00791 - Zakat Rikaz: Kajian Komprehensif dalam Perspektif Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia

Abstract

Zakat rikaz is one of the unique types of zakat in Islamic jurisprudence, referring to buried treasure from pre-Islamic times found in the ground. This article comprehensively examines various aspects of zakat rikaz, including its definition, legal basis, nisab provisions, scholars' differing opinions, and its relevance in the context of modern zakat management in Indonesia. Using a normative juridical approach with literature study methods, this study finds that zakat rikaz has distinctive characteristics compared to other types of zakat: a 20% rate (one-fifth/khums) based on the hadith of the Prophet Muhammad SAW, no haul requirement, and debated nisab provisions among scholars. In the context of Indonesian positive law, rikaz has been recognized as one of the objects of mal zakat under Law Number 23 of 2011 on Zakat Management. Despite differences of opinion among scholars regarding technical aspects, the obligation to pay zakat on discovered rikaz is not disputed. In the modern context, zakat rikaz remains relevant as an instrument of wealth redistribution in the Islamic economic system, contributing to social welfare and poverty alleviation.

Keywords: zakat rikaz, Islamic law, khums, zakat management, wealth redistribution

Abstrak

Zakat rikaz merupakan salah satu jenis zakat yang unik dalam fikih Islam, merujuk pada harta terpendam peninggalan masa pra-Islam yang ditemukan di dalam bumi. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai aspek zakat rikaz, meliputi definisi, dasar hukum, ketentuan nisab, perbedaan pendapat ulama, serta relevansinya dalam konteks pengelolaan zakat modern di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi kepustakaan, kajian ini menemukan bahwa zakat rikaz memiliki karakteristik khas dibandingkan jenis zakat lainnya, yaitu kadar sebesar 20% (seperlima/khumus) berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tidak disyaratkan haul, serta ketentuan nisab yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Dalam konteks hukum positif Indonesia, rikaz telah diakui sebagai salah satu objek zakat mal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai aspek teknis, kewajiban mengeluarkan zakat atas rikaz yang ditemukan tidak diperdebatkan. Dalam konteks modern, zakat rikaz tetap relevan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: zakat rikaz, hukum Islam, khumus, pengelolaan zakat, redistribusi kekayaan

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai sumber, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Hendarsyah, 2013; Mustofa, 2014). Kewajiban zakat ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, di mana perintah zakat seringkali disandingkan dengan perintah shalat, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam (Untari & Mawarni, 2023; Uyun, 2015).

Di antara berbagai jenis zakat yang dikenal dalam fikih Islam, zakat rikaz merupakan salah satu jenis yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dari jenis zakat lainnya. Rikaz, yang secara harfiah berasal dari kata rakaza yarkazu yang berarti tersembunyi (Harpepen et al., 2023), merujuk kepada harta yang terpendam di dalam bumi dan merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Zakat rikaz memiliki ketentuan hukum yang khas, termasuk kadar zakat yang lebih besar dibandingkan jenis zakat lainnya, serta tidak mensyaratkan haul (berlalunya satu tahun) dalam penunaiannya (Muhayati et al., 2016; Sari, 2018).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, rikaz telah diakui sebagai salah satu objek zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara eksplisit menyebutkan rikaz sebagai salah satu jenis harta yang termasuk dalam kategori zakat mal (Aziz & Sholikah, 2015; Muamar et al., 2022). Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif berbagai aspek zakat rikaz, mulai dari pengertian dan dasar hukumnya, ketentuan nisab dan kadar zakatnya, perbedaan pendapat ulama, hingga relevansinya dalam konteks pengelolaan zakat modern di Indonesia.

2. Pengertian dan Definisi Rikaz

2.1 Pengertian Secara Bahasa

Secara etimologis, kata rikaz berasal dari bahasa Arab rakaza yarkazu yang memiliki arti tersembunyi atau terpendam (Harpepen et al., 2023). Dalam konteks yang lebih luas, rikaz merujuk kepada segala sesuatu yang tersimpan atau terpendam di dalam bumi. Kata ini mengandung makna harta yang tidak tampak di permukaan, melainkan tersimpan di bawah tanah dan baru ditemukan oleh seseorang secara tidak sengaja atau melalui penggalian.

Secara bahasa, rikaz juga sering diartikan sebagai harta karun, yaitu harta benda yang ditanam atau disimpan oleh orang-orang terdahulu di dalam tanah (Muhayati et al., 2016; Niswatin & Alam, 2021). Pengertian ini mencerminkan sifat dasar dari rikaz, yaitu harta yang tersembunyi dan tidak diketahui keberadaannya oleh masyarakat umum hingga ditemukan oleh seseorang.

2.2 Pengertian Secara Istilah (Syara')

Dalam terminologi fikih, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai rikaz, meskipun terdapat kesamaan dalam esensinya. Secara umum, rikaz didefinisikan sebagai harta yang terpendam di dalam bumi yang merupakan peninggalan atau simpanan dari orang-orang terdahulu, khususnya dari masa jahiliyah atau masa sebelum Islam (Farhan, 2019; Rahmad, 2024).

Menurut jumhur ulama, rikaz adalah semua yang terpendam di dalam bumi yang disimpan oleh manusia terdahulu (Rahmad, 2024). Definisi ini menekankan bahwa rikaz merupakan harta yang sengaja disimpan oleh manusia di masa lampau, bukan harta yang terbentuk secara alami di dalam bumi. Hal ini yang membedakan rikaz dari ma'adin (barang tambang) yang terbentuk secara alami.

Sementara itu, mazhab Hanbali mendefinisikan rikaz sebagai harta tersembunyi dari masa jahiliyah, yaitu harta milik orang-orang kafir (Farhan, 2019). Definisi ini lebih spesifik dengan menekankan bahwa rikaz adalah harta peninggalan orang-orang kafir dari masa sebelum Islam, bukan harta milik orang Islam yang tersimpan di dalam tanah.

Adapun mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih luas, di mana menurut mereka setiap harta yang terpendam di bawah bumi disebut rikaz, ma'din, dan kanz (Rahmad, 2024). Pandangan ini tidak membedakan antara rikaz, ma'din, dan kanz, sehingga semua harta yang ditemukan di dalam bumi dianggap sebagai rikaz. Berbeda dengan jumhur ulama yang membedakan ketiga istilah tersebut.

Yusuf Qardawi, seorang ulama kontemporer terkemuka, berpendapat bahwa rikaz mencakup ma'din dan kanz (Rahmad, 2024). Pandangan ini lebih inklusif dan mencerminkan upaya untuk memperluas cakupan zakat rikaz agar dapat mengakomodasi berbagai jenis harta yang ditemukan di dalam bumi.

2.3 Perbedaan Rikaz dengan Ma'adin dan Kanz

Untuk memahami rikaz secara lebih mendalam, perlu dibedakan antara rikaz, ma'adin, dan kanz. Ma'adin adalah segala galian yang diperoleh dari perut bumi, baik yang beku maupun cair, yang terbentuk secara alami (Hamat & Shukri, 2016). Contoh ma'adin antara lain emas, perak, besi, tembaga, minyak bumi, dan berbagai mineral lainnya yang terbentuk secara alami di dalam bumi.

Sementara itu, kanz adalah harta yang tertimbun karena ulah manusia (Arafah, 2019), yaitu harta yang sengaja disimpan oleh seseorang di dalam tanah. Kanz lebih merujuk kepada harta yang disimpan oleh pemiliknya sendiri, bukan harta peninggalan orang-orang terdahulu.

Rikaz, dalam pengertian jumhur ulama, adalah harta yang terpendam di dalam bumi yang merupakan peninggalan orang-orang terdahulu, khususnya dari masa jahiliyah (Farhan, 2019; Rahmad, 2024). Perbedaan mendasar antara rikaz dan ma'adin terletak pada asal-usulnya: rikaz adalah harta yang sengaja disimpan oleh manusia, sedangkan ma'adin adalah harta yang terbentuk secara alami di dalam bumi.

3. Dasar Hukum Zakat Rikaz

3.1 Dalil dari Al-Qur'an

Kewajiban zakat secara umum, termasuk zakat rikaz, memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 267: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (Bafadhal, 2021). Ayat ini secara umum memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang diperoleh, termasuk harta yang dikeluarkan dari bumi.

Selain itu, perintah zakat juga terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 43: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (Syafitri et al., 2021; Uyun, 2015). Ayat ini menegaskan kewajiban zakat sebagai salah satu perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.

Dalam konteks zakat rikaz, para ulama juga merujuk kepada Surah At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (Abdullah, 2018; Untari & Mawarni, 2023). Ayat ini memberikan landasan umum bagi kewajiban zakat atas berbagai jenis harta, termasuk rikaz.

3.2 Dalil dari Hadis

Dasar hukum yang paling kuat dan spesifik mengenai zakat rikaz berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang paling sering dikutip dalam konteks ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda: "Atas hewan itu tidak ada pungutan, atas sumur itu tidak ada pungutan, atas barang tambang itu tidak ada pungutan, dan dalam rikaz ada khumus (seperlima)" (Rodin, 2013). Hadis ini secara tegas menetapkan bahwa zakat rikaz adalah seperlima (20%) dari nilai harta yang ditemukan.

Hadis lain yang menjadi dasar hukum zakat rikaz adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang simpanan yang didapati oleh seseorang: "Jika engkau dapatkannya pada suatu desa yang didiami orang maka umumkan ia. Dan jika engkau dapatkan pada suatu desa yang tidak dihuni orang, maka padanya dan pada rikaz itu seperlima" (Muhayati et al., 2016). Hadis ini memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai tata cara penanganan rikaz yang ditemukan.

Dalam kitab Shahih Muslim juga terdapat kewajiban khumus untuk harta karun (rikaz) (Rodin, 2013), yang semakin memperkuat landasan hukum bagi kewajiban zakat rikaz. Hadis-hadis ini secara konsisten menetapkan bahwa kadar zakat rikaz adalah seperlima (20%) dari nilai harta yang ditemukan.

3.3 Ijma' Ulama

Para ulama telah bersepakat (ijma') mengenai kewajiban zakat rikaz. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa aspek teknis, seperti definisi rikaz dan ketentuan nisabnya, namun kewajiban mengeluarkan zakat atas harta rikaz yang ditemukan tidak diperdebatkan di kalangan ulama (Sari, 2018). Ijma' ini menjadi salah satu landasan hukum yang kuat bagi kewajiban zakat rikaz.

4. Ketentuan Zakat Rikaz

4.1 Kadar Zakat Rikaz

Berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, kadar zakat rikaz adalah seperlima atau 20% dari nilai harta yang ditemukan (Muhayati et al., 2016; Sari, 2018; Syafitri et al., 2021). Ketentuan ini berbeda dengan kadar zakat pada umumnya yang berkisar antara 2,5% hingga 10%, tergantung pada jenis hartanya. Kadar zakat rikaz yang lebih besar ini mencerminkan bahwa harta rikaz diperoleh tanpa usaha yang berarti, sehingga kewajiban zakatnya pun lebih besar.

Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara zakat rikaz dan zakat barang tambang (ma'adin). Zakat rikaz dikenakan sebesar 20%, sedangkan zakat barang tambang dikenakan sebesar 2,5% (Hendarsyah, 2013). Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara perolehan harta: rikaz ditemukan tanpa usaha, sedangkan barang tambang memerlukan usaha penggalian yang signifikan.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat yang harus dikeluarkan dari rikaz sebesar 20% (Harpepen et al., 2023). Pandangan ini sejalan dengan ketentuan hadis yang menetapkan khumus (seperlima) sebagai kadar zakat rikaz. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan ulama yang sependapat dengannya menyamakan hukum zakat barang tambang dengan hukum zakat rikaz, yaitu 20% (Farhan, 2019).

4.2 Nisab Zakat Rikaz

Mengenai nisab zakat rikaz, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa rikaz tidak memiliki syarat nisab, artinya berapapun nilai harta rikaz yang ditemukan, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% (Harpepen et al., 2023). Pandangan ini didasarkan pada keumuman hadis yang menetapkan khumus atas rikaz tanpa menyebutkan syarat nisab.

Sementara itu, sebagian ulama lain berpendapat bahwa nisab rikaz disamakan dengan nisab emas dan perak. Jika harta rikaz berupa emas, nisabnya adalah 93,6 gram, dan jika berupa perak, nisabnya adalah 624 gram (Farhan, 2019). Pandangan ini didasarkan pada analogi dengan zakat emas dan perak yang memiliki ketentuan nisab yang jelas.

Dalam praktiknya, rikaz yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya dapat diberikan sebagai zakat mal dengan kadar 20% (Syafitri et al., 2021). Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan zakat rikaz, terutama ketika harta rikaz yang ditemukan tidak jelas kepemilikannya.

Adapun menurut referensi lain, nisab harta rikaz senilai dengan 85 gram emas dan langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20% setelah mendapatkannya tanpa menunggu berlalunya satu tahun (Habib, 2016). Pandangan ini mencoba mengintegrasikan ketentuan nisab dengan kadar zakat yang telah ditetapkan dalam hadis.

4.3 Tidak Disyaratkan Haul

Salah satu karakteristik paling khas dari zakat rikaz adalah tidak disyaratkannya haul (berlalunya satu tahun) dalam penunaiannya. Berbeda dengan zakat emas, perak, dan harta perdagangan yang mensyaratkan haul, zakat rikaz wajib dikeluarkan segera setelah harta rikaz ditemukan (Hamat & Shukri, 2016; Muhayati et al., 2016; Sari, 2018).

Ketentuan ini didasarkan pada sifat rikaz yang diperoleh secara tiba-tiba dan tanpa usaha yang berkelanjutan. Karena harta rikaz ditemukan dalam satu waktu, maka zakatnya pun harus dikeluarkan pada saat itu juga, tanpa perlu menunggu satu tahun penuh (Mufti, 2023; Sari, 2018). Hal ini berbeda dengan harta yang diperoleh melalui usaha yang berkelanjutan, seperti perdagangan atau peternakan, yang memerlukan waktu satu tahun untuk menentukan kewajiban zakatnya.

Ketentuan tidak adanya haul dalam zakat rikaz ini juga berlaku untuk zakat pertanian, di mana zakat dikeluarkan pada saat panen tanpa menunggu satu tahun (Dedi, 2022; Hamat & Shukri, 2016). Persamaan ini menunjukkan bahwa ketentuan haul dalam zakat lebih berkaitan dengan sifat perolehan harta daripada jenis hartanya.

4.4 Waktu Pengeluaran Zakat Rikaz

Berdasarkan ketentuan tidak adanya haul, zakat rikaz harus dikeluarkan segera setelah harta rikaz ditemukan. Zakat dikeluarkan semasa harta itu diperoleh atau ditemui tanpa menunggu cukup haul (Hamat & Shukri, 2016). Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi penemu rikaz mengenai kapan mereka harus menunaikan kewajiban zakatnya.

Dalam praktiknya, penemu rikaz harus segera menghitung nilai harta yang ditemukan dan mengeluarkan 20% dari nilai tersebut sebagai zakat. Zakat ini kemudian diserahkan kepada amil zakat atau lembaga pengelola zakat yang berwenang untuk didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerimanya.

5. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Rikaz

5.1 Perbedaan dalam Definisi Rikaz

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi rikaz. Perbedaan ini berdampak pada cakupan harta yang termasuk dalam kategori rikaz dan ketentuan zakatnya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rikaz mencakup semua harta yang terpendam di bawah bumi, termasuk ma'adin dan kanz (Rahmad, 2024). Pandangan ini lebih luas dan inklusif, sehingga semua harta yang ditemukan di dalam bumi dianggap sebagai rikaz dan dikenakan zakat sebesar 20%.

Sementara itu, jumhur ulama (mayoritas ulama) membedakan antara rikaz, ma'adin, dan kanz (Rahmad, 2024). Menurut jumhur, rikaz adalah harta yang terpendam di dalam bumi yang disimpan oleh manusia terdahulu, sedangkan ma'adin adalah harta yang terbentuk secara alami di dalam bumi. Perbedaan ini berdampak pada ketentuan zakat yang berbeda antara rikaz dan ma'adin.

Mazhab Hanbali secara spesifik mendefinisikan rikaz sebagai harta tersembunyi dari masa jahiliyah, yaitu harta milik orang-orang kafir (Farhan, 2019). Definisi ini lebih sempit dan membatasi rikaz hanya pada harta peninggalan orang-orang kafir dari masa sebelum Islam.

5.2 Perbedaan dalam Ketentuan Nisab

Perbedaan pendapat juga terjadi mengenai ketentuan nisab zakat rikaz. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada nisab dalam zakat rikaz, sehingga berapapun nilai harta yang ditemukan wajib dikeluarkan zakatnya (Harpepen et al., 2023). Pandangan ini didasarkan pada keumuman hadis yang tidak menyebutkan syarat nisab.

Ulama lain berpendapat bahwa nisab rikaz disamakan dengan nisab emas dan perak (Farhan, 2019). Pandangan ini didasarkan pada analogi dengan zakat emas dan perak, mengingat rikaz seringkali berupa emas atau perak yang tersimpan di dalam tanah.

Perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum zakat rikaz, terutama ketika harta yang ditemukan memiliki nilai yang sangat kecil atau sangat besar. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga pengelola zakat di berbagai negara mengadopsi salah satu dari pandangan ini dalam menentukan ketentuan zakat rikaz.

5.3 Perbedaan antara Rikaz dan Ma'adin dalam Ketentuan Zakat

Salah satu perbedaan pendapat yang paling signifikan adalah mengenai ketentuan zakat antara rikaz dan ma'adin. Ulama yang membedakan antara rikaz dan ma'adin berpendapat bahwa kadar zakat keduanya berbeda: rikaz dikenakan zakat sebesar 20%, sedangkan ma'adin dikenakan zakat sebesar 2,5% (Farhan, 2019; Hendarsyah, 2013).

Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan dalam cara perolehan harta: rikaz ditemukan tanpa usaha yang berarti, sedangkan ma'adin memerlukan usaha penggalian yang signifikan. Oleh karena itu, kadar zakat ma'adin lebih rendah untuk mencerminkan biaya dan usaha yang diperlukan dalam memperolehnya.

Namun, Imam Abu Hanifah dan ulama yang sependapat dengannya menyamakan hukum zakat barang tambang dengan hukum zakat rikaz, yaitu 20% (Farhan, 2019). Pandangan ini tidak membedakan antara rikaz dan ma'adin dalam ketentuan zakatnya, sehingga semua harta yang ditemukan di dalam bumi dikenakan zakat sebesar 20%.

Dalam konteks Indonesia, ketentuan yang berlaku membedakan antara zakat rikaz dan zakat barang tambang: tarif zakat rikaz adalah 20% dan zakat barang tambang adalah 2,5%, kecuali ada kemiripan (Hendarsyah, 2013). Ketentuan ini mengikuti pandangan jumhur ulama yang membedakan antara rikaz dan ma'adin.

6. Rikaz dalam Konteks Hukum Positif Indonesia

6.1 Pengakuan Rikaz dalam Undang-Undang Zakat

Dalam hukum positif Indonesia, rikaz telah diakui sebagai salah satu objek zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara eksplisit menyebutkan rikaz sebagai salah satu jenis harta yang termasuk dalam kategori zakat mal (Abdullah, 2018; Aziz & Sholikah, 2015; Muamar et al., 2022). Pasal 4 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa zakat mal meliputi, antara lain: emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; serta rikaz (Aqbar et al., 2021; Aziz & Sholikah, 2015).

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat juga telah mengakui rikaz sebagai salah satu objek zakat. Pasal 11 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat meliputi, antara lain, hasil pendapatan dan jasa serta rikaz (Dianingtyas, 2017; Hakim, 2016; Haryoko, 2022). Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakomodasi ketentuan fikih Islam mengenai zakat rikaz.

6.2 Pengelolaan Zakat Rikaz di Indonesia

Pengelolaan zakat rikaz di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin dari pemerintah (Abdullah, 2018; Tektona et al., 2020). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat secara nasional, sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Abdullah, 2018; Iswari & Rosyid, 2020).

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat rikaz di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena kasus penemuan harta rikaz yang relatif jarang terjadi dibandingkan dengan jenis zakat lainnya. Namun, ketentuan hukum mengenai zakat rikaz tetap penting untuk dipahami oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang mungkin menemukan harta terpendam dalam kegiatan sehari-hari.

6.3 Rikaz dalam Konteks Zakat Pertambangan

Dalam konteks hukum positif Indonesia, terdapat keterkaitan antara zakat rikaz dan zakat pertambangan. Keduanya merupakan jenis zakat yang berkaitan dengan harta yang diperoleh dari dalam bumi, meskipun dengan cara yang berbeda. Zakat pertambangan dikenakan atas hasil penggalian mineral dan sumber daya alam lainnya, sedangkan zakat rikaz dikenakan atas harta terpendam yang ditemukan secara tidak sengaja.

Di Provinsi Aceh, misalnya, terdapat regulasi khusus mengenai zakat pertambangan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2012 (Mufti, 2023). Regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengimplementasikan ketentuan fikih Islam mengenai zakat pertambangan dan rikaz dalam konteks hukum positif daerah.

7. Perbandingan Rikaz dengan Jenis Zakat Lainnya

7.1 Perbandingan dengan Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan zakat rikaz. Pertama, zakat emas dan perak mensyaratkan haul (berlalunya satu tahun), sedangkan zakat rikaz tidak mensyaratkan haul (Hamat & Shukri, 2016; Priyatna, 2018). Kedua, kadar zakat emas dan perak adalah 2,5%, sedangkan kadar zakat rikaz adalah 20% (Priyatna, 2018). Ketiga, nisab zakat emas adalah 93,6 gram dan nisab zakat perak adalah 624 gram, sedangkan nisab zakat rikaz masih diperdebatkan di kalangan ulama.

Persamaan antara keduanya adalah bahwa rikaz seringkali berupa emas atau perak yang tersimpan di dalam tanah, sehingga nisab rikaz seringkali disamakan dengan nisab emas dan perak (Farhan, 2019). Selain itu, keduanya merupakan jenis zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat.

7.2 Perbandingan dengan Zakat Pertanian

Zakat pertanian dan zakat rikaz memiliki kesamaan dalam hal tidak disyaratkannya haul. Keduanya wajib dikeluarkan pada saat harta diperoleh, tanpa perlu menunggu satu tahun penuh (Dedi, 2022; Hamat & Shukri, 2016). Namun, keduanya berbeda dalam hal kadar zakat: zakat pertanian dikenakan sebesar 5% jika menggunakan irigasi dan 10% jika menggunakan air hujan, sedangkan zakat rikaz dikenakan sebesar 20%.

Perbedaan lainnya adalah bahwa zakat pertanian dikenakan atas hasil pertanian yang diperoleh melalui usaha bercocok tanam, sedangkan zakat rikaz dikenakan atas harta yang ditemukan tanpa usaha yang berarti. Perbedaan dalam cara perolehan harta ini mencerminkan perbedaan dalam kadar zakat yang dikenakan.

7.3 Perbandingan dengan Zakat Profesi

Dalam konteks zakat profesi, beberapa ulama menggunakan rikaz sebagai analogi (qiyas) untuk menetapkan ketentuan zakat profesi. Ulama yang mengqiyaskan zakat profesi dengan rikaz berpendapat bahwa kadar zakat profesi adalah 20%, tanpa syarat nisab dan haul (Harahab, 2016; Syarif et al., 2022). Pandangan ini didasarkan pada kesamaan antara profesi dan rikaz dalam hal perolehan harta yang relatif mudah dan cepat.

Namun, pandangan ini dikritik oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa qiyas antara zakat profesi dan rikaz tidak tepat, karena profesi membutuhkan usaha dan keahlian, sedangkan rikaz diperoleh tanpa usaha sama sekali (Marimin & Fitria, 2017). Kritik ini menunjukkan bahwa analogi antara zakat profesi dan rikaz memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan.

8. Rikaz dalam Perspektif Sejarah Islam

8.1 Rikaz pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah SAW, rikaz telah diakui sebagai salah satu sumber pendapatan negara Islam. Khumus atas rikaz, yaitu harta karun temuan pada periode sebelum Islam, merupakan salah satu sumber penerimaan negara pada masa Rasulullah SAW (Arafah, 2019; KHAIRIYAH, 2023; Nuratisya, 2023). Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat rikaz telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam.

Rasulullah SAW secara tegas menetapkan bahwa dalam rikaz ada khumus (seperlima), sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (Rodin, 2013). Ketentuan ini kemudian menjadi dasar hukum bagi kewajiban zakat rikaz yang berlaku hingga saat ini.

8.2 Rikaz pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat, termasuk zakat rikaz, dilakukan melalui lembaga Baitul Mal. Lembaga ini tidak hanya memasukkan zakat sebagai sumber keuangan negara, tetapi juga sumber dana lain seperti infak, sedekah, pampasan perang, jizyah, kharaj, rikaz, anfal, bea cukai, serta wakaf (Khasanah, 2018). Pengelolaan rikaz melalui Baitul Mal ini mencerminkan peran negara dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat rikaz kepada yang berhak menerimanya.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terdapat kebijakan mengenai pengelolaan barang tambang (rikaz) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sebagai sumber pendapatan negara (Nurhidayat, 2022). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, rikaz telah dikelola secara sistematis sebagai bagian dari sistem keuangan negara Islam.

8.3 Rikaz dalam Pemikiran Ulama Klasik

Para ulama klasik telah membahas ketentuan zakat rikaz secara mendalam dalam karya-karya fikih mereka. Kitab-kitab fikih klasik, seperti karya ulama Banjar dari abad ke-18 hingga ke-19 M, membahas ketentuan hukum kewajiban zakat, termasuk zakat rikaz, sebagai bagian dari sistem zakat yang komprehensif (B. R. Hakim, 2020). Pembahasan ini mencerminkan perhatian para ulama klasik terhadap berbagai aspek zakat, termasuk zakat rikaz.

Dalam kitab Sabil al-Muhtadin, misalnya, rikaz didefinisikan sebagai harta yang tersimpan di dalam bumi dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. Rikaz dikenakan zakat pada kadar 5.0 peratus (yang dalam konteks ini merujuk kepada seperlima atau 20%) dengan memakai emas dan perak sebagai nisab, dan zakat dikeluarkan semasa harta itu diperoleh atau ditemui tanpa menunggu cukup haul (Hamat & Shukri, 2016).

9. Aspek Filosofis dan Hikmah Zakat Rikaz

9.1 Hikmah Penetapan Kadar Zakat yang Tinggi

Penetapan kadar zakat rikaz sebesar 20% memiliki hikmah yang mendalam. Kadar yang lebih tinggi ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana harta yang diperoleh dengan mudah dan tanpa usaha yang berarti dikenakan kewajiban yang lebih besar (Musaffa et al., 2022). Hal ini berbeda dengan harta yang diperoleh melalui usaha keras, seperti hasil pertanian atau perdagangan, yang dikenakan kadar zakat yang lebih rendah.

Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa persentase zakat dilihat dari masaqah (kesulitan) dalam mendapatkannya (Musaffa et al., 2022). Semakin mudah harta diperoleh, semakin besar kewajiban zakatnya. Sebaliknya, semakin sulit harta diperoleh, semakin kecil kewajiban zakatnya. Prinsip ini mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan dalam sistem zakat Islam.

9.2 Fungsi Sosial dan Ekonomi Zakat Rikaz

Zakat rikaz, seperti jenis zakat lainnya, memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang penting. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, di mana harta yang ditemukan oleh seseorang harus dibagikan sebagian kepada masyarakat yang membutuhkan (Abdillah, 2019; Untari & Mawarni, 2023). Fungsi ini mencerminkan prinsip Islam bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi harus didistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, zakat, termasuk zakat rikaz, merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Suryani & Fitriani, 2022; Zuchroh, 2022). Dengan mendistribusikan sebagian dari harta rikaz kepada mustahik yang berhak, zakat rikaz berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

9.3 Aspek Filosofis Zakat dalam Islam

Secara filosofis, zakat, termasuk zakat rikaz, memiliki beberapa aspek penting. Pertama, zakat mensucikan jiwa dan harta dari sifat kikir dan tamak (Priyatna, 2018). Kedua, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada seseorang (Priyatna, 2018). Ketiga, zakat mengembangkan kekayaan batin dan menarik rasa simpati atau cinta dari sesama (Priyatna, 2018).

Dalam konteks zakat rikaz, aspek filosofis ini menjadi semakin relevan karena harta rikaz diperoleh tanpa usaha yang berarti. Dengan mengeluarkan zakat atas harta yang ditemukan secara tidak sengaja, seseorang menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan.

10. Isu-Isu Kontemporer dalam Zakat Rikaz

10.1 Rikaz dalam Konteks Ekonomi Modern

Dalam konteks ekonomi modern, konsep rikaz menghadapi berbagai tantangan dan pertanyaan baru. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah harta yang ditemukan dalam kegiatan arkeologi atau penggalian tanah untuk pembangunan dapat dikategorikan sebagai rikaz dan dikenakan zakat. Pertanyaan ini memerlukan ijtihad baru dari para ulama untuk memberikan jawaban yang relevan dengan kondisi modern.

Selain itu, perkembangan teknologi pendeteksi logam dan kemajuan dalam bidang arkeologi telah memungkinkan penemuan harta terpendam yang lebih sistematis dan terencana. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penemuan harta yang dilakukan secara terencana dan dengan menggunakan teknologi canggih masih dapat dikategorikan sebagai rikaz, atau apakah harus dikategorikan sebagai jenis harta lain yang memiliki ketentuan zakat yang berbeda.

10.2 Hubungan Rikaz dengan Zakat Pertambangan

Dalam konteks hukum positif Indonesia, terdapat keterkaitan yang erat antara zakat rikaz dan zakat pertambangan. Keduanya merupakan jenis zakat yang berkaitan dengan harta yang diperoleh dari dalam bumi, meskipun dengan cara yang berbeda. Zakat pertambangan dikenakan atas hasil penggalian mineral dan sumber daya alam lainnya, sedangkan zakat rikaz dikenakan atas harta terpendam yang ditemukan secara tidak sengaja.

Perbedaan antara keduanya terletak pada cara perolehan harta: rikaz ditemukan tanpa usaha yang berarti, sedangkan barang tambang memerlukan usaha penggalian yang signifikan. Perbedaan ini berdampak pada kadar zakat yang berbeda: rikaz dikenakan zakat sebesar 20%, sedangkan barang tambang dikenakan zakat sebesar 2,5% (Hendarsyah, 2013).

Namun, dalam praktiknya, batas antara rikaz dan barang tambang seringkali tidak jelas, terutama ketika seseorang menemukan harta terpendam dalam kegiatan penambangan. Dalam kasus seperti ini, diperlukan ijtihad dari para ulama untuk menentukan apakah harta yang ditemukan termasuk rikaz atau barang tambang, dan ketentuan zakat mana yang harus diterapkan.

10.3 Rikaz dan Qiyas dalam Zakat Profesi

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, beberapa ulama menggunakan rikaz sebagai analogi (qiyas) untuk menetapkan ketentuan zakat profesi. Ulama yang mengqiyaskan zakat profesi dengan rikaz berpendapat bahwa kadar zakat profesi adalah 20%, tanpa syarat nisab dan haul (Harahab, 2016; Syarif et al., 2022; Yazid et al., 2022).

Namun, pandangan ini dikritik oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa qiyas antara zakat profesi dan rikaz tidak tepat. Rikaz diperoleh tanpa usaha sama sekali, sementara profesi membutuhkan usaha dan keahlian serta biaya yang kadang-kadang cukup tinggi (Marimin & Fitria, 2017). Karena itu, mengqiyaskan zakat profesi dengan rikaz dianggap tidak cocok dengan panduan penggunaan qiyas yang telah disusun oleh ulama Ushuliyin (Dedi, 2022). Perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas dalam penerapan metode qiyas dalam fikih zakat, terutama ketika berhadapan dengan jenis harta baru yang tidak memiliki padanan langsung dalam fikih klasik.

11. Mustahik Zakat Rikaz

11.1 Penerima Zakat Rikaz

Mustahik (penerima) zakat rikaz sama dengan mustahik zakat lainnya, yaitu delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 (Hendarsyah, 2013). Kedelapan golongan tersebut adalah: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) (Suharti, 2023).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat rikaz, meskipun memiliki karakteristik yang unik, tetap mengikuti ketentuan umum mengenai distribusi zakat kepada mustahik yang berhak. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan dalam sistem zakat Islam.

11.2 Distribusi Zakat Rikaz

Distribusi zakat rikaz dilakukan melalui lembaga pengelola zakat yang berwenang, yaitu BAZNAS dan LAZ di Indonesia (Abdullah, 2018; Tektona et al., 2020). Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat rikaz kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Dalam praktiknya, distribusi zakat rikaz dapat dilakukan secara konsumtif maupun produktif. Distribusi konsumtif dilakukan dengan memberikan zakat langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan distribusi produktif dilakukan dengan memberikan modal usaha atau pelatihan kepada mustahik untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka (Suharti, 2023; Zuchroh, 2022).

12. Pengelolaan Zakat Rikaz dalam Perspektif Manajemen Modern

12.1 Peran Lembaga Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat rikaz yang efektif memerlukan lembaga pengelola zakat yang profesional dan transparan. Di Indonesia, BAZNAS dan LAZ merupakan lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat, termasuk zakat rikaz (Abdullah, 2018; Tektona et al., 2020). Lembaga-lembaga ini harus menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan zakat, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme (Iswari & Rosyid, 2020).

Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya mencakup pengumpulan dan distribusi zakat, tetapi juga perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sistematis (Tektona et al., 2020). Dalam konteks zakat rikaz, lembaga pengelola zakat harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani laporan penemuan harta rikaz dan memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan kepada mustahik yang berhak.

12.2 Tantangan dalam Pengelolaan Zakat Rikaz

Pengelolaan zakat rikaz menghadapi berbagai tantangan, terutama karena kasus penemuan harta rikaz yang relatif jarang terjadi dibandingkan dengan jenis zakat lainnya. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan zakat rikaz juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan zakat jenis ini.

Tantangan lainnya adalah menentukan apakah harta yang ditemukan termasuk rikaz atau jenis harta lain yang memiliki ketentuan zakat yang berbeda. Hal ini memerlukan pengetahuan fikih yang mendalam dari para pengelola zakat untuk dapat memberikan penilaian yang tepat.

12.3 Potensi Zakat Rikaz dalam Konteks Indonesia

Meskipun kasus penemuan harta rikaz relatif jarang terjadi, potensi zakat rikaz di Indonesia tidak dapat diabaikan. Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan banyak situs arkeologi yang mungkin menyimpan harta terpendam dari masa lampau. Penemuan harta terpendam dalam kegiatan pembangunan atau penggalian tanah juga tidak jarang terjadi di Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, potensi zakat di Indonesia sangat besar. Dengan penduduk muslim yang mencapai sekitar 87% dari total populasi (Effendi et al., 2022), Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengumpulkan dana zakat, termasuk zakat rikaz. Pengelolaan zakat yang baik dan profesional dapat memaksimalkan potensi ini untuk kesejahteraan masyarakat.

13. Kesimpulan

Zakat rikaz merupakan salah satu jenis zakat yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dari jenis zakat lainnya. Rikaz, yang didefinisikan sebagai harta terpendam di dalam bumi yang merupakan peninggalan orang-orang terdahulu, dikenakan zakat sebesar 20% dari nilai harta yang ditemukan, tanpa syarat haul (Muhayati et al., 2016; Sari, 2018; Syafitri et al., 2021). Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang secara tegas menetapkan khumus (seperlima) atas rikaz (Rodin, 2013).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, rikaz telah diakui sebagai salah satu objek zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Aziz & Sholikah, 2015; Muamar et al., 2022). Pengelolaan zakat rikaz di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ yang telah mendapat izin dari pemerintah (Abdullah, 2018; Tektona et al., 2020).

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai beberapa aspek teknis zakat rikaz, seperti definisi rikaz dan ketentuan nisabnya, namun kewajiban mengeluarkan zakat atas harta rikaz yang ditemukan tidak diperdebatkan. Perbedaan pendapat ini mencerminkan kekayaan khazanah fikih Islam dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang kompleks.

Dalam konteks modern, zakat rikaz tetap relevan sebagai salah satu instrumen redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Pengelolaan zakat rikaz yang baik dan profesional dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, sejalan dengan tujuan utama zakat dalam Islam (Suryani & Fitriani, 2022; Zuchroh, 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan zakat rikaz sangat penting bagi masyarakat muslim, terutama bagi mereka yang mungkin menemukan harta terpendam dalam kegiatan sehari-hari.

Daftar Referensi

S., & Rusmita, S. W. (2021). Zakat tabungan pensiun dalam perspektif fikih Islam. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(3), 432–444. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.413

Arafah, M. (2019). Zakat dalam perspektif kebijakan fiskal. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(1), 19–40. https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.450

Asegaf, M. M. (2018). Menakar problematika pengelolaan zakat di zaman modern. Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya, 1(1), 78–87. https://doi.org/10.31538/almada.v1i1.143

Aziz, M., & Sholikah, S. (2015). Zakat profesi dalam perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 dan hukum Islam. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 15(2), 188. https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665

Bafadhal, H. (2018). Zakat serikat usaha dalam perspektif ekonomi Islam. Iltizam: Journal of Sharia Economic Research, 2(2), 1. https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.170

Bafadhal, H. (2021). Zakat harta kekayaan dalam perspektif tafsir ayat ahkam. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(01), 1–16. https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911

Choirunnisak, C. (2017). Konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 3(1), 27–44. https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.74

Dedi, S. (2022). Mengkaji ulang kewajiban zakat profesi. Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 5(2), 188–220. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1162

Dianingtyas, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan karyawan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji (studi kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia). Media Ekonomi, 19(3), 69–92. https://doi.org/10.25105/me.v19i3.772

Effendi, M. S., Halkam, H., Warnanti, A., Nugroho, M. I., & Firdaus, V. F. (2022). Peningkatan kapasitas organisasi nirlaba bagi unit pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 5(3). https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.23266

Farhan. (2019). Religiusitas komunitas muslim di media sosial. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 4(2), 151–173. https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i2.106

Habib, A. A. (2016). The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based SFAS 109. JABE (Journal of Accounting and Business Education), 1(1), 1. https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725

Hakim, B. R. (2020). Konstruksi fikih zakat dalam karya ulama Banjar dan relevansinya dengan manajemen zakat modern. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 18(2), 197. https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970

Hakim, I. (2016). Diversifikasi penghasilan kontemporer sebagai alternatif sumber dana zakat. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 103–112. https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2701

Hamat, Z., & Adnan, N. I. M. (2017). Perakaunan zakat terhadap manfaat berupa barangan (benefit in kind) di Malaysia. Journal of Contemporary Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.26475/jcil.2017.2.2.02

Hamat, Z., & Shukri, H. M. (2016). Taksiran zakat pertanian dalam kitab Sabil Al-Muhtadin. Global Journal Al-Thaqafah, 6(2), 99–113. https://doi.org/10.7187/gjat11720160602

Harahab, Y. (2016). Kesadaran hukum umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membayar zakat melalui amil zakat. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(1), 17. https://doi.org/10.22146/jmh.15865

Harpepen, A., Yuniara, Y., Safitri, M. N., & Yanto, M. P. (2023). The impact of the zakat calculator application on zakat and waqf management study program students. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(3). https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4517

Haryoko, M. (2022). Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memberikan solusi untuk mengajak para muzakki mengeluarkan zakat. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 1(1), 49–66. https://doi.org/10.56436/jocis.v1i1.52

Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan zakat online BAZNAS bagi muzaki. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2(2), 485–512. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v2i2.32

Indah, I., & Zainuddin, Z. (2021). Potensi zakat perbankan syariah di Indonesia. Tamwil, 7(1), 10. https://doi.org/10.31958/jtm.v7i1.2270

Irfandi, I. (2022). Zakat aset produktif (mustaghallat) dalam tinjauan fikih. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan, 1(6), 809–822. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.95

Iswari, P. W., & Rosyid, M. (2020). Tinjauan prinsip good governance dan perspektif Islam dalam operasional lembaga ZIS. Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 1(1), 88–105. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2367

Khairiyah, A. (2023). Sejarah pemikiran perekonomian Islam pada masa Rasulullah. https://doi.org/10.31219/osf.io/x8b3d

Khasanah, U. (2018). Analisis model pengelolaan dana zakat di Indonesia (kajian kualitatif eksistensi badan amil zakat dan lembaga amil zakat). Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 6(1), 197–224. https://doi.org/10.18860/ua.v6i1.6179

Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2018). Perusahaan sebagai subjek zakat dalam perspektif fikih dan peraturan perundangan. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 78. https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1598

Marimin, A., & Fitria, T. N. (2017). Zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(01). https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9

Melis, M., Choiriyah, C., & Saprida, S. (2020). Zakat management institution: Management and strategy. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(12), 1173–1182. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.17068

Muamar, A., Prayuda, W. R., & Kafah, S. (2022). Implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 108. https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10120

Mufti, A. (2023). Implementasi fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 pada perusahaan tambang di Provinsi Aceh. At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 15(1), 46–65. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1339

Muhayati, S., Triningtyas, D. A., & Muwarni, J. (2016). Hubungan tanggapan dan sikap warga Kota Madiun terhadap membayar zakat/jizyah sebagai sumber APBN/APBD. Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 5(1). https://doi.org/10.25273/counsellia.v5i1.268

Musaffa, M. U. A., Dakum, D., & Sudrajad, M. R. (2022). Study the philosophy of Islamic law in determination percentage of zakat mal. Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 19–40. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2589

Mustofa, I. (2014). Zakat lembaga keuangan syariah sebagai badan hukum. Millah: Journal of Religious Studies, 13(2), 163–190. https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art8

Niswatin, N., & Alam, H. V. (2021). Peningkatan kesadaran berzakat, infaq dan bersedekah bagi masyarakat melalui KKN tematik desa membangun. Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi, 1(1), 27–36. https://doi.org/10.37479/mopolayio.v1i1.11

Nuratisya. (2023). Konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. https://doi.org/10.31219/osf.io/4d8ev

Nurhidayat, N. (2022). Konsep ekonomi pada masa khulafaurrasyidin. https://doi.org/10.31219/osf.io/63kqz

Priyatna, A. R. (2018). Aspek-aspek filosofis zakat menurut Al-Qur'an dan sunah. Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(2). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1332

Rahmad, R. (2024). Manajemen zakat: Masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat khulafaurrasyidin. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 18(1), 70–88. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.211

Rais, I. (2009). Muzakki dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 1(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456

Rodin, D. (2013). Khumus dalam perspektif mazhab Ja'fari. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 121–148. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.783

Sari, A. C. (2018). Pengelolaan zakat di negara Sudan. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 4(2), 347. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3050

Suharti, S. (2023). Pendayagunaan dana zakat infaq dan sedekah sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 8(1), 37–50. https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i1.118

Suherli, I. R., Khomaeny, E. F. F., Pribadi, P., Supriatna, N., & Alamsyah, A. (2022). Kaum pekerja sebagai objek zakat profesi di era ekonomi kontemporer. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(6), 2335–2346. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2280

Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10(1), 43–62. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307

Susanti, N., & Murniyetti, M. (2021). Strategi pembelajaran guru fiqih dalam mengajarkan materi fiqih yang bersifat khilafiyah. An-Nuha, 1(2), 17–22. https://doi.org/10.24036/annuha.v1i2.25

Syafitri, M. N., Lestari, N. D., Tishwanah, N., Silviyah, N. M., & Latifah, F. N. (2021). Analisis pengelolaan dana zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, 1(2), 1–10. https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.254

Syarif, M. F., Purwanti, D., & Akilah, F. (2022). The perspective of contemporary scholars on the zakat payment of YouTube Google AdSense income. Mazahibuna, 132–151. https://doi.org/10.24252/mh.vi.31860

Tektona, R. I., Widiyanti, I. D., & Rahayu, T. N. (2020). Zakat management post of birth UU No. 23 of 2011 concerning management of zakat. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 12(1), 55–66. https://doi.org/10.20414/mu.v12i1.2112

Untari, E. R., & Mawarni, S. (2023). Legitimasi hukum zakat di Indonesia. Mitsaqan Ghalizan, 3(2). https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6322

Uyun, Q. (2015). Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2), 218–234. https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663

Yazid, A., Ulirrahmi, F., & Alam, I. N. (2022). Tinjauan syariat terhadap zakat profesi dari hasil youtuber dengan metode qiyas zakat emas. An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 2(2), 102. https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i2.15464

Zuchroh, I. (2022). Zakat produktif: Kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3067. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387