00733 - Swasembada Pangan Perspektif Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep swasembada pangan dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, mencakup landasan normatif, sejarah pencapaian dan kegagalan, tantangan kontemporer, serta solusi yang ditawarkan sistem ekonomi Islam. Swasembada pangan didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan yang sejauh mungkin berasal dari pasokan domestik dengan meminimalkan ketergantungan pada perdagangan pangan. Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984 melalui program revolusi hijau, namun pencapaian tersebut tidak berkelanjutan. Berbagai tantangan menghadang upaya swasembada pangan, mulai dari konversi lahan pertanian, perubahan iklim, ketergantungan pada impor, rendahnya kesejahteraan petani, privatisasi sumber daya air, hingga politik pangan yang bias oligarki. Ekonomi Islam menawarkan solusi melalui optimalisasi wakaf, pengelolaan sumber daya air berbasis kepemilikan umum, pengembangan perbankan syariah untuk sektor pertanian, pemberdayaan petani berbasis kelompok, manajemen stok pangan yang Islami, diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal, serta revitalisasi pertanian berbasis nilai Islam. Mewujudkan swasembada pangan dalam perspektif ekonomi Islam memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kebijakan dan praktik pertanian.

Kata Kunci: Swasembada Pangan, Ekonomi Islam, Ketahanan Pangan, Wakaf Pertanian, Perbankan Syariah

Abstract
This article comprehensively examines the concept of food self-sufficiency from an Islamic economic perspective, covering normative foundations, historical achievements and failures, contemporary challenges, and solutions offered by the Islamic economic system. Food self-sufficiency is defined as the fulfillment of food needs sourced as much as possible from domestic supply while minimizing dependence on food trade. Indonesia once achieved rice self-sufficiency in 1984 through the green revolution program, but this achievement proved unsustainable. Various challenges hinder food self-sufficiency efforts, ranging from agricultural land conversion, climate change, dependence on imports, low farmer welfare, privatization of water resources, to oligarchy-biased food politics. Islamic economics offers solutions through waqf optimization, water resource management based on public ownership, development of Islamic banking for the agricultural sector, group-based farmer empowerment, Islamic food stock management, diversification based on local wisdom, and revitalization of agriculture based on Islamic values. Achieving food self-sufficiency from an Islamic economic perspective requires strong commitment from all stakeholders by integrating Islamic economic principles into agricultural policies and practices.

Keywords: Food Self-Sufficiency, Islamic Economics, Food Security, Agricultural Waqf, Islamic Banking

1. Pendahuluan
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling fundamental dan hakiki. Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat merupakan kewajiban negara dalam menjalankan kedaulatan pangan (Susanto, 2020). Dalam konteks yang lebih luas, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi biasa, melainkan merupakan variabel strategis yang dapat memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa (Hakim, 2018). Perhatian terhadap ketahanan pangan mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan nasional (Hakim, 2018).
Indonesia, sebagai negara agraris terbesar dengan sumber daya alam yang melimpah, menyimpan paradoks yang mendalam: di satu sisi memiliki potensi pertanian yang luar biasa, namun di sisi lain masih bergulat dengan persoalan pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri (Yulizar, 2017). Sebagaimana dilansir oleh berbagai sumber, Indonesia adalah penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia, penghasil beras nomor 3 setelah China dan India, penghasil kopi nomor 4, penghasil coklat nomor 2, penghasil lada putih nomor 3, penghasil karet alam nomor 4, penghasil cengkeh nomor 1, serta penghasil sawit nomor 2 (Yulizar, 2017). Namun demikian, potensi besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
Dalam perspektif ekonomi Islam, persoalan pangan bukan semata-mata urusan teknis pertanian atau kebijakan ekonomi sempit, melainkan menyentuh dimensi teologis, etis, dan sosial yang mendalam. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki pandangan yang kaya dan sistematis tentang bagaimana seharusnya manusia mengelola sumber daya alam, mendistribusikan hasil bumi, dan memastikan setiap individu mendapatkan akses terhadap pangan yang layak. Artikel ini berupaya mengkaji secara komprehensif konsep swasembada pangan dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup landasan normatif, sejarah pencapaian dan kegagalan, tantangan kontemporer, serta solusi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam.

2. Konsep Swasembada Pangan: Definisi dan Perbedaannya dengan Ketahanan Pangan
2.1 Definisi Swasembada Pangan
Sebelum membahas swasembada pangan dalam perspektif Islam, penting untuk memahami terlebih dahulu makna konseptual dari swasembada pangan itu sendiri. Swasembada pangan dapat didefinisikan sebagai pemenuhan atau kecukupan pangan yang sejauh mungkin berasal dari pasokan domestik dengan meminimalkan ketergantungan pada perdagangan pangan (Susanto, 2020). Dalam pengertian lain, swasembada pangan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri dengan cara membudidayakan tanaman pangan seperti serealia, palawija, ubi-ubian, dan lain-lain (Moniaga, 2011).
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kemandirian pangan merupakan upaya pemerintah untuk memproduksi pangan dari potensi alam di dalam negeri sehingga mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sampai tingkat rumah tangga perorangan (Kurnia, 2019). Sementara itu, Kementerian Pertanian mendefinisikan swasembada sebagai pemenuhan kebutuhan pangan oleh 100% produksi domestik dan zero import (Kusuma & Rachbini, 2019), meskipun definisi lain menyatakan bahwa swasembada berarti 90% kebutuhan dipenuhi dari produksi lokal dan 10% impor (Kusuma & Rachbini, 2019).
Swasembada pangan dapat diartikan pula sebagai upaya untuk memproduksi pangan sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga konsep ini mempunyai dua sisi atau komponen utama, yaitu kebutuhan atau konsumsi pangan dan produksi pangan (Mukadar et al., 2019). Dalam konteks yang lebih luas, swasembada pangan merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dalam wilayah nasional (Suharyanto, 2011; Susanto, 2020).

