00721 - Sentralisasi dalam Sistem Ekonomi Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep sentralisasi dalam sistem ekonomi Islam secara komprehensif, mulai dari landasan filosofis dan teologisnya hingga implementasinya dalam berbagai instrumen ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang dibangun di atas fondasi tauhid, khalifah, dan maqashid syariah memiliki pandangan khas terhadap sentralisasi yang berbeda dari sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Melalui pendekatan kajian literatur, artikel ini menganalisis dinamika sentralisasi dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan perbankan syariah, serta menelusuri pemikiran ekonom Islam klasik seperti Abu Yusuf. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menolak sentralisasi secara mutlak, melainkan menempatkannya sebagai instrumen kontekstual yang diorientasikan pada pencapaian kemaslahatan umat. Sentralisasi dibenarkan ketika prinsip keadilan sangat dominan, namun harus senantiasa diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pada akhirnya, sentralisasi dalam sistem ekonomi Islam dievaluasi berdasarkan satu kriteria utama, yakni kontribusinya terhadap pencapaian maqashid syariah dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Sentralisasi; Sistem Ekonomi Islam; Maqashid Syariah; Zakat; Wakaf; Perbankan Syariah

Abstract

This article comprehensively examines the concept of centralization in the Islamic economic system, ranging from its philosophical and theological foundations to its implementation in various Islamic economic instruments. The Islamic economic system, built upon the foundations of tawhid, khilafah, and maqashid shariah, holds a distinctive view of centralization that differs from both capitalism and socialism. Through a literature review approach, this article analyzes the dynamics of centralization in the management of zakat, waqf, and Islamic banking, as well as tracing the thought of classical Islamic economists such as Abu Yusuf. The findings indicate that Islamic economics does not reject centralization absolutely, but rather positions it as a contextual instrument oriented toward achieving the welfare of the Muslim community. Centralization is justified when the principle of justice is highly dominant, but must always be balanced with strong oversight mechanisms, transparency, accountability, and community participation. Ultimately, centralization in the Islamic economic system is evaluated based on one primary criterion, namely its contribution to the achievement of maqashid shariah and the overall welfare of the community.

Keywords: Centralization; Islamic Economic System; Maqashid Shariah; Zakat; Waqf; Islamic Banking

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ekspresi atas kepercayaan iman seseorang terhadap Tuhan, Allah SWT, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi (Adzkiya, 2020). Sebagai sebuah sistem yang komprehensif, ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang distribusi dan konsumsi semata, tetapi juga mencakup dimensi produksi, kepemilikan, dan distribusi kekayaan yang adil dan merata (Halim, 2023). Dalam konteks ini, konsep sentralisasi menjadi salah satu isu yang sangat relevan untuk dikaji secara mendalam, mengingat bahwa sistem ekonomi Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai bagaimana kekuasaan ekonomi seharusnya diorganisasikan, didistribusikan, dan dikelola demi tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Sentralisasi, dalam pengertian umum, merujuk pada pemusatan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau pihak yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi (Nuradhawati, 2019). Dalam konteks ekonomi, sentralisasi dapat diartikan sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang terkonsentrasi pada satu titik tunggal, berbeda dengan desentralisasi yang mendistribusikan kewenangan tersebut ke berbagai tingkatan (Irkhami, 2015). Sistem ekonomi diartikan sebagai cara pandang atau mekanisme pengorganisasian kegiatan ekonomi, yang salah satu dimensinya adalah tingkat sentralisasi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi (Budiantoro et al., 2018).

Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah: bagaimana Islam memandang sentralisasi dalam sistem ekonominya, dan sejauh mana sentralisasi tersebut dibenarkan atau bahkan dianjurkan dalam kerangka syariah? Artikel ini berupaya mengkaji secara komprehensif konsep sentralisasi dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari landasan filosofis dan teologisnya, implementasinya dalam berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan perbankan syariah, hingga dinamika perdebatan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam konteks pengelolaan ekonomi umat Islam.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (library research) dengan metode deskriptif-analitis. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema sentralisasi dalam sistem ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola argumentasi, perbandingan konseptual antarsistem ekonomi, serta implikasi praktis dari penerapan sentralisasi pada instrumen-instrumen ekonomi Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Filosofis dan Teologis Sentralisasi dalam Ekonomi Islam

a. Konsep Tauhid dan Khalifah sebagai Basis Sentralisasi

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi teologis yang kuat, yakni konsep tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah. Konsep khalifah menempatkan manusia selaku khalifah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana amanah Allah di seluruh bidang kehidupan, baik bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial, ideologi, maupun prinsip organisasi sosial (Muala, 2020). Dalam kerangka ini, sentralisasi bukan sekadar pilihan teknis administratif, melainkan memiliki dimensi teologis yang mendalam: bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi harus diarahkan pada pencapaian maqashid syariah, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Adzkiya, 2020).

Konsep maqashid al-syariah adalah tujuan yang diberikan Allah dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya, dan dalam konteks ekonomi, maqashid memberikan perbedaan mendasar dengan sistem ekonomi konvensional yang tidak mengenal perlindungan atau pemeliharaan iman, jiwa, akal, dan keturunan (Adzkiya, 2020). Oleh karena itu, sentralisasi dalam ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama ini: bahwa setiap mekanisme pengorganisasian ekonomi, termasuk sentralisasi, harus diorientasikan pada pencapaian kemaslahatan umat secara komprehensif.

