00757 - Wakaf Dzurri: Konsep, Dasar Hukum, Implementasi, dan Relevansinya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Abstrak

Wakaf dzurri merupakan salah satu bentuk wakaf dalam fikih Islam yang ditujukan secara khusus kepada pihak-pihak tertentu, terutama keluarga dan keturunan wakif. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep wakaf dzurri dari berbagai perspektif, meliputi definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, perbedaannya dengan jenis wakaf lain, implementasinya di berbagai negara, serta tantangan dan prospeknya ke depan. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber fikih Islam dan regulasi hukum positif yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf dzurri memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan praktik para sahabat, serta diakui dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi penyalahgunaan sebagai alat penghindaran warisan, wakaf dzurri tetap relevan sebagai instrumen pelestarian aset keluarga dan pengembangan kesejahteraan keturunan. Dalam konteks Indonesia, wakaf dzurri memiliki keterkaitan erat dengan tradisi pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Ke depan, pengembangan wakaf dzurri memerlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, dan integrasi dengan sistem wakaf modern yang produktif.

Kata kunci: wakaf dzurri, wakaf ahli, hukum Islam, hukum positif, pelestarian aset keluarga

Abstract

Dzurri waqf is one of the forms of waqf in Islamic jurisprudence that is specifically designated for particular parties, especially the family and descendants of the waqif (endower). This article comprehensively examines the concept of dzurri waqf from various perspectives, including its definition, legal basis, pillars and conditions, differences from other types of waqf, its implementation in various countries, as well as its challenges and future prospects. The method employed is a literature review with a descriptive analytical approach to Islamic jurisprudence sources and relevant positive legal regulations. The findings indicate that dzurri waqf has a strong legal foundation in the Qur'an, Sunnah, and the practice of the Prophet's companions, and is recognized in Indonesian positive law through Law Number 41 of 2004 on Waqf. Despite facing various challenges, including the potential for misuse as a means of inheritance avoidance, dzurri waqf remains relevant as an instrument for family asset preservation and descendants' welfare development. In the Indonesian context, dzurri waqf has a close relationship with the tradition of managing high heritage assets (pusaka tinggi) in Minangkabau. Going forward, the development of dzurri waqf requires strengthened regulation, increased public literacy, and integration with a more productive modern waqf system.

Keywords: dzurri waqf, family waqf, Islamic law, positive law, family asset preservation

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat. Sebagai bentuk ibadah yang berdimensi sosial, wakaf tidak hanya bernilai spiritual bagi pelakunya, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dalam khazanah fikih Islam, wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan harta benda dan mendermakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan, baik bersifat umum maupun khusus (Shalihah & Cahyo, 2020). Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berhenti atau menahan (Pratama et al., 2023), sementara dalam pengertian lain juga dikenal dengan istilah al-habsu yang bermakna menahan seseorang dari sesuatu atau mengurung (Pratama et al., 2023).

Di antara berbagai jenis wakaf yang dikenal dalam fikih Islam, wakaf dzurri—juga disebut wakaf ahli—merupakan salah satu bentuk yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dari wakaf khairi (wakaf sosial). Wakaf dzurri adalah wakaf yang peruntukannya ditujukan secara khusus kepada orang-orang tertentu, baik dari kalangan keluarga wakif maupun orang lain yang ditunjuk secara spesifik (Hanesti et al., 2018; Saprida & Umari, 2021; Shalihah & Cahyo, 2020). Meskipun praktik wakaf dzurri telah dikenal sejak masa awal Islam, pemahaman masyarakat terhadap jenis wakaf ini masih relatif terbatas, terutama di Indonesia (Wira et al., 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep wakaf dzurri dari berbagai perspektif, meliputi definisi dan dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, perbedaannya dengan jenis wakaf lain, implementasinya di berbagai negara, serta tantangan dan prospeknya ke depan.

2. Definisi dan Pengertian Wakaf Dzurri

2.1 Pengertian Secara Bahasa dan Istilah

Wakaf dzurri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "wakaf" dan "dzurri." Penyatuan kedua kata ini mengandung arti memelihara harta sehingga dapat dimanfaatkan dengan mempertahankan harta (fisik) untuk mauquf alaih, yaitu orang yang memiliki hak mewarisi (Ayatina, 2023). Secara istilah, wakaf dzurri—yang juga disebut wakaf ahli atau wakaf khusus—adalah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, baik keluarga wakif maupun orang lain yang ditunjuk secara spesifik oleh wakif (Amri, 2022; Ansari, 2019; Mukhlis & Harahap, 2020; Mukhtar et al., 2019; Ratna et al., 2023; Saprida & Umari, 2021; Shalihah & Cahyo, 2020; Sirajuddin & Yolleng, 2018).

Menurut Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazaly sebagaimana dikutip dalam berbagai literatur, wakaf dzurri adalah wakaf yang dimaksudkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili) atau lingkungan kerabat sendiri (Ansari, 2019; Mukhlis & Harahap, 2020; Saprida & Umari, 2021). Wakaf jenis ini kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (Mukhlis & Harahap, 2020; Mukhlisin & Hamidah, 2017; Saprida & Umari, 2021).

Dalam perspektif yang lebih luas, Dr. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan wakaf dzurri sebagai harta yang diwakafkan dan ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang atau lebih, baik keluarga wakif ataupun bukan (Sahid et al., 2017). Sementara itu, menurut Muhammad Daud Ali, wakaf ahli atau dzurri berarti "wakaf yang khusus yang dipertanggungkan kepada seseorang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan" (Mukhtar et al., 2019).