2.2 Perbedaan Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan
Banyak kalangan yang menyamakan swasembada pangan dengan ketahanan pangan, padahal keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dalam wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk hidup sehat dan produktif (Nikmatullah et al., 2023; Suharyanto, 2011). Badan Pangan Dunia (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi di mana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet mereka dan preferensi pangan untuk kehidupan yang aktif dan sehat (Ika et al., 2016).
Ketahanan pangan nasional tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena tergantung pada sumber daya yang dimiliki (Suharyanto, 2011). Suatu negara bisa menghasilkan dan mengekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan barang-barang industri, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional (Suharyanto, 2011). Sebaliknya, negara yang melakukan swasembada produksi pangan pada level nasional, namun dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses dan distribusi pangan (Suharyanto, 2011).
Meskipun demikian, pemantapan swasembada pangan merupakan salah satu fokus dalam terwujudnya ketahanan pangan (Susanto, 2020). FAO menyebutkan bahwa kemandirian atau swasembada pangan merupakan strategi yang ampuh dalam mewujudkan ketahanan pangan (Salasa, 2021). Ketahanan pangan sendiri selama ini dicapai melalui swasembada pangan dan stabilitas harga (Susanto, 2020). Dengan demikian, swasembada pangan dan ketahanan pangan merupakan dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan dan saling mendukung.

3. Landasan Normatif Islam tentang Pangan dan Pertanian
3.1 Pangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah
Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan pangan. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam selalu relevan untuk menjadi problem solving atas permasalahan sosial kemasyarakatan, termasuk problem ketahanan pangan yang terkait dengan manajemen stok pangan (Hakim, 2018). Ketahanan pangan merupakan salah satu program sosial kemasyarakatan dalam Islam, dan Al-Qur'an hadir sebagai respons dari permasalahan pangan yang dialami oleh masyarakat (Hakim, 2018).
Salah satu kisah paling monumental dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan manajemen pangan adalah kisah Nabi Yusuf AS. Dalam QS. Yusuf (12): 47, Islam menyampaikan bagaimana mengelola pertanian dengan sistem cadangan pangan (Hakim, 2018). Nabi Yusuf AS memberikan masukan kepada Raja Mesir dengan perencanaan strategis untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, yaitu produksi massal gandum dan manajemen stok pangan (Ichdayati, 2014). Selain strategi peningkatan produktivitas tanam, manajemen penyimpanan pangan, dan distribusi pangan yang berkeadilan, Nabi Yusuf juga memberlakukan strategi membudayakan hidup hemat dalam mengonsumsi makanan dan membuka kran ekspor dengan negara tetangga yang menderita kekeringan (Ichdayati, 2014).
Kisah Nabi Yusuf ini mengandung pelajaran berharga tentang pentingnya perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan pangan, manajemen stok yang bijaksana, distribusi yang berkeadilan, dan kebijakan ekspor-impor yang terukur. Semua elemen ini merupakan komponen penting dalam sistem swasembada pangan yang Islami.

3.2 Pertanian sebagai Pilar Peradaban Islam
Pertanian dalam perspektif Islam merupakan pilar ketahanan pangan yang mengindikasikan adanya kemandirian kekhalifahan Islam dan menopang kejayaan peradaban Islam (Ichdayati, 2014). Sistem ketahanan pangan dalam Islam meliputi tiga hal utama, yaitu: jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan, ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat, serta kemandirian pangan negara (Ichdayati, 2014).
Islam sangat menekankan pentingnya keberpihakan pada petani sebagai prinsip yang sangat fundamental. Berdasarkan kajian sejarah, petani selalu berada pada kondisi yang lebih lemah posisi tawarnya, dan ajaran Islam sangat menekankan urgensi keberpihakan kepada masyarakat kecil (Yulizar, 2017). Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik di antara ciptaan Allah SWT, diangkat sebagai khalifah, dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dan memakmurkannya (Abdi et al., 2023). Tanggung jawab kekhalifahan ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, termasuk lahan pertanian, secara bijaksana dan berkelanjutan.
Petani di berbagai komunitas Muslim memandang bertani sebagai profesi yang mulia, sebagai "jalan hidup", amanah Tuhan, dan pekerjaan yang bernilai ibadah (Soehadha, 2017). Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan aktivitas produktif yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

3.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam yang Relevan
Beberapa prinsip ekonomi Islam yang sangat relevan dengan persoalan swasembada pangan antara lain sebagai berikut.
Pertama, prinsip keadilan distribusi. Islam sangat menekankan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dalam konteks pangan, ini berarti setiap individu harus memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang bergizi. Pemimpin-pemimpin Islam yang sukses dalam sejarah, seperti Ghazan Khan (1295–1353 M) dan Sultan Alauddin Khidji (1296–1316 M), berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan distribusi kekayaan yang adil, termasuk kebijakan pertanian oleh Ghazan Khan dan sistem kontrol harga oleh Sultan Alauddin Khidji (Setiyowati, 2018).
Kedua, larangan ihtikar (penimbunan). Islam sangat konsen terhadap masalah ketersediaan barang dan distribusinya di kalangan masyarakat. Banyak nash agama, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, yang mengecam dan melarang secara tegas terhadap segala bentuk ihtikar (penimbunan), dan segala bentuk praktik yang mengarah kepada ihtikar, seperti monopoli dan persaingan tidak sehat dalam mekanisme pasar (Munir, 2012). Dalam konteks pangan, larangan ihtikar ini sangat relevan untuk memastikan distribusi pangan yang merata dan harga yang terjangkau.
Ketiga, kepemilikan umum atas sumber daya vital. Dalam perspektif agribisnis syariah, sumber daya alam yang vital seperti air merupakan kepemilikan umum yang harus dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah, tidak boleh diswastanisasi (Maman, 2014). Prinsip ini sangat penting dalam konteks swasembada pangan, karena pengelolaan air yang tepat merupakan kunci keberhasilan pertanian.
Keempat, zakat pertanian sebagai instrumen redistribusi. Zakat pertanian merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki hasil panen mencapai nisab. Nisab zakat pertanian adalah 1.400 kg gabah atau 653 kg beras, dengan kadar zakat 5% jika menggunakan irigasi berbayar dan 10% jika tidak (Saifuddin & Fatimah, 2023). Zakat pertanian berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang memastikan sebagian hasil pertanian mengalir kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mendukung ketahanan pangan di tingkat individu dan komunitas.

