00754 - Strategi Penguatan Ekosistem Wakaf: Digitalisasi, Sistem Informasi, dan Peningkatan Kualitas Nazir

Abstract

This article comprehensively examines strategies for strengthening the waqf ecosystem in Indonesia through two main pillars: (1) the formation of a technology-based waqf research and development ecosystem, and (2) improving the quality of professional and competent nazir human resources. The development of digital technology opens significant opportunities for waqf transformation through e-commerce platforms, crowdfunding, multipayment banking, and integrated information systems. Meanwhile, improving nazir quality through certification, standardized curriculum development, and training infrastructure is equally important in realizing productive and accountable waqf management. The results of this study indicate that digitalization and improvement of nazir quality are two mutually supportive pillars that cannot be separated in a comprehensive waqf development strategy. Successful implementation requires joint commitment from policymakers, academics, and practitioners, as well as revision of Law No. 41 of 2004 on Waqf to accommodate contemporary developments in Islamic social finance.

Keywords: waqf ecosystem, digitalization, nazir certification, waqf information system, productive waqf

Abstrak

Artikel ini membahas secara komprehensif strategi penguatan ekosistem wakaf di Indonesia melalui dua pilar utama: (1) pembentukan ekosistem riset dan pengembangan pengelolaan wakaf berbasis teknologi, dan (2) peningkatan kualitas sumber daya nazir yang profesional dan berkompetensi. Perkembangan teknologi digital membuka peluang signifikan bagi transformasi wakaf melalui platform e-commerce, crowdfunding, multipayment perbankan, serta sistem informasi terintegrasi. Sementara itu, peningkatan kualitas nazir melalui sertifikasi, penyusunan kurikulum standar, dan infrastruktur pelatihan menjadi komponen yang tidak kalah penting dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif dan akuntabel. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi dan peningkatan kualitas nazir merupakan dua pilar yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan dalam strategi pengembangan wakaf yang komprehensif. Keberhasilan implementasi memerlukan komitmen bersama dari pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi, serta revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk mengakomodasi perkembangan kontemporer keuangan sosial Islam.

Kata kunci: ekosistem wakaf, digitalisasi, sertifikasi nazir, sistem informasi wakaf, wakaf produktif

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi sangat besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Hilmi, 2012). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam transformasi pengelolaan wakaf di Indonesia, membuka ruang bagi pengembangan wakaf produktif termasuk wakaf uang yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif (Solihin, 2022).

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, realisasi potensi wakaf di Indonesia masih jauh dari optimal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan wakaf meliputi aspek sistem, produk, regulasi, dan teknologi informasi (Rusydiana, 2018). Selain itu, rendahnya kompetensi dan profesionalisme nazir menjadi prioritas masalah internal dalam pengelolaan wakaf (Ali et al., 2018). Dalam konteks inilah, strategi penguatan ekosistem wakaf menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diimplementasikan secara sistematis dan terstruktur.

Artikel ini membahas secara komprehensif dua pilar utama strategi penguatan ekosistem wakaf, yaitu: (1) pembentukan ekosistem riset dan pengembangan pengelolaan wakaf berbasis teknologi, dan (2) peningkatan kualitas sumber daya nazir yang profesional dan berkompetensi. Kedua pilar ini saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi terwujudnya pengelolaan wakaf yang modern, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Pembentukan Ekosistem Riset dan Pengembangan Pengelolaan Wakaf Berbasis Teknologi

2.1 Digitalisasi Wakaf sebagai Keniscayaan Era Modern

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka peluang besar bagi transformasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi di bidang financial technology yang cukup cepat memberikan kontribusi untuk menopang pengelolaan wakaf dalam rangka pengembangan wakaf (Arini et al., 2024). Pada era digitalisasi ini, teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai solusi untuk kemudahan transaksi penghimpunan wakaf uang dari wakif kepada lembaga wakaf berbasis daring menggunakan jaringan internet (Arini et al., 2024).

Digitalisasi wakaf merupakan integrasi teknologi digital ke dalam praktik dan sistem wakaf tradisional. Dalam hal ini, berbagai jenis teknologi termasuk blockchain, crowdfunding, aplikasi wakaf pintar, dan analisis data digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan dana wakaf (Maisyarah & Hadi, 2024). Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengembangkan aplikasi dalam mendukung ekosistem digital wakaf dalam pengelolaan potensi wakaf nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, yaitu dengan mengembangkan layanan Wakaf Super Apps yang diluncurkan pada 10 April 2021 (Lubis, 2023). Transformasi digital ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan potensi wakaf guna mencapai tujuan pembangunan masyarakat (Maisyarah & Hadi, 2024).

Penggunaan teknologi dan platform digital dinilai strategis untuk meningkatkan kesadaran berwakaf dan mendorong pertumbuhan wakaf tunai. Penggunaan teknologi ini mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga pelaporan distribusi manfaat wakaf, sehingga dengan pemanfaatan teknologi digital, transparansi dan pengelolaan wakaf serta kredibilitas pengelola wakaf akan meningkat (Lubis, 2023). Melalui ekosistem digital wakaf yang telah dibangun oleh BWI, diharapkan dapat mempermudah pelayanan, penghimpunan (fundraising), pengembangan model pengelolaan wakaf, transparansi, kemudahan akses dan kredibilitas, sehingga dapat mendorong keinginan berwakaf oleh masyarakat (Lubis, 2023).

2.2 Memasifkan Gerakan Wakaf Uang Melalui E-Commerce dan Crowdfunding

Salah satu strategi kunci dalam digitalisasi wakaf adalah memasifkan gerakan wakaf uang melalui platform e-commerce dan crowdfunding. Berbagai platform crowdfunding telah dikembangkan untuk memfasilitasi pengumpulan dana wakaf uang secara daring. Platform ini memungkinkan donatur dari berbagai lokasi untuk berkontribusi dengan mudah dan transparan (Nawawi et al., 2024). Kemudahan akses memungkinkan peningkatan jumlah mereka yang hendak menunaikan wakaf uang, dan proses akuntabilitas akan lebih efektif karena jejak digital dapat diakses di mana saja dan oleh siapa saja (Nawawi et al., 2024).

Financial technology atau yang sering dikenal dengan istilah fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari yang awalnya dalam sebuah transaksi/akad harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh (Arini et al., 2024). Layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia meliputi payment channel system, digital banking, asuransi digital daring, Peer to Peer (P2P) Lending, serta crowdfunding (Sulistiani, 2019). Dengan adanya wakaf uang secara digital, para wakif dapat memberikan berapapun nominal uang yang diwakafkan untuk membantu dalam membangun ekonomi masyarakat secara produktif (Zakariya et al., 2021).

Implementasi model crowdfunding dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang wakaf, mengajak mereka menyisihkan hartanya untuk berwakaf dan mendukung proyek-proyek wakaf yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Maisyarah & Hadi, 2024). Potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan penting untuk dikembangkan, dan perbankan syariah dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah dari keberadaannya sebagai institusi keuangan yang telah kompatibel dengan kemajuan teknologi, serta pertimbangan akuntabilitas menjadi salah satu alasan LKS-PWU terlibat sebagai lembaga yang menjadi penentu kesuksesan fundraising wakaf uang di Indonesia (Sulistiani, 2019).

2.3 Platform Multipayment Perbankan untuk Mendorong Wakaf Uang

Penggunaan platform multipayment pada layanan perbankan merupakan strategi penting untuk mendorong wakaf uang. Bankir perbankan syariah sangat berpeluang mengelola dana wakaf uang secara profesional sehingga dapat membentuk dana abadi dan merupakan sumber dana murah bagi perbankan syariah (Ishandawi et al., 2024). Keuntungan bankir syariah sebagai pengelola wakaf uang antara lain: pertama, dikelola oleh lembaga profesional dan kredibel; kedua, meningkatkan kepercayaan wakif untuk menyalurkan dana wakafnya; ketiga, memiliki tingkat risiko rendah karena dikelola secara profesional dan akuntabel; keempat, memberikan jaminan kepada mauquf alaih sebagai orang yang berhak menerima manfaat dari wakaf uang (Ishandawi et al., 2024).

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki peran yang strategis dalam perbaikan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis yang dimaksud yaitu perihal status hukum yang kuat sebab penunjukan langsung oleh Menteri Agama yang berkuasa pada penerimaan lembaga wakaf uang, selain itu LKS memiliki jaringan yang cukup luas dalam mempermudah masyarakat melaksanakan wakaf uang (Putri et al., 2021). Dalam penggalangan aset wakaf berupa uang melalui financial technology syariah ini, baik melalui channel perbankan syariah maupun lembaga pengelola wakaf, harus mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, keadilan dan yang terpenting sesuai dengan syariat (Zakariya et al., 2021).

Skema pembiayaan seperti murabahah, ijarah dan qardhul hasan dapat diterapkan pada penyaluran dana wakaf, dan studi kasus BWI dan beberapa bank syariah di Indonesia menunjukkan peran positif dalam mengelola dan mengembangkan wakaf (Ishandawi et al., 2024). Dengan demikian, perbankan syariah mempunyai posisi strategis dalam mengelola wakaf uang untuk kesejahteraan umat (Ishandawi et al., 2024). Namun demikian, realisasinya masih terkendala dengan regulasi sehingga bankir syariah belum dapat sepenuhnya menjalankan fungsi nazir wakaf uang, sehingga diperlukan dorongan regulasi dari pemangku kepentingan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Badan Wakaf Indonesia, dan praktisi perbankan (Ishandawi et al., 2024).

2.4 Optimalisasi Teknologi Berbasis Website dan Aplikasi bagi BWI

Optimalisasi teknologi berbasis website dan aplikasi bagi BWI pada tingkat nasional dan daerah merupakan langkah strategis yang perlu diprioritaskan. BWI saat ini telah memberlakukan wakaf berbasis daring dengan berlakunya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 (Arini et al., 2024). Wakaf uang melalui metode daring cukup efektif karena dapat mempermudah transaksi wakaf, meskipun perlu menilik kembali apakah website tersebut terpercaya, karena selain mempunyai banyak kelebihan, berwakaf dengan metode daring juga memiliki beberapa kekurangan (Arini et al., 2024).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya mengembangkan aplikasi untuk mendukung waqf digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital (Melinda, 2024). Dalam penelitian yang dilakukan terkait transformasi digital wakaf BWI dalam menghimpun wakaf di era digitalisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa BWI terus berupaya bertransformasi mengembangkan aplikasi untuk mendukung waqf digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital (Melinda, 2024).

Sistem wakaf akan terstruktur dan rapi jika didukung oleh teknologi informasi serta program-program yang kompatibel (Maisyarah & Hadi, 2024). Hal ini berguna sebagai alat untuk memobilisasi dana dalam mendukung dan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan pembangunan (Maisyarah & Hadi, 2024). Setiap donasi dan alokasi dana wakaf dapat dipantau secara langsung oleh semua pihak terkait, dari donatur hingga penerima manfaat, melalui jejak digital yang tercatat dengan rapi dalam blockchain. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan dana wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan tanpa risiko manipulasi data (Nawawi et al., 2024).

2.5 Penyusunan Key Performance Indicators (KPI) untuk Standarisasi Pengukuran Dampak

Penyusunan key performance indicators (KPI) merupakan langkah krusial untuk standarisasi pengukuran dampak lembaga pengelola wakaf. Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf merupakan strategi utama yang diperlukan dalam kerangka pengembangan wakaf tunai di Indonesia (Rusydiana, 2018). Relevan dengan hasil riset yang dilakukan oleh berbagai peneliti, hasil elaborasi strategi pengembangan wakaf tunai menunjukkan bahwa hal penting yang memengaruhi pemilihan lembaga wakaf di Indonesia adalah faktor transparansi keuangan (akuntabilitas) (Rusydiana & Rahayu, 2019).

Kompetensi manajerial dan akuntabilitas seperti transparansi, responsibilitas, dan independensi dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf uang karena hal tersebut merupakan tantangan yang perlu dipenuhi untuk menjadikan wakaf uang lebih produktif pada pengelolaan ekonomi umat (Putri et al., 2021). Penerapan prinsip good governance berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan wakaf tunai (As'har, 2019). Penelitian yang dilakukan tentang penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan wakaf tunai membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG belum diterapkan secara keseluruhan, dengan kekurangan menonjol yang terletak pada prinsip transparansi dan akuntabilitas (As'har, 2019).

Waqf Core Principle (WCP) dan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf menjadi acuan prinsip dan standar yang sedang dikembangkan di Indonesia untuk entitas wakaf, terutama lembaga pengelola wakaf (Aryana, 2022). Waqf Core Principle (WCP) memiliki 29 prinsip yang memberikan sistematika yang jelas dan standar tentang elemen-elemen pendukung sistem wakaf yang berlaku dan merepresentasikan bagaimana untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola wakaf (Aryana, 2022). PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf terkait penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan berisi mengenai ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Aryana, 2022).

Dalam konteks penyusunan KPI untuk standar penilaian dan evaluasi dampak sosial kinerja Nazir Lembaga dan Nazir Berbadan Hukum, perlu diperhatikan bahwa masalah dalam pengelolaan wakaf antara lain meliputi masalah sumber daya manusia, kelembagaan, dan masalah pemerintah (Aryana, 2022). Menurut Latif et al., yang harus diperhatikan dalam perbaikan pengelolaan lembaga wakaf yaitu pengendalian keuangan internal, transparansi dan pelaporan, pengelolaan dana, dan kode tata kelola yang baik (Aryana, 2022). Tiga aspek yang harus diperhatikan dan menjadi tonggak dalam kemajuan wakaf adalah aspek kelembagaan wakaf, aspek akuntansi, dan aspek auditing (Ira, 2022).

2.6 Pengembangan Basis Data Bersama dan Sistem Informasi Wakaf

Pengembangan basis data bersama yang dapat diakses oleh seluruh lembaga pengelola wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIW) merupakan kebutuhan mendesak. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang diakses pada tanggal 3 Maret 2022, luas aset wakaf di Indonesia mencapai 560.939.100 m² (Partono, 2023). Data aset wakaf sampai dengan tahun 2023 yang dirilis oleh sistem informasi wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia mencapai 57.263,69 Ha (Nur et al., 2023).

Pembentukan Pusat Kajian Strategis BWI merupakan langkah penting untuk mendukung pengembangan sistem informasi wakaf yang komprehensif. Pembaruan tersebut akan tercapai apabila BWI, nazir wakaf uang, dan pemangku kebijakan terus melakukan riset pengembangan usaha yang efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi risiko yang muncul (Hasanah et al., 2021). Riset-riset wakaf masih didominasi oleh diskusi terkait non-wakaf tunai (62%) dibanding riset tentang wakaf tunai (38%), menunjukkan perlunya penguatan kapasitas riset di bidang wakaf uang (Rusydiana, 2018).

Pengembangan Sistem Aplikasi Wakaf bagi seluruh BWI untuk integrasi sistem wakaf bagi lembaga wakaf merupakan langkah strategis yang perlu segera diwujudkan. Sistem wakaf yang terintegrasi akan memungkinkan monitoring, evaluasi, dan auditing lembaga wakaf dan nazir perseorangan berdasarkan KPI oleh BWI dan Kementerian Agama secara lebih efektif dan efisien. Pemberlakuan Sistem Informasi Wakaf (SIW) bagi nazir yang tidak beroperasi di bawah BWI juga penting untuk memastikan cakupan data yang komprehensif dan akurat tentang seluruh aset dan pengelolaan wakaf di Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Nazir yang Profesional dan Berkompetensi

3.1 Urgensi Sertifikasi Nazir Wakaf

Peningkatan kualitas sumber daya nazir merupakan salah satu prioritas utama dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Kurangnya kompetensi dan kurangnya profesionalisme nazir menjadi prioritas masalah internal dalam pengelolaan wakaf (Ali et al., 2018). Kendala bagi nazir dalam pelaksanaan wakaf tunai adalah belum mempunyai nazir yang profesional dan belum kreatif dalam mengelola wakaf tunai tersebut, yang diharapkan manfaat dari wakaf tunai dapat memberi kesejahteraan pada umat (M. I. K. Lubis et al., 2022).

Sertifikasi nazir wakaf menjadi solusi yang sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kompetensi ini. LSP Badan Wakaf Indonesia sudah melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazir sejak tanggal 2 November 2021, dan sampai dengan September 2022 telah diikuti oleh 1.140 orang dari berbagai provinsi di Indonesia (Hamidiyah et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi nazir memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja nazir dan partisipasi non-nazir dalam gerakan berwakaf (Hamidiyah et al., 2022). Unsur penilaian sertifikasi kompetensi yang memiliki nilai tinggi adalah dari unsur attitude (sikap), sementara unsur kinerja nazir yang memiliki nilai yang tinggi adalah dari peningkatan penghimpunan wakaf (Hamidiyah et al., 2022).

Diperlukan standar kompetensi khusus untuk nazir melalui proses pendidikan terstruktur dan asesmen terukur, agar nazir memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola aset-aset wakaf (Hamidiyah et al., 2022). Solusi ini perlu dilakukan karena tidak semua nazir memiliki kompetensi yang sama dalam mengelola wakaf, bahkan ada yang sama sekali belum berkompeten (Ali et al., 2018). Dengan adanya konsolidasi antarnazir, diharapkan bisa menjadi sarana untuk saling bertukar pikiran dalam menghadapi permasalahan wakaf, saling berbagi informasi dan keahlian yang dimiliki, serta saling menguatkan satu sama lain agar terus berjuang bersama mengelola kekayaan umat (Ali et al., 2018).

Pemberlakuan regulasi yang mewajibkan nazir, baik perseorangan maupun lembaga, untuk memiliki sertifikasi nazir merupakan langkah yang perlu segera diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa nazir berkewajiban untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindunginya, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (Ira, 2022).

3.2 Penyusunan Kurikulum Standar Kompetensi Nazir

Penyusunan kurikulum untuk standar kompetensi nazir wakaf dan nazir wakaf uang merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem nazir yang profesional. Kurikulum tersebut sekurang-kurangnya harus mencakup materi terkait fikih wakaf, manajemen program, manajemen dan pelaporan keuangan, manajemen pengelolaan aset, dan standar pencatatan akuntansi lembaga filantropi.

Dalam literatur fikih, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang nazir antara lain adalah muslim, akil dan balig, mampu mengelola wakaf, jujur, fatonah, amanah, tablig, dan adil (Pertiwi et al., 2023). Sementara itu, dalam konteks modern, nazir dituntut memiliki kompetensi dan profesionalisme dengan kompetensinya dan memenuhi kriteria tertentu dengan harapan dana wakaf dapat dikelola lebih produktif (Hamidiyah et al., 2022). Berdasarkan UU No. 41 Pasal 11 Tahun 2004, salah satu tugas nazir adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf yang dikelolanya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya (Hamidiyah et al., 2022).

Literasi wakaf uang merupakan pengetahuan dasar wakaf yang meliputi: pengertian wakaf, pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf, dasar hukum kebolehan wakaf uang, undang-undang tentang wakaf; pengelola wakaf terkait dengan pengelola (nazir) wakaf uang, legalitas nazir wakaf uang, syarat khusus nazir wakaf uang; dan pengelolaan wakaf uang terkait kegiatan penghimpunan (fundraising), peningkatan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dengan platform digital fundraising (H. Lubis, 2023). Semua aspek ini perlu diintegrasikan dalam kurikulum standar kompetensi nazir yang komprehensif.

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi melalui wakaf, dibutuhkan sistem pengelolaan wakaf yang profesional dengan sumber daya manusia yang andal dalam arti memiliki manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab (Ibrahim et al., 2023). Nazir merupakan pengelola wakaf yang memiliki kedudukan sentral dalam mengoptimalkan harta wakaf (Ibrahim et al., 2023). Oleh karena itu, kurikulum yang dikembangkan harus mampu menghasilkan nazir yang tidak hanya memahami aspek fikih wakaf, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan kewirausahaan yang memadai.

3.3 Peningkatan Infrastruktur Pelatihan dan Sertifikasi Nazir

Peningkatan infrastruktur yang memfasilitasi peningkatan profesionalitas dan kompetensi nazir mencakup pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) untuk Nazir Wakaf serta peningkatan jumlah lembaga pelatihan nazir yang memiliki kurikulum terstandarisasi. Strategi utama dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia mencakup peningkatan kualitas nazir/pengelola sebagai salah satu strategi inti (Rusydiana, 2018).

Pembinaan terhadap nazir wakaf yang merupakan implementasi dari Pasal 13 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan BWI, akan tetapi belum efektif (Ali et al., 2018). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur pelatihan yang lebih sistematis dan terstandarisasi. Prioritas pertama dalam solusi eksternal pengelolaan wakaf adalah optimalisasi fungsi dan peran BWI dengan meningkatkan regulasi berdasarkan realitas yang ada (Ali et al., 2018).

Mendorong LKS-PWU dan Lembaga Wakaf untuk meningkatkan jumlah SDM yang memperoleh Sertifikasi Nazir Wakaf dan Sertifikasi Nazir Wakaf Uang merupakan langkah strategis yang perlu didukung oleh regulasi yang memadai. Implikasi hasil penelitian tentang sertifikasi kompetensi nazir adalah perlu dilakukan perubahan dalam penilaian kompetensi nazir, sehingga unsur pengetahuan dan keterampilan bisa memiliki nilai yang sama dengan attitude (sikap) (Hamidiyah et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sistem sertifikasi yang ada perlu terus disempurnakan untuk menghasilkan nazir yang benar-benar kompeten secara holistik.

3.4 Regulasi Nazir Perseorangan dan Insentif Nazir

Pengeluaran regulasi yang melarang keberadaan nazir perseorangan merupakan salah satu langkah yang diusulkan dalam strategi penguatan ekosistem wakaf. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa nazir perseorangan umumnya memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas manajerial, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Dalam terminologi fikih, yang dimaksud dengan nazhir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf (Ira, 2022). Sementara itu, menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) tentang wakaf, nazir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum (Ira, 2022).

Namun demikian, perlu dicatat bahwa terdapat nuansa dalam perdebatan mengenai larangan nazir perseorangan ini. Realitas implementasi regulasi wakaf uang pascaUU Wakaf menunjukkan bahwa berbagai lembaga pengelola wakaf memiliki tingkat pemahaman dan penerimaan yang beragam terhadap regulasi yang ada (Hilmi, 2012). Beberapa yayasan menghindari regulasi dan beralih ke model derma lain, sementara yang lain mengabaikan regulasi dan tetap dengan konsep wakaf uang yang telah dipahami (Hilmi, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terkait nazir perseorangan perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat.

Peningkatan insentif bagi nazir untuk dapat memperoleh proporsi imbalan yang lebih besar dari hasil pengelolaan wakaf juga merupakan langkah penting. Dalam melaksanakan tugasnya, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (Isfandiar, 2008). Proporsi imbalan yang memadai akan mendorong nazir untuk bekerja lebih profesional dan berdedikasi dalam mengelola aset wakaf secara produktif.

3.5 Prioritas Strategi Pengembangan Wakaf Tunai dari Perspektif Nazir

Dari perspektif nazir, terdapat tiga aspek yang menyebabkan kurang berkembangnya pengelolaan wakaf di Indonesia, yaitu sumber daya manusia, profesionalitas, dan pengetahuan (Rini et al., 2023). Sumber daya manusia nazir masih dirasa rendah kualitasnya, dan solusi untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia nazir tersebut disarankan untuk dilakukan sertifikasi profesi untuk nazir (Rini et al., 2023). Profesionalitas nazir dalam mengelola wakaf di Indonesia juga merupakan hal yang menyebabkan wakaf sulit untuk berkembang, karena belum adanya standar profesional dalam pengelolaan wakaf (Rini et al., 2023).

Strategi pengembangan wakaf tunai berdasarkan hasil depth interview dengan pakar menunjukkan bahwa hal penting yang memengaruhi pemilihan lembaga wakaf di Indonesia adalah faktor transparansi keuangan (akuntabilitas) (Rusydiana & Rahayu, 2019). Berdasarkan hasil analisis IFE, kelemahan tertinggi adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat diikuti oleh kurangnya SDM nazir yang profesional (Rusydiana & Rahayu, 2019). Sementara itu, berdasarkan hasil analisis EFE, ancaman tertinggi adalah lemahnya political will otoritas, diikuti oleh mayoritas nazir yang masih tradisional (Rusydiana & Rahayu, 2019).

Strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutannya terdiri dari: (1) komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf tunai, (2) pembentukan lembaga pendidikan wakaf, (3) peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan (4) transparansi dan akuntabilitas (Fajariah et al., 2020). Urutan prioritas ini menunjukkan bahwa digitalisasi dan peningkatan kualitas nazir merupakan dua pilar yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan dalam strategi pengembangan wakaf yang komprehensif.

4. Output dan Indikator Keberhasilan Strategi

4.1 Output Digitalisasi dan Sistem Informasi Wakaf

Implementasi strategi digitalisasi wakaf diharapkan menghasilkan sejumlah output yang terukur. Pertama, meningkatnya jumlah lembaga wakaf yang memiliki website yang user-friendly dan memiliki fitur donasi daring. Kedua, meningkatnya jumlah lembaga wakaf yang layanannya dapat diakses melalui multipayment perbankan (ATM dan internet banking/mobile banking), e-commerce, dan teknologi finansial. Ketiga, terbentuknya Pusat Kajian Strategis BWI. Keempat, terbentuknya KPI untuk mengevaluasi lembaga wakaf dan nazir perseorangan. Kelima, terlaksananya proses monitoring, evaluasi, dan auditing lembaga wakaf dan nazir perseorangan berdasarkan KPI oleh BWI dan Kementerian Agama. Keenam, terbentuknya Sistem Aplikasi Wakaf. Ketujuh, terbentuknya Sistem Informasi Wakaf (SIW) yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, teknologi dan inovasi dapat diterapkan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf uang di Indonesia (Nawawi et al., 2024). Penggunaan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan wakaf uang (Nawawi et al., 2024). Beberapa inovasi teknologi yang relevan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan wakaf uang antara lain platform crowdfunding wakaf, teknologi blockchain untuk transparansi, dan aplikasi mobile untuk kemudahan akses (Nawawi et al., 2024).

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf yaitu pertama, penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf perlu ditingkatkan lagi yang mencakup aspek perwakafan seperti sosialisasi ke masyarakat, sistem pembayaran atau donasi wakaf berbasis digital hingga sistem pengelolaan wakaf yang transparan sehingga menambah tingkat kepercayaan bagi wakif terhadap dana yang diserahkan kepada pihak wakaf (R. H. Lubis et al., 2021). Kedua, regulasi peraturan perundang-undangan wakaf; ketiga, adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan wakaf dan paradigma baru wakaf; keempat, sertifikat, inventarisasi dan advokasi harta benda wakaf; kelima, peningkatan kualitas nazir dan lembaga wakaf; keenam, memfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf serta memfasilitasi terbentuknya BWI (R. H. Lubis et al., 2021).

4.2 Output Peningkatan Kualitas Nazir

Output yang diharapkan dari strategi peningkatan kualitas nazir mencakup: pertama, tersusunnya kurikulum untuk standar kompetensi amil yang terdiri sekurang-kurangnya atas materi terkait fikih wakaf, manajemen program, manajemen dan pelaporan keuangan, manajemen pengelolaan aset dan standar pencatatan akuntansi lembaga filantropi. Kedua, terbentuknya Pusdiklat untuk Nazir Wakaf. Ketiga, terbentuknya beberapa lembaga pelatihan nazir yang memiliki kurikulum terstandarisasi yang dapat memberikan Sertifikasi Nazir Wakaf dan Sertifikasi Nazir Wakaf Uang. Keempat, meningkatnya jumlah nazir yang bersertifikasi baik Nazir Perseorangan maupun Nazir pada Lembaga Wakaf. Kelima, terbentuknya revisi atas UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Strategi utama untuk meningkatkan pengelolaan wakaf uang di Indonesia yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai wakaf uang serta strategi pemasaran yang inovatif, transparansi dan akuntabilitas dari lembaga wakaf tersebut (R. H. Lubis et al., 2021). Pembinaan terhadap nazir wakaf yang merupakan implementasi dari Pasal 13 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf perlu dilaksanakan secara lebih efektif oleh Kementerian Agama dan BWI (Ali et al., 2018).

4.3 Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Salah satu output penting dari strategi penguatan ekosistem wakaf adalah terbentuknya revisi atas UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berbagai kajian menunjukkan bahwa UU Wakaf yang ada masih memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki. Regulasi wakaf uang di Indonesia terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf dan Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2009 yang mengatur khusus wakaf uang (Hilmi, 2012). Regulasi-regulasi tersebut mencerminkan adanya kehendak kuat dari regulator untuk menjadikan wakaf uang sebagai model derma yang dapat diterapkan dalam sistem perekonomian modern dan akuntabel (Hilmi, 2012).

Namun demikian, UU Wakaf yang ada masih belum mengatur secara komprehensif terkait pendaftaran benda-benda wakaf secara menyeluruh (Lita, 2020). Pengaturan pendaftaran lebih berfokus pada tanah dan uang sebagai benda wakaf (Lita, 2020). Selain itu, keberadaan BWI tingkat provinsi dan kabupaten/kota seharusnya diakomodasi dalam Undang-Undang Wakaf (Partono, 2023). Hal inilah yang kemudian membuat perlunya analisis dan kajian mengenai peranan dan kedudukan BWI yang tercantum dalam UU sebagai lembaga independen (Partono, 2023).

Pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan perundang-undangan terkait wakaf uang yang khususnya meliputi Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya (Harrieti & Abubakar, 2020). Sebaiknya pembaruan regulasi tersebut dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antarlembaga yang terkait meliputi Kementerian Agama, BWI, OJK, BI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan wakaf uang di Indonesia (Harrieti & Abubakar, 2020).

5. Tantangan dan Peluang Implementasi

5.1 Tantangan dalam Implementasi Strategi

Implementasi strategi penguatan ekosistem wakaf menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi. Aspek 'sistem' adalah kunci untuk tantangan pengembangan wakaf tunai di Indonesia, dan lembaga wakaf yang ideal memiliki sistem manajemen yang lengkap dan profesional (Rusydiana, 2018). Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan wakaf uang meliputi: kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan wakaf uang oleh lembaga yang belum maksimal, dan literasi yang rendah (Umar et al., 2022).

Literasi menjadi faktor utama yang menyebabkan wakaf uang kurang berjalan dengan optimal, meliputi rendahnya literasi nazir dalam mengelola wakaf uang, pemberi wakaf maupun masyarakat umum (Umar et al., 2022). Masyarakat pada umumnya masih meyakini bahwa wakaf ditetapkan pada jenis wakaf benda yang tidak bergerak dan tidak menyadari bahwa ada jenis wakaf lain, yaitu wakaf uang (Hidayatullah & Mujakir, 2022). Masih rendahnya tingkat pemahaman wakif mengenai wakaf uang dan pemahaman Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan suatu realita yang tidak dapat terbantahkan (As'har, 2019).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan regulasi. Regulasi wakaf uang mendelegitimasi proses wakaf uang yang telah dikembangkan oleh komunitas, berdampak pada penghindaran atau pengabaian regulasi oleh sebagian besar pengurus wakaf dan yayasan (Hilmi, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa revisi regulasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realitas di lapangan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara inklusif.

5.2 Peluang Pengembangan Ekosistem Wakaf

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekosistem wakaf. Faktor yang menjadi peluang antara lain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, adanya dukungan pemerintah, potensi wakaf tunai yang tak terhingga, minat masyarakat terhadap ekonomi syariah yang semakin tinggi, munculnya banyak lembaga keuangan syariah baru, dan berdirinya banyak program studi yang mengkaji ekonomi Islam di perguruan tinggi (Hafizd, 2021).

Meskipun terdapat tantangan seperti ambiguitas regulasi, kurangnya pemahaman publik, dan hambatan administratif, terdapat peluang signifikan untuk pengembangan wakaf uang, termasuk pertumbuhan sektor keuangan Islam dan peningkatan dukungan pemerintah (Nawawi et al., 2024). Langkah-langkah strategis seperti meningkatkan pendidikan publik, perbaikan regulasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang ini secara optimal (Nawawi et al., 2024).

Potensi wakaf uang di Indonesia yang besar harus dioptimalkan dengan berbagai strategi yang komprehensif (Umar et al., 2022). Dalam konteks ini, teknologi dan inovasi dapat diterapkan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf uang di Indonesia (Nawawi et al., 2024). Adanya wakaf uang digital melalui fintech dapat memudahkan wakif dalam melakukan wakaf uang, sehingga dari fasilitas tersebut potensi wakaf uang dapat dikumpulkan dan dikelola untuk kegiatan wakaf produktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Zakariya et al., 2021).

6. Kesimpulan

Strategi penguatan ekosistem wakaf melalui dua pilar utama—digitalisasi dan peningkatan kualitas nazir—merupakan pendekatan yang komprehensif dan saling melengkapi dalam upaya mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia. Digitalisasi wakaf melalui e-commerce, crowdfunding, platform multipayment perbankan, serta optimalisasi website dan aplikasi BWI akan memperluas jangkauan dan kemudahan akses berwakaf bagi masyarakat (Arini et al., 2024; H. Lubis, 2023; Nawawi et al., 2024). Sementara itu, penyusunan KPI, pengembangan basis data bersama, dan pembentukan Sistem Informasi Wakaf akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan wakaf (Aryana, 2022; Maisyarah & Hadi, 2024; Rusydiana, 2018).

Di sisi lain, peningkatan kualitas nazir melalui sertifikasi, penyusunan kurikulum standar, pembentukan Pusdiklat, dan penguatan infrastruktur pelatihan akan menghasilkan nazir yang profesional, kompeten, dan berintegritas (Ali et al., 2018; Hamidiyah et al., 2022; Rini et al., 2023). Peningkatan insentif bagi nazir dan revisi regulasi yang mendukung juga merupakan komponen penting dalam strategi ini (Harrieti & Abubakar, 2020; Rusydiana & Rahayu, 2019).

Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak, baik dari pembuat kebijakan, akademisi, maupun praktisi, untuk mendukung dan mendorong upaya pengembangan industri keuangan sosial Islam, khususnya dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia (Rusydiana & Rahayu, 2019). Dengan implementasi yang konsisten dan terukur, ekosistem wakaf yang kuat akan terwujud, memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 3(1), 1. https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345

Arini, N., Hamzani, A. I., & Taufik, Moh. (2024). Tinjauan Hukum Tentang Pengembangan Wakaf Uang Berbasis Online. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa), 4(1), 39–50. https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.317

Aryana, K. P. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 7(2), 2065–2080. https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783

As'har, F. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance dan Intensitas Sosialisasi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. Kajian Akuntansi, 20(2), 191–199. https://doi.org/10.29313/ka.v20i2.4924

Fajariah, A. P., Sudana, S., & Rusydiana, A. S. (2020). Wakaf Uang untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah di Indonesia. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, 13(1), 1. https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i1.14399

Hafizd, J. Z. (2021). Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi dan Strategi Pengembangannya. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 108. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854

Hamidiyah, E., Buchori, N. S., Yulianto, A. R., Huda, N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan. Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 15(2), 26–43. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss2.171

Harrieti, N., & Abubakar, L. (2020). Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31

Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 13(1), 39–58. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95

Hidayatullah, M. S., & Mujakir. (2022). Pengaruh Literasi dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Bima). Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 15(2), 61–77. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss2.173

Hilmi, H. (2012). Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 12(2), 123. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143

Ibrahim, M. H., Khoirunnisa, A. N., & Mulyani, S. S. (2023). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Analisis Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Takmir Masjid di Indonesia. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(4), 162–180. https://doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9821

Ira, M. (2022). Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. Formosa Journal of Science and Technology, 1(2). https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700

Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. La_Riba, 2(1), 51–73. https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5

Ishandawi, I., Hakim, A. A., & Muharni, Y. (2024). Analisis Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 190. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11670

Lita, H. N. (2020). Wakaf Sebagai Benda Publik dan Perlindungan Hukum Keabadiannya Terhadap Peralihan dan Perubahan Fungsinya. Taqnin Jurnal Syariah dan Hukum, 2(02). https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8460

Lubis, H. (2023). Tingkat Pemahaman Generasi Z terhadap Wakaf Uang di Kota Pekanbaru. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 71–86. https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7131

Lubis, M. I. K., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jurnal Ilmiah Metadata, 4(1), 139–165. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127

Lubis, R. H., Lestari, S. I., & Harahap, H. (2021). Wakaf Uang: Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. Journal of Islamic Social Finance Management, 2(1), 70–82. https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3821

Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 887. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079

Melinda, N. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur. Rayah Al-Islam, 8(1), 43–65. https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.910

Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126–147. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147

Nur, M. M., Munardi, M., Firdaus, R., & Mulyana, M. (2023). Analysis of Muzara'ah-Based Productive Waqf's Impact on the Welfare Community in the Bireuen District. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2975. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8771

Partono, T. (2023). Analisis Yuridis Implementasi Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Perspektif Kemanusiaan. Veritas, 9(1), 111–127. https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2131

Pertiwi, N. L. P., Salim, C., Maki, H. L. P., Irawan, H., Riskia, D. K., Ramadhani, D. A., & Robiansyah, R. (2023). Pendampingan Pengenalan dan Pengelolaan Wakaf Produktif bagi Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Abdi Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 5(4), 528–533. https://doi.org/10.24036/abdi.v5i4.489

Putri, L. D. N., Rahmi, M., & Priyatno, P. D. (2021). Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 5(2), 230. https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.12306

Rini, N., Huda, N., & Anshori, M. (2023). Prioritas Masalah dan Solusi Pengembangan Wakaf Saham dari Aspek Nazhir. Jurnal Ekobis Ekonomi Bisnis & Manajemen, 13(1), 56–76. https://doi.org/10.37932/j.e.v13i1.699

Rusydiana, A. S. (2018). Aplikasi Interpretive Structural Modeling untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1), 1. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.9771

Rusydiana, A. S., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia? Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 15. https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416

Solihin, S. (2022). Pemberlakuan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Perubahan Sosial. Kartika Jurnal Studi Keislaman, 2(2), 213–218. https://doi.org/10.59240/kjsk.v2i2.16

Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah untuk Peningkatan Fundraising Wakaf Uang di Indonesia. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 11(1), 99–120. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002

Umar, A. U. A. A., Endraswati, H., Novita, Y., & Savitri, A. S. N. (2022). Analisis Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Edunomika, 6(1), 397. https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4371

Zakariya, A. W., Istiqomah, N. H., & Aji, B. M. (2021). Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Technology Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Al-Musthofa Journal of Sharia Economics, 4(2), 109–124. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i2.892