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai perilaku individu Muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya yang harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam, dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (Budiantoro et al., 2018). Dengan demikian, sentralisasi dalam ekonomi Islam bukan berarti pemusatan kekuasaan yang otoriter dan sewenang-wenang, melainkan sentralisasi yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi.

b. Perbedaan Sentralisasi dalam Ekonomi Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme

Untuk memahami posisi sentralisasi dalam ekonomi Islam, perlu terlebih dahulu membandingkannya dengan sistem ekonomi lain. Dalam sistem ekonomi sosialis, penggunaan alat-alat produksi secara kolektif biasanya dilakukan oleh pemerintah, atau biasanya dikenal dengan sentralisasi produksi, yang berimbas pada pembatasan usaha individu, bahkan terkadang penghapusan industri individu (Ghozali, 2019). Ciri pokok dari sistem ekonomi sosialis antara lain adalah bahwa semua sumber ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara atas nama pemerintah, dan seluruh kegiatan ekonomi dan produksi harus diusahakan bersama (Ghozali, 2019).

Sementara itu, dalam sistem ekonomi kapitalis, kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal, sehingga keuntungan besar hanya berputar pada segelintir orang, sementara orang kebanyakan menjadi tumbal yang diperas sumber dayanya (Muala, 2020). Kapitalisme sebagai ideologi pemenang tetap bukan ideologi ekonomi yang paripurna karena ketidakmerataan distribusi kekayaan yang inheren di dalamnya (Muala, 2020).

Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang berbeda dari keduanya. Dalam sistem ekonomi sosialis, sentralisasi kredit berada di tangan negara dengan menggunakan bank nasional dengan modal negara dan monopoli eksklusif, serta sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara (Iskandar, 2017). Namun, ekonomi Islam tidak mengadopsi sentralisasi total ala sosialisme, maupun liberalisasi penuh ala kapitalisme. Sebaliknya, ekonomi Islam membangun paradigma sentralisasi yang selektif dan berbasis nilai-nilai syariah, di mana kebebasan individu tetap dijaga namun dibatasi oleh norma-norma moral dan etika syariah (Irkhami, 2015).

Secara garis besar, mekanisme pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua kutub: sentralisasi (planned economy) dan desentralisasi (Irkhami, 2015). Dalam aspek tertentu, ketika prinsip keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis syariah perlu diterapkan (Irkhami, 2015). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menolak sentralisasi secara mutlak, tetapi menempatkannya sebagai instrumen yang dapat digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan keadilan.

2. Sentralisasi dalam Pengelolaan Zakat

a. Sejarah dan Dasar Sentralisasi Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang paling fundamental, dan perdebatan mengenai sentralisasi versus desentralisasi pengelolaannya telah berlangsung sejak masa awal Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, zakat telah menjadi salah satu instrumen kebijakan keuangan publik yang pengelolaannya dilakukan secara sentralisasi oleh seorang khalifah karena dinilai mampu menjadi solusi dari segala permasalahan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah umat (Saputri et al., 2022).

Baik sentralisasi ataupun desentralisasi pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa kepemimpinannya. Rasulullah SAW pernah mengirim Ala al-Hadrami ke Bahrain dan Amr ke Oman pada tahun 8 Hijriyah dan Muadz ke Yaman pada tahun 9 Hijriyah (Rosadi & Athoillah, 2016). Ini menunjukkan bahwa pada masa awal Islam, terdapat fleksibilitas dalam penerapan sentralisasi maupun desentralisasi zakat, tergantung pada konteks dan prioritas yang hendak dicapai.

Khalifah Abu Bakar pernah melakukan sentralisasi dana zakat seperti untuk membiayai dan memobilisasi perang untuk mempertahankan eksistensi agama (fi sabilillah) (Rosadi & Athoillah, 2016). Dipilihnya sentralisasi ataupun desentralisasi dipengaruhi di antaranya berdasarkan prioritas masalah yang hendak diselesaikan (Rosadi & Athoillah, 2016). Ini merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam: bahwa sentralisasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen yang dipilih berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

b. Argumen Pro-Sentralisasi Zakat

Terdapat sejumlah argumen kuat yang mendukung sentralisasi pengelolaan zakat dalam sistem ekonomi Islam. Pertama, sentralisasi lembaga zakat memungkinkan potensi zakat terkumpul dalam satu wadah, sehingga pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat akan maksimal (Hilmi et al., 2023). Dengan adanya lembaga amil yang tetap, tunggal, dan legal, distribusi harta menjadi efektif dan efisien (Suaib, 2021).

Kedua, sentralisasi distribusi harta diharapkan agar terealisasinya keseimbangan sosial dan mengurangi ketimpangan sosial (Suaib, 2021). Sistem sentralisasi zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada (Suryani & Fitriani, 2022). Zakat yang dikelola melalui manajemen mutu syariah yang baik menjadi strategis dalam konteks meningkatkan daya guna zakat sebagai pranata sosial-ekonomi (Zaki et al., 2020).

Ketiga, dari perspektif tata kelola, pengelolaan dana zakat yang baik dengan adanya pengawasan tentunya harus melimpahkan kewenangan itu kepada satu badan (Setiawan, 2019). Sentralisasi dalam undang-undang pengelolaan zakat dimaksudkan untuk mencapai good governance dalam pengelolaan zakat nasional (Hakim, 2016). Nasaruddin Umar berpendapat bahwa sentralisasi akan sangat bermanfaat karena akan meningkatkan kontrol atas total jumlah zakat yang dikumpulkan (Salim, 2023).

Keempat, dari perspektif sejarah, Abu Ubaid menentang adanya pembagian dana yang sama rata di antara kedelapan golongan penerima zakat, dan konsep zakat yang dirancang oleh Abu Ubaid adalah pemungutan dan pendistribusian zakat dilakukan secara proporsional di wilayah yang sama (Saputri et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa sentralisasi dalam pengelolaan zakat memiliki akar historis yang kuat dalam pemikiran ekonomi Islam klasik.

c. Argumen Kontra-Sentralisasi dan Perdebatan Kontemporer

Di sisi lain, terdapat pula argumen yang menentang sentralisasi pengelolaan zakat. Banyak lembaga amil zakat (LAZ) menganggap bahwa model sentralisasi zakat menggeser eksistensi LAZ (Faishal, 2022). Juru bicara banyak organisasi Islam swasta dengan keras menolak proposal sentralisasi manajemen zakat di bawah kendali pemerintah (Salim, 2023). Ahmad Juwaini, kepala Forum Zakat, berpendapat bahwa pemerintah harus lebih peduli dengan mereka yang tidak membayar zakat terlebih dahulu sebelum mengusulkan sentralisasi pengelolaan zakat (Salim, 2023).

Terdapat tiga hal yang menjadi perdebatan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu sentralisasi pengelolaan zakat, kriminalisasi lembaga amil zakat, dan persyaratan lembaga pengelola zakat (Hamzah, 2022). Para pemohon uji materi Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengajukan uji materiil berdasarkan pada empat poin utama, yaitu adanya tindakan kriminalisasi, sentralisasi, subordinat, dan marginalisasi (Hamzah, 2022).

Dari perspektif empiris, kinerja zakat justru meningkat setelah dikelola oleh masyarakat sipil (Irawan, 2020). Salah satu penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat adalah karena pengelolaan zakat yang tidak transparan dan tidak akuntabel, padahal kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan oleh sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah (Irawan, 2020).

Sentralisasi wakaf telah mengakibatkan banyak gangguan oleh pemerintah dan menyebabkan terjadinya korupsi (Rini, 2020). Namun faktanya, kejadian korupsi tidak saja terjadi ketika sentralisasi wakaf, tetapi juga ketika desentralisasi wakaf (Rini, 2020). Ini menunjukkan bahwa masalah korupsi dan tata kelola yang buruk bukan semata-mata produk dari pilihan sentralisasi atau desentralisasi, melainkan bergantung pada kualitas institusi dan integritas pengelola.

3. Sentralisasi dalam Pengelolaan Wakaf

a. Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi umat. Wakaf dalam ekonomi syariah adalah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang bertujuan kepada orientasi kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat (falah) (Akbar, 2017). Wakaf merupakan sebuah kerangka kerja atau framework dari sistem ekonomi dan sosial bukan hanya untuk konsep jangka waktu pendek, namun juga untuk berkelanjutan (Rini, 2020).

Penggunaan harta wakaf tidak terbatas pada keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain, tetapi harta wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi (Akbar, 2017). Pembangunan ekonomi melalui wakaf merupakan salah satu konsep ekonomi syariah yang secara islami mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Akbar, 2017).

b. Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi Wakaf

Dalam pengelolaan wakaf, proses pengawasan menekankan proses antisipatif untuk meminimalkan praktik penyelewengan dana, baik secara sentralisasi maupun desentralisasi (M. Iskandar et al., 2020). Aktivitas utama dalam pengelolaan wakaf, yaitu penghimpunan, investasi, manajerial, dan penyaluran wakaf memerlukan pengawasan dari pihak yang berwenang secara internal maupun eksternal (M. Iskandar et al., 2020).

Sentralisasi wakaf telah mengakibatkan banyak gangguan oleh pemerintah dan menyebabkan terjadinya korupsi (Rini, 2020). Dua kejadian korupsi terjadi antara abad keenam belas dan kedua puluh yang melibatkan wakaf di Yerusalem dan Damaskus, membuat Baer menduga kemungkinan niat untuk mengendalikan barang-barang publik (Rini, 2020). Ini menunjukkan bahwa sentralisasi wakaf, jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat, dapat membuka peluang penyalahgunaan.

Namun demikian, ada kebutuhan untuk membangun sistem pendukung yang kuat, seperti memperkuat fungsi Dewan Pengawas Syariah, standarisasi sistem akuntansi dan pelaporan wakaf, penilaian kinerja manajemen wakaf, sistem pemantauan untuk efisiensi operasional, ekonomi dan dampak sosial bagi penerima manfaat, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan dan keuangan mikro syariah (M. Iskandar et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa sentralisasi wakaf yang efektif memerlukan infrastruktur kelembagaan yang memadai.

4. Sentralisasi dalam Perbankan Syariah

a. Sentralisasi Kebijakan dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam kontemporer. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Bisri et al., 2021). Dalam konteks perbankan syariah, sentralisasi memiliki dimensi yang beragam, mulai dari sentralisasi kebijakan regulasi hingga sentralisasi proses operasional.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah sentralisasi kebijakan dan kurangnya infrastruktur (Bandong, 2021; Mansyur, 2011). Sentralisasi kebijakan dalam perbankan syariah dapat menjadi hambatan bagi pengembangan industri ini, terutama jika regulasi yang ada tidak memberikan ruang yang cukup bagi inovasi dan ekspansi (Budiono, 2017).

Dalam konteks manajemen risiko perbankan syariah, sentralisasi memiliki peran penting. Bank syariah harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengurangan risiko, termasuk sentralisasi exposure on balance sheet dan off balance sheet yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan counterparty tertentu yang mengacu pada konsep single obligors (Balqis et al., 2023; Suhaimi, 2021). Ini menunjukkan bahwa sentralisasi dalam manajemen risiko perbankan syariah merupakan kebutuhan teknis yang tidak dapat dihindari.

b. Sentralisasi Proses Pembiayaan

Dalam praktik perbankan syariah, sentralisasi proses pembiayaan telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja. Business Process Reengineering (BPR) terhadap sentralisasi proses pembiayaan segmen Consumer Unsecured Loan melalui pembentukan Financing Factory untuk proses analisa dokumen, verifikasi nasabah, approval permohonan, pembuatan akad pembiayaan hingga pencairan yang terintegrasi, telah mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Bisri et al., 2021).

Sentralisasi proses kredit segmen Consumer Unsecured Loan telah mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari intermediate asset dan organizational impact yang dihasilkan (Bisri et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa dalam konteks operasional perbankan syariah, sentralisasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Dalam konteks pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sentralisasi DPS yang selama ini diterapkan memiliki kelebihan sekaligus kelemahan, khususnya fungsi pengawasan yang intensif pada operasional perbankan syariah secara reguler (Fauzan, 2019). Ini menunjukkan bahwa sentralisasi pengawasan syariah perlu diimbangi dengan mekanisme yang memastikan efektivitas pengawasan di tingkat operasional.

5. Sentralisasi dalam Pemikiran Ekonom Islam Klasik

a. Abu Yusuf dan Sentralisasi Administrasi Pajak

Salah satu pemikir ekonomi Islam klasik yang paling berpengaruh dalam konteks sentralisasi adalah Abu Yusuf, melalui karyanya yang monumental, Kitab Al-Kharaj. Demi mencegah adanya kesalahan dalam praktik perpajakan, Abu Yusuf mengatur sentralisasi administrasi dalam pembuatan kebijakan perpajakan (Zunaidi, 2021). Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya (Abdillah, 2022).

Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak menjadi salah satu konsep yang dilaksanakan hingga saat ini, dan konsepnya dipakai dan diaplikasikan dalam menentukan persentase penerimaan pajak oleh negara (Zunaidi, 2021). Ini menunjukkan bahwa sentralisasi administrasi dalam pemikiran ekonomi Islam klasik bukan sekadar wacana teoritis, melainkan memiliki relevansi praktis yang bertahan hingga era modern.

Dalam kitabnya Al-Kharaj, pemikiran ekonomi Abu Yusuf lebih cenderung kepada pembahasan ekonomi makro, dan Abu Yusuf dalam kitabnya lebih banyak berkaitan dengan pendapatan negara dari sektor pajak dan pendistribusiannya dengan cara-cara yang benar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdillah, 2022). Ini menunjukkan bahwa sentralisasi dalam pemikiran Abu Yusuf diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan pada akumulasi kekuasaan semata.

b. Konsep Distribusi Keuangan Negara dalam Islam

Dalam konsep keuangan negara Islam, distribusi antarindividu dibagi menjadi dua bagian, yaitu distribusi secara ekonomis dan non-ekonomis (Nurlaela, 2015). Distribusi secara ekonomis, yaitu terjadinya proses distribusi antarindividu mengikuti mekanisme pasar syariah, di mana semua transaksi antarindividu yang berkaitan dengan barang dan jasa dilakukan di pasar tersebut dengan cara-cara yang mengikuti aturan syariat Islam (Nurlaela, 2015).

Konsep dasar politik ekonomi Islam memperhatikan dua hal, yaitu pembahasan tentang sumber-sumber ekonomi dan jaminan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu warga negara (Nurlaela, 2015). Ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, sentralisasi keuangan negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara, bukan pada akumulasi kekayaan oleh segelintir pihak.

6. Sentralisasi dan Desentralisasi: Dialektika dalam Sistem Ekonomi Islam

a. Keseimbangan antara Sentralisasi dan Desentralisasi

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah keseimbangan (tawazun). Ekonomi Islam dibangun atas paradigma syariah yang universal sesuai dengan cita-citanya rahmatan lil'alamin (I. Iskandar, 2017). Dalam konteks sentralisasi dan desentralisasi, ekonomi Islam tidak mengambil posisi ekstrem di salah satu kutub, melainkan mencari keseimbangan yang optimal berdasarkan konteks dan kebutuhan.

Tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan asas sentralisasi saja dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sebaliknya juga tidak mungkin penyelenggaraan pemerintahan hanya didasarkan pada asas desentralisasi saja (Nuradhawati, 2019). Prinsip ini berlaku pula dalam sistem ekonomi Islam: bahwa sentralisasi dan desentralisasi adalah dua instrumen yang dapat digunakan secara komplementer, bukan saling meniadakan.

Sentralisasi ekonomi masih menjadi permasalahan yang belum bisa diatasi, di mana kota-kota besar terus-menerus menjadi magnet bagi para pencari kerja, sedangkan pedesaan hanya menjadi tempat mudik saat musim liburan tiba (Rosidah, 2021). Sudah saatnya desentralisasi ekonomi dijalankan dengan serius, karena ini bisa menjadi solusi dari lambatnya pertumbuhan ekonomi (Rosidah, 2021). Ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, sentralisasi ekonomi yang berlebihan justru menimbulkan masalah ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

b. Sentralisasi dalam Konteks Distribusi Kekayaan

Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah mengurangi konsentrasi kekayaan pada segelintir orang atau kelompok. Islam memberikan panduan bahwa proses akumulasi kekayaan dan distribusi ekonomi terbentuk secara fair dan benar (Bandong, 2021). Dalam konteks ini, sentralisasi dalam ekonomi Islam diarahkan bukan untuk mengkonsentrasikan kekayaan, melainkan untuk memastikan distribusi yang adil.

Menghindari sentralisasi modal pada segelintir orang atau kelompok merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan harta dalam Islam (Triana, 2018). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam secara eksplisit menentang sentralisasi modal yang bersifat eksploitatif, sambil tetap membuka ruang bagi sentralisasi kelembagaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan distribusi.

Zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai sarana dalam memberdayakan ekonomi umat sehingga zakat diharapkan memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan (Suryani & Fitriani, 2022). Instrumen zakat dipergunakan untuk menyeimbangkan pendapatan masyarakat (Suryani & Fitriani, 2022). Dalam konteks ini, sentralisasi pengelolaan zakat dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa redistribusi kekayaan berlangsung secara sistematis dan terorganisir.

7. Sentralisasi dalam Konteks Negara dan Pemerintahan Islam

a. Konsep Khilafah dan Sentralisasi Pemerintahan

Dalam sejarah Islam, konsep khilafah memiliki implikasi penting terhadap sentralisasi pemerintahan dan ekonomi. Pada tahun-tahun berikutnya sampai terakhir kehidupan Rasulullah, otoritas atas kekuasaannya semakin meluas dan hampir meliputi jazirah Arab, meskipun secara ketatanegaraan Rasul tidak melakukan banyak hal untuk menjalankan sentralisasi pemerintahannya (T. Setiawan & Risnandar, 2019). Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam model pemerintahan Islam yang ideal, sentralisasi tidak diterapkan secara mutlak.

Konsep khilafah menempatkan manusia selaku khalifah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana amanah Allah di seluruh bidang kehidupan, baik bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial, ideologi, dan prinsip organisasi sosial (Muala, 2020). Dalam kerangka ini, sentralisasi pemerintahan Islam diorientasikan pada pemenuhan amanah tersebut, bukan pada akumulasi kekuasaan.

Konsep negara yang digagas oleh Ibn Khaldun bukan negara laissez-faire atau totalitarian, akan tetapi sebuah negara yang menjamin berlakunya syariah dan berfungsi sebagai instrumen bagi pembangunan manusia dan kesejahteraannya (Ghozali, 2019). Ini menunjukkan bahwa dalam pemikiran ekonomi Islam klasik, negara memiliki peran aktif dalam mengelola ekonomi, namun peran tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah.

b. Sentralisasi dalam Konteks Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan contoh kontemporer dari penerapan sistem pemerintahan yang sentralistik berbasis Islam. Brunei menerapkan sistem politik yang berjalan secara monarki absolut di mana kekuasaan dan keputusan pemimpin atau sultan menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin tertinggi bidang agama, sehingga kekuasaan eksekutif dikuasai secara otoritatif oleh sultan (Umma, 2022).

Jika dianalisis, Brunei menerapkan konsep utama yang dianjurkan Al-Qur'an terhadap ilmu pemerintahan, yaitu konsep keseimbangan, konsep pertanggungjawaban, dan konsep kepemimpinan (Umma, 2022). Melihat pada aspek konsep keseimbangan, pemerintahan Brunei masih dominasi sentralisasi, di mana pemerintah memberikan komando secara satu arah tanpa adanya kompromi dan rakyat dengan serta-merta menurut (Umma, 2022).

Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai hukum, ketertiban, kesejahteraan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi mendominasi kehidupan rakyat (Umma, 2022). Brunei merupakan negara kaya berkat sumber daya alamnya seperti minyak bumi dan gas alam, dan pembangunan berbagai fasilitas publik terus digalakkan demi memanjakan rakyatnya (Umma, 2022). Ini menunjukkan bahwa sentralisasi dalam konteks Brunei, meskipun bersifat otoriter, tetap diorientasikan pada kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam yang terpusat.

8. Sentralisasi dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Indonesia

a. Regulasi Zakat dan Perdebatan Sentralisasi

Di Indonesia, perdebatan mengenai sentralisasi pengelolaan zakat mencapai puncaknya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memposisikan BAZNAS sebagai pemegang otoritas tertinggi pengelolaan zakat di Indonesia, sedangkan kedudukan LAZ menjadi subordinasi dan hanya membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat secara nasional (Faishal, 2022).

Usulan sentralisasi pengelolaan zakat ini menimbulkan diskusi yang panjang (Salim, 2023). Penulis lebih menyukai adanya sentralisasi lembaga yang mengurus zakat, sebab dengan sentralisasi lembaga zakat, potensi zakat di Indonesia dapat terkumpul dalam satu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Hilmi et al., 2023). Selain itu, didukung dengan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS dan pemerintah sebagai pemegang wewenang pemerintahan, sehingga pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat akan maksimal (Hilmi et al., 2023).

Sementara itu, pemerintah tetap ngotot memperjuangkan sentralisasi pengelolaan zakat, sementara pengelola zakat swasta justru sebaliknya, mereka terus berjuang agar pengelolaan zakat dilakukan secara desentralisasi (Hamzah, 2022). Ini mencerminkan ketegangan yang inheren antara kepentingan negara untuk mengontrol sumber daya ekonomi umat dan kepentingan masyarakat sipil untuk mempertahankan otonomi dalam pengelolaan zakat.

b. Dampak Sentralisasi terhadap Kinerja Zakat

Dari perspektif empiris, dampak sentralisasi terhadap kinerja pengelolaan zakat bersifat ambigu. Di satu sisi, sentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Di sisi lain, sentralisasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Kinerja zakat justru meningkat setelah dikelola oleh masyarakat sipil (Irawan, 2020). Agenda terbesar dunia zakat nasional saat ini adalah mendorong tata kelola yang baik dengan mendirikan otoritas zakat yang kuat dan kredibel, yang akan memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan di tiga aspek utama, yaitu kepatuhan syariah, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta efektivitas ekonomi dari pendayagunaan dana zakat (Irawan, 2020).

Ini menunjukkan bahwa solusi optimal bukan terletak pada pilihan biner antara sentralisasi penuh atau desentralisasi penuh, melainkan pada pembangunan sistem tata kelola yang kuat yang menggabungkan elemen-elemen terbaik dari keduanya. Zakat yang dikelola melalui manajemen mutu syariah yang baik menjadi strategis dalam konteks meningkatkan daya guna zakat sebagai pranata sosial-ekonomi (Zaki et al., 2020).

9. Sentralisasi dalam Konteks Distribusi Ekonomi Islam

a. Prinsip Keadilan Distribusi

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah keadilan dalam distribusi kekayaan. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, dan zakat merupakan transfer sederhana dari sebagian harta dengan ukuran tertentu milik si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin (Rahman, 2011). Dalam konteks ini, sentralisasi pengelolaan instrumen distribusi seperti zakat, wakaf, dan infak dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk memastikan keadilan distribusi.

Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan, dan zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus (Irawan, 2020). Dengan demikian, sentralisasi pengelolaan zakat bukan sekadar masalah administratif, melainkan memiliki implikasi yang luas terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik umat Islam.

Redistribusi sumber daya ekonomi dari orang kaya kepada orang miskin akan tercapai melalui zakat, karena zakat menghasilkan redistribusi komoditas pasar dari golongan kaya ke golongan miskin (Syarifuddin & Sahidin, 2021). Sentralisasi pengelolaan zakat dapat memastikan bahwa redistribusi ini berlangsung secara sistematis dan terorganisir, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan dapat dimaksimalkan.

b. Sentralisasi BMT sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Desa

Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, sentralisasi distribusi harta melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (Baitul Mal Wattamwil) dapat menjadi instrumen yang efektif. BMT sebagai unit usaha BUMDes akan menjadi lembaga yang memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga amil zakat di setiap desa (Suaib, 2021). Dengan adanya lembaga amil yang tetap, tunggal, dan legal, distribusi harta menjadi efektif dan efisien di setiap desa (Suaib, 2021).

Sentralisasi distribusi harta di desa diharapkan agar terealisasinya keseimbangan sosial dan mengurangi ketimpangan sosial di desa (Suaib, 2021). BMT sebagai unit usaha BUMDes akan mendorong pembangunan ekonomi desa, menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan sosial (Suaib, 2021).

Peran penting BMT yakni optimalisasi dana desa dan sentralisasi distribusi harta di setiap desa (Suaib, 2021). Ini menunjukkan bahwa sentralisasi dalam konteks ekonomi Islam tidak selalu berarti pemusatan kekuasaan di tingkat nasional, tetapi dapat pula berarti sentralisasi di tingkat komunitas lokal yang bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dan merata.

10. Tantangan dan Prospek Sentralisasi dalam Sistem Ekonomi Islam

a. Tantangan Implementasi

Implementasi sentralisasi dalam sistem ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan. Pertama, tantangan regulasi: penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional (Budiono, 2017). Sentralisasi kebijakan dan kurangnya infrastruktur menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi syariah (Mansyur, 2011).

Kedua, tantangan sumber daya manusia: belum siapnya dukungan SDM ekonomi syariah menjadi salah satu kendala dalam implementasi sistem ekonomi Islam yang efektif (Mashdurohatun, 2011). Sentralisasi yang efektif memerlukan SDM yang kompeten dan berintegritas, yang mampu mengelola sumber daya ekonomi umat secara amanah.

Ketiga, tantangan kepercayaan publik: salah satu penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat adalah karena pengelolaan zakat yang tidak transparan dan tidak akuntabel (Irawan, 2020). Sentralisasi yang tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas justru dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi Islam.

Keempat, tantangan korupsi: sentralisasi wakaf telah mengakibatkan banyak gangguan oleh pemerintah dan menyebabkan terjadinya korupsi (Rini, 2020). Ini menunjukkan bahwa sentralisasi tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

b. Prospek dan Rekomendasi

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sentralisasi dalam sistem ekonomi Islam tetap memiliki prospek yang menjanjikan jika diimplementasikan dengan tepat. Ekonomi syariah berpotensi menggantikan posisi ekonomi konvensional, namun dalam penerapannya banyak kendala dan tantangan yang harus diatasi (Mashdurohatun, 2011).

Pengembangan hukum ekonomi syariah ke depan harus semakin mengacu kepada perlindungan kepada kemaslahatan rakyat banyak dengan memakai maqashid syariah sebagai metodologi dan perspektif (Halim, 2023). Ini menunjukkan bahwa sentralisasi dalam ekonomi Islam harus selalu diorientasikan pada pencapaian maqashid syariah, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.

Untuk mewujudkan sentralisasi yang efektif dalam sistem ekonomi Islam, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, membangun sistem tata kelola yang kuat dengan memperkuat fungsi Dewan Pengawas Syariah, standarisasi sistem akuntansi dan pelaporan, serta sistem pemantauan yang efektif (M. Iskandar et al., 2020). Kedua, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi umat. Ketiga, mengembangkan SDM yang kompeten dan berintegritas. Keempat, membangun sinergi antara lembaga-lembaga ekonomi Islam di berbagai tingkatan, dari tingkat nasional hingga tingkat komunitas lokal.

D. Kesimpulan

Sentralisasi dalam sistem ekonomi Islam merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional. Berbeda dengan sentralisasi dalam sistem ekonomi sosialis yang bersifat total dan otoriter, atau sentralisasi modal dalam sistem kapitalisme yang bersifat eksploitatif, sentralisasi dalam ekonomi Islam memiliki karakter yang khas: ia diorientasikan pada pencapaian maqashid syariah, yakni kemaslahatan umat secara menyeluruh (Adzkiya, 2020; Muala, 2020).

Dalam berbagai instrumen ekonomi Islam, sentralisasi memiliki peran yang berbeda-beda. Dalam pengelolaan zakat, sentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi, namun harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif (Hilmi et al., 2023; Rosadi & Athoillah, 2016). Dalam pengelolaan wakaf, sentralisasi memerlukan infrastruktur kelembagaan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan (M. Iskandar et al., 2020; Rini, 2020). Dalam perbankan syariah, sentralisasi proses dan kebijakan dapat meningkatkan efisiensi operasional, namun harus diiringi dengan regulasi yang mendukung inovasi dan ekspansi (Bisri et al., 2021; Fauzan, 2019).

Ekonomi Islam tidak menolak sentralisasi secara mutlak, tetapi menempatkannya sebagai instrumen yang dapat digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan keadilan (Irkhami, 2015). Ketika prinsip keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis syariah perlu diterapkan (Irkhami, 2015). Sebaliknya, ketika sentralisasi justru menghambat keadilan dan kemaslahatan, maka desentralisasi menjadi pilihan yang lebih tepat.

Pada akhirnya, sentralisasi dalam sistem ekonomi Islam harus selalu dievaluasi berdasarkan satu kriteria utama: apakah ia berkontribusi pada pencapaian maqashid syariah dan kemaslahatan umat? Jika ya, maka sentralisasi dapat dibenarkan dan bahkan dianjurkan. Jika tidak, maka sentralisasi harus ditinjau ulang dan digantikan dengan mekanisme yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inilah esensi dari sentralisasi dalam sistem ekonomi Islam: bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

Abdillah, R. (2022). Konsep pemikiran Abu Yusuf dalam manajemen keuangan negara. Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1), 40–51. https://doi.org/10.37567/sebi.v4i1.1285

Adzkiya, U. (2020). Analisis maqashid al-syariah dalam sistem ekonomi Islam dan Pancasila. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 10(1), 23–35. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35

Akbar, W. (2017). Wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah. Jurnal Al-Qardh, 1(2). https://doi.org/10.23971/jaq.v1i2.635

Balqis, T., Lubis, S. Y., & Sugianto, S. (2023). Implementasi manajemen risiko bank syariah. Rayah Al-Islam, 7(3), 1572–1586. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.870

Bandong. (2021). Final ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/u5we9

Bisri, B., Widyastuti, T., & S, H. W. (2021). Dampak sentralisasi proses pembiayaan segmen konsumer unsecured loan pada Bank XYZ. Profitabilitas, 1(2), 86–94. https://doi.org/10.31294/profitabilitas.v1i2.708

Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem ekonomi (Islam) dan pelarangan riba dalam perspektif historis. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 1–14. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138

Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Law and Justice, 2(1), 54–65. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337

Faishal, A. J. (2022). Evaluasi satu dekade implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap kinerja lembaga amil zakat (studi kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia). El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(3), 707–718. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2029

Fauzan, E. D. F. (2019). Persepsi manajer terhadap putusan pembatalan akad murabahah dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 8(2). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4363

Ghozali, M. (2019). Ekonomi syariah dalam hegemoni faham kapitalisme dan sosialisme: Sebuah solusi pola hidup Muslim. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 13(1), 107–126. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3234

Hakim, B. R. (2016). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (perspektif hukum Islam). Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 15(2). https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552

Halim, A. (2023). Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(2), 101–120. https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962

Hamzah, I. (2022). Transformasi regulasi zakat dalam tinjauan fiqih siyasah dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 4(1), 17–36. https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6710

Hilmi, I., Rusli, D. Y., Pusvisasari, L., & Athoillah, M. A. (2023). Pola manajerial zakat dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(2), 927–940. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3606

Irawan, F. (2020). Peran filantropi zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 7(2), 105–117. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.215

Irkhami, N. (2015). Aspek insentif, mekanisme pengambilan keputusan dan koordinasi (analisis komparasi sistem-sistem ekonomi). Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 65–87. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.65-87

Iskandar, I. (2017). Dialektika paradigmatik ekonomi. J-Ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 1(2). https://doi.org/10.32505/jebis.v1i2.25

Iskandar, M., Dismane, Nugraha, N., & Mayasari. (2020). Peningkatan kinerja keuangan institusi wakaf di Indonesia: Landasan hukum, pengawasan hukum, pengelolaan nadzir, manajemen risiko, kepatuhan syariah. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen, 11(3), 253–262. https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.158

Mansyur, M. (2011). Aspek hukum perbankan syariah dan implementasinya di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edsus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.263

Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edsus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264

Muala, A. (2020). Reposisi ekonomi Islam di era globalisasi perspektif maqashid syari'ah. Journal of Islamic Law, 1(1), 45–63. https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.17

Nuradhawati, R. (2019). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia. Jurnal Academia Praja, 2(01), 152–170. https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90

Nurlaela, N. (2015). Analisis fungsi distribusi keuangan negara (studi pemikiran 'Abdul Qadim Zallum). Millah: Journal of Religious Studies, 15(1), 1–28. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art1

Rahman, T. (2011). Rethinking ajaran zakat. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 153–178. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.153-178

Rini, N. (2020). Model wakaf uang pada pembiayaan barang publik di Indonesia. Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan, 3(1). https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.467

Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2016). Distribusi zakat di Indonesia: Antara sentralisasi dan desentralisasi. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 15(2), 237–256. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256

Rosidah, M. (2021). Improving the economy of Sharia Economic Community (MES) through the "maparo goat livestock" system in Era 4.0. Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah. https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i2.2957

Salim, D. P. (2023). Agama dan makna sosial ekonomi dan politiknya. Perada, 6(1). https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.968

Saputri, O. B., Huda, N., & Hannase, M. (2022). Analisis rencana elektronifikasi keuangan daerah dalam memperluas kontribusi zakat dengan pendekatan fishbone diagram analysis. Al-Muzara'ah, 10(1), 1–17. https://doi.org/10.29244/jam.10.1.1-17

Setiawan, I. (2019). Inovasi penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan di lembaga amil zakat. Asy-Syari'ah, 21(1), 55–68. https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4334

Setiawan, T., & Risnandar, A. (2019). Negara modern, dan utopia negara khilafah(?). Jurnal Kajian Peradaban Islam, 2(2), 6–12. https://doi.org/10.47076/jkpis.v2i2.14

Suaib, A. S. P. (2021). Pembangunan ekonomi desa di Sulawesi Selatan: Revitalisasi BMT sebagai unit usaha BUMDes. https://doi.org/10.31219/osf.io/thrvc

Suhaimi, A. I. H. (2021). Studi manajemen risiko akad murabahah pada perbankan syariah. Jurnal Manajemen Risiko, 2(2), 75–82. https://doi.org/10.33541/mr.v2iiv.4100

Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10(1), 43–62. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307

Syarifuddin, M. S., & Sahidin, A. (2021). Filantropi Islam menjawab problem kesenjangan ekonomi umat. Jurnal Penelitian Medan Agama, 12(2), 101–116. https://doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11506

Triana, N. (2018). Menggagas hak kekayaan intelektual perspektif hukum Islam ke dalam hukum nasional. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 177–192. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1747

Umma, S. (2022). Otokrasi Brunei Darussalam: Aktualisasi religiusitas Islam melalui legitimasi politik masa kini. Humanistika: Jurnal Keislaman, 8(1), 1–36. https://doi.org/10.55210/humanistika.v8i1.728

Zaki, M., Nuruddin, A., & Siregar, S. (2020). Konstruksi model manajemen mutu syariah dalam pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Jambi. Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 6(2), 167–195. https://doi.org/10.51311/nuris.v6i2.139

Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf dan pajak (konsep dalam Kitab Al-Kharaj dan relevansinya dalam ekonomi saat ini). Fenomena, 20(1), 61–76. https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49