4. Sejarah Swasembada Pangan di Indonesia: Pencapaian dan Kegagalan
4.1 Era Orde Lama: Ambisi yang Belum Terwujud
Sejak era kemerdekaan, Indonesia telah bercita-cita untuk mencapai swasembada pangan. Presiden Soekarno memandang negara perlu untuk mencapai swasembada pangan, dan pemerintah berusaha untuk menggenjot produksi beras nasional, selain mengampanyekan diversifikasi pangan selain beras seperti jagung dan ubi (Muhammad & Kurniadi, 2024). Program swasembada beras pada periode 1956–1964 yang merupakan buntut penolakan impor beras untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada negara asing, gagal (Mustapa & Kania, 2022).
Pada masa itu, pemerintah menyusun rencana produksi bahan pangan selama tiga tahun (1948–1950) yang diluncurkan di Yogyakarta pada 1948 dan dikenal dengan sebutan "Kasimo Plan" (Undri, 2018). Rencana yang disusun Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo ini merupakan usaha menuju terwujudnya swasembada pangan dengan petunjuk implementasi secara riil dan praktis (Undri, 2018). Kasimo merekomendasikan agar tanah-tanah kosong yang terdapat di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar ditanami dengan bahan pangan (Undri, 2018).

4.2 Era Orde Baru: Pencapaian Bersejarah Tahun 1984
Pencapaian paling monumental dalam sejarah swasembada pangan Indonesia terjadi pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Swasembada beras dapat dicapai pada tahun 1984, dan telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan pada 1980-an (Yulizar, 2017). Keberhasilan ini dicapai melalui program revolusi hijau yang meliputi pengembangan varietas unggul, pembangunan infrastruktur irigasi, perluasan areal pertanian, dan kebijakan insentif yang komprehensif (Kasryno et al., 2016).
Pesatnya pertumbuhan produksi beras yang memungkinkan Indonesia meraih swasembada beras pada tahun 1984 berasal dari pertumbuhan produktivitas dan luas panen sebagai hasil dari terobosan teknologi (Revolusi Hijau), pembangunan infrastruktur, perluasan areal, dan kebijakan insentif maupun fasilitasi yang komprehensif (Kasryno et al., 2016). Keberhasilan tersebut sungguh fenomenal, namun swasembada beras tersebut terbukti tidak berkelanjutan (Kasryno et al., 2016).
Swasembada beras ini hanya dapat dipertahankan sampai tahun 1993 (Yulizar, 2017). Sejak pertengahan tahun 1980-an, pertumbuhan produksi beras telah mengalami perlambatan dan semakin tidak stabil sebagai akibat dari stagnasi inovasi, sindrom over intensifikasi, over ekstensifikasi dan konversi lahan, penurunan insentif, dan kelesuan institusional (Kasryno et al., 2016). Indonesia telah menjadi importir netto beras sejak awal tahun 1990-an dan bahkan menjadi importir terbesar di dunia sejak akhir tahun 1990-an (Kasryno et al., 2016).

4.3 Era Reformasi: Tantangan Berkelanjutan
Setelah era Orde Baru, Indonesia memasuki babak baru dalam kebijakan pangan. Pemerintah pasca-Reformasi tidak memiliki pilihan selain mengikuti diskursus swasembada, ketahanan, dan kedaulatan pangan (Muhammad & Kurniadi, 2024). Berbagai program telah diluncurkan, namun pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan masih menjadi tantangan besar.
Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, target swasembada pangan kembali digaungkan, bahkan menargetkan swasembada pangan untuk 7 komoditas dalam lima tahun (Nugroho et al., 2020). Melalui program Upaya Khusus (UPSUS) Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale) yang diimplementasikan sejak tahun 2015, pemerintah berupaya keras mencapai swasembada beras (Somantri et al., 2020). Program UPSUS percepatan swasembada pangan telah memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan produksi dan ekspor pangan (Somantri et al., 2020).
Namun demikian, anomali implementasi kebijakan swasembada beras terus terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa persoalan mendasar terjadinya anomali implementasi kebijakan swasembada beras dalam periode 2014–2020 disebabkan oleh empat dimensi ekonomi politik, yaitu: asimetris basis data, konflik regulasi, konflik kepentingan antarkementerian/institusi/lembaga, dan mafia pangan (beras) (Aryanti, 2023). Praktik rent seeking berperan sebagai variabel penghubung antara empat dimensi ekonomi-politik tersebut terhadap terjadinya anomali implementasi kebijakan swasembada beras (Aryanti, 2023).

5. Tantangan Swasembada Pangan di Indonesia
5.1 Konversi Lahan Pertanian
Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan swasembada pangan adalah konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. Konversi lahan sawah ke nonsawah akan menyebabkan luas lahan padi berkurang yang berdampak pada penurunan produksi (Juhandi & Enre, 2019). Konversi lahan sawah tahun 1999–2002 saja mencapai 563.000 ha, di mana lahan sawah dialihfungsikan menjadi areal perumahan, perindustrian, dan perkebunan (Juhandi & Enre, 2019).
Upaya pencapaian swasembada berkelanjutan dihadapkan pada peningkatan jumlah penduduk sekitar 3,4 juta jiwa setiap tahun, konversi lahan sawah ke nonpertanian dengan laju sekitar 96.500 ha per tahun, sementara laju perluasan lahan sawah hanya sekitar 20.000–30.000 ha per tahun (Mulyani et al., 2020). Kondisi ini menciptakan tekanan yang sangat besar terhadap kemampuan produksi pangan domestik.

5.2 Perubahan Iklim
Perubahan iklim global merupakan tantangan serius lainnya yang mengancam swasembada pangan. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan intensitas dan frekuensi kejadian iklim ekstrem berupa kekeringan, kebanjiran, dan longsor, yang selanjutnya meningkatkan intensitas serangan hama dan penyakit tanaman (Mulyani et al., 2020). Diperlukan upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tanpa mengganggu program swasembada beras yang sudah menjadi kebutuhan mendesak (Ichdayati, 2014).
Kurangnya pemahaman petani tentang apa yang dimaksud dengan perubahan iklim menjadi hambatan tersendiri (Ichdayati, 2014). Namun demikian, dalam praktiknya petani telah melakukan mitigasi dan adaptasi walaupun dalam bentuk yang masih sederhana (Ichdayati, 2014). Diperlukan sosialisasi secara masif dan luas kepada petani dan kelompok tani terkait dampak, strategi mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan usaha tani komoditas pangan (Ichdayati, 2014).

5.3 Ketergantungan pada Impor
Indonesia masih menghadapi masalah ketergantungan pada impor pangan. Pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia masih bergantung kepada impor beras, dan Indonesia belum berhasil mencukupi kebutuhan pangan, khususnya beras, dari produksi sendiri (Aryanti, 2023). Kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah seringkali kontras dengan tekad untuk mencapai swasembada beras (Aziz, 2022).
Impor pangan yang mengalir deras dari era pemerintahan Joko-JK hingga Joko-Ma'ruf dinilai kurang memiliki alasan ekonomi yang objektif, melainkan lebih karena kepentingan rent-seeking oleh para pemburu rente (Aziz, 2022). Kebijakan ini justru memperkuat praktik ekonomi ekstraktif, daripada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Aziz, 2022).

5.4 Kesejahteraan Petani yang Rendah
Indonesia dikenal sebagai negara agraris terbesar, namun ironis melihat petani Indonesia yang masih jauh dari kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang terpenuhi, sehingga mereka terperangkap dalam kemiskinan secara terus-menerus (Susanto, 2020). Nasib ekonomi petani Indonesia kian terpuruk karena tidak mendapat perlindungan pemerintah yang memadai (Yulizar, 2017). Hal ini sangat berbeda dengan yang dialami para petani di Amerika, EU, Australia, dan Jepang yang mendapat perlindungan kuat dari pemerintah mereka (Yulizar, 2017).
Rendahnya kesejahteraan petani berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam peningkatan produktivitas pertanian. Variabel kesejahteraan petani terbukti berpengaruh signifikan terhadap pencapaian swasembada beras (Kurnia, 2019). Tanpa peningkatan kesejahteraan petani, sulit untuk mengharapkan peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan.

5.5 Privatisasi Sumber Daya Air
Swastanisasi sumber daya air merupakan fenomena kebijakan yang ada di Indonesia, di mana aset strategis diserahkan kepada swasta (Maman, 2014). Regulasi yang mengizinkan privatisasi sumber daya alam seperti sumber air akan menimbulkan dampak buruk seperti krisis air bagi masyarakat sekitar (Maman, 2014). Padahal, pemerintah berupaya mewujudkan swasembada pangan, di mana pengembangan sektor pertanian membutuhkan air dalam jumlah banyak (Maman, 2014).
Ketika terjadi kelangkaan air, tentunya akan menjadi masalah bagi upaya swasembada pangan (Maman, 2014). Karena itu, mata air harus menjadi milik umum yang harus dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah, tidak diswastanisasi (Maman, 2014). Dalam konteks agribisnis syariah, mata air merupakan kepemilikan umum, sehingga ada larangan untuk menyerahkannya kepada individu, perusahaan lokal, dan korporasi internasional (Maman, 2014).

5.6 Kebijakan yang Bias Perkotaan dan Oligarki
Penanganan pengelolaan politik pangan nasional masih bias konglomerasi dan oligarki, sehingga kebijakan pertanian nasional jauh dari demokratis (Mustapa & Kania, 2022). Kebijakan yang diambil umumnya bias perkotaan yang menurunkan pengembalian petani (Mustapa & Kania, 2022). Kondisi ini menciptakan ketidakadilan struktural yang merugikan petani sebagai produsen pangan utama.
Ide swasembada pangan mencapai puncaknya dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang bertujuan untuk mencapai swasembada pangan dan kedaulatan dalam pengelolaan sistem pangan (Pasaribu et al., 2021). Namun, kebijakan pertanian Indonesia sangat dikendalikan oleh negara dan seringkali digerakkan berdasarkan kepentingan politik daripada kepentingan petani dan konsumen (Pasaribu et al., 2021).

6. Solusi Ekonomi Islam untuk Swasembada Pangan
6.1 Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Pertanian
Salah satu solusi yang ditawarkan ekonomi Islam untuk mendukung swasembada pangan adalah optimalisasi wakaf, khususnya wakaf tanah dan wakaf tunai. Potensi wakaf, terutama tanah di Indonesia, sangat besar dan dapat dimaksimalkan oleh pemerintah dan sektor swasta (Susanto, 2020). Wakaf dapat berfungsi sebagai pengaman lahan pertanian yang kini sering dikonversi, sekaligus sebagai modal untuk mendukung sektor pertanian (Ulirrahmi & Yazid, 2022).
Beberapa akad muamalah yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui wakaf antara lain muzaro'ah, mukhabaroh, ba'i salam, dan ijarah (Ulirrahmi & Yazid, 2022). Akad-akad ini akan mengintensifkan kegiatan pertanian produktif dengan distribusi keuntungan yang luas (Ulirrahmi & Yazid, 2022). Dengan menggiatkan wakaf, baik melalui wakaf tunai maupun tidak tunai untuk ketahanan pangan, potensi umat Muslim sebagai mayoritas penduduk di Indonesia akan dapat dirasakan oleh anggota masyarakat secara menyeluruh (Ulirrahmi & Yazid, 2022).
Subsidi pertanian yang dalam jangka panjang akan dikurangi dan dihapuskan akan menjadi masalah yang cukup berat bagi sektor pertanian Indonesia (Susanto, 2020). Wakaf tanah dan wakaf tunai dapat digunakan sebagai alternatif subsidi ini (Susanto, 2020). Bahkan lebih dari itu, dengan konsep pemberdayaan pertanian yang menggunakan dana wakaf sebagai pendanaan, pemberdayaan akan menjadi berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan petani (Susanto, 2020).

6.2 Sistem Kelompok Berbasis Wakaf
Konsep pemberdayaan berbasis kelompok merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mewujudkan swasembada pangan. Dengan adanya konsep pemberdayaan berbasis kelompok, output yang dituju adalah kesejahteraan petani dan swasembada pangan (Susanto, 2020). Sistem kelompok atau tanggung renteng memungkinkan petani untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, kepedulian, dan empati terhadap sesama, baik dalam hal kemanusiaan maupun kewajiban finansial (Susanto, 2020).
Pemberdayaan kelompok tani merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian dan mendukung swasembada pangan (Saputra, 2020). Revolusi hijau dengan mengembangkan kualitas pertanian merupakan salah satu bentuk pembangunan yang mampu melakukan swasembada pangan yang sejahtera dengan memberdayakan masyarakat kelompok tani guna menggali potensi untuk menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas (Saputra, 2020).

6.3 Manajemen Stok Pangan Berbasis Nilai Islam
Manajemen stok pangan yang baik merupakan komponen krusial dalam mewujudkan swasembada pangan. Nilai dasar dari ketahanan pangan adalah ketersediaan stok pangan dan aksesibilitasnya (Hakim, 2018). Ironisnya, meningkatnya produksi komoditas pangan di Indonesia tidak diimbangi dengan sistem manajemen stok yang tepat, sehingga seakan-akan Indonesia mengalami krisis pangan di komoditas tersebut (Hakim, 2018).
Kelembagaan manajemen stok pangan skala nasional di Indonesia setidaknya terdapat dua, yaitu Bulog dan Sistem Resi Gudang (Hakim, 2018). Semangat Bulog dan SRG mungkin sama dengan prinsip manajemen stok ala Nabi Yusuf, hanya saja dalam pelaksanaannya yang mungkin masih jauh dari nilai-nilai Islam (Hakim, 2018). SRG yang pelaksanaannya masih bersinggungan dengan dunia perbankan konvensional, seperti Bank BRI dan Bank BPD, tidak terlepas dari sistem bunga yang dalam Islam merupakan riba yang secara mutlak diharamkan (Hakim, 2018).
Dalam perspektif Islam, manajemen stok pangan yang ideal harus bebas dari riba, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Sistem manajemen stok yang Islami harus memastikan bahwa cadangan pangan tersedia untuk menghadapi masa-masa sulit, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf AS dalam mengelola cadangan pangan Mesir selama tujuh tahun masa subur untuk menghadapi tujuh tahun masa paceklik (Hakim, 2018).

6.4 Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Perspektif Agribisnis Syariah
Dalam perspektif agribisnis syariah, pengelolaan sumber daya air harus didasarkan pada prinsip kepemilikan umum. Pemerintah harus langsung mengelola sumber daya air dengan jujur dan amanah, dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat (Maman, 2014). Pemerintah harus merevisi regulasi yang memberikan peluang bagi privatisasi sektor penyediaan air, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pertanian (Maman, 2014).
Diperlukan reorientasi manajerial mengenai pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada konsepsi agribisnis syariah, dengan melarang Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pelarangan menyerahkan sumber daya air kepada pihak swasta (Maman, 2014). Kebijakan yang dapat diambil adalah pengklasifikasian yang jelas mengenai sumber daya air, berdasarkan debit air, jumlah penduduk yang membutuhkan, proyeksi jumlah pertambahan penduduk, dan berdasarkan luas areal lahan pertanian yang harus diairi (Maman, 2014).

6.5 Perbankan Syariah sebagai Pendukung Sektor Pertanian
Perbankan syariah memiliki potensi besar sebagai alternatif solusi untuk masalah pembiayaan sektor pertanian Indonesia. Skema pembiayaan syariah memiliki prospek positif sebagai solusi alternatif untuk masalah sektor pertanian Indonesia, khususnya layanan pembiayaan (Yulizar, 2017). Untuk mendorong implementasi yang baik, diharapkan industri perbankan syariah lebih berani dan inovatif dalam memberikan layanan keuangan dan melakukan kerja sama atau channeling dengan lembaga keuangan mikro Islam (Yulizar, 2017).
Bank syariah dapat berkontribusi langsung dan tidak langsung untuk menyelesaikan masalah dan membangun usaha pertanian (Putra & Yati, 2016). Peran langsung dilakukan dengan merancang pendekatan akad dalam pembiayaan, sedangkan peran tidak langsung melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kondisi dasar petani dan usaha (Putra & Yati, 2016). Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah sangat sesuai untuk sektor pertanian yang memiliki karakteristik risiko yang tinggi namun juga potensi keuntungan yang besar.
Sayangnya, pembelaan terhadap sektor pertanian belum menjadi prioritas perbankan syariah (Mulawarman, 2019). Berbeda dengan pendekatan kemandirian pangan yang di samping menekankan ketersediaan pangan juga berorientasi keberpihakan kepada petani menuju swasembada pangan nasional secara mandiri, perbankan syariah belum sepenuhnya mengambil peran strategis ini (Mulawarman, 2019).

6.6 Zakat sebagai Instrumen Ketahanan Pangan
Zakat merupakan instrumen redistribusi yang sangat potensial untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan. Zakat pertanian, dengan nisab 1.400 kg gabah atau 653 kg beras dan kadar 5% atau 10% tergantung pada sistem irigasi yang digunakan, merupakan kewajiban bagi petani Muslim yang hasil panennya mencapai nisab (Saifuddin & Fatimah, 2023). Dana zakat yang terkumpul dapat didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk petani miskin yang tidak mampu membiayai usaha pertaniannya.
Selain zakat pertanian, zakat mal secara umum juga dapat digunakan untuk mendukung program pemberdayaan petani dan pengembangan pertanian. Dengan menggiatkan zakat, infak, dan sedekah untuk ketahanan pangan, potensi umat Muslim sebagai mayoritas penduduk di Indonesia akan dapat dirasakan oleh anggota masyarakat secara menyeluruh (Ulirrahmi & Yazid, 2022).

6.7 Revitalisasi Pertanian Berbasis Nilai Islam
Revitalisasi pertanian merupakan salah satu cara untuk menghadapi ancaman terhadap ketahanan pangan. Menurut pemikir politik Islam Indonesia Sjafruddin Prawiranegara, kebangkitan industri pertanian bisa didorong melalui dua cara, makro dan mikro (Mustapa & Kania, 2022). Secara makro melalui evaluasi kebijakan impor beras, orientasi politik ekonomi berbasis pangan, serta revitalisasi industri pertanian (Mustapa & Kania, 2022). Secara mikro melalui pemberian kredit petani, reaktivasi koperasi pertanian, serta mempermudah akses distribusi pangan guna stabilisasi harga beras (Mustapa & Kania, 2022).
Dalam perspektif Islam, revitalisasi pertanian harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umum. Pembangunan pertanian yang baik harus mengandung tiga unsur, yaitu ecological security, livelihood security, dan food security (Yulizar, 2017). Ketiga unsur ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan lingkungan, kesejahteraan manusia, dan keamanan pangan.

7. Ekoteologi Islam dan Kedaulatan Pangan
7.1 Islam dan Pengelolaan Lingkungan
Islam memiliki konsep ekoteologi yang kaya dan sangat relevan dengan persoalan pertanian dan pangan. Al-Qur'an berisi perintah-perintah untuk melakukan penjagaan dan pemeliharaan terhadap lingkungan (Abdi et al., 2023). Dalam perspektif Islam, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam secara bijaksana dan tidak merusaknya.
Ajaran Islam dapat digunakan dalam memperkuat budaya agraris, yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan (Soehadha, 2017). Studi tentang ekoteologi agraris Islam menunjukkan bahwa pemahaman tentang Islam, secara sadar maupun tidak, berimplikasi pada sikap dan tindakan para petani dalam menggarap lahan dan membudidayakan tanaman pangan (Soehadha, 2017). Petani yang memahami Islam dengan baik cenderung memandang bertani sebagai profesi yang mulia dan bernilai ibadah, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengelola lahan pertanian dengan baik.
Namun, konsep ekoteologi Islam dalam konteks pertanian dan pangan kurang diaplikasikan secara optimal (Soehadha, 2017). Gerakan dakwah agama-agama besar cenderung tidak atau belum sampai kepada persoalan yang membumi seperti itu, dan tidak interkonektif dengan realitas sosial (Soehadha, 2016). Kebijakan pembangunan pangan selama ini juga belum memberikan porsi kepada agama untuk memberi peran yang nyata dalam menghadapi masalah pangan (Soehadha, 2017).

7.2 Kearifan Lokal dan Ketahanan Pangan
Salah satu penyebab kegagalan pemerintah dalam mengusahakan swasembada beras adalah pemahaman atas strategi ketahanan pangan yang harus diselesaikan melalui kebijakan negara di bidang pertanian yang telah mengingkari kemampuan dan kearifan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri (Soehadha, 2016). Ekonomi subsisten dan teknologi tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat pedalaman dan masyarakat pedesaan acap kali dianggap sebagai penghalang dalam peningkatan swasembada beras secara nasional (Soehadha, 2016).
Masyarakat lokal cenderung untuk mempertahankan varietas pangan lokal dan melakukan penganekaragaman tanaman pangan, sehingga mereka tidak hanya menggantungkan padi sebagai tanaman pokok (Soehadha, 2016). Ini adalah hal yang terbalik dengan kebijakan negara yang secara pukul rata membuat kebijakan tentang swasembada beras untuk semua daerah, termasuk pada masyarakat yang sudah mengenal makanan pokok sendiri (Soehadha, 2016).
Dalam perspektif Islam, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam harus dihormati dan diintegrasikan ke dalam kebijakan pangan nasional. Budaya lokal seperti akkammisi di Sulawesi Selatan, yang merupakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan dan kepentingan umum termasuk perbaikan jalan tani dan irigasi, merupakan contoh kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang kerja sama dan kepedulian terhadap sesama (Abdi et al., 2023).

8. Diversifikasi Pangan dalam Perspektif Islam
8.1 Pentingnya Diversifikasi Pangan
Diversifikasi pangan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Krisis finansial global dan perubahan iklim mengakibatkan ketahanan pangan menjadi lebih rawan, sehingga pilar-pilar ketahanan pangan perlu diperkuat (Sumaryanto, 2016). Pendekatan yang perlu ditempuh adalah mengupayakan agar pilar ketahanan pangan tidak hanya bersandar pada dimensi kuantitatif dalam penyediaan, distribusi, dan daya beli, tetapi perlu dilengkapi dengan perluasan spektrum pangan (Sumaryanto, 2016).
Salah satu cara yang layak ditempuh adalah dengan mengembangkan diversifikasi berbasis bahan pangan lokal (Sumaryanto, 2016). Keanekaragaman hayati merupakan kekuatan petani dalam upaya melestarikan ketahanan pangan, dan dapat menjadi sumber alternatif dalam penganekaragaman jenis-jenis tanaman budi daya (Yulizar, 2017).

8.2 Diversifikasi dalam Perspektif Islam
Dalam perspektif Islam, diversifikasi pangan sejalan dengan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam, dan harus menjaga keseimbangan ekosistem. Diversifikasi pangan juga sejalan dengan prinsip Islam tentang syukur atas nikmat Allah yang beragam, termasuk beragamnya jenis tanaman pangan yang dapat dikonsumsi.
Kebijakan pangan yang bias beras, yakni swasembada beras, telah mengabaikan potensi pangan lokal yang beragam (Cakranegara, 2022). Diversifikasi pangan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kedaulatan pangan, namun dalam praktiknya masih menerapkan kebijakan pangan bias beras (Cakranegara, 2022). Dalam perspektif Islam, kebijakan pangan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman pangan lokal lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan keberlanjutan.

9. Politik Pangan dalam Perspektif Ekonomi Islam
9.1 Kritik terhadap Politik Pangan yang Tidak Adil
Ekonomi Islam memberikan kritik yang tajam terhadap sistem politik pangan yang tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat. Penanganan pengelolaan politik pangan nasional yang masih bias konglomerasi dan oligarki menghasilkan kebijakan pertanian nasional yang jauh dari demokratis (Mustapa & Kania, 2022). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat lemah.
Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang adil terhadap pangan. Penetapan harga eceran tertinggi sebagai intervensi pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang sejalan dengan prinsip Islam tentang keadilan ekonomi (Isharyanto, 2018). Kebijakan tersebut bertujuan menstabilkan harga pangan, mengurangi ketidakpastian petani, dan menjamin konsumen (Isharyanto, 2018).

9.2 Peran Negara dalam Menjamin Kedaulatan Pangan
Dalam perspektif Islam, negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kedaulatan pangan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang memadai terhadap pangan yang bergizi. Konstitusi Indonesia mengatur dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan pangan merupakan salah satu aspek penunjang kehidupan yang sejahtera (Sibuea et al., 2022).
Dalam sejarah Islam, pemimpin-pemimpin yang sukses seperti Ghazan Khan dan Sultan Alauddin Khidji berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pertanian dan distribusi yang adil (Setiyowati, 2018). Pengalaman historis ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana negara dapat berperan aktif dalam menjamin kedaulatan pangan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

10. Rekomendasi Kebijakan Swasembada Pangan Berbasis Ekonomi Islam
Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah rekomendasi kebijakan swasembada pangan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Pertama, optimalisasi wakaf untuk pertanian. Pemerintah dan lembaga wakaf perlu mengembangkan program wakaf produktif yang diarahkan untuk mendukung sektor pertanian. Wakaf tanah dapat digunakan untuk menyediakan lahan pertanian bagi petani yang tidak memiliki lahan, sementara wakaf tunai dapat digunakan untuk membiayai input pertanian, teknologi, dan infrastruktur (Susanto, 2020; Ulirrahmi & Yazid, 2022).
Kedua, pengelolaan sumber daya air berbasis kepemilikan umum. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya air, sebagai kebutuhan vital untuk pertanian, dikelola sebagai kepemilikan umum dan tidak diserahkan kepada pihak swasta (Maman, 2014). Regulasi yang mengizinkan privatisasi sumber daya air harus direvisi untuk memastikan akses yang adil dan merata bagi seluruh petani.
Ketiga, pengembangan perbankan syariah untuk sektor pertanian. Industri perbankan syariah perlu lebih berani dan inovatif dalam memberikan layanan keuangan kepada sektor pertanian (Yulizar, 2017). Produk-produk pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan salam sangat sesuai untuk karakteristik usaha pertanian yang memiliki siklus produksi yang panjang dan risiko yang tinggi.
Keempat, pemberdayaan petani berbasis kelompok. Program pemberdayaan petani berbasis kelompok yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti kebersamaan, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama perlu dikembangkan secara lebih sistematis (Susanto, 2020). Sistem kelompok ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat modal sosial di komunitas petani.
Kelima, manajemen stok pangan yang Islami. Sistem manajemen stok pangan nasional perlu direformasi untuk memastikan bahwa cadangan pangan dikelola secara transparan, bebas dari riba, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (Hakim, 2018). Lembaga-lembaga seperti Bulog perlu bertransformasi untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.
Keenam, diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal. Kebijakan pangan nasional perlu bergeser dari pendekatan monokultur beras menuju diversifikasi pangan yang menghargai keberagaman pangan lokal (Soehadha, 2016; Sumaryanto, 2016). Dalam perspektif Islam, keberagaman pangan lokal merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan secara optimal.
Ketujuh, revitalisasi pertanian berbasis nilai Islam. Program revitalisasi pertanian perlu mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan (Soehadha, 2017). Ekoteologi Islam yang mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk mengelola alam secara bijaksana harus menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan pertanian.

11. Kesimpulan
Swasembada pangan dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar persoalan teknis pertanian atau kebijakan ekonomi sempit, melainkan menyentuh dimensi teologis, etis, dan sosial yang mendalam. Islam memiliki pandangan yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya manusia mengelola sumber daya alam, mendistribusikan hasil bumi, dan memastikan setiap individu mendapatkan akses terhadap pangan yang layak.
Swasembada pangan merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dalam wilayah nasional, yang berbeda namun saling berkaitan dengan ketahanan pangan yang lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi (Suharyanto, 2011; Susanto, 2020). Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984 melalui program revolusi hijau, namun pencapaian ini tidak berkelanjutan (Kasryno et al., 2016; Yulizar, 2017).
Berbagai tantangan menghadang upaya swasembada pangan Indonesia, mulai dari konversi lahan pertanian, perubahan iklim, ketergantungan pada impor, rendahnya kesejahteraan petani, privatisasi sumber daya air, hingga politik pangan yang bias oligarki (Aryanti, 2023; Aziz, 2022; Juhandi & Enre, 2019; Maman, 2014). Ekonomi Islam menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, termasuk optimalisasi wakaf, pengelolaan sumber daya air berbasis kepemilikan umum, pengembangan perbankan syariah untuk sektor pertanian, pemberdayaan petani berbasis kelompok, manajemen stok pangan yang Islami, diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal, dan revitalisasi pertanian berbasis nilai Islam (Hakim, 2018; Maman, 2014; Susanto, 2020; Ulirrahmi & Yazid, 2022; Yulizar, 2017).
Pada akhirnya, mewujudkan swasembada pangan dalam perspektif ekonomi Islam memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat Islam, dan komunitas petani itu sendiri. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kebijakan dan praktik pertanian, Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan bertanggung jawab secara ekologis.

Daftar Pustaka
Abdi, M. N., Burhanuddin, C. I., Jamaluddin, J., & Amran, A. (2023). Peran budaya akkammisi dalam peningkatan ekonomi petani perspektif Al-Qur'an pada masyarakat tani Desa Kanreapia. Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 3(1), 62–70. https://doi.org/10.47709/jebma.v3i1.2776
Aryanti, V. (2023). Ekonomi politik program nasional kedaulatan pangan: Studi kasus anomali implementasi kebijakan swasembada beras (2014–2020). Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(4), 2334. https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2297
Aziz, A. (2022). Impor pangan dan perburuan rente perspektif ekonomi politik. Journal of Politics and Policy, 4(1), 65–83. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2022.004.01.05
Cakranegara, J. J. S. (2022). Diversitas pangan pokok dalam sejarah kebijakan pangan di Indonesia. Handep Jurnal Sejarah dan Budaya, 6(1), 17–40. https://doi.org/10.33652/handep.v6i1.283
Hakim, M. R. (2018). Kontekstualisasi management inventory pangan nasional dalam perspektif Islam. Mizan Journal of Islamic Law, 3(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.157
Ichdayati, L. I. (2014). Respon petani dan adaptasinya terhadap perubahan iklim. Agribusiness Journal, 8(2), 155–170. https://doi.org/10.15408/aj.v8i2.5135
Ika, S., Setiawan, H., & Damayanty, S. A. (2016). Evaluation of Indonesian food politics and fiscal politics support. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 19(1), 1–26. https://doi.org/10.31685/kek.v19i1.15
Isharyanto, I. (2018). Penetapan harga eceran tertinggi komoditas pangan sebagai hak konstitusional dalam perspektif negara kesejahteraan. Jurnal Konstitusi, 15(3), 525. https://doi.org/10.31078/jk1534
Juhandi, D., & Enre, A. (2019). Kebijakan UPSUS Pajale: Mampukah menambah provinsi basis produksi Pajale? Habitat, 30(3), 123–131. https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2019.030.3.15
Kasryno, F., Simatupang, P., Pasandaran, E., & Adiningsih, S. (2016). Reformulasi kebijaksanaan perberasan nasional. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 19(2), 1. https://doi.org/10.21082/fae.v19n2.2001.1-23
Kurnia, L. A. (2019). Analisis trend dan determinan swasembada beras. Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang, 2(2), 130–141. https://doi.org/10.55606/sinov.v2i2.88
Kusuma, P. T. W. W., & Rachbini, D. J. (2019). Simulasi kebijakan penambahan areal tanam dan peningkatan produktivitas dalam mendukung tercapainya swasembada jagung. Jurnal Agritech, 39(3), 188. https://doi.org/10.22146/agritech.44539
Maman, U. (2014). Pengelolaan sumber daya air bagi swasembada pangan dalam sistem agribisnis syariah. Agribusiness Journal, 8(2), 141–154. https://doi.org/10.15408/aj.v8i2.5134
Moniaga, V. R. B. (2011). Analisis daya dukung lahan pertanian. Agri-Sosioekonomi, 7(2), 61. https://doi.org/10.35791/agrsosek.7.2.2011.92
Muhammad, D. Y., & Kurniadi, B. D. (2024). Genealogi kebijakan beras Indonesia 1998–2021. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(1), 1–23. https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21904
Mukadar, A., Girsang, W., & Kakisina, L. O. (2019). Kontribusi program UPSUS Pajale terhadap pendapatan rumahtangga (studi kasus di Waihatu Kecamatan Kairatu Barat). Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan, 7(1), 31. https://doi.org/10.30598/agrilan.v7i1.880
Mulawarman, A. D. (2019). Masa depan ekonomi Islam: Dari paradigma menuju metodologi. Imanensi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.1-13
Mulyani, A., Nursyamsi, D., & Syakir, M. (2020). Strategi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pencapaian swasembada beras berkelanjutan. Jurnal Sumberdaya Lahan, 11(1), 11. https://doi.org/10.21082/jsdl.v11n1.2017.11-22
Munir, I. H. M. (2012). Analisis transportasi yang optimal guna meminimisasi praktik ihtikar pada distribusi pupuk bersubsidi. Iqtishoduna. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.2132
Mustapa, H., & Kania, S. (2022). Perang Rusia, Covid-19 dan revitalisasi agrikultura. Politea: Jurnal Politik Islam, 5(1), 64–82. https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4949
Nikmatullah, M., Kalima, T., Royyani, M. F., Ningrum, L. W., & Hassanah, I. F. (2023). Dinamika hukum di Indonesia: Merawat kearifan lokal, mencapai ketahanan pangan. https://doi.org/10.55981/brin.918.c797
Nugroho, S. S., Sumanto, H., & Sukarjono, B. (2020). Hukum ketahanan pangan: Studi implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrem oleh Babinsa di Kabupaten Ngawi. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, 6(1). https://doi.org/10.33319/yume.v6i1.49
Pasaribu, D., Murwani, A., & Setiawan, I. (2021). Penanaman modal asing di sektor pertanian Indonesia. https://doi.org/10.35497/345258
Putra, Y. H. S., & Yati, S. (2016). Model aktivasi peran bank syariah dalam manajemen usaha pengembangan usaha ternak sapi potong. Iqtishoduna, 10(1), 33–44. https://doi.org/10.18860/iq.v10i1.3575
Saifuddin, S., & Fatimah, D. (2023). Penentuan kadar zakat pertanian dan relevansinya terhadap pertanian masyarakat industri di Indonesia. Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 7(1), 94–116. https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.207
Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan Indonesia. Jejaring Administrasi Publik, 13(1), 35–48. https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357
Saputra, A. I. (2020). Pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 6(1), 29. https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v6i1.3709
Setiyowati, A. (2018). Politik pangan: Konstruksi kebijakan dalam rangka konsolidasi ketahanan ekonomi Indonesia (tinjauan sosio-historis kultural ekonomi Islam). Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(2). https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.2091
Sibuea, H. P., Nainggolan, I. L., & Hutagalung, J. M. (2022). Paradigma kedaulatan pangan sebagai landasan penanggulangan krisis pangan global dalam perspektif negara hukum kesejahteraan. Krtha Bhayangkara, 16(2), 381–396. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1539
Soehadha, M. (2016). Perlunya negara belajar dari konsep ketahanan masyarakat lokal. Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 16(1), 29. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i1.1174
Soehadha, M. (2017). Ekoteologi tani untuk kedaulatan pangan: Etos Islam dan spirit bertani pada masyarakat Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 1(2), 315. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-07
Somantri, A. S., Luna, P., Arsanti, I. W., & Waryanto, B. (2020). Analisis sistem dinamik untuk evaluasi pencapaian swasembada beras melalui program upaya khusus. Informatika Pertanian, 29(2), 95. https://doi.org/10.21082/ip.v29n2.2020.p95-110
Suharyanto, H. (2011). Ketahanan pangan. Jurnal Sosial Humaniora, 4(2). https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i2.633
Sumaryanto, N. (2016). Diversifikasi sebagai salah satu pilar ketahanan pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 27(2), 93. https://doi.org/10.21082/fae.v27n2.2009.93-108
Susanto, B. P. (2020). Manajemen wakaf berbasis kelompok, solusi pemberdayaan petani dan ketahanan pangan. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 199–218. https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4085
Ulirrahmi, F., & Yazid, A. (2022). Wakaf berbasis akad muamalah untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 230. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11525
Undri, N. (2018). Kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 3(02), 797–823. https://doi.org/10.36424/jpsb.v3i02.3
Yulizar, D. (2017). Peran perbankan syariah dalam mendukung UMKM pertanian. Dialog, 32(1), 74–89. https://doi.org/10.47655/dialog.v32i1.129
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar