00717 - Peran Ekonomi Islam pada Sektor Perkebunan

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
The plantation sector is one of the main pillars of Indonesia's economy, contributing significantly to Gross Domestic Product (GDP), employment absorption, and state foreign exchange earnings. This article comprehensively examines the role of Islamic Economics in Indonesia's plantation sector, covering dimensions of macroeconomic contribution, Islamic financing mechanisms, principles of justice in land management and profit-sharing, as well as a sustainable development perspective aligned with Islamic values. Using a literature review method, this study finds that Islamic economic principles such as justice ('adl), profit-sharing (mudharabah and musyarakah), prohibition of usury (riba), public interest (maslahah), and responsibility as caliph (khalifah) are highly relevant to optimizing the plantation sector's potential while ensuring fair and equitable distribution of benefits. The main challenges facing the plantation sector, including land tenure inequality, low welfare of smallholder farmers, land conflicts, and unoptimally managed environmental impacts, can be addressed through the application of Islamic economic principles that emphasize justice, transparency, and social responsibility.

Keywords: Islamic Economics, Plantation Sector, Profit-Sharing, Sustainable Development, Social Justice

Abstrak
Sektor perkebunan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan perolehan devisa negara. Artikel ini mengkaji secara komprehensif peran Ekonomi Islam dalam sektor perkebunan Indonesia, mencakup dimensi kontribusi ekonomi makro, mekanisme pembiayaan syariah, prinsip keadilan dalam pengelolaan lahan dan bagi hasil, serta perspektif pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan metode kajian literatur, studi ini menemukan bahwa prinsip-prinsip Ekonomi Islam seperti keadilan ('adl), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), larangan riba, kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sebagai khalifah sangat relevan untuk mengoptimalkan potensi sektor perkebunan sekaligus memastikan distribusi manfaat yang adil dan merata. Tantangan utama yang dihadapi sektor perkebunan, antara lain ketimpangan penguasaan lahan, rendahnya kesejahteraan petani kecil, konflik lahan, dan dampak lingkungan yang belum terkelola secara optimal, dapat diatasi melalui penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Sektor Perkebunan, Bagi Hasil, Pembangunan Berkelanjutan, Keadilan Sosial

1. Pendahuluan
Sektor perkebunan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan perolehan devisa negara. Sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh, kelapa, dan tembakau (Pratama et al., 2023). Subsektor perkebunan tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi nasional, tetapi juga menjadi tulang punggung kehidupan jutaan petani dan masyarakat pedesaan di seluruh nusantara (Safitri et al., 2024).
Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pendekatan Ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif dan operasional yang relevan untuk mengoptimalkan potensi sektor perkebunan sekaligus memastikan distribusi manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, menekankan nilai-nilai keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan larangan eksploitasi dalam setiap aktivitas ekonomi (Devianti & Alfin, 2024). Prinsip-prinsip ini sangat relevan diterapkan dalam sektor perkebunan yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, rendahnya kesejahteraan petani kecil, hingga dampak lingkungan yang belum terkelola secara optimal.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran Ekonomi Islam dalam sektor perkebunan Indonesia, mencakup dimensi kontribusi ekonomi makro, mekanisme pembiayaan syariah, prinsip keadilan dalam pengelolaan lahan dan bagi hasil, serta perspektif pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

2. Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap Perekonomian Nasional
2.1 Peran dalam Produk Domestik Bruto
Sektor perkebunan memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Subsektor perkebunan merupakan penyumbang terbesar dalam sektor pertanian terhadap PDB, dengan kontribusi sekitar 3,57 persen pada tahun 2016 atau merupakan urutan pertama di sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian (Matupalesa et al., 2019). Pada tahun 2017, nilai tambah subsektor perkebunan mencapai 437,8 triliun rupiah, mengungguli sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi (Kharisma & Nur, 2019). Kontribusi subsektor perkebunan tahun 2021 tercatat sebesar 3,94 persen terhadap total PDB dan 29,67 persen terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, menjadikannya urutan pertama pada sektor tersebut (Mulaputri et al., 2024).
Dari perspektif agribisnis, proporsi PDB agribisnis kelapa sawit mencapai 48,71 persen, diikuti tembakau 17,35 persen, karet 13,15 persen, kopi 5,22 persen, kakao 4,78 persen, tebu 4,57 persen, kelapa 3,36 persen, dan teh 1,21 persen (Afandi, 2023). Angka-angka ini menunjukkan betapa dominannya sektor perkebunan dalam struktur ekonomi pertanian Indonesia. Komoditas yang memiliki kemampuan paling besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kelapa sawit, kopi, dan kelapa, sedangkan komoditas yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kelapa sawit, teh, dan kopi (Afandi, 2023).

2.2 Kontribusi terhadap Ekspor dan Devisa Negara
Sektor perkebunan merupakan penyumbang devisa negara yang sangat signifikan. Kontribusi ekspor kelapa sawit merupakan terbesar kedua setelah batu bara, dengan kontribusi sebesar 27.418,2 USD atau 10,81 persen terhadap ekspor nonmigas (Hidayatullah, 2023). Subsektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 90,92 persen (Herdhiansyah et al., 2021). Selama masa pandemi Covid-19, subsektor perkebunan mampu bertahan dengan kinerja yang positif, di mana ekspor subsektor perkebunan mengalami pertumbuhan sebesar 10,68 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Pratinda & Harta, 2021).
Komoditas perkebunan Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif meliputi kopi, kakao, karet, dan kelapa sawit, yang sebagian besar diekspor ke pasar internasional (Said et al., 2024). Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, dan kopi (Herdhiansyah et al., 2021). Dalam perspektif Ekonomi Islam, kegiatan ekspor komoditas perkebunan seperti karet alam dapat dianggap sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang halal karena memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti adil, transparan, perlindungan hak-hak pekerja, dan bertanggung jawab (Saragih & Ibrahim, 2023).

2.3 Penyerapan Tenaga Kerja
Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Industri kelapa sawit menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung (Briliyanti et al., 2024). Subsektor perkebunan menyediakan 19,4 juta pekerjaan dan mampu meningkatkan devisa negara secara signifikan (Herdhiansyah et al., 2021). Di Provinsi Riau, sektor perkebunan merupakan sumber mata pencaharian lebih dari satu juta rumah tangga pekebun dengan jumlah orang yang tertanggung lebih dari 4 juta jiwa, sehingga lebih dari 64 persen penduduk di Provinsi Riau menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan (Hutabarat, 2019).
Penyerapan tenaga kerja oleh sektor perkebunan tidak hanya terbatas pada kegiatan budi daya, tetapi juga mencakup sektor industri pengolahan, logistik, dan distribusi. Ketika terjadi peningkatan pada hasil produksi tanaman perkebunan kelapa sawit, akan terjadi pertumbuhan dalam sektor perkebunan yang selanjutnya akan menggerakkan sektor-sektor terkait seperti industri pengolahan kelapa sawit, logistik, dan distribusi, serta menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar (Safitri et al., 2024).

3. Komoditas Unggulan Perkebunan dalam Perspektif Ekonomi Islam
3.1 Kelapa Sawit sebagai Komoditas Strategis
Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang paling dominan dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar dunia (Matupalesa et al., 2019). Kelapa sawit adalah salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas, dan tanaman ini mengalami pertumbuhan produksi yang cukup pesat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya di Indonesia (M. Said et al., 2023).
Dari perspektif Ekonomi Islam, kelapa sawit memiliki nilai strategis yang tinggi karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan mendorong pembangunan wilayah pedesaan. Perkebunan kelapa sawit rakyat telah memberikan manfaat ekonomi, tidak hanya bagi petani sawit, namun juga perekonomian Indonesia secara keseluruhan (Barus & Ernah, 2024). Peran perkebunan kelapa sawit rakyat dalam mencapai tujuan ekonomi SDGs di Indonesia berkategori "Sangat Berkontribusi" dengan rata-rata skor 2,45 (Barus & Ernah, 2024).
Namun demikian, Ekonomi Islam juga mengingatkan bahwa pengembangan kelapa sawit harus memperhatikan aspek keadilan distribusi manfaat. Meskipun produksi sawit rakyat dan harga CPO cenderung meningkat, kesejahteraan petani tidak selalu sejalan dengan peningkatan tersebut (Hidayatullah, 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam.

3.2 Karet, Kopi, Kakao, dan Komoditas Lainnya
Selain kelapa sawit, berbagai komoditas perkebunan lainnya juga memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan daerah. Karet, kopi, cokelat, dan tembakau menjadi komoditas yang sangat penting dari hasil perkebunan Sumatera Utara (Pratama et al., 2023). Komoditas perkebunan prioritas yang mempunyai nilai indeks forward linkage (FL) dan backward linkage (BL) lebih dari satu adalah kelapa sawit, karet alam, dan gula pasir, sedangkan komoditas perkebunan prioritas kedua yang memiliki FLI < 1 dan BLI > 1 adalah kelapa, teh, kopi, dan kakao (Afandi, 2023).
Dalam perspektif Ekonomi Islam, diversifikasi komoditas perkebunan merupakan strategi yang bijaksana untuk mengurangi risiko fluktuasi harga dan memastikan ketahanan ekonomi petani. Setiap distrik mengembangkan beberapa komoditas untuk mengantisipasi fluktuasi harga (Manyamsari et al., 2019). Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam tentang pentingnya manajemen risiko dan perencanaan ekonomi yang prudent.
Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai strategis tinggi. Komoditas kopi saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Jawa Barat, yang memiliki peran sangat strategis bagi daerah tersebut (Kharisma & Nur, 2019). Analisis nilai ekonomi kopi, kelapa, dan mete berturut-turut sebesar Rp55,9 T; Rp29,6 T; dan Rp1,7 T (Sinergi Kebijakan Penyediaan Benih Unggul Kopi Kelapa dan Mete untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, 2023), menunjukkan potensi ekonomi yang besar dari komoditas-komoditas ini.

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sektor Perkebunan
4.1 Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Penguasaan Lahan
Salah satu isu paling krusial dalam sektor perkebunan Indonesia adalah ketimpangan penguasaan lahan. Ketimpangan penguasaan lahan tertinggi terjadi pada usaha kelapa sawit yang berada pada kategori "ketimpangan cukup tinggi", di mana 40 persen pelaku usaha kebun kelapa sawit hanya menguasai 15,7 persen total lahan yang digunakan untuk usaha kelapa sawit (Kharisma, 2018). Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam yang menekankan distribusi sumber daya yang merata dan tidak memperbolehkan monopoli.
Dalam perspektif Ekonomi Islam, pengelolaan lahan perkebunan harus memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan tidak boleh merampas hak-hak tradisional mereka. Konflik pada sektor perkebunan kelapa sawit yang melibatkan masyarakat dengan perkebunan besar swasta terjadi karena cara perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam mendapatkan lahan tidak berjalan sebagaimana mestinya (Puspitasari et al., 2023). Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah.
Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tentang pertanahan memberikan perspektif Islam yang relevan. Pandangan Abu Ubaid tentang lahan mati menyatakan bahwa bila lahan dibiarkan selama maksimal 3 tahun, negara dapat mengalihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menghidupkan atau menyuburkan kembali lahan tersebut (Yasin, 2021). Prinsip ini mendorong pemanfaatan lahan secara produktif dan mencegah penelantaran lahan yang dapat merugikan masyarakat luas.

4.2 Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dalam Perkebunan
Salah satu kontribusi terpenting Ekonomi Islam dalam sektor perkebunan adalah penerapan mekanisme bagi hasil yang adil. Model mudharabah dalam konteks perkebunan inti rakyat, khususnya pada perkebunan sawit, sangat relevan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat (Syaputra, 2023). Penerapan prinsip mudharabah memungkinkan para petani atau perkebunan kecil untuk bermitra dengan entitas pemodal atau perusahaan inti, di mana petani menyediakan lahan dan tenaga kerja, sementara perusahaan inti menyuplai modal dalam bentuk teknologi, bibit, dan bimbingan teknis (Syaputra, 2023).
Melalui pendekatan kolaboratif yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, model ini tidak hanya memperkuat sektor perkebunan sawit, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal, memperkuat ikatan sosial, dan memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bermartabat (Syaputra, 2023). Keuntungan dari hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan, dengan distribusi keuntungan berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya.
Dalam konteks perkebunan karet, pola bagi hasil antara pemilik lahan dan penyadap karet di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bagaimana prinsip Ekonomi Islam dapat diterapkan secara praktis. Skema bagi hasil masyarakat lokal dapat diterima dari sudut pandang Ekonomi Islam karena dipandang sebagai sarana untuk mencapai pemerataan pendapatan, yang merupakan salah satu tujuan utama Ekonomi Islam (Devianti & Alfin, 2024). Kerja sama berbasis bagi hasil ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam pemanfaatan tanah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian (Devianti & Alfin, 2024).

4.3 Prinsip Larangan Riba dalam Pembiayaan Perkebunan
Sektor perkebunan membutuhkan modal yang besar, terutama untuk investasi jangka panjang seperti pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman hingga menghasilkan. Salah satu masalah utama dalam pembangunan pertanian adalah kelemahan dukungan modal (Nasution, 2016). Dalam konteks ini, pembiayaan syariah menawarkan alternatif yang bebas dari unsur riba dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Bank syariah memiliki potensi yang signifikan untuk pembiayaan pertanian karena inti bisnis sebagai lembaga intermediasi keuangan (Nasution, 2016). Berbagai alternatif pembiayaan syariah memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis pertanian untuk memilih skim pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan skala ekonomi usaha (Nasution, 2016). Konsep bagi hasil merupakan skema yang tepat untuk kegiatan ekonomi masyarakat petani, dan jika orientasi bank syariah terhadap pembiayaan pada usaha-usaha sektor riil, maka akan lebih baik apabila usaha di bidang pertanian mendapat porsi besar (Nasution, 2016).
Analisis kelayakan finansial versi syariah pada proyek investasi perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa proyek tersebut layak untuk dibiayai oleh bank syariah (Ruminta et al., 2013). Penelitian ini juga menegaskan perlunya melakukan kajian secara menyeluruh terhadap berbagai rumus perhitungan Ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang bebas instrumen suku bunga bank (Ruminta et al., 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah bukan hanya layak secara finansial, tetapi juga memberikan kerangka etis yang lebih baik dalam pengelolaan investasi perkebunan.

4.4 Prinsip Kemaslahatan (Maslahah) dan Tanggung Jawab Sosial
Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi pelaku ekonomi secara individual, tetapi juga bagi masyarakat luas dan lingkungan. Dalam konteks sektor perkebunan, prinsip ini menuntut agar pengembangan perkebunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
Pembangunan subsektor perkebunan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan potensi sumber daya alam yang tersedia (Yuliani, 2019). Peran penting perkebunan sebagai penggerak perekonomian daerah, mendukung pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir, penyumbang pendapatan daerah, penyedia devisa negara, serta peran pentingnya mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat (Yuliani, 2019).
Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan merupakan kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan. Kolusi politik yang tidak perlu dengan memberikan fasilitas khusus bagi kalangan tertentu dapat mengurangi kemanfaatan sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat luas (Yasin, 2021). Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam tentang larangan monopoli dan kewajiban untuk berbagi manfaat dengan masyarakat sekitar.

5. Pembiayaan Syariah untuk Sektor Perkebunan
5.1 Skema Pembiayaan Berbasis Syariah
Pembiayaan syariah untuk sektor perkebunan mencakup berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Subsektor perkebunan terdiri atas komoditas karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, tebu, cengkeh, kapas, teh, lada, dan kakao, yang merupakan tanaman penunjang untuk kebutuhan dalam proses pengolahan dan pembuatan pangan serta tanaman yang berperan sebagai bahan baku industri (Nasution, 2016). Berbagai skema pembiayaan syariah dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan komoditas-komoditas ini.
Model mudharabah (bagi hasil) merupakan skema yang paling relevan untuk pembiayaan perkebunan, di mana bank syariah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan petani atau perusahaan perkebunan bertindak sebagai mudharib (pengelola). Melalui model ini, petani dapat mengakses modal tanpa harus menanggung beban bunga yang memberatkan. Dengan adanya musyarakah mutanaqisah, nasabah akan semakin terpacu untuk dapat memiliki proyek yang memang diinginkannya sehingga bank Islam pada akhirnya dapat melepaskan keikutsertaannya dalam proyek tersebut (Nasution, 2016).
Lembaga Tabung Haji Malaysia memberikan contoh nyata penerapan investasi syariah di sektor perkebunan. Sejak tahun 1969, Tabung Haji sudah berinvestasi di sektor perkebunan dengan proyek pertama yaitu kebun kelapa sawit seluas 4.047 hektar di Keratong Pahang (Nurhasanah, 2011). Pengalaman ini menunjukkan bahwa investasi syariah di sektor perkebunan tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi umat Islam.

5.2 Tantangan Pembiayaan Syariah di Sektor Perkebunan
Meskipun potensinya besar, pembiayaan syariah untuk sektor perkebunan masih menghadapi berbagai tantangan. Fakta menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah untuk sektor pertanian masih terbatas, yaitu kurang dari 4 persen (Nasution, 2016). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi pembiayaan syariah di sektor perkebunan.
Beberapa faktor yang menjadi hambatan antara lain: karakteristik investasi perkebunan yang memerlukan modal besar, ketergantungan terhadap faktor alam, memerlukan jangka waktu panjang, seringkali berlokasi di daerah terpencil, serta harga produk pertanian yang tergantung kepada harga pasar dunia (Rachmat et al., 2016). Faktor-faktor ini membuat lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk dan skema pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai dengan karakteristik unik sektor perkebunan.

6. Perkebunan Rakyat dalam Perspektif Ekonomi Islam
6.1 Peran dan Kontribusi Perkebunan Rakyat
Perkebunan rakyat memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur industri perkebunan Indonesia. Perkebunan rakyat merupakan penggerak ekonomi rakyat dan berperan besar sebagai penyumbang devisa negara, berkontribusi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan di sektor jasa dan perdagangan di pedesaan, berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi makro, dan sumber bahan baku bagi industri hilir hasil pertanian (Hafif, 2019). Pada tahun 2021, perkebunan rakyat berkontribusi terhadap produksi Crude Palm Oil (CPO) terbesar kedua setelah perkebunan besar swasta, dengan kontribusi sebesar 15,50 juta ton atau 34,36 persen (Hidayatullah, 2023).
Semakin luasnya areal perkebunan rakyat komoditas sawit menandakan bahwa kemajuan sektor sawit tidak hanya dinikmati oleh perusahaan sawit besar, tetapi juga dinikmati oleh para pekebun rakyat (Yuliani, 2019). Luasnya perkebunan sawit milik rakyat juga menandakan bahwa ekonomi para pekebun tumbuh sehingga dapat memperluas areal perkebunan, dan bergeraknya ekonomi di para pekebun rakyat tentu memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan (Yuliani, 2019).

6.2 Upaya Petani Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam
Penelitian di Desa Sungai Sayang, Provinsi Jambi, menunjukkan bagaimana petani sawit menerapkan nilai-nilai Ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan sawit mendapatkan pekerjaan tetap dan penghasilan, serta mampu membantu orang lain dengan mempekerjakan tenaga kerja (Hamzah et al., 2023). Dalam perspektif Ekonomi Islam, hal ini mencerminkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan) yang menjadi landasan ekonomi Islam.
Salah satu informan dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa dari hasil pertanian kelapa sawit, ia mampu mengeluarkan zakat pertanian sebesar 2,5 persen setiap bulannya (Hamzah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendorong pelaksanaan kewajiban agama seperti zakat, yang merupakan instrumen redistribusi kekayaan dalam Ekonomi Islam. Masyarakat di sektor perkebunan yang bekerja memiliki tiga hal yang harus diimplementasikan, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas (Hamzah et al., 2023).

6.3 Pemberdayaan Petani Kecil melalui Kemitraan Syariah
Salah satu tantangan utama dalam sektor perkebunan rakyat adalah rendahnya produktivitas dan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Meskipun perkebunan rakyat berkontribusi besar terhadap produksi kelapa sawit, produktivitas kelapa sawit dari perkebunan rakyat masih rendah jika dibandingkan perusahaan besar swasta dan negara (Hidayatullah, 2023). Dalam konteks ini, Ekonomi Islam menawarkan solusi melalui model kemitraan yang berkeadilan.
Beberapa pola yang dilaksanakan dalam pengembangan komoditas perkebunan antara lain pola perusahaan swasta, pola kemitraan, pola inti plasma, dan pola swadaya (Yuliani, 2019). Model inti plasma, yang merupakan bentuk kemitraan antara perusahaan besar dan petani kecil, dapat dioptimalkan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Ekonomi Islam untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih adil. Kewajiban yang harus ditambahkan pada perusahaan perkebunan, selain melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan usahanya, adalah wajib melakukan kemitraan dengan masyarakat di sekitarnya, atau mempekerjakan masyarakat sekitarnya untuk membantu pemerintah mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan (Sakti, 2019).

7. Dampak Sosial-Ekonomi Perkebunan dan Perspektif Islam
7.1 Dampak Positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Pengembangan sektor perkebunan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat membawa perubahan terhadap perekonomian masyarakat, dan juga membawa perubahan ke dalam beberapa bidang, yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, daya beli masyarakat, dan bidang sarana prasarana (Putri & Fitrisia, 2021). Keberadaan perkebunan kelapa sawit tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memiliki pengaruh langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat yang bekerja di perkebunan kelapa sawit (Briliyanti et al., 2024).
Dari segi pertumbuhan ekonomi, perkebunan kelapa sawit telah berperan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat desa terutama di luar Jawa, dan GDP di daerah yang areal perkebunannya dominan kelapa sawit lebih tinggi daripada provinsi lain (Zen et al., 2021). Kelapa sawit telah berperan menurunkan angka kemiskinan di daerah yang areal kelapa sawitnya luas (Zen et al., 2021). Hal ini selaras dengan tujuan Ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan (falah) bagi seluruh umat manusia.

7.2 Tantangan Ketimpangan dan Perspektif Islam
Meskipun sektor perkebunan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, distribusi manfaatnya belum merata. Di tengah besarnya peran kelapa sawit bagi negara, terdapat fakta sosial dan ekonomi bahwa masyarakat sekitar perkebunan ataupun industri kelapa sawit belum mendapatkan manfaat kesejahteraan yang optimal (Wirawan & Amrifo, 2020). Ledakan dari sektor kelapa sawit ternyata tidak dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat asli di berbagai daerah (Zubir, 2018).
Dalam perspektif Ekonomi Islam, ketimpangan ini merupakan masalah serius yang harus diatasi. Keadilan memegang peran krusial dalam Ekonomi Islam, dan Islam diperkenalkan sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh bagi seluruh umat manusia, dengan penekanan kuat pada penerapan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial (Devianti & Alfin, 2024). Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam jika suatu masyarakat mempunyai kesenjangan antara mereka yang hidup dalam kemewahan dan mereka yang hidup dalam kemiskinan (Devianti & Alfin, 2024).

7.3 Dampak terhadap Masyarakat Adat dan Perspektif Islam
Ekspansi perkebunan, khususnya kelapa sawit, telah memberikan dampak yang kompleks terhadap masyarakat adat. Keberadaan perkebunan kelapa sawit telah mengurangi luas hutan, sehingga memunculkan permasalahan bagi masyarakat adat seperti Dayak Ribun yang melihat hutan sebagai basis utama untuk memenuhi kebutuhan mereka (Adinda et al., 2022). Perubahan pola hidup masyarakat Dayak Ribun terjadi dalam berbagai dimensi, termasuk perubahan pola peran keluarga, perubahan hak milik, perubahan pola morfologi dan kondisi rumah, serta perubahan tradisi dan agama (Adinda et al., 2022).
Dalam perspektif Ekonomi Islam, perlindungan hak-hak masyarakat adat merupakan kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan. Sengketa lahan yang tidak kunjung mendapat solusi yang adil dari pemerintahan memberikan dampak kesenjangan ekonomi (Yasin, 2021). Islam menekankan bahwa setiap individu dan komunitas memiliki hak atas sumber daya yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan pengambilan hak tersebut tanpa kompensasi yang adil adalah bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam.

8. Keberlanjutan Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Islam
8.1 Prinsip Khalifah dan Tanggung Jawab Lingkungan
Ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai khalifah (wakil Allah) di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks sektor perkebunan yang seringkali dikaitkan dengan isu-isu lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan gambut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pengembangan perkebunan kelapa sawit yang masif membutuhkan tanah dalam skala besar sebagai areal perkebunan kelapa sawit, dan hal ini seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan (Puspitasari et al., 2023).
Dalam perspektif Ekonomi Islam, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan merusak lingkungan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Prinsip la dharar wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) mengharuskan setiap aktivitas ekonomi untuk mempertimbangkan dampak lingkungan secara serius. Moratorium kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah Indonesia merupakan langkah yang selaras dengan prinsip ini, di mana kebijakan ini berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dengan mendorong praktik produksi minyak sawit berkelanjutan (Safira et al., 2024).

8.2 Perkebunan Berkelanjutan dan Nilai-Nilai Islam
Konsep perkebunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat selaras dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, ada tiga fungsi perkebunan, antara lain fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya (Barus & Ernah, 2024). Ketiga fungsi ini mencerminkan pandangan Islam yang holistik tentang pengelolaan sumber daya alam.
Sistem agroforestri, yang mengintegrasikan tanaman perkebunan dengan tanaman lain dalam satu sistem pengelolaan lahan, merupakan pendekatan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam tentang keseimbangan dan keberlanjutan. Kombinasi jenis yang sesuai untuk pola agroforestri akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Surati, 2021). Pola agroforestri yang diterapkan pada lahan gambut juga dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem gambut yang rentan (Surati, 2021).

8.3 Sertifikasi Berkelanjutan sebagai Instrumen Tata Kelola
Sertifikasi perkebunan berkelanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan instrumen tata kelola yang dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam sektor perkebunan. Strategi ISPO yang dibuat sebagai salah satu sertifikasi untuk sifat perkebunan kelapa sawit merupakan upaya untuk memastikan bahwa pengembangan perkebunan dilakukan secara bertanggung jawab (Pratama et al., 2023).
Namun demikian, sertifikasi ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama bagi petani kecil. Sertifikasi yang ditawarkan ternyata tidak dapat diterapkan terutama pada tipe perkebunan kelapa sawit monokultur milik rakyat karena beberapa alasan (Wulandari & Kusuma, 2024). Dalam perspektif Ekonomi Islam, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam penerapan standar keberlanjutan, sehingga petani kecil tidak terpinggirkan dari sistem perdagangan global.

9. Kebijakan Pemerintah dan Peran Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam
9.1 Peran Negara dalam Ekonomi Pertanian
Ekonomi Islam mengakui peran penting negara dalam mengatur dan mengelola perekonomian untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini peran negara sangat melekat dengan aspek kehidupan, dan mustahil ada sistem ekonomi yang dapat menolak kehadirannya dalam perekonomian (Yasin, 2021). Mekanisme pasar telah menjadi cara paling ideal dalam produksi dan distribusi barang dalam setiap wilayah, namun saat terjadi kegagalan mekanisme akan merugikan ekonomi masyarakat, sehingga usaha untuk menjamin stabilitas ekonomi, efisiensi, serta pemerataan menuntut campur tangan penguasa (Yasin, 2021).
Dalam konteks sektor perkebunan, peran pemerintah sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan perkebunan rakyat, memastikan akses petani kecil terhadap modal dan teknologi, serta melindungi hak-hak masyarakat lokal. Pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan DAK Fisik Perkebunan kepada pemerintah daerah dan insentif bagi industri perkebunan, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan rakyat, serta membentuk undang-undang industri perkebunan yang strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan (Dahiri, 2022).

9.2 Kebijakan Peremajaan Tanaman dan Perspektif Islam
Peremajaan tanaman perkebunan merupakan salah satu kebijakan penting yang didukung oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perkebunan. Pemerintah memainkan peran aktif dalam implementasi program peremajaan kelapa sawit, yang terbukti dari banyaknya regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung kelancaran program ini (Alamanda, 2023). Sebagai upaya untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit, khususnya dalam menyiapkan dana untuk program peremajaan, pemerintah telah membentuk Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) (Alamanda, 2023).
Dalam perspektif Ekonomi Islam, kebijakan peremajaan tanaman ini selaras dengan prinsip ihya al-mawat (menghidupkan lahan mati) yang mendorong pemanfaatan lahan secara produktif. Kebijakan penyediaan benih unggul berteknologi modern diperlukan untuk meremajakan tanaman perkebunan yang sudah tua agar meningkatkan daya saingnya (Sinergi Kebijakan Penyediaan Benih Unggul Kopi Kelapa dan Mete untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, 2023). Hal ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

9.3 Regulasi Investasi Asing dan Kepentingan Nasional
Dalam perspektif Ekonomi Islam, regulasi investasi asing di sektor perkebunan harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal. Meskipun Indonesia membutuhkan modal asing, investasi asing harus tetap memperhatikan kepentingan nasional, salah satunya adalah melindungi sumber daya alam di Indonesia (Siegfried et al., 2023). Perkebunan kelapa sawit memainkan peran penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar untuk pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata (Siegfried et al., 2023).
Prinsip Ekonomi Islam tentang kepemilikan kolektif (milkiyah 'ammah) atas sumber daya alam yang strategis relevan dalam konteks ini. Peran pemimpin atau pemerintah dalam hal pemanfaatan tanah dan distribusi kekayaan yang menjadi milik bersama umat adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama dan guna mewujudkan kepentingan bersama (Yasin, 2021). Hal ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa investasi asing di sektor perkebunan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya bagi investor asing.

10. Hilirisasi Industri Perkebunan dalam Perspektif Ekonomi Islam
10.1 Pentingnya Nilai Tambah dalam Ekonomi Islam
Ekonomi Islam mendorong penciptaan nilai tambah yang optimal dari setiap sumber daya yang tersedia. Dalam konteks sektor perkebunan, hilirisasi industri merupakan strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nilai tambah yang semakin besar atas produk pertanian seperti kelapa sawit dan karet tentunya dapat berperan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang berdampak bagi peningkatan lapangan usaha dan pendapatan masyarakat yang muara akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dahiri, 2022).
Namun, kondisi yang terus berlangsung saat ini adalah produk kelapa sawit dan karet dalam jumlah yang signifikan diekspor tanpa mengalami pengolahan lebih lanjut di dalam negeri (Dahiri, 2022). Ekspor komoditas perkebunan sangat didominasi oleh produk segar atau setengah jadi, yang menunjukkan bahwa nilai tambah produk komoditas perkebunan masih rendah (Dahiri, 2022). Dalam perspektif Ekonomi Islam, kondisi ini merupakan pemborosan (israf) potensi ekonomi yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

10.2 Pengembangan Industri Hilir Perkebunan
Pengembangan industri hilir perkebunan merupakan langkah strategis yang selaras dengan prinsip Ekonomi Islam tentang optimalisasi sumber daya. Hilirisasi industri sawit di Sumatera Utara, misalnya, menunjukkan potensi besar dalam menciptakan nilai tambah dari komoditas kelapa sawit (Matupalesa et al., 2019). Pada tahun 2008, Indonesia mengekspor sebanyak 55 persen sawit mentah, namun pada tahun 2016, 78 persen ekspor Indonesia pada sektor sawit berasal dari minyak sawit olahan atau setengah jadi (Matupalesa et al., 2019), menunjukkan kemajuan dalam hilirisasi industri.
Pengembangan industri hilir perkebunan tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas dan mendorong transfer teknologi. Hal ini selaras dengan prinsip Ekonomi Islam tentang pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri perkebunan untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk perkebunan (Dahiri, 2022).

11. Tantangan dan Peluang Ekonomi Islam di Sektor Perkebunan
11.1 Tantangan Struktural
Sektor perkebunan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu diatasi dari perspektif Ekonomi Islam. Pertama, rendahnya nilai tambah produk perkebunan akibat dominasi ekspor produk mentah atau setengah jadi. Kedua, ketimpangan penguasaan lahan yang masih tinggi antara perusahaan besar dan petani kecil. Ketiga, rendahnya produktivitas perkebunan rakyat dibandingkan perkebunan besar. Keempat, konflik lahan yang masih sering terjadi antara perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal.
Terdapat tiga permasalahan utama dalam bidang usaha perkebunan di Aceh, yaitu konflik lahan dengan masyarakat, dampak terhadap lingkungan, dan kepatuhan perusahaan terhadap izin (Syahrul, 2018). Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sektor perkebunan.

11.2 Peluang Pengembangan Berbasis Ekonomi Islam
Di sisi lain, sektor perkebunan juga menawarkan berbagai peluang yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan Ekonomi Islam. Pertama, pengembangan pembiayaan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan karakteristik sektor perkebunan. Kedua, penerapan model kemitraan berbasis bagi hasil yang lebih adil antara perusahaan besar dan petani kecil. Ketiga, pengembangan perkebunan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab lingkungan.
Subsektor perkebunan menjadi tulang punggung perekonomian nasional (40 persen dari PDB pertanian) karena menyerap tenaga kerja dan menyumbang devisa secara signifikan (Sinergi Kebijakan Penyediaan Benih Unggul Kopi Kelapa dan Mete untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, 2023). Potensi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut melalui penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang mendorong efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sektor perkebunan.

11.3 Digitalisasi dan Inovasi dalam Perspektif Islam
Perkembangan teknologi digital menawarkan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sektor perkebunan. Penggunaan digitalisasi pada perusahaan perkebunan memberikan banyak kemudahan, bukan hanya dalam pengumpulan data operasional bahkan efisiensi biaya perusahaan (Gina & Rizkiki, 2022). Modernisasi melalui inovasi digitalisasi merupakan hal penting untuk dapat berkompetisi dan meningkatkan daya saing (Gina & Rizkiki, 2022).
Dalam perspektif Ekonomi Islam, adopsi teknologi digital dalam sektor perkebunan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk petani kecil. Transparansi yang ditawarkan oleh teknologi digital dapat membantu memastikan bahwa distribusi manfaat ekonomi lebih adil dan merata, sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

12. Kesimpulan
Sektor perkebunan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif dan operasional yang komprehensif untuk mengoptimalkan potensi sektor perkebunan sekaligus memastikan distribusi manfaat yang adil dan berkelanjutan.
Prinsip-prinsip Ekonomi Islam seperti keadilan ('adl), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), larangan riba, kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sebagai khalifah sangat relevan diterapkan dalam berbagai aspek pengelolaan sektor perkebunan. Dari pembiayaan investasi perkebunan yang bebas riba, pengelolaan lahan yang berkeadilan, kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan besar dan petani kecil, hingga pengembangan perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, semua aspek ini dapat dioptimalkan melalui pendekatan Ekonomi Islam.
Tantangan utama yang masih dihadapi sektor perkebunan, seperti ketimpangan penguasaan lahan, rendahnya kesejahteraan petani kecil, konflik lahan, dan dampak lingkungan yang belum terkelola optimal, dapat diatasi melalui penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sektor perkebunan, diharapkan sektor ini dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Daftar Referensi
Adinda, A. R. A., Arkanudin, A., Purnama, D. T., & Batualo, I. D. (2022). Perubahan pola kehidupan masyarakat adat: Studi etnografi pada masyarakat Dayak Ribun di sekitar perkebunan kelapa sawit Parindu Kabupaten Sanggau. Satwika Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, 6(2), 242–254. https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.21523
Afandi, F. A. (2023). Analisis makroekonomi kebijakan prioritas perkebunan berdasarkan pendekatan tabel input-output. Jurnal Analis Kebijakan, 7(2), 122–135. https://doi.org/10.37145/jak.v7i2.686
Alamanda, A. E. (2023). Peran pemerintah dalam optimalisasi pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit. Wajah Hukum, 7(1), 73. https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1129
Barus, A. B., & Ernah, E. (2024). Peranan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam mencapai tujuan ekonomi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 10(1), 316. https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.11720
Briliyanti, R. D., Puruhito, D. D., & Listiyani. (2024). Pengaruh keberadaan perkebunan kelapa sawit PT. Sapta Karya Damai terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Natai Baru, Kecamatan Metaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur. Agrifitia Journal of Agribusiness Plantation, 4(1), 40–54. https://doi.org/10.55180/aft.v4i1.1091
Dahiri, D. (2022). Analisis nilai tambah komoditas unggulan subsektor perkebunan. J. Budg., 7(1). https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.122
Devianti, R., & Alfin, A. (2024). Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 13(2), 215. https://doi.org/10.36272/jes.v13i2.348
Gina, R., & Rizkiki, A. (2022). Pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan pendapatan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Jurnal Syntax Admiration, 3(4), 560–570. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i4.417
Hafif, B. (2019). Peduli konservasi tanah dan air tinggal slogan? Studi kasus lahan perkebunan rakyat. Perspektif, 18(1), 01. https://doi.org/10.21082/psp.v18n1.2019.01-15
Hamzah, F., Mustofa, M. A., & Nurjali, N. (2023). Upaya petani sawit dalam meningkatkan perekonomian berdasarkan perspektif ekonomi Islam di Desa Sungai Sayang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3257. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10823
Herdhiansyah, D., Sudarmi, S., Sakir, S., & Asriani, A. (2021). Analisis faktor prioritas pengembangan komoditas perkebunan unggulan dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Jurnal Teknik Pertanian Lampung, 10(2), 239. https://doi.org/10.23960/jtep-l.v10i2.239-251
Hidayatullah, T. (2023). Analisis empiris produksi kelapa sawit terhadap tingkat kesejahteraan petani. J. Budg., 8(1), 156–175. https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i1.152
Hutabarat, S. (2019). Optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit di Riau. Unri Conference Series Agriculture and Food Security, 1, 46–57. https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a7
Kharisma, B. (2018). Aspek hukum dan ekonomi dalam penetapan batas luas penggunaan lahan untuk usaha perkebunan sawit yang selaras dengan asas efisiensi dan berkeadilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Media Trend, 13(1), 1. https://doi.org/10.21107/mediatrend.v13i1.3143
Kharisma, B., & Nur, Y. H. (2019). Penentuan komoditas perkebunan unggulan di Provinsi Jawa Barat. Media Trend, 14(1), 73–104. https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i1.4779
Manyamsari, I., Romano, R., Mujiburahmad, & Ramayana. (2019). Pengembangan komoditas unggulan perkebunan berbasis modal sosial dan peluang investasi di Aceh. Jurnal Penelitian Agrisamudra, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.33059/jpas.v6i1.1330
Matupalesa, A., Nauly, Y. D., & Fanani, I. (2019). Hilirisasi industri sawit di Sumatera Utara. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 3(1). https://doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.280
Mulaputri, S. H., Demmallino, E. B., & Saadah. (2024). Analisis risiko usahatani kelapa sawit di Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara. Tarjih Agribusiness Development Journal, 3(02), 67–76. https://doi.org/10.47030/tadj.v3i02.734
Nasution, Z. (2016). Model pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 3(2), 324. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1081
Nurhasanah, N. (2011). Tabung Haji Malaysia dalam perspektif ekonomi. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 3(2), 179–192. https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2520
Pratama, B. M., Ali, M. I., Wati, M. H., Rhonsina, R., & Wulandari, S. (2023). Kontribusi subsektor perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Utara. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(6), 1637–1645. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i6.3079
Pratinda, W. N. A. S., & Harta, R. (2021). Analisis kinerja ekspor subsektor perkebunan Indonesia dan pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 10(2), 114–133. https://doi.org/10.29244/jekp.10.2.2021.114-133
Puspitasari, Y., Kinseng, R. A., & Saharuddin, S. (2023). Gerakan sosial petani Pagar Batu. Jurnal Sosial Humaniora, 16(2), 111. https://doi.org/10.12962/j24433527.v16i1.17227
Putri, F. D., & Fitrisia, A. (2021). Perkebunan sawit dan kehidupan perekonomian di Pasaman Barat 2004–2020. Jurnal Kronologi, 3(1), 31–44. https://doi.org/10.24036/jk.v3i1.89
Rachmat, M., Saptana, N., & Hermanto, N. (2016). Keragaan investasi di subsektor perkebunan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 13(1), 1. https://doi.org/10.21082/fae.v13n1.1995.1-21
Ruminta, D., Daris, E., & Jayaprawira, A. R. (2013). Analisis kelayakan finansial versi syariah pada pembiayaan investasi perkebunan kelapa sawit PT.X. Agribusiness Journal, 7(2), 129–144. https://doi.org/10.15408/aj.v7i2.5174
Safira, T., Mauridhoh, M. M., & Yasin, M. (2024). Analisis potret ekonomi publik Indonesia meliputi tanaman palawija, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Wawasan Jurnal Ilmu Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan, 2(3), 01–11. https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i3.2100
Safitri, W., Gusniarti, F., Ikhsan, M. D. A., Sherlyanti, A. P., Nairobi, N., Nirmala, T., & Darmawan, A. (2024). Analisis dampak sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi mengacu pada SDGs Indonesia 2021. Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2(2), 89–99. https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2480
Said, A., Akhmad, A., Sribianti, I., Natsir, M., & Maulina, M. (2024). Analisis pengaruh produksi dan luas lahan kelapa sawit terhadap PDRB sektor pertanian: Pendekatan regresi linier berganda menggunakan data sekunder 2013–2022. Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH), 6(1), 46–56. https://doi.org/10.51454/jimsh.v6i1.632
Said, M., Hermawati, R., & Harahap, J. (2023). Peran mandor dalam rekrutmen pekerja kontrak di perkebunan kelapa sawit. Indonesian Journal of Anthropology, 8(1), 1. https://doi.org/10.24198/umbara.v8i1.44655
Sakti, T. (2019). Penataan hak guna usaha untuk kesejahteraan masyarakat. https://doi.org/10.31227/osf.io/bc546
Saragih, S. K., & Ibrahim, H. (2023). Eksistensi bisnis internasional ekspor karet alam Indonesia ke China dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Jurnal Minfo Polgan, 12(2), 2609–2617. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13330
Siegfried, I. E. D., Ginting, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2023). Analisis yuridis persyaratan kepemilikan saham asing pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan daftar negatif investasi. Recht Studiosum Law Review, 2(1), 51–67. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11486
Sinergi kebijakan penyediaan benih unggul kopi kelapa dan mete untuk pemulihan ekonomi nasional. (2023). Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika, 5(1). https://doi.org/10.29244/agro-maritim.050101
Surati, S. (2021). Study on socio-economic of peatland community in Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi. Jurnal Ilmu Kehutanan, 15(2), 147–159. https://doi.org/10.22146/jik.v15i2.1531
Syahrul, S. (2018). Perbaikan tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 337–354. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10603
Syaputra, R. (2023). Pragmatisme rasional perkebunan inti rakyat dengan model mudarabah dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat dalam pandangan ekonomi syariah: Perkebunan sawit. Al Qadhi: Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah STAI Panca Budi Perda, 1(1), 80–90. https://doi.org/10.62214/jaq.v1i1.108
Wirawan, B. A., & Amrifo, V. (2020). Deforestasi dan ketahanan sosial. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 22(3). https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1059
Wulandari, E., & Kusuma, A. F. (2024). Kelapa sawit Indonesia. Khatulistiwa Profesional Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik, 4(2), 57–68. https://doi.org/10.62099/khapro.v4i2.70
Yasin, D. (2021). Studi komparasi hukum pertanahan Indonesia dengan pandangan Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Salam. Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 1(02), 57–66. https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i02.301
Yuliani, F. (2019). Implementasi kebijakan penguatan kelembagaan perkebunan sawit rakyat pada lahan gambut. Jurnal Kebijakan Publik, 10(1), 33. https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.33-40
Zen, Z., Kuswardani, R. A., & Lubis, Y. (2021). Kajian strategi integrasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam proses pembangunan kelapa sawit rakyat di Tapanuli Selatan. Jurnal Agrica, 14(1), 33–47. https://doi.org/10.31289/agrica.v14i1.4131
Zubir, Z. (2018). Dari mukjizat ke pemerataan: Kajian ekonomi petani Indragiri Hulu 1980–2010. Lembaran Sejarah, 12(2), 144. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33464
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar