00734 - Konsep Tarif dalam Sistem Ekonomi Islam

Abstract

This article examines the concept of tariffs within the Islamic economic system, encompassing pricing mechanisms in Islamic financial institutions, monetary policy instruments, and international trade policies from an Islamic perspective. The study adopts a comprehensive literature review approach by analyzing various contemporary studies on Islamic economics and finance. The findings indicate that the philosophical foundation of tariffs in Islamic economics rests upon Maqasid al-Shariah, which requires every pricing mechanism to reflect the values of justice, transparency, and public welfare. The prohibition of riba (usury/interest) fundamentally distinguishes the concept of tariffs in Islamic economics from conventional systems, as it prohibits the use of interest rates as a basis for pricing and encourages the development of alternative mechanisms based on profit-loss sharing, sale, and lease. In practice, the implementation of fully Shariah-compliant tariffs still faces numerous challenges, including dependence on conventional interest-based benchmarks, differences in Shariah interpretations across jurisdictions, and the limited availability of Islamic financial instruments. Nevertheless, various innovations continue to be developed to address these challenges, including the development of Islamic pricing benchmark models, interest-free monetary policy instruments, and real economy-based pricing mechanisms. The article concludes that the development of tariff concepts in the Islamic economic system requires integrated efforts from scholars, economists, financial practitioners, and policymakers to realize a tariff system that genuinely reflects the principles of justice, transparency, and maslahah (public interest) as the core of the Islamic economic system.

Keywords: tariff, Islamic economic system, Maqasid al-Shariah, riba prohibition, profit-loss sharing, Islamic financial instruments

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tarif dalam sistem ekonomi Islam, yang mencakup mekanisme penetapan harga dalam lembaga keuangan Islam, instrumen kebijakan moneter, dan kebijakan tarif perdagangan internasional dari perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka secara komprehensif dengan menganalisis berbagai kajian kontemporer tentang ekonomi dan keuangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan filosofis tarif dalam ekonomi Islam bertumpu pada Maqasid al-Syariah, yang menuntut agar setiap mekanisme penetapan tarif mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Larangan riba merupakan prinsip fundamental yang membedakan konsep tarif dalam ekonomi Islam dari sistem konvensional, karena melarang penggunaan suku bunga sebagai dasar penetapan harga dan mendorong pengembangan mekanisme alternatif berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dalam praktiknya, implementasi konsep tarif yang sepenuhnya sesuai syariah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketergantungan pada benchmark konvensional berbasis bunga, perbedaan interpretasi syariah di berbagai yurisdiksi, dan keterbatasan instrumen keuangan Islam yang tersedia. Namun demikian, berbagai inovasi terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, termasuk pengembangan model benchmark tarif Islam, instrumen kebijakan moneter bebas bunga, dan mekanisme penetapan tarif berbasis ekonomi riil. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengembangan konsep tarif dalam sistem ekonomi Islam memerlukan upaya terpadu dari ulama, ekonom, praktisi keuangan, dan pembuat kebijakan untuk mewujudkan sistem tarif yang benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagai inti dari sistem ekonomi Islam.

Kata kunci: tarif, sistem ekonomi Islam, Maqasid al-Syariah, larangan riba, bagi hasil, instrumen keuangan Islam

1. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu kerangka ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan riba, keadilan distributif, berbagi risiko, dan orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Khalidin et al., 2024). Dalam konteks ini, konsep tarif—baik dalam pengertian harga, biaya pembiayaan, maupun tarif perdagangan internasional—memiliki dimensi yang sangat berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam tidak hanya memandang tarif sebagai instrumen teknis penetapan harga, melainkan juga sebagai mekanisme yang harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat (Abdolhosseinzadeh & Farashah, 2020).

Dalam sistem ekonomi Islam, penetapan harga dan tarif tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip fundamental yang melarang eksploitasi, manipulasi pasar, dan segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi (Agus et al., 2023). Konsep tarif dalam ekonomi Islam mencakup berbagai dimensi, mulai dari penetapan harga produk dan jasa perbankan syariah, tarif pembiayaan dalam lembaga keuangan Islam, hingga kebijakan tarif dalam perdagangan internasional dari perspektif hukum Islam (Munandar et al., 2020). Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini sangat penting, mengingat perkembangan industri keuangan Islam yang terus mengalami pertumbuhan signifikan di berbagai belahan dunia (Hussain et al., 2015).

2. Landasan Filosofis Tarif Dalam Ekonomi Islam

2.1 Maqasid al-Syariah sebagai Kerangka Normatif

Landasan utama konsep tarif dalam sistem ekonomi Islam adalah Maqasid al-Syariah, yakni tujuan-tujuan tertinggi hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Omar & Sari, 2019). Maqasid al-Syariah menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi apakah suatu mekanisme penetapan tarif telah memenuhi aspirasi syariah yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan (Omar & Sari, 2019). Dalam konteks ini, setiap kebijakan tarif yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan mulia tersebut (Khalidin et al., 2024).

Konsep Maqasid al-Syariah telah berkembang selama berabad-abad, dari penjelasan yang tersebar dalam karya-karya usul al-fiqh hingga menjadi teori yurisprudensi Islam yang terstruktur dengan baik (Omar & Sari, 2019). Para ekonom Islam kontemporer menggunakan kerangka ini untuk mengembangkan teori-teori ekonomi yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara holistik (Khalidin et al., 2024). Dalam konteks penetapan tarif, Maqasid al-Syariah menuntut agar harga yang ditetapkan tidak mengandung unsur eksploitasi, manipulasi, atau ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Abdolhosseinzadeh & Farashah, 2020).

2.2 Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Penetapan Harga

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan ('adl) dalam setiap aspek kehidupan ekonomi, termasuk dalam penetapan harga dan tarif (Abdolhosseinzadeh & Farashah, 2020). Keadilan dalam konteks ini mencakup keadilan informasi, di mana semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan, sehingga tidak terjadi asimetri informasi yang dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk mengeksploitasi pihak lain (Abdolhosseinzadeh & Farashah, 2020). Transparansi dalam penetapan harga merupakan syarat mutlak dalam sistem ekonomi Islam, karena ketidaktransparanan dapat membuka peluang terjadinya gharar (ketidakpastian yang berlebihan) yang dilarang dalam Islam (Jatmiko et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan dalam penetapan harga juga berarti bahwa harga harus mencerminkan nilai riil dari barang atau jasa yang diperdagangkan, bukan ditentukan oleh spekulasi atau manipulasi pasar (Al-Jarhi, 2017). Al-Jarhi menegaskan bahwa sistem keuangan Islam mendukung mekanisme pasar dan kekuatan pasar lebih dari sistem keuangan konvensional, karena ia menghilangkan distorsi yang ditimbulkan oleh pembiayaan berbasis utang (Al-Jarhi, 2017). Dengan demikian, penetapan tarif dalam ekonomi Islam idealnya harus mencerminkan kondisi penawaran dan permintaan yang sesungguhnya di sektor riil ekonomi (Jatmiko et al., 2023).

2.3 Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Konsep Tarif

Larangan riba merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki implikasi langsung terhadap konsep tarif dan penetapan harga (Khalidin et al., 2024). Riba, yang secara harfiah berarti kelebihan atau tambahan, dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil, di mana pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko apapun (Anjum, 2022). Larangan ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap cara penetapan tarif dalam lembaga keuangan Islam, karena mereka tidak dapat menggunakan suku bunga sebagai dasar penetapan harga produk dan layanan mereka (Ayub & Khan, 2021).

Dalam sistem ekonomi Islam, penghapusan riba dari sistem keuangan diharapkan dapat menciptakan sistem moneter yang lebih disiplin dan stabil (Khalidin et al., 2024). Ekonomi Islam mempromosikan transaksi keuangan yang didukung oleh aset riil, yang berkontribusi pada sistem moneter yang lebih disiplin dan stabilitas harga jangka panjang (Khalidin et al., 2024). Implikasi dari larangan riba terhadap konsep tarif adalah bahwa lembaga keuangan Islam harus mengembangkan mekanisme penetapan harga alternatif yang tidak bergantung pada suku bunga, melainkan pada prinsip-prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa (Ayub & Khan, 2021).

3. Mekanisme Penetapan Tarif Dalam Lembaga Keuangan Islam

3.1 Tarif Berbasis Bagi Hasil (Profit-Loss Sharing)

Salah satu mekanisme penetapan tarif yang paling fundamental dalam sistem keuangan Islam adalah prinsip bagi hasil (profit-loss sharing atau PLS), yang diwujudkan melalui akad mudharabah dan musyarakah (Khalidin et al., 2024). Dalam mekanisme ini, tarif atau imbal hasil yang diterima oleh lembaga keuangan Islam tidak ditetapkan secara tetap di awal, melainkan ditentukan berdasarkan kinerja aktual dari investasi atau proyek yang dibiayai (Khalidin et al., 2024). Prinsip ini mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, karena semua pihak yang terlibat menanggung risiko secara proporsional sesuai dengan kontribusi mereka (Khalidin et al., 2024).

Mekanisme bagi hasil dalam penetapan tarif memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem berbasis bunga. Pertama, ia menciptakan hubungan yang lebih erat antara sektor keuangan dan sektor riil ekonomi, karena imbal hasil yang diperoleh lembaga keuangan Islam secara langsung terkait dengan produktivitas investasi di sektor riil (Hrp et al., 2023). Kedua, mekanisme ini mendorong lembaga keuangan untuk lebih selektif dalam memilih proyek yang akan dibiayai, karena mereka ikut menanggung risiko kerugian (Khalidin et al., 2024). Ketiga, dalam kondisi krisis ekonomi, struktur bagi hasil memberikan sistem keuangan yang lebih tangguh dan adil, karena beban kerugian ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat (Khalidin et al., 2024).

Namun demikian, implementasi mekanisme bagi hasil dalam penetapan tarif menghadapi berbagai tantangan praktis. Salah satu tantangan utama adalah masalah asimetri informasi, di mana pihak yang mengelola dana (mudharib) memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kinerja investasi dibandingkan dengan pemilik dana (shahibul mal) (Jatmiko et al., 2023). Tantangan ini dapat mendorong terjadinya moral hazard, di mana pengelola dana mungkin tidak memiliki insentif yang cukup untuk memaksimalkan kinerja investasi (Jatmiko et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan tata kelola yang efektif untuk memastikan bahwa prinsip bagi hasil diterapkan secara adil dan transparan (Jatmiko et al., 2023).

3.2 Tarif dalam Akad Murabahah

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan Islam, di mana lembaga keuangan membeli suatu aset dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati (Muthaher et al., 2023). Penetapan tarif dalam akad murabahah memiliki karakteristik yang unik, karena harga jual harus diungkapkan secara transparan kepada nasabah, termasuk biaya perolehan dan margin keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan (Muthaher et al., 2023). Transparansi ini merupakan salah satu syarat sahnya akad murabahah dalam perspektif syariah.

Salah satu isu yang paling kontroversial dalam penetapan tarif murabahah adalah penggunaan suku bunga konvensional, khususnya LIBOR (London Interbank Offered Rate), sebagai acuan dalam menentukan margin keuntungan (Ahmed et al., 2018). Penggunaan LIBOR sebagai benchmark dalam penetapan tarif produk keuangan Islam telah menjadi perdebatan yang panjang di kalangan ulama dan praktisi keuangan Islam (Ahmed et al., 2019). Di satu sisi, penggunaan LIBOR dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena merupakan instrumen berbasis bunga (Ahmed et al., 2018). Di sisi lain, beberapa pihak membenarkan penggunaannya sebagai solusi sementara mengingat belum tersedianya benchmark alternatif yang sepenuhnya sesuai syariah (Ahmed et al., 2019).

Kritik terhadap praktik penetapan tarif murabahah yang mengacu pada suku bunga konvensional semakin menguat seiring dengan berkembangnya industri keuangan Islam (Jatmiko et al., 2023). Jatmiko et al. menegaskan bahwa lembaga keuangan Islam dikritik karena menetapkan tarif pembiayaan mereka secara identik dengan mitra konvensional mereka dengan menggunakan benchmark berbasis bunga seperti LIBOR, yang dapat menyebabkan konvergensi antara keuangan Islam dan konvensional (Jatmiko et al., 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang substansi keislaman dari produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam (Jatmiko et al., 2023).

3.3 Tarif dalam Akad Ijarah

Akad ijarah (sewa) merupakan mekanisme pembiayaan Islam lainnya yang memiliki implikasi penting terhadap penetapan tarif (Muthaher et al., 2023). Dalam akad ijarah, tarif yang ditetapkan adalah biaya sewa atas manfaat suatu aset, bukan bunga atas pinjaman uang (Harun et al., 2017). Penetapan tarif sewa dalam akad ijarah harus didasarkan pada nilai manfaat yang sesungguhnya dari aset yang disewakan, bukan pada nilai uang yang dipinjamkan (Harun et al., 2017). Prinsip ini membedakan ijarah secara fundamental dari pembiayaan berbasis bunga konvensional.

Dalam konteks pembiayaan properti komersial, misalnya, tarif ijarah idealnya harus didasarkan pada nilai sewa pasar dari properti yang bersangkutan, bukan pada suku bunga yang berlaku di pasar uang (Harun et al., 2017). Harun et al. menekankan bahwa di antara karakteristik yang ditekankan dalam pembiayaan Islam adalah bahwa sewa berbasis manfaat, bergantung pada harga properti yang tidak dapat dimanipulasi, dan risiko ditanggung bersama (Harun et al., 2017). Dengan demikian, penetapan tarif dalam akad ijarah harus mencerminkan kondisi pasar properti yang sesungguhnya, bukan kondisi pasar uang yang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga bank sentral.

3.4 Benchmark Tarif Islam: Tantangan dan Alternatif

Salah satu tantangan terbesar dalam penetapan tarif produk keuangan Islam adalah ketiadaan benchmark yang sepenuhnya sesuai syariah sebagai pengganti LIBOR (Ahmed et al., 2018). Ahmed et al. mengusulkan sebuah model benchmark tarif Islam (Islamic Pricing Benchmark Model atau IPBM) yang didasarkan pada estimasi tingkat pengembalian suatu proyek berdasarkan arus kas yang diharapkan relatif terhadap modal yang diinvestasikan (Ahmed et al., 2018). Model ini dirancang untuk menjadi alternatif bagi LIBOR dan sebagai alat evaluasi untuk proyek investasi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan parameter syariah dalam perhitungannya (Ahmed et al., 2018).

Jouti mengusulkan pendekatan yang berbeda, yakni melalui konsep "Fourth Market Theory" yang menyarankan bahwa benchmark tarif berbasis tingkat keuntungan per sektor, proyek, atau produk berdasarkan faktor-faktor ekonomi riil (Jouti, 2020). Pendekatan ini menolak relevansi penciptaan benchmark tingkat keuntungan untuk industri keuangan Islam sebagai solusi atas masalah kredibilitas syariah, dan sebaliknya menyarankan penyesuaian dalam model bisnis dan pendekatan ekonomi lembaga keuangan Islam (Jouti, 2020). Sementara itu, Chattha dan Alhabshi menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh lingkungan suku bunga rendah atau negatif terhadap perbankan Islam, mengingat ketergantungan mereka pada benchmark konvensional dalam penetapan tarif produk-produk mereka (Chattha & Alhabshi, 2018).

4. Tarif Dalam Kebijakan Moneter Islam

4.1 Instrumen Kebijakan Moneter Islam dan Implikasinya terhadap Tarif

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak dapat menggunakan suku bunga sebagai instrumen utamanya, karena suku bunga merupakan bentuk riba yang dilarang (Hassan et al., 2021). Oleh karena itu, otoritas moneter di negara-negara yang menerapkan sistem keuangan Islam harus mengembangkan instrumen-instrumen alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah (Orhan et al., 2023). Instrumen-instrumen ini memiliki implikasi langsung terhadap penetapan tarif dalam sistem keuangan Islam, karena mereka mempengaruhi biaya dana dan tingkat pengembalian yang dapat diperoleh oleh lembaga keuangan Islam (Hassan et al., 2021).

Beberapa instrumen kebijakan moneter Islam yang telah dikembangkan antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), dan berbagai instrumen berbasis sukuk. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memungkinkan bank sentral mengendalikan likuiditas dalam sistem perbankan Islam tanpa menggunakan mekanisme suku bunga. Tarif atau tingkat pengembalian yang ditetapkan untuk instrumen-instrumen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan tarif produk-produk perbankan Islam, karena mereka berfungsi sebagai acuan bagi lembaga keuangan Islam dalam menentukan tingkat keuntungan yang akan mereka tawarkan kepada nasabah.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa instrumen kebijakan moneter Islam memiliki dampak yang berbeda terhadap perekonomian dibandingkan dengan instrumen konvensional. Ascarya menemukan bahwa guncangan dari instrumen kebijakan moneter Islam (PLS, pembiayaan, dan PUAS) memberikan dampak positif dan permanen terhadap inflasi dan output, berbeda dengan instrumen konvensional yang memberikan dampak negatif (Ascarya, 2012). Temuan ini menunjukkan bahwa penetapan tarif dalam sistem moneter Islam memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari sistem konvensional, dengan potensi dampak yang lebih positif terhadap perekonomian riil (Ascarya, 2012).

4.2 Transmisi Kebijakan Moneter melalui Tarif Perbankan Islam

Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui sistem perbankan Islam merupakan salah satu isu yang paling banyak diteliti dalam literatur ekonomi Islam kontemporer (Soemitra et al., 2021). Dalam sistem perbankan ganda (dual banking system), di mana perbankan Islam dan konvensional beroperasi secara berdampingan, penetapan tarif oleh perbankan Islam dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang berlaku (Zulkhibri & Sukmana, 2016). Zulkhibri dan Sukmana menemukan bahwa tarif pembiayaan memiliki dampak negatif terhadap pembiayaan di bank-bank Islam, sementara karakteristik spesifik bank memiliki pengaruh positif (Zulkhibri & Sukmana, 2016).

Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter melalui perbankan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari perbankan konvensional. Di Indonesia, Hafidh menemukan bahwa guncangan kebijakan memiliki dampak negatif terhadap semua variabel perbankan Islam kecuali tingkat bunga deposito ekuivalen (Hafidh, 2021). Sementara itu, di Pakistan, Omer menemukan bahwa guncangan kebijakan moneter mempengaruhi harga ritel perbankan Islam secara serupa dengan perbankan konvensional, mengkonfirmasi adanya spillover harga yang kuat antara kedua sistem. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penetapan tarif dalam perbankan Islam tidak sepenuhnya terisolasi dari pengaruh kebijakan moneter konvensional, terutama dalam sistem perbankan ganda.

4.3 Tarif Kebijakan Moneter Islam: Perspektif Teoritis

Dari perspektif teoritis, para ekonom Islam telah mengembangkan berbagai model untuk menjelaskan bagaimana tarif atau tingkat pengembalian dalam sistem moneter Islam seharusnya ditentukan (Ayub & Khan, 2021). Ayub dan Khan berpendapat bahwa tingkat pengembalian modal di pasar dapat menggantikan struktur keuangan berbasis bunga suatu negara, yang secara teoritis merupakan proposisi yang masuk akal ketika kepastian diasumsikan dalam perilaku ekonomi (Ayub & Khan, 2021). Namun demikian, implementasi praktis dari konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks ekonomi modern yang penuh dengan ketidakpastian (Ayub & Khan, 2021).

Hassan et al. menegaskan bahwa manajemen moneter dalam konteks ekonomi Islam masih merupakan area yang membutuhkan lebih banyak penelitian, dan bahwa kebijakan moneter Islam terbukti relatif lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter konvensional berbasis bunga (Hassan et al., 2021). Temuan ini memberikan dukungan teoritis bagi pengembangan sistem penetapan tarif yang sepenuhnya berbasis prinsip Islam, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan institusional dan regulasi (Hassan et al., 2021). Esavi et al. membuktikan secara matematis bahwa tingkat bunga uang harus nol untuk memastikan produktivitas dan optimalitas Pareto, yang memberikan landasan teoritis yang kuat bagi sistem penetapan tarif berbasis bagi hasil dalam ekonomi Islam (Esavi et al., 2022).

5. Tarif Dalam Perdagangan Internasional: Perspektif Ekonomi Islam

5.1 Prinsip Islam tentang Perdagangan Bebas dan Tarif

Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan internasional merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan, karena Islam memandang perdagangan sebagai salah satu cara terbaik untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Royani & Setiawan, 2024). Namun demikian, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan internasional, yang berarti bahwa kebijakan tarif harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang lebih lemah dalam sistem perdagangan global (Abdolhosseinzadeh & Farashah, 2020). Hukum Islam pada dasarnya condong ke arah perdagangan bebas dan mengecam pengenaan tarif pada perdagangan dengan negara-negara lain, meskipun ketika tarif diberlakukan, hal itu dilakukan berdasarkan prinsip timbal balik (Munandar et al., 2020).

Munandar et al. menegaskan bahwa hukum Islam mendukung eliminasi tarif dan menguji apakah eliminasi tarif bermanfaat, dengan menemukan bahwa implementasi perjanjian perdagangan bebas yang mengeliminasi tarif menghasilkan peningkatan PDB riil dan kesejahteraan (Munandar et al., 2020). Temuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong perdagangan yang bebas dari hambatan yang tidak perlu dan tidak adil (Royani & Setiawan, 2024). Namun demikian, Islam juga mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, pengenaan tarif mungkin diperlukan untuk melindungi industri domestik yang masih berkembang atau untuk mencegah praktik-praktik perdagangan yang tidak adil seperti dumping (Rimapradesi et al., 2023).

5.2 Keadilan dalam Sistem Tarif Perdagangan Internasional

Konsep keadilan ('adl) dalam ekonomi Islam memiliki implikasi yang sangat penting terhadap desain sistem tarif perdagangan internasional (Abdolhosseinzadeh & Farashah, 2020). Abdolhosseinzadeh dan Farashah menegaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, keadilan dalam perdagangan internasional mencakup keadilan dalam sistem informasi, pengurangan biaya kontrol, realisasi sistem aliran informasi yang adil untuk mengamankan hak-hak semua pihak, dan keadilan dalam menentukan keuntungan produksi atau nilai tambah komoditas (Abdolhosseinzadeh & Farashah, 2020). Prinsip-prinsip ini menuntut agar sistem tarif perdagangan internasional dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan negara-negara berkembang atau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih lemah.

Dalam konteks perdagangan halal, misalnya, kebijakan tarif harus mempertimbangkan kepentingan negara-negara Muslim yang ingin mengembangkan industri halal mereka. Muchtar et al. menemukan bahwa perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan negara-negara OKI yang mengeliminasi tarif impor di sektor makanan halal dapat meningkatkan kesejahteraan dan PDB riil Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa eliminasi tarif dalam perdagangan antar negara-negara Muslim dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, sekaligus memperkuat solidaritas ekonomi di antara negara-negara Islam.

5.3 Tarif sebagai Instrumen Perlindungan dalam Perspektif Islam

Meskipun Islam pada dasarnya mendukung perdagangan bebas, sistem ekonomi Islam juga mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, pengenaan tarif mungkin diperlukan sebagai instrumen perlindungan yang sah (Royani & Setiawan, 2024). Royani dan Setiawan menegaskan bahwa bentuk-bentuk perlindungan kebijakan perdagangan internasional dapat berupa kebijakan tarif, kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping (Royani & Setiawan, 2024). Dalam perspektif Islam, kebijakan tarif yang bertujuan untuk melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak adil dapat dibenarkan, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak merugikan konsumen secara tidak proporsional (Royani & Setiawan, 2024).

Namun demikian, Islam juga memperingatkan terhadap penggunaan tarif sebagai instrumen proteksionisme yang berlebihan, yang dapat menghambat perdagangan yang saling menguntungkan dan menciptakan inefisiensi ekonomi (Munandar et al., 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan tarif yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan kepentingan produsen domestik dengan kepentingan konsumen dan mitra dagang internasional, sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam (Abdolhosseinzadeh & Farashah, 2020).

6. Tarif Dalam Instrumen Keuangan Islam: Sukuk Dan Pasar Modal

6.1 Penetapan Tarif dalam Pasar Sukuk

Sukuk, sebagai instrumen keuangan Islam yang paling banyak diperdagangkan di pasar modal, memiliki mekanisme penetapan tarif yang unik dan berbeda dari obligasi konvensional (Pirgaip & Arslan‐Ayaydin, 2024). Berbeda dengan obligasi konvensional yang menawarkan kupon bunga tetap, sukuk menawarkan imbal hasil yang didasarkan pada pendapatan dari aset atau proyek yang mendasarinya (Pirgaip & Arslan‐Ayaydin, 2024). Penetapan tarif dalam pasar sukuk harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk profitabilitas aset yang mendasari, risiko kredit penerbit, kondisi pasar, dan persyaratan syariah (Ahmed et al., 2019).

Pirgaip dan Arslan-Ayaydin menemukan adanya efek "greenium" dalam pasar sukuk hijau, di mana sukuk hijau menawarkan biaya modal yang lebih rendah dibandingkan sukuk non-hijau, mencerminkan kesediaan investor untuk menerima imbal hasil yang lebih rendah untuk investasi ramah lingkungan (Pirgaip & Arslan‐Ayaydin, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa penetapan tarif dalam pasar sukuk tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi konvensional, tetapi juga oleh pertimbangan etis dan lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Pirgaip & Arslan‐Ayaydin, 2024). Sementara itu, Ahmed et al. menemukan bahwa determinan-determinan sukuk, termasuk penetapan harga, memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi sukuk di kalangan lembaga keuangan Islam (Ahmed et al., 2019).

Salah satu isu yang paling kontroversial dalam penetapan tarif sukuk adalah penggunaan LIBOR sebagai benchmark dalam menentukan imbal hasil sukuk (Ahmed et al., 2019). Dalam ketiadaan benchmark syariah yang sesuai, benchmark berbasis bunga konvensional diadopsi untuk menentukan penetapan harga sukuk (Ahmed et al., 2019). Meskipun penggunaan ini dibenarkan dengan mempertimbangkan tahap awal perkembangan keuangan Islam modern, mayoritas studi mengklaim bahwa penggunaan LIBOR sebagai referensi tidak diinginkan dari perspektif syariah (Ahmed et al., 2019).

6.2 Tarif dan Stabilitas Pasar Modal Islam

Penetapan tarif yang tepat dalam pasar modal Islam merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan efisiensi pasar (Soemitra, 2021). Soemitra menegaskan bahwa seringkali tingkat keuntungan diambil dari LIBOR daripada berdasarkan faktor harga alami bisnis yang didasarkan pada sukuk, dan penetapan harga buatan ini bergantung pada masa depan investasi dan produk keuangan dengan apa yang terjadi di pasar uang (Soemitra, 2021). Hal ini membawa masalah yang sama dalam keuangan konvensional ke dalam keuangan Islam, yang menunjukkan perlunya pengembangan mekanisme penetapan tarif yang lebih autentik dan sesuai syariah (Soemitra, 2021).

Suriani et al. menemukan bahwa sukuk tidak memiliki hubungan kausal dengan inflasi melalui saluran harga aset dan nilai tukar, namun memiliki hubungan kausal dua arah dengan pertumbuhan ekonomi melalui kedua saluran tersebut (Suriani et al., 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa penetapan tarif dalam pasar sukuk memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dampaknya terhadap inflasi relatif terbatas (Suriani et al., 2021). Hal ini memberikan dukungan empiris bagi argumen bahwa instrumen keuangan Islam, termasuk sukuk, dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan (Suriani et al., 2021).

7. Regulasi Dan Pengawasan Tarif Dalam Sistem Keuangan Islam

7.1 Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penetapan Tarif

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa penetapan tarif dalam lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Jatmiko et al., 2023). DPS bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menyetujui produk-produk keuangan Islam, termasuk mekanisme penetapan tarif yang digunakan (Ahmed et al., 2019). Namun demikian, efektivitas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan ini sering kali dipertanyakan, terutama mengingat potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari hubungan finansial antara anggota DPS dan lembaga keuangan yang mereka awasi.

Jatmiko et al. menegaskan bahwa isu-isu tidak etis, termasuk dalam penetapan tarif, masih lazim dalam mode pembiayaan lembaga keuangan Islam, meskipun telah mendapat persetujuan dari ulama agama melalui DPS (Jatmiko et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan syariah saja tidak cukup untuk memastikan bahwa penetapan tarif dalam lembaga keuangan Islam benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diamanatkan oleh syariah (Jatmiko et al., 2023). Diperlukan reformasi yang lebih mendasar dalam tata kelola lembaga keuangan Islam, termasuk pembaruan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan transaksi keuangan agar lebih sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam (Jatmiko et al., 2023).

7.2 Kerangka Regulasi Tarif dalam Keuangan Islam

Pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif untuk penetapan tarif dalam sistem keuangan Islam merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri ini (Shah, 2019). Shah menegaskan bahwa memastikan persaingan yang layak dan mengatur penetapan harga industri keuangan saling berkaitan, dan bahwa peran badan regulasi adalah menganalisis dan meresepkan solusi untuk risiko yang terkait dengan penetapan harga produk dan layanan (Shah, 2019). Dalam konteks keuangan Islam, kerangka regulasi tarif harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memastikan kepatuhan syariah dengan kebutuhan untuk menjaga daya saing dan efisiensi lembaga keuangan Islam (Shah, 2019).

Nor et al. menemukan bahwa kebijakan penetapan harga dalam perbankan Islam dirumuskan dan diatur oleh manajemen bank di bawah kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh dewan direksi, yang juga tercermin dalam kerangka risiko (Nor et al., 2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tarif dalam perbankan Islam mencakup strategi pemasaran, risiko produk, syarat dan ketentuan pembiayaan, kekuatan diskresi, kesadaran produk perbankan Islam, dan strategi biaya dana (Nor et al., 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa penetapan tarif dalam perbankan Islam merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai pertimbangan, tidak hanya kepatuhan syariah semata (Nor et al., 2018).

8. Tarif Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam

8.1 Zakat sebagai Instrumen Tarif Redistributif

Zakat merupakan salah satu instrumen unik dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai tarif redistributif yang wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (Agus et al., 2023). Berbeda dengan pajak dalam sistem ekonomi konvensional, zakat memiliki landasan teologis yang kuat dan tarif yang telah ditetapkan secara syariah untuk berbagai jenis harta (Agus et al., 2023). Mannan menegaskan bahwa zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan kemakmuran sehingga uang dapat memenuhi fungsi distributif (Agus et al., 2023). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kebutuhan dasar semua anggota masyarakat terpenuhi.

Jouti menegaskan bahwa implementasi zakat dan penyesuaian lembaga keuangan Islam merupakan jalur nyata untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat (Jouti, 2020). Dalam konteks ini, tarif zakat yang ditetapkan secara syariah berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial yang lebih baik (Jouti, 2020). Integrasi zakat ke dalam sistem ekonomi Islam yang lebih luas, termasuk dalam kebijakan fiskal dan moneter, merupakan salah satu aspek yang membedakan ekonomi Islam secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional (Jaelani, 2017).

8.2 Tarif dan Keadilan Distributif

Konsep keadilan distributif merupakan salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam, dan penetapan tarif yang adil merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan ini (Akan, 2020). Akan menegaskan bahwa distribusi pendapatan yang adil diasumsikan sebagai kinerja struktural utama dari pembangunan Islam (Akan, 2020). Dalam konteks ini, penetapan tarif yang adil berarti bahwa harga barang dan jasa harus mencerminkan nilai riilnya, tidak mengandung unsur eksploitasi, dan tidak menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih lemah (Abdolhosseinzadeh & Farashah, 2020).

Sistem ekonomi Islam menekankan bahwa penetapan tarif harus mempertimbangkan dampaknya terhadap distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Khalidin et al., 2024). Khalidin et al. menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tercermin dalam mekanisme berbagi keuntungan dan kerugian, seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keterlibatan semua pihak dalam berbagi hasil menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil (Khalidin et al., 2024). Dengan demikian, penetapan tarif dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi semua anggota masyarakat (Khalidin et al., 2024).

9. Tantangan Dan Prospek Pengembangan Konsep Tarif Dalam Ekonomi Islam

9.1 Tantangan dalam Implementasi Tarif Syariah

Implementasi konsep tarif yang sepenuhnya sesuai syariah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi teoritis maupun praktis (Hassan et al., 2021). Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan industri keuangan Islam pada benchmark konvensional berbasis bunga dalam penetapan tarif produk-produk mereka (Ahmed et al., 2018). Meskipun berbagai alternatif benchmark syariah telah diusulkan, belum ada konsensus yang dicapai tentang benchmark mana yang paling sesuai dan dapat diterima secara universal oleh semua pemangku kepentingan industri keuangan Islam (Jouti, 2020).

Tantangan lainnya adalah masalah harmonisasi regulasi di berbagai yurisdiksi, di mana standar syariah yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan dalam penetapan tarif produk-produk keuangan Islam. Lebih dari 54% fatwa yang dikeluarkan antara Malaysia dan GCC bertentangan satu sama lain, yang menunjukkan adanya perbedaan interpretasi yang signifikan tentang apa yang dianggap sesuai syariah dalam penetapan tarif. Perbedaan ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor dan nasabah, serta menghambat pengembangan pasar keuangan Islam yang terintegrasi secara global.

9.2 Inovasi dalam Penetapan Tarif Syariah

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, industri keuangan Islam terus berinovasi dalam mengembangkan mekanisme penetapan tarif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hassan et al., 2021). Orhan et al. mengusulkan berbagai instrumen kebijakan moneter bebas bunga yang dapat digunakan sebagai alternatif bagi instrumen konvensional, termasuk pengembangan pasar interbank taqaruz dan metode taqaruz dengan bank sentral (Orhan et al., 2023). Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki kapasitas untuk mengembangkan mekanisme penetapan tarif yang autentik dan sesuai syariah, meskipun prosesnya membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan (Orhan et al., 2023).

Al-Jarhi menegaskan bahwa pengembangan teori ekonomi Islam dan banyak teori ekonomi terkait lainnya adalah penting, tetapi implementasinya jauh lebih penting, dan manfaat dari kebijakan moneter Islam dan teori-teori ekonomi Islam hanya dapat dipetik jika teori-teori tersebut diimplementasikan secara penuh dan benar (Hassan et al., 2021). Pernyataan ini menekankan pentingnya tidak hanya mengembangkan konsep-konsep teoritis tentang tarif dalam ekonomi Islam, tetapi juga memastikan bahwa konsep-konsep tersebut diimplementasikan secara efektif dalam praktik (Hassan et al., 2021).

9.3 Prospek Pengembangan Sistem Tarif Islam

Prospek pengembangan sistem tarif yang sepenuhnya sesuai syariah sangat bergantung pada kemampuan industri keuangan Islam untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan mengembangkan inovasi-inovasi yang diperlukan (Ayub & Khan, 2021). Mirakhor et al. menegaskan bahwa keuangan Islam, dengan karakteristik inti berbagi risiko, mungkin merupakan alternatif yang layak bagi rezim pembiayaan utang berbasis bunga yang saat ini mendominasi sistem keuangan global (Mirakhor et al., 2012). Jika potensi ini dapat diwujudkan, sistem tarif berbasis prinsip Islam dapat menjadi model alternatif yang lebih adil dan stabil bagi sistem keuangan global (Mirakhor et al., 2012).

Al-Jarhi menegaskan bahwa keuangan Islam, ketika diterapkan dengan benar dalam paradigmanya, akan memiliki keunggulan yang jelas dan dapat menjadi kandidat sebagai agenda reformasi bagi keuangan konvensional (Al-Jarhi, 2017). Keunggulan-keunggulan ini mencakup sistem penetapan tarif yang lebih adil dan transparan, yang tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam transaksi, tetapi juga memberikan manfaat makroekonomi yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan (Al-Jarhi, 2017).

10. Kesimpulan

Konsep tarif dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu konsep yang multidimensional dan kompleks, yang mencakup berbagai aspek mulai dari penetapan harga produk dan jasa keuangan, tarif kebijakan moneter, hingga tarif perdagangan internasional. Landasan filosofis konsep tarif dalam ekonomi Islam adalah Maqasid al-Syariah, yang menuntut agar setiap mekanisme penetapan tarif mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat (Khalidin et al., 2024; Omar & Sari, 2019). Larangan riba merupakan prinsip fundamental yang membedakan konsep tarif dalam ekonomi Islam dari sistem konvensional, karena ia melarang penggunaan suku bunga sebagai dasar penetapan harga dan mendorong pengembangan mekanisme alternatif berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa (Ayub & Khan, 2021; Khalidin et al., 2024).

Dalam praktiknya, implementasi konsep tarif yang sepenuhnya sesuai syariah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketergantungan pada benchmark konvensional, perbedaan interpretasi syariah di berbagai yurisdiksi, dan keterbatasan instrumen keuangan Islam yang tersedia (Ahmed et al., 2018, 2019; Hassan et al., 2021). Namun demikian, berbagai inovasi terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, termasuk pengembangan model benchmark tarif Islam, instrumen kebijakan moneter bebas bunga, dan mekanisme penetapan tarif berbasis ekonomi riil (Ahmed et al., 2018; Jouti, 2020; Orhan et al., 2023).

Ke depan, pengembangan konsep tarif dalam sistem ekonomi Islam memerlukan upaya yang terpadu dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, ekonom, praktisi keuangan, dan pembuat kebijakan (Ayub & Khan, 2021; Hassan et al., 2021). Hanya dengan kolaborasi yang erat antara semua pihak ini, sistem tarif yang benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam dapat diwujudkan (Abdolhosseinzadeh & Farashah, 2020). Dengan demikian, konsep tarif dalam ekonomi Islam bukan hanya merupakan alternatif teknis bagi sistem konvensional, tetapi juga merupakan manifestasi dari visi yang lebih luas tentang sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia (Al-Jarhi, 2017; Khalidin et al., 2024).

Daftar Pustaka

Abdolhosseinzadeh, M., & Farashah, S. A. M. N. (2020). Analyzing concept and functions of fairness in the Islamic economic system and presenting some teachings for existing economic systems. Journal of Ibn Haldun Studies Ibn Haldun University, 5(1), 21–32. https://doi.org/10.36657/ihcd.2020.63

Agus, N., Meriyati, & Nugraha, S. L. (2023). Comparative study of contemporary Islamic economic thoughts Muhammad Abdul Mannan and Monzer Kahf. Malia (Terakreditasi), 14(2), 297–308. https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.3864

Ahmed, E. R., Islam, Md. A., Alabdullah, T. T. Y., & Amran, A. (2018). Proposed the pricing model as an alternative Islamic benchmark. Benchmarking: An International Journal, 25(8), 2892–2912. https://doi.org/10.1108/bij-04-2017-0077

Ahmed, E. R., Islam, Md. A., Alabdullah, T. T. Y., & Amran, A. (2019). A qualitative analysis on the determinants of legitimacy of sukuk. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 342–368. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2016-0005

Akan, T. (2020). Understanding the sustainability of Islamic economics versus neo-classical and Keynesian models (pp. 23–52). https://doi.org/10.26650/b/ss10.2020.017.02

Al-Jarhi, M. (2017). An economic theory of Islamic finance. ISRA International Journal of Islamic Finance, 9(2), 117–132. https://doi.org/10.1108/ijif-07-2017-0007

Al-Jarhi, M. (2019). Islamic economics: An agenda for intellectual and institutional reform. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(2), 99–108. https://doi.org/10.4197/islec.32-2.7

Anjum, M. I. (2022). An Islamic critique of rival economic systems' theories of interest. International Journal of Ethics and Systems, 38(4), 598–620. https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2021-0155

Ascarya, A. (2012). Transmission channel and effectiveness of dual monetary policy in Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 14(3), 269–298. https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.405

Ayub, M., & Khan, M. F. (2021). Evolving monetary economics in Islamic perspective. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(2), 317–340. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1372

Chattha, J. A., & Alhabshi, S. M. (2018). Lowly or negative benchmark rates bandwagon: Any risk implications for Islamic banks? Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 10(1), 115–134. https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.6121

Esavi, M., Khademalizadeh, A., & Tari, F. (2022). Providing an Islamic approach of monetary systems. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(2), 384–404. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2022-0050

Hafidh, A. A. (2021). Responses of Islamic banking variables to monetary policy shocks in Indonesia. Islamic Economic Studies, 28(2), 174–190. https://doi.org/10.1108/ies-11-2020-0049

Harun, S. L., Yusof, R. M., & Wahab, N. A. (2017). A critical review of commercial property financing: The potential of Islamic financing. International Journal of Islamic Business, 2(2), 38–63. https://doi.org/10.32890/ijib2017.3.2.3

Hassan, M. K., Shah, S. M. A. R., Alazhari, M. A., & Selim, M. (2021). Towards the implementation of monetary management in Islamic economic system based on recent developments. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 4(2). https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11777

Hrp, A. K. Z., Majid, M. S. Abd., & Rahmat, R. (2023). Islamic macro economy: A new paradigm. International Journal of Economics (IJEC), 2(1), 33–44. https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.101

Hussain, M. A., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2015). An overview of Islamic finance. IMF Working Paper, 2015(120), 1. https://doi.org/10.5089/9781513590745.001

Jaelani, A. (2017). Fiscal policy in Indonesia: Analysis of state budget 2017 in Islamic economic perspective. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2881093

Jatmiko, W., Iqbal, A., & Ebrahim, M. S. (2023). On the ethicality of Islamic banks' business model. British Journal of Management, 35(1), 115–136. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12703

Jouti, A. T. (2020). The fourth market theory and interest rate benchmarking in the Islamic finance industry. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(1), 46–65. https://doi.org/10.1108/ijif-05-2020-0094

Khalidin, B., Musa, A., Fardesi, M., & Ulfia, N. (2024). Islamic economics towards the sustainability of economic development. International Journal of Social Science Humanity & Management Research, 03(11). https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i11n16

Mirakhor, A., Krichene, N., & Shaukat, M. (2012). Unsustainability of the regime of interest-based debt financing. ISRA International Journal of Islamic Finance, 4(2), 25–52. https://doi.org/10.55188/ijif.v4i2.145

Munandar, A., Salam, A. N., & Ridho, M. T. (2020). The impact of comprehensive and progressive trans-Pacific partnership free trade agreement on Indonesian economy. Global Review of Islamic Economics and Business, 8(1), 035–047. https://doi.org/10.14421/grieb.2020.081-04

Muthaher, O., Wahyundaru, S. D., & Adiwijaya, Z. A. (2023). Determination of profit falah based on sharia financing at sharia commercial banks in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(11), 305. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i11.5112

Nor, F. M., Shaharuddin, A., Nawai, N., Marzuki, A., & Abdullah, W. Z. W. (2018). Qualitative study of profit margin determinants and pricing practices: An Islamic banking perspective. International Journal of Banking and Finance, 13. https://doi.org/10.32890/ijbf2017.13.2.8505

Omar, M. N., & Sari, N. M. (2019). Maqasid al-Shariah philosophy in monetary regime towards inclusive sustainable growth. International Journal of Islamic Economics, 1(02), 95. https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1802

Orhan, Z. H., Zaheer, S., & Kazanci, F. (2023). Evaluating the current interest-free monetary policy tools and suggesting a new one: Case of Turkey via examples of Malaysia, Pakistan, and Bahrain. Qualitative Research in Financial Markets, 16(1), 108–134. https://doi.org/10.1108/qrfm-11-2021-0195

Pirgaip, B., & Arslan‐Ayaydin, Ö. (2024). Exploring the greenium in the green Sukuk universe: Evidence from the primary market. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(3), 423–440. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2023-0186

Rimapradesi, Y., Hidayat, R. F., & Alif, N. M. (2023). Implikasi ACFTA (ASEAN China Free Trade Area) terhadap perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Jurnal Al-Iqtishad, 19(1), 83. https://doi.org/10.24014/jiq.v19i1.19611

Royani, R., & Setiawan, I. (2024). Analysis of international trade liberalisation in the perspective of Islamic economic law justice. Asian Journal of Social and Humanities, 2(8), 1697–1707. https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i8.301

Shah, P. Q. (2019). A critical appraisal of theory of Islamic financial regulation. COMSATS Journal of Islamic Finance, 4(2), 1–20. https://doi.org/10.26652/cjif.4201921

Soemitra, A. (2021). The policy responses towards contemporary Islamic capital market in Indonesia: The dynamics and challenges. Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, 5(1), 31. https://doi.org/10.30983/es.v5i1.4298

Soemitra, A., Ismal, R., Fuadi, F., Al-Amin, H., Harianto, S., Nur, M. M., & Hakim, A. F. (2021). Analysis of Islamic monetary policy transmission on business sector and MSME performance. E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 22(2), 66–76. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.697

Suriani, S., Majid, M. S. Abd., Masbar, R., Wahid, N. A., & Ismail, A. G. (2021). Sukuk and monetary policy transmission in Indonesia: The role of asset price and exchange rate channels. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(7), 1015–1035. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2019-0177

Zulkhibri, M., & Sukmana, R. (2016). Financing channels and monetary policy in a dual banking system: Evidence from Islamic banks in Indonesia. Economic Notes, 46(1), 117–143. https://doi.org/10.1111/ecno.12076