2.2 Karakteristik Utama Wakaf Dzurri

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, wakaf dzurri memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari jenis wakaf lainnya.

Pertama, spesifisitas penerima manfaat. Dalam wakaf dzurri, wakif menentukan secara spesifik siapa yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf tersebut (Yuswar et al., 2023). Berbeda dengan wakaf khairi di mana wakif membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menerima manfaat wakaf, dalam wakaf dzurri wakif membatasi target penerima manfaat hanya untuk pihak-pihak tertentu, seperti keturunan keluarga wakif (Yuswar et al., 2023).

Kedua, manfaat terbatas pada kelompok tertentu. Manfaat atas benda wakaf dzurri sangat terbatas, hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar si wakif (Latif & Sanusi, 2022). Misalnya, wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu, atau wakaf produktif yang hasilnya hanya untuk anak cucu (Farhany & Nurkomalasari, 2022).

Ketiga, tujuan kesejahteraan keluarga. Wakaf dzurri bertujuan untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah mereka kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda (Ilhamiwati & Busriadi, 2021; Latifah & Jamal, 2019; Makhrus, 2019; Permana & Rukmanda, 2021; Pratama et al., 2023; Setyawan et al., 2018; Siska, 2019).

Keempat, kesinambungan manfaat lintas generasi. Salah satu keistimewaan wakaf dzurri adalah kemampuannya untuk menjamin kesinambungan manfaat bagi anggota keluarga sebagai penerima manfaat (mauquf alaih) (Ayatina, 2023). Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf (Ansari, 2019; Mukhlis & Harahap, 2020; Mukhtar et al., 2019; Ratna et al., 2023; Saprida & Umari, 2021).

3. Dasar Hukum Wakaf Dzurri

3.1 Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Dasar hukum wakaf secara umum, termasuk wakaf dzurri, bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Ulama (Hanesti et al., 2018). Beberapa ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan landasan wakaf antara lain Surah Al-Hajj ayat 77, Surah Ali Imran ayat 92, dan Surah Al-Baqarah ayat 261–262 (Jaenudin, 2019; Ma'ruf, 2022). Dalam Surah Al-Hajj ayat 77, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan shalat dan berbuat baik secara umum, di mana al-khayr (perbuatan baik) mencakup wakaf (Ma'ruf, 2022). Sementara itu, Surah Ali Imran ayat 92 menegaskan bahwa seseorang tidak akan memperoleh kebajikan sampai ia menginfakkan sebagian dari harta yang dicintainya (Abdullah & Lispaini, 2023).

3.2 Dasar Hukum dari Hadits

Dasar hukum wakaf dzurri secara khusus dapat ditemukan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya (Latif & Sanusi, 2022; Saprida & Umari, 2021). Hadits ini menjadi landasan utama kebolehan wakaf keluarga (dzurri) dalam Islam. Mendengar keinginan Abu Thalhah (w. 53 H), Nabi menyarankannya untuk menjadikan kebun tersebut sebagai wakaf bagi keluarganya, yaitu Hasan bin Tsabit (w. 73 H) dan Ubay bin Ka'ab (w. 48 H) (Nurjanah et al., 2022). Sejarah ini kemudian dijadikan oleh para ulama sebagai dasar legalitas wakaf, khususnya wakaf yang disebut oleh ulama belakangan sebagai wakaf ahli atau dzurri (Nurjanah et al., 2022).

Selain itu, terdapat pula hadits yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang kebun di Khaibar (Amri, 2022). Dari hadits ini muncul berbagai penafsiran yang secara substantif membahas esensi wakaf, status kepemilikan harta wakaf, dan konsekuensi kepemilikan yang memunculkan larangan untuk menjual, menghibahkan, atau mewariskan benda wakaf (Amri, 2022).

3.3 Dasar Hukum dari Praktik Sahabat

Praktik wakaf dzurri juga telah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Wakaf dzurri terhubung dengan hukum keluarga Islam dan mampu membantu wakif menyerahkan aset kepada keluarga dan keturunannya (Ayatina, 2023). Keberadaan implementasi wakaf ahli dipraktikkan oleh para sahabat, seperti wakaf Umar bin Khattab untuk keturunannya dan wakaf Utsman bin Affan (Ayatina, 2023). Praktik-praktik ini menjadi preseden historis yang kuat bagi kebolehan wakaf dzurri dalam Islam.

3.4 Dasar Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, wakaf dzurri diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara umum, dan penjelasannya diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan undang-undang wakaf tersebut (Wira et al., 2023). Undang-undang ini merupakan terobosan awal yang signifikan dan strategis dalam rangka memperkuat prospek lembaga wakaf di Indonesia (Wira et al., 2023).

Sebelum lahirnya UU No. 41 Tahun 2004, pengaturan wakaf di Indonesia hanya terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang hanya mengatur mengenai perwakafan tanah saja dan penggunaannya hanya terbatas untuk kegiatan sosial-keagamaan (Makhrus, 2019). Pasca berlakunya UU No. 41 Tahun 2004, pengelolaan wakaf menjadi lebih variatif dan kreatif (Makhrus, 2019).

4. Rukun dan Syarat Wakaf Dzurri

4.1 Rukun Wakaf

Sebagaimana wakaf pada umumnya, wakaf dzurri juga memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi. Rukun wakaf ada empat, yaitu: (1) Wakif (orang yang mewakafkan harta); (2) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan); (3) Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf); dan (4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya) (Jaenudin, 2019; Sarpini, 2019). Beberapa ulama juga menambahkan nazir (pengelola wakaf) sebagai rukun kelima (Permana & Rukmanda, 2021).

4.2 Syarat Wakif

Wakif dalam wakaf dzurri harus memenuhi beberapa syarat. Bagi wakif perorangan, syaratnya adalah: sudah dewasa, mempunyai akal, tidak sedang terhalang mengerjakan perbuatan hukum, dan hartanya milik sendiri (Ma'ruf, 2022). Wakif harus bersifat independen, baligh (dewasa), dan memiliki akal sehat (Amrullah et al., 2022). Bagi wakif badan hukum, dibolehkan melaksanakan wakaf ketika sudah tercapai persyaratan badan hukum untuk berwakaf atas kepemilikan badan hukum sesuai dengan anggaran dasar dari yang bersangkutan (Ma'ruf, 2022).

4.3 Syarat Mauquf Bih (Harta yang Diwakafkan)

Harta yang diwakafkan dalam wakaf dzurri harus memenuhi beberapa syarat: (1) harta wakaf tersebut mempunyai nilai; (2) harta wakaf itu berupa harta atau benda tidak bergerak maupun bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan; (3) objek wakaf harus diketahui saat membuat kontrak; dan (4) objek yang disumbangkan menjadi milik permanen wakif (Abdullah & Lispaini, 2023; Ma'ruf, 2022). Benda yang diwakafkan harus bersifat kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak lekas musnah setelah dimanfaatkan (Amri, 2022).

4.4 Syarat Mauquf 'Alaih (Penerima Manfaat)

Dalam wakaf dzurri, mauquf 'alaih adalah pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh wakif, seperti keturunan keluarga wakif (Yuswar et al., 2023). Mauquf alaih yang ditunjuk harus memberikan laporan atas kemanfaatan yang dikelola, sehingga tujuan tercapainya niat wakif dan pengelolaan wakaf terjamin (Ayatina, 2023). Mauquf alaih apabila menerima manfaat dari mawquf harus mampu menjamin dan bertanggung jawab atas kewajiban dan biaya mawquf (Ayatina, 2023).

4.5 Syarat Shighat (Ikrar Wakaf)

Shighat atau ikrar wakaf harus memenuhi beberapa syarat: (1) wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang; (2) tujuan wakaf harus jelas; (3) shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu; dan (4) tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan (Puspita, 2012; Saprida & Umari, 2021). Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Ansari, 2019; Permana & Rukmanda, 2021).

5. Perbedaan Wakaf Dzurri dengan Jenis Wakaf Lainnya

5.1 Wakaf Dzurri vs. Wakaf Khairi

Berdasarkan tujuannya, wakaf dapat dibagi menjadi tiga macam: (1) wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi); (2) wakaf keluarga (dzurri); dan (3) wakaf gabungan (musytarak) (Alam et al., 2024; Makhrus, 2019; Permana & Rukmanda, 2021; Pratama et al., 2023; Setyawan et al., 2018; Siska, 2019). Perbedaan mendasar antara wakaf dzurri dan wakaf khairi terletak pada siapa yang menjadi penerima manfaat.

Dalam wakaf khairi, wakif tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum (Khoir, 2018). Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya (Mukhlis & Harahap, 2020; Saprida & Umari, 2021). Sebaliknya, dalam wakaf dzurri, wakif membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya (Khoir, 2018).

Dari segi keutamaan, para ulama umumnya memandang wakaf khairi lebih utama daripada wakaf dzurri karena manfaatnya yang lebih luas bagi masyarakat (Nurkhaerah et al., 2022). Namun demikian, wakaf dzurri tetap memiliki nilai kebaikan tersendiri, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan: kebaikan dari amal ibadah wakafnya, dan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf (Ansari, 2019; Sahid et al., 2017; Saprida & Umari, 2021).

5.2 Wakaf Dzurri vs. Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak atau wakaf gabungan adalah wakaf yang tujuannya untuk umum dan keluarga secara bersamaan (Anggraeni et al., 2020; Ilhamiwati & Busriadi, 2021; Permana & Rukmanda, 2021; Pratama et al., 2023; Setyawan et al., 2018; Siska, 2019). Wakaf jenis ini merupakan kombinasi antara wakaf dzurri dan wakaf khairi, di mana manfaatnya dapat dirasakan baik oleh keluarga wakif maupun masyarakat umum. Dalam konteks Indonesia, praktik musytarak waqf dapat dimaksudkan untuk membantu kaum miskin agar dapat memenuhi kebutuhan primer mereka, seperti perumahan, rumah sakit, dan sebagainya (Sulistiawati et al., 2023).

5.3 Wakaf Dzurri vs. Wakaf Berdasarkan Waktu

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam: (1) wakaf abadi (muabbad), yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan; dan (2) wakaf sementara (mu'aqqat), yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang-barang yang mudah rusak atau wakif memberikan batasan waktu (Farhany & Nurkomalasari, 2022; Siska, 2019). Wakaf dzurri dapat bersifat abadi maupun sementara, tergantung pada sifat harta yang diwakafkan dan ketentuan yang ditetapkan oleh wakif.

6. Keistimewaan dan Manfaat Wakaf Dzurri

6.1 Manfaat bagi Wakif

Wakaf dzurri memberikan dua kebaikan sekaligus bagi wakif: pertama, kebaikan dari amal ibadah wakafnya; dan kedua, kebaikan dari mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarga yang diberikan harta wakaf (Ansari, 2019; Sahid et al., 2017; Saprida & Umari, 2021). Dalam perspektif maqashid syariah, wakaf dzurri berkontribusi pada perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan perlindungan harta (hifz al-mal) (Susanto, 2017).

6.2 Manfaat bagi Keluarga dan Keturunan

Wakaf dzurri mampu membantu wakif menyerahkan aset kepada keluarga dan keturunannya, sehingga menjamin kesinambungan manfaat bagi anggota keluarga sebagai penerima manfaat (Ayatina, 2023). Keistimewaan dalam pelaksanaan wakaf dzurri adalah untuk menjamin kelangsungan manfaat yang dirasakan oleh anggota keluarga sebagai penerima manfaat (Ayatina, 2023). Dalam konteks Arab, wakaf dzurri diakui mampu menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan keluarga di masa depan (Wira et al., 2023).

6.3 Manfaat sebagai Instrumen Pelestarian Aset Keluarga

Salah satu fungsi penting wakaf dzurri adalah sebagai instrumen pelestarian aset keluarga. Konsep pelestarian aset keluarga dapat dilakukan melalui praktik wakaf dzurri (Wira et al., 2023). Dengan mewakafkan harta kepada keluarga, wakif dapat memastikan bahwa harta tersebut tidak akan terpecah-pecah melalui warisan, tetapi tetap terjaga keutuhannya untuk dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga secara turun-temurun.

7. Problematika dan Kritik terhadap Wakaf Dzurri

7.1 Potensi Penyalahgunaan

Meskipun memiliki banyak manfaat, wakaf dzurri juga menghadapi berbagai kritik dan problematika. Pada perkembangan selanjutnya, wakaf dzurri dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengeluaran dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf (Mukhlisin & Hamidah, 2017). Wakaf dzurri sering memunculkan masalah dalam praktiknya (Mukhlisin & Hamidah, 2017).

Salah satu masalah utama adalah potensi penggunaan wakaf dzurri sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan kepada ahli waris yang sah, serta sebagai alat untuk menghindari tuntutan kreditur atas utang yang dibuat oleh wakif sebelum ia mewakafkan hartanya (Wira et al., 2023). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa beberapa negara telah menghapuskan praktik wakaf dzurri.

7.2 Penghapusan Wakaf Dzurri di Beberapa Negara

Setelah dilakukan kajian mendalam, beberapa negara telah secara resmi menghapuskan wakaf dzurri. Mesir menghapuskan wakaf dzurri melalui Undang-Undang Wakaf Mesir karena wakaf dzurri digunakan untuk menghindari pembagian warisan kepada ahli waris yang sah (Wira et al., 2023). Selain Mesir, beberapa negara lain yang telah secara resmi menghapuskan wakaf dzurri antara lain Turki, Suriah, Libya, dan Tunisia (Wira et al., 2023).

7.3 Masalah dalam Pengelolaan

Terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi dalam praktik wakaf dzurri, di antaranya adalah ketika terjadi kematian mereka yang menerima wakaf tersebut, sehingga muncul pertanyaan tentang siapa yang berhak mengambil manfaat setelahnya (Sahid et al., 2017). Namun, masalah ini dapat diselesaikan dengan cara wakif memasukkan semua anak cucu sebagai mereka yang berhak untuk mengambil manfaat dari harta wakaf tersebut setelah kematian penerima wakaf pertama (Sahid et al., 2017).

Selain itu, Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa keberadaan wakaf untuk keluarga perlu ditinjau ulang atau dihapuskan (Nurkhaerah et al., 2022). Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wakaf yang dialokasikan untuk tujuan sosial sejak awal dipandang lebih utama oleh para ulama daripada wakaf yang dialokasikan untuk keluarga (Nurkhaerah et al., 2022).

8. Implementasi Wakaf Dzurri di Berbagai Negara

8.1 Implementasi di Indonesia

Di Indonesia, praktik wakaf dzurri kurang familiar dibandingkan dengan wakaf khairi (Wira et al., 2023). Meskipun demikian, terdapat beberapa contoh praktik wakaf dzurri yang dapat ditemukan di Indonesia. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah pengelolaan tanah pusaka tinggi di Minangkabau, Sumatera Barat (Y. Abdullah & Rusydiana, 2024; Wira et al., 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa konsep wakaf dzurri identik dengan pengelolaan aset pusaka tinggi di Minangkabau (Wira et al., 2023). Hal ini dibuktikan oleh beberapa kesamaan pengelolaan aset yang hampir sama dengan wakaf dzurri, yaitu elemen properti yang harus dipertahankan pokoknya dan elemen penerima manfaat (mauquf alaih) yang merupakan anggota keluarga (Wira et al., 2023). Pengelolaan harta pusaka tinggi dianggap sangat mirip dengan pelaksanaan wakaf dzurri, karena harta wakaf dipertahankan secara turun-temurun dan pengelolaannya dilakukan seperti pengelolaan wakaf dzurri, serta nazir diangkat dari komponen niniak mamak (pemimpin komunitas) (Y. Abdullah & Rusydiana, 2024).

Strategi untuk mempertahankan identitas harta pusaka tinggi melalui agama, yaitu dengan mengelola harta pusaka tinggi seperti pengelolaan wakaf dzurri, sehingga identitas harta pusaka tinggi sebagai budaya dapat bertahan dan dikelola secara berkelanjutan (Wira et al., 2023). Dalam rangka mempertahankan identitas harta pusaka tinggi, nazir dalam konteks wakaf dzurri diangkat dari komponen niniak mamak sebagai pemegang kekuasaan harta pusaka tinggi (Wira et al., 2023).

Di Madura, perwakafan yang terjadi terutama di Kabupaten Bangkalan adalah wakaf yang diperuntukkan bagi diri sendiri atau pada orang-orang tertentu yang masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan, yang dikenal dengan istilah wakaf ahli/wakaf dzurri (Putri & Choiri, 2022).

8.2 Implementasi di Malaysia

Di Malaysia, wakaf dzurri diimplementasikan melalui Majlis Agama Islam dan Adat Melayu. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan mengimplementasikan wakaf ahli di Malaysia pada tahun 1921 (Ayatina, 2023). Meskipun relatif kecil, pengelolaan wakaf ahli di Malaysia menghadapi kesulitan dalam hal aturan dan regulasi (Ayatina, 2023).

Wakaf dzurri di Malaysia bagi sebagian kalangan tidak dianjurkan karena ada kesulitan internal mengelola wakaf anggota, meskipun jumlah wakaf ahli yang dikelola sedikit (Ayatina, 2023). Pemberlakuan wakaf yang berisi aturan dan legislasi wakaf mencakup pembagian masing-masing yaitu wakif, mawquf alaih serta mawquf, wewenang dan tanggung jawab pengelola, dana wakaf, pelanggaran dan hukuman, juga penegakan dan investigasi terkait wakaf (Ayatina, 2023).

Dalam konteks adat perpatih yang diamalkan di Malaysia, terdapat pandangan yang menerima praktik wakaf dzurri sebagai solusi untuk menyelesaikan isu hukum amalan warisan tanah adat. Jalan tengah yang dapat diambil dalam menyelesaikan isu hukum amalan warisan tanah adat ini adalah melalui pendekatan wakaf keluarga (dzurri) dengan cara menjadikan pihak perempuan yang mewarisi harta tersebut hanya sebagai pemegang amanah (Sahid et al., 2017). Oleh karena itu, status tanah tersebut adalah harta wakaf yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak keluarga namun tidak dapat diperjualbelikan (Sahid et al., 2017).

8.3 Implementasi di Kuwait

Di Kuwait, para waqif berhak untuk menentukan jenis wakaf apa yang dilaksanakannya, termasuk wakaf dzurri, wakaf khairi, dan wakaf musytarak (Latifah & Jamal, 2019). Lembaga Wakaf Kuwait telah melakukan pengelolaan wakaf dengan sangat baik dan sesuai dengan fikih wakaf, di mana para waqif mewakafkan harta mereka dengan berbagai macam wakaf, termasuk wakaf dzurri (Latifah & Jamal, 2019).

9. Wakaf Dzurri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

9.1 Pengaturan dalam UU No. 41 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan landasan hukum utama pengaturan wakaf di Indonesia, termasuk wakaf dzurri. Undang-undang ini mengatur bahwa wakaf dapat bersifat selamanya maupun berjangka waktu tertentu (Pratama et al., 2023). Hal ini berbeda dari apa yang diatur oleh hukum wakaf Islam yang cenderung kurang diarahkan menuju pemberdayaan ekonomi umat (Pratama et al., 2023).

Dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi kepentingan ibadah, pendidikan, kesehatan, dan kepentingan umum lainnya (Ansari, 2019). Meskipun demikian, wakaf dzurri tetap diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia.

9.2 Pengaturan dalam PP No. 42 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan wakaf di Indonesia (Wira et al., 2023; Yuswar et al., 2023). Peraturan ini mengatur berbagai aspek teknis pelaksanaan wakaf, termasuk prosedur ikrar wakaf, pendaftaran wakaf, dan pengelolaan harta wakaf.

9.3 Prosedur Pelaksanaan Wakaf Dzurri

Dalam pelaksanaannya, wakaf dzurri di Indonesia harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum positif. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Ansari, 2019; Permana & Rukmanda, 2021). Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW (Mahrus, 2021; Shalihah & Cahyo, 2020).

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah "pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf" (Pratama et al., 2023). Akta Ikrar Wakaf (AIW) memuat setidaknya data: nama dan identitas wakif; nama dan identitas nazir; nama dan identitas saksi; nominal jumlah; asal usul harta; alokasi dan jangka waktu wakaf (Shalihah & Cahyo, 2020).

10. Hubungan Wakaf Dzurri dengan Hukum Waris Islam

10.1 Potensi Konflik dengan Hukum Waris

Salah satu isu krusial dalam wakaf dzurri adalah hubungannya dengan hukum waris Islam. Wakaf dzurri terhubung dengan hukum keluarga Islam (Ayatina, 2023). Dalam beberapa kasus, wakaf dzurri dapat menimbulkan konflik dengan ketentuan hukum waris Islam (faraidh), terutama ketika wakaf digunakan sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan kepada ahli waris yang sah (Wira et al., 2023).

Dalam konteks adat perpatih di Malaysia dan Indonesia, amalan adat dalam pembagian harta pusaka tinggi (tanah adat/ulayat) dilihat bercanggah dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam (Sahid et al., 2017). Namun, terdapat perbedaan pandangan dalam menerima amalan ini di kalangan masyarakat: ada yang menerimanya sebagai satu amalan yang berdasarkan kepada pendekatan hukum wakaf keluarga (wakaf dzurri) dan ada juga yang menentangnya serta menganggapnya sebagai satu amalan yang bercanggah dengan hukum Islam dalam pembagian warisan (faraidh) (Sahid et al., 2017).

10.2 Sengketa Wakaf Dzurri

Sengketa wakaf di Indonesia, termasuk wakaf dzurri, sering terjadi karena beberapa faktor, seperti pengakuan kepemilikan dari keluarga pendiri (waqif), perubahan tujuan dan sasaran aset wakaf, dan penelantaran aset wakaf (Mahrus, 2021). Upaya penyelesaian sengketa wakaf sering dilakukan melalui dua cara: pertama, melegalkan aset wakaf melalui pengadilan agama; dan kedua, konflik biasanya diselesaikan melalui proses mediasi formal maupun informal (Mahrus, 2021).

11. Wakaf Dzurri dan Pelestarian Budaya Lokal

11.1 Wakaf Dzurri sebagai Strategi Pelestarian Budaya

Salah satu aspek menarik dari wakaf dzurri adalah potensinya sebagai strategi pelestarian budaya lokal. Dalam konteks Minangkabau, terdapat strategi untuk mempertahankan harta pusaka tinggi melalui agama, yaitu dengan mengelola harta pusaka tinggi seperti pengelolaan wakaf dzurri, sehingga identitas harta pusaka tinggi sebagai budaya dapat bertahan dan dikelola secara berkelanjutan (Wira et al., 2023).

Budaya wakaf dzurri di kawasan Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai pengelolaan pusaka tinggi, merupakan salah satu strategi melalui sistem budaya lokal sebagai pendekatan strategis untuk menghimpun dana wakaf (Y. Abdullah & Rusydiana, 2024). Pengelolaan harta pusaka tinggi dianggap sangat mirip dengan pelaksanaan wakaf dzurri, karena harta wakaf dipertahankan untuk generasi dan pengelolaannya dilakukan seperti pengelolaan wakaf dzurri, serta nazir diangkat dari komponen niniak mamak (pemimpin komunitas) (Y. Abdullah & Rusydiana, 2024).

11.2 Wakaf Dzurri dalam Konteks Adat Perpatih

Dalam adat perpatih yang diamalkan di Malaysia, pusaka dianggap sebagai harta milik seluruh ahli keluarga yang diwariskan secara turun-temurun melalui pihak perempuan (garis keturunan ibu) (Sahid et al., 2017). Jalan tengah yang dapat diambil dalam menyelesaikan isu hukum amalan warisan tanah adat ini adalah melalui pendekatan wakaf keluarga (dzurri) dengan cara menjadikan pihak perempuan yang mewarisi harta tersebut hanya sebagai pemegang amanah (Sahid et al., 2017). Wakaf dzurri ini juga disebut wakaf khusus yang membawa kesan yang amat positif karena pemberi wakaf (wakif) akan memperoleh dua kebaikan: pertama, kebaikan dari amal ibadah wakafnya; dan kedua, mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarga yang diberi harta wakaf tersebut (Sahid et al., 2017).

12. Prospek dan Pengembangan Wakaf Dzurri

12.1 Potensi Wakaf Dzurri sebagai Instrumen Manajemen Kekayaan

Dalam konteks Indonesia modern, wakaf dzurri memiliki potensi besar sebagai instrumen manajemen kekayaan bagi kalangan mampu. Indonesia perlu mendorong praktik wakaf ahli dan musytarok sehingga praktik wakaf di Indonesia lebih dinamis; metode wakaf ahli dapat diperuntukkan bagi orang kaya sebagai bagian dari manajemen kekayaan (Sulistiawati et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf dzurri tidak hanya relevan dari perspektif keagamaan, tetapi juga dari perspektif perencanaan keuangan dan manajemen aset.

12.2 Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf dzurri, diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan. Para ahli pengelolaan wakaf dzurri perlu meningkatkannya agar mendorong implementasinya di masa depan (Ayatina, 2023). Selain itu, diperlukan pula peningkatan pemahaman masyarakat tentang wakaf dzurri, mengingat masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan konsep ini (Wira et al., 2023).

12.3 Integrasi dengan Sistem Wakaf Modern

Wakaf dzurri juga dapat diintegrasikan dengan sistem wakaf modern yang lebih produktif. Dalam konteks ini, wakaf dzurri tidak harus terbatas pada harta tidak bergerak seperti tanah, tetapi juga dapat mencakup harta bergerak seperti uang, saham, dan instrumen keuangan lainnya (Hanesti et al., 2018; Yuswar et al., 2023). Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum wakaf di Indonesia yang semakin mengakomodasi berbagai jenis harta wakaf.

13. Perbandingan Pandangan Ulama tentang Wakaf Dzurri

13.1 Pandangan Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, wakaf bersifat sementara sehingga wakif suatu saat dapat menguasai kembali barang yang diwakafkan (Saprida & Umari, 2021). Oleh karena itu, dalam pandangan Abu Hanifah, wakaf mirip transaksi pinjam-meminjam ('ariyah) karena pada dasarnya wakaf adalah menahan harta atas kepemilikannya dan mentasarufkan manfaat dari harta tersebut (Saprida & Umari, 2021). Pandangan ini berbeda dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa wakaf bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali.

13.2 Pandangan Mazhab Maliki

Imam Maliki membolehkan pemberian wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan ketika jangka waktu yang ditentukan telah berlalu, diperbolehkan bagi orang yang memberikan wakaf untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan (A. Abdullah & Lispaini, 2023). Pandangan ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan wakaf dzurri, terutama dalam konteks wakaf sementara.

13.3 Pandangan Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan sepenuhnya terlepas dari kepemilikan orang yang telah mewakafkannya, dan menjadi milik Allah (A. Abdullah & Lispaini, 2023). Dalam pandangan mazhab Syafi'i, wakaf bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali setelah diikrarkan. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, Zaidiyah, Ja'fariyah, dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus bersifat permanen (Qamariyanti & Aufa, 2024).

13.4 Pandangan Mazhab Hambali

Mazhab Hambali menyatakan bahwa wakaf melepaskan harta wakaf dari kepemilikan wakif (A. Abdullah & Lispaini, 2023). Dalam pandangan ini, setelah wakaf diikrarkan, harta wakaf tidak lagi menjadi milik wakif dan tidak dapat diwariskan, dijual, atau dihibahkan.

14. Kesimpulan

Wakaf dzurri merupakan salah satu bentuk wakaf yang memiliki karakteristik unik dalam khazanah fikih Islam. Sebagai wakaf yang ditujukan untuk kepentingan keluarga dan keturunan wakif, wakaf dzurri memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan keluarga dari generasi ke generasi (Ayatina, 2023; Wira et al., 2023). Praktik wakaf dzurri telah ada sejak masa awal Islam, sebagaimana dibuktikan oleh praktik para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan (Ayatina, 2023).

Meskipun memiliki banyak manfaat, wakaf dzurri juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, terutama terkait potensi penyalahgunaannya sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan (Wira et al., 2023). Hal ini menyebabkan beberapa negara seperti Mesir, Turki, Suriah, Libya, dan Tunisia telah menghapuskan praktik wakaf dzurri (Wira et al., 2023). Namun demikian, di Indonesia dan Malaysia, wakaf dzurri masih diakui dan dipraktikkan, meskipun dengan berbagai keterbatasan dan tantangan.

Dalam konteks Indonesia, wakaf dzurri memiliki relevansi khusus dengan tradisi pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau, yang menunjukkan bahwa konsep wakaf dzurri dapat berintegrasi dengan kearifan lokal untuk melestarikan aset budaya sekaligus memastikan kesejahteraan keluarga (Y. Abdullah & Rusydiana, 2024; Wira et al., 2023). Ke depan, pengembangan wakaf dzurri di Indonesia memerlukan penguatan regulasi, peningkatan pemahaman masyarakat, dan integrasi dengan sistem wakaf modern yang lebih produktif, sehingga potensinya dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan umat dan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Abdullah, A., & Lispaini, L. (2023). Tinjauan hukum Islam mengenai tanah wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris (Studi kasus di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam). El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, 3(1), 26–53. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.2132

Abdullah, Y., & Rusydiana, A. S. (2024). Waqf fundraising strategies: A comparison between Indonesia and Malaysia. International Journal of Waqf, 3(2). https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.428

Alam, E.-I. P., Juliana, J., & Rosida, R. (2024). Strategy of productive waqf utilization as a medium for food security in Indonesia: An AHP approach. Islamic Social Finance, 4(1). https://doi.org/10.58968/isf.v4i1.482

Amri, U. (2022). Implementasi wakaf uang di Indonesia. Jurnal Manajemen Akuntansi Ekonomi, 1(2), 11–22. https://doi.org/10.59066/jmae.v1i2.108

Amrullah, K., Jamal, M., Khakim, U., Cahyo, E. N., & Zahro', K. (2022). The concept of waqf from worldview theory: The study of sharia-philosophy. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 23(1), 22–41. https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15694

Anggraeni, R. D., Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Legal policies for implementing waqaf online in Indonesia. Mizan: Journal of Islamic Law, 4(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.601

Ansari. (2019). Pengelolaan harta wakaf: Studi komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi. Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3(2), 173–190. https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.160

Ayatina, H. (2023). Wakaf ahli: Dinamika kebijakan negara dan sistem pelaksanaannya di Malaysia. As-Sabiqun, 5(3), 851–860. https://doi.org/10.36088/assabiqun.v5i3.3331

Farhany, H., & Nurkomalasari, N. (2022). Telaah tafsir Surat Al-Imran ayat 92 dalam kajian wakaf uang sebagai instrumen penguat filantropi ekonomi Islam. Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 6(1), 30–42. https://doi.org/10.32627/maps.v6i1.569

Hanesti, E. M., Kurnia, R. A. E., & Herianingrum, S. (2018). Cash waqf as a solution of food need problem in Indonesia. Mec-J (Management and Economics Journal), 2(3), 201–216. https://doi.org/10.18860/mec-j.v0i0.5498

Ilhamiwati, M., & Busriadi, B. (2021). Analysis of the strategy for collection of cash waqf funds at Baiturrahim Mosque, Lubuk Landai Village, Bungo Regency. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(2), 121–136. https://doi.org/10.32694/qst.v19i2.1104

Jaenudin, J. (2019). Konstruksi wakaf secara fikih. Asy-Syari'ah, 21(1), 17–30. https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4303

Khoir, M. (2018). Wakaf uang solusi alternatif memberdayakan ekonomi umat studi kasus pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v3i2.49

Latif, A., & Sanusi, R. N. (2022). Pengaruh pengelolaan wakaf tanah produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Siman, Ponorogo. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(3), 153. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i1.5834

Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis pelaksanaan wakaf di Kuwait. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 6(1), 1. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607

Mahrus, M. (2021). Settlement of waqf disputes and its asset protection in East Java, Indonesia. Mazahib, 20(2), 357–391. https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3833

Makhrus, M. (2019). Dinamika kebijakan negara dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora), 2(2), 209. https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137

Ma'ruf, H. (2022). Dinamika perwakafan dalam tinjauan fikih, Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 4(2), 172–181. https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6972

Mukhlis, M., & Harahap, A. S. (2020). Implementasi program wakaf di Unit Cabang ACT Duri. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 17(2), 238–246. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i2.155

Mukhlisin, A., & Hamidah, N. (2017). Pemanfaatan harta wakaf di luar ikrar wakaf perspektif hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 (Analisis pemanfaatan harta wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah). Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2(2). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2165

Mukhtar, M., Suryana, D., & Sutisna, S. (2019). Studi komparatif tentang wakaf uang menurut Imam Mawardi dan Ibn Najim Al-Mishri. Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, 4(1), 26–41. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.50

Nurjanah, N., Rahmatsyah, R., & Mutakin, A. (2022). Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU concerning istibdâl wakaf and their relevance with renewal of Islamic law. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 7(2), 523. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.3707

Nurkhaerah, S., Mustari, M., & Mursyid, B. T. (2022). The role of the office of religious affairs in raising awareness of converts in providing waqf: Case study in North Morowali Regency. International Journal of Contemporary Islamic Law and Society, 4(1). https://doi.org/10.24239/ijcils.vol4.iss1.42

Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 3(2), 142–156. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307

Pratama, T., Syahmirwan, & Rosyit, A. N. W. A. (2023). The strategic role of Article 6 of Law No. 41 of 2004 in the management of term waqf: A progressive review of Islamic economic renewal. Legalis: Journal of Law Review, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.61978/legalis.v1i1.8

Puspita, I. C. (2012). Implementasi wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah. https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2178

Putri, M. C. M., & Choiri, M. (2022). Analisis yuridis dalam Penetapan Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.PMK sebagai perlindungan hukum aset wakaf tidak tercatat di Madura. An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 2(1), 33. https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i1.14295

Qamariyanti, Y., & Aufa, M. F. (2024). Fuqaha and positive law opinions on the permanent nature of waqf object submission. Notary Law Journal, 3(1), 48–65. https://doi.org/10.32801/nolaj.v3i1.57

Ratna, R., Ahmadan, D., Nisa, H., Hidayani, & Khotimah, I. C. (2023). Digitalisasi perkembangan wakaf di kalangan kaum milenial. Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 4(2), 152–161. https://doi.org/10.56644/adl.v4i2.75

Sahid, M. M., Saleh, M. A. M., Wajis, N. R. N., Gunardi, S., Majid, M. N. A., Tagaranao, M. S., & Ramli, N. A. (2017). Perwarisan tanah adat/ulayat di Indonesia dan Malaysia dalam adat perpatih: Satu tinjauan syarak. Malaysian Journal of Syariah and Law, 5(1). https://doi.org/10.33102/mjsl.vol5no1.44

Saprida, S., & Umari, Z. F. (2021). Sosialisasi pengenalan wakaf terhadap ibu-ibu pengajian Masjid Al-Islami Jalan AKBP H. Umar Ario Kemuning Kota Palembang. AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 2(1), 55–66. https://doi.org/10.36908/akm.v2i1.278

Sarpini, S. (2019). Telaah mauquf 'alaih dalam hukum perwakafan. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 6(1), 19. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5608

Setyawan, E., Saefulloh, E., & Haerunisa, A. (2018). Dana investasi real estat syariah sebagai sarana investasi wakaf uang. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 100. https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.2940

Shalihah, M., & Cahyo, E. N. (2020). Cash waqf auction for the establishment of Islamic institution on the perspective of Islamic law and positive law (A case study on Trensains Islamic Institution, Sragen, 2018–2019). Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 4(1), 69. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4351

Sirajuddin, S., & Yolleng, A. (2018). Pemberdayaan tanah wakaf sebagai potensi ekonomi umat di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 80–106. https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a4

Siska, S. (2019). Pengelolaan wakaf produktif di Kuwait pembelajaran bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kiat, 30(1), 1. https://doi.org/10.25299/kiat.2019.vol30(1).3869

Sulistiawati, N., Rini, R., Nadratuzzaman, M., & Amalia, E. (2023). A practical comparison of waqf (Islamic endowment) in Indonesia and other countries. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 4(07), 649–655. https://doi.org/10.59141/jiss.v4i07.854

Susanto, H. (2017). Maqāṣid al-Sharī'ah on wakaf system. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 14(2), 327–345. https://doi.org/10.24239/jsi.v14i2.486.327-345

Wira, A., Huda, N., Long, A. S., Augusna, W. L., Meirison, M., & Afrida, Y. (2023). Legal study of dzurri waqf and its implementation towards strengthening high heritage assets in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 22(2), 329. https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.9383

Yuswar, C. P., Runtung, Maulana, I. B., & Azwar, T. K. D. (2023). An overview of intellectual property rights as waqf in Indonesia and Malaysia. Ultimate Journal of Legal Studies, 1(2), 83–92. https://doi.org/10.32734/uljls.v1i2.13781