00732 - Sukuk: Instrumen Keuangan Islam Yang Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Sukuk is one of the most significant and rapidly growing Islamic financial instruments in the global financial system. This article aims to provide a comprehensive and in-depth understanding of sukuk, covering its definition and basic concepts, historical development, types of structures, legal and regulatory frameworks, comparison with conventional bonds, Shariah issues, risks, recent innovations, and the role of sukuk in economic development. Using a systematic literature review approach, this study examines various dimensions of sukuk from multiple perspectives. The findings indicate that sukuk has grown into a global market worth hundreds of billions of dollars, attracting interest from governments, corporations, and investors worldwide. However, sukuk also faces various challenges, including Shariah compliance issues, lack of standardization, high issuance costs, and limited secondary market liquidity. Innovations in sukuk structures, including green sukuk, SRI sukuk, and blockchain-based sukuk, demonstrate this instrument's adaptability to evolving market needs. The development of adequate legal and regulatory frameworks, improved standardization, and strengthening of secondary markets are key steps needed to realize the full potential of the global sukuk market.

Keywords: sukuk, Islamic finance, Islamic bonds, Shariah compliance, Islamic capital market

Abstrak
Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang paling signifikan dan berkembang pesat dalam sistem keuangan global. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai sukuk, mencakup definisi dan konsep dasar, sejarah perkembangan, jenis-jenis struktur, kerangka hukum dan regulasi, perbandingan dengan obligasi konvensional, isu-isu syariah, risiko, inovasi terkini, serta peran sukuk dalam pembangunan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka sistematis, penelitian ini mengkaji berbagai dimensi sukuk dari berbagai perspektif. Temuan menunjukkan bahwa sukuk telah berkembang menjadi pasar global yang bernilai ratusan miliar dolar, menarik minat pemerintah, korporasi, dan investor dari seluruh dunia. Namun, sukuk juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu kepatuhan syariah, kurangnya standardisasi, biaya penerbitan yang tinggi, dan keterbatasan likuiditas pasar sekunder. Inovasi dalam struktur sukuk, termasuk sukuk hijau, sukuk SRI, dan sukuk berbasis blockchain, menunjukkan kemampuan adaptasi instrumen ini terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang. Pengembangan kerangka hukum dan regulasi yang memadai, peningkatan standardisasi, dan penguatan pasar sekunder merupakan langkah-langkah kunci yang diperlukan untuk mewujudkan potensi penuh pasar sukuk global.

Kata kunci: sukuk, keuangan Islam, obligasi Islam, kepatuhan syariah, pasar modal Islam

1. Pendahuluan
Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang paling signifikan dan berkembang pesat dalam sistem keuangan global. Secara etimologis, kata "sukuk" berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" yang berarti sertifikat atau dokumen (Shahimi et al., 2022). Meskipun sukuk sering disebut sebagai "obligasi Islam" (Islamic bonds), istilah ini sebenarnya kurang tepat karena sukuk dan obligasi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam struktur, prinsip, dan mekanisme operasionalnya (Abubakar et al., 2023). Sukuk lebih tepat diterjemahkan sebagai "Sertifikat Investasi Islam" (Islamic Investment Certificates), di mana pemegang sukuk memiliki kepemilikan tidak terbagi (undivided beneficial ownership) atas aset yang mendasarinya (Shahimi et al., 2022).
Dalam sistem keuangan Islam, sukuk dikembangkan sebagai alternatif terhadap obligasi konvensional yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) yang dilarang dalam hukum Islam (Oredein et al., 2023). Sukuk dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan akses kepada pasar modal yang lebih luas bagi investor Muslim maupun non-Muslim (Nasir & Farooq, 2017). Pertumbuhan pasar sukuk yang luar biasa selama dua dekade terakhir mencerminkan meningkatnya permintaan global terhadap instrumen keuangan yang etis dan berbasis aset nyata (Zain et al., 2019).
Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai sukuk, mencakup definisi dan konsep dasar, sejarah perkembangan, jenis-jenis struktur, kerangka hukum dan regulasi, perbandingan dengan obligasi konvensional, isu-isu syariah, risiko, inovasi terkini, serta peran sukuk dalam pembangunan ekonomi.

2. Definisi Dan Konsep Dasar Sukuk
2.1 Pengertian Sukuk
Sukuk didefinisikan oleh berbagai otoritas keuangan Islam dengan cara yang sedikit berbeda namun memiliki esensi yang sama. Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sukuk investasi (sukuk istithmar) adalah "sertifikat bernilai sama yang mewakili bagian kepemilikan tidak terbagi atas aset berwujud, manfaat, dan jasa" (Terfiadi et al., 2023). Islamic Development Bank (IDB) mendefinisikan sukuk sebagai "obligasi berbasis aset yang dirancang atau distrukturisasi sesuai dengan syariah dan mampu diperdagangkan di pasar" (Rahim & Othman, 2021).
Komisi Sekuritas Malaysia mendefinisikan sukuk sebagai "sertifikat bernilai sama yang membuktikan kepemilikan tidak terbagi atau investasi dalam aset menggunakan prinsip dan konsep syariah yang disetujui oleh Dewan Penasihat Syariah (SAC)" (Hasan et al., 2019). Definisi-definisi ini menegaskan bahwa sukuk bukan sekadar instrumen utang, melainkan representasi kepemilikan atas aset nyata yang menghasilkan pendapatan (Septiana & Sanjayawati, 2021).

2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Sukuk
Sukuk didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang membedakannya dari instrumen keuangan konvensional. Pertama, sukuk harus terkait dengan aset nyata (real assets) yang berwujud dan menghasilkan pendapatan yang halal (Hasan et al., 2019). Kedua, pemegang sukuk berhak atas bagian keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut, bukan bunga tetap (Zain et al., 2019). Ketiga, sukuk harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022). Keempat, setiap transaksi sukuk harus mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas syariah yang kompeten (Ghezal et al., 2022).
Prinsip-prinsip ini mencerminkan filosofi keuangan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keterkaitan dengan sektor riil ekonomi (Arsyi, 2024). Berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan instrumen utang murni, sukuk mewakili kepemilikan proporsional atas aset atau proyek tertentu, sehingga pemegang sukuk menanggung risiko dan manfaat secara bersama-sama (AbdulKareem & Mahmud, 2024).

3. Sejarah Dan Perkembangan Sukuk
3.1 Asal-Usul Sukuk
Konsep sukuk dalam sejarah Islam dapat ditelusuri kembali ke masa peradaban Islam klasik, di mana "sakk" digunakan sebagai instrumen perdagangan dan keuangan. Namun, sukuk modern dalam konteks pasar modal baru muncul pada akhir abad ke-20. Sukuk pertama kali diterbitkan di Malaysia pada tahun 1990 oleh Shell MDS Sdn Bhd dengan nilai RM 125 juta (sekitar US$30 juta) berdasarkan struktur Bai' Bithaman Ajil (penjualan dengan pembayaran tangguhan) (Bakar & Baba, 2020). Penerbitan ini menandai babak baru dalam sejarah keuangan Islam dan menjadi tonggak penting bagi perkembangan pasar modal syariah global.
Setelah penerbitan pertama tersebut, pasar sukuk mengalami perkembangan yang relatif lambat hingga awal tahun 2000-an. Momentum besar terjadi pada September 2001 ketika Pemerintah Bahrain menerbitkan sukuk ijarah internasional pertama senilai US$100 juta (Bakar & Baba, 2020). Sejak saat itu, pasar sukuk berkembang dengan pesat, menarik minat pemerintah dan korporasi dari berbagai negara, baik yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun non-Muslim (Majumdar & Puthiya, 2021).

