00770 - Tantangan Perkembangan Zakat di Indonesia: Analisis Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi signifikan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat masih sangat besar. Artikel ini bertujuan menganalisis secara komprehensif berbagai tantangan yang menghambat perkembangan zakat di Indonesia, meliputi aspek regulasi dan kelembagaan, digitalisasi dan teknologi, koordinasi antarlembaga, sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, penyaluran dan distribusi, branding dan kepercayaan publik, perencanaan strategis, serta skema komplementaritas zakat. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Tantangan utama mencakup belum adanya sistem identifikasi muzakki yang terpusat, lemahnya tata kelola kelembagaan, keterbatasan digitalisasi di tingkat daerah, rendahnya literasi zakat masyarakat, serta belum terintegrasinya basis data mustahik secara nasional. Artikel ini menawarkan rekomendasi strategis yang mencakup penguatan regulasi, akselerasi digitalisasi, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kompetensi amil, serta program literasi zakat yang berkelanjutan guna menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia.

Kata Kunci: zakat, tantangan pengelolaan zakat, digitalisasi zakat, literasi zakat, lembaga amil zakat, Indonesia

Abstract
Zakat is an Islamic social financial instrument with significant potential in promoting the welfare of Indonesian society. However, the gap between zakat potential and its actual collection remains substantial. This article aims to comprehensively analyze various challenges hindering zakat development in Indonesia, covering aspects of regulation and institutional governance, digitalization and technology, inter-institutional coordination, human resources, public awareness, distribution, branding and public trust, strategic planning, and zakat complementarity schemes. A systematic literature review method was employed, drawing on a wide range of relevant studies. The analysis reveals that the challenges are multidimensional and interrelated. Key challenges include the absence of a centralized muzakki identification system, weak institutional governance, limited digitalization at the regional level, low public zakat literacy, and the lack of an integrated national mustahiq database. This article offers strategic recommendations encompassing regulatory strengthening, digitalization acceleration, enhanced inter-institutional coordination, amil competency development, and sustainable zakat literacy programs to bridge the gap between zakat potential and actual collection in Indonesia.

Keywords: zakat, zakat management challenges, zakat digitalization, zakat literacy, zakat institutions, Indonesia

1. Pendahuluan
Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menyimpan potensi zakat yang sangat signifikan (Komala, 2023). Namun, realisasi penghimpunan zakat secara nasional masih jauh dari potensi yang ada. Sebagai gambaran, pada tahun 2018 Indonesia menjangkau 233 triliun rupiah dalam hal potensi zakat atau mencapai 3% dari PDB Indonesia, tetapi pada pelaksanaan pengumpulannya ZIS nasional hanya mencapai 8,2 triliun rupiah atau 3,4% dari potensinya (Apsari et al., 2022). Kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi ini mencerminkan berbagai tantangan struktural, kelembagaan, teknologi, dan sosial yang masih menghambat perkembangan zakat di Indonesia.
Berbagai tantangan tersebut bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain. Mulai dari persoalan regulasi dan tata kelola, keterbatasan digitalisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antarlembaga, hingga belum optimalnya integrasi zakat dengan sektor-sektor strategis lainnya. Artikel ini berupaya menganalisis secara komprehensif berbagai tantangan tersebut berdasarkan kajian literatur yang relevan, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem zakat Indonesia.

2. Tantangan Regulasi dan Kelembagaan
2.1 Ketiadaan Kewajiban dan Sentralisasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
Salah satu tantangan mendasar dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah belum adanya sistem identifikasi muzakki yang bersifat memaksa dan terpusat. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang ada saat ini belum bersifat mandatory, sehingga pemetaan muzakki menjadi sangat sulit dilakukan. Kondisi ini berbeda dengan sistem perpajakan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bersifat wajib dan terintegrasi secara nasional. Akibatnya, lembaga zakat kesulitan dalam mengidentifikasi siapa saja yang seharusnya membayar zakat, berapa potensinya, dan bagaimana menjangkau mereka secara efektif (Ali et al., 2023).
Tantangan ini diperparah oleh belum adanya regulasi yang secara tegas mengintegrasikan sistem zakat dengan sistem perpajakan nasional. Kerja sama antara BAZNAS sebagai lembaga resmi pengumpul zakat nasional dengan pemerintah melalui Direktorat Perpajakan juga belum optimal (Hariyanto & Junaidi, 2023). Padahal, integrasi antara zakat dan pajak dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mendorong kepatuhan muzakki sekaligus meningkatkan penghimpunan zakat secara nasional.

2.2 Peran Ganda Regulator sebagai Operator
Tantangan kelembagaan yang tidak kalah serius adalah masih dijalankannya peran ganda oleh regulator sebagai operator dalam pengelolaan zakat. Kondisi ini menciptakan konflik kepentingan yang dapat menghambat terciptanya tata kelola zakat yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif good governance, pemisahan fungsi regulasi dan operasional merupakan prasyarat penting untuk memastikan pengawasan yang efektif dan independen (Ali et al., 2023).
Penelitian menunjukkan bahwa kualitas tata kelola zakat sangat memengaruhi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga resmi (Saad et al., 2023). Ketika regulator juga berperan sebagai operator, mekanisme pengawasan menjadi tidak efektif, dan potensi penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

2.3 Kurangnya Aturan Teknis dan Regulasi yang Komprehensif
Masih kurangnya aturan-aturan teknis untuk menjalankan regulasi terkait zakat merupakan tantangan serius lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memang telah memberikan kerangka hukum yang lebih baik dibandingkan regulasi sebelumnya, namun implementasinya masih memerlukan berbagai peraturan teknis yang lebih rinci (Ali et al., 2023). Misalnya, belum adanya aturan teknis yang memadai untuk mengaudit lembaga zakat secara komprehensif dan terstandarisasi.
Ketiadaan standar audit yang jelas menyebabkan kualitas pelaporan keuangan lembaga zakat menjadi bervariasi dan tidak dapat dibandingkan secara konsisten. Padahal, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan zakat merupakan faktor kunci yang memengaruhi kepercayaan muzakki (Hadi et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan zakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan zakat (Hadi et al., 2024). Tanpa aturan teknis yang memadai, standar transparansi dan akuntabilitas ini sulit untuk ditegakkan secara konsisten di seluruh lembaga pengelola zakat.

2.4 Belum Adanya Regulasi yang Mengintegrasikan Zakat dengan Wakaf
Tantangan regulasi lainnya adalah belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengintegrasikan zakat dengan wakaf sebagai dua instrumen keuangan sosial Islam yang saling melengkapi. Padahal, integrasi antara zakat dan wakaf dapat menciptakan ekosistem keuangan sosial Islam yang lebih kuat dan berkelanjutan (Sunarya & Rusydiana, 2022). Zakat yang bersifat konsumtif dapat dipadukan dengan wakaf yang bersifat produktif untuk menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi mustahik.
Penelitian menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam seperti ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) dapat digunakan sebagai alternatif untuk melindungi kelompok yang rentan secara ekonomi (Sunarya & Rusydiana, 2022). Namun, tanpa regulasi yang mengintegrasikan kedua instrumen ini, potensi sinergi tersebut tidak dapat dioptimalkan.

3. Tantangan Digitalisasi dan Teknologi
3.1 Kurang Berkembangnya Digitalisasi Penghimpunan Zakat yang User-Friendly
Meskipun digitalisasi zakat telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak platform digital zakat yang belum cukup ramah pengguna (user-friendly) untuk menarik partisipasi muzakki dari berbagai kalangan. Penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi niat muzakki untuk membayar zakat melalui platform digital (Haryanto et al., 2023). Ketika platform digital tidak mudah digunakan, muzakki cenderung enggan untuk beralih dari metode pembayaran konvensional ke digital.
Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa digitalisasi zakat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghimpunan zakat. Penerimaan zakat melalui digital fundraising secara rata-rata empat kali lebih besar dibandingkan manual fundraising (Humaidi et al., 2022). Namun, potensi ini belum dapat dioptimalkan sepenuhnya karena masih banyak platform digital zakat yang belum memenuhi standar user experience yang baik. Penelitian juga menunjukkan bahwa digital zakat memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap penghimpunan zakat dan kinerja Lembaga Amil Zakat (Mauludin & Herianingrum, 2022).
Selain itu, terdapat kesenjangan digital yang signifikan antara lembaga zakat di berbagai daerah. Penelitian di wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa meskipun secara umum lembaga zakat telah mengimplementasikan digitalisasi, terdapat kesenjangan digital yang besar antara provinsi-provinsi yang ada, dengan Kalimantan Utara memiliki kesenjangan digital terbesar (Fadhilah, 2021). Kondisi ini mencerminkan bahwa digitalisasi zakat belum merata di seluruh Indonesia.

3.2 Kurang Berkembangnya Instrumen Integrasi Zakat dengan Produk Merchant
Tantangan lain dalam aspek digitalisasi adalah kurang berkembangnya instrumen-instrumen yang mengintegrasikan zakat dengan produk merchant yang dapat menarik muzakki dari berbagai kalangan. Meskipun beberapa lembaga zakat besar seperti BAZNAS dan Dompet Dhuafa telah berhasil berkolaborasi dengan berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan aplikasi dompet digital seperti DANA, GoPay, dan LinkAja (Komala, 2023), integrasi ini belum merata dan belum menjangkau semua segmen muzakki.
Penelitian tentang strategi kolektif Dompet Dhuafa dalam penghimpunan zakat digital melalui e-commerce menunjukkan bahwa kolaborasi dengan platform e-commerce dapat secara signifikan meningkatkan penghimpunan zakat (Fachmi & Fatwa, 2023). Fitur-fitur seperti pengingat pembayaran zakat, kalkulator zakat, dan kemudahan pembayaran dalam satu platform yang sudah dikenal muzakki terbukti efektif dalam mendorong partisipasi (Fachmi & Fatwa, 2023). Namun, model kolaborasi seperti ini masih terbatas pada lembaga-lembaga zakat besar dan belum menjangkau lembaga zakat di tingkat daerah.

3.3 Masih Kurang Optimalnya Penggunaan Teknologi pada BAZNAS dan LAZ Tingkat Daerah
Salah satu tantangan yang paling nyata dalam ekosistem zakat Indonesia adalah masih kurang optimalnya penggunaan teknologi, terutama pada BAZNAS dan LAZ di tingkat daerah. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga zakat secara umum telah menggunakan teknologi, tingkat adopsi dan kualitas implementasinya sangat bervariasi (Mubarak et al., 2022). Faktor-faktor seperti kesiapan organisasi dan tekanan eksternal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penggunaan teknologi di lembaga zakat, sementara infrastruktur IT dan interoperabilitas tidak selalu menjadi faktor penentu utama (Mubarak et al., 2022).
Penelitian di BAZNAS Kepahiang menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan tentang zakat dan BAZNAS menjadi hambatan utama dalam penghimpunan zakat, dan teknologi digital menjadi salah satu strategi kunci yang perlu dioptimalkan (Zarkasih & Pakkana, 2023). Sementara itu, penelitian di BAZNAS Kota Pematang Siantar menunjukkan bahwa meskipun layanan digital seperti zakat via payroll system telah diterapkan, sosialisasi yang kurang menyebabkan sangat sedikit karyawan yang memanfaatkan layanan tersebut (Damanik & Nasution, 2023).

3.4 Belum Terbentuknya Sistem Informasi Zakat yang Berkualitas dan Terpadu
Tantangan teknologi yang tidak kalah penting adalah belum terbentuknya Sistem Informasi Zakat yang berkualitas dan terpadu secara nasional. Meskipun BAZNAS telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBAZNAS) sebagai terobosan dalam pengelolaan dana zakat secara transparan dan akuntabel (Alwi et al., 2023), sistem ini belum terintegrasi secara optimal dengan seluruh lembaga pengelola zakat di tingkat daerah.
Penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi antara BAZNAS pusat dan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan zakat (Damanik & Nasution, 2023). Tanpa sistem informasi yang terpadu, koordinasi antarlembaga menjadi sulit, data tidak konsisten, dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi tidak optimal.
Penelitian tentang optimalisasi pengelolaan zakat melalui integrasi teknologi menekankan pentingnya platform digital dan blockchain untuk meningkatkan transparansi, ketertelusuran, dan akuntabilitas dalam transaksi zakat (Luntajo & Hasan, 2023). Teknologi blockchain, misalnya, dapat memastikan bahwa setiap transaksi zakat dapat dilacak secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan muzakki bahwa dana mereka benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak (Nazeri et al., 2023).

4. Tantangan Koordinasi dan Sinergi Kelembagaan
4.1 Pola Integrasi dan Koordinasi Antar-OPZ yang Tidak Maksimal
Salah satu tantangan terbesar dalam ekosistem zakat Indonesia adalah lemahnya koordinasi dan integrasi antar-Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Kondisi ini menyebabkan lembaga pengelola zakat terkesan berkompetisi satu sama lain daripada bersinergi untuk memaksimalkan dampak zakat bagi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa ICT (Information and Communication Technology) saat ini digunakan untuk administrasi pengelolaan zakat dan pelaporan, namun belum dimanfaatkan untuk kolaborasi antarlembaga (Mutamimah et al., 2021).
Penelitian yang mengusulkan kerangka kolaborasi berbasis ICT untuk meningkatkan kinerja organisasi pengelola zakat di Indonesia menekankan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan tiga komponen utama: komunikasi, koordinasi, dan kerja sama (model 3C) (Mutamimah et al., 2021). Tanpa kolaborasi yang efektif, terjadi tumpang tindih dalam penghimpunan dan penyaluran zakat, yang tidak hanya tidak efisien tetapi juga dapat merugikan mustahik.

4.2 Masih Kurangnya Koordinasi dan Integrasi Antarsektor
Tantangan koordinasi tidak hanya terjadi di antara sesama lembaga zakat, tetapi juga antara sektor zakat dengan sektor-sektor lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), diperlukan peran yang lebih besar dari zakat sebagai instrumen pembiayaan, dan hal ini membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan (Alfiani & Akbar, 2020). Namun, sinergi lintas sektor ini masih sangat terbatas dalam praktiknya.
Penelitian tentang sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi sinergi yang besar antara BAZNAS dan program perlindungan sosial pemerintah, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan (Hariyanto & Junaidi, 2023). Koordinasi antara BAZNAS dengan Kementerian Sosial, misalnya, masih perlu ditingkatkan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin.

4.3 Kurangnya Sinergi Antarberbagai Lembaga Terkait Zakat
Kurangnya sinergi tidak hanya terjadi antara sesama OPZ atau antara OPZ dengan pemerintah, tetapi juga antara OPZ dengan lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Penelitian tentang sinergi antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BAZNAS menunjukkan bahwa kolaborasi antara perbankan syariah dan lembaga zakat dapat memperkuat ekosistem ZIS dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Apsari et al., 2022). Namun, model sinergi seperti ini masih terbatas dan belum menjadi praktik yang umum di seluruh ekosistem zakat Indonesia.
Penelitian tentang strategi untuk meningkatkan peran zakat dalam mendukung SDGs menekankan bahwa BAZNAS dan LAZ harus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menghimpun zakat, termasuk perusahaan fintech, dan berkoordinasi dengan lembaga lain untuk menyalurkan dana sosial guna mengurangi tumpang tindih distribusi (Alfiani & Akbar, 2020).

5. Tantangan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Kelembagaan
5.1 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas SDM
Masih rendahnya kualitas (kompetensi dan profesionalitas) dan kuantitas SDM di lembaga zakat, kecuali di beberapa OPZ besar, merupakan tantangan yang sangat fundamental. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dan sumber daya manusia merupakan isu prioritas dalam penghimpunan zakat (Uula & Maziyyah, 2023). Tanpa SDM yang kompeten dan profesional, pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan secara optimal, baik dalam aspek penghimpunan, penyaluran, maupun pemberdayaan.
Penelitian tentang digitalisasi pengelolaan dana zakat menekankan bahwa para amil dituntut untuk memiliki skill yang modern dalam mengumpulkan aset harta zakat dari para muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik (Alwi et al., 2023). Namun, kenyataannya masih banyak amil zakat, terutama di tingkat daerah, yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan zakat berbasis teknologi digital.
Penelitian tentang optimalisasi pengelolaan zakat di Palu menunjukkan bahwa aspek kompetensi amil merupakan prioritas utama dalam pengembangan zakat di Indonesia (Ali et al., 2023). Standar kompetensi amil yang jelas dan terukur diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5.2 Belum Semua Lembaga Zakat Memiliki Fungsi Perencanaan yang Baik
Tantangan kapasitas kelembagaan lainnya adalah belum semua lembaga zakat memiliki fungsi perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik merupakan prasyarat untuk pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Penelitian tentang optimalisasi pengelolaan zakat di Palu menunjukkan bahwa proses optimalisasi zakat yang baik harus mencakup perencanaan, implementasi, pelaporan, dan pemantauan program penghimpunan, distribusi, dan pemanfaatan zakat (Azis et al., 2024).
Tanpa perencanaan yang baik, lembaga zakat tidak dapat menetapkan target yang realistis, mengalokasikan sumber daya secara efisien, atau mengukur dampak dari program-program yang dijalankan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan pengelolaan zakat yang tidak optimal dan tidak dapat memberikan dampak yang maksimal bagi mustahik.

6. Tantangan Kesadaran dan Literasi Masyarakat
6.1 Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Zakat Pendapatan
Masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar zakat pendapatan secara rutin merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan zakat. Penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor utama penyebab rendahnya penghimpunan zakat: pertama, rendahnya kesadaran warga Muslim akan kewajiban zakat; kedua, basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat seperti zakat fitrah; dan ketiga, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat (Zarkasih & Pakkana, 2023).
Penelitian tentang keputusan masyarakat Muslim Kota Jayapura dalam membayar zakat, infak, dan sedekah menunjukkan bahwa literasi zakat dan pendapatan merupakan faktor penentu yang signifikan dalam keputusan membayar zakat (Handayani et al., 2023). Semakin tinggi literasi zakat seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk membayar zakat melalui lembaga resmi. Namun, tingkat literasi zakat masyarakat Indonesia secara umum masih relatif rendah.
Penelitian tentang peningkatan literasi zakat bagi masyarakat Muslim di Malaysia juga menunjukkan bahwa literasi zakat yang rendah menyebabkan mayoritas muzakki membayar zakat secara langsung kepada mustahik, bukan melalui lembaga amil zakat resmi (Utami et al., 2024). Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana banyak muzakki yang lebih memilih untuk menyalurkan zakat langsung kepada mustahik karena dianggap lebih mudah dan lebih afdal (Sofiyawati & Halimah, 2022).

6.2 Gerakan Ekonomi Syariah yang Masih Parsial
Tantangan lain yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat adalah gerakan ekonomi syariah di tengah masyarakat yang masih bersifat parsial dan masih fokus pada keuangan komersial. Zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam belum mendapatkan perhatian yang setara dengan instrumen keuangan komersial syariah seperti perbankan syariah dan asuransi syariah. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara keuangan komersial syariah dan keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf masih sangat terbatas (Unal & Aysan, 2022).
Padahal, sinergi antara keuangan komersial syariah dan keuangan sosial Islam dapat menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih komprehensif dan berdampak lebih besar bagi masyarakat. Penelitian tentang fintech, digitalisasi, dan blockchain dalam keuangan Islam menunjukkan bahwa Islamic fintech memiliki potensi besar karena adanya tumpang tindih norma syariah dan fintech, yang memudahkan implementasi disrupsi teknologi ke dalam keuangan Islam (Unal & Aysan, 2022).

7. Tantangan Penyaluran dan Distribusi Zakat
7.1 Penyaluran yang Masih Berfokus pada Pengentasan Kemiskinan dengan Skema Konsumtif
Salah satu tantangan dalam aspek penyaluran zakat adalah masih dominannya skema konsumtif dalam distribusi zakat. Meskipun zakat konsumtif memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik, dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan sangat terbatas. Penelitian tentang efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa berdasarkan indeks BNDI (Basic Needs Deficiency Index), penyaluran zakat stagnan pada angka 0,98–0,99, yang berarti penyaluran tidak efektif (Khairunnisa et al., 2022).
Penelitian tentang zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat harus didasarkan pada skala prioritas dan potensi mustahik, dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas dan dampak jangka panjang yang dapat meningkatkan ekonomi mustahik (Herianingrum et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga zakat yang masih terjebak dalam pola distribusi konsumtif yang tidak memberikan dampak transformatif bagi mustahik.
Penelitian tentang distribusi zakat profesi di UPZ Al-Hurriyyah IPB juga mengidentifikasi bahwa pengelolaan zakat sebagian besar masih berbentuk distribusi konsumtif sebagai salah satu kelemahan utama yang perlu diatasi (Asih et al., 2024). Untuk meminimalkan kelemahan tersebut, pembaruan bentuk distribusi sangat dibutuhkan dengan mencakup distribusi produktif.

7.2 Basis Data Mustahik yang Belum Terintegrasi
Tantangan serius lainnya dalam aspek penyaluran adalah belum terintegrasinya basis data mustahik dengan lembaga pengelola zakat. Kondisi ini menyebabkan tingginya kemungkinan terjadinya double-counting, di mana mustahik yang sama dapat menerima bantuan dari beberapa lembaga sekaligus, sementara ada mustahik lain yang sama sekali tidak memperoleh zakat. Penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya database jumlah penduduk yang berhak menerima zakat menyebabkan masih adanya tumpang tindih penerima zakat, dan BAZNAS harus terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk terus memutakhirkan database penduduk asnaf zakat (Khairunnisa et al., 2022).
Penelitian tentang digitalisasi pengelolaan dana zakat menekankan bahwa database mustahik sangat dibutuhkan dan harus terus diperbarui agar tidak terjadi tumpang tindih penerima dana zakat (Alwi et al., 2023). Sistem informasi yang dikembangkan oleh BAZNAS secara nasional seharusnya dapat memberikan informasi pengelolaan dana zakat dan informasi mengenai data pemberi (muzakki) dan data penerima zakat (mustahik) secara terintegrasi.

7.3 Fluktuasi Penghimpunan dan Penyaluran Akibat Kondisi Ekonomi dan Sosial
Tantangan lain dalam aspek penyaluran adalah tingginya fluktuasi penghimpunan dan penyaluran zakat yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan sosial pada masa tertentu. Pandemi COVID-19, misalnya, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi lembaga zakat, di mana pandemi berdampak pada tingkat efisiensi lembaga zakat akibat berkurangnya jumlah dana zakat yang terkumpul dan disalurkan (Uula & Maziyyah, 2023).
Penelitian tentang strategi penghimpunan ZIS di masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa lembaga zakat perlu mengadaptasi strategi penghimpunan mereka untuk menghadapi kondisi yang berubah-ubah (Hakim & Amalia, 2023). Digitalisasi menjadi salah satu strategi kunci yang dapat membantu lembaga zakat untuk tetap beroperasi secara efektif bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti pandemi.

8. Tantangan Branding dan Kepercayaan Publik
8.1 Branding Lembaga Pengelola Zakat yang Kurang Kompetitif
Tantangan branding merupakan salah satu aspek yang sering diabaikan dalam diskusi tentang pengembangan zakat. Lembaga Pengelola Zakat sebagai lembaga filantropi masih kurang bersaing dibandingkan lembaga keuangan lainnya dalam hal citra dan kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan zakat (Saad et al., 2023). Ketika muzakki tidak memiliki kepercayaan yang cukup terhadap lembaga zakat, mereka cenderung untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau tidak membayar zakat sama sekali.
Penelitian tentang adopsi media sosial oleh lembaga zakat menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat membantu menciptakan citra organisasi yang lebih baik di mata publik dengan mempublikasikan berita dan kegiatan secara instan dan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan asnaf (Abdullah et al., 2023). Hal ini dapat mengurangi persepsi negatif bahwa lembaga zakat hanya pandai mengumpulkan uang tetapi tidak efektif dalam membantu orang miskin.
Penelitian tentang penggalangan dana zakat melalui Instagram di BAZNAS Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Instagram bermanfaat bagi lembaga zakat untuk meningkatkan pertumbuhan dana, meningkatkan jumlah muzakki, membangun citra kelembagaan, meningkatkan kesadaran muzakki, dan sebagai sarana dakwah Islam (Pusparini et al., 2023). Namun, pemanfaatan media sosial untuk branding lembaga zakat masih belum optimal di banyak lembaga zakat, terutama di tingkat daerah.

8.2 Sulitnya Memastikan Kehalalan Sumber Zakat
Tantangan unik yang dihadapi lembaga zakat adalah sulitnya memastikan bahwa harta sumber zakat yang diberikan muzakki berasal dari sumber yang halal. Dalam era digital dan ekonomi yang semakin kompleks, sumber-sumber pendapatan muzakki menjadi semakin beragam, termasuk dari investasi di pasar modal, cryptocurrency, dan berbagai instrumen keuangan lainnya yang status kehalalannya masih diperdebatkan.
Penelitian tentang pembayaran zakat dari cryptocurrency dan aset kripto menunjukkan bahwa terdapat pandangan yang beragam di antara ulama kontemporer tentang kehalalan cryptocurrency dan aset kripto (Muneeza et al., 2022). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi muzakki yang memiliki aset kripto tentang kewajiban zakat mereka, dan bagi lembaga zakat tentang bagaimana mengelola zakat dari sumber-sumber yang tidak konvensional.

9. Tantangan Arsitektur dan Perencanaan Strategis
9.1 Belum Adanya Arsitektur dan Cetak Biru Bersama
Tantangan strategis yang sangat fundamental adalah belum adanya arsitektur dan cetak biru bersama bagi zakat yang juga terintegrasi dengan masterplan di luar lingkup ekonomi syariah. Tanpa cetak biru yang jelas dan komprehensif, pengembangan zakat di Indonesia berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik. Penelitian tentang strategi global kerja sama zakat untuk SDGs menekankan pentingnya mekanisme dan masterplan yang jelas untuk memastikan bahwa zakat dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Mubarik, 2021).
Penelitian tentang strategi untuk meningkatkan peran zakat dalam mendukung SDGs menunjukkan bahwa proses penguatan dan pengawasan pengelolaan zakat harus melalui langkah-langkah strategis yang terstruktur untuk mewujudkan percepatan pengembangan pengelolaan zakat (Alfiani & Akbar, 2020). Langkah-langkah ini mencakup aspek kepatuhan hukum, kepatuhan syariah, akuntabilitas, dan struktur keamanan.

9.2 Belum Ada Gerakan Bersama untuk Penyaluran Zakat dalam Mendukung Sektor Riil
Tantangan strategis lainnya adalah belum adanya gerakan bersama dari lembaga pengelola dan pemangku kepentingan untuk penyaluran zakat dalam mendukung sektor riil, khususnya industri halal. Zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembiayaan yang mendukung pengembangan industri halal di Indonesia, namun potensi ini belum dioptimalkan.
Penelitian tentang strategi untuk meningkatkan peran zakat dalam mendukung SDGs menekankan bahwa BAZNAS dan LAZ harus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, termasuk berkoordinasi dengan lembaga lain untuk mengurangi tumpang tindih distribusi dan menghubungkan program atau kegiatan dengan tujuan SDGs (Alfiani & Akbar, 2020). Namun, dalam praktiknya, kolaborasi semacam ini masih sangat terbatas.

9.3 Sebagian Besar Lembaga Zakat Belum Memiliki Visi untuk Berkontribusi pada Sektor Halal
Tantangan visi dan misi yang tidak kalah penting adalah sebagian besar lembaga zakat belum memiliki visi dan misi yang jelas untuk berkontribusi dalam mendorong perkembangan sektor halal di Indonesia. Lembaga zakat umumnya masih memandang diri mereka sebagai lembaga filantropi semata, bukan sebagai aktor strategis dalam pengembangan ekonomi syariah yang lebih luas.
Penelitian tentang pemberdayaan komunitas melalui sekolah amil untuk peningkatan pengelolaan zakat produktif menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang efektif dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi mustahik melalui program pemberdayaan yang kreatif, produktif, dan non-karitatif (Makhrus et al., 2023). Namun, untuk mencapai hal ini, lembaga zakat perlu memiliki visi yang lebih luas tentang peran mereka dalam ekosistem ekonomi syariah.

10. Tantangan Skema Komplementaritas Zakat
10.1 Belum Adanya Skema yang Menjadikan Zakat Bersifat Komplementer
Tantangan yang berkaitan dengan utilisasi zakat adalah belum adanya skema yang dapat menjadikan zakat bersifat komplementer, terutama dalam hal penggunaan atau utilisasi. Zakat seharusnya dapat berfungsi sebagai instrumen yang melengkapi berbagai program pembangunan lainnya, bukan berdiri sendiri secara terpisah.
Penelitian tentang blockchain zakat sebagai strategi inklusi keuangan terintegrasi menunjukkan bahwa program blockchain zakat menawarkan berbagai manfaat karena blockchain memfasilitasi transaksi yang lebih terdesentralisasi dan tanpa batas. Manfaat tersebut mencakup pencapaian target yang lebih efektif, menghindari tumpang tindih, mengembangkan zakat secara lebih sistematis, dan berkontribusi pada tujuan sosial-ekonomi nasional jangka pendek, menengah, dan panjang (Millatina et al., 2022).
Penelitian tentang program zakat untuk pemulihan ekonomi pascapandemi menunjukkan bahwa program zakat dapat menjadi program terbaik dalam memulihkan ekonomi pascapandemi melalui kontribusinya dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat melalui penerapan zakat produktif, pengembangan teknologi digital, dan instrumen keuangan Islam seperti ZISWAF (Sunarya & Rusydiana, 2022).

11. Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam perkembangan zakat di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan.
Pertama, dalam aspek regulasi, diperlukan penguatan kerangka hukum yang lebih komprehensif, termasuk pembentukan badan regulasi yang independen, penyelesaian aturan teknis untuk implementasi UU Zakat, dan pengembangan regulasi yang mengintegrasikan zakat dengan wakaf serta instrumen keuangan sosial Islam lainnya (Ali et al., 2023).
Kedua, dalam aspek digitalisasi, lembaga zakat perlu memprioritaskan pengembangan platform digital yang user-friendly, memperluas kolaborasi dengan platform e-commerce dan fintech, serta mengembangkan sistem informasi zakat yang terpadu secara nasional (Makarim & Hamzah, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi manajemen zakat memiliki peran penting dalam penghimpunan dan distribusi zakat, dan teknologi seperti blockchain memiliki potensi untuk meningkatkan peran digitalisasi di masa depan (Makarim & Hamzah, 2024).
Ketiga, dalam aspek koordinasi, diperlukan penguatan mekanisme kolaborasi antar-OPZ berbasis ICT, serta peningkatan sinergi antara lembaga zakat dengan pemerintah, perbankan syariah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (Mutamimah et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat mengurangi tumpang tindih dalam penghimpunan dan penyaluran zakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat secara keseluruhan (Mutamimah et al., 2021).
Keempat, dalam aspek SDM, diperlukan program peningkatan kompetensi amil yang terstruktur dan berkelanjutan, termasuk sertifikasi amil zakat dan pengembangan standar kompetensi yang jelas (Ali et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi amil merupakan prioritas utama dalam pengembangan zakat di Indonesia (Ali et al., 2023).
Kelima, dalam aspek kesadaran masyarakat, diperlukan program literasi zakat yang komprehensif dan berkelanjutan, memanfaatkan berbagai media digital dan konvensional untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat (Utami et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat yang baik dapat mendorong muzakki untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga resmi pengelola zakat (Utami et al., 2024).
Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut secara sistematis dan terkoordinasi, potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dapat dioptimalkan untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga instrumen strategis yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan pengentasan kemiskinan di Indonesia (Alfiani & Akbar, 2020).

Daftar Pustaka
Abdullah, Z., Sharif, M. H. M., Saad, R. A. J., Ariff, A. H. M., Hussain, M. H. M., & Nasir, M. H. M. (2023). Zakat institutions' adoption of social media. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(8), 1261–1280. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2022-0013
Agustiningsih, M. D., Savitrah, R. M., & Lestari, P. C. A. (2021). Escalation of online zakat in new normal. Journal of Finance and Islamic Banking, 4(1). https://doi.org/10.22515/jfib.v4i1.3535
Alfiani, T., & Akbar, N. (2020). Exploring strategies to enhance zakat role to support sustainable development goals (SDGs). International Conference of Zakat, 295–310. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.226
Ali, K. M., Rusydiana, A. S., & Khalifah, M. H. (2023). Development of zakat in Indonesia. Ekonomi Islam Indonesia, 5(2). https://doi.org/10.58968/eii.v5i1.274
Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 8(2), 118. https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834
Anggraini, Y. N., & Indrarini, R. (2022). Analisis pengaruh literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat melalui zakat digital pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 5(1), 54–66. https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p54-66
Apsari, P. I., Setiyowati, A., & Huda, F. (2022). Implementation of synergy of ZIS fund management in sharia banking and zakat management organizations (OPZ) for strengthening the zakat ecosystem. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 6(1), 1–16. https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1590
Arsad, S., Haji-Othman, Y., Yusuff, M. S. S., & Ahmad, R. (2023). Zakat: A bibliometric analysis. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i11/19521
Asih, F. W., Nugraha, D., Trisila, A. G., & Hasanah, N. (2024). Strategi peningkatan distribusi zakat profesi UPZ Al Hurriyyah di sekitar masyarakat lingkar kampus IPB. Al-Muzara'ah, 12(1), 107–121. https://doi.org/10.29244/jam.12.1.107-121
Azis, A., Pettalongi, S. S., Saude, S., & Nurdin, N. (2024). Optimizing zakat management to improve education quality in Palu City, Central Sulawesi, Indonesia. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 7(5). https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i05-35
Damanik, G. N. F., & Nasution, J. (2023). Analisis perbandingan penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah penerapan payroll system. Jurnal Proaksi, 10(1), 42–55. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3725
Fachmi, F. A., & Fatwa, N. (2023). A collective strategy in digital zakat collection by Dompet Dhuafa via e-commerce. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science, 2(10), 3432–3442. https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i10.600
Fadhilah, N. (2021). Transformation digital of zakat institutions during COVID-19 pandemic in the Kalimantan region. Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB), 1, 239–247. https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.23
Hadi, R., Shafrani, Y. S., Riyadi, S., & Basrowi, B. (2024). Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration. International Journal of Data and Network Science, 8(1), 597–608. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025
Hakim, R., & Amalia, R. (2023). Tren dan strategi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di masa pandemi COVID-19: Studi multisitus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2431. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8036
Halim, W. M. A. W., Asni, F., Noor, A. M., & Hasbulah, M. H. (2022). Strategy in zakat collection and distribution by LZS in Selangor during COVID-19. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(8). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i8/14263
Handayani, P. D., Yeubun, S. F., & Affandy, F. F. (2023). Decision of the Jayapura City Muslim community in paying zakat, infaq and alms. Proceeding of International Conference on Islamic Economics Islamic Banking Zakah and Waqf, 1, 141–152. https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.826
Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah untuk mereduksi kemiskinan. Jurnal BPPK Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 16(2), 13–31. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i2.785
Haryanto, R., Bakri, A. A., Samosir, H., Idris, D. L., Fauzan, T. R., & Agustina, W. (2023). Digital literacy and determinants of online zakat payments lessons from Indonesia experience with UTAUT. Journal of Law and Sustainable Development, 11(4), e575. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.575
Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2023). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(4), 643–660. https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2021-0307
Humaidi, H., Umar, U., Abdullah, M. R., & Khaerunnisa, K. (2022). Comparative study of zakat funds collection through manual fundraising and digital fundraising in Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 347. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4601
Izza, N. N. (2021). Review on zakat performance studies using NVivo-12. Islamic Social Finance, 1(1). https://doi.org/10.58968/isf.v1i1.109
Junaidi, J., & Malik, A. (2024). Professional zakat empowerment strategy for improving community welfare in Central Lombok. Gema Wiralodra, 15(1), 136–144. https://doi.org/10.31943/gw.v15i1.646
Khairunnisa, A. F., Riyadi, R. S. K., Ali, R. A., & Pimada, L. M. (2022). Analisis basic needs deficiency index: Efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Filantropi Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 3(1), 38–60. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.5375
Komala, A. R. (2023). Zakat optimization with financial technology. Proceeding of International Conference on Business Economics Social Sciences and Humanities, 3, 569–574. https://doi.org/10.34010/icobest.v1i.92
Luntajo, Moh. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi potensi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 3(1), 14. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577
Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan potensi digitalisasi manajemen zakat: Sebuah systematic literature review. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 463. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406
Makhrus, Muh., Hasan, I., & Santoso, S. E. B. (2023). Community empowerment through amil school for the enhancement of productive zakat management. International Journal of Community Service, 3(3), 161–166. https://doi.org/10.51601/ijcs.v3i3.209
Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh digital zakat terhadap penghimpunan zakat dan kinerja lembaga amil zakat. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(1), 47. https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58
Millatina, A. N., Budiantoro, R. A., Hakim, R., & Putra, F. I. F. S. (2022). Blockchain zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 25(1), 89–112. https://doi.org/10.24914/jeb.v25i1.4111
Mubarak, D., Shafiai, M. H. M., Wahid, H., & Anuar, A. B. (2022). COVID-19 impact on technology usage: An empirical evidence from Indonesia zakat institutions. Asian Journal of Islamic Management (AJIM), 25–42. https://doi.org/10.20885/ajim.vol4.iss1.art3
Mubarik, F. (2021). Global zakat cooperation chain to SDGs: How shall mechanisms and master plan be? (hlm. 439–450). https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_22
Muneeza, A., Bin-Nashwan, S. A., Moshin, M. I. A., Mohamed, I., & Al-Saadi, A. (2022). Zakat payment from cryptocurrencies and crypto assets. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(3), 482–497. https://doi.org/10.1108/imefm-12-2021-0487
Mutamimah, M., Alifah, S., Gunawan, G., & Adnjani, M. D. (2021). ICT-based collaborative framework for improving the performance of zakat management organisations in Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(6), 887–903. https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2020-0154
Nazeri, A. N. N. B., Nor, S. M., Abdul-Rahman, A., Abdul-Majid, M., & Hamid, S. N. A. (2023). Exploration of a new zakat management system empowered by blockchain technology in Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 15(4), 127–147. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i4.568
Nuraini, S., & Budiandru, B. (2023). The influence of digitalization and knowledge on people's interest in paying zakat the pandemic era. Profetika Jurnal Studi Islam, 24(01), 07–21. https://doi.org/10.23917/profetika.v24i01.893
Ocktavia, A. K., Aziza, A. N., & Ikhwan, I. (2023). Digital zakat. IMR, 2(1). https://doi.org/10.58968/imr.v2i1.239
Pusparini, M. D., Bapang, S. H., & Virgiawan, R. (2023). Zakat fundraising via Instagram: How does it advantageous for zakat institutions? Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy, 1(2), 57–66. https://doi.org/10.62265/jcaip.v1i2.41
Saad, R. A. J., Ahmi, A., Sawandi, N., & Aziz, N. M. A. (2023). Zakat administration reformation towards an effective and efficient zakat revenue generation. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(8), 1232–1260. https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2021-0151
Santoso, I. R. (2019). Strategy for optimizing zakat digitalization in alleviation poverty in the era of industrial revolution 4.0. Ikonomika, 4(1), 35–52. https://doi.org/10.24042/febi.v4i1.3942
Saputra, T. (2024). Transparansi zakat digital berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Mjiat, 3(2), 121–128. https://doi.org/10.15575/mjiat.v3i2.34820
Shıkur, A. A., & Maysyaroh, S. (2023). Review on zakat core principles (ZCP) literatures. Islamic Social Finance, 3(1). https://doi.org/10.58968/isf.v3i1.234
Sofiyawati, N., & Halimah, S. N. (2022). Perilaku muzakki dalam menyalurkan zakat di era digital. Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), 22(1), 45–64. https://doi.org/10.15575/anida.v22i1.18479
Sunarya, S. L., & Rusydiana, A. S. (2022). Zakat program for post-pandemic economic recovery: Qualitative approach using NVivo. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD), 2(2), 28–39. https://doi.org/10.21154/joipad.v2i2.4831
Unal, I. M., & Aysan, A. F. (2022). Fintech, digitalization, and blockchain in Islamic finance: Retrospective investigation. Fintech, 1(4), 388–398. https://doi.org/10.3390/fintech1040029
Utami, P., Basrowi, B., & Nasor, M. (2021). Innovations in the management of zakat in Indonesia in increasing entrepreneurial interest and poverty reduction. IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities), 4(1), 1. https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.1960
Utami, P., Waskito, T., Zuhriyah, N. A., & Basrowi, B. (2024). Peningkatan literasi zakat bagi masyarakat Muslim di Malaysia. Guyub Journal of Community Engagement, 5(3), 730–745. https://doi.org/10.33650/guyub.v5i3.9059
Utami, S. (2020). The law of online zakat based on the application providing easiness in transaction of zakat payment. Al-Bayyinah, 4(2), 164–178. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.774
Uula, M. M., & Maziyyah, N. (2023). New finding on zakat efficiency measurement in Indonesia 2016–2022. Islamic Social Finance, 3(1). https://doi.org/10.58968/isf.v3i1.235
Wimra, Z., Huda, Y., Bunaiya, M., & Hakimi, A. R. (2023). The living fiqh: Anatomy, philosophical formulation, and scope of study. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 22(1), 185. https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491
Zarkasih, T., & Pakkana, M. (2023). Strategi peningkatan penerimaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3907. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10845
Zubaidah, S., & Afifah, A. (2020). Development of zakat management digitalization in Indonesia. International Conference of Zakat, 459–468. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.227
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar