00715 - Peran Ekonomi Islam Pada Sektor Perdagangan

Abstract

Islamic economics plays a comprehensive and multidimensional role in the trade sector, grounded in theological foundations derived from the Quran and Sunnah. This article examines the role of Islamic economics in trade through a literature review approach, covering historical foundations from the Prophet Muhammad's era to contemporary developments, fundamental principles such as justice, honesty, prohibition of usury and monopoly, as well as Islamic market mechanisms and financial instruments. The results show that Islamic economics offers a comprehensive normative framework for trade that encompasses ethical, legal, and institutional dimensions. The hisbah institution as a market supervisor, financial instruments such as mudharabah, musyarakah, sukuk, and sharia microfinancing, as well as social instruments including zakat, waqf, and infaq, all contribute to the development of a fair and sustainable trade sector. In the dimension of international trade, Islamic economics offers a perspective that differs from the conventional free trade system by emphasizing distributive justice and the welfare of all parties. In the era of globalization, the rapid development of the halal industry, the growth of Islamic banking, and increasing global awareness of ethical and sustainable trade open great opportunities for Islamic economics to play a more significant role in the global trade system.

Keywords: Islamic economics, trade, hisbah, halal industry, sharia financial instruments

Abstrak

Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat komprehensif dan multidimensional dalam sektor perdagangan, yang berlandaskan pada fondasi teologis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Artikel ini mengkaji peran ekonomi Islam dalam perdagangan melalui pendekatan kajian literatur, mencakup landasan historis sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan kontemporer, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, larangan riba dan monopoli, serta mekanisme pasar dan instrumen keuangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang komprehensif bagi perdagangan yang mencakup dimensi etika, hukum, dan kelembagaan. Lembaga hisbah sebagai pengawas pasar, instrumen keuangan seperti mudharabah, musyarakah, sukuk, dan pembiayaan mikro syariah, serta instrumen sosial berupa zakat, wakaf, dan infaq, semuanya berkontribusi dalam pengembangan sektor perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Dalam dimensi perdagangan internasional, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang berbeda dari sistem perdagangan bebas konvensional dengan menekankan keadilan distributif dan kemaslahatan bagi semua pihak. Di era globalisasi, perkembangan industri halal yang pesat, pertumbuhan perbankan syariah, dan meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap perdagangan yang etis dan berkelanjutan membuka peluang besar bagi ekonomi Islam untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam sistem perdagangan global.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, perdagangan, hisbah, industri halal, instrumen keuangan syariah

1. Pendahuluan

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang telah mengakar kuat sejak masa awal peradaban Islam. Dalam ajaran Islam, perdagangan bukan sekadar aktivitas ekonomi semata, melainkan merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadis Nabi bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada di bisnis atau perdagangan (Rijal & Yasin, 2017). Pernyataan ini mencerminkan betapa sentralnya posisi perdagangan dalam pandangan Islam, sekaligus menjadi landasan teologis bagi pengembangan ekonomi Islam di sektor perdagangan.

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang penting, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami (Amirudin & Kusairi, 2019). Dalam konteks perdagangan, ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang komprehensif yang mencakup aspek etika, hukum, dan kelembagaan yang bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran ekonomi Islam pada sektor perdagangan, mulai dari landasan historis dan teologis, prinsip-prinsip dasar, mekanisme pasar, instrumen keuangan, hingga dimensi perdagangan internasional dan kontemporer. Dengan memahami peran ekonomi Islam dalam perdagangan secara menyeluruh, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perdagangan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Landasan Historis Perdagangan dalam Islam

2.1 Perdagangan pada Masa Nabi Muhammad SAW

Sejarah perdagangan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari sosok Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pedagang ulung sebelum diangkat menjadi rasul. Sebelum kedatangan Islam, Mekah merupakan kota yang menjadi peran utama pada perdagangan baik domestik ataupun internasional. Masyarakat Arab di Semenanjung Arab sangat bergantung pada perdagangan. Sampai pada masa Khulafa ar-Rasyidin, perdagangan merupakan tulang punggung bangsa Arab (Rahman, 2021). Nabi Muhammad SAW sendiri telah mencontohkan langsung bagaimana perekonomian Islam berjalan, termasuk dalam sektor perdagangan (Syarifah et al., 2023).

Kejujuran merupakan nilai utama yang diteladankan Nabi dalam berdagang. Julukan al-amin yang disandang beliau merupakan bukti bahwa Muhammad orang yang sudah diakui kredibilitasnya di masyarakat Arab sebagai sosok yang luar biasa (Rahman, 2021). Beliau selalu mengatakan dengan jujur produk/barang yang didagangkannya; jika barang itu rusak atau jelek, beliau akan mengatakan kerusakan atau kejelekan barang tersebut (Rahman, 2021). Prinsip kejujuran ini menjadi fondasi etika bisnis Islam yang hingga kini terus relevan dalam praktik perdagangan modern.

Reformasi perdagangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW juga mencakup pembangunan pasar Islam di Madinah. Pentingnya pasar Islam bagi umat Islam di Madinah berasal dari kebutuhan akan entitas ekonomi yang kuat bagi umat Islam dalam menghadapi entitas ekonomi kontemporer baik di Madinah itu sendiri dalam menghadapi orang Yahudi atau di tingkat negara-negara tetangga (Rahman, 2021). Dengan demikian, pembangunan pasar Islam merupakan bagian dari strategi ekonomi-politik yang lebih luas untuk memperkuat posisi umat Islam.

2.2 Perdagangan pada Masa Khulafa ar-Rasyidin dan Dinasti-Dinasti Islam

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perkembangan signifikan dalam kebijakan perdagangan internasional. Perkembangan ekonomi dan bisnis di era Umar bin Khattab diperkuat dengan penegasan kebijakan dalam transparansi perdagangan internasional, penguatan peran perempuan di dalam perdagangan internasional, dan kebijakan stabilisator perekonomian melalui Baitul Maal (Shahmi & Seprika, 2023). Salah satu kebijakan penting yang diperkenalkan adalah sistem 'usyur (bea cukai), di mana Umar menerapkan wajib pajak/bea cukai bagi siapa saja dari warga asing non-Muslim yang hendak memasuki wilayah teritorial Islam untuk berdagang sebesar 10% dari barang yang dijual, sementara bagi kafir dzimmi yang berada dalam kekuasaan Islam dikenakan sebesar 5%, dan masyarakat Muslim dikenakan 2,5% dari harga barang dagangan (Isma et al., 2023).

Pada masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M), perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di sektor perdagangan berkembang dengan terbentuknya jalur perdagangan internasional (Ridwanto & Siradjuddin, 2023). Pada periode ini, ekonomi Islam juga mengalami pertumbuhan yang pesat di sektor perdagangan, dengan pusat-pusat perdagangan seperti Baghdad, Kairo, dan Córdoba yang menjadi pusat kegiatan ekonomi internasional, membuka jaringan perdagangan dan pertukaran budaya yang luas (Syarifah et al., 2023). Dinasti Abbasiyah juga menerapkan berbagai tradisi pada sektor industri dengan melakukan produksi massal beberapa komoditi seperti rempah-rempah, sutra, dan keramik (Ridwanto & Siradjuddin, 2023).

Pada masa Dinasti Umayyah (661–750 M), konsep-konsep ekonomi Islam mulai menemukan bentuk yang lebih konkret seiring dengan perkembangan dan perluasan masyarakat Islam. Mereka secara signifikan memperluas wilayah kekhalifahan, membuka jalur perdagangan baru dan secara efektif mengeksploitasi sumber daya alam. Basis ekonomi mereka sebagian besar didukung oleh pajak dari wilayah yang dikuasai dan penguatan kebijakan perdagangan melalui pengembangan pelabuhan dan jalur perdagangan (Adrianto, 2023).

2.3 Perdagangan sebagai Sarana Islamisasi

Perdagangan dalam sejarah Islam tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Melalui perdagangan pula, Islam dapat diterima di berbagai wilayah dengan damai dan masih membekas hingga kini (Safitri & Fakhri, 2018). Di Nusantara, proses Islamisasi banyak diperantarai oleh aktivitas perdagangan. Terutama pada masa awal ketika Islam dibawa oleh para pedagang, Islam telah menjadi satu misi utama yang dibawa oleh para pedagang, di samping itu mereka juga melakukan serangkaian perdagangan untuk menyambung hidup (Ramadhan & Budianto, 2022).

Di kawasan Laut Sulawesi, pada abad ke-19, kawasan tersebut merupakan wilayah yang ramai dilalui para pedagang, termasuk pedagang Islam, sehingga peran ekonomi-politik dapat ditelusuri melalui peran dan aktivitas niaga (Azis, 2019). Kesultanan Malaka juga menjadi contoh nyata bagaimana perdagangan dan Islam saling menguatkan; dengan masuknya pengaruh Islam, pelayaran dan perdagangan di Malaka mengalami kejayaan, yang disebabkan karena adanya peran kuat dan corak semangat Islam dalam undang-undang Malaka yang mengatur pelayaran dan perdagangan (Anawagis et al., 2024).

3. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Perdagangan

3.1 Keadilan dan Kejujuran

Prinsip keadilan dan kejujuran merupakan fondasi utama perdagangan dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip-prinsip etika profesi bisnis memainkan peran sentral dalam semua tahapan distribusi (Abdullah et al., 2023). Islam sebagai agama mayoritas di beberapa negara memiliki pandangan unik terhadap perdagangan dan bisnis. Prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan umum, dan perdagangan yang adil menjadi dasar penting yang harus diperhatikan dalam perdagangan (Abdullah et al., 2023).

Etika perdagangan dalam Islam mencakup beberapa aspek penting. Pertama, memiliki sifat sidiq (jujur): kegiatan perdagangan merupakan kegiatan jual beli yang memiliki peran sentral atau terpusat, karena hampir semua aktivitas ekonomi berjalan dengan cara perdagangan. Arti dari sifat jujur dalam perdagangan yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak berkhianat serta tidak mengingkari janjinya (Agnusia, 2021). Kedua, Islam menghalalkan kegiatan perdagangan dan mengharamkan aktivitas riba. Inti dari perdagangan adalah pertemuan antara penawaran dari pihak pedagang dan permintaan dari pihak pembeli (Agnusia, 2021).

3.2 Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Salah satu prinsip fundamental ekonomi Islam dalam perdagangan adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian). Sistem ekonomi Islam menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi krisis keuangan dengan sistem yang ditawarkan berupa transaksi berdasarkan aset, bebas bunga, menghindari transaksi-transaksi yang mengandung spekulasi dan ketidakpastian (Ibrahim, 2012). Larangan-larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan tidak eksploitatif.

Dalam konteks pasar modal syariah, Islam juga memperbolehkan adanya hukum mengenai perdagangan aset finansial baik di pasar primer maupun sekunder asalkan pendapatan yang diterima bukanlah hasil dari manipulasi secara artifisial atau aset finansial tidak diperdagangkan seperti judi yang melibatkan komoditi atau barang yang sebenarnya tidak ada (Pratama, 2012). Prinsip ini memastikan bahwa aktivitas perdagangan di pasar modal tetap berada dalam koridor syariah.

3.3 Perdagangan Adil vs. Perdagangan Bebas

Ekonomi Islam membedakan antara perdagangan adil (fair trade) dan perdagangan bebas (free trade). Dalam kaitan ini, sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah menggariskan bagaimana membangun sistem perdagangan yang adil (fair trade), bukan perdagangan bebas (free trade). Konstruksi sistem perdagangan yang adil mempunyai implikasi integral yang cukup positif (Kusumawati, 2015). Perdagangan bebas tanpa batas yang dipromosikan oleh kapitalisme dianggap berpotensi menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan.

Sesungguhnya Islam menganut paham perdagangan terikat, yaitu kebebasan yang berdasarkan keadilan, aturan-aturan agama dan etika. Adapun karakteristik yang sesuai dengan perdagangan Islam di antaranya: (1) menegakkan perdagangan dengan barang yang tidak haram; (2) bersikap benar, amanah, dan jujur; (3) menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga; (4) menegakkan kasih sayang, nasihat, dan melarang monopoli untuk melipatgandakan keuntungan pribadi; (5) berprinsip bahwa perdagangan adalah bekal untuk akhirat (Agil, 2020).

3.4 Tujuan Perdagangan dalam Islam

Tujuan perdagangan menurut ketentuan Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan manusia, untuk memperoleh kesejahteraannya, dan untuk menghilangkan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat Islam melalui industri kekayaan yang berkelanjutan karena kesenjangan tersebut merupakan hasil dari proses sosial ekonomi yang penting untuk diperbaiki (Shahmi & Seprika, 2023). Dengan demikian, perdagangan dalam Islam bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif.

4. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

4.1 Pasar sebagai Mekanisme Alami

Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar dipandang sebagai mekanisme alami untuk pertukaran barang dan jasa. Ekonomi Islam mempromosikan perdagangan bebas yang sehat di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa adanya monopoli atau praktik tidak adil lainnya (Arifudin et al., 2024). Pasar dalam Islam dilihat sebagai mekanisme yang dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, selama beroperasi dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Sejarah pasar dalam peradaban Islam menawarkan gambaran yang kaya akan peran ekonomi dalam perkembangan budaya dan peradaban Islam yang maju. Sejak awal munculnya Islam pada abad ke-7 Masehi, pasar telah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pertukaran, menjadi jantung dari perkembangan perdagangan dan distribusi di dunia Islam (Arifudin et al., 2024). Pengaruh pasar dalam peradaban Islam terus terasa hingga era modern, di mana prinsip-prinsip perdagangan dan kegiatan ekonomi Islam masih mempengaruhi praktik ekonomi global, terutama dalam konteks keuangan syariah dan praktik perbankan Islam yang semakin berkembang pesat di berbagai negara (Arifudin et al., 2024).

4.2 Pengawasan Pasar: Lembaga Hisbah

Salah satu kontribusi terpenting ekonomi Islam dalam sektor perdagangan adalah konsep hisbah sebagai lembaga pengawas pasar. Hisbah adalah institusi keagamaan pemerintahan yang mengawasi masyarakat untuk menjalankan kewajiban secara baik dengan tujuan memastikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hukum Allah (Arifah et al., 2023). Mekanisme pasar dalam Islam juga melibatkan peran pengawasan atau hisbah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Arifudin et al., 2024).

Fungsi lembaga hisbah dalam perdagangan mencakup: (1) pengawasan kecukupan barang dan jasa di pasar; (2) pengawasan industri; (3) pengawasan jasa; (4) pengawasan perdagangan; (5) perencanaan dan pengawasan kota serta pasar; (6) pengawasan keseluruhan pasar (Arifah et al., 2023). Dengan adanya hisbah, maka dalam perdagangan harus disediakan barang-barang terbaiknya, dan hisbah melakukan pengawasan ketika ada kezaliman dalam perdagangan, sehingga masyarakat akan berhati-hati dalam berdagang (Arifah et al., 2023).

Peran hisbah dalam mekanisme pasar Islam sangat penting karena fungsi ekonominya ditujukan untuk menjaga agar pelaku pasar bertindak secara wajar dan adil, serta untuk menjaga harga dalam keseimbangan ketika kondisi alami menjadi tidak normal (Kusumawati, 2015). Ibnu Taimiyah memuat ihtisar peran religius, sosial, dan ekonomi bahwa muhtasib memerintahkan semua yang berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan berbagai kewajiban, termasuk melarang perbuatan tidak jujur, mengurangi timbangan, dan melakukan penipuan dalam industri perdagangan (Arifah et al., 2023).

4.3 Distorsi Pasar dan Larangan Monopoli

Ekonomi Islam secara tegas melarang berbagai bentuk distorsi pasar yang dapat merugikan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, moralitas pelaku pasar sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, sehingga secara tegas Islam melarang segala bentuk penyimpangan dan tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan maqashid syari'ah, seperti penipuan, ihtikar, riba, dan sebagainya (Jaelani, 2018). Larangan monopoli merupakan salah satu prinsip penting dalam perdagangan Islam, karena monopoli dapat merusak mekanisme pasar yang sehat dan merugikan konsumen.

Dalam konteks modern, Indonesia memasuki era fair trade dan mencegah kegiatan ekonomi bisnis yang bersifat monopoli dengan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999 (Basri, 2023). Hal ini mencerminkan relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan perdagangan modern. Berbagai tindakan yang tergolong distorsi pasar dalam perspektif Islam antara lain: ghishsh (marking at the close, alternate trade), ghabn fahish seperti insider trading, dan cornering (Irawan, 2015).

4.4 Penetapan Harga dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, penetapan harga pada dasarnya diserahkan kepada mekanisme pasar yang bebas dan sehat. Sistem ekonomi Islam menegaskan pada sistem pasar persaingan sempurna di mana menekankan pada titik hukum permintaan dan penawaran. Namun, jika didapati adanya kemudharatan dan kezaliman, maka intervensi oleh pemerintah ini sangat diperlukan (Muhammad, 2024). Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bersedia menetapkan harga, bahkan pada saat harga-harga itu sangat tinggi, karena beliau menghormati mekanisme pasar yang bebas (Muhammad, 2024).

Konsep tas'ir al-jabari (penetapan harga paksa oleh pemerintah) dapat diterapkan dalam kondisi darurat ketika terjadi distorsi pasar yang merugikan masyarakat. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli dalam perdagangan, sehingga beliau menganggap keduanya sebagai dosa-dosa yang paling besar (Muhammad, 2024). Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi intervensi pemerintah dalam perdagangan ketika diperlukan untuk melindungi kepentingan publik.

5. Instrumen Keuangan Islam dalam Mendukung Perdagangan

5.1 Mudharabah dan Musyarakah

Mudharabah merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang paling penting dalam mendukung aktivitas perdagangan. Sistem mudharabah telah menarik para investor, baik domestik maupun luar negeri (Irawan, 2015). Dalam konteks perdagangan, mudharabah memungkinkan pemilik modal (shahibul maal) untuk bekerja sama dengan pengelola usaha (mudharib) dalam kegiatan perdagangan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati.

Pembiayaan untuk kegiatan perdagangan mencakup pembiayaan perdagangan seperti al-mudharabah dan al-baiu bithaman ajil; sistem ini memungkinkan bank untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk mark-up atau margin keuntungan dari kegiatan perdagangan yang didanai. Dalam hal ini, bank berperan sebagai mitra pembiayaan yang berbagi keuntungan dalam transaksi perdagangan, baik melalui skema bagi hasil al-mudharabah maupun dengan mengenakan mark-up pada penjualan barang dengan skema al-baiu bithaman ajil (Subardin et al., 2024).

5.2 Akad-Akad Jual Beli dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam memiliki berbagai jenis akad jual beli yang dirancang untuk memfasilitasi perdagangan secara syariah. Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa jenis kontrak penjualan yang digunakan, seperti bai' al-salam (jual beli dengan pembayaran di muka) dan istisna' (jual beli pesanan/manufaktur) (Rezki, 2023). Kontrak-kontrak ini memberikan alternatif yang sah untuk model konvensional yang melibatkan bunga atau riba dan membantu mempromosikan praktik ekonomi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rezki, 2023).

Prinsip utama dalam istisna' adalah menjaga prinsip syariah yang melarang riba dan menjunjung tinggi keadilan dalam perdagangan. Kedua jenis kontrak ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Rezki, 2023). Bank syariah berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dan memungkinkan pelanggan untuk berpartisipasi dalam perdagangan dan produksi yang sah menurut hukum agama mereka (Rezki, 2023).

5.3 Sukuk sebagai Instrumen Perdagangan

Sukuk merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki akar historis dalam perdagangan Islam. Istilah sukuk sesungguhnya telah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakan term sukuk dalam konteks perdagangan internasional (Ramadayanti et al., 2018). Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya (Ramadayanti et al., 2018).

Dalam konteks modern, sukuk telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan yang penting. International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan perdagangan di negara-negara anggota Islamic Development Bank dengan memberikan pembiayaan perdagangan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi perdagangan intra dan perdagangan internasional (Hidayatullah, 2020).

5.4 Pembiayaan Mikro Syariah untuk Perdagangan

Pembiayaan mikro syariah memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan di tingkat masyarakat, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan perdagangan di kehidupan masyarakat. Berdasarkan prinsip syariah yang adil dan transparan, pembiayaan mikro syariah menawarkan solusi keuangan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang terkendala akses modal (Ulandari et al., 2024).

Di Indonesia, sektor perdagangan didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perdagangan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia (Ulandari et al., 2024). Peran pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan perdagangan di kehidupan masyarakat adalah penting karena ia membantu masyarakat yang ingin memulai usaha, terutama dalam sektor UMKM (Ulandari et al., 2024).

6. Perdagangan Internasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

6.1 Landasan Teologis Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat. Al-Qur'an menyebutkan suku Quraisy sebagai nama sebuah surat dan menyebutkan bagaimana mereka melakukan perjalanan dagang. Allah SWT menganugerahi keamanan bagi Quraisy dalam melakukan perdagangan ke Yaman pada musim dingin dan ke Suriah pada musim panas (Safitri & Fakhri, 2018). Suku Quraisy bahkan menjadi pelaku perdagangan internasional yang telah mencapai sejumlah wilayah penting peradaban di masanya (Safitri & Fakhri, 2018).

Islam memperbolehkan umatnya melakukan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya berdagang baik dengan sesama umat Islam maupun non-Islam, selama perdagangan tersebut tidak melanggar nilai-nilai syariat. Perdagangan juga tidak dibatasi dalam negeri, tetapi boleh sampai ke mancanegara (Nisak, 2021). Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional, sebagaimana dibuktikan dalam QS. Al-Quraisy (ayat 1–4) yang mengisahkan perdagangan penduduk Mekkah di negeri Syam dan Yaman (Anggesti & Afif, 2020).

6.2 Pemikiran Ekonom Muslim tentang Perdagangan Internasional

Para ekonom Muslim klasik telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran perdagangan internasional. Abu Ubaid bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi adalah salah satu yang telah menyoroti praktik perdagangan internasional, khususnya impor dan ekspor (Wally, 2018). Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor dibagi menjadi tiga: adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai (Gustini, 2023).

Abu 'Ubaid Al-Qasim berpandangan bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijalankan (Safitri & Fakhri, 2018). Pandangan ini berbeda dengan Adam Smith yang menyarankan agar pemerintah tidak menghambat jalurnya perdagangan internasional. Pandangan Abu 'Ubaid yang mengarahkan perdagangan internasional untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil bagi masyarakat lebih memberikan kepastian untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial (Safitri & Fakhri, 2018).

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa adanya perdagangan bebas merupakan tanda adanya kemajuan dalam negara (Anggesti & Afif, 2020). Sementara itu, pemikiran Abu Ubaid dan Ibnu Khaldun yang memiliki selisih periode sekitar 11 abad sama-sama menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam perdagangan internasional (Anggesti & Afif, 2020).

6.3 Sistem 'Usyur (Bea Cukai) dalam Perdagangan Internasional Islam

Sistem 'usyur merupakan kebijakan fiskal penting dalam perdagangan internasional Islam. Khazanah ilmu ekonomi Islam menyebut bea cukai dengan istilah usyur. Usyur merupakan harta perdagangan yang diambil dari ahli dzimmah dan ahli harbi yang melewati perbatasan negara Islam. Dalam konteks perekonomian modern, usyur identik dengan pajak ekspor-impor atau bea cukai (Nisak, 2021).

Perdagangan internasional harus membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Dibolehkannya pertukaran dagang dengan non-Muslim tidak berarti membuka kesempatan dilakukannya hubungan ekonomi tanpa memastikan adanya kemaslahatan yang kuat bagi kaum Muslimin (Ghufron, 2019). Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menolak perdagangan internasional, tetapi mengaturnya dalam kerangka yang memastikan manfaat bagi semua pihak.

6.4 Kritik Islam terhadap Sistem Perdagangan Internasional (WTO)

Ekonomi Islam memiliki pandangan kritis terhadap sistem perdagangan internasional yang ada, khususnya yang dipromosikan oleh World Trade Organization (WTO). Ada perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem perdagangan internasional (WTO) pada sistem perdagangan bebas (Agil, 2020). Islam menganut paham perdagangan terikat yang berdasarkan keadilan, aturan-aturan agama, dan etika, sementara WTO lebih menekankan liberalisasi perdagangan tanpa batas.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, terdapat beberapa aspek penting yang berdampak pada kepentingan ekonomi nasional dalam konteks perdagangan internasional. Pertama, prinsip distribusi kekayaan yang adil menjadi pedoman penting. Dalam Islam, keadilan dalam pendistribusian kekayaan adalah prinsip utama, dan ini seharusnya tercermin dalam kebijakan perdagangan internasional (Abdullah, Saleh, et al., 2023). Negara-negara harus merancang kebijakan yang memastikan bahwa keuntungan dari perdagangan didistribusikan secara merata di antara semua lapisan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan perlunya membantu yang miskin dan yang membutuhkan (Abdullah, Saleh, et al., 2023).

7. Peran Zakat, Wakaf, dan Infaq dalam Mendukung Perdagangan

7.1 Zakat Produktif untuk Perdagangan

Zakat merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dapat mendukung pengembangan sektor perdagangan. Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia; dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien (Nopiardo & Nurhidayat, 2021). Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia (Nopiardo & Nurhidayat, 2021).

Distribusi zakat produktif untuk perdagangan telah dipraktikkan oleh berbagai lembaga zakat. Distribusi dana zakat produktif dari tahun 2016–2019 lebih dominan untuk usaha perdagangan (Nopiardo & Nurhidayat, 2021). Strategi distribusi zakat produktif untuk perdagangan mencakup pengumpulan data mustahik, verifikasi proposal mustahik, survei mustahik, diskusi dan penentuan hasil survei, distribusi zakat, dan monitoring usaha mustahik (Nopiardo & Nurhidayat, 2021).

Zakat juga memiliki dimensi meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Faktor ini meresap ke seluruh jiwa masyarakat Islam yang menyediakan modal yang cukup untuk menegakkan roda perdagangan dan industri agar berjalan secara berkelanjutan (Razali et al., 2019). Selain itu, adanya motivasi ekonomis: semakin banyak yang diinvestasikan dalam perdagangan dan industri, semakin besar keuntungan yang diperoleh, sehingga orang akan terdorong untuk menginvestasikan modalnya daripada menumpuknya (Razali et al., 2019).

7.2 Wakaf untuk Pengembangan Perdagangan

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung sektor perdagangan. Lembaga wakaf telah menyalurkan wakaf uang dalam bentuk produktif seperti perdagangan, peternakan, dan sektor ekonomi produktif lain (Kamal, 2021). Dari wakaf uang yang terkumpul, sebagian dimanfaatkan untuk perdagangan dengan sistem mudharabah (Kamal, 2021).

Wakaf memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memainkan peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan (Razali et al., 2019). Melalui pengelolaan wakaf yang produktif, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan perdagangan yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas.

7.3 Infaq sebagai Model Transaksi Perdagangan Syariah

Infaq merupakan salah satu pilar ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Infaq dapat diimplementasikan sebagai rule model transaksi pembayaran pada penerapan sistem perdagangan ekonomi berbasis syariah (Wardana, 2023). Infaq dapat diterapkan sebagai syarat atau kewajiban bagi pelaku transaksi untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tujuan sosial (Wardana, 2023).

Penerapan infaq sebagai model transaksi pembayaran dalam sistem perdagangan ekonomi berbasis syariah juga memberikan manfaat dalam mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan sistem keuangan konvensional (Wardana, 2023). Dengan demikian, infaq tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat memperkuat sistem perdagangan berbasis syariah.

8. Peran Organisasi dan Lembaga Islam dalam Perdagangan

8.1 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perdagangan

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memainkan peran penting dalam mendorong perdagangan di antara negara-negara Islam. OKI memiliki peran yang efektif melalui institusi seperti COMCEC dan ICDT, dengan upaya kolaboratif dan alokasi sumber daya melalui IDB. Keterlibatan pemangku kepentingan, desain kelembagaan, dan output konkret seperti pertumbuhan perdagangan intra-OKI dan peningkatan GDP negara-negara anggota merupakan bukti efektivitas OKI dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui sektor perdagangan (Ardianto, 2023).

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan organisasi Islam terbesar di dunia yang beranggotakan 57 negara, sebagian besar mayoritas Muslim, dan merupakan marketplace yang saling berhubungan berdasarkan aktivitas keuangan modal syariah yang berkembang pesat, demografis yang masih muda dengan pilihan konsumsi keagamaan pada sektor makanan halal dan gaya hidup, perdagangan intra-OKI maupun investasi yang dipimpin oleh multilateral Bank Pembangunan Islam.

Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits (ICIEC) didirikan dengan tujuan untuk memperbesar cakupan transaksi perdagangan dan arus investasi di antara negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) (Hidayatullah, 2020). Sementara itu, International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) bertujuan untuk mempromosikan perdagangan di negara-negara anggota Islamic Development Bank dengan memberikan pembiayaan perdagangan (Hidayatullah, 2020).

8.2 Perbankan Syariah dan Dukungan terhadap Perdagangan

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung sektor perdagangan. Konsep syariah yang diterapkan di bank-bank sudah membuktikan bagaimana penyaluran pembiayaan di bank syariah selalu berpihak pada sektor riil, dengan angka finance to deposit ratio yang relatif tinggi. Kehadiran bank syariah terbukti bisa diarahkan untuk mendorong tumbuhnya sektor riil, usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi primadona dan tulang punggung di masa krisis (Darojah et al., 2018).

Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh perbankan syariah akan berpengaruh pada peningkatan produksi barang, pengolahan bahan baku, volume perdagangan, dan atau pelaksanaan kegiatan ekonomi lainnya oleh mitra (pengusaha) yang mengajukan pembiayaan (Pengaruh Pembiayaan, Aset, Dan FDR Perbankan Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia, 2016). Dengan demikian, perbankan syariah berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan aktivitas perdagangan di masyarakat.

9. Industri Halal sebagai Dimensi Perdagangan Islam Kontemporer

9.1 Perkembangan Industri Halal Global

Industri halal merupakan salah satu dimensi terpenting dari perdagangan Islam kontemporer. Industri halal berkembang secara signifikan di setiap negara Muslim, bahkan di negara non-Muslim sekalipun. Saat ini, halal menjadi tren global dan banyak negara yang berlomba-lomba menjadi pusat industri halal dunia (Hakim & Sugianto, 2024). Halal value chain (HVC) bukan hanya mendorong pertumbuhan industri halal, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan (Hakim & Sugianto, 2024).

Fenomena tersebut sejalan dengan data yang disampaikan dalam laporan The State of the Global Islamic Economy 2017/2018 yang menunjukkan dan mengembangkan tujuh sektor ekonomi Islam potensial saat ini seperti: halal food, travel and tourism, Islamic finance, pakaian dan mode, kosmetik, farmasi, rekreasi media (Rachim & Santoso, 2021). Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian berbagai negara.

9.2 Pilar Perdagangan dalam Halal Value Chain

Dalam konteks penguatan ekosistem halal value chain, pilar perdagangan menjadi salah satu elemen kunci. Globalisasi sistem perdagangan yang berjalan sangat cepat mengakibatkan terjadinya perubahan, baik perubahan pada segi persaingan dunia, maupun perubahan perilaku (Hakim & Sugianto, 2024). Pilar perdagangan dalam HVC memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara-negara Muslim, khususnya dalam produksi barang-barang halal (Hakim & Sugianto, 2024).

Kegiatan ekspor merupakan bagian dari perdagangan internasional yang penting bagi pengembangan industri halal. Dalam hal menghambat laju pertumbuhan ekonomi, disebutkan bahwa harus ada pengakuan sertifikasi halal Indonesia di negara tujuan ekspor produk. Bila tidak, maka produk Indonesia tidak dapat masuk ke negara tersebut, dan hal ini bisa menghambat kegiatan perdagangan internasional yang berimbas pada terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi (Fathoni, 2020).

9.3 Kontribusi Industri Halal terhadap Perdagangan Nasional

Industri halal memberikan kontribusi signifikan terhadap perdagangan nasional. Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya (Fathoni, 2020). Industri halal juga memiliki pengaruh ekonomi terhadap lapangan pekerjaan; dari segi lapangan pekerjaan, industri halal mampu membuka 170.000–330.000 lapangan pekerjaan (Fathoni, 2020).

Halal e-commerce merupakan salah satu inovasi dalam perdagangan Islam kontemporer yang memfasilitasi industri halal untuk melakukan pemasaran secara online serta melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari melalui platform digital yang sesuai dengan prinsip syariah (Rahayu & Ningtyas, 2021). Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi perdagangan berbasis syariah untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

10. Peran Ekonomi Islam dalam Perdagangan di Era Globalisasi

10.1 Ekonomi Islam dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ekonomi Islam memiliki peran dan tantangan yang signifikan. MEA adalah suatu kebijakan ekonomi di antara negara-negara ASEAN untuk membebaskan rintangan dalam hal perdagangan, arus modal, dan arus tenaga kerja. Sementara di dalam Islam, Islam sangat menganjurkan aktivitas perdagangan (Rijal & Yasin, 2017). Hal ini menciptakan peluang bagi ekonomi Islam untuk berkembang dalam kerangka integrasi ekonomi regional.

Politik ekonomi Islam dalam melaksanakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian masyarakat Muslim dan non-Muslim di kawasan ASEAN serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antarnegara ASEAN (Maghfur, 2017). Beberapa prinsip politik ekonomi Islam yang relevan dalam konteks MEA mencakup mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil, dan menepati janji (Maghfur, 2017).

10.2 Tantangan Ekonomi Islam dalam Perdagangan Global

Meskipun memiliki potensi besar, ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan dalam perdagangan global. Kendatipun terdapat kekhawatiran bahwa liberalisasi perdagangan kurang lebih merupakan bentuk imperialisme baru (neoimperialism), dalam arti bahwa keterlibatan negara-negara sedang berkembang dalam aktivitas perdagangan bebas mengandung risiko yang sangat besar, namun keharusan ikutserta dalam dunia ekonomi global dan perdagangan bebas merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan tanpa risiko terkucilkan dalam percaturan kehidupan dunia (Mashdurohatun, 2011).

Beberapa kelemahan yang dihadapi ekonomi Islam dalam perdagangan global antara lain: masih tingginya ketergantungan dunia Islam terhadap produk yang dihasilkan oleh negara-negara non-Muslim, terutama terhadap produk-produk industri teknologi tinggi; nilai transaksi perdagangan yang masih sangat kecil sesama anggota OKI; dan ketersediaan emas yang tidak merata di antara negara-negara Islam (Amirudin & Kusairi, 2019).

10.3 Peluang Ekonomi Islam dalam Perdagangan Global

Di sisi lain, ekonomi Islam juga memiliki peluang besar dalam perdagangan global. Di lingkup internasional, ekonomi Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. World Islamic Banking Competitiveness melaporkan antara tahun 2011–2012 bahwa ekonomi global dan pasar keuangan berada pada titik balik. Pertumbuhan ekonomi Islam menunjukkan bahwa aset perbankan syariah secara global akan mencapai $1,1 triliun pada 2012 (Arif, 2019).

Wilayah Asia Tenggara dapat disebut sebagai rumah produksi bagi keahlian dan inovasi (power house of skills and innovation) dalam konteks ekonomi Islam (Arif, 2019). Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan berbasis syariah. Jika MP3EI dijadikan peluang usaha yang baik oleh para wirausaha, pada tahun 2025, Indonesia bisa masuk 12 negara ekonomi besar dunia dan menjadi delapan negara ekonomi terbesar dunia pada 2045 (Darojah et al., 2018).

11. Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan

11.1 Nilai-Nilai Etika dalam Perdagangan Islam

Etika bisnis Islam memberikan kerangka moral yang komprehensif bagi aktivitas perdagangan. Dalam hadis, Nabi bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah perdagangan (bisnis)" (Darojah et al., 2018). Pernyataan ini menunjukkan bahwa perdagangan yang dilakukan dengan cara yang benar dan etis merupakan salah satu pekerjaan terbaik dalam pandangan Islam.

Praktik bisnis yang mencerminkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial akan memainkan peran penting dalam mencapai harga yang rasional dalam perdagangan (Abdullah, Anwar, et al., 2023). Sistem Ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan, yang pada akhirnya berdampak pada harga yang rasional dalam perdagangan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Abdullah, Anwar, et al., 2023).

11.2 Peran Agama dalam Mendorong Perdagangan

Penelitian tentang pedagang Muslim di Jatinom menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan perdagangan, baik yang tampak pada perilaku ekonomi pedagang Muslim maupun pada tanggapan komunitas terhadap kegiatan perekonomian (Yani, 2018). Agama dalam hal ini membentuk dasar sosial-budaya yang memungkinkan keberlangsungan kegiatan ekonomi secara baik (Yani, 2018).

Etika religius pada banyak masyarakat Asia telah memainkan peran penting di dalam pembentukan masyarakat bisnis (Yani, 2018). Dalam konteks Indonesia, banyak studi telah dilakukan di Pulau Jawa untuk meneliti kemajuan ekonomi dalam masyarakat