3.2 Pertumbuhan Pasar Sukuk Global
Pertumbuhan pasar sukuk global selama dua dekade terakhir sangat mengesankan. Pasar sukuk global yang dimulai pada tahun 2002 telah berkembang secara luar biasa, dengan permintaan kuat dari negara-negara Muslim dan lembaga konvensional global untuk obligasi berbasis prinsip syariah (Majumdar & Puthiya, 2021). Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate) pasar sukuk selama 15 tahun mencapai 30,6% (Zain et al., 2019). Penerbitan sukuk global mencapai US$116,7 miliar pada tahun 2017, meningkat dari US$87,9 miliar pada tahun 2016, sebuah lonjakan sekitar 32% (Kareem et al., 2020).
Malaysia secara konsisten menjadi pemimpin pasar sukuk global. Menurut Islamic Financial Services Board (IFSB), Malaysia adalah penerbit sukuk terbesar di dunia dengan pangsa 47% dari total sukuk yang beredar (Zain et al., 2019). Pasar sukuk Malaysia telah menjadi yang terbesar di dunia dengan lebih dari 62% (atau US$60 miliar) dari total sukuk global yang beredar berasal dari Malaysia (Antonio, 2023). Selain Malaysia, negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Qatar juga menjadi pemain utama dalam pasar sukuk global (AbdulKareem & Mahmud, 2024).
Perkembangan sukuk tidak lagi terbatas pada negara-negara Muslim. Pada tahun 2014, beberapa negara baru bergabung dalam pasar sukuk internasional, termasuk Inggris, Hong Kong, Luksemburg, Senegal, dan Afrika Selatan (Asmuni & Tan, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sukuk telah mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang luas di luar dunia Islam, menjadikannya instrumen keuangan yang benar-benar global.

4. Jenis-Jenis Struktur Sukuk
4.1 Sukuk Ijarah (Sewa)
Sukuk ijarah adalah jenis sukuk yang paling umum dan paling banyak diperdagangkan di pasar global (Jobst, 2007). Struktur ini didasarkan pada kontrak sewa (ijarah) di mana aset disewakan kepada pihak yang membutuhkan dana, dan pemegang sukuk menerima pembayaran sewa sebagai imbal hasil investasi mereka. Sukuk ijarah berbasis aset (asset-backed ijarah sukuk) memungkinkan pemegang sukuk untuk melikuidasi aset yang mendasarinya dalam kasus gagal bayar guna memulihkan sebagian besar investasi mereka, sementara sukuk ijarah berbasis aset (asset-based ijarah sukuk) hanya mewakili kepemilikan manfaat atas aset dan membatasi hak pemegang sukuk dalam kasus gagal bayar (Kareem et al., 2020).
Sukuk ijarah telah diterima secara luas di pasar keuangan global dan merupakan struktur sukuk yang paling cepat diperkenalkan di pasar (Sharif et al., 2023). Namun, sukuk ijarah juga menghadapi beberapa isu syariah, termasuk persyaratan bahwa kontrak harus distrukturisasi sesuai syariah dan bebas dari unsur yang dilarang, aset yang mendasarinya harus memberikan manfaat bagi pengguna, dan hasil sukuk harus digunakan sesuai dengan persyaratan syariah (Sharif et al., 2023).

4.2 Sukuk Mudarabah (Bagi Hasil)
Sukuk mudarabah adalah struktur sukuk berbasis ekuitas di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara para mitra (Shahimi et al., 2022). Dalam struktur ini, pemegang sukuk bertindak sebagai penyedia modal (rabb al-mal) sementara penerbit sukuk bertindak sebagai pengelola (mudarib). Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh penyedia modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.
Sukuk mudarabah kurang populer di industri keuangan Islam karena membawa risiko yang lebih besar bagi investor (Shahimi et al., 2022). Dari sudut pandang syariah, investasi tidak memperbolehkan imbal hasil tetap maupun jaminan pokok investasi pada saat jatuh tempo kepada investor (Shahimi et al., 2022). Hal ini menjadikan sukuk mudarabah kurang menarik bagi investor yang mencari kepastian imbal hasil, meskipun secara teoritis lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3 Sukuk Musharakah (Kemitraan)
Sukuk musharakah didasarkan pada kontrak kemitraan (musharakah) di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian secara proporsional. Struktur ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena mencerminkan pembagian risiko yang sejati antara penerbit dan pemegang sukuk (Abubakar et al., 2023).
Namun, sebagian besar sukuk musharakah dan mudarabah di kawasan Teluk distrukturisasi dan dijual dengan kewajiban pembelian yang mencerminkan imbal hasil tetap dari obligasi konvensional (Abubakar et al., 2023). Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan ulama syariah, terutama setelah pernyataan Sheikh Taqi Usmani pada November 2007 yang menyatakan bahwa sekitar 85% sukuk di pasar tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah karena komitmen pembelian yang melibatkan janji untuk membayar kembali pokok investasi melanggar prinsip berbagi risiko dan keuntungan (Abubakar et al., 2023).

4.4 Sukuk Wakalah (Agen)
Sukuk wakalah didasarkan pada kontrak keagenan (wakalah) di mana penerbit bertindak sebagai agen (wakil) yang mengelola aset atau investasi atas nama pemegang sukuk. Berdasarkan laporan IIFM tahun 2019, dalam pasar sukuk internasional sejak tahun 2015, struktur yang paling banyak digunakan oleh penerbit sukuk adalah sukuk al-wakalah (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022). Popularitas sukuk wakalah mencerminkan fleksibilitasnya dalam mengakomodasi berbagai jenis aset dan proyek.
Penelitian mengenai sukuk wakalah yang diterbitkan di Malaysia antara tahun 2017 hingga 2021 mengidentifikasi tiga jenis risiko ketidakpatuhan syariah yang diungkapkan dalam dokumen sukuk dan tujuh teknik manajemen risiko yang terkait (Noor, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sukuk wakalah telah mendapatkan penerimaan yang luas, masih terdapat tantangan dalam memastikan kepatuhan syariah yang komprehensif di seluruh siklus hidup sukuk.

4.5 Sukuk Murabahah (Jual Beli dengan Markup)
Sukuk murabahah didasarkan pada kontrak jual beli dengan markup (murabahah) di mana modal digunakan untuk membeli komoditas dan menjualnya dengan harga murabahah kepada penerbit sukuk, yang kemudian menjadi utang bagi penerbit (Benaicha et al., 2019). Struktur ini menimbulkan kontroversi karena pada dasarnya merupakan instrumen utang yang menyerupai obligasi konvensional. AAOIFI telah melarang perdagangan sukuk murabahah di pasar sekunder karena sifat utangnya (Benaicha et al., 2019).

4.6 Sukuk Istisna (Pembiayaan Konstruksi)
Sukuk istisna didasarkan pada kontrak pembuatan atau konstruksi (istisna) yang cocok untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan konstruksi. Struktur ini memungkinkan pembiayaan proyek yang belum selesai dibangun, menjadikannya instrumen yang sangat relevan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang (Dikun et al., 2018).

4.7 Sukuk Hibrid
Sukuk hibrid menggabungkan berbagai struktur keuangan Islam untuk memenuhi kebutuhan investasi yang beragam. Islamic Development Bank (IDB) menerbitkan sukuk hibrid pertama yang terdiri dari 65,8% sukuk ijarah, 30,73% murabahah, dan 3,4% istisna (Benaicha et al., 2019). Sukuk hibrid mewakili pendekatan revolusioner dalam keuangan Islam yang memadukan sukuk tradisional dengan instrumen keuangan inovatif, berupaya untuk pelestarian kekayaan yang etis sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Al-Shariah (Saied et al., 2024).

5. Perbandingan Sukuk Dengan Obligasi Konvensional
5.1 Perbedaan Fundamental
Meskipun sukuk sering dibandingkan dengan obligasi konvensional karena kesamaan fungsinya dalam pasar modal, keduanya memiliki perbedaan fundamental yang signifikan. Pertama, sukuk mewakili kepemilikan proporsional atas aset, sementara obligasi konvensional merupakan kewajiban utang (Badeeu et al., 2019). Kedua, penetapan harga sukuk didasarkan pada nilai pasar aset yang mendasarinya, sementara penetapan harga obligasi didasarkan pada peringkat kredit atau kelayakan kredit penerbit (Badeeu et al., 2019). Ketiga, penerbitan sukuk harus sesuai dengan hukum syariah (Badeeu et al., 2019).
Dari perspektif investor, perbedaan antara sukuk dan obligasi adalah bahwa sukuk memberikan peluang kepada semua jenis investor, baik investor konvensional yang non-Muslim maupun investor Muslim yang ingin mengikuti pedoman Islam dalam mencari keuntungan, sementara obligasi konvensional hanya melibatkan investor non-Muslim (Rahim & Othman, 2021). Pemegang sukuk menerima pembayaran keuntungan periodik dalam bentuk sewa atau bagi hasil, yang tunduk pada kerugian finansial, sementara pemegang obligasi menerima pembayaran bunga tetap (Badeeu et al., 2019).

5.2 Kesamaan dan Konvergensi
Meskipun terdapat perbedaan fundamental, dalam praktiknya sukuk dan obligasi konvensional memiliki banyak kesamaan yang membuat batas antara keduanya menjadi kabur. Imbal hasil sukuk mencerminkan imbal hasil obligasi konvensional karena memiliki fitur yang serupa (Saad, 2019). Kesamaan fitur-fitur ini antara obligasi konvensional dan sukuk menyebabkan pelaku pasar, media massa, pembuat kebijakan publik, dan beberapa akademisi menggambarkan instrumen sukuk sebagai peniru obligasi konvensional (Saad, 2019).
Analisis harga saham menunjukkan bahwa harga obligasi Islam dan konvensional didorong oleh faktor-faktor yang sama, dan terutama dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank Islam merespons guncangan ekonomi dan keuangan dengan cara yang sama seperti bank-bank konvensional, menunjukkan bahwa kesenjangan antara praktik keuangan Islam dan konvensional semakin menyempit (Krasicka & Nowak, 2017).

5.3 Perbedaan Risiko
Dari perspektif risiko, sukuk dan obligasi konvensional menunjukkan profil risiko yang berbeda. Penelitian menggunakan pendekatan value-at-risk (VaR) menemukan bahwa jumlah VaR indeks sukuk secara komparatif jauh lebih rendah daripada VaR indeks obligasi dalam semua kasus, dan memasukkan indeks sukuk dengan setiap indeks obligasi dapat mengurangi VaR portofolio sekitar 30 hingga 50 persen untuk semua indeks obligasi pasar maju dan berkembang (Bhuiyan et al., 2020). Penelitian lain di Pakistan menemukan bahwa sukuk adalah instrumen yang kurang berisiko dan lebih stabil dibandingkan obligasi konvensional (Nasir & Farooq, 2017).
Namun, sukuk juga menghadapi risiko unik yang tidak dimiliki oleh obligasi konvensional, termasuk risiko ketidakpatuhan syariah, risiko kepemilikan aset, dan risiko regulasi (Alswaidan et al., 2017). Risiko sukuk lebih luas daripada risiko obligasi konvensional karena sukuk dibebani dengan faktor risiko tambahan, termasuk risiko pasar spesifik sukuk, risiko syariah, risiko regulasi, dan faktor risiko yang terkait dengan aset yang mendasari sukuk (Alswaidan et al., 2017).

6. Kerangka Hukum Dan Regulasi Sukuk
6.1 Pendekatan Regulasi
Kerangka hukum dan regulasi yang memadai sangat penting untuk pengembangan pasar sukuk yang sehat. Penelitian komparatif mengenai kerangka hukum dan regulasi penerbitan sukuk di berbagai negara mengungkapkan bahwa sukuk telah diatur melalui dua pendekatan utama: dengan menetapkan undang-undang terpisah atau dengan mengamendemen perundang-undangan yang ada (Ghezal et al., 2022). Studi ini juga menyoroti model-model yang dapat diikuti jika ada kebutuhan untuk mengatur sukuk pada tingkat yang sama dengan obligasi konvensional, sehingga memungkinkan penerbitan sukuk (Ghezal et al., 2022).
Banyak yurisdiksi telah menerapkan aturan obligasi pada sukuk untuk mengizinkan penerbitannya tanpa kerangka hukum yang spesifik dan memadai (Ghezal et al., 2022). Hal ini menimbulkan masalah karena struktur sukuk lebih dekat dengan struktur obligasi, dan tanpa kerangka hukum yang tepat, perbedaan fundamental antara keduanya tidak dapat diakui secara hukum.

6.2 Malaysia sebagai Model Regulasi
Malaysia telah menjadi model terdepan dalam pengembangan kerangka regulasi sukuk yang komprehensif. Komisi Sekuritas Malaysia (SCM) dipilih sebagai contoh karena upaya mereka yang maju dalam mengembangkan kerangka hukum yang kuat untuk penerbitan sukuk dan pasar modal Islam secara umum (Zain et al., 2019). Pada Juli 2011, Komisi Sekuritas Malaysia mengamendemen Pedoman Sekuritas Islam untuk memberikan arahan yang komprehensif mengenai topik-topik seperti aturan syariah yang berlaku, proses persetujuan, persyaratan pengungkapan, dan penilaian untuk penerbitan sukuk (Ahmed et al., 2019).
Malaysia juga telah mengembangkan kerangka sukuk SRI (Sustainable and Responsible Investment) yang menetapkan persyaratan untuk penerbitan sukuk yang mendukung proyek-proyek lingkungan dan sosial (Noordin et al., 2018). Kerangka ini memberikan daftar proyek SRI yang memenuhi syarat yang lebih komprehensif namun tepat, mencakup aspek lingkungan dan sosial (Noordin et al., 2018).

6.3 Indonesia
Indonesia mengadopsi pendekatan yang memungkinkan penerbitan sukuk tanpa aturan yang jelas, tetapi mensyaratkan penerapan regulasi obligasi konvensional pada penerbitan sukuk (Ghezal et al., 2022). Namun, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan kerangka regulasi sukuk, termasuk penerbitan sukuk negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) yang diatur oleh undang-undang khusus. Peran dewan syariah sangat penting dalam penerbitan SBSN di Indonesia, di mana fatwa, pendapat syariah, atau pernyataan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam merupakan prasyarat dalam penerbitan sukuk negara (Ghezal et al., 2022).

6.4 Inggris
Inggris merupakan contoh negara non-Muslim yang berhasil mengembangkan kerangka regulasi sukuk. Inggris telah menjadi pasar yang menarik bagi perusahaan yang menerbitkan sukuk setelah Malaysia (Toor, 2024). Keberhasilan Inggris dalam mengembangkan pasar sukuk menunjukkan bahwa sukuk dapat berkembang di luar konteks negara-negara Muslim dengan kerangka regulasi yang tepat.

6.5 Peran Dewan Pengawas Syariah
Kehadiran dewan pengawas syariah (Shariah Supervisory Board/SSB) merupakan elemen krusial dalam kerangka regulasi sukuk. Kehadiran komite syariah telah meningkatkan kepercayaan investor terhadap penerbitan struktur sukuk (Ghezal et al., 2022). SSB memiliki wewenang untuk menetapkan administrasi yang baik untuk pasar sukuk dan terus memantau kepatuhan syariah (Ghezal et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa SSB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan legitimasi dalam pernyataan syariah (Ahmed et al., 2019).

7. Isu-Isu Syariah Dalam Sukuk
7.1 Kontroversi Kepatuhan Syariah
Salah satu isu paling kontroversial dalam industri sukuk adalah pertanyaan mengenai kepatuhan syariah yang sesungguhnya. Para ulama kritis berpendapat bahwa praktik keuangan Islam saat ini bertujuan untuk mereplikasi praktik keuangan konvensional, dan dalam melakukannya, produk keuangan Islam saat ini patuh syariah dalam bentuk tetapi tidak dalam substansi dan semangat (Abubakar et al., 2023). Mereka mengkritik bahwa praktik sukuk hanya meniru praktik obligasi konvensional di pasar (Abubakar et al., 2023).
Kontroversi besar terjadi pada November 2007 ketika Sheikh Taqi Usmani menyatakan bahwa sebagian besar sukuk (sekitar 85%) di pasar tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah karena komitmen pembelian yang melibatkan janji untuk membayar kembali pokok melanggar prinsip berbagi risiko dan keuntungan (Abubakar et al., 2023). Sebagai respons terhadap kontroversi ini, Dewan Syariah AAOIFI mengadakan serangkaian pertemuan di Bahrain pada 13 dan 14 Februari 2008, setelah itu sebuah pernyataan tentang sukuk disusun untuk memberikan panduan tentang struktur sukuk (Abubakar et al., 2023).

7.2 Isu Kepemilikan dan Penguasaan Aset
Salah satu isu syariah yang paling mendasar dalam sukuk adalah masalah kepemilikan dan penguasaan aset yang mendasarinya. Penelitian menunjukkan bahwa pemegang sukuk harus mengambil kepemilikan aset yang mendasarinya selama durasi proyek, dan adalah ilegal bagi seseorang untuk menjual aset yang tidak dimilikinya (AbdulKareem & Mahmud, 2024). Transfer kepemilikan yang lengkap harus terjadi, memungkinkan investor sukuk untuk menyewakan kembali aset kepada pemerintah atau penerbit (AbdulKareem & Mahmud, 2024).
Sistem hukum negara tempat sukuk diterbitkan merupakan salah satu faktor yang membatasi investor untuk menerima aset yang mendasari sukuk, terutama dalam sukuk berbasis aset (AbdulKareem & Mahmud, 2024). Hal ini menciptakan ketegangan antara persyaratan syariah dan realitas hukum di berbagai yurisdiksi.

7.3 Sifat Utang Sukuk
Meskipun sebagian besar buku teks dan penulis keuangan Islam mengklaim bahwa sukuk berbeda dari obligasi konvensional karena yang pertama berbasis aset atau didukung aset yang mewakili kepemilikan, sementara yang terakhir adalah utang yang mewakili klaim atas modal, praktik industri jauh dari ideal ini (Benaicha et al., 2019). Dalam model murabahah misalnya, modal digunakan untuk membeli komoditas dan menjualnya dengan harga murabahah kepada penerbit sukuk, yang menjadi utang bagi penerbit sama seperti obligasi konvensional (Benaicha et al., 2019).

7.4 Kurangnya Pertimbangan Bagi Hasil
Isu lain yang sering dikritik adalah kurangnya pertimbangan bagi hasil (profit and loss sharing/PLS) dalam struktur sukuk yang ada. Tiga kriteria untuk sukuk agar patuh syariah adalah: (1) representasi kepemilikan dalam aset berwujud, (2) investor harus menerima pembayaran dari keuntungan setelah pajak, dan (3) nilai penebusan harus sesuai dengan harga pasar aktual dan bukan jumlah yang diinvestasikan (Lehner, 2017). Namun, para penulis sepakat bahwa ada kekurangan kepatuhan syariah yang nyata karena setidaknya satu dari prinsip-prinsip tersebut dilanggar sebagian besar waktu (Lehner, 2017).

7.5 Risiko Syariah (Shariah Non-Compliance Risk)
Risiko ketidakpatuhan syariah (Shariah Non-Compliance Risk/SNCR) merupakan risiko unik yang dihadapi oleh sukuk. SNCR didefinisikan sebagai risiko kerugian nilai aset karena sukuk tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya (Hasan et al., 2019). Risiko ini dikaitkan dengan tata kelola, personel, kontrak, dan struktur, serta perbedaan pandangan di antara ulama mengenai kepatuhan syariah dari kontrak dan praktik sukuk tertentu (Noor, 2024).
Penelitian menunjukkan bahwa ketika sukuk memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, hal ini mengimplikasikan tingkat efektivitas yang lebih rendah baik pada struktur maupun peringkat sukuk (Ahmed, Islam, Alabdullah, et al., 2019). Peningkatan tingkat risiko ketidakpatuhan syariah dalam operasi keuangan Islam akan berdampak negatif pada kredibilitas bank yang terlibat (Ahmed, Islam, Alabdullah, et al., 2019).

8. Risiko Dalam Sukuk
8.1 Klasifikasi Risiko Sukuk
Profil risiko sukuk bersifat unik dan pengakuan risiko sukuk cukup kompleks karena inovasi struktur sukuk (Alswaidan et al., 2017). Terdapat delapan faktor risiko yang menggambarkan hubungan risiko dan jenis sukuk: risiko kredit, risiko tingkat imbal hasil, risiko nilai tukar, risiko harga, risiko likuiditas, risiko bisnis, risiko kepatuhan syariah, dan kekakuan infrastruktur (Alswaidan et al., 2017).
Risiko sukuk lebih luas daripada risiko obligasi konvensional karena sukuk dibebani dengan faktor risiko tambahan, termasuk risiko pasar spesifik sukuk, risiko syariah, risiko regulasi, dan faktor risiko yang terkait dengan aset yang mendasari sukuk (Alswaidan et al., 2017). Struktur risiko sukuk pada dasarnya adalah risiko syariah karena risiko struktur diciptakan oleh keharusan sukuk untuk mematuhi syariah (Alswaidan et al., 2017).

8.2 Risiko Gagal Bayar
Sukuk, sebagai kelas aset yang relatif baru di pasar modal global, menghadapi tantangan baru dalam bentuk gagal bayar sukuk seperti obligasi konvensional (Saad, 2019). Analisis tiga kasus gagal bayar sukuk besar sejak tahun 2007 menunjukkan bahwa dalam sebagian besar kasus, masalah dapat ditelusuri kembali ke klausul dan struktur yang membuat sukuk lebih mirip obligasi konvensional (Zaheer & Wijnbergen, 2024). Studi kasus ini menyoroti pentingnya lembaga hukum di negara tempat hak kepemilikan kemungkinan akan diperdebatkan (Zaheer & Wijnbergen, 2024).
Kepatuhan ketat terhadap prinsip-prinsip syariah akan sangat menyederhanakan restrukturisasi karena kepatuhan syariah menyiratkan alokasi hak properti yang jelas: dalam sukuk, investor akan menerima hak penuh atas aset sukuk yang mendasarinya dalam situasi kesulitan (Zaheer & Wijnbergen, 2024).

8.3 Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas merupakan salah satu tantangan utama dalam pasar sukuk. Tidak semua sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga pasar karena tunduk pada kondisi tertentu yang ditetapkan oleh badan pengawas syariah masing-masing (Sharif et al., 2023). Kurangnya likuiditas di pasar sekunder merupakan salah satu hambatan utama bagi pengembangan pasar sukuk yang lebih luas (Foglie & Keshminder, 2022).
Faktor "beli dan tahan" (buy and hold) juga merupakan tantangan bagi pengembangan pasar sukuk, di samping kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban keuangannya (Boukhatem, 2022). Standardisasi penerbitan sukuk, kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi regulasi Islam, pengembangan pasar sekunder sukuk, dan diversifikasi penerbitan sukuk merupakan beberapa langkah yang dapat membantu mengurangi berbagai bentuk risiko keuangan (Boukhatem, 2022).

9. Inovasi Dalam Sukuk
9.1 Sukuk Hijau (Green Sukuk)
Salah satu inovasi paling signifikan dalam pasar sukuk adalah munculnya sukuk hijau (green sukuk) yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Pada tahun 2017, Tadau Energy Sdn Bhd di Malaysia menerbitkan sukuk hijau pertama (Wong & Bhatti, 2019). Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk hijau kedua (Wong & Bhatti, 2019). Sukuk hijau menggabungkan prinsip-prinsip lingkungan dari obligasi hijau dengan struktur keuangan yang patuh syariah dari sukuk (Foglie & Keshminder, 2022).
Penelitian menunjukkan bahwa sukuk hijau menandakan efek "greenium", yang berarti investor menemukan sukuk hijau menarik dan bersedia menerima imbal hasil yang lebih rendah (Pirgaip & Arslan‐Ayaydin, 2024). Mengingat respons positif investor terhadap inisiatif hijau di pasar, penerbit dapat memanfaatkan permintaan yang tumbuh untuk sukuk hijau, yang mengarah pada pendanaan berbiaya rendah (Pirgaip & Arslan‐Ayaydin, 2024).

9.2 Sukuk SRI (Sustainable and Responsible Investment)
Sukuk SRI merupakan instrumen yang mengintegrasikan prinsip-prinsip investasi yang bertanggung jawab secara sosial dengan kerangka keuangan Islam. Sukuk Ihsan yang diterbitkan oleh Khazanah Nasional Malaysia merupakan contoh pionir sukuk SRI yang menggunakan struktur pay-for-success yang patuh syariah pertama (Mahomed & Mahbot, 2024). Sukuk ini dirancang untuk membiayai program pendidikan dengan imbal hasil yang dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) (Mahomed & Mahbot, 2024).
Integrasi prinsip lingkungan dari obligasi hijau dengan struktur keuangan yang patuh syariah dari sukuk, yaitu sukuk SRI, mewakili persimpangan vital dalam keuangan berkelanjutan dan Islam (Foglie & Keshminder, 2022). Sukuk SRI diakui sesuai dengan moral dan etika yang tinggi, yang mewujudkan pemikiran Islam tentang Maqasid al-Shariah (tujuan lebih tinggi dari syariah) dan Maslahah (kepentingan publik) (Foglie & Keshminder, 2022).

9.3 Sukuk Berbasis Blockchain
Inovasi terbaru yang menarik perhatian adalah penerapan teknologi blockchain dalam penerbitan dan perdagangan sukuk. Sukuk pintar (smart sukuk) memiliki potensi untuk menjadi masa depan penerbitan sukuk dan dapat berkontribusi pada penyebaran sukuk yang lebih luas, mengarah pada perluasan pendanaan Islam (Septiana & Sanjayawati, 2021). Keunggulan kontrak pintar (smart contracts) dapat memfasilitasi transaksi dengan cara yang nyaman dan dengan demikian akan berkontribusi pada kesejahteraan umat, sehingga mencapai maslaha (Septiana & Sanjayawati, 2021).
Digitalisasi penerbitan sukuk melalui blockchain dapat mengatasi ketidakefisienan tertentu yang terkait dengan transaksi sukuk, meningkatkan transparansi aset sukuk yang mendasarinya dan arus kas, serta mengurangi biaya dan jumlah perantara dalam transaksi sukuk (Kunhibava et al., 2021). Namun, sukuk berbasis blockchain juga menghadapi risiko hukum, regulasi, syariah, dan siber yang perlu diatasi (Kunhibava et al., 2021).
Penelitian menunjukkan bahwa biaya penerbitan dan transaksi sukuk pintar jauh lebih rendah daripada penerbitan sukuk saat ini dan diharapkan lebih aman dan dapat dipasarkan secara internasional (Iftikhar & Saba, 2020). Sukuk pintar berbasis blockchain dapat diadopsi oleh pemerintah dan organisasi untuk menerbitkan sukuk yang menjanjikan transaksi bisnis yang transparan, ekonomis, efisien, dan andal bagi kedua belah pihak (Iftikhar & Saba, 2020).

9.4 Sukuk Perpetual dan Waqf
Inovasi lain dalam pasar sukuk adalah pengembangan sukuk perpetual dan sukuk berbasis waqf. Sukuk perpetual mudharabah telah diusulkan sebagai mekanisme yang patuh syariah untuk membiayai pengembangan fasilitas kesehatan regional di Maladewa (Badeeu et al., 2019). Penggunaan blockchain juga telah diusulkan untuk memfasilitasi penerbitan sukuk waqf perpetual (Septiana & Sanjayawati, 2021).

10. Peran Sukuk Dalam Pembangunan Ekonomi
10.1 Pembiayaan Infrastruktur
Sukuk telah terbukti menjadi instrumen yang efektif untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar. Penerbitan sukuk negara biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan umum negara atau proyek-proyek tertentu seperti pembangunan unit pembangkit listrik, pelabuhan, bendungan, jalan tol, dan lainnya (Arsyi, 2024). Di Nigeria, penerbitan sukuk oleh Pemerintah Federal Nigeria untuk rehabilitasi jalan federal di enam zona geopolitik negara tersebut menunjukkan dampak yang luar biasa pada pembangunan bangsa (Bakar & Baba, 2020).
Di Yordania, penerbitan sukuk untuk kepentingan Perusahaan Listrik Nasional terbukti sebagai formula pembiayaan yang tepat dan layak secara ekonomi, dengan permintaan yang besar terhadap sukuk Islam, menunjukkan adanya pasar yang menjanjikan bagi sukuk di Yordania (خصاونه et al., 2023). Pengalaman ini merekomendasikan perluasan penerbitan sukuk Islam untuk membiayai proyek-proyek modal publik dan swasta, dengan tujuan membiayai proses pembangunan ekonomi (خصاونه et al., 2023).

10.2 Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Sukuk berkontribusi pada peningkatan volume investasi keuangan, yang berdampak positif pada aktivitas ekonomi negara, membantu meningkatkan permintaan efektif, dan dengan demikian meningkatkan volume produk nasional (خصاونه et al., 2023). Penelitian di Pakistan menemukan bahwa dalam jangka panjang, terdapat korelasi yang signifikan dan positif antara pengembangan perbankan Islam dan pasar saham Islam dengan PDB riil (Naz & Gulzar, 2023).
Sukuk juga memainkan peran penting dalam pengembangan pasar modal dengan memungkinkan investor berkapitalisasi kecil atau pelaku pasar untuk berpartisipasi aktif di pasar (Shahimi et al., 2022). Selain itu, sukuk mendorong inklusi keuangan dengan memberikan kesempatan kepada rumah tangga untuk berpartisipasi dalam pasar investasi yang lebih luas (Noordin et al., 2018).

10.3 Diversifikasi Sumber Pembiayaan
Bagi pemerintah dan korporasi, sukuk menawarkan alternatif diversifikasi sumber pembiayaan yang penting. Negara-negara dengan pasar keuangan yang lebih berkembang, kualitas kredit yang lebih tinggi, dan prospek ekonomi/keuangan yang kuat lebih cenderung menerbitkan sukuk negara daripada obligasi konvensional negara sebagai strategi untuk mengembangkan dan mendiversifikasi pasar keuangan mereka dengan mempromosikan produk utang baru (Boujlil et al., 2020).
Sukuk juga menarik bagi investor non-Muslim karena menawarkan manfaat diversifikasi portofolio. Penelitian menunjukkan bahwa memasukkan indeks sukuk dengan setiap indeks obligasi dapat mengurangi VaR portofolio secara signifikan (Bhuiyan et al., 2020). Hal ini menjadikan sukuk instrumen yang menarik bagi investor yang mencari diversifikasi portofolio dan manajemen risiko yang lebih baik.

11. Pasar Sukuk Di Berbagai Negara
11.1 Malaysia
Malaysia merupakan pusat pasar sukuk global yang paling maju dan matang. Malaysia mendominasi pasar sukuk dan telah menerbitkan sukuk sejak tahun 1990 (Ghafoor et al., 2018). Penerbit korporasi Malaysia memimpin dengan pangsa 50,2% dari penerbitan sukuk korporat global (Ghafoor et al., 2018). Keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan pasar sukuk didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, dukungan pemerintah yang tinggi melalui kebijakan dan insentif, serta kehadiran Dewan Penasihat Syariah yang kompeten (Zain et al., 2019).

11.2 Indonesia
Indonesia merupakan salah satu pasar sukuk yang berkembang pesat, dengan berbagai inovasi dalam penerbitan sukuk negara dan korporat. Indonesia telah menerbitkan sukuk hijau dan sukuk tabungan (Sukuk Tabungan) yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek hijau (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022). Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan sukuk ritel yang memungkinkan partisipasi investor individu dalam pasar sukuk (Asadov et al., 2023).

11.3 Kawasan GCC
Negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) merupakan pemain penting dalam pasar sukuk global. Distribusi pasar sukuk global pada tahun 2017 menunjukkan bahwa negara-negara Asia menyumbang 72,1% dari penerbitan sukuk global, diikuti oleh GCC (23,3%), negara-negara Eropa (2,36%), dan negara-negara Afrika (2,2%) (AbdulKareem & Mahmud, 2024). Namun, Kuwait merupakan pengecualian yang menarik karena meskipun menjadi pelopor dan pusat inovasi dalam keuangan Islam, negara ini belum mengembangkan pasar sukuk yang signifikan (Alowaiyesh et al., 2020).

11.4 Negara-Negara Non-Muslim
Perkembangan menarik dalam pasar sukuk adalah meningkatnya partisipasi negara-negara non-Muslim. Inggris, Hong Kong, Luksemburg, Senegal, dan Afrika Selatan telah bergabung dalam pasar sukuk internasional (Asmuni & Tan, 2020). Hong Kong menerbitkan sukuk dengan total nilai penerbitan US$3 miliar antara tahun 2014 dan 2017, yang merupakan terobosan penting bagi pengembangan pasar modal Islam di Asia Timur (Wong & Bhatti, 2019).
Nigeria juga telah mengembangkan pasar sukuk, dengan Pemerintah Federal Nigeria menerbitkan sukuk sebagai instrumen baru di pasar domestik yang memberikan manfaat besar bagi pemerintah, investor, pasar modal, dan masyarakat Nigeria (Kareem et al., 2020). Di Afrika, sukuk ijarah menjadi salah satu produk yang paling berkembang dalam keuangan Islam dan telah menjadi sumber pembiayaan dan likuiditas alternatif bagi sektor publik dan swasta (Kareem et al., 2020).

12. Tantangan Dan Prospek Masa Depan
12.1 Tantangan Standardisasi
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pasar sukuk adalah kurangnya standardisasi dalam dokumentasi dan interpretasi syariah terkait struktur sukuk (Iftikhar & Saba, 2020). Pasar sukuk belum mewujudkan potensinya karena kurangnya standardisasi dalam dokumentasi dan interpretasi syariah terkait struktur sukuk (Iftikhar & Saba, 2020). Lembaga-lembaga seperti AAOIFI, IFSB, dan IIFM telah berupaya bersama untuk standardisasi regulasi di sekitar industri keuangan Islam (Iftikhar & Saba, 2020).
Tantangan harmonisasi standar perjanjian dalam prinsip-prinsip syariah secara internasional merupakan tantangan utama dalam pengembangan pasar sukuk (Asmuni & Tan, 2020). Perbedaan interpretasi syariah antara ulama dari berbagai negara dan mazhab menciptakan ketidakpastian bagi investor dan penerbit sukuk.

12.2 Tantangan Biaya
Biaya penerbitan sukuk yang lebih tinggi dibandingkan obligasi konvensional merupakan hambatan signifikan bagi pengembangan pasar sukuk. Biaya penerbitan sukuk lebih mahal karena melibatkan beberapa prosedur tambahan seperti persetujuan dari Dewan Syariah dan biaya penjaminan bersama dengan komisi pengambilalihan yang dibayarkan penerbit kepada bank investasi wali amanat (Iftikhar & Saba, 2020). Biaya tetap awal yang dikeluarkan oleh penerbit mencegah perusahaan kecil untuk memasuki pasar sukuk (Iftikhar & Saba, 2020).

12.3 Tantangan Pasar Sekunder
Pengembangan pasar sekunder yang aktif merupakan tantangan penting bagi pasar sukuk. Kurangnya likuiditas di pasar sekunder membatasi pertumbuhan pasar sukuk dan mengurangi daya tariknya bagi investor (Foglie & Keshminder, 2022). Diperlukan pasar perdagangan sekunder yang aktif untuk mengembangkan pasar sukuk yang efektif dan dinamis (Ghafoor et al., 2018).

12.4 Prospek Masa Depan
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pasar sukuk tetap cerah. Permintaan yang kuat dari negara-negara Muslim dan lembaga konvensional global untuk obligasi berbasis prinsip syariah diharapkan dapat mendorong potensi sukuk di masa depan (Majumdar & Puthiya, 2021). Inovasi dalam struktur sukuk, termasuk sukuk hijau, sukuk SRI, dan sukuk berbasis blockchain, membuka peluang baru bagi pengembangan pasar sukuk yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pengembangan sukuk di negara-negara yang belum memiliki pasar sukuk yang matang, seperti Bangladesh, Afghanistan, dan Uzbekistan, juga menawarkan peluang pertumbuhan yang signifikan (Ullah et al., 2022). Potensi sukuk sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur dan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang sangat besar, terutama mengingat kebutuhan investasi infrastruktur yang sangat besar di negara-negara tersebut (Dikun et al., 2018).

13. Kesimpulan
Sukuk telah berkembang menjadi instrumen keuangan Islam yang paling signifikan dan berpengaruh dalam sistem keuangan global. Dari penerbitan pertamanya di Malaysia pada tahun 1990, sukuk telah berkembang menjadi pasar global yang bernilai ratusan miliar dolar, menarik minat pemerintah, korporasi, dan investor dari seluruh dunia, baik dari negara-negara Muslim maupun non-Muslim.
Sebagai instrumen yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan kebutuhan pasar modal modern, sukuk menawarkan alternatif yang menarik bagi obligasi konvensional. Sukuk memberikan manfaat diversifikasi portofolio, akses ke basis investor yang lebih luas, dan keterkaitan dengan aset nyata yang mendukung stabilitas keuangan. Namun, sukuk juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu kepatuhan syariah, kurangnya standardisasi, biaya penerbitan yang tinggi, dan keterbatasan likuiditas pasar sekunder.
Inovasi dalam struktur sukuk, termasuk sukuk hijau, sukuk SRI, dan sukuk berbasis blockchain, menunjukkan kemampuan adaptasi instrumen ini terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang. Pengembangan kerangka hukum dan regulasi yang memadai, peningkatan standardisasi, dan penguatan pasar sekunder merupakan langkah-langkah kunci yang diperlukan untuk mewujudkan potensi penuh pasar sukuk global.
Pada akhirnya, sukuk bukan hanya instrumen keuangan semata, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keterkaitan dengan sektor riil ekonomi. Dengan pengembangan yang tepat, sukuk dapat memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia.

Daftar Referensi
AbdulKareem, I. A., & Mahmud, M. S. (2024). Shariah issues of ownership and possession of asset-based sukuk structure: A Shariah scholars' perspective. UUM Journal of Legal Studies, 15(1), 171–196. https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.8
Abdullah, A. K. (2011). Overcoming the weaknesses in Sukuk: Toward risk-sharing instruments in Islamic finance. ICR Journal, 2(4), 669–690. https://doi.org/10.52282/icr.v2i4.605
Abubakar, Y. S., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). The concept of Sukuk and its applications in contemporary Islamic financial system. Law and Humanities Quarterly Reviews, 2(3). https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.03.70
Ahmed, E. R., Islam, Md. A., & Amran, A. (2019). Examining the legitimacy of Sukuk structure via Shariah pronouncements. Journal of Islamic Marketing, 10(4), 1151–1166. https://doi.org/10.1108/jima-03-2018-0050
Ahmed, E. R., Islam, Md. A., Alabdullah, T. T. Y., & Amran, A. (2019). A qualitative analysis on the determinants of legitimacy of Sukuk. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 342–368. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2016-0005
Al-raeai, A. M., Zainol, Z., & Rahim, A. K. A. (2018). The role of political risk and financial development factors on Sukuk market development of Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Asian Journal of Finance & Accounting, 10(1), 242. https://doi.org/10.5296/ajfa.v10i1.13106
Alowaiyesh, W. S. A. S., Mohamad, M. T., & Noh, M. S. M. (2020). Development of ṣukūk in the state of Kuwait, its challenges and prospects. Jurnal Syariah, 28(2), 263–292. https://doi.org/10.22452/js.vol28no2.4
Alswaidan, M. W., Daynes, A., & Pasgas, P. (2017). Understanding and evaluation of risk in Sukuk structures. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(4), 389–405. https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2015-0021
Antonio, M. S. (2023). Equity market & Islamic finance: Innovation and product development. Ekonomi Islam Indonesia, 5(2). https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.278
Arsyi, M. (2024). Maqasid Shariah implementation on Sukuk analysis. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(2). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i2.338
Asadov, A., Turaboev, I., & Nor, M. Z. M. (2023). Legal challenges in establishing the Islamic capital market in Uzbekistan. ISRA International Journal of Islamic Finance, 15(4), 45–63. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i4.548
Asmuni, N. H., & Tan, K. S. (2020). Exploring the yield spread between Sukuk and conventional bonds in Malaysia. Journal of Emerging Market Finance, 20(2), 165–191. https://doi.org/10.1177/0972652720969519
Badeeu, F. N., Nafiz, A. R., & Muneeza, A. (2019). Developing regional healthcare facilities in Maldives through mudharabah perpetual Sukuk. International Journal of Management and Applied Research, 6(2), 81–96. https://doi.org/10.18646/2056.62.19-006
Bakar, A. A., & Baba, I. M. (2020). Sukuk and nation building: An overview of the development and impact of Sukuk financing in Nigeria. Ikonomika, 5(1), 71–84. https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.6842
Benaicha, M., Qasem, B. M. S., & Kassim, A. A. A. (2019). Selected Shariah issues in Sukuk structures: A comparative approach. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 328–343. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-025
Bhuiyan, R. A., Puspa, M., Saiti, B., & Ghani, G. M. (2020). Comparative analysis between global sukuk and bond indices: Value-at-risk approach. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(6), 1245–1256. https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2018-0019
Boujlil, R., Hassan, M. K., & Grassa, R. (2020). Sovereign debt issuance choice: Sukuk vs conventional bonds. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(2), 275–294. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i2.1104
Boukhatem, J. (2022). How does financial risk affect sukuk market development? Empirical evidence from ARDL approach. Heliyon, 8(5), e09453. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09453
Dikun, S., Lamari, F., Rarasati, A. D., & Rahman, H. Z. (2018). Sharia-compliant instruments as innovative financing for transportation infrastructure development in Indonesia. CSID Journal of Infrastructure Development, 1(1), 41. https://doi.org/10.32783/csid-jid.v1i1.8
Foglie, A. D., & Keshminder, J. S. (2022). Challenges and opportunities of SRI sukuk toward financial system sustainability: A bibliometric and systematic literature review. International Journal of Emerging Markets, 19(10), 3202–3225. https://doi.org/10.1108/ijoem-04-2022-0601
Ghafoor, S., Saba, I., & Kouser, R. (2018). Sukuk issuance in Malaysia: Lessons for Pakistan. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 4(2), 159–176. https://doi.org/10.26710/jafee.v4i2.525
Ghezal, M., Hassan, R., & Lahsasna, A. (2022). Legal and regulatory approaches in ṣukūk issuance: A comparative analysis. UUM Journal of Legal Studies, 13(1), 249–281. https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.11
Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Parveen, T. (2019). Sukuk risks – a structured review of theoretical research. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(1), 35–49. https://doi.org/10.1108/jiabr-06-2015-0026
Iftikhar, S., & Saba, I. (2020). Blockchain based smart Sukuk as Shariah compliant investment avenues for Islamic financial institutions in Pakistan. Journal of Finance & Economic Research, 5(1), 30–45. https://doi.org/10.20547/jfer2005103
Jobst, A. (2007). The economics of Islamic finance and securitization. The Journal of Structured Finance, 13(1), 6–27. https://doi.org/10.3905/jsf.2007.684860
Kareem, I. A. A., Mahmud, M. S., & Ganiyy, A. F. A. (2020). Thematic review of Sukuk ijarah issued in Nigeria: An opportunity for economic development. Jurnal Iqtisaduna, 1(1), 61. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15851
Khalilurrahman, K., & Mubarrak, H. (2022). Retail green Sukuk in Indonesia: Toward a maqashid approach. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 11(1), 208–228. https://doi.org/10.22373/share.v11i1.12460
Krasicka, O., & Nowak, S. (2017). Differences between Islamic and conventional finance in Malaysia. https://doi.org/10.4337/9781784710736.00023
Kunhibava, S., Mustapha, Z., Muneeza, A., Sa'ad, A. A., & Karim, M. E. (2021). Ṣukūk on blockchain: A legal, regulatory and Sharī'ah review. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(1), 118–135. https://doi.org/10.1108/ijif-06-2020-0120
Lehner, O. M. (2017). Islamic banking and finance as an ethical alternative: A systematic literature review. https://doi.org/10.31235/osf.io/jb5z9
Mahomed, Z., & Mahbot, A. (2024). Sustainable and responsible investment (SRI) Sukuk: Lessons from Khazanah's Sukuk Ihsan. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(6), 1065–1081. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2024-0219
Majumdar, S., & Puthiya, R. (2021). Role of signaling in issuance of sukuk versus conventional bonds – an empirical analysis of the bond market in the UAE. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(5), 967–981. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2020-0093
Nasir, A., & Farooq, U. (2017). Analysis of value at risk of Sukuk and conventional bonds in Pakistan. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(4), 375–388. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2014-0004
Naz, S. A., & Gulzar, S. (2023). Islamic financial development & economic growth: The emergence of Islamic financial market in Pakistan. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(6), 989–1012. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2022-0222
Noor, N. F. M. (2024). Shariah non-compliance risk and its management techniques: Empirical evidences in selected wakalah sukuk documents issued in Malaysia jurisdiction. Qualitative Research in Financial Markets, 16(4), 803–829. https://doi.org/10.1108/qrfm-10-2022-0171
Noordin, N. H., Haron, S. N., Hasan, A., & Hassan, R. (2018). Complying with the requirements for issuance of SRI sukuk: The case of Khazanah's Sukuk Ihsan. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 9(3), 415–433. https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2016-0024
Oredein, A. O., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). The concept of Sukuk. https://doi.org/10.31219/osf.io/mp38y
Pirgaip, B., & Arslan‐Ayaydin, Ö. (2024). Exploring the greenium in the green Sukuk universe: Evidence from the primary market. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(3), 423–440. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2023-0186
Rahim, S. A., & Othman, N. H. (2021). Sukuk investors' confidence following the 2008-crisis: A perspective from Maqasid Shariah for the Covid-19 pandemic. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(8). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i8/10737
Saad, N. M. (2019). The encumbrance of institutional investor and board of directors in reducing risk of default for conventional bonds and Sukuk in Malaysia. Jurnal Pengurusan, 55, 1–18. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2019-55-07
Saied, G. M. A. A., Awang, M. D., & Ahmad, S. B. (2024). Hybrid Sukuk and wealth preservation: Aligning with Maqasid Al-Shariah principles in modern Islamic finance. International Journal of Religion, 5(12), 1487–1495. https://doi.org/10.61707/m3fpb331
Septiana, N. I., & Sanjayawati, H. (2021). Sukuk on blockchain: Application, advantages, and challenges. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(2), 120–133. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.855
Shahimi, N. A., Asni, F., Ramle, M. R., & Hasbulah, M. H. (2022). Development of Sukuk Mudarabah in Malaysia: A literature review. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i11/15254
Sharif, D., Redzuan, M. A., Meerangani, K. A., & Mustafar, M. Z. (2023). An overview of Sukuk liquidity market issues in the Shariah perspective. 1, 224–240. https://doi.org/10.15405/epfe.23081.19
Soliman, H. A. (2022). Impact of the Corona pandemic on Islamic Sukuk returns. مجلة بيت المشورة, (17), 169–201. https://doi.org/10.33001/m0104202217/96
Terfiadi, S. Y., Jais, M., Mahdi, S., & Husein, R. (2023). The potential of the Islamic capital market (ICM) as an investment model for the Baitul Mal. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 3(4), 620–628. https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.635
Toor, U. (2024). What are the contributing factors for firms considering issuing Sukuks. https://doi.org/10.32920/23411219.v1
Ullah, M., Miah, M. N., Arefin, Md. S., & Alamin, M. (2022). Prospects of Sukuk bonds in Bangladesh. International Journal of Asian Social Science, 12(8), 264–272. https://doi.org/10.55493/5007.v12i8.4557
Wong, M. C. S., & Bhatti, W. I. (2019). Developing international Sukuk in East Asia: Implications from Hong Kong Sukuk. Journal of Asian Finance Economics and Business, 6(4), 9–17. https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.9
Zaheer, S., & Wijnbergen, S. van. (2024). Sukuk defaults: On distress resolution in Islamic finance. Qualitative Research in Financial Markets, 17(2), 292–311. https://doi.org/10.1108/qrfm-08-2023-0203
Zain, N. R. M., Abideen, A., & Ali, E. R. A. E. (2019). Innovations in Sukuk in the global finance market: Reviewing key considerations. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 285–295. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-021
خصاونه، أ.، عبيدات، ز. م.، والتل، ع. ف. (2023). التجربة الأردنية في إصدار الصكوك الإسلامية: دراسة حالة شركة الكهرباء الوطنية. مؤتة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 38(3). https://doi.org/10.35682/mjhss.v38i3.650
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar