00716 - Peran Ekonomi Islam Pada Sektor Perikanan

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Sektor perikanan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan pengelolaan yang optimal, sehingga kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan masih jauh dari ideal. Artikel ini mengkaji secara komprehensif peran ekonomi Islam dalam berbagai dimensi sektor perikanan, meliputi pembiayaan syariah, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, hingga perdagangan internasional. Dengan menggunakan metode kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian terdahulu, artikel ini menemukan bahwa instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti pembiayaan bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, zakat produktif, wakaf, blue sukuk, dan koperasi syariah mampu menjawab tantangan utama sektor perikanan, terutama keterbatasan akses modal. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yakni keadilan, kemaslahatan, larangan riba, dan pengelolaan amanah memberikan landasan normatif yang kuat bagi pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Analisis berbasis maqashid syariah menunjukkan bahwa pendekatan Islam tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama secara holistik. Pengembangan ekonomi Islam di sektor perikanan memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pesantren, komunitas nelayan, dan organisasi masyarakat sipil guna mewujudkan sektor perikanan yang produktif, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Sektor Perikanan, Pembiayaan Syariah, Maqashid Syariah, Pemberdayaan Nelayan, Wakaf, Zakat Produktif

Abstract
The fisheries sector is one of the important pillars of Indonesia's national economy as an archipelagic country with enormous marine resource potential. However, this potential has not been matched with optimal management, leaving the welfare of fishermen and fish farmers far from ideal. This article comprehensively examines the role of Islamic economics in various dimensions of the fisheries sector, including Islamic financing, community empowerment, sustainable resource management, and international trade. Using a systematic literature review method of various previous studies, this article finds that Islamic economic instruments such as Islamic bank financing, Islamic microfinance institutions, productive zakat, waqf, blue sukuk, and Islamic cooperatives are capable of addressing the main challenges of the fisheries sector, particularly limited access to capital. The fundamental principles of Islamic economics, namely justice, maslahah, prohibition of riba, and trustworthy management, provide a strong normative foundation for the development of a sustainable and equitable fisheries sector. Maqashid syariah-based analysis shows that the Islamic approach not only improves economic welfare, but also holistically considers the dimensions of protecting life, reason, lineage, wealth, and religion. The development of Islamic economics in the fisheries sector requires synergy among the government, Islamic financial institutions, Islamic boarding schools, fishing communities, and civil society organizations to realize a productive, just, and beneficial fisheries sector for all of society.

Keywords: Islamic Economics, Fisheries Sector, Islamic Financing, Maqashid Syariah, Fishermen Empowerment, Waqf, Productive Zakat

Pendahuluan
Sektor perikanan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional, khususnya bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Sebagai negara dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, Indonesia memiliki peluang luar biasa untuk mengembangkan sektor perikanan sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat, terutama komunitas pesisir. Namun, potensi besar ini seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan yang optimal, sehingga kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan masih jauh dari ideal (Cahyagi & Gurning, 2018). Di sinilah peran ekonomi Islam menjadi sangat relevan dan strategis, karena ekonomi Islam tidak hanya menawarkan instrumen keuangan alternatif, tetapi juga kerangka nilai dan etika yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Ekonomi Islam, dengan prinsip-prinsip dasarnya seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), larangan riba, dan pengelolaan amanah, memberikan landasan normatif yang kuat bagi pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berbagai instrumen ekonomi Islam seperti pembiayaan syariah, zakat produktif, wakaf, sukuk, dan koperasi syariah telah terbukti mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor perikanan, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar, hingga perlindungan ekosistem laut (Joan et al., 2019). Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana ekonomi Islam berperan dalam berbagai dimensi sektor perikanan, mulai dari pembiayaan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya, hingga perdagangan internasional.

Metode Penelitian
Artikel ini disusun menggunakan metode kajian literatur sistematis (systematic literature review) terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik peran ekonomi Islam dalam sektor perikanan. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, dan laporan penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu 2009 hingga 2024. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan ekonomi Islam, pembiayaan syariah, sektor perikanan, dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai penelitian yang ada.

Hasil Dan Pembahasan
I. Potensi Sektor Perikanan dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam
1.1 Potensi Sektor Perikanan Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sektor perikanan yang sangat besar dan menjadi penopang perekonomian nasional (Ilvi & Masruchin, 2022). Potensi produksi lestari sektor perikanan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 67 juta ton per tahun, yang terbagi antara perikanan tangkap (capture fisheries) dan perikanan budidaya (aquaculture) (Utomo et al., 2024). Sektor perikanan tangkap nasional memiliki peran strategis, meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi (Kusdiantoro et al., 2019). Sementara itu, sektor akuakultur juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketergantungan bahan baku pakan pada impor, minimnya benih lokal yang ekonomis, belum optimalnya kawasan budidaya terpadu, rendahnya kompetensi pembudidaya ikan, serta persyaratan sertifikasi yang semakin ketat dari negara-negara pengimpor (Agry et al., 2023).
Secara struktural, keterkaitan sektor perikanan dalam perekonomian nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan, meskipun masih relatif lemah dengan indeks keterkaitan yang bervariasi (Tajerin et al., 2017). Analisis input-output menunjukkan bahwa peran sektor perikanan dalam perekonomian Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan pada era sebelum, transisi, dan setelah berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan (Tajerin, 2017). Secara spesifik, peran sub-sektor perikanan sekunder lebih besar dalam pembentukan output perekonomian dan pendapatan rumah tangga dibanding sub-sektor perikanan primer, sementara dalam penyerapan tenaga kerja, peran sub-sektor perikanan primer lebih besar (Tajerin, 2017).
Ekspor hasil perikanan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Sektor ekspor-impor perikanan berkontribusi sekitar 40 triliun rupiah per tahun dan mampu menciptakan lapangan kerja (Kamaluddin et al., 2021). Pada tahun 2020, Indonesia mampu mengekspor 1,3 juta ton produk perikanan ke berbagai negara, dengan sepuluh tujuan ekspor terbesar meliputi Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Arab Saudi (Gurning et al., n.d.).

1.2 Landasan Normatif Ekonomi Islam dalam Sektor Perikanan
Ekonomi Islam memandang pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan, sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kemaslahatan umat. Dalam perspektif Al-Qur'an, pemanfaatan kekayaan laut oleh manusia tidak hanya dibenarkan, tetapi bahkan dianjurkan untuk kemaslahatan manusia (Witro & Yanti, 2021). Konsep khalifah (wakil Allah di bumi) mengharuskan manusia untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, tidak berlebihan, dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem (Rozuli et al., 2022).
Prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang mencakup perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din) menjadi kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai kesejahteraan masyarakat perikanan (Ilvi & Masruchin, 2022). Penelitian di Desa Segoro Tambak, Sidoarjo, menunjukkan bahwa aktivitas budidaya ikan bandeng yang dianalisis menggunakan instrumen maqashid syariah menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat sebesar 50%, yang mencerminkan terpenuhinya berbagai dimensi kesejahteraan dalam perspektif Islam (Ilvi & Masruchin, 2022).
Konsep maslahah (kemaslahatan) juga menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan ekonomi di sektor perikanan. Dalam konteks perdagangan internasional perikanan, misalnya, penggunaan instrumen seperti Letter of Credit dapat dibenarkan dari perspektif maqashid syariah karena prinsip raf'u al-kharaj (menghilangkan kesulitan) memungkinkan tindakan yang dalam konteks aslinya mungkin bertentangan dengan syariah, namun jika ditinggalkan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan bagi manusia (Kamaluddin et al., 2021).

II. Pembiayaan Syariah untuk Sektor Perikanan
2.1 Tantangan Akses Modal bagi Nelayan dan Pembudidaya
Salah satu permasalahan mendasar yang menghambat perkembangan sektor perikanan adalah keterbatasan akses modal. Menurut Bappenas, masalah utama yang membuat sektor perikanan tidak optimal, baik perikanan tangkap maupun budidaya, adalah kurangnya modal usaha akibat prosedur pinjaman perbankan yang rumit dan tingginya suku bunga (Joan et al., 2019). Sebagian besar nelayan menjalankan usahanya secara mandiri dalam skala kecil, dan tingkat kredit macet (non-performing loan/NPL) di sektor perikanan lebih tinggi dibandingkan sektor lain (Joan et al., 2019). Total penyaluran kredit perbankan ke sektor perikanan hanya sekitar 0,21% dari total kredit perbankan nasional (Joan et al., 2019).
Kondisi ini diperparah oleh karakteristik unik sektor perikanan yang berbeda dari sektor lain, seperti ketidakpastian hasil tangkapan, ketergantungan pada musim, dan risiko alam yang tinggi (Anwar et al., 2019). Nelayan kecil dan pembudidaya ikan seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena ketergantungan pada tengkulak dan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi (Ulfi et al., 2023). Pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif yang tidak hanya bebas dari unsur riba, tetapi juga lebih sesuai dengan karakteristik usaha perikanan yang berbasis bagi hasil dan risiko bersama.

2.2 Peran Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Perikanan
Perbankan syariah dapat memainkan peran signifikan dalam menyediakan pembiayaan bagi pengembangan perikanan nasional. Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bank syariah untuk sektor perikanan di Indonesia menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, NPF (Non-Performing Financing) dan PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perikanan. Sementara dalam jangka panjang, INF, NPF, PUAS, dan ISBIS berpengaruh negatif, sedangkan CAR dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan perikanan (Laili & Tanjung, 2020).
Berbagai produk pembiayaan syariah dapat diaplikasikan dalam sektor perikanan. Akad musharakah (bagi hasil dengan kontribusi modal dari kedua pihak) sangat relevan untuk pembiayaan usaha perikanan karena mencerminkan prinsip kemitraan dan berbagi risiko (Ramadhan & Violita, 2024). Akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal) dapat digunakan untuk pembiayaan pembelian peralatan tangkap, kapal, atau sarana budidaya (Ramadhan & Violita, 2024). Sementara akad salam (pembelian dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian) sangat cocok untuk karakteristik usaha perikanan yang hasilnya baru dapat dipanen setelah beberapa waktu (Anwar et al., 2019).
Model pembiayaan supply chain finance (SCF) dengan akad syariah juga memiliki prospek yang menjanjikan untuk sektor perikanan. Penelitian di Belitung menunjukkan bahwa model SCF dengan akad musharakah dan wakalah bil ujrah berpotensi diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk rumah tangga perikanan, dengan implikasi meningkatkan nilai tukar nelayan di wilayah tersebut (Ramadhan & Violita, 2024). Model ini dapat memberikan likuiditas yang dibutuhkan untuk ekspansi bisnis sektor perikanan sekaligus memperbaiki proses distribusi dan output produksi (Ramadhan & Violita, 2024).

2.3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Pemberdayaan Nelayan
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki peran strategis dalam melayani kebutuhan modal nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. LKMS lebih mudah diakses dibandingkan lembaga keuangan formal seperti bank, sehingga sangat relevan bagi komunitas nelayan yang umumnya tidak memiliki agunan yang memadai (Kurniawan, 2022).
Penelitian tentang kinerja LKMS dalam memperkuat sektor pertanian dan perikanan menunjukkan bahwa aksesibilitas LKMS berpengaruh positif terhadap penguatan sektor pertanian dan perikanan, dan penguatan sektor ini pada gilirannya berpengaruh positif terhadap pembangunan pedesaan yang berkelanjutan (Anwar et al., 2021). Karakteristik filantropi LKMS juga terbukti berpengaruh positif terhadap penguatan sektor pertanian dan perikanan (Anwar et al., 2021).
Rekonstruksi akad salam dalam LKMS untuk petani dan nelayan menunjukkan bahwa akad ini dapat membebaskan nelayan dari jeratan tengkulak dan rentenir. Model ini melibatkan LKMS, petani/nelayan sebagai anggota LKMS, pembeli, bank syariah, dan asuransi syariah dalam sebuah ekosistem pembiayaan yang terintegrasi (Anwar et al., 2019). Dengan model ini, petani dan nelayan dapat membentuk komunitas untuk saling membantu dalam kebutuhan finansial yang dikelola oleh LKMS yang bersinergi dengan perusahaan perikanan dan pertanian (Anwar et al., 2019).

2.4 Analisis Kelayakan Pembiayaan Syariah di Sektor Perikanan
Penelitian tentang potensi pembiayaan syariah di sektor perikanan di Desa Jetis, Nusawungu, Cilacap, menunjukkan bahwa usaha perikanan di desa tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah. Berdasarkan analisis kelayakan finansial usaha keripik ikan lea (Krispi Ikan Lea) dengan periode proyek lima tahun dan tingkat margin 20,6%, usaha ini layak untuk dibiayai dan mampu menghasilkan keuntungan yang baik bagi pelaku usaha (Assany, 2019). Temuan ini menegaskan bahwa sektor perikanan, meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi, tetap layak untuk mendapatkan pembiayaan syariah jika dilakukan analisis yang tepat.
Namun demikian, masih banyak BMT sebagai LKMS yang belum menggunakan akad salam untuk sektor pertanian dan perikanan karena tingginya risiko yang harus ditanggung (Anwar et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam model pembiayaan syariah yang dapat memitigasi risiko sekaligus memberikan akses modal yang memadai bagi pelaku usaha perikanan.

III. Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam Pemberdayaan Sektor Perikanan
3.1 Zakat Produktif untuk Nelayan
Zakat produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang dapat dioptimalkan untuk memberdayakan nelayan dan pembudidaya ikan. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memberikan bantuan sesaat, zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif penerima manfaat sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Integrasi antara pembiayaan mikro syariah dan zakat produktif dapat menjadi model alternatif yang viable untuk mengatasi masalah distribusi kredit bagi nelayan di wilayah pesisir (Joan et al., 2019).
Model yang diusulkan adalah penggunaan dana zakat produktif sebagai jaminan pembiayaan di LKMS, sehingga nelayan yang tidak memiliki agunan tetap dapat mengakses modal usaha. Jika terjadi kredit macet, Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan menyediakan dana zakat sebagai jaminan pembiayaan kepada LKMS (Joan et al., 2019). Model ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sektor perikanan sekaligus mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir.
Dalam perspektif yang lebih luas, zakat juga dapat disalurkan dalam bentuk pelatihan keterampilan, penyediaan peralatan tangkap, dan pengembangan infrastruktur perikanan bagi nelayan yang termasuk dalam kategori asnaf (penerima zakat). Berbagai sektor usaha yang dapat diimplementasikan melalui pembiayaan zakat mikro antara lain bisnis makanan, jasa, ritel, peternakan, pertanian, dan perikanan (Ibrahim et al., 2021).

3.2 Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Perikanan
Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan sektor perikanan. Wakaf tidak hanya dipandang sebagai aktivitas keagamaan semata, tetapi juga sebagai manajemen aset atau dana produktif yang harus berkelanjutan (Qurrata et al., 2024). Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), valuasi wakaf di Indonesia telah mencapai sekitar Rp2.000 triliun, dengan mayoritas berupa wakaf tanah seluas 52,7 ribu hektar (Mudrikah et al., 2022).
Model Waqf Crowdfunding Dana Ummat (WCDU) telah diusulkan sebagai konsep inovatif untuk memberdayakan nelayan. Konsep ini bertujuan untuk memberdayakan nelayan dan mendorong program Nazhir agar lebih aktif dan inovatif dalam menyerap peluang dan potensi yang ada (Mudrikah et al., 2022). Model ini tidak hanya mencakup realisasi fisik fasilitas wakaf, tetapi juga pelatihan bagi nelayan, pengawasan implementasi proyek wakaf, dan evaluasi manfaat proyek wakaf yang sedang berjalan (Mudrikah et al., 2022).
Potensi wakaf nelayan di Indonesia sangat besar mengingat besarnya jumlah nelayan dan kekayaan sumber daya kelautan yang ada. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada akan meningkatkan potensi pendapatan yang lebih tinggi (Mudrikah et al., 2022). Lembaga pengelola wakaf, lembaga keuangan syariah, dan lembaga Islam lainnya dapat memberikan peran dalam pengembangan ini (Mudrikah et al., 2022).

3.3 Blue Waqf untuk Keberlanjutan Ekosistem Pesisir
Konsep Blue Waqf merupakan inovasi terbaru dalam ekonomi Islam yang mengintegrasikan instrumen wakaf dengan tujuan keberlanjutan ekosistem laut, khususnya hutan mangrove. Indonesia memiliki kawasan hutan mangrove seluas 3.364.076 hektar yang dapat dimaksimalkan (Qurrata et al., 2024). Ekosistem hutan mangrove mendukung perekonomian lokal dengan mendukung perikanan, menyediakan sumber makanan bagi ekosistem, dan mempertahankan garis pantai (Qurrata et al., 2024).
Model Blue Waqf dirancang sebagai instrumen keuangan sosial Islam berbasis wakaf untuk sektor hutan biru, dengan fokus pada hutan mangrove. Model ini melibatkan Badan Wakaf Indonesia dan nazhir terdaftar sebagai koordinator program, serta memerlukan kampanye besar-besaran dan keterlibatan masyarakat sekitar sebagai adaptor sosial (Qurrata et al., 2024). Keuntungan yang diperoleh dari Blue Waqf akan didistribusikan kepada penerima manfaat, sehingga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan (Qurrata et al., 2024).
Relevansi Blue Waqf dengan sektor perikanan sangat erat, karena kelestarian ekosistem mangrove secara langsung mendukung produktivitas perikanan. Kerusakan mangrove akan berdampak pada penurunan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan di laut lepas (Adrianto et al., 2020). Oleh karena itu, investasi dalam pelestarian mangrove melalui instrumen wakaf merupakan investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi sektor perikanan.

IV. Sukuk Syariah dan Pembiayaan Infrastruktur Perikanan
4.1 Blue Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Sektor Kelautan
Blue Sukuk merupakan instrumen obligasi syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan ekosistem laut dan pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi biru (blue economy) sangat relevan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (Noor, 2022). Ekonomi biru merupakan suatu inisiatif dalam memandang lautan sebagai garda terdepan ekonomi yang baru, dan gagasan ini erat kaitannya dengan eksistensi para nelayan (Noor, 2022).
Pembiayaan melalui blue sukuk dapat diimplementasikan untuk berbagai proyek dalam ekosistem laut yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Struktur ijarah yang dimodifikasi dalam blue sukuk dan SPV (Special Purpose Vehicle) yang sepenuhnya independen merupakan strategi untuk membuat instrumen ini dapat diterima oleh semua mazhab (Noor, 2022). Hingga tahun 2018, total pendanaan yang dihasilkan melalui project financing sukuk telah mencapai 62,4 triliun rupiah (Noor, 2022).
Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menerima penghargaan internasional berupa "Islamic Issue of The Year" dan "SRI Capital Market Issue of The Year" dari International Financing Review Asia di Hongkong, yang mencerminkan pengakuan internasional atas inovasi instrumen keuangan syariah Indonesia (Noor, 2022). Pengembangan blue sukuk yang lebih terarah untuk sektor perikanan dapat menjadi terobosan penting dalam membiayai infrastruktur perikanan yang berkelanjutan.

4.2 Pembiayaan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan perikanan merupakan infrastruktur kritis yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Keberadaan pelabuhan perikanan sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir serta dapat membantu perekonomian masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan (Marwah, 2021). Pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik mencakup fasilitas produksi, penanganan dan pengelolaan, fasilitas pengendalian pengawasan mutu, pemasaran hasil perikanan, serta pembinaan masyarakat nelayan (Marwah, 2021).
Pembiayaan infrastruktur pelabuhan perikanan melalui instrumen syariah seperti sukuk dapat menjadi alternatif yang menarik. Peningkatan pendapatan masyarakat dari aktivitas pelabuhan perikanan yang dikelola dengan baik akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Marwah, 2021). Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban kolektif yang dapat dibiayai melalui berbagai instrumen keuangan syariah.

V. Koperasi Syariah dan Kelembagaan Ekonomi Perikanan
5.1 Koperasi Perikanan Berbasis Syariah
Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena mengedepankan prinsip kerja sama, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Koperasi perikanan memiliki tempat dan posisi penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dan komunitas nelayan beserta koperasi perikanannya masih memegang solidaritas serta adat dan budaya dalam pemanfaatan sumber daya perikanan (Putri et al., 2023).
Koperasi syariah di wilayah pesisir dapat memainkan peran ganda sebagai lembaga keuangan dan lembaga pemberdayaan ekonomi. Penelitian tentang prospek pendirian koperasi syariah di Kecamatan Bunyu, Kalimantan Utara, menunjukkan bahwa pendirian koperasi syariah memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan nelayan (Fernanda et al., 2023). Dukungan dari pemerintah daerah juga akan memudahkan persiapan modal usaha dengan sistem pinjaman yang lebih mudah (Fernanda et al., 2023).
Strategi pengembangan koperasi perikanan yang direkomendasikan mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap kelembagaan ekonomi, mengoptimalkan kelembagaan masyarakat yang ada khususnya dalam setiap program pemerintah, mengintegrasikan kelembagaan informal dengan kelembagaan formal, dan mengaktifkan kembali koperasi yang telah ada atau mendirikan koperasi perikanan baru (Triyanti & Firdaus, 2016).

5.2 Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Perikanan
Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi perikanan. Beberapa pesantren telah mengembangkan usaha budidaya perikanan sebagai bagian dari kemandirian ekonomi mereka. Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo, misalnya, memiliki amal usaha yang mencakup budidaya perikanan, yang menjadikan pesantren ini mampu memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar dengan merekrut masyarakat sekitar sebagai karyawan (Putra & Zaki, 2020).
Pengembangan kewirausahaan melalui budidaya ikan di pesantren merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemberdayaan pesantren bagi kemaslahatan umat. Pesantren diharapkan dapat meningkatkan ekonomi yang akan menyejahterakan seluruh santri, ustaz, karyawan, dan seluruh sivitas akademika serta daerah sekitar pesantren (Mulyati et al., 2023). Menurut Koordinator Menteri Bidang Perekonomian, potensi ekonomi pesantren di Indonesia sangat besar, dengan jumlah pesantren pada tahun 2021 mencapai 31.385 dengan total 4,29 juta santri (Mulyati et al., 2023).
Pelatihan pengolahan hasil perikanan di pesantren merupakan salah satu metode untuk menunjang kemandirian ekonomi dalam bentuk wirausaha. Kegiatan pelatihan penanganan produk perikanan di Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya, misalnya, berhasil meningkatkan pengetahuan santri tentang pentingnya sanitasi dan penanganan produk perikanan, dengan 90% peserta menginginkan adanya kegiatan lanjutan (Lutfiyah et al., 2023). Pelatihan pengolahan limbah perikanan, seperti mengolah kepala udang menjadi flavour (penyedap rasa), juga telah dilaksanakan di pesantren sebagai upaya menunjang kemandirian ekonomi (Lutfiyah, Alamsjah, et al., 2023).
Dari total 28.961 pesantren yang ada, terdapat sejumlah pesantren yang mengembangkan ekonomi berbasis sektor maritim dan perikanan (As-Salafiyah & Rusydiana, 2022). Potensi ini dapat dioptimalkan melalui program-program pemberdayaan yang terintegrasi antara pesantren, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah.

VI. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Perspektif Ekonomi Islam
6.1 Kesejahteraan Nelayan dan Maqashid Syariah
Kesejahteraan nelayan merupakan isu sentral dalam pembangunan sektor perikanan. Ironisnya, meskipun Indonesia merupakan negara penghasil ikan terbesar ketiga di dunia, pendapatan nelayan seringkali berada di bawah upah minimum regional (Cahyagi & Gurning, 2018). Kemiskinan nelayan bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Cahyagi & Gurning, 2018).
Analisis kesejahteraan masyarakat perikanan menggunakan pendekatan maqashid syariah memberikan perspektif yang lebih holistik dibandingkan indikator ekonomi konvensional. Penelitian di Desa Segoro Tambak, Sidoarjo, menunjukkan bahwa aktivitas budidaya ikan bandeng telah menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat sebesar 50%, yang mencerminkan terpenuhinya berbagai dimensi kesejahteraan dalam perspektif maqashid syariah (Ilvi & Masruchin, 2022). Analisis ini tidak hanya mengukur peningkatan pendapatan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial.
Pendekatan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood approach) yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan nelayan skala kecil di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa indeks penghidupan nelayan berada pada kategori sedang (54,93%), dengan capaian indikator modal keuangan (83,51%) dengan kategori sangat baik, namun indikator modal sosial (13,20%) dengan kategori buruk (Triyanti & Firdaus, 2016). Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan modal sosial melalui kelembagaan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam.

6.2 Perencanaan Keuangan Keluarga Islami bagi Nelayan
Perencanaan keuangan keluarga yang berbasis prinsip Islam merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penelitian tentang peran perencanaan keuangan keluarga Islami pada nelayan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti generasi kekayaan, pemurnian kekayaan, perlindungan kekayaan, akumulasi kekayaan, dan distribusi kekayaan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan (Indriwati & Hasib, 2022).
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nelayan yang menerapkan perencanaan keuangan keluarga Islami memiliki lebih banyak aset daripada utang, dan telah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa datang (Indriwati & Hasib, 2022). Hal ini dibuktikan dengan kemampuan mengakumulasi aset yang lebih besar dari utang, sehingga terdapat kebebasan keuangan pada nelayan tersebut (Indriwati & Hasib, 2022). Perencanaan keuangan yang baik, yang mencakup pengelolaan pendapatan, tabungan, investasi, dan perlindungan risiko sesuai prinsip syariah, dapat menjadi kunci peningkatan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

6.3 Peran Perempuan dalam Ekonomi Perikanan
Perspektif ekonomi Islam juga memberikan perhatian pada peran perempuan dalam ekonomi perikanan. Istri nelayan memiliki peran ganda (produksi, reproduksi, dan manajemen komunitas) yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga (Kusumawardhani & Susilowati, 2021). Penelitian di Kota Tegal menunjukkan bahwa istri nelayan di Desa Tegalsari dan Muarareja memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan akses ekonomi yang terbatas, namun tetap berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan keluarga mereka (Kusumawardhani & Susilowati, 2021).
Dalam perspektif Islam, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara peran domestik dan produktif, serta memastikan bahwa perempuan mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial. Program-program pemberdayaan yang mempertimbangkan aspek gender dalam komunitas perikanan perlu dirancang dengan memperhatikan nilai-nilai Islam yang menghargai peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

VII. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan dalam Perspektif Islam
7.1 Prinsip Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam
Ekonomi Islam secara inheren mengandung prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Konsep khalifah mengharuskan manusia untuk tidak merusak bumi dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk generasi mendatang. Dalam konteks perikanan, prinsip ini tercermin dalam larangan penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) dan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem.
Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan tiga dimensi yang tidak terpisahkan: dimensi sumber daya perikanan dan ekosistemnya, dimensi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat, dan dimensi kebijakan perikanan itu sendiri (Azis et al., 2022). Keberlanjutan sosio-ekonomi, yaitu keberlanjutan dalam bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pelaku usaha perikanan, merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (Amin et al., 2020).

7.2 Fatwa Hijau dan Konservasi Ekosistem Laut
Peran ulama dan tokoh agama Islam dalam konservasi ekosistem laut merupakan aspek unik yang membedakan pendekatan ekonomi Islam dari pendekatan konvensional. Penelitian tentang peran Kyai NU di Lamongan sebagai agen perubahan sosial dan konservasi lingkungan laut menunjukkan bahwa fatwa hijau tentang larangan penggunaan alat tangkap yang merusak memiliki dampak signifikan terhadap perilaku nelayan (Rozuli et al., 2022).
Kyai NU yang dianggap sebagai patron otoritatif komunitas pesisir Lamongan mendasarkan konstruksi sosial mereka pada pertimbangan fikih prioritas, yaitu dengan mengutamakan manfaat umum dan jangka panjang daripada manfaat khusus dan jangka pendek (Rozuli et al., 2022). Menurut Kyai NU, melestarikan ekosistem laut dengan melarang alat tangkap yang merusak merupakan manfaat umum dan jangka panjang yang harus diprioritaskan daripada kesejahteraan segelintir kapal penangkap ikan dengan alat yang merusak (Rozuli et al., 2022).
Pendekatan ini mencerminkan prinsip maslahah mursalah dalam fikih Islam, di mana kepentingan umum yang lebih besar harus diutamakan atas kepentingan individu yang lebih kecil. Dalam konteks perikanan, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak seperti cantrang merupakan implementasi nyata dari prinsip ini, meskipun dalam jangka pendek dapat merugikan sebagian nelayan.

7.3 Kearifan Lokal Berbasis Islam dalam Pengelolaan Perikanan
Berbagai kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai Islam. Panglima Laôt di Aceh, misalnya, merupakan institusi adat perikanan resmi yang telah ada sejak era kerajaan Islam Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17 (Aswita et al., 2023). Institusi ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya melalui pendekatan tradisional, termasuk merumuskan dan mengumumkan peraturan ketat untuk mendorong lingkungan pesisir dan laut yang berkelanjutan (Aswita et al., 2023).
Kearifan lokal berbasis Islam dalam pengelolaan perikanan mencerminkan integrasi antara nilai-nilai agama dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konsep keadilan sosial dalam Islam yang berlaku untuk pengelolaan wilayah pesisir mengharuskan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap terjaga, dan pembangunan yang berorientasi nilai materialistik tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari daerah tersebut (Safa'at & Yono, 2018).

VIII. Perdagangan Internasional Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam
8.1 Ekspor Perikanan dan Prinsip Syariah
Perdagangan internasional hasil perikanan merupakan salah satu sumber devisa penting bagi Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan internasional yang adil dan transparan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Praktik ekonomi tidak dapat dipisahkan dari maqashid syariah, dan keberadaan aturan dan regulasi dalam hukum Islam dibuat untuk kesejahteraan (Kamaluddin et al., 2021).
Penggunaan instrumen Letter of Credit (L/C) dalam perdagangan ekspor-impor perikanan dapat dibenarkan dari perspektif maqashid syariah. Perdagangan internasional memiliki potensi besar sebagai penghasil devisa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional, yang dibuktikan dengan kontribusi sektor ekspor-impor perikanan sebesar 40 triliun per tahun dan kemampuannya menciptakan lapangan kerja (Kamaluddin et al., 2021). Prinsip raf'u al-kharaj (menghilangkan kesulitan) dalam maqashid syariah memungkinkan penggunaan instrumen perdagangan internasional yang secara teknis mungkin memerlukan penyesuaian dengan prinsip syariah, namun jika ditinggalkan akan menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha perikanan (Kamaluddin et al., 2021).

8.2 Regulasi Impor Perikanan dan Investasi Syariah
Regulasi investasi di sektor perikanan memiliki peran krusial dalam meningkatkan peluang usaha dan investasi. Masalah utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia melibatkan kebijakan ekonomi yang mendorong eksploitasi sumber daya perikanan dan kekurangan sistem pengelolaan dan penegakan hukum yang kuat (Utomo et al., 2024). Pembentukan regulasi melalui harmonisasi peraturan terkait investasi hasil perikanan perlu mengikuti prinsip-prinsip hukum investasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor (Utomo et al., 2024).
Dalam perspektif ekonomi Islam, regulasi yang mendukung investasi di sektor perikanan harus memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pemerintah Indonesia harus membuat regulasi yang mendukung investasi pada sektor perikanan untuk mencapai keberlanjutan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi (Utomo et al., 2024).

IX. Pengembangan UMKM Perikanan dan Nilai Tambah Produk
9.1 UMKM Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor perikanan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Pengembangan UMKM perikanan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengembangkan sektor perikanan di Indonesia (Maerani et al., 2023). Produk hasil olahan perikanan, seperti kerang, memiliki potensi dari nilai gizi maupun ekonomi, namun penerapan strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM seringkali belum optimal sehingga distribusinya masih terbatas (Maerani et al., 2023).
Dalam perspektif ekonomi Islam, pengembangan UMKM perikanan harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran dalam transaksi, larangan penipuan, dan tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip 4P (product, price, promotion, place) dalam pemasaran produk perikanan UMKM, yang dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir (Maerani et al., 2023).

9.2 Pemanfaatan Limbah Perikanan sebagai Nilai Tambah
Pemanfaatan limbah perikanan merupakan salah satu aspek penting dalam ekonomi sirkular yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang tidak mubazir dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Limbah perikanan seperti kepala udang dapat diolah menjadi flavour (penyedap rasa) yang aman dan bernilai ekonomi tinggi (Lutfiyah, Alamsjah, et al., 2023). Pemanfaatan limbah kepala udang menjadi flavor bubuk dapat digunakan sebagai flavor alami berprotein tinggi dan menambah nilai ekonomi (Lutfiyah, Alamsjah, et al., 2023).
Selain itu, limbah perikanan seperti kepala, sirip, tulang, sisik, dan kulit ikan dapat diproses menjadi kolagen yang bernilai ekonomis tinggi (Nurhayati & Peranginangin, 2009). Berdasarkan data statistik, diperkirakan bahwa limbah perikanan sebesar 1,81 juta ton per tahun dihasilkan oleh perikanan tangkap, dan jika rendemen kolagen berkisar antara 11—63%, maka dapat dihasilkan kolagen dalam jumlah yang besar, yaitu sekitar 0,20—1,14 juta ton (Nurhayati & Peranginangin, 2009). Industri kolagen dari limbah perikanan dapat meningkatkan nilai tambah perikanan sehingga limbah tidak lagi menjadi hasil samping yang tidak berharga, melainkan menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi (Nurhayati & Peranginangin, 2009).
Dari perspektif Islam, pengembangan produk kolagen dari limbah perikanan juga memiliki relevansi khusus karena penggunaan produk yang berasal dari babi diharamkan bagi umat Islam, sementara penggunaan sapi menimbulkan kekhawatiran akan beberapa penyakit. Oleh karena itu, limbah perikanan dapat dijadikan alternatif sumber kolagen yang halal (Nurhayati & Peranginangin, 2009).

X. Tantangan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Islam di Sektor Perikanan
10.1 Tantangan Utama
Meskipun ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Pertama, masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan nelayan dan pembudidaya ikan, sehingga mereka belum memahami dan memanfaatkan produk-produk keuangan syariah yang tersedia. Kedua, keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi di wilayah pesisir yang menghambat pengembangan usaha perikanan secara optimal (Pramono et al., 2023). Ketiga, masih lemahnya kelembagaan ekonomi di komunitas nelayan, yang tercermin dari rendahnya indikator modal sosial dalam indeks penghidupan nelayan (Triyanti & Firdaus, 2016).
Keempat, praktik illegal fishing yang masih marak merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan yang taat hukum. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan akibat IUU Fishing diperkirakan mencapai Rp300 triliun setiap tahun (Febriyanto & Setiaji, 2022). Dalam perspektif Islam, illegal fishing merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kelima, perubahan iklim dan degradasi ekosistem laut mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Penurunan produksi perikanan di berbagai wilayah disebabkan oleh kerusakan ekosistem berupa terumbu karang, padang lamun, dan mangrove (Aswita et al., 2023). Tantangan ini memerlukan respons yang komprehensif dari perspektif ekonomi Islam, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada tanggung jawab ekologis.

10.2 Strategi Pengembangan
Untuk mengoptimalkan peran ekonomi Islam dalam sektor perikanan, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif, terarah, dan terukur. Pertama, penguatan kelembagaan keuangan syariah di wilayah pesisir, termasuk pengembangan LKMS, koperasi syariah, dan unit usaha syariah yang khusus melayani sektor perikanan. Kedua, pengembangan produk pembiayaan syariah yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik usaha perikanan, seperti akad salam, musharakah, dan mudharabah yang dimodifikasi untuk mengakomodasi risiko-risiko spesifik sektor perikanan (Anwar et al., 2019).
Ketiga, optimalisasi instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, termasuk pengembangan model waqf crowdfunding dan blue waqf yang inovatif (Mudrikah et al., 2022; Qurrata et al., 2024). Keempat, penguatan peran pesantren sebagai inkubator bisnis perikanan yang berbasis nilai-nilai Islam, dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah (Mulyati et al., 2023). Kelima, pengembangan smart fisheries villages yang mengintegrasikan teknologi modern dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan usaha perikanan (Pramono et al., 2023).
Keenam, penguatan regulasi yang mendukung investasi syariah di sektor perikanan, termasuk harmonisasi peraturan terkait investasi hasil perikanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Utomo et al., 2024). Ketujuh, pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang mengintegrasikan pengetahuan teknis perikanan dengan pemahaman ekonomi Islam, sehingga nelayan dan pembudidaya ikan dapat mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan sesuai dengan prinsip syariah (Pramono et al., 2023).

Kesimpulan
Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat strategis dan komprehensif dalam pengembangan sektor perikanan. Melalui berbagai instrumen keuangan syariah seperti pembiayaan bank syariah, LKMS, zakat produktif, wakaf, dan sukuk, ekonomi Islam dapat menjawab tantangan utama yang dihadapi sektor perikanan, terutama keterbatasan akses modal bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil (Anwar et al., 2019; Joan et al., 2019; Laili & Tanjung, 2020; Mudrikah et al., 2022; Noor, 2022). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, kemaslahatan, larangan riba, dan pengelolaan amanah memberikan landasan normatif yang kuat bagi pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Ilvi & Masruchin, 2022; Kamaluddin et al., 2021).
Analisis menggunakan kerangka maqashid syariah menunjukkan bahwa pengembangan sektor perikanan yang berbasis nilai-nilai Islam tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi-dimensi lain dari kesejahteraan manusia, termasuk perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama (Ilvi & Masruchin, 2022). Peran ulama dan tokoh agama Islam dalam konservasi ekosistem laut melalui fatwa hijau merupakan kontribusi unik ekonomi Islam yang tidak ditemukan dalam pendekatan konvensional (Rozuli et al., 2022).
Ke depan, pengembangan ekonomi Islam di sektor perikanan memerlukan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, pesantren, komunitas nelayan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai Islam, sektor perikanan Indonesia dapat berkembang menjadi sektor yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka
Adrianto, L., Bengen, D. G., Nurjaya, I. W., & Wardiatno, Y. (2020). Pemetaan jasa ekosistem mangrove pada wilayah rehabilitasi di pesisir Sayung, Kabupaten Demak. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 25(4), 574–583. https://doi.org/10.18343/jipi.25.4.574
Agry, F. P., Purnomo, P. W., & Elfitasari, T. (2023). Sustainability status of pond aquaculture in Tambakbulusan village on social or cultural dimension and legal or institutional dimension. International Journal of Islamic Education Research and Multiculturalism (IJIERM), 5(2), 485–505. https://doi.org/10.47006/ijierm.v5i2.244
Amin, C., Mulyati, H., Anggraini, E., & Kusumastanto, T. (2020). Ocean economic linkage in economic development of island province. Economic and Social of Fisheries and Marine, 008(01), 27–41. https://doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2020.008.01.03
Anwar, A. Z., Susilo, E., Rohman, F., Santosa, P. B., & Gunanto, E. Y. A. (2019). Integrated financing model in Islamic microfinance institutions for agriculture and fisheries sector. Investment Management and Financial Innovations, 16(4), 303–314. https://doi.org/10.21511/imfi.16(4).2019.26
Anwar, A. Z., Susilo, E., Rohman, F., Santoso, P. B., Gunanto, E. Y. A., & Darwanto, D. (2021). Performance analysis of Islamic micro finance institutions on sustainable rural development in Indonesia. Journal of Finance and Islamic Banking, 3(2), 44–57. https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.2965
As-Salafiyah, A., & Rusydiana, A. S. (2022). The potency of pesantren economics. The Economic Review of Pesantren, 1(1). https://doi.org/10.58968/erp.v1i1.124
Assany, M. (2019). Analysis of sharia financing potentials on fisheries sector. Journal of Finance and Islamic Banking, 1(2), 150. https://doi.org/10.22515/jfib.v1i2.1475
Aswita, D., Apriana, E., Herlina, H., Abubakar, A., & Azzarkasyi, M. (2023). The potential role of Panglima Laôt for sustainable marine ecotourism development based on Islamic culture. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 23(2), 218. https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.16272
Azis, A., Syamsuddin, H., Yusuf, M. Y., Syamsuarty, S., Rismayani, A., & Sainal, S. (2022). Assessment of octopus fisheries management based on fishing technique domain by EAFM (ecosystem approach to fisheries management) in Tarupa Island. Tomini Journal of Aquatic Science, 3(2), 74–84. https://doi.org/10.37905/tjas.v3i2.17015
Cahyagi, D., & Gurning, R. O. S. (2018). A review on Indonesian fishermen prosperity in the coastal area. Applied Mechanics and Materials, 874, 3–9. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.874.3
Febriyanto, T., & Setiaji, M. L. (2022). Illegal fishing by other countries: Complicated law enforcement in Indonesia. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 1(2), 189–212. https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58123
Fernanda, I. A., Nurhasanah, N., & Putri, D. (2023). The prospect for establishing of Islamic cooperatives in Bunyu District, North Kalimantan. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 11(1), 63–83. https://doi.org/10.46899/jeps.v11i1.424
Gurning, R. O. S., Baihaqi, I., & Sembiring, J. (n.d.). Mapping maritime logistics collaborations in fishing industry: A review of literature. https://doi.org/10.46254/ap03.20220376
Ibrahim, M. A., Adnan, N. I. M., Aziz, A., Adnan, H. M., & Adnan, N. I. M. (2021). The view of zakat practitioners on micro financing from zakat funds as productive zakat for asnaf entrepreneurs. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9590
Ilvi, I. N. D., & Masruchin, M. (2022). Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir melalui budidaya ikan bandeng dalam perspektif maqasid syariah (studi kasus Desa Segoro Tambak). Al Iqtishod Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10(2), 1–15. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.539
Indriwati, R. L., & Hasib, F. F. (2022). The role of Islamic family financial planning on fishermen in Sidoarjo Regency. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(6), 850–862. https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp850-862
Joan, K., Pambudi, B. C., & Adjie, D. P. (2019). Blending Islamic microfinance and productive zakat to support SDGs in fisheries sector. International Journal of Islamic Economics, 1(02), 136. https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1805
Kamaluddin, I., Putri, E. R., Lahuri, S. B., & Arief, S. (2021). Maqâshid syarî'ah perception toward letter of credit as export-import risk mitigation at Indonesian fishery trade experience. Tsaqafah, 17(1). https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i1.6761
Kurniawan, Moh. Z. (2022). The role micro funding and family funding on wealfare salt farmer in Madura. Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law, 1(1), 79–87. https://doi.org/10.21107/aciel.v1i1.78
Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan tangkap di Indonesia: Potret dan tantangan keberlanjutannya. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 14(2), 145. https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056
Kusumawardhani, H. A., & Susilowati, I. (2021). Wives' multiple roles in supporting coastal families' economy. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 24(2), 289–306. https://doi.org/10.24914/jeb.v24i2.4352
Laili, N., & Tanjung, H. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah untuk sektor perikanan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(4), 757. https://doi.org/10.20473/vol7iss20204pp757-773
Lutfiyah, L., Alamsjah, M. A., Triastuti, Rr. J., & Nirmala, D. (2023). Pemanfaatan limbah perikanan sebagai produk nilai tambah di Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya. Jurnal Abdi Insani, 10(4), 2847–2852. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i4.1243
Lutfiyah, L., Nirmala, D., Triastuti, Rr. J., & Subekti, S. (2023). Training on fishery product handling in Nurul Huda Islamic Boarding School Surabaya. Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services), 7(4), 474–478. https://doi.org/10.20473/jlm.v7i4.2023.474-478
Maerani, I. A., Putri, T. F., Aurrelia, S. N., Indriyanto, T., & Aji, S. (2023). Strategi pemasaran produk hasil perikanan dalam pengembangan UMKM di Desa Bedono, Demak. Community Empowerment Journal, 1(1), 17–25. https://doi.org/10.61251/cej.v1i1.2
Marwah, S. (2021). Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. JAMI Jurnal Ahli Muda Indonesia, 2(1), 93–105. https://doi.org/10.46510/jami.v2i1.62
Mudrikah, S., Ayuningtyas, R. D., & Othman, Y. B. H. (2022). Waqf crowdfunding Dana Ummat as a framework for fisherman. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(2), 295–310. https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5933
Mulyati, D. S., Nugraha, N., & Suahati, A. F. (2023). Empowerment of Islamic boarding schools through entrepreneur development of fish cultivation. KNE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14366
Noor, M. (2022). Blue sukuk: Strategi dan konsep pembiayaan. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 4(1S), 414–426. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1924
Nurhayati, N., & Peranginangin, R. (2009). Prospek pemanfaatan limbah perikanan sebagai sumber kolagen. Squalen Bulletin of Marine and Fisheries Postharvest and Biotechnology, 4(3), 83. https://doi.org/10.15578/squalen.v4i3.157
Pramono, T. B., Junaidi, T., Setyawan, A. C., Prayogo, N. A., Hilmi, E., Syakuri, H., Wijayanti, N., Widyasunu, P., Undiono, U., & Sumaryadi, M. Y. (2023). Problematika dan tantangan pengembangan industri akuakultur di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan smart fisheries villages. Proceedings Series on Physical & Formal Sciences, 5, 157–163. https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.717
Putra, D. N. T., & Zaki, I. (2020). Peran Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Bululawang Malang. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(11), 2252. https://doi.org/10.20473/vol7iss202011pp2252-2266
Putri, R. Y., Ayunda, T. R., Waznah, W., Parida, D., & Saharuddin, S. (2023). Fisheries cooperative financial report Bina Usaha Maju Gampung Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. International Journal of Social Science Educational Economics Agriculture Research and Technology (IJSET), 2(2), 1206–1219. https://doi.org/10.54443/ijset.v2i2.115
Qurrata, V. A., Shafiai, M. H. M., Alma'amun, S., Wahid, H., Ismail, A. G., & Purwanti, P. (2024). Blue waqf framework for blue forest sustainability: A conceptual framework. KNE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15088
Ramadhan, R., & Violita, E. S. (2024). Capturing the potential implementation of Islamic financing with supply chain finance model fisheries sector in Belitung. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 9(1), 43–57. https://doi.org/10.22219/jes.v9i1.31601
Rozuli, A. I., Yasin, M., Kholish, Moh. A., & Dalle, Abd. R. A. (2022). Kyai NU's patrons as an agent of social change and environmental marine conservation: A case study in Paciran Lamongan. Addin, 16(1), 103. https://doi.org/10.21043/addin.v16i1.17408
Safa'at, R., & Yono, D. (2018). Peran negara dalam pengelolaan sumber daya kelautan berbasis kearifan lokal untuk kesejahteraan yang berkeadilan. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 25(1), 22. https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5987
Shofiyanto, S., Findi, M., & Ayyubi, S. E. (2017). Impact of profit-loss sharing financing on poverty alleviation of shrimp farmers in Tulang Bawang Regency (case study: Kemitraan Bumidipa). Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 18(2). https://doi.org/10.18196/jesp.18.2.4036
Tajerin, T. (2017). Dinamika peran sektor perikanan dalam perekonomian Indonesia: Analisis input-output 1990–2005. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 4(1), 59. https://doi.org/10.15578/jsekp.v4i1.5820
Tajerin, T., Yusuf, R., Sastrawidjaja, S., & Asnawi, A. (2017). Keterkaitan sektor perikanan dalam perekonomian Indonesia: Pendekatan model input-output. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2(1), 19. https://doi.org/10.15578/jsekp.v2i1.5860
Triyanti, R., & Firdaus, M. (2016). Tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 11(1), 29. https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3170
Ulfi, I., Idris, Z. Z., Sawarjuwono, T., & Hendratmi, A. (2023). Evaluating study on informal credit market: A comprehensive literature review. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 01–17. https://doi.org/10.22219/jes.v8i2.25221
Utomo, P. B., Nadapdap, B., & Widiarty, W. S. (2024). Analisis dampak regulasi importasi hasil perikanan (2017–2023) dalam perspektif hukum investasi. Syntax Idea, 6(3), 1149–1162. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3076
Witro, D., & Yanti, B. Z. (2021). Implications of sea toll programs to national development economy: Reinterpretation of marine verses in Al-Quran. El-Qish Journal of Islamic Economics, 1(2), 83–97. https://doi.org/10.33830/elqish.v1i2.1720.2021
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar