00785 - Zakat Perkebunan: Kajian Komprehensif dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia

Abstract

Plantation zakat is one of the important components of mal zakat that has great potential in Indonesia, given the vast agricultural and plantation sector. This article comprehensively examines plantation zakat from the perspective of classical and contemporary fiqh, as well as positive law in Indonesia. Using a qualitative normative approach through library research, this study analyzes the legal basis of plantation zakat, the provisions of nisab and zakat rates, differences of opinion among scholars, and its implementation in the Indonesian legal context. The results of the study show that plantation zakat is a religious obligation based on the Qur'an, Hadith, and the ijtihad of scholars, with two main approaches: the agricultural zakat analogy (nisab 5 wasaq, rate 5% or 10%, without haul) and the trade zakat analogy (nisab 85 grams of gold, rate 2.5%, with haul). Indonesian positive law through Law Number 23 of 2011 on Zakat Management has recognized plantation zakat as an object of mal zakat, although regulatory refinement is still needed, especially regarding sanctions and calculation methods. The potential for plantation zakat in Indonesia reaches IDR 64.61 trillion, but its realization has not been optimal due to lack of socialization, unclear regulations, and sub-optimal management. This article recommends regulatory improvement, increased socialization, development of professional management systems, and productive zakat programs based on the plantation sector.

Keywords: Plantation Zakat, Fiqh, Positive Law, Nisab, Zakat Management, Indonesia

Abstrak

Zakat perkebunan merupakan salah satu komponen penting dari zakat mal yang memiliki potensi besar di Indonesia, mengingat luasnya sektor pertanian dan perkebunan. Artikel ini mengkaji secara komprehensif zakat perkebunan dari perspektif fiqh klasik dan kontemporer, serta hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif kualitatif melalui studi kepustakaan, kajian ini menganalisis dasar hukum zakat perkebunan, ketentuan nisab dan kadar zakat, perbedaan pendapat ulama, serta implementasinya dalam konteks hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat perkebunan merupakan kewajiban agama yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, dengan dua pendekatan utama: analogi zakat pertanian (nisab 5 wasaq, kadar 5% atau 10%, tanpa haul) dan analogi zakat perdagangan (nisab 85 gram emas, kadar 2,5%, dengan haul). Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengakui zakat perkebunan sebagai objek zakat mal, meskipun masih diperlukan penyempurnaan regulasi, terutama terkait dengan sanksi dan metode perhitungan. Potensi zakat perkebunan di Indonesia mencapai IDR 64,61 triliun, namun realisasinya belum optimal akibat kurangnya sosialisasi, ketidakjelasan regulasi, dan pengelolaan yang belum maksimal. Artikel ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi, peningkatan sosialisasi, pengembangan sistem pengelolaan yang profesional, dan program zakat produktif berbasis sektor perkebunan.

Kata Kunci: Zakat Perkebunan, Fiqh, Hukum Positif, Nisab, Pengelolaan Zakat, Indonesia

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai sumber, zakat adalah kewajiban finansial yang dibebankan kepada setiap Muslim yang mampu untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah (Glossary, 2016). Dalam Al-Qur'an, perintah membayar zakat disebutkan sebanyak 30 kali dan hampir selalu berdampingan dengan perintah mendirikan shalat, yang menunjukkan betapa pentingnya kedua kewajiban ini dalam Islam (Ihsan et al., 2022). Kewajiban zakat bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' ulama, sehingga kedudukannya dalam hukum Islam sangat kokoh dan tidak dapat diperdebatkan (Sari et al., 2024).

Di antara berbagai jenis zakat mal (zakat harta), zakat perkebunan merupakan salah satu topik yang terus berkembang dan menjadi perhatian para ulama kontemporer. Hal ini disebabkan oleh perkembangan sektor perkebunan yang sangat pesat, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Sektor perkebunan mencakup berbagai komoditas bernilai tinggi seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi, teh, dan berbagai tanaman perkebunan lainnya yang menghasilkan pendapatan signifikan bagi para pemiliknya (Akbar et al., 2023). Dengan potensi ekonomi yang besar ini, kajian tentang zakat perkebunan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dibahas secara komprehensif.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek zakat perkebunan, mulai dari dasar hukumnya, ketentuan nisab dan kadar zakatnya, perbedaan pendapat ulama, hingga implementasinya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjadi rujukan bagi para muzakki (pembayar zakat), amil zakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola zakat perkebunan secara optimal.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Perkebunan

2.1 Pengertian Zakat Perkebunan

Zakat perkebunan adalah zakat yang dikenakan atas hasil-hasil perkebunan yang dimiliki oleh seorang Muslim. Dalam terminologi fiqh, zakat perkebunan termasuk dalam kategori zakat pertanian (zakat al-zuru') yang mencakup hasil tanaman dan buah-buahan (Batubara, 2021). Namun, para ulama kontemporer membedakan antara zakat pertanian dalam pengertian klasik—yang merujuk pada tanaman pangan pokok seperti gandum, kurma, dan anggur—dengan zakat perkebunan yang mencakup komoditas-komoditas komersial modern (Firmansyah et al., 2022).

Menurut kajian fiqh kontemporer, hasil perkebunan dari segi jenisnya termasuk dalam produk tanaman, dan dari segi sifat kewajiban zakatnya termasuk dalam bagian zakat perdagangan (tijarah) (Bafadhal, 2021b, 2021a). Hal ini karena sebagian besar komoditas perkebunan modern tidak termasuk dalam kategori tanaman yang secara eksplisit disebutkan dalam hadis Nabi sebagai objek zakat pertanian klasik, sehingga diperlukan ijtihad untuk menentukan hukumnya (Batubara, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, zakat perkebunan secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu objek zakat mal, bersama dengan zakat pertanian dan kehutanan (Wutsqah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakomodasi perkembangan fiqh kontemporer dalam hal zakat perkebunan.

2.2 Dasar Hukum Zakat Perkebunan

Dasar hukum zakat perkebunan bersumber dari beberapa dalil utama dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pertama, firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 yang memerintahkan untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi (Maulida, 2019; Suryaningsih, 2020). Ayat ini menjadi landasan umum bagi kewajiban zakat atas segala jenis hasil bumi, termasuk hasil perkebunan. Kedua, firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 141 yang menyebutkan kewajiban mengeluarkan hak (zakat) pada hari panen (Akbar et al., 2023). Ketiga, berbagai hadis Nabi yang menetapkan kewajiban zakat atas hasil pertanian dan perkebunan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Nomor 30/Kep/MUI-SU/XII/2004 tentang zakat pertanian dan perkebunan menegaskan bahwa zakat pertanian dan perkebunan wajib dikeluarkan sebesar 10% dari hasil yang diperoleh, namun jika menggunakan biaya irigasi, pupuk, dan obat-obatan, maka zakatnya adalah 5% (Firmansyah et al., 2022). Fatwa ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang subur dan cocok untuk pertanian dan perkebunan, sehingga banyak petani yang mendapatkan hasil melimpah dari berbagai jenis tanaman yang berbeda dari masa Nabi Muhammad SAW (Firmansyah et al., 2022).

3. Objek dan Cakupan Zakat Perkebunan

3.1 Komoditas Perkebunan yang Wajib Dizakati

Dalam kajian fiqh klasik, para ulama berbeda pendapat tentang jenis tanaman yang wajib dizakati. Hadis Nabi menyebutkan secara eksplisit beberapa jenis tanaman yang wajib dizakati, yaitu sya'ir (sejenis gandum), gandum, kurma, dan kismis (Firmansyah et al., 2022). Namun, perkembangan pertanian dan perkebunan modern telah menghasilkan berbagai komoditas baru yang tidak disebutkan dalam teks-teks klasik tersebut, sehingga diperlukan ijtihad untuk menentukan hukumnya.

Para ulama kontemporer, dengan menggunakan metode qiyas (analogi) dan pertimbangan maslahat, memperluas cakupan zakat perkebunan untuk mencakup berbagai komoditas modern. Hasil komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi di-qiyas-kan pada jenis buah-buahan dan biji-bijian yang wajib dizakati yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan fungsi yang dimilikinya (Batubara, 2021). Dengan demikian, ketentuan-ketentuan zakat pertanian dapat diberlakukan dalam mengeluarkan zakat hasil komoditas perkebunan.

Berdasarkan kajian fiqh kontemporer dan regulasi zakat di Indonesia, komoditas perkebunan yang wajib dizakati mencakup antara lain: kelapa sawit, karet, durian, cokelat (kakao), kopi, salak, nanas, cengkeh, kopra, teh, semangka, dan berbagai tanaman sayuran dan rempah-rempah lainnya (Akbar et al., 2023; Bafadhal, 2021a). Dalam ketentuan nisab zakat, badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian selain bahan makanan pokok seperti nanas, durian, apel, kelapa sawit, cengkeh, kakao, kopi, kopra, teh, semangka, dan tanaman sayuran dan rempah-rempah lainnya, nisabnya sama dengan nisab harta perdagangan (tijarah), yaitu zakatnya adalah harga setelah dijual (Bafadhal, 2021a).

3.2 Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan terpenting di Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya. Kajian tentang zakat kelapa sawit menjadi sangat relevan mengingat besarnya nilai ekonomi dari komoditas ini. Menurut kajian fiqh, terdapat dua pendapat utama tentang cara menganalogikan zakat kelapa sawit.

Pendapat pertama menganalogikan zakat kelapa sawit dengan zakat pertanian, dengan alasan bahwa kelapa sawit merupakan tanaman yang tumbuh dari bumi. Pendapat kedua menganalogikan zakat kelapa sawit dengan zakat perdagangan, dengan alasan bahwa di Indonesia perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas perdagangan (Maulida, 2019). Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil zakat dari segala sesuatu yang dipersiapkan untuk perdagangan (Maulida, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, zakat kelapa sawit dapat dibayarkan ketika telah mencapai nisab dengan analogi zakat pertanian jika kelapa sawit bukan merupakan komoditas perdagangan. Jika perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas perdagangan, maka haul dan nisab diperlukan dengan menggunakan analogi zakat perdagangan. Jika hasil kelapa sawit tidak mencapai nisab, maka zakat tidak wajib (Maulida, 2019).

4. Nisab, Kadar, dan Waktu Pembayaran Zakat Perkebunan

4.1 Nisab Zakat Perkebunan

Nisab adalah batas minimum harta yang mewajibkan seseorang untuk membayar zakat. Dalam hal zakat perkebunan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang nisab yang harus digunakan.

Pendapat Pertama: Menggunakan Nisab Zakat Pertanian

Sebagian ulama berpendapat bahwa nisab zakat perkebunan mengikuti nisab zakat pertanian, yaitu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg hasil panen (Maulida, 2019; Mubarok & Abadi, 2020). Pendapat ini didasarkan pada analogi bahwa perkebunan merupakan bagian dari hasil bumi, sehingga ketentuannya mengikuti zakat pertanian. Nisab zakat pertanian didasarkan pada perhitungan watsaq (ukuran kuantitas suatu item pertanian setelah dipanen) (Yusrizal & Sasmita, 2022).

Pendapat Kedua: Menggunakan Nisab Zakat Perdagangan

Pendapat yang lebih banyak dianut oleh ulama kontemporer adalah bahwa nisab zakat perkebunan mengikuti nisab zakat perdagangan, yaitu setara dengan 85 gram emas murni (Bafadhal, 2021b, 2021a). Hal ini karena sebagian besar komoditas perkebunan modern diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga lebih tepat dianalogikan dengan zakat perdagangan. Jika seseorang memperoleh pendapatan dari perkebunan dan pertanian senilai 85 gram emas murni, maka zakat dikeluarkan sebesar 2,5% (Bafadhal, 2021b, 2021a).

Fatwa MUI Sumatera Utara tentang zakat pertanian dan perkebunan menetapkan bahwa zakat pertanian dan perkebunan dikeluarkan 10% dari hasil yang diperoleh, namun jika menggunakan biaya irigasi, pupuk, dan obat-obatan, zakatnya adalah 5% (Firmansyah et al., 2022). Ketentuan ini mengikuti analogi zakat pertanian klasik yang membedakan antara lahan yang diairi secara alami (hujan) dengan lahan yang memerlukan biaya irigasi.

4.2 Kadar (Persentase) Zakat Perkebunan

Terdapat dua pendekatan utama dalam menentukan kadar zakat perkebunan.

Pendekatan Pertama: Mengikuti Zakat Pertanian (5% atau 10%)

Jika zakat perkebunan dianalogikan dengan zakat pertanian, maka kadarnya adalah 10% untuk lahan yang diairi secara alami (tadah hujan), dan 5% untuk lahan yang memerlukan biaya irigasi (Firmansyah et al., 2022; Mustamin et al., 2023). Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa untuk tanaman yang diairi oleh hujan atau mata air, zakatnya adalah 10%, sedangkan untuk tanaman yang diairi dengan biaya, zakatnya adalah 5% (Mustamin et al., 2023).

Pendekatan Kedua: Mengikuti Zakat Perdagangan (2,5%)

Jika zakat perkebunan dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka kadarnya adalah 2,5% dari nilai total hasil perkebunan setelah dikurangi biaya produksi (Bafadhal, 2021b, 2021a; Yulita et al., 2020). Pendekatan ini lebih banyak digunakan untuk komoditas perkebunan komersial modern seperti kelapa sawit, karet, dan kakao, yang diperdagangkan secara masif dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Menurut Mufraini (2006) sebagaimana dikutip dalam kajian BAZNAS, objek zakat perkebunan adalah seluruh hasil perkebunan setelah dikurangi biaya produksi, hasil kebun yang dikonsumsi sendiri, biaya sewa lahan, dan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Yulita et al., 2020). Pendekatan ini lebih adil dan mempertimbangkan realitas ekonomi para petani perkebunan.

4.3 Haul (Periode Waktu) Zakat Perkebunan

Haul adalah syarat kepemilikan harta selama satu tahun hijriah sebelum wajib dizakati. Dalam hal zakat perkebunan, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah haul diperlukan atau tidak.

Untuk zakat perkebunan yang dianalogikan dengan zakat pertanian, haul tidak diperlukan karena zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen (Firmansyah et al., 2022). Fatwa MUI Sumatera Utara menetapkan bahwa zakat pertanian dan perkebunan yang hasilnya memiliki musim tertentu, dihitung dan dikeluarkan pada setiap panen. Sementara itu, hasil pertanian dan perkebunan yang tidak memiliki musim tertentu atau panennya terjadi secara terus-menerus, zakatnya dihitung pada akhir setiap tahun (Firmansyah et al., 2022).

Untuk zakat perkebunan yang dianalogikan dengan zakat perdagangan, haul diperlukan. Badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, dan peternakan diwajibkan untuk haul (mencapai 1 tahun hijriah), jika produk perkebunan atau peternakan dijual dan hasilnya mencapai nisab, atau karena dijual secara bertahap tidak sekaligus, jika total pendapatan telah mencapai nisab, harus terus dibayarkan zakatnya, dan harus menunggu satu tahun (Bafadhal, 2021a, 2021b).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz (Wutsqah, 2021). Ketentuan ini mengikuti pendapat yang menganalogikan zakat perkebunan dengan zakat pertanian dalam hal tidak diperlukan haul.

5. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Zakat Perkebunan

5.1 Pandangan Ulama Klasik

Para ulama klasik dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang jenis tanaman yang wajib dizakati. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat pertanian hanya wajib untuk tanaman yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan. Mazhab Hanafi memperluas cakupan ini untuk mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi. Mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pandangan yang berada di antara kedua pendapat tersebut (Batubara, 2021).

Perbedaan pendapat ini berdampak pada bagaimana komoditas perkebunan modern diperlakukan dalam hukum zakat. Karena sebagian besar komoditas perkebunan modern tidak termasuk dalam kategori tanaman yang disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks klasik, para ulama kontemporer perlu melakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya (Batubara, 2021).

5.2 Pandangan Ulama Kontemporer

Para ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradawi, telah memberikan perhatian serius terhadap masalah zakat perkebunan. Dalam karyanya Fiqh al-Zakah, al-Qaradawi memperluas cakupan zakat untuk mencakup berbagai jenis harta modern, termasuk hasil perkebunan (Ihsan et al., 2022). Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan maslahat, yang menjadi tujuan utama syariah Islam.

Kajian fiqh kontemporer menunjukkan bahwa hasil komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi di-qiyas-kan pada jenis buah-buahan dan biji-bijian yang wajib dizakati yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dengan berbagai sifat dan fungsi yang dimilikinya, sehingga ketentuan-ketentuan zakat pertanian dapat diberlakukan dalam mengeluarkan zakat hasil komoditas perkebunan (Batubara, 2021). Kemudian dilihat dari segi maslahat dan maqasid syariah, kewajiban zakat komoditas pertanian dapat membantu terpenuhinya kebutuhan fakir miskin khususnya, dan mustahik zakat pada umumnya (Batubara, 2021).

5.3 Metode Ijtihad dalam Penetapan Hukum Zakat Perkebunan

Dalam menetapkan hukum zakat perkebunan, para ulama menggunakan berbagai metode ijtihad. Metode qiyas (analogi) merupakan metode yang paling banyak digunakan, di mana komoditas perkebunan modern dianalogikan dengan komoditas yang telah memiliki ketentuan zakat yang jelas (Khoiri, 2018). Selain itu, metode istislahi (pertimbangan maslahat) juga digunakan untuk memastikan bahwa ketentuan zakat perkebunan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Batubara, 2021).

Kajian tentang metodologi fatwa MUI Sumatera Utara menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum zakat pertanian dan perkebunan, MUI menggunakan tiga metode, yaitu bayani (berdasarkan teks), ta'lili (berdasarkan illat/alasan hukum), dan istislahi (berdasarkan maslahat) (Firmansyah et al., 2022). Pendekatan multi-metodologis ini memungkinkan penetapan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

6. Zakat Perkebunan dalam Konteks Badan Usaha

6.1 Kewajiban Zakat Badan Usaha Perkebunan

Perkembangan sektor perkebunan modern tidak hanya melibatkan petani individual, tetapi juga badan usaha berskala besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban zakat bagi badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan. Para ulama kontemporer, meskipun tidak dibahas oleh ulama terdahulu, mayoritas mewajibkan badan usaha untuk membayar zakat (Bafadhal, 2021b).

Dalam kajian fiqh kontemporer, perusahaan disamakan dengan syirkah atas dasar syakhshiyyah i'tibariyyah (entitas spiritual) atau syakhshiyyah hukmiyyah, yang disebut sebagai al-dhimmah, yaitu sifat bawaan manusia sebagai ahli al-form (hak untuk menerima) dan syakhshiyyah al-ada (hak untuk memenuhi tanggung jawab) (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Dengan demikian, perusahaan sebagai subjek zakat memiliki kewajiban untuk membayar zakat berdasarkan lima prinsip yang melekat pada perusahaan sebagai muzakki.

Dalam ketentuan nisab zakat badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian, nisabnya sama dengan nisab harta perdagangan (tijarah), yaitu setara dengan 85 gram emas murni atau 600 gram perak, sementara persentase zakat yang wajib adalah 2,5% (1/40) dan haul wajib pada akhir tahun (Bafadhal, 2021b).

6.2 Metode Perhitungan Zakat Badan Usaha Perkebunan

Terdapat dua metode utama dalam menghitung zakat badan usaha perkebunan.

Metode Pertama: Metode Aset Bersih (Net Asset Method)

Metode ini menghitung zakat berdasarkan aset bersih perusahaan. Aset yang wajib dizakati dikurangi dengan: utang lancar, modal investasi tidak terbatas, partisipasi minoritas, partisipasi pemerintah, partisipasi lembaga sosial, wakaf, dan lembaga nirlaba (Bafadhal, 2021b, 2021a).

Metode Kedua: Metode Dana Investasi Bersih (Net Invested Funds Method)

Metode ini menghitung zakat dengan menjumlahkan aset yang wajib dizakati: modal yang disetor (modal tambahan), cadangan, cadangan yang tidak dikurangi oleh aset, laba ditahan, laba bersih, dan utang jangka panjang (Bafadhal, 2021b, 2021a).

Selain itu, karena adanya keharusan untuk melakukan berbagai koreksi terhadap nilai aset lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan syariah dalam menghitung zakat badan usaha, seperti koreksi terhadap pendapatan bunga dan pendapatan haram serta pendapatan meragukan lainnya, diperlukan kehati-hatian dalam proses perhitungan (Bafadhal, 2021b).

7. Implementasi Zakat Perkebunan di Indonesia

7.1 Regulasi Zakat Perkebunan di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki regulasi yang cukup komprehensif tentang pengelolaan zakat, termasuk zakat perkebunan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara eksplisit menyebutkan zakat perkebunan sebagai salah satu objek zakat mal (Marpaung, 2020; Wutsqah, 2021). Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya mengatur pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ketentuan zakat mal mencakup: zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya; zakat uang dan surat berharga lainnya; zakat perniagaan; zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan; zakat peternakan dan perikanan; zakat pertambangan; zakat perindustrian; zakat pendapatan dan jasa; dan zakat rikaz (Wutsqah, 2021). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakomodasi berbagai jenis zakat mal yang relevan dengan kondisi ekonomi modern.

Selain itu, zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Marpaung, 2020). Ketentuan ini memberikan insentif bagi para muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga resmi.

7.2 Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat Perkebunan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat perkebunan. BAZNAS telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengoptimalkan potensi zakat di sektor pertanian dan perkebunan (Yulita et al., 2020).

Beberapa strategi yang telah diimplementasikan oleh BAZNAS dalam mengelola zakat perkebunan antara lain: (i) sistem budidaya lahan pertanian dan penyediaan benih unggul berbasis zakat; (ii) program bantuan pertanian; (iii) program Mustahik bergerak menjadi Muzaki (Green Horti); dan (iv) program ekspedisi zakat dan pemberdayaan ekonomi (Yulita et al., 2020). Program-program ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya berfokus pada pengumpulan zakat, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat petani.

Namun, kajian menunjukkan bahwa lembaga zakat masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat pedesaan. BAZNAS perlu mulai mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian dan perkebunan serta meningkatkan kinerja dalam membuat program-program inovatif yang mencakup semua wilayah di Indonesia (Yulita et al., 2020).

7.3 Potensi Zakat Perkebunan di Indonesia

Indonesia memiliki potensi zakat perkebunan yang sangat besar. Berdasarkan statistik pertanian periode 2015–2019, sektor pertanian masih menjadi sektor terpenting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan merupakan sektor di mana sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani (Yulita et al., 2020). Penduduk Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian diperkirakan sekitar 38,70 juta orang, atau setara dengan 30,46% dari total penduduk Indonesia (Yulita et al., 2020).

Potensi zakat di sektor pertanian diperkirakan mencapai IDR 64,61 triliun hingga tahun 2018 (Yulita et al., 2020). Angka ini menunjukkan betapa besarnya potensi zakat perkebunan yang belum dioptimalkan. Jika potensi ini dapat direalisasikan, zakat perkebunan dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kajian tentang potensi zakat di Sumatera Utara menunjukkan bahwa berbagai sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, durian, cokelat, kopi, dan salak memiliki potensi zakat yang signifikan (Akbar et al., 2023). Potensi ini perlu dikelola secara profesional oleh lembaga zakat yang kompeten untuk dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

8. Distribusi Zakat Perkebunan

8.1 Penerima Zakat (Mustahik)

Zakat perkebunan, seperti halnya zakat mal lainnya, harus didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berhutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil (Mubin & Siddiq, 2022; ÖZDİREK, 2018). Distribusi zakat kepada delapan golongan ini merupakan ketentuan yang bersifat qath'i (pasti) dalam hukum Islam.

Dalam konteks modern, para ulama kontemporer telah melakukan kontekstualisasi terhadap makna masing-masing golongan penerima zakat untuk menyesuaikannya dengan kondisi sosial-ekonomi masa kini (Mubin & Siddiq, 2022). Misalnya, kategori fi sabilillah yang secara klasik merujuk pada pejuang di jalan Allah, kini diperluas untuk mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan agama Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat.

8.2 Distribusi Zakat Perkebunan secara Produktif

Salah satu perkembangan penting dalam pengelolaan zakat modern adalah konsep zakat produktif, di mana dana zakat tidak hanya didistribusikan secara konsumtif tetapi juga digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik (CKhasanah & Putri, 2022; Wutsqah, 2021). Dalam konteks zakat perkebunan, zakat produktif dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada petani miskin untuk mengembangkan usaha perkebunan mereka.

Zakat produktif adalah zakat di mana pengelolaan dana zakat dilakukan secara produktif, di mana penggunaan dana zakat dibuat lebih efektif dengan memberikan modal usaha kepada penerima zakat sehingga dana zakat dapat dikelola dengan baik oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kehidupan ekonomi mereka di masa depan (Wutsqah, 2021). Zakat produktif dapat didistribusikan kepada mustahiq dalam bentuk modal usaha, baik dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan), bagi hasil, atau hibah.

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang zakat produktif menekankan pentingnya meningkatkan manajemen zakat yang baik, subjek yang baik, distribusi dengan prinsip Fiqh Prioritas, dan langkah-langkah operasional yang teoritis-idealis (CKhasanah & Putri, 2022). Sementara itu, Sahal Mahfudh mengusulkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditujukan pada masalah ekonomi masyarakat dan peningkatan manajemen zakat, dengan distribusi zakat sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Islam, dan langkah-langkah implementasi yang teoritis-praktis (CKhasanah & Putri, 2022).

8.3 Distribusi Zakat Berdasarkan Wilayah

Dalam hal distribusi zakat perkebunan, terdapat prinsip bahwa zakat sebaiknya didistribusikan di wilayah di mana zakat tersebut dikumpulkan. Hal ini sejalan dengan keberadaan ternak dan perkebunan, karena pada dasarnya zakat didistribusikan di tempat di mana zakat tersebut ditemukan (Maghfirah, 2021). Prinsip ini juga sejalan dengan zakat fitrah yang didistribusikan di wilayah di mana zakat dikumpulkan.

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang distribusi zakat berupa uang; apakah didistribusikan di tempat harta ditemukan atau di tempat pemiliknya tinggal (Maghfirah, 2021). Perbedaan pendapat ini relevan dalam konteks zakat perkebunan modern, di mana pemilik perkebunan mungkin tinggal di kota sementara perkebunannya berada di daerah pedesaan.

9. Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi Zakat Perkebunan

9.1 Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Muzakki

Salah satu tantangan utama dalam implementasi zakat perkebunan adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman para petani perkebunan tentang kewajiban zakat. Kajian tentang zakat pertanian di Desa Akeguraci menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih bersifat tradisional dan tingkat kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat masih sangat minim, sehingga distribusinya tidak dapat produktif dan tepat sasaran (Killian & Rahman, 2020). Pemahaman masyarakat tentang zakat yang harus dikeluarkan hanya sebatas zakat fitrah dan zakat maal, sementara zakat pertanian belum pernah dikeluarkan dalam bentuk apapun (Killian & Rahman, 2020).

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam kajian tentang zakat pertanian di Desa Leppangeng, di mana meskipun 100% responden mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib, hanya 11% yang memiliki persepsi yang sama dengan ketentuan fiqh tentang nisab dan persentase zakat hasil pertanian (Mustamin et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan tentang kewajiban zakat dan pemahaman tentang ketentuan teknisnya.

9.2 Ketidakjelasan Regulasi

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif tentang pengelolaan zakat, masih terdapat ketidakjelasan dalam beberapa aspek regulasi zakat perkebunan, terutama terkait dengan sanksi dan metode perhitungan zakat (Bafadhal, 2021b). Ketidakjelasan ini dapat menghambat implementasi zakat perkebunan secara optimal.

Kajian tentang zakat badan usaha di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi untuk zakat badan usaha masih belum jelas dan ketat, terutama terkait dengan sanksi dan metode perhitungan zakat (Bafadhal, 2021b). Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong badan usaha perkebunan untuk memenuhi kewajiban zakatnya.

9.3 Pengelolaan Zakat yang Belum Optimal

Pengelolaan zakat perkebunan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga zakat, rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan zakat, dan belum terintegrasinya sistem informasi zakat (Harahap, 2022). Selain itu, banyak muzakki yang tidak membayar zakat secara formal melalui lembaga resmi, sehingga realisasi zakat tidak tercatat dengan baik (Wutsqah, 2021).

Kajian tentang distribusi zakat di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis masalah prioritas dalam pengelolaan zakat, yaitu: perbedaan pendapat (khilafiyah) mengenai fiqh zakat; kurangnya koordinasi antara regulator dan organisasi pengelola zakat; rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat; dan zakat belum menjadi sistem yang wajib (Harahap, 2022).

10. Maqasid Syariah dalam Konteks Zakat Perkebunan

10.1 Zakat Perkebunan sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi

Dari perspektif maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), zakat perkebunan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan instrumen yang dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan distribusi pendapatan dan jaminan sosial, serta efisiensi alokatif, sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi (Ihsan et al., 2022).

Kajian tentang maqasid syariah dalam fiqh zakat kontemporer di Sumatera Utara menunjukkan bahwa penerapan fiqh zakat kontemporer berbasis maqasid syariah memiliki implikasi bagi peningkatan jumlah pengumpulan dan distribusi zakat, serta pemanfaatan yang tepat sasaran (Akbar et al., 2023). Dana zakat yang lebih besar akan kemudian didistribusikan dan dimanfaatkan dengan target yang tepat, seperti pembangunan masjid, pesantren, dan lainnya untuk memperkuat agama.

10.2 Repositioning Zakat dari Fiqh Ibadat ke Fiqh Muamalat

Salah satu perkembangan penting dalam kajian zakat kontemporer adalah usulan untuk merepositioning zakat dari fiqh al-ibadat (yurisprudensi ibadah) ke fiqh muamalat (yurisprudensi transaksi). Hal ini diperlukan untuk memungkinkan pengelolaan zakat yang lebih fleksibel dan berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Muslim (Fakhruddin et al., 2024).

Kajian tentang repositioning zakat menunjukkan bahwa dari perspektif maqasid syariah, zakat bukan hanya merupakan tindakan ibadah yang berkaitan dengan pemurnian kekayaan, tetapi lebih dari itu, zakat juga dapat menjadi instrumen untuk mempromosikan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat jika dikelola secara efektif dan tepat (Fakhruddin et al., 2024). Perubahan makna dan paradigma ini penting untuk memastikan bahwa maqasid syariah dapat dicapai secara efektif.

Dalam konteks zakat perkebunan, repositioning ini berarti bahwa pengelolaan zakat perkebunan tidak hanya berfokus pada aspek ritual (apakah zakat sah atau tidak), tetapi juga pada dampak sosial-ekonomi dari distribusi zakat perkebunan bagi masyarakat (Fakhruddin et al., 2024).

11. Perbandingan Praktik Zakat Perkebunan di Berbagai Negara

11.1 Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pengelolaan zakat yang relatif maju. Dalam konteks zakat pertanian dan perkebunan, Malaysia membedakan antara tanaman yang dikonsumsi sebagai makanan pokok dan tanaman yang dibudidayakan secara komersial (Hamat, 2014). Tanaman yang dikonsumsi sebagai makanan pokok dikenakan zakat pertanian, sementara tanaman yang dibudidayakan secara komersial dikenakan zakat pendapatan usaha.

Kajian tentang zakat pertanian di Malaysia menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu terkait dengan jenis zakat ini, termasuk standardisasi penilaian zakat untuk berbagai jenis perkebunan, eksklusivitas perkebunan yang harus dikenakan zakat, kepatuhan terhadap pembayaran zakat, dan lainnya (Omar et al., 2021). Isu-isu ini menunjukkan bahwa bahkan di negara dengan sistem zakat yang relatif maju seperti Malaysia, masih terdapat tantangan dalam implementasi zakat perkebunan.

Dalam hal penilaian zakat pertanian di Malaysia, terdapat argumen bahwa adalah adil dan wajar untuk mengizinkan pengurangan biaya perkebunan dan biaya hidup dari pendapatan kotor padi dalam menghitung jumlah zakat (Hamat, 2014). Pendekatan ini lebih mempertimbangkan realitas ekonomi petani dan lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

11.2 Indonesia

Di Indonesia, pengelolaan zakat perkebunan masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih belum optimal. Kajian tentang potensi dan implementasi zakat pertanian di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak petani yang belum memahami dan melaksanakan kewajiban zakat pertanian dan perkebunan mereka dengan benar (Killian & Rahman, 2020; Mustamin et al., 2023).

Namun, terdapat perkembangan positif dalam pengelolaan zakat perkebunan di Indonesia. BAZNAS telah mengembangkan berbagai program untuk mengoptimalkan potensi zakat di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk program pemberdayaan petani dan program Green Horti yang bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki (Yulita et al., 2020).

12. Kesimpulan dan Rekomendasi

12.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian komprehensif di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting tentang zakat perkebunan.

Pertama, zakat perkebunan merupakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Dasar hukumnya yang kuat menjadikan zakat perkebunan sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh para pemilik perkebunan yang telah memenuhi syarat (Batubara, 2021; Firmansyah et al., 2022).

Kedua, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang nisab, kadar, dan waktu pembayaran zakat perkebunan. Sebagian ulama menganalogikan zakat perkebunan dengan zakat pertanian (nisab 5 wasaq, kadar 5% atau 10%, tanpa haul), sementara sebagian lainnya menganalogikannya dengan zakat perdagangan (nisab 85 gram emas, kadar 2,5%, dengan haul) (Bafadhal, 2021b, 2021a; Firmansyah et al., 2022).

Ketiga, dalam konteks hukum positif Indonesia, zakat perkebunan telah diakui sebagai salah satu objek zakat mal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, masih diperlukan penyempurnaan regulasi, terutama terkait dengan sanksi dan metode perhitungan zakat perkebunan (Bafadhal, 2021b; Wutsqah, 2021).

Keempat, potensi zakat perkebunan di Indonesia sangat besar, namun belum dioptimalkan secara maksimal. Diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga zakat, ulama, dan masyarakat, untuk mengoptimalkan potensi zakat perkebunan ini (Akbar et al., 2023; Yulita et al., 2020).

12.2 Rekomendasi

Berdasarkan kajian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan.

Pertama, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi zakat perkebunan di Indonesia, terutama terkait dengan ketentuan nisab, kadar, dan metode perhitungan zakat yang lebih jelas dan komprehensif. Penyempurnaan ini perlu mempertimbangkan berbagai pendapat ulama dan kondisi ekonomi perkebunan modern (Bafadhal, 2021b).

Kedua, perlu ditingkatkan sosialisasi dan edukasi tentang zakat perkebunan kepada para petani dan pemilik perkebunan. Sosialisasi ini harus mencakup tidak hanya aspek kewajiban zakat, tetapi juga ketentuan teknis tentang nisab, kadar, dan cara pembayaran zakat perkebunan (Killian & Rahman, 2020; Mustamin et al., 2023).

Ketiga, lembaga zakat perlu mengembangkan sistem pengelolaan zakat perkebunan yang lebih profesional dan transparan, termasuk sistem pencatatan, pelaporan, dan distribusi yang akuntabel. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat (Harahap, 2022).

Keempat, perlu dikembangkan program zakat produktif yang berbasis perkebunan, di mana dana zakat digunakan untuk memberdayakan petani miskin melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan dalam pengembangan usaha perkebunan mereka (CKhasanah & Putri, 2022; Wutsqah, 2021; Yulita et al., 2020).

Kelima, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang potensi dan implementasi zakat perkebunan di berbagai daerah di Indonesia, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi zakat perkebunan dan mengidentifikasi strategi yang paling efektif untuk mengoptimalkan potensinya (Akbar et al., 2023).

Daftar Pustaka

Akbar, A., Khoiri, N., & Asmuni, A. (2023). Maqashid Al-Sharia in The Dynamics of Contemporary Zakat Fiqh in The North Sumatra Region. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 25(2), 168–176. https://doi.org/10.21580/ihya.25.2.18461

Bafadhal, H. (2021a). Zakat for Business Entity According to Fiqh and Positive Law in Indonesia. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(2), 137–152. https://doi.org/10.32694/qst.v19i2.1046

Bafadhal, H. (2021b). Zakat on Legal Entities: Towards Concept Perfection and its Regulations in Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 21(1), 13–32. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.734

Batubara, Y. (2021). Agricultural Commodity Zakat: Aspects of the Determination of "Illat Law and Maṣlahah." Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(1), 38. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.2696

CKhasanah, M., & Putri, O. M. P. (2022). Empowering the Community's Economy through Productive Zakat (A Comparative Study of Yusuf Al-Qardhawi's and Sahal Mahfudh's Thoughts). Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 55–66. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2507

Fakhruddin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(1), 495. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19637

Firmansyah, H., Pagar, P., & Adly, M. A. (2022). The North Sumatra MUI's Fatwas on Zakat: Analysis of Fatwa Methods and the Influence of School Thought. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(2), 433. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4552

Glossary. (2016). https://doi.org/10.4337/9781785363368.00028

Hamat, Z. (2014). Zakat Assessment for Agricultural in Malaysia: Rules, Fatawa, and Practices. Journal of Educational and Social Research. https://doi.org/10.5901/jesr.2014.v4n2p110

Harahap, R. A. (2022). Literature Study of Zakat Distribution in Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 618. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4369

Ihsan, A., Agustar, A., Muslim, A., & Azzaki, M. A. (2022). Revitalization of The Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh Al-Zakah. La_riba, 8(2), 303–312. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss2.art10

Irfan, I., & Muhyarsyah, M. (2020). A Fiqh Reconstruction in Company Zakat Accounting. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 20(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0120.175-208

Khoiri, N. (2018). Legal Thoughts in Measuring the Strength of Qiyas as Fikih Zakat Methodology in Indonesia. International Journal on Language Research and Education Studies, 2(1), 149–161. https://doi.org/10.30575/2017/ijlres-2018010412

Killian, N., & Rahman, N. A. (2020). The Potential and Implementation of Agricultural Zakat in Akeguraci Village, Central Oba Sub-District, The City of Tidore Islands. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 18(1), 63. https://doi.org/10.30984/jis.v18i1.1083

Maghfirah, M. (2021). Zakat Potential Management Strategy in Indonesia. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 366–402. https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4399

Marpaung, A. (2020). Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences, 3(3), 2109–2116. https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1143

Maulida, S. (2019). Zaqah Profession, Oil Palm Plants, and Coal. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 1(2), 41–52. https://doi.org/10.31538/iijse.v1i2.195

Mubarok, M. S., & Abadi, M. T. (2020). YouTuber and Googlepreneur: Review of the Contemporary Fiqh of Zakah. Journal of Digital Marketing and Halal Industry, 2(1), 81–88. https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5034

Mubin, M. U., & Siddiq, A. (2022). Contextualization of Mustaḥiq Zakat at LAZNAS Nurul Hayat Surabaya. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 193–208. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6915

Mustamin, S. W., Irfan, I., Mansyur, S., & Abdillah, S. (2023). Public Perception of Agricultural Zakat in Terms of Sharia Economic Law. El-Fakhru, 1(1), 114–118. https://doi.org/10.46870/iceil.v1i1.490

Omar, P. M. F. F. A., Gazali, H. M., Samsulbahri, M. N., Razak, N. I. A., & Ishak, N. (2021). Establishing zakat on oil and gas in Malaysia: a new insight. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(3), 318–332. https://doi.org/10.1108/ijif-04-2020-0089

Sari, L. T., Khoiruddin, K., & Putri, M. A. (2024). Analysis of Islamic Law Regarding Selebgram Professional Zakat from Endorsement Income (Study to UIN Raden Intan Lampung Students). Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15029

Suryaningsih, S. A. (2020). Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 241. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.680

Wutsqah, U. (2021). Productive Zakat for Community Empowerment: an Indonesian Context. Journal of Sharia Economics, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.35896/jse.v3i1.179

Yulita, I., Hamzah, M. Z., Nurwahidin, N., & Fahruroji, F. (2020). The National Board of Zakat Republic of Indonesia Strategy in Managing the Zakat Potential in Agricultural Sector. International Conference of Zakat, 371–384. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.244

Yusrizal, N., & Sasmita, B. W. (2022). Yusuf Qardhawi's Thought about Zakat Shares. Tadabbur Jurnal Integrasi Keilmuan, 1(02), 116–127. https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i02.32760

ÖZDİREK, R. (2018). Legal-Economic Analysis of the Inability to Give Alms to the Family of Muhammad Because of Being the Relatives of the President. Afro Eurasian Studies, 7(1), 95–133. https://doi.org/10.33722/afes.472125