.01.28-42.2023
Ayumi, M., Muslem, & Sumarni, M. (2022). Professional zakat fund collection strategies for private employees in Baitul Mal Aceh Tamiang. Asnaf Journal of Economic Welfare Philantrophy Zakat and Waqf, 105–122. https://doi.org/10.32505/asnaf.v1i2.4769
Bahri, A. (2017). Zakat as Tax on the Perspective of Islamic Law. Hunafa Jurnal Studia Islamika, 14(2), 253–274. https://doi.org/10.24239/jsi.v14i2.487.253-274
Bahri, S., Lubis, A. F., Choirin, M., & Setiawan, A. (2024). The Generosity Education for Children through Quranic Verses for Islamic Philanthropy Awareness. Progresiva Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, 13(01), 115–128. https://doi.org/10.22219/progresiva.v13i01.32629
Bosheya, M. S. M., Mohamad, S. A. R., Zainon, M. B. M., & Aleryani, A. S. (2023). The Legitimacy of Establishing Zakat Institutions and Balancing their Operations between Interests and Harms. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i11/19515
Darwis, M., Pabbajah, M., Harun, D. S., Adliyah, N., & Fitriani, F. (2023). The Inequality of Zakat Distribution to the Indonesia's Impoverished Muslim Urban. Religious Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya, 7(2), 143–154. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i2.24501
Fakhruddin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(1), 495. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19637
Fathonih, A. (2019). Zakat As An Alternative Revenue and Financing Resources for The State. Al-Adalah, 16(1), 115–134. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3891
Firdausi, S. K. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Zakat Studies. Islamic Social Finance, 3(2). https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.334
Fitriani, B. T. (2023). Determinants of Low Revenue Realization Zakat, Infak and Alms in West Nusa Tenggara. Proceeding International Conference on Economics Business and Information Technology (Icebit), 4, 418–423. https://doi.org/10.31967/prmandala.v4i0.774
Gallien, M., Javed, U., & Boogaard, V. van den. (2023). Between God, the People, and the State: Citizen Conceptions of Zakat. https://doi.org/10.19088/ictd.2023.027
Hadinata, A. H., & Zaki, I. (2022). Potential of Zakat on MSME Growth in Indonesia's Economic Recovery. Afebi Islamic Finance and Economic Review, 5(02), 86. https://doi.org/10.47312/aifer.v5i02.385
Hakim, B. R., & Gunawan, E. (2020). The Mosque Based Zakat Management: A Study of Amil Zakat Existence in Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 18(2), 156. https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1126
Hardian, F. (2024). Law of The Productive Testicles. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 5(03), 441–454. https://doi.org/10.59141/jiss.v5i03.1021
Harnia, S. (2021). The Role of Islamic Phylantropic Institutions in Distribution of ZIS During Ramadhan to the Community in Deme 2 Village North Gorontalo, Indonesia. Talaa Journal of Islamic Finance, 1(1), 34–45. https://doi.org/10.54045/talaa.v1i1.247
Hasan, S., & Pasyah, T. (2019). Legal Aspects of Zakat Empowerment in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 59–74. https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss1.120.pp59-74
Hasibuan, R., Pimada, L. M., Rabbani, A. M., & Malik, S. (2022). The Role of the Indonesian National Amil Zakat Agency in Social Finance Management as an Effort to Alleviate Poverty. Maliki Islamic Economics Journal, 2(1), 21–37. https://doi.org/10.18860/miec.v2i1.16465
Hidayat, M., & Roni, M. (2024). The Provisions of Professional Zakat; Between Zakat on Agricultural Products and Zakat on Gold. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 16(1), 19–34. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.5729
Irfan, I., & Muhyarsyah, M. (2020). A Fiqh Reconstruction in Company Zakat Accounting. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 20(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0120.175-208
Irfan, I., Muhyarsyah, M., Marpaung, A. P., & Liswanty, I. (2020). Reconstruction from the aspects of Islamic law in corporate zakat accounting. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 24(2), 139–147. https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss2.art7
Islam, Md. K., Mitu, S. T., Munshi, R., & Khanam, R. (2022). Perceptions about the common malpractice of Zakat paying in Bangladesh during Covid-19 pandemic: evidence from the supply side. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(3), 361–378. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2021-0253
Isnaniati, S., Agustin, B. H., & Sriwathi, N. M. A. (2023). Zakat Governance in LAZISNU Kediri District. International Conference of Business and Social Sciences, 3(1), 41–50. https://doi.org/10.24034/icobuss.v3i1.342
Jaelani, A. (2016). Zakat Accounting: Metaphor and Accounting Treatment for Business Organization. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2843071
Jamaludin, M. H., Buang, A. H., & Purkon, A. (2024). Talfīq as A Method for Legal Solutions in Contemporary Islamic Law. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 24(1), 55–66. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33608
Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2019). The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia. Ijbe (Integrated Journal of Business and Economics), 3(1), 65. https://doi.org/10.33019/ijbe.v3i1.89
Latief, N. F., & Sandimula, N. S. (2022). How Accountable is Zakat Management in Indonesia? An Evidence from BAZNAS of North Sulawesi. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 11(1), 42–60. https://doi.org/10.22373/share.v11i1.11194
Mafaid, A., Yuslem, N., & Tanjung, D. (2023). Dynamics of MUI's Fatwa on Zakat al-Fitr Paid in Qimah: Analysis of Guidelines for Issuing Fatwas. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 25(2), 188–197. https://doi.org/10.21580/ihya.25.2.19057
Maghfirah, M. (2021). Zakat Potential Management Strategy in Indonesia. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 366–402. https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4399
Matahir, F. (2022). Issues and Challenges of Zakāt al-Māl Collection in Brunei Darussalam. Ajis Academic Journal of Islamic Studies, 7(2), 395–414. https://doi.org/10.29240/ajis.v7i2.5346
Mubin, M. U., & Siddiq, A. (2022). Contextualization of Mustaḥiq Zakat at LAZNAS Nurul Hayat Surabaya. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 193–208. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6915
Mufid, Moh., & Muhammad, A. A. (2023). Islamic Philanthropy and Public Policy: A Study of Zakat Fatwas from the New Order Era to the Post-Reform Era. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 201–230. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_01
Muhammad, I. (2019). Analysis of Zakat System in High-Income Islamic Countries. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 1–11. https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i2.219
Musa, S. Z. B. S., & Mail, M. A. A. F. (2024). Sadaqah Synergy: Unveiling the Soul of Zakat Accounting. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 14(1). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i1/20598
Muslimin, J. (2019). Effective and Efficient Models of Zakat Management: Normative and Innovation Base. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 5(1). https://doi.org/10.30997/jsei.v5i1.1701
Mustamin, S. W., Irfan, I., Mansyur, S., & Abdillah, S. (2023). Public Perception of Agricultural Zakat in Terms of Sharia Economic Law. El-Fakhru, 1(1), 114–118. https://doi.org/10.46870/iceil.v1i1.490
Mu'adzah, N., & Rachmad, D. (2024). Criticisms The Government's Role of Zakat Regulation in Indonesia for Improving the Zakat Potential. Islamic Social Finance, 4(1). https://doi.org/10.58968/isf.v4i1.497
Nuraini, I. (2022). Analysis of Zakat Management Performance Based on The National Zakat Index Approach. Islamic Social Finance, 2(2). https://doi.org/10.58968/isf.v2i2.155
Omar, P. M. F. F. A., Gazali, H. M., Samsulbahri, M. N., Razak, N. I. A., & Ishak, N. (2021). Establishing zakat on oil and gas in Malaysia: a new insight. Isra International Journal of Islamic Finance, 13(3), 318–332. https://doi.org/10.1108/ijif-04-2020-0089
Priyambodo, A. G. (2023). Implementation of Zakat Fitrah Distribution in Tlogosari Village, Semarang City. Proceeding of the International Seminar on Business Economics Social Science and Technology (Isbest), 3(1). https://doi.org/10.33830/isbest.v3i1.1133
Putra, D., & Tambunan, J. (2022). Optimizing the Role of Body-Bathers as a Priority for Zakat al-Fitr Recipients in Sikilang, Sungai Aur Pasaman Barat. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 22(2), 201–212. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1252
Rizal, R., Ghofur, R. A., & Utami, P. (2023). The Role of Muslim Generation Community at Zakat Collection on Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in the Era of Digital Society 5.0. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 22(1), 105. https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.6562
Saifullah, M., & Mubarok, F. K. (2024). How the Legal Standing of Amil Zakat Tiban? Journal of Law and Sustainable Development, 12(2), e3133. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3133
Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2), 302–326. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.4990
Suaka, M., Mardenis, M., & Nurdin, Z. (2021). Management and Supervision of Zakat at The National Amil Zakat Agency (Baznas) of Bengkulu Province in 2019–2020. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 8(1), 45. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.5343
Sulistyawan, A. S., & Widiasari, S. (2022). Amil Zakat Professionalism in Post-Covid 19 Economic Recovery. Eksyar Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam, 9(1), 38–49. https://doi.org/10.54956/eksyar.v9i1.283
Syaikhu, S., Norwili, N., & Adawiyah, R. (2022). The Zakat Management Legal Conflict of the Prismatic Society in Central Kalimantan. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 209–222. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6014
Syatar, A., Abubakar, A., Amiruddin, M. M., Mundzir, C., & Bakry, M. (2022). Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case. Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 20(1). https://doi.org/10.31941/pj.v20i1.1717
Tamudin, M., & Fitriyati, Y. (1970). Implementation of Professional Zakat Based on the Regional Regulation of Palembang City Number 4 of 2017 at the Palembang City Government Office. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 21(2), 291–306. https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.10092
Utami, P., Basrowi, B., & Nasor, M. (2021). Innovations in the Management of Zakat in Indonesia in Increasing Entrepreneurial Interest and Poverty Reduction. Ijish (International Journal of Islamic Studies and Humanities), 4(1), 1. https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.1960
Utami, S. (2020). The Law of Online Zakat Based on the Application Providing Easiness in Transaction of Zakat Payment. Al-Bayyinah, 4(2), 164–178. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.774
Weiss, H. (2020). Muslim NGOs, Zakat and the Provision of Social Welfare in Sub-Saharan Africa: An Introduction. 1–38. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38308-4_1
Wutsqah, U. (2021). Productive Zakat for Community Empowerment: an Indonesian Context. Journal of Sharia Economics, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.35896/jse.v3i1.179
Yusrizal, N., & Sasmita, B. W. (2022). Yusuf Qardhawi's Thought about Zakat Shares. Tadabbur Jurnal Integrasi Keilmuan, 1(02), 116–127. https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i02.32760
Zainuddin, Z., & Rosmini. (2022). Distribution of Zakat for Communities Affected by COVID-19 in the Perspective of Socio-Economic Justice. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4306277
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar