00778 - Zakat Hijau (Green Zakat): Konsep, Relevansi, dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam Berkelanjutan

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep zakat hijau (green zakat) sebagai paradigma inovatif yang mengintegrasikan instrumen filantropi Islam—khususnya zakat—dengan agenda ekonomi hijau (green economy) dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan kajian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitik, artikel ini menelaah landasan teologis dan historis zakat, kerangka konseptual zakat hijau, relevansinya dengan ekonomi hijau, potensi implementasi, serta tantangan dan prospeknya di masa depan. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat hijau memiliki landasan teologis yang kuat, berakar pada prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Potensi pengumpulan zakat di Indonesia yang mencapai 233,8 triliun rupiah per tahun membuka peluang strategis untuk mendukung program-program ekonomi hijau secara signifikan. Berbagai model implementasi zakat hijau telah mulai dikembangkan, mulai dari pertanian hidroponik berbasis zakat, budidaya perikanan berkelanjutan, hingga integrasi zakat dengan sukuk hijau dan perbankan syariah hijau. Namun demikian, implementasi zakat hijau masih menghadapi tantangan berupa kelemahan kelembagaan dan regulasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kesulitan pengukuran dampak lingkungan, serta rendahnya literasi hijau di kalangan umat Islam. Artikel ini merekomendasikan pengembangan kerangka regulasi komprehensif, inovasi produk zakat hijau, penguatan kelembagaan, integrasi dengan sistem keuangan Islam, serta peningkatan literasi hijau sebagai langkah strategis ke depan.

Kata Kunci: Zakat Hijau, Ekonomi Hijau, Ekonomi Islam, Pembangunan Berkelanjutan, SDGs, Filantropi Islam

Abstract

This article examines the concept of green zakat as an innovative paradigm that integrates Islamic philanthropic instruments—particularly zakat—with the green economy agenda within the framework of sustainable development. Through a descriptive-analytical library research approach, this article explores the theological and historical foundations of zakat, the conceptual framework of green zakat, its relevance to the green economy, implementation potential, as well as its challenges and future prospects. The findings indicate that green zakat has strong theological foundations, rooted in Islamic principles of justice, sustainability, and human responsibility as khalifah on earth. Indonesia's zakat collection potential, reaching IDR 233.8 trillion per year, opens strategic opportunities to significantly support green economy programs. Various green zakat implementation models have begun to be developed, ranging from zakat-based hydroponic agriculture and sustainable aquaculture, to the integration of zakat with green sukuk and Islamic green banking. Nevertheless, green zakat implementation still faces challenges including institutional and regulatory weaknesses, limited human resource capacity, difficulties in measuring environmental impact, and low green literacy among Muslims. This article recommends the development of a comprehensive regulatory framework, innovation in green zakat products, institutional strengthening, integration with the Islamic financial system, and improvement of green literacy as strategic steps forward.

Keywords: Green Zakat, Green Economy, Islamic Economics, Sustainable Development, SDGs, Islamic Philanthropy

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan wacana ekonomi Islam kontemporer, muncul sebuah gagasan inovatif yang mempertemukan dua domain besar: kewajiban zakat sebagai pilar ekonomi Islam dan urgensi pelestarian lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Gagasan ini dikenal dengan istilah zakat hijau (green zakat), yakni sebuah konsep yang berupaya mengintegrasikan instrumen filantropi Islam—khususnya zakat—dengan agenda ekonomi hijau (green economy) yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, telah lama diakui sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Sejak masa Rasulullah SAW, zakat telah menjadi sumber pendapatan negara yang utama, di samping ghanimah, jizyah, kharaj, dan ushr (Amanda, 2022; KHAIRIYAH, 2023; Nuratisya, 2023). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus (Soenjoto, 2017). Di sisi lain, ekonomi hijau merupakan konsep perilaku ekonomi yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan konsep pencegahan kerusakan lingkungan alam dan menurunnya kualitas lingkungan komunal, sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Sukaesih et al., 2022).

Perpaduan antara kedua konsep ini—zakat dan ekonomi hijau—melahirkan paradigma baru yang disebut zakat hijau, yang menawarkan solusi holistik terhadap berbagai permasalahan lingkungan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang saling berkaitan. Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif konsep zakat hijau dari berbagai dimensi: landasan teologis dan historis, kerangka konseptual, relevansi dengan ekonomi hijau, potensi implementasi, serta tantangan dan prospeknya di masa depan.

2. Landasan Teologis dan Historis Zakat dalam Islam

2.1 Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Zakat merupakan kewajiban kaum muslimin dan salah satu pilar dari rukun Islam (Junaedi & Salistia, 2019). Secara etimologis, zakat berasal dari kata "membersihkan", dan secara terminologis merupakan ibadah sosial-ekonomi yang mewajibkan seorang muslim atau badan hukum untuk memberikan sebagian hak mereka kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik) untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang adil (Hasan et al., 2023). Zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus (Soenjoto, 2017), menjadikannya instrumen yang jauh melampaui sekadar kewajiban ritual.

Dalam sejarah Islam, zakat telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW sebagai sumber pendapatan negara yang utama. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah mulai menerapkan kebijakan fiskal yang mencakup berbagai jenis zakat, termasuk zakat fitrah, zakat maal, dan zakat pertanian (Amanda, 2022; KHAIRIYAH, 2023; MA'RIFAH, 2023; Nuratisya, 2023; Ramadhani, 2023). Zakat dan ushr menjadi sumber pendapatan pokok negara Islam, dan keduanya merupakan kewajiban agama serta termasuk salah satu pilar Islam (Arif, 2019; Aziz, 2018). Zakat tetap dipungut oleh negara selama masih ada orang yang wajib zakat, dan tidak akan dihentikan kewajiban ini meskipun harta zakat yang terkumpul di Baitul Mal melimpah (Junaedi & Salistia, 2019).

2.2 Jenis-Jenis Zakat dan Relevansinya dengan Lingkungan

Dalam fikih Islam, zakat maal mencakup berbagai kategori harta yang wajib dizakati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, zakat maal meliputi: emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa (Hasanah, 2022). Cakupan yang luas ini menunjukkan bahwa zakat secara inheren telah menyentuh sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat kehutanan, dan zakat pertambangan—sebagaimana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Garut misalnya—merupakan bentuk-bentuk zakat yang secara langsung berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam (Suherman, 2020). Hal ini membuka peluang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang menjadi inti dari konsep zakat hijau.

2.3 Evolusi Pemikiran Zakat: Dari Klasik ke Kontemporer

Pemikiran tentang zakat terus berkembang sepanjang sejarah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terdapat berbagai inovasi dalam kebijakan zakat, termasuk zakat niaga (perdagangan) dan zakat madu, yang menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan zakat sesuai dengan perkembangan ekonomi (Handayani & Huda, 2023). Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahkan berhasil mencapai kondisi di mana tidak ditemukan mustahiq zakat atau tidak ada seseorang pun yang mau menerima zakat ketika para amil berkeliling di perkampungan Afrika, sebagai bukti keberhasilan sistem zakat dalam mewujudkan kesejahteraan (Salma & Rusyana, 2023).

Terdapat perbedaan asas antara corak sosio-politik 14 abad lalu dan sosio-ekonomi masyarakat modern sekarang. Dikarenakan perubahan lingkungan, maka diperlukannya pembukaan pintu ijtihad bagi jenis-jenis harta yang dikenakan pajak dan nisab zakat yang telah ditetapkan agar boleh diubah sesuai dengan perubahan keadaan masyarakat yang sering berubah ini (Zulhamdi, 2023). Semangat ijtihad inilah yang menjadi landasan bagi pengembangan konsep zakat hijau sebagai respons terhadap tantangan lingkungan kontemporer.

3. Konsep Ekonomi Hijau dalam Perspektif Islam

3.1 Definisi dan Prinsip Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan sebuah konsep perilaku ekonomi yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan konsep pencegahan kerusakan lingkungan alam dan menurunnya kualitas lingkungan komunal, sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Sukaesih et al., 2022). Program Lingkungan PBB (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta membantu untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan tanpa merusak dan menurunkan kualitas lingkungan (Fitriandi et al., 2020).

Ekonomi hijau saat ini menjadi fokus karena masalah-masalah lingkungan disebabkan oleh kondisi masyarakat yang miskin, lemahnya peran serta masyarakat, dan komitmen institusi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Hal utama dalam ekonomi hijau adalah kesejahteraan sosial, sedangkan untuk kesejahteraan ekonomi hanyalah tambahan dari kesejahteraan sosial (Sukaesih et al., 2022). Prinsip ini sangat selaras dengan tujuan zakat dalam Islam yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama.

Membangun ekonomi hijau yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial berarti membangun daerah dengan memberikan manfaat jangka panjang bagi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan (Sukaesih et al., 2022). Pembangunan berkelanjutan memperhatikan tiga dimensi secara bersamaan dalam pelaksanaannya, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga kerusakan lingkungan dapat dihindari dan upaya pembangunan dapat dilanjutkan (Suwanan et al., 2022).

3.2 Kesesuaian Ekonomi Hijau dengan Prinsip-Prinsip Islam

Ekonomi Islam secara inheren mengandung prinsip-prinsip yang selaras dengan ekonomi hijau. Dalam perspektif maqasid syariah, tujuan ekonomi Islam adalah memenuhi kelima maslahat pokok (al-daruriyat al-khams) agar segala kebutuhan dasar terpenuhi, demi terpeliharanya keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia (Muala, 2020). Perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari perlindungan jiwa dan keturunan manusia dalam kerangka maqasid syariah.

Penelitian tentang implementasi maqasid syariah dalam studi ekonomi menunjukkan bahwa salah satu kluster penelitian yang berkembang adalah perlindungan lingkungan dalam perspektif hukum Islam dan maqasid syariah (Uula & Harahap, 2023). Hal ini mengkonfirmasi bahwa isu lingkungan semakin mendapat perhatian serius dalam wacana ekonomi Islam kontemporer. Kesesuaian perbankan hijau dengan prinsip-prinsip Islam dapat memainkan peran utama dalam mendorong tumbuhnya ideologi penting ini bagi konsumen Muslim hijau (Soemitra et al., 2021).

Prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, inklusi, universal, kemakmuran, dan menjaga keberlangsungan lingkungan (Nisa et al., 2024) menjadikan ekonomi Islam sebagai fondasi yang kuat bagi pengembangan konsep zakat hijau. Lebih jauh, tren keuangan dan perbankan global yang mendukung kebijakan perbankan bertanggung jawab sosial dan kebijakan perbankan hijau menjadi pintu masuk yang memperkuat implementasi maqasid syariah sebagai tujuan perbankan syariah (Soemitra et al., 2021).

3.3 Ekoteologi Islam sebagai Landasan Zakat Hijau

Konsep ekoteologi Islam memberikan landasan teologis yang kuat bagi zakat hijau. Ajaran Islam dapat dipekerjakan dalam memperkuat budaya agraris sebagai sarana untuk meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan (Soehadha, 2017). Al-Qur'an memberikan perhatian yang amat serius untuk selalu menjamin keharmonisasian dan kelestarian lingkungan hidup (Yusuf, 2010). Prinsip khalifah dalam Islam mengamanatkan manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab, yang mencakup kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam, fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia (Waluyo, 2017). Prinsip tazkiyah dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, dan alam lingkungan, masyarakat, dan negara (Waluyo, 2017). Prinsip khalifah juga bertujuan untuk melindungi terhadap kerusakan lingkungan dan untuk melindungi konservasi sumber daya alam (Sa'diyah & Mastur, 2020).

4. Konsep Zakat Hijau: Definisi dan Kerangka Konseptual

4.1 Pengertian Zakat Hijau

Zakat hijau (green zakat) dapat didefinisikan sebagai konsep pengembangan dan pengelolaan zakat yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability) ke dalam seluruh aspek pengelolaan zakat, mulai dari penentuan objek zakat, mekanisme pengumpulan, hingga pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat untuk program-program yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi hijau.

Konsep ini lahir dari perpaduan antara dua arus besar: pertama, tradisi filantropi Islam yang kaya dengan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF); dan kedua, agenda global pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Zakat harus digunakan dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, dengan tujuan mengurangi kemiskinan dengan membantu mereka yang membutuhkan, dan jika zakat ditunaikan sesuai dengan syariah, maka kemiskinan akan dapat diminimalisir dalam jumlah yang besar, bahkan zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dalam mencapai SDGs atau pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Effendi & Nariah, 2023).

4.2 Dimensi-Dimensi Zakat Hijau

Zakat hijau memiliki beberapa dimensi utama yang saling berkaitan.

Dimensi Pertama: Objek Zakat Berbasis Lingkungan. Zakat hijau memperluas dan mempertegas kewajiban zakat atas sektor-sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambangan merupakan kategori zakat yang secara langsung berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam (Hasanah, 2022; Suherman, 2020). Dalam kerangka zakat hijau, pengelolaan sektor-sektor ini harus memenuhi standar keberlanjutan lingkungan sebagai syarat atau pertimbangan dalam penentuan kewajiban zakat.

Dimensi Kedua: Pendistribusian Zakat untuk Program Hijau. Zakat hijau mendorong pendistribusian dana zakat untuk program-program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi hijau. Contoh konkret dari dimensi ini adalah program Greenhouse Parkit Farm yang diinisiasi oleh Rumah Zakat Bekasi, yang merupakan program pertanian hidroponik modern yang berfokus pada penggunaan lahan sempit di pekarangan rumah dan berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat (Sukaesih et al., 2022). Program ini menggabungkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan praktik pertanian ramah lingkungan.

Dimensi Ketiga: Zakat sebagai Instrumen Pembiayaan Hijau. Zakat hijau juga mencakup pemanfaatan dana zakat sebagai instrumen pembiayaan proyek-proyek hijau, seperti energi terbarukan, pertanian organik, pengelolaan limbah, dan restorasi lingkungan. Dalam konteks ini, zakat berperan sebagai alternatif pembiayaan hijau yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, melengkapi instrumen keuangan hijau lainnya seperti sukuk hijau.

Dimensi Keempat: Tata Kelola Zakat yang Ramah Lingkungan. Dimensi ini mencakup penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional lembaga zakat itu sendiri, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mengurangi jejak karbon dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat (Alfarizi, 2022, 2023).

4.3 Hubungan Zakat Hijau dengan Sukuk Hijau

Zakat hijau tidak berdiri sendiri dalam ekosistem keuangan Islam hijau. Ia berkaitan erat dengan instrumen keuangan Islam hijau lainnya, terutama sukuk hijau. Sukuk hijau menjadi populer karena sebagian besar kegiatan investasi konvensional mengabaikan aspek lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan skema sukuk hijau sebagai instrumen pembiayaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan guna mengurangi dampak perubahan iklim global (Suwanan et al., 2022). Sukuk hijau berpotensi sebagai alternatif pembiayaan yang berkelanjutan untuk pembangunan proyek-proyek dengan kategori hijau (Suwanan et al., 2022).

Sementara sukuk hijau merupakan instrumen pembiayaan berbasis investasi, zakat hijau merupakan instrumen redistribusi berbasis kewajiban agama. Keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun ekosistem keuangan Islam yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Pengembangan modal dan distribusi sebagai sarana menghidupkan kembali ekonomi hijau (green economy) merupakan salah satu kontribusi positif ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi (Rakhmawati & Afandi, 2022).

5. Potensi dan Peluang Zakat Hijau

5.1 Potensi Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Hijau

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Sebuah studi nasional menunjukkan bahwa potensi pengumpulan zakat di Indonesia mencapai 233,8 triliun rupiah per tahun (Alfarizi, 2023). Nilai potensi zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) bahkan disebutkan mencapai 217 triliun, setara dengan 20% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (WIDYANI, 2014). Potensi yang sangat besar ini, jika diarahkan secara strategis untuk program-program ekonomi hijau, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Zakat dapat memengaruhi distribusi pendapatan rumah tangga dan perusahaan dalam konteks hubungan antara zakat dan ekonomi (Hasan et al., 2023). Aplikasi zakat bisa meningkatkan produksi dan investasi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan kecemburuan sosial, serta bisa meningkatkan konsumsi secara agregat dan mendorong investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Junaedi & Setiawati, 2019). Dalam konteks zakat hijau, dampak-dampak positif ini dapat diarahkan secara spesifik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

5.2 Zakat Produktif sebagai Fondasi Zakat Hijau

Konsep zakat produktif merupakan fondasi penting bagi pengembangan zakat hijau. Melalui pemberian zakat produktif sebagai modal usaha untuk UMKM, fakir miskin akan mampu membangun usaha dan memperoleh penghasilan yang stabil (Salshabilla & Amsari, 2023). Dalam kerangka zakat hijau, zakat produktif dapat diarahkan secara spesifik untuk mendukung usaha-usaha yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik, budidaya ikan berkelanjutan, kerajinan berbahan daur ulang, dan usaha-usaha berbasis energi terbarukan.

Contoh konkret dari penerapan zakat produktif berbasis lingkungan adalah program Burjo (Budidaya Kerambah) yang dikelola oleh BAZNAS Kota Cirebon untuk nelayan kerang hijau Samadikun (Ifah, 2023). Program ini menggabungkan pemberdayaan ekonomi nelayan dengan praktik budidaya yang berkelanjutan. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, program ini menunjukkan potensi besar dari integrasi zakat produktif dengan agenda ekonomi hijau.

5.3 Zakat Perusahaan dan Tanggung Jawab Lingkungan

Zakat perusahaan (corporate zakat) merupakan dimensi penting dalam pengembangan zakat hijau. Para ulama dalam Muktamar Internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan (Hadi, 2016; Ruslang et al., 2020; Septiawan & Bahri, 2019). Nisab zakat perusahaan adalah sama dengan nisab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas (Andrean, 2023; Hadi, 2016).

Dalam konteks zakat hijau, zakat perusahaan dapat diintegrasikan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berorientasi lingkungan. CSR merupakan satu wujud pendekatan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sistem pembangunan berkelanjutan (sustainable development), bahwa satu perusahaan atau badan hukum dapat memiliki instrumen aktivitas perekonomian yang dapat menyatukan kepentingan ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain mempunyai nilai kepekaan dan sensitivitas kuat menyangkut kelestarian alam sosial (Hariyanto & Humaidy, 2019). Perpaduan antara zakat perusahaan dan CSR hijau dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung agenda ekonomi hijau.

Arti dari bisnis yang berkelanjutan (sustainable business) adalah senantiasa memberikan kinerja yang maksimal dan optimal untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan (Hadi, 2016). Melalui pendekatan triple bottom lines yang meliputi kinerja ekonomi (economic indicators), kinerja lingkungan (environmental indicators), dan kinerja sosial (social indicators), perusahaan yang membayar zakat diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat dan lingkungan (Hadi, 2016).

6. Implementasi Zakat Hijau: Model dan Program

6.1 Model Pertanian Hidroponik Berbasis Zakat

Salah satu model implementasi zakat hijau yang paling konkret adalah program pertanian hidroponik yang didanai oleh dana zakat. Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMAS) Parkit Farm adalah program desa seri yang diinisiasi oleh Rumah Zakat Cabang Bekasi, yang bergerak dalam pertanian hidroponik modern, berfokus pada penggunaan lahan sempit di pekarangan rumah dan berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat (Sukaesih et al., 2022). Program ini merupakan contoh nyata dari integrasi antara pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan praktik pertanian ramah lingkungan.

Pertanian menjadi salah satu cara untuk mengembangkan green economy atau pertumbuhan ekonomi hijau (Sukaesih et al., 2022). Dalam konteks zakat hijau, program pertanian berbasis zakat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahiq, tetapi juga untuk mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terdapat tujuh tahap pemberdayaan dalam implementasi program Greenhouse Parkit Farm: persiapan, penilaian, perencanaan program, rencana aksi, pelaksanaan program, evaluasi dan hasil perubahan, serta penghentian (Sukaesih et al., 2022).

6.2 Zakat untuk Pemulihan Ekonomi Hijau Pasca-Pandemi

Pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya membangun sistem ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi, ekonomi syariah—termasuk zakat—dapat berkontribusi melalui pengembangan modal dan distribusi sebagai sarana menghidupkan kembali ekonomi hijau (Rakhmawati & Afandi, 2022). Strategi pembangunan ekonomi syariah di masa COVID-19 mencakup penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, serta penguatan wakaf dalam berbagai bentuknya (Sa'diyah & Mastur, 2020).

Model filantropi Islam yang dikombinasikan dengan model pembangunan ekonomi nasional dapat memberikan model keberlanjutan berupa kebangkitan ekonomi yang ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan, berkurangnya pencemaran lingkungan, dan produktivitas yang lebih tinggi (Gobel, 2020). Dalam kerangka ini, zakat hijau berperan sebagai instrumen yang tidak hanya memulihkan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pemulihan tersebut berjalan seiring dengan perbaikan kualitas lingkungan.

6.3 Digitalisasi Zakat untuk Mendukung Agenda Hijau

Digitalisasi zakat merupakan enabler penting bagi implementasi zakat hijau. Situasi Pandemi COVID-19 dan Digitalisasi Revolusi 4.0 mendorong adopsi pembayaran zakat melalui platform transaksi digital, khususnya FinTech (Alfarizi, 2022). Penguatan infrastruktur IT, keseragaman aturan pembayaran zakat digital, dan kajian promotif digitalisasi zakat direkomendasikan kepada Provider FinTech dan Pembuat Kebijakan untuk semakin mengoptimalkan penghimpunan zakat (Alfarizi, 2022).

Dalam konteks zakat hijau, digitalisasi zakat tidak hanya meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi, tetapi juga mengurangi jejak karbon dari operasional lembaga zakat. Proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek: output (layanan baru, produk baru, proses baru), outcome (layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin efisien), dan impact (value creation, perubahan cara berorganisasi yang lebih baik) (Mukharom et al., 2024). Digitalisasi juga berperan signifikan dalam mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF secara daring oleh masyarakat (Mukharom et al., 2024).

6.4 Zakat dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan Hijau

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap kerusakan lingkungan sekaligus paling membutuhkan dukungan zakat. Program Burjo (Budidaya Kerambah) yang dikelola oleh BAZNAS Kota Cirebon untuk nelayan kerang hijau Samadikun merupakan contoh implementasi zakat produktif di sektor perikanan (Ifah, 2023). Program ini bertujuan untuk memberdayakan nelayan melalui budidaya kerambah, yang merupakan metode budidaya yang lebih berkelanjutan dibandingkan penangkapan ikan secara liar.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Burjo pada pembuatan kerambah tidak diimbangi dengan penciptaan strategi distribusi oleh komunitas nelayan, sehingga pendapatan Burjo hanya berputar pada modal kerambah dan hasil budidaya tidak menambah penghasilan seluruh anggota komunitas (Ifah, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi zakat hijau memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga membangun sistem distribusi yang adil dan berkelanjutan.

7. Zakat Hijau dalam Kerangka Kebijakan Fiskal Islam

7.1 Zakat sebagai Instrumen Fiskal Hijau

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen fiskal yang utama. Pada masa pemerintahan Islam klasik, zakat merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama di mana membayar zakat adalah kewajiban terhadap agama dan negara (Dahliana et al., 2023). Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal dan keuangan publik pada masa awal Islam, dan di samping sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk government expenditure maupun government transfer (Fajrina et al., 2020).

Dalam kerangka zakat hijau, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal hijau yang mendorong alokasi sumber daya ekonomi menuju sektor-sektor yang ramah lingkungan. Dengan terintegrasinya zakat ke dalam kebijakan fiskal, pemerintah dapat menetapkan kebijakan fiskal yang sama-sama menguntungkan, baik bagi umat Islam maupun bagi negara (Fajrina et al., 2020). Kebijakan fiskal Islam yang berorientasi hijau dapat mencakup insentif zakat bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan, serta alokasi dana zakat untuk program-program restorasi lingkungan.

7.2 Relevansi dengan Kebijakan Kepabeanan Hijau

Dalam konteks perdagangan internasional, konsep zakat hijau berkaitan erat dengan kebijakan kepabeanan hijau (green customs). Kepabeanan hijau bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepabeanan, memantau dan memfasilitasi perdagangan legal, dan mencegah perdagangan ilegal atas komoditas yang peka terhadap lingkungan (Firmansyah & Kurniawan, 2024). Dalam perspektif Islam, ushr (bea impor) yang dikenakan kepada semua pedagang yang melakukan lintas perdagangan (Amanda, 2022; KHAIRIYAH, 2023; Nuratisya, 2023) dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip kepabeanan hijau untuk mendorong perdagangan yang ramah lingkungan.

Perdagangan hijau adalah faktor penting lain dari pertumbuhan ekonomi hijau karena menyediakan akses ke barang dan jasa ekonomis yang mempercepat peralihan ke ekonomi hijau (Firmansyah & Kurniawan, 2024). Dalam kerangka zakat hijau, dana zakat dari sektor perdagangan dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan perdagangan hijau, termasuk pembiayaan sertifikasi produk hijau dan pengembangan rantai pasok yang berkelanjutan.

7.3 Integrasi Zakat Hijau dengan SDGs

Zakat hijau memiliki relevansi yang kuat dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan (Awwalunnisa, 2021). Zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dalam mencapai SDGs atau pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Effendi & Nariah, 2023).

Penelitian tentang strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian SDGs menunjukkan bahwa lembaga zakat seperti LAZISMU Pekalongan Regency mampu mengarahkan dana zakatnya untuk bersinggungan dengan program pembangunan berkelanjutan seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Effendi & Nariah, 2023). Dalam konteks zakat hijau, program-program zakat dapat secara spesifik diarahkan untuk mendukung SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem Lautan), SDG 15 (Ekosistem Daratan), dan SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau).

8. Tantangan Implementasi Zakat Hijau

8.1 Tantangan Kelembagaan dan Regulasi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi zakat hijau adalah kelemahan kelembagaan dan regulasi. Implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut masih belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang memengaruhinya seperti kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) untuk mengeluarkan zakat, kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Suherman, 2020). Tantangan-tantangan ini akan semakin kompleks ketika zakat harus diintegrasikan dengan agenda lingkungan yang memerlukan keahlian teknis khusus.

Dari perspektif regulasi, zakat perusahaan diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tetapi tidak ada peraturan secara khusus yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional (Septiawan & Bahri, 2019). Ketiadaan regulasi yang spesifik tentang zakat hijau menjadi hambatan bagi pengembangan konsep ini secara sistematis. Diperlukan ijtihad regulatif yang komprehensif untuk meletakkan landasan hukum bagi zakat hijau.

8.2 Tantangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Implementasi zakat hijau memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda: pemahaman mendalam tentang fikih zakat dan pengetahuan tentang ekonomi hijau dan lingkungan hidup. Hambatan dalam pengembangan zakat di Indonesia antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Ashsubli, 2023). Tantangan ini akan semakin besar ketika zakat harus dikaitkan dengan isu-isu lingkungan yang kompleks.

Pengelolaan zakat yang efektif akan menjadikan kontribusi zakat dalam perekonomian lebih optimal (Fajrina et al., 2020). Untuk mencapai efektivitas ini dalam konteks zakat hijau, diperlukan peningkatan kapasitas amil zakat dalam memahami dan mengelola program-program ekonomi hijau. Modernisasi pengelolaan dan publikasi serta pembentukan dewan pengawas BAZNAS merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan ini (Ashsubli, 2023).

8.3 Tantangan Pengukuran dan Evaluasi

Salah satu tantangan metodologis dalam implementasi zakat hijau adalah pengembangan instrumen pengukuran yang dapat menilai dampak lingkungan dari program-program zakat. Indeks Desa Zakat (IDZ) yang dikembangkan oleh BAZNAS merupakan instrumen pengukuran yang menggunakan metode Multi-Stage Weigh Index untuk menilai kondisi desa penerima zakat (Azzaki et al., 2022). Namun, instrumen ini belum secara spesifik mengukur dimensi lingkungan dari program zakat.

Pengukuran dampak lingkungan dari program zakat memerlukan pengembangan indikator-indikator khusus yang mencakup aspek-aspek seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan kualitas air dan tanah, pemulihan keanekaragaman hayati, dan peningkatan ketahanan pangan berbasis ekosistem yang sehat. Pengukuran ini akan bermanfaat sebagai variabel kebijakan dalam pengambilan keputusan bidang sosial ekonomi sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan (Junaedi & Setiawati, 2019).

8.4 Tantangan Kesadaran dan Literasi Hijau

Rendahnya kesadaran dan literasi tentang ekonomi hijau di kalangan muzakki dan mustahiq merupakan tantangan yang tidak kalah penting. Investor sukuk hijau masih sangat terbatas, artinya bahwa masih sedikit pelaku ekonomi yang mengetahui dan berkontribusi dalam pembiayaan ramah lingkungan (Suwanan et al., 2022). Kondisi serupa kemungkinan besar juga terjadi dalam konteks zakat hijau, di mana kesadaran tentang pentingnya mengintegrasikan zakat dengan agenda lingkungan masih sangat terbatas.

Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan literasi hijau di kalangan umat Islam. Penguatan infrastruktur IT, keseragaman aturan pembayaran zakat digital, dan kajian promotif digitalisasi zakat direkomendasikan kepada Provider FinTech dan Pembuat Kebijakan untuk semakin mengoptimalkan penghimpunan zakat (Alfarizi, 2022). Dalam konteks zakat hijau, upaya serupa perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengintegrasikan zakat dengan agenda lingkungan.

9. Prospek dan Rekomendasi Pengembangan Zakat Hijau

9.1 Pengembangan Kerangka Regulasi Zakat Hijau

Pengembangan zakat hijau memerlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan mendukung. Undang-undang tentang administrasi zakat pasca-Orde Baru sebagai implikasi birokrasi mencakup dua undang-undang penting tentang zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat (Setiawan et al., 2020). Kedua undang-undang ini perlu diperkuat dengan regulasi turunan yang secara spesifik mengatur tentang zakat hijau, termasuk definisi, mekanisme, dan standar program zakat hijau.

Kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam mendukung pengembangan zakat hijau antara lain: memberikan insentif perdagangan hijau, menguatkan penegakan hukum lingkungan, mempercepat inovasi hijau, peningkatan ketahanan iklim dan efisiensi sumber daya (Firmansyah & Kurniawan, 2024). Dalam konteks zakat, insentif dapat diberikan kepada muzakki yang mendistribusikan zakatnya melalui program-program zakat hijau, serta kepada lembaga zakat yang mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi hijau.

9.2 Pengembangan Produk dan Program Zakat Hijau

Pengembangan produk dan program zakat hijau yang inovatif merupakan kunci keberhasilan implementasi konsep ini. Beberapa program yang dapat dikembangkan antara lain sebagai berikut.

Pertama, Zakat untuk Pertanian Organik dan Berkelanjutan. Program zakat produktif yang diarahkan untuk mendukung petani dalam beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik dan berkelanjutan. Program ini dapat mencakup penyediaan modal, pelatihan, dan pendampingan teknis.

Kedua, Zakat untuk Energi Terbarukan. Program zakat yang mendanai instalasi panel surya, biogas, atau teknologi energi terbarukan lainnya bagi masyarakat miskin. Program ini tidak hanya meningkatkan akses energi bagi mustahiq, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

Ketiga, Zakat untuk Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang. Program zakat yang mendukung pengembangan usaha pengelolaan sampah dan daur ulang berbasis komunitas. Program ini dapat menciptakan lapangan kerja hijau bagi mustahiq sekaligus mengatasi masalah lingkungan.

Keempat, Zakat untuk Restorasi Ekosistem. Program zakat yang mendanai kegiatan restorasi ekosistem, seperti penanaman mangrove, rehabilitasi terumbu karang, dan penghijauan lahan kritis. Program ini dapat melibatkan komunitas lokal sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat.

9.3 Penguatan Kelembagaan Zakat Hijau

Penguatan kelembagaan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi zakat hijau. Visi BAZNAS dirumuskan sebagai menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia (Salshabilla & Amsari, 2023). Untuk mewujudkan visi ini dalam konteks zakat hijau, BAZNAS dan lembaga zakat lainnya perlu mengembangkan kapasitas kelembagaan yang mencakup kompetensi di bidang ekonomi hijau dan lingkungan hidup.

Transparansi pengelolaan, modernisasi pengelolaan dan publikasi, serta pembentukan dewan pengawas BAZNAS merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan zakat (Ashsubli, 2023). Dalam konteks zakat hijau, transparansi juga harus mencakup pelaporan dampak lingkungan dari program-program zakat, sehingga muzakki dapat mengetahui kontribusi zakatnya terhadap pelestarian lingkungan.

9.4 Integrasi Zakat Hijau dengan Sistem Keuangan Islam

Zakat hijau perlu diintegrasikan dengan sistem keuangan Islam yang lebih luas untuk memaksimalkan dampaknya. Lembaga keuangan syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional (Mukharom et al., 2024). Integrasi antara zakat hijau, perbankan syariah hijau, dan sukuk hijau dapat menciptakan ekosistem keuangan Islam yang komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Kesesuaian perbankan hijau dengan prinsip-prinsip Islam dapat memainkan peran utama dalam mendorong tumbuhnya ideologi penting ini bagi konsumen Muslim hijau. Bank syariah dapat memasarkan produk dan layanan ramah lingkungan atas dasar kesesuaian agama dengan pasar konsumen Muslim dan menciptakan penerimaan dan loyalitas yang lebih besar (Soemitra et al., 2021). Dalam kerangka ini, bank syariah dapat menjadi mitra strategis bagi lembaga zakat dalam mengembangkan dan mendistribusikan program-program zakat hijau.

10. Zakat Hijau dalam Konteks Global

10.1 Perbandingan dengan Praktik di Negara-Negara Muslim

Berbagai negara Muslim telah mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang berbeda-beda. Dari 17 negara OKI dapat dipetakan menjadi 3 model: Mandatory Zakat System, Voluntary Zakat System, dan Partial Voluntary Zakat System (Jaya, 2020). Negara-negara yang menerapkan Mandatory Zakat System seperti Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, Sudan, Libya, dan Yaman memiliki potensi yang lebih besar untuk mengintegrasikan zakat dengan agenda lingkungan melalui kebijakan negara.

Di Malaysia, zakat dan wakaf dikelola di bawah manajemen Dewan Agama Islam Negeri (SIRC), yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah zakat dan wakaf berdasarkan hukum syariah (Ali et al., 2019). Model pengelolaan yang terpusat ini memungkinkan pengembangan program-program zakat hijau yang lebih sistematis dan terkoordinasi. Indonesia, sebagai negara dengan Voluntary Zakat System, memerlukan pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan zakat hijau, dengan lebih mengandalkan kesadaran dan partisipasi sukarela dari muzakki.

10.2 Kontribusi Zakat Hijau terhadap Agenda Iklim Global

Perubahan iklim global merupakan tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini. Indonesia tercatat menyumbang sebesar 259,1 juta ton CO₂ pada tahun 2021 dan diproyeksikan meningkat menjadi 334,6 juta ton CO₂ pada 2030 (Firmansyah & Kurniawan, 2024). Dalam konteks ini, zakat hijau dapat berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pendanaan program-program yang mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan komunitas terhadap dampak perubahan iklim.

Selama pandemi COVID-19, sukuk hijau telah berkontribusi memberikan dampak penting bagi ketahanan perubahan iklim di wilayah-wilayah yang sangat rentan (Suwanan et al., 2022). Zakat hijau dapat memainkan peran yang serupa, bahkan lebih luas, mengingat basis muzakki yang jauh lebih besar dibandingkan investor sukuk hijau. Kurangnya kesadaran tentang risiko sosial dan lingkungan telah menjadi tantangan utama dalam pengembangan sukuk hijau (Suwanan et al., 2022), dan tantangan yang sama perlu diatasi dalam pengembangan zakat hijau.

10.3 Filantropi Islam Hijau dalam Perspektif Global

Dalam perspektif global, filantropi Islam—termasuk zakat—memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan. Akumulasi filantropi global memberikan peran penting sebagai alternatif mencapai negara kesejahteraan yang didasari solidaritas dan kedermawanan yang memberi dampak kepada 23 juta jiwa di Indonesia sebagai penerima manfaat dari filantropi zakat (Fauzi & Gunawan, 2022). Jika filantropi zakat ini diarahkan secara strategis untuk mendukung agenda lingkungan, dampaknya dapat jauh lebih besar.

Mendorong perdagangan internasional dan membantu negara-negara berkembang meningkatkan ekspor mereka adalah bagian dari upaya meraih sistem perdagangan yang berdasar aturan universal dan tepat yang terbuka, adil, dan menguntungkan semua pihak (Pakpahan, 2021). Dalam konteks zakat hijau, dana zakat dapat digunakan untuk mendukung pengembangan produk-produk hijau dari negara-negara berkembang yang dapat bersaing di pasar internasional, sekaligus memastikan bahwa proses produksinya ramah lingkungan.

11. Kesimpulan

Zakat hijau (green zakat) merupakan konsep inovatif yang mempertemukan kewajiban zakat sebagai pilar ekonomi Islam dengan urgensi pelestarian lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang fundamental dalam Islam, memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada agenda ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Landasan teologis zakat hijau sangat kuat, berakar pada prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Zakat, yang telah menjadi instrumen fiskal utama sejak masa Rasulullah SAW (Amanda, 2022; KHAIRIYAH, 2023; Nuratisya, 2023), dapat dikembangkan dan diadaptasi untuk menjawab tantangan lingkungan kontemporer melalui ijtihad yang bertanggung jawab (Zulhamdi, 2023). Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan, khalifah, dan tazkiyah memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi pengembangan zakat hijau (Sa'diyah & Mastur, 2020; Waluyo, 2017).

Potensi zakat hijau sangat besar, mengingat potensi pengumpulan zakat di Indonesia saja mencapai ratusan triliun rupiah per tahun (Alfarizi, 2023; WIDYANI, 2014). Jika potensi ini diarahkan secara strategis untuk mendukung program-program ekonomi hijau, dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan dapat sangat signifikan. Berbagai model implementasi zakat hijau telah mulai dikembangkan, mulai dari pertanian hidroponik berbasis zakat (Sukaesih et al., 2022), budidaya perikanan berkelanjutan (Ifah, 2023), hingga integrasi zakat dengan sukuk hijau (Suwanan et al., 2022) dan perbankan syariah hijau (Soemitra et al., 2021).

Namun, implementasi zakat hijau masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kelemahan kelembagaan dan regulasi (Septiawan & Bahri, 2019; Suherman, 2020), keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (Ashsubli, 2023), kesulitan pengukuran dan evaluasi dampak lingkungan (Azzaki et al., 2022), serta rendahnya kesadaran dan literasi hijau di kalangan umat Islam (Suwanan et al., 2022). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga zakat, akademisi, dan masyarakat sipil.

Ke depan, pengembangan zakat hijau memerlukan: pertama, pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif dan mendukung (Ashsubli, 2023; Setiawan et al., 2020); kedua, inovasi produk dan program zakat hijau yang kreatif dan berdampak; ketiga, penguatan kelembagaan zakat yang berorientasi pada keberlanjutan (Fajrina et al., 2020; Mukharom et al., 2024); keempat, integrasi zakat hijau dengan sistem keuangan Islam yang lebih luas (Soemitra et al., 2021; Suwanan et al., 2022); dan kelima, peningkatan literasi dan kesadaran hijau di kalangan umat Islam (Alfarizi, 2022, 2023).

Dengan pengembangan yang tepat, zakat hijau dapat menjadi instrumen yang sangat powerful dalam mewujudkan visi Islam tentang keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, sekaligus berkontribusi pada pencapaian SDGs dan agenda iklim global. Zakat hijau bukan sekadar konsep akademis, tetapi merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan dalam praktik nyata untuk menjawab tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks di era kontemporer ini.

Daftar Referensi

Alfarizi, M. (2022). Studi eksplorasi penerimaan digitalisasi pembayaran zakat melalui aplikasi fintech Indonesia pasca pandemi COVID-19. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 9(2), 410–443. https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5982

Alfarizi, M. (2023). Zakat melalui FinTech: Analitik literatur perspektif hukum ekonomi Islam. Jurnal Kawakib, 4(1), 41–56. https://doi.org/10.24036/kwkib.v4i1.88

Ali, S. N. M., Mokhtar, S., & Noor, A. H. M. (2019). The hybrid of waqf land and zakat fund development: A case study for protecting asnaf fisabilillah well-being. Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance, 2(1), 35–44. https://doi.org/10.24191/jipsf/v2n12019_35-44

Amanda, R. (2022). Konsep ekonomi pada masa Rosulullah. https://doi.org/10.31219/osf.io/m6y5g

Andrean, R. (2023). Pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui platform financial technology untuk pemberdayaan UMKM pada era digital. Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 3(1), 45–59. https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.860

Arif, S. (2019). Sejarah dan istilah-istilah ekonomi Islam. Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2(2), 406. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v2i2.1293

Ashsubli, M. (2023). Strategi politik pemerintah daerah terhadap kebijakan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Bengkalis. Journal of Religious Policy, 2(1), 133–174. https://doi.org/10.31330/repo.v2i1.20

Awwalunnisa, N. (2021). Peran lembaga keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Iqtishaduna, 12(1), 29–47. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3283

Aziz, F. A. (2018). Hukum denda dalam keuangan publik Islam di Indonesia. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 313–328. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1760

Azzaki, M. A., Arohman, A., Ramadhan, F. F., & Ihsan, A. (2022). Measurement of zakat village index, Banjarnegara Regency province of Central Java. Jurnal Al-Qardh, 7(2), 95–108. https://doi.org/10.23971/jaq.v7i2.4717

Dahliana, D., Akbar, M. R., Agusriadi, S., & Dastia, W. E. (2023). Kontroversi kebijakan fiskal non-zakat Khalifah Umar bin Khattab. Syar'ie Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 6(1), 59–69. https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.411

Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 218. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195

Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 100. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918

Fauzi, M., & Gunawan, A. (2022). Filantropi global membentuk negara kesejahteraan: Perspektif Islam dan Yahudi. JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora), 6(2), 141. https://doi.org/10.30595/jssh.v6i2.13608

Firmansyah, A., & Kurniawan, I. (2024). Penerapan green trade strategy dalam mendukung kepabeanan hijau di Indonesia. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 8(1), 72–86. https://doi.org/10.31092/jpbc.v8i1.2620

Fitriandi, D., Mulyo, J. H., & Darwanto, D. H. (2020). Forecasting the demand of jernang extract (Daemonorops spp) in the export market. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 9(1), 75. https://doi.org/10.18330/jwallacea.2020.vol9iss1pp75-82

Gobel, Y. P. (2020). Pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 dengan mengkombinasikan model filantropi Islam dan NDEAS model. Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance, 3(2), 209–223. https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5809

Hadi, A. C. (2016). Corporate social responsibility dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 229–240. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4453

Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2759. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824

Hariyanto, E., & Humaidy, Moh. A. A. (2019). Pelaksanaan corporate social responsibility dan zakat perusahaan perbankan syari'ah di Madura. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 688. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195

Hasan, A., Syahwa, A. P., Fitria, S. D., Wardah, S. M., & Sunarsih, S. (2023). Hubungan perekonomian tiga sektor dengan kebijakan fiskal, zakat, dan infak. Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2), 257–280. https://doi.org/10.51339/iqtis.v5i2.1133

Hasanah, S. N. (2022). Kedisiplinan wajib zakat-pajak masyarakat di daerah Aek Loba. Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam, 3(2), 253–274. https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i2.264

Ifah, S. L. (2023). Pengelolaan zakat produktif (Burjo) BAZNAS Kota Cirebon di tengah-tengah kemiskinan nelayan kerang hijau Samadikun. Ekalaya Jurnal Ekonomi Akuntansi, 1(2), 75–90. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i2.169

Jaya, R. I. (2020). Strategi pengelolaan ZISWAF untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Rupat Riau. Jurnal Al-Tatwir, 7(1), 127–138. https://doi.org/10.35719/altatwir.v7i1.47

Junaedi, D., & Salistia, F. (2019). Reaktualisasi & revitalisasi sumber penerimaan negara. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 1(2), 133–152. https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.105

Junaedi, D., & Setiawati, Y. H. (2019). Solusi alternatif mengatasi paradok pembangunan. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 1(2), 103–132. https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.104

KHAIRIYAH, A. (2023). Sejarah pemikiran perekonomian Islam pada masa Rasulullah. https://doi.org/10.31219/osf.io/x8b3d

MA'RIFAH, A. (2023). Pemikiran ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW. https://doi.org/10.31219/osf.io/g29ub

Muala, A. (2020). Reposisi ekonomi Islam di era globalisasi perspektif maqashid syari'ah. Journal of Islamic Law, 1(1), 45–63. https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.17

Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & Ula, K. A. E. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 4(1), 365–382. https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335

Nisa, H., Khotimah, I. C., Hidayani, & Ahmadan, D. (2024). Keuangan syariah dalam menghadapi resesi global. Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 5(1), 23–33. https://doi.org/10.56644/adl.v5i1.101

Nuratisya. (2023). Konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. https://doi.org/10.31219/osf.io/4d8ev

Pakpahan, D. (2021). Filantropi Kristiani, SDGs ke-17 & filantropi nasional untuk korban pelanggaran HAM & HAP. Maarif, 16(2), 244–255. https://doi.org/10.47651/mrf.v16i2.147

Rakhmawati, I., & Afandi, J. (2022). Ekonomi syariah: Menjawab strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 74. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14486

Ramadhani, M. (2023). Mutakhara fihi Ramadhani. https://doi.org/10.31219/osf.io/fgean

Ruslang, R., Samsul, S., & Mustafa, M. (2020). Komitmen perusahaan menjadi muzakki. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 2(1), 25–35. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.26

Salma, S. H. S., & Rusyana, A. Y. (2023). Kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan relevansinya terhadap zakat di Indonesia. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 7–14. https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1705

Salshabilla, E. A., & Amsari, S. (2023). Analisis implementasi pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 569–590. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.4453

Sa'diyah, D. F., & Mastur, M. (2020). Strategi pembangunan ekonomi syariah di masa Covid-19. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 7(2), 169–180. https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.86

Septiawan, H., & Bahri, E. S. (2019). Tinjauan zakat perusahaan perspektif syariah dan regulasi. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 18(2), 339–375. https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11495

Setiawan, A., Asyikin, N., Firmansyah, R., Sukananda, S., Anggreini, R. R., Harmi, R., & Putra, A. R. P. (2020). Politik hukum Indonesia: Teori dan praktik. https://doi.org/10.31237/osf.io/2jtsd

Soehadha, M. (2017). Ekoteologitani untuk kedaulatan pangan etos Islam dan spirit bertani pada masyarakat Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Panangkaran Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 1(2), 315. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-07

Soemitra, A., Awaluddin, A. I., & Daulay, A. N. (2021). Studi literatur tujuan ideal lembaga keuangan dan perbankan Islam. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2). https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050

Soenjoto, W. P. P. (2017). Mengkaji krisis ekonomi global menurut perspektif Islam. Tafaqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 5(1), 34–54. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i1.67

Suherman, D. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019. Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama, 3(2), 67–76. https://doi.org/10.15575/hanifiya.v3i2.9869

Sukaesih, S., Syafar, M., & Humaeni, A. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMAS) dalam program pemberdayaan ekonomi hijau melalui Greenhouse Parkit Farm. Icodev Indonesian Community Development Journal, 3(2), 85–97. https://doi.org/10.24090/icodev.v3i2.7041

Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis peran dan tantangan sukuk hijau bagi ketahanan perubahan iklim pada wilayah rentan selama pandemi Covid-19. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(4), 978–989. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767

Uula, M. M., & Harahap, D. (2023). The implementation of maqasid shariah in economic studies. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223

Waluyo, A. (2017). Kebijakan fiskal dan upaya mengatasi disparitas ekonomi perspektif Islam. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 17(1), 19. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.19-38

WIDYANI, H. (2014). Analisis penanggulangan kemiskinan melalui implementasi program dana bergulir Badan Amil Zakat Kota Bandung. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 10(2), 181–201. https://doi.org/10.18196/aiijis.2014.0037.181-201

Yusuf, M. (2010). Model pelaksanaan CSR bank syariah: Kajian empiris pembiayaan mikro Baitul Mal Aceh. La_Riba, 4(2), 197–215. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art4

Zulhamdi, Z. (2023). Kebijakan belanja negara dalam tinjauan fikih. Al-Hiwalah Journal Syariah Economic Law, 2(2), 131–148. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i2.1551