00719 - Peran Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian

Abstrak

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian negara berkembang, namun menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan akses permodalan, risiko iklim, dan ketidakefisienan rantai pasok. Artikel ini mengkaji secara komprehensif peran ekonomi Islam dalam mendukung sektor pertanian melalui berbagai instrumen, meliputi akad-akad klasik Islam (muzara'ah, salam, musyarakah, mudharabah, ijarah), lembaga keuangan mikro Islam, wakaf produktif, sukuk pertanian, zakat, koperasi Islam, dan fintech Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis terhadap penelitian-penelitian dari Indonesia, Sudan, Nigeria, Malaysia, Pakistan, dan negara-negara lain, artikel ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam memiliki relevansi kuat dengan karakteristik sektor pertanian dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi petani kecil. Temuan menunjukkan bahwa implementasi ekonomi Islam di sektor pertanian berkontribusi pada peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Namun, terdapat kesenjangan antara prinsip ideal dan praktik aktual, serta berbagai hambatan regulasi dan kelembagaan yang perlu diatasi. Artikel ini merekomendasikan pengembangan kerangka regulasi yang mendukung, program peningkatan kapasitas, dan model pembiayaan terintegrasi yang menggabungkan berbagai instrumen keuangan Islam secara sinergis.

Kata kunci: ekonomi Islam, keuangan syariah, pertanian, keuangan mikro Islam, wakaf, sukuk, muzara'ah

Abstract

The agricultural sector is the backbone of developing economies, yet it faces structural challenges such as limited access to capital, climate risks, and supply chain inefficiencies. This article comprehensively examines the role of Islamic economics in supporting the agricultural sector through various instruments, including classical Islamic contracts (muzara'ah, salam, musyarakah, mudharabah, ijarah), Islamic microfinance institutions, productive waqf, agricultural sukuk, zakat, Islamic cooperatives, and Islamic fintech. Using a systematic literature review approach drawing on research from Indonesia, Sudan, Nigeria, Malaysia, Pakistan, and other countries, this article demonstrates that Islamic financial instruments are highly relevant to the agricultural sector's characteristics and can deliver significant positive impacts for smallholder farmers. Findings indicate that the implementation of Islamic economics in the agricultural sector contributes to increased productivity, food security, and rural poverty alleviation. However, gaps exist between ideal principles and actual practice, along with regulatory and institutional barriers that need to be addressed. This article recommends the development of a supportive regulatory framework, capacity-building programs, and an integrated financing model that synergistically combines various Islamic financial instruments.

Keywords: Islamic economics, Islamic finance, agriculture, Islamic microfinance, waqf, sukuk, muzara'ah

1. Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara berkembang, menyediakan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan bahan baku bagi industri. Namun, sektor ini kerap menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari keterbatasan akses permodalan, risiko iklim, hingga ketidakefisienan rantai pasok. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai paradigma alternatif yang menawarkan solusi komprehensif berbasis nilai-nilai keadilan, berbagi risiko, dan kesejahteraan bersama. Ekonomi Islam tidak sekadar merupakan sistem keuangan yang bebas riba, melainkan sebuah kerangka konseptual yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (Baihaki & Hanafi, 2022). Dengan demikian, penerapan konsep ekonomi Islam pada sektor pertanian memiliki relevansi yang sangat besar, mengingat pertanian merupakan salah satu sektor yang paling membutuhkan dukungan finansial inklusif, manajemen risiko yang adil, dan pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan.

Ekonomi Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Nilai aset keuangan Islam global diperkirakan mencapai USD 2,5 triliun pada tahun 2018 dan diproyeksikan melampaui USD 3,5 triliun pada tahun 2024 (OECD, 2020). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat global terhadap sistem keuangan berbasis syariah sebagai alternatif yang layak dan berkelanjutan. Lebih dari itu, prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan keadilan distribusi, berbagi risiko, dan larangan riba memiliki kesesuaian yang kuat dengan kebutuhan sektor pertanian, khususnya bagi petani kecil yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional (Al-Jayyousi et al., 2022). Artikel ini akan mengulas secara komprehensif peran ekonomi Islam dalam sektor pertanian, mencakup instrumen pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro Islam, instrumen sosial seperti zakat dan wakaf, serta model-model inovatif yang telah dikembangkan di berbagai negara.

2. Landasan Konseptual Ekonomi Islam dalam Pertanian

2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang secara esensial menekankan keadilan sosial, larangan riba (bunga), berbagi risiko, dan distribusi kekayaan yang merata. Prinsip-prinsip ini secara langsung relevan dengan tantangan yang dihadapi sektor pertanian. Larangan riba, misalnya, mendorong pengembangan instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil bagi petani yang tidak memiliki jaminan aset memadai (Baihaki & Hanafi, 2022). Dalam konteks pertanian, berbagai akad Islam seperti muzara'ah (bagi hasil pertanian), musyarakah (kemitraan), mudharabah (bagi hasil modal-kerja), salam (jual beli dengan pembayaran di muka), dan ijarah (sewa) menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik unik sektor pertanian (Baihaki & Hanafi, 2022).

Konsep maqasid al-syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) juga menjadi landasan penting dalam memahami peran ekonomi Islam di sektor pertanian. Maqasid al-syariah mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Dalam konteks pertanian, perlindungan terhadap jiwa dan harta secara langsung berkaitan dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani (Harahap et al., 2023). Keuangan Islam, sebagai implementasi dari hukum Islam, diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan mulia ini, sehingga pembiayaan pertanian berbasis syariah bukan sekadar transaksi komersial, melainkan juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial dan moral (Zauro et al., 2024).

Lebih jauh, ekonomi Islam mempromosikan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dan inklusi. Zakat sebagai bentuk pemberian amal yang wajib berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dan penyelesaian kesenjangan sosial ekonomi (Zauro et al., 2024). Dalam sektor pertanian, zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung petani miskin dalam memperoleh input pertanian, sementara instrumen wakaf dapat digunakan untuk menyediakan lahan dan infrastruktur pertanian bagi komunitas yang membutuhkan (Hariri, 2023).

2.2 Kontrak-Kontrak Islam dalam Pertanian

Berbagai akad atau kontrak Islam memiliki relevansi langsung dengan kegiatan pertanian. Penelitian di Madura, Indonesia, mengidentifikasi beberapa kontrak ekonomi Islam yang diterapkan dalam sektor pertanian tembakau, antara lain: (a) qardh untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek anggota asosiasi petani; (b) ijarah yang memungkinkan petani menyewa sumber daya berupa lahan; (c) musyarakah yang dapat diterapkan dengan menginvestasikan seluruh sumber daya dalam pertanian tembakau seperti lahan, air, dan dana; (d) muzara'ah yang dapat diterapkan oleh petani sebagai operator bersama pemilik lahan; dan (e) salam yang dapat diterapkan dalam sistem perdagangan tembakau (Baihaki & Hanafi, 2022).

Kontrak salam memiliki signifikansi khusus dalam pembiayaan pertanian. Dalam akad salam, pembeli membayar harga di muka untuk komoditas pertanian yang akan diserahkan di masa mendatang. Mekanisme ini memberikan modal kerja bagi petani sebelum musim tanam, sekaligus memberikan kepastian harga bagi pembeli (Anwar et al., 2019). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kontrak salam yang direkonstruksi sesuai dengan karakteristik komunitas pertanian dan perikanan dapat membebaskan petani dan nelayan dari jeratan rentenir dan tengkulak (Anwar et al., 2019). Sementara itu, kontrak muzara'ah telah terbukti memainkan peran krusial dalam sistem perbankan modern untuk pembiayaan sektor pertanian. Sejak tahun 1983, bank-bank Islam di Sudan telah menggunakan muzara'ah dalam struktur bagi hasil yang mengalokasikan 75 persen kepada petani dan 25 persen kepada bank (Al-Daihani et al., 2024).

3. Lembaga Keuangan Mikro Islam dan Pembiayaan Pertanian

3.1 Peran Strategis Lembaga Keuangan Mikro Islam

Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMI) memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung sektor pertanian, khususnya bagi petani kecil yang tidak memiliki akses ke perbankan formal. Sektor pertanian secara umum dianggap berisiko tinggi dan tidak bankable oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga proporsi pinjaman ke sektor pertanian tetap relatif rendah (Fitriana, 2024). LKMI hadir sebagai solusi dengan menawarkan pembiayaan berbasis prinsip syariah yang lebih inklusif dan berbagi risiko. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro memiliki hubungan positif dengan sektor pertanian dan berdampak signifikan terhadap produksi pertanian (S. et al., 2021).

Keunggulan LKMI dibandingkan bank besar dalam melayani petani terletak pada jangkauannya yang lebih luas di pedesaan, prosedur yang lebih sederhana, dan tidak memerlukan agunan yang besar (Fitriana, 2024). Penelitian di Jawa Barat, Indonesia, menunjukkan bahwa skor Customer Satisfaction Index (CSI) pada layanan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Syariah (Sharia MFI-A) mencapai 88,28%, termasuk dalam kategori sangat memuaskan. Pelanggan menyatakan kepuasan yang sangat tinggi terhadap kinerja layanan Sharia MFI-A karena kantor yang bersih dan nyaman, layanan yang cepat dan ramah, kerahasiaan nasabah yang terjamin, dan transparansi bagi hasil (Fitriana, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip layanan syariah, yaitu keadilan dan kejujuran dalam transaksi (adl wa tawazun), maslahah, serta bebas dari gharar dan riba (Fitriana, 2024).

Penelitian di Serdang Bedagai, Indonesia, menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) terhadap pendapatan petani sangat baik, mencapai 82,31% (Sibuea et al., 2023). Hasil analisis korelasi antara LKMA sebagai fasilitator manajemen dan pemasaran terhadap pendapatan petani menunjukkan hubungan yang signifikan (Sibuea et al., 2023). Temuan ini menegaskan bahwa LKMI tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai fasilitator manajemen dan pemasaran yang membantu petani meningkatkan nilai tambah produk mereka.

3.2 Model Pembiayaan Terintegrasi

Inovasi dalam model pembiayaan LKMI untuk sektor pertanian terus berkembang. Penelitian di Jawa Tengah, Indonesia, mengusulkan model pembiayaan terintegrasi yang melibatkan LKMI Islam, petani dan nelayan sebagai anggota LKMI, pembeli, bank Islam, dan asuransi Islam (Anwar et al., 2019). Dalam model ini, LKMI Islam menjamin ketersediaan produk, waktu, kualitas, dan kuantitas produk pertanian atau perikanan dari anggotanya. Bank Islam berfungsi sebagai pemasok dana bagi LKMI untuk memenuhi kebutuhan anggota dan permintaan pembeli, serta memastikan pembayaran cicilan anggota (Anwar et al., 2019). Sementara itu, asuransi Islam berperan dalam mitigasi risiko yang melekat pada sektor pertanian dan perikanan.

Di Nigeria, penelitian mengusulkan model Bay-Salam dengan Takaful dan rantai nilai untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi sektor pertanian di Negara Bagian Kano. Model ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan seperti akses pembiayaan yang buruk, pemasaran dan penetapan harga yang buruk, keterlambatan, persyaratan agunan, dan masalah risiko, guna memberikan kemudahan akses keuangan bagi petani dan memberikan keamanan yang efektif bagi lembaga keuangan (Atah et al., 2024). Integrasi Salam dengan Takaful dan rantai nilai ini merupakan inovasi yang menggabungkan instrumen keuangan Islam klasik dengan pendekatan modern manajemen rantai pasok.

3.3 Keuangan Mikro Islam dan Ketahanan Pangan

Keuangan mikro Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat pedesaan. Penelitian menunjukkan bahwa LKMI memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan pangan pada masyarakat pedesaan melalui pengembangan ekonomi, adopsi teknologi baru, mekanisme pertanian yang lebih baik, peningkatan produktivitas, peningkatan standar hidup petani, dan pemberantasan kemiskinan (Syamsuri et al., 2022). Di Pakistan, pembiayaan keuangan mikro Islam telah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi, adopsi teknologi baru, pertanian mekanisasi, peningkatan produktivitas, peningkatan standar hidup petani, dan pemberantasan kemiskinan (Syamsuri et al., 2022).

Penelitian di Nigeria menunjukkan bahwa keuangan mikro Islam berperan dalam meningkatkan perdagangan komoditas, termasuk input pertanian seperti pupuk, traktor, alat tanam, pemanen, dan teknologi pertanian modern (Muhammed et al., 2020). Lebih jauh, keuangan mikro Islam terbukti memiliki hubungan positif dengan pembiayaan agribisnis di Sri Lanka dan Indonesia (Muhammed et al., 2020). Di Sudan, dilaporkan adanya hubungan yang signifikan antara keuangan mikro Islam dan pertumbuhan pertanian (Muhammed et al., 2020). Temuan-temuan ini secara konsisten menunjukkan bahwa keuangan mikro Islam merupakan instrumen yang efektif dalam mendukung pengembangan sektor pertanian di berbagai konteks geografis dan sosial ekonomi.

4. Instrumen Wakaf dalam Pengembangan Pertanian

4.1 Wakaf Lahan Pertanian

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pertanian. Secara historis, wakaf telah memainkan peran penting dalam penyediaan lahan pertanian bagi komunitas Muslim. Di Mesir, lahan subur memiliki sejarah panjang sebagai wakaf untuk penggunaan pertanian (Hariri, 2023). Di Palestina, terdapat lahan pertanian yang cukup besar yang dimiliki oleh wakaf sebelum abad ke-20, dengan potensi untuk menghasilkan pendapatan yang substansial (Hariri, 2023). Di Turki, banyak lahan pertanian produktif berada di bawah sistem wakaf pada masa pemerintahan Ottoman (Hariri, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa lahan wakaf yang menganggur namun memiliki potensi di Malaysia dapat dioptimalkan sebagai fasilitas pertanian dan membantu petani mengakses pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak ijarah, murabahah, mudharabah, dan khususnya kontrak pengelolaan lahan seperti muzara'ah dan musaqah berpotensi digunakan dalam pemberdayaan lahan wakaf (Sukmana et al., 2024). Di Sudan dan Zanzibar, konsep pembiayaan muzara'ah berbasis wakaf dan zakat telah diterapkan untuk mendukung petani miskin. Skema muzara'ah Bank Islam Sudan telah berhasil diterapkan untuk petani kecil Sudan, meminimalkan kerugian dan moral hazard (Hariri, 2023).

4.2 Model Wakaf Produktif untuk Pertanian

Berbagai model wakaf produktif telah dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian. Penelitian di Indonesia mengusulkan model pembiayaan berbasis wakaf produktif untuk sektor peternakan dengan mengoptimalkan lahan wakaf yang menganggur yang dimiliki oleh pesantren (pondok pesantren Islam) untuk proyek peternakan dan penggemukan (Sukmana et al., 2024). Pesantren sebagai nazhir (pengelola) lahan wakaf dapat bekerja sama dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang bertindak sebagai nazhir wakaf tunai untuk membentuk koperasi peternak sebagai wahana pelaksanaan proses produksi dan penggemukan ternak (Sukmana et al., 2024). Proyek ini dilaksanakan di bawah kontrak mudharabah, musyarakah, atau ijarah, yang diawasi oleh pesantren dan BMT (Sukmana et al., 2024).

Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) juga telah diusulkan sebagai instrumen inovatif untuk mendukung ketahanan pangan pertanian di Indonesia. Dalam model ini, manajer operasional menyediakan dana sukuk kepada petani sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan (Yunita, 2021). Produk yang diprioritaskan adalah kebutuhan pokok masyarakat, termasuk produk pertanian berkualitas unggul dari penelitian bioteknologi, sayuran berkualitas unggul dari penelitian bioteknologi di bidang perkebunan, dan produk peternakan dari bidang penelitian (Yunita, 2021). Hasil panen dijual melalui kementerian pertanian atau melalui pasar tradisional untuk mendukung ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dengan harga minimum (Yunita, 2021).

Penelitian lain mengusulkan skema Cash Waqf Linked Sukuk untuk membantu petani organik di Brenjonk, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Hasil CWLS dapat dialokasikan oleh BWI sebagai Nazhir kepada petani organik Brenjonk dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan keterampilan, atau pengadaan alat yang dapat memudahkan kinerja petani (Taqwiem & Rachmadi, 2023). Mengingat wakaf merupakan dana sosial, setiap bantuan yang didistribusikan kepada kelompok sasaran bersifat gratis (Taqwiem & Rachmadi, 2023).

4.3 Wakaf dan Crowdfunding Islam untuk Pertanian

Inovasi terbaru dalam instrumen wakaf untuk pertanian adalah model crowdfunding Islam berbasis salam dan muzara'ah-wakaf. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara efektif kepada inisiatif pertanian yang ditargetkan dengan menggabungkan konsep pembelian barang di muka (salam) dan wakaf untuk tujuan pertanian (muzara'ah-wakaf) (Al-Daihani et al., 2024). Model ini bertujuan untuk memberdayakan petani, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi pertanian, dan memungkinkan investor untuk mendukung metode pertanian yang ramah lingkungan (Al-Daihani et al., 2024). Dengan demikian, model ini tidak hanya mengatasi masalah kemiskinan dan bankabilitas petani, tetapi juga mendorong pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

5. Sukuk dan Pembiayaan Pertanian

5.1 Yellow Sukuk: Inovasi untuk Komoditas Pertanian

Sukuk (obligasi Islam) merupakan instrumen keuangan Islam yang semakin banyak digunakan untuk membiayai berbagai proyek, termasuk di sektor pertanian. Inovasi terbaru dalam konteks ini adalah konsep "Yellow Sukuk" yang diperkenalkan sebagai instrumen keuangan terobosan yang dapat digunakan dalam kerangka Pasar Modal Islam bersama dengan transaksi pinjaman bank konvensional (Ergun, 2023). Yellow Sukuk dirancang untuk mengintegrasikan perdagangan komoditas pertanian dengan pasar global melalui sistem Gudang Berlisensi dan Bursa Komoditas Khusus, yang mengubah produk pertanian terstandarisasi yang disimpan di gudang berlisensi menjadi Electronic Warehouse Receipts (e-WhR) (Ergun, 2023).

Sistem ini dapat berfungsi sebagai alat penting untuk instrumen produksi, konsumsi, dan investasi (Ergun, 2023). Dengan memanfaatkan e-WhR, sektor pertanian dapat meningkatkan efisiensi, likuiditas, dan kedalaman pasar secara keseluruhan (Ergun, 2023). Inovasi ini sangat relevan mengingat metode tradisional yang mendominasi perdagangan komoditas pertanian sering kali menyebabkan surplus pasokan yang sesekali terjadi akibat periodisitas yang melekat, serta kurangnya sistem penyimpanan yang memadai yang mengakibatkan volatilitas harga dan ketidakstabilan pasar (Ergun, 2023).

5.2 Sukuk untuk Infrastruktur Pertanian

Sukuk juga dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur pertanian yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa sukuk memainkan peran penting dalam sirkulasi kekayaan di antara masyarakat yang lebih luas dengan menghindari konsentrasi kekayaan di antara orang-orang kaya, selain peluang kerja dan mata pencaharian yang adil yang akan diciptakan melalui proyek-proyek besar (Madani et al., 2020). Dalam konteks pertanian, sukuk dapat digunakan untuk membiayai pembangunan irigasi, jalan pertanian, fasilitas penyimpanan, dan infrastruktur rantai dingin yang sangat dibutuhkan oleh petani kecil.

Di Indonesia, sukuk waqf telah diusulkan sebagai instrumen untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi waqf dan sukuk dapat menjadi inovasi luar biasa untuk keberlanjutan ekonomi, terutama untuk memperoleh dana tanpa bunga (Taqwiem & Rachmadi, 2023). Sukuk-waqf tidak hanya menjembatani kesenjangan antara sektor profit dan non-profit, tetapi juga membantu mengembangkan keduanya dalam banyak hal sebagai penyeimbang ekonomi Islam, meningkatkan efisiensi sektor non-profit, dan mengembangkan alat keuangan Islam baru untuk sektor non-profit (Taqwiem & Rachmadi, 2023).

6. Perbankan Islam dan Sektor Pertanian

6.1 Kontribusi Perbankan Islam terhadap Pertanian

Meskipun perbankan Islam telah berkembang pesat secara global, kontribusinya terhadap sektor pertanian masih relatif terbatas. Penelitian di Pakistan menunjukkan bahwa hanya 0,7% dari total pembiayaan Islam yang diberikan kepada sektor pertanian (Rafay & Farid, 2017). Hal ini mencerminkan kecenderungan bank-bank Islam untuk berkonsentrasi pada pembiayaan perdagangan jangka pendek yang lebih rendah risikonya, sementara sektor pertanian yang memiliki risiko lebih tinggi cenderung diabaikan (Gelbard et al., 2014). Namun demikian, potensi perbankan Islam untuk mendukung sektor pertanian sangat besar, mengingat populasi pedesaan yang tidak terlayani dapat menjadi lokomotif pertumbuhan bagi industri perbankan Islam (Rafay & Farid, 2017).

Penelitian di Malaysia mengkaji pengembangan model bisnis Islam dalam bentuk pembiayaan rantai nilai pertanian (Agricultural Value Chain Finance/AVCF) di Agrobank Malaysia dari tahun 2016 hingga 2020. Temuan menunjukkan bahwa model bisnis Agrobank tidak hanya mempertimbangkan cara menghasilkan keuntungan, tetapi juga cara mempraktikkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam (Muttaqin et al., 2023). Agrobank telah memodifikasi AVCF dari pembiayaan perdagangan ke kontrak keuangan syariah, memastikan bahwa bisnis Agrobank tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Muttaqin et al., 2023). Kontrak-kontrak yang diterapkan meliputi qardh, bay' al-'inah, bay' bi thaman ajil, murabahah, tawarruq, dan ijarah (Muttaqin et al., 2023).

6.2 Peran Wakaf dalam Perbankan Islam untuk Pertanian

Penelitian di Indonesia mengkaji peran bank Islam dalam mengelola institusi wakaf untuk mempromosikan sektor pertanian Indonesia. Studi ini menemukan bahwa bank Islam dapat bertindak sebagai perantara sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberdayakan pendidikan petani di bidang pertanian (Fakhrunnasa & Musta'in, 2017). Bank Islam juga dapat menjadi perantara keuangan yang memberikan subsidi kepada petani untuk membeli pupuk, benih, dan input lainnya (Fakhrunnasa & Musta'in, 2017). Lebih jauh, bank Islam dapat menjadi penjamin pihak ketiga bagi petani ketika mereka meminjam uang atau memberikan pembiayaan langsung kepada petani dengan mengadopsi skema keuangan Islam (Fakhrunnasa & Musta'in, 2017).

Penelitian ini menegaskan bahwa peran bank Islam dalam mengelola institusi wakaf akan mencapai tujuan ideal bank Islam itu sendiri. Sebagai bagian dari institusi keuangan Islam yang merupakan subset dari ekonomi Islam, bank Islam tidak hanya memiliki tujuan komersial tetapi juga tujuan sosial (Fakhrunnasa & Musta'in, 2017). Bank Islam akan mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan manusia sebagai prinsip Islam (Fakhrunnasa & Musta'in, 2017).

7. Fintech Islam dan Rantai Nilai Pertanian

7.1 Potensi Fintech Islam dalam Pertanian

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) membuka peluang baru bagi ekonomi Islam untuk mendukung sektor pertanian secara lebih efisien dan inklusif. Penelitian di Indonesia mengusulkan model pembiayaan berbasis komunitas yang sesuai syariah dalam praktik rantai nilai pertanian dengan platform yang didukung fintech (Ningrat & Nurzaman, 2019). Model ini mengintegrasikan semua aktor dari segmentasi pasar yang berbeda (pemilik lahan, pemasok, petani, broker, pengecer, investor) ke dalam platform pembiayaan rantai nilai Islam (Ningrat & Nurzaman, 2019). Namun, menentukan niat pembelian, pembentukan kemitraan, dan infrastruktur teknologi merupakan hal yang sangat penting untuk implementasi di masa depan (Ningrat & Nurzaman, 2019).

Keuangan Islam memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan pertanian guna mempromosikan ketahanan pangan global (Ningrat & Nurzaman, 2019). Sementara itu, pertanian di Indonesia masih jauh dari potensinya karena terhambat oleh segmen hilir yang tidak efisien dan kurang berkembang, serta rendahnya akses terhadap keuangan dan teknologi (Ningrat & Nurzaman, 2019). Ini merupakan peluang besar bagi keuangan Islam untuk membantu menjembatani kesenjangan melalui pendekatan pembiayaan rantai nilai sebagai salah satu strategi untuk mengurangi risiko dan memberikan efek limpahan sosial-ekonomi di sepanjang rantai (Ningrat & Nurzaman, 2019).

7.2 Sistem Moneter Islam dan Pertanian

Penelitian mengusulkan sistem moneter Islam alternatif di mana uang diciptakan dari akar rumput rantai pasok berdasarkan upaya kerja dan dapat diakses oleh masyarakat selama mereka menawarkan barang dan jasa yang diminta oleh orang lain (Gündoğdu, 2020). Sistem yang diusulkan memperluas konsep mata uang komplementer dunia nyata dari barter ke platform perdagangan elektronik holistik, yang mencakup alternatif barter berantai, gudang berlisensi, dan electronic warehouse receipts dalam praktik keuangan mikro Islam, sehingga memfasilitasi perdagangan lintas batas dan pembayaran perdagangan internasional (Gündoğdu, 2020).

Dalam konteks pertanian, layanan gudang berlisensi (Licensed Warehouse/LW) harus disediakan kepada petani untuk memenuhi kebutuhan ini. Penggunaan LW dalam konteks pengembangan produk keuangan Islam sebagai gudang khusus untuk menstandarisasi komoditas dengan memberi label standar kualitas mereka di laboratorium berlisensi dan menerbitkan e-WHR untuk lot yang telah ditentukan sebelumnya memungkinkan pencatatan komoditas di platform perdagangan elektronik untuk proses penawaran dan permintaan (Gündoğdu, 2020). Inovasi ini berpotensi besar untuk meningkatkan efisiensi pasar komoditas pertanian dan memberikan akses yang lebih baik bagi petani ke pasar global.

8. Zakat dan Pemberdayaan Petani

8.1 Zakat sebagai Instrumen Redistribusi untuk Pertanian

Zakat merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pertanian. Sebagai kewajiban keagamaan bagi Muslim yang mampu, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat digunakan untuk mendukung petani miskin. Penelitian menunjukkan bahwa zakat, sebagai bentuk pemberian amal yang wajib, berfungsi sebagai sarana redistribusi pendapatan dan penyelesaian kesenjangan sosial ekonomi, yang pada akhirnya mempromosikan persatuan dan solidaritas dalam masyarakat (Zauro et al., 2024).

Dalam konteks pertanian, zakat dapat digunakan untuk menyediakan modal awal bagi petani miskin, membiayai pembelian input pertanian seperti benih, pupuk, dan peralatan, serta mendukung pengembangan infrastruktur pertanian di daerah terpencil. Di Sudan dan Zanzibar, konsep pembiayaan muzara'ah berbasis wakaf dan zakat telah diterapkan untuk mendukung petani miskin (Hariri, 2023). Skema ini menunjukkan bagaimana instrumen sosial Islam dapat diintegrasikan dengan instrumen keuangan untuk menciptakan dampak yang lebih besar bagi komunitas pertanian.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa setelah mengikuti program bantuan berbasis zakat, rata-rata efek bulanan penerima zakat meningkat sebesar 27% (Adinugraha et al., 2023). Temuan ini menegaskan efektivitas zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat diterapkan dalam konteks pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

9. Koperasi Islam dan Pertanian

9.1 Model Koperasi Islam untuk Petani

Koperasi Islam merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dapat memainkan peran signifikan dalam mendukung sektor pertanian. Penelitian mengkaji bagaimana tantangan kemiskinan dapat diatasi secara efektif dengan mengadopsi model koperasi berbasis nilai Islam (Islamic Value-based Cooperative Model/IVCM) di mana anggota bersatu untuk mengatasi dan akhirnya memberantas kemiskinan bagi diri mereka sendiri dan generasi mendatang (Selim & Farooq, 2020). Melalui organisasi koperasi berbasis nilai dan prinsip Islam, seluruh kelompok miskin pada akhirnya dapat menikmati peluang penghasilan melalui pekerjaan atau wirausaha, serta mempromosikan keterampilan dan pendidikan, yang mengarah pada pemutusan siklus kemiskinan (Selim & Farooq, 2020).

Dalam konteks pertanian, koperasi Islam dapat membantu petani kecil untuk mengakses input pertanian dengan harga yang lebih terjangkau melalui pembelian kolektif, memasarkan produk pertanian secara bersama-sama untuk mendapatkan harga yang lebih baik, serta berbagi risiko pertanian secara kolektif. Penelitian di Jawa Tengah, Indonesia, menunjukkan bahwa strategi pengembangan sektor pertanian perlu difokuskan pada faktor kelembagaan untuk mengorganisir lembaga sektor pertanian lapangan. Institusi ideal untuk pengembangan sektor pertanian di Jawa Tengah adalah koperasi yang dapat didampingi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (S. et al., 2021).

10. Pesantren sebagai Agen Pemberdayaan Ekonomi Pertanian

10.1 Peran Pesantren dalam Pengembangan Agribisnis

Di Indonesia, pesantren (pondok pesantren Islam) memiliki potensi besar sebagai agen pemberdayaan ekonomi pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bisnis pertanian, perkebunan, dan perikanan di pesantren masih sangat konvensional, dengan tantangan utama berupa perluasan jaringan pasar untuk memasarkan produk bisnis (Fahmi & Aswirna, 2023). Solusi yang diusulkan adalah mengintegrasikan kegiatan bisnis pertanian yang telah dikembangkan dengan pengembangan teknologi yang optimal, termasuk penggunaan internet untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan pesantren sebagai lembaga mandiri (Fahmi & Aswirna, 2023).

Penelitian lain mengkaji dukungan eksternal terhadap aktivisme sosial-ekonomi pesantren di Indonesia. Program LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) dari Kementerian Pertanian mengadvokasi etika kewirausahaan dalam sektor pertanian dengan menggunakan istilah 'agribisnis' (Isbah, 2019). Pemerintah percaya bahwa pengembangan pertanian menggunakan pendekatan agribisnis akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Isbah, 2019). Pada tahun 2007, Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp250 miliar untuk didistribusikan kepada sekitar 1.000 lembaga LM3 di 33 provinsi (Isbah, 2019).

Dalam konteks yang lebih luas, pesantren sebagai nazhir lahan wakaf dapat bekerja sama dengan BMT untuk mengembangkan proyek peternakan dan pertanian yang produktif (Sukmana et al., 2024). Model ini mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dengan pemberdayaan ekonomi pertanian, menciptakan ekosistem yang berkelanjutan di mana pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ekonomi pertanian berbasis syariah.

11. Tantangan dan Hambatan

11.1 Tantangan dalam Pembiayaan Pertanian Islam

Meskipun ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen yang relevan untuk sektor pertanian, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Penelitian di Pakistan menunjukkan bahwa intermediasi keuangan melalui bank Islam seharusnya tidak menjadi satu-satunya sumber pembiayaan Islam untuk sektor pertanian yang besar, karena peran lembaga keuangan mikro Islam dan inisiatif dukungan pemerintah juga sangat penting (Rafay & Farid, 2017). Saat ini, industri perbankan Islam hanya mencakup 15% dari total sektor keuangan, dan untuk mempertahankan kemajuan fenomenal di masa lalu, industri perbankan Islam harus menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan kurang berkembang (Rafay & Farid, 2017).

Di Nigeria, implementasi model pertanian berbasis wakaf menghadapi berbagai tantangan, termasuk mobilisasi wakaf yang tepat (Hariri, 2023). Penelitian di Afrika Sub-Sahara menunjukkan bahwa meskipun keuangan Islam dapat membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah serta kegiatan keuangan mikro, mengingat rumah tangga dan perusahaan Afrika memiliki akses kredit yang lebih sedikit dari bank konvensional dibandingkan dengan wilayah berkembang lainnya, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan regulasi dan kelembagaan (Gelbard et al., 2014).

Tantangan lain yang diidentifikasi dalam penelitian mencakup: rendahnya kesadaran masyarakat tentang produk keuangan Islam, kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang keuangan Islam dan keuangan mikro, kerangka hukum dan regulasi yang belum memadai, serta keterbatasan infrastruktur keuangan di daerah pedesaan (Imam, 2024). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas petani.

11.2 Kesenjangan antara Prinsip dan Praktik

Salah satu tantangan mendasar dalam penerapan ekonomi Islam di sektor pertanian adalah kesenjangan antara prinsip-prinsip ideal dan praktik aktual. Penelitian menunjukkan bahwa bank-bank Islam cenderung menggunakan kontrak berbasis utang secara dominan, sementara penggunaan mode berbasis ekuitas sangat minimal (Ahmed et al., 2015). Hal ini bertentangan dengan semangat ekonomi Islam yang menekankan berbagi risiko dan keadilan distribusi. Dalam konteks pertanian, dominasi kontrak murabahah (jual beli dengan markup) dibandingkan kontrak bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah mengurangi potensi dampak positif keuangan Islam bagi petani kecil.

Penelitian di Pakistan mengkritik praktik perbankan Islam kontemporer yang tidak berkontribusi secara memadai terhadap tujuan universal sistem ekonomi Islam (Rafay & Farid, 2017). Kontrak replika yang sesuai syariah cenderung mendesak kontrak usaha patungan musyarakah Islam yang orisinal, dan ketergantungan utama perbankan dan keuangan Islam pada replika yang sesuai syariah ini berkontribusi sangat sedikit terhadap tujuan dan sasaran ekonomi moral Islam (Rafay & Farid, 2017). Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam praktik perbankan Islam untuk lebih menyelaraskan dengan tujuan-tujuan ekonomi moral Islam, khususnya dalam mendukung sektor pertanian.

12. Dimensi Keberlanjutan dan SDGs

12.1 Keuangan Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB. Penelitian menunjukkan bahwa keuangan Islam mendukung SDGs dengan kontribusi paling signifikan terhadap kemanusiaan (Harahap et al., 2023). Dalam konteks pertanian, keuangan Islam dapat berkontribusi pada SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) (Herindar & Shikur, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa keuangan Islam mendorong investasi dan perdagangan (lebih dari utang) untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan dan kemakmuran (Herindar & Shikur, 2024). Selain itu, keuangan Islam menawarkan cara-cara baru untuk menangani proyek-proyek kecil dan menengah serta proyek-proyek infrastruktur mega dan PPP (Herindar & Shikur, 2024). Dalam konteks pertanian, hal ini berarti keuangan Islam dapat membiayai tidak hanya usaha pertanian skala kecil melalui keuangan mikro, tetapi juga infrastruktur pertanian skala besar melalui sukuk dan instrumen pasar modal Islam lainnya.

Penelitian di Indonesia mengusulkan model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan Indonesia (Yunita, 2021). Model ini merupakan manifestasi dari program wakaf produktif Badan Wakaf Indonesia yang berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai fasilitator (Humaidi et al., 2023). Dengan mengintegrasikan instrumen sosial Islam (wakaf) dengan instrumen pasar modal (sukuk), model ini menciptakan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan untuk sektor pertanian.

12.2 Green Finance Islam dan Pertanian Berkelanjutan

Perkembangan terbaru dalam keuangan Islam adalah munculnya green finance Islam yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan green finance Islam dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk penghijauan pasar modal Islam, penghijauan keuangan sosial Islam, green finance Islam, dan pengembangan layanan perbankan hijau untuk yang tidak memiliki rekening bank guna mendukung inklusi keuangan (Faizi et al., 2024). Green sukuk, atau obligasi Islam, merupakan instrumen keuangan utama dalam green finance Islam yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek di bidang energi bersih, transportasi massal, konservasi air, kehutanan, dan teknologi rendah karbon (Faizi et al., 2024).

Dalam konteks pertanian, green finance Islam dapat mendukung transisi menuju pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Lembaga keuangan mikro Islam di Turki, misalnya, telah menawarkan pembiayaan untuk proyek energi terbarukan skala kecil, pertanian organik, dan kegiatan ramah lingkungan lainnya, sehingga mendukung inklusi komunitas yang kurang terlayani dalam ekonomi hijau (Ahmad et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Islam tidak hanya dapat mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

13. Studi Kasus: Implementasi di Berbagai Negara

13.1 Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merupakan laboratorium penting bagi pengembangan ekonomi Islam di sektor pertanian. Sektor pertanian Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, dengan nilai tambah GDP pertanian yang mencapai IDR 1.375 triliun dari tahun 2013 hingga 2018, dengan peningkatan nilai GDP sektor pertanian sebesar 47% pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2013 (Dahlan et al., 2024). Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin diakui sebagai hal yang penting dan strategis, dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional meningkat dari 13,14% pada tahun 2014 menjadi 13,53% pada tahun 2017 (Dahlan et al., 2024).

Berbagai instrumen keuangan Islam telah dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian Indonesia, mulai dari LKMI berbasis syariah, BMT, hingga model CWLS yang inovatif. Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian dari lembaga keuangan Islam di Indonesia masih relatif rendah, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bahwa perbankan Islam memberikan lebih banyak pendanaan di sektor pertanian pada tingkat 6% (Anwar et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan Islam relatif lebih responsif terhadap kebutuhan sektor pertanian dibandingkan perbankan konvensional, meskipun masih jauh dari potensi yang seharusnya.

13.2 Sudan

Sudan merupakan salah satu negara yang paling maju dalam penerapan keuangan Islam di sektor pertanian. Bank Pertanian Sudan melayani 75% klien menggunakan produk yang sesuai syariah (E. M. Ahmed & Ammar, 2015). Skema muzara'ah Bank Islam Sudan telah berhasil diterapkan untuk petani kecil Sudan, meminimalkan kerugian dan moral hazard (Hariri, 2023). Sejak tahun 1983, bank-bank Islam di Sudan telah menggunakan muzara'ah dalam struktur bagi hasil yang mengalokasikan 75 persen kepada petani dan 25 persen kepada bank (Al-Daihani et al., 2024). Keberhasilan muzara'ah dalam keuangan modern di Sudan membuktikan kemampuan adaptasinya.

13.3 Nigeria

Di Nigeria, berbagai model pembiayaan pertanian berbasis Islam telah diusulkan dan diimplementasikan. Penelitian mengusulkan model Bay-Salam dengan Takaful dan rantai nilai untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi sektor pertanian di Negara Bagian Kano (Atah et al., 2024). Penelitian lain mengkaji pengaruh langsung dan tidak langsung dari kondisi keuangan pelanggan dalam penerimaan keuangan mikro Islam di kalangan pengusaha mikro di sektor pertanian Nigeria barat laut (Umar et al., 2021). Temuan menunjukkan bahwa penyedia produk dan layanan keuangan Islam harus menargetkan pasar frontier Nigeria sebagai jalur potensial untuk memperluas pangsa pasar mereka yang ada, dengan sektor pertanian Nigeria barat laut sebagai fokus utama (Umar et al., 2021).

14. Rekomendasi dan Prospek ke Depan

14.1 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kajian komprehensif di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan peran ekonomi Islam dalam sektor pertanian. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung operasionalisasi berbagai instrumen keuangan Islam di sektor pertanian, termasuk regulasi untuk LKMI, wakaf produktif, dan sukuk pertanian. Kedua, diperlukan program peningkatan kapasitas bagi petani dan pengelola LKMI untuk memahami dan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan Islam yang tersedia. Ketiga, perlu dikembangkan model pembiayaan terintegrasi yang menggabungkan berbagai instrumen keuangan Islam (zakat, wakaf, sukuk, keuangan mikro) dalam satu ekosistem yang koheren untuk mendukung sektor pertanian secara komprehensif.

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah diperlukan untuk menciptakan lembaga pembiayaan pertanian yang mampu mengatasi masalah permodalan (Sibuea et al., 2023). Selain itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga, termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nazhir, dan Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menerima wakaf tunai (LKS-PWU) untuk meningkatkan peran Bank Umum Syariah (Uula et al., 2023).

14.2 Prospek Pengembangan

Prospek pengembangan ekonomi Islam di sektor pertanian sangat menjanjikan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai agama dan pergeseran orientasi menuju pembiayaan syariah (Fitriana, 2024), serta berkembangnya inovasi teknologi keuangan (fintech) yang dapat meningkatkan jangkauan dan efisiensi layanan keuangan Islam (Ningrat & Nurzaman, 2019), sektor pertanian memiliki peluang besar untuk mendapatkan manfaat dari ekosistem keuangan Islam yang semakin matang.

Integrasi antara keuangan Islam komersial dan sosial merupakan kunci untuk memaksimalkan dampak ekonomi Islam di sektor pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi sosial dan ekonomi Islam hadir dalam lima bentuk: kepemilikan, kelembagaan, operasional, bottom line, dan mandated, dan telah terbukti bahwa masing-masing dari lima kategori integrasi sosial dan komersial Islam dapat membantu pemerintah dalam mencapai kesejahteraan sosial (Adinugraha et al., 2023). Dengan mengintegrasikan berbagai instrumen ini secara sinergis, ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar bagi pengembangan sektor pertanian yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

15. Kesimpulan

Ekonomi Islam menawarkan kerangka konseptual dan instrumen praktis yang komprehensif untuk mendukung pengembangan sektor pertanian. Dari akad-akad Islam klasik seperti muzara'ah, salam, dan musyarakah, hingga instrumen modern seperti sukuk pertanian, wakaf produktif, dan fintech Islam, terdapat berbagai mekanisme yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pertanian, khususnya keterbatasan akses permodalan, manajemen risiko, dan ketidakefisienan rantai pasok.

Berbagai penelitian dari Indonesia, Sudan, Nigeria, Malaysia, dan negara-negara lain menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam, ketika diimplementasikan dengan tepat, dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi petani kecil, meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung ketahanan pangan, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di pedesaan. Namun, untuk mewujudkan potensi penuh ekonomi Islam di sektor pertanian, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas petani untuk mengembangkan ekosistem keuangan Islam yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, peran ekonomi Islam di sektor pertanian bukan sekadar tentang penyediaan pembiayaan yang bebas riba, melainkan tentang membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan yang menempatkan kesejahteraan manusia dan alam sebagai tujuan utama, sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid al-syariah dan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan global.

Daftar Pustaka

Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 45–62. https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art4

Ahmad, F., Boumaiza, A., Yazici, M. S., Taşaltın, N., & Özmen, S. (2025). From Global Mapping to Local Action: Green Finance, Regulatory Frameworks, and Policy Transformation for Sustainable Energy Transition in Qatar and Türkiye. Sustainable Development, 34(2), 1648–1684. https://doi.org/10.1002/sd.70373

Ahmed, E. M., & Ammar, A. (2015). Islamic Microfinance in Sudanese Perspective. Journal of Business & Financial Affairs, 04(03). https://doi.org/10.4172/2167-0234.1000149

Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., & Aboulmagd, F. W. (2015). On the Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance. https://doi.org/10.1596/1813-9450-7266

Al-Daihani, M., Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Abdullah, A. S. C. (2024). An Islamic Crowdfunding Model for the Agricultural Sector: A Proposal Based on Salam and Muzāraʿah-Waqf Scheme. Isra International Journal of Islamic Finance, 16(S1), 4–23. https://doi.org/10.55188/ijif.v16is1.566

Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Hasan, W. N. W., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. Sustainability, 14(12), 7300. https://doi.org/10.3390/su14127300

Anwar, A. Z., Susilo, E., Rohman, F., Santosa, P. B., & Gunanto, E. Y. A. (2019). Integrated financing model in Islamic microfinance institutions for agriculture and fisheries sector. Investment Management and Financial Innovations, 16(4), 303–314. https://doi.org/10.21511/imfi.16(4).2019.26

Atah, U. I., Mohammed, M. O., Adeyemi, A. A., & Adawiah, E. R. (2024). A proposed Bay-Salam with Takaful and value chain model for financing agriculture in Kano State, Nigeria. Islamic Economic Studies, 32(1), 2–21. https://doi.org/10.1108/ies-09-2021-0035

Baihaki, A., & Hanafi, H. (2022). The study of Islamics accounting on agricultural economics contract in Madura. Sachetas, 1(4), 37–47. https://doi.org/10.55955/140004

Dahlan, A., Voak, A., & Aprianto, N. E. K. (2024). The Political Challenge of Islamic Economic Development in The Jokowi Government, Indonesia. Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 81–100. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2386

Ergun, H. (2023). Yellow Sukuk unveiled: Harnessing agricultural commodity trade for Islamic finance and paradigm shift in commodity exchanges. Al Qasimia University Journal of Islamic Economics, 3(1), 81–114. https://doi.org/10.52747/aqujie.3.1.229

Fahmi, R., & Aswirna, P. (2023). Development of Islamic Economy through the Empowerment of Pesantren as Economically Independent Institutions in Indonesia. Journal of Islamic Economics (Joie), 3(2), 141–153. https://doi.org/10.21154/joie.v3i2.7478

Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: mapping the climate funding landscape in Indonesia. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 711–733. https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2023-0189

Fakhrunnasa, F., & Musta'in, J. L. (2017). The Role of Islamic Banks Managing Waqf Institutions to Promote the Indonesian Agriculture Sector. Journal of Islamic Finance, 6(1), 31–41. https://doi.org/10.12816/0042731

Fitriana, W. (2024). Farmer Satisfaction with Financing Services at Sharia Microfinance Institutions Agribusiness (Sharia MFI-A). Islamic Economics Journal, 10(1), 34–44. https://doi.org/10.21111/iej.v10i1.11830

Gelbard, E., Hussain, M., Maino, R., Mu, Y., & Yehoue, É. B. (2014). Islamic Finance in Sub-Saharan Africa. IMF Working Paper, 2014(149), 1. https://doi.org/10.5089/9781498348669.001

Gündoğdu, A. Ş. (2020). Exploring novel Islamic monetary system. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(2), 440–456. https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2017-0180

Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. Sustainability, 15(8), 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626

Hariri, M. (2023). Economic potential of waqf for social welfare: Patterns and contrasts in MENAP and countries in Sub-Saharan Africa. International Journal of Sukuk and Waqf Research, 1–14. https://doi.org/10.46281/ijswr.v4i1.2079

Herindar, E., & Shikur, A. A. (2024). Islamic Finance and Sustainable Development Goals (SDGs): Text Analytics using R. FS, 1(1). https://doi.org/10.58968/fs.v1i1.420

Humaidi, M. N., Syamsuri, S., & Khoirunnisa, F. (2023). The Role of Cash Waqf Linked Sukuk based on Mudarabah Contract (Trustee-Partnership) as MSME Capital Solution. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 6(1), 108–131. https://doi.org/10.21154/elbarka.v6i1.3550

Imam, A. (2024). Political Implications of Islamic Financial Instruments for Poverty Alleviation in Nigeria. https://doi.org/10.2139/ssrn.4952564

Isbah, M. F. (2019). External Influences and Supports to Pesantren's Socio-Economic Activism in the Changing Context. Shirkah Journal of Economics and Business, 4(3). https://doi.org/10.22515/shirkah.v4i3.271

Madani, H. A., Alotaibi, K. O., & Alhammadi, S. (2020). The role of Sukuk in achieving sustainable development: Evidence from the Islamic Development Bank. Banks and Bank Systems, 15(4), 36–48. https://doi.org/10.21511/bbs.15(4).2020.04

Muhammed, A. I., Abubakar, A. M., Abdulkarim, F. S., & Salisu, Y. (2020). Mediating Influence of Islamic Microfinance on agricultural Antecedents and Agribusiness Performance in Jigawa state, Nigeria. Technology Audit and Production Reserves, 6(4(56)), 35–40. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2020.220261

Muttaqin, A. A., Samsudin, M. A., Salleh, A. D., Ahmad, A. A., & Kurnia, A. S. (2023). Developing an Islamic Business Model: A Case for Agricultural Value Chain Finance in Agrobank, Malaysia. Isra International Journal of Islamic Finance, 15(3), 81–99. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i3.612

Ningrat, R. G., & Nurzaman, M. S. (2019). Developing Fintech and Islamic Finance Products in Agricultural Value Chain. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 5(3), 491–516. https://doi.org/10.21098/jimf.v5i3.1077

OECD. (2020). How Islamic finance contributes to achieving the Sustainable Development Goals. https://doi.org/10.1787/ac1480ca-en

Rafay, A., & Farid, S. (2017). Maqasid-al-Shari'ah vs. Contemporary Islamic Banking and Finance: The Case of Pakistan. Journal of Islamic Thought and Civilization, 7(2), 41–51. https://doi.org/10.29145/2017/jitc/72/070203

S., P. B., Roessali, W., R, T. W., Darwanto, D., & Hendarto, M. (2021). Analysis of agricultural sector productivity improvement strategies through cooperative institutions. International Journal of Ethics and Systems, 38(1), 20–34. https://doi.org/10.1108/ijoes-04-2020-0055

Selim, M., & Farooq, M. O. (2020). Elimination of poverty by Islamic value based cooperative model. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(5), 1121–1143. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2018-0125

Sibuea, M. B., Sibuea, F. A., & Siregar, G. (2023). Analysis of the Contribution of Agribusiness Microfinance Institutions on Increasing Farmers Income in Serdang Bedagai District. 151–161. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-168-5_17

Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Majid, R., & Shafiai, M. H. M. (2024). Designing waqf-based financing model for livestock project: empirical evidence from Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(3), 599–617. https://doi.org/10.1108/imefm-06-2023-0211

Syamsuri, S., Ahmad, R. A., Lahuri, S. B., & Jamal, M. (2022). Peran keuangan mikro Islam terhadap ketahanan pangan pedesaan berkelanjutan era revolusi 4.0. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 6(3). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.4807

Taqwiem, A., & Rachmadi, K. R. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk Financing in the Development of Sustainable Agriculture from the Maqashid Syari'ah Perspective. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1745. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9013

Umar, U. B., Mas'ud, A., & Matazu, S. A. (2021). Direct and indirect effects of customer financial condition in the acceptance of Islamic microfinance in a frontier market. Journal of Islamic Marketing, 13(9), 1940–1957. https://doi.org/10.1108/jima-12-2019-0267

Uula, M. M., Izza, N. N., & Ikhwan, I. (2023). Cash Waqf in Indonesia: Wordcloud and Research Cluster. International Journal of Waqf, 3(1). https://doi.org/10.58968/ijw.v3i1.326

Yunita, P. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 13(1), 59–72. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.96

Zauro, Z. S., Civín, A. S., & Bouma, O. (2024). Islamic Economics for Sustainable Development. SeEk, 1(2), 53–70. https://doi.org/10.35335/ac1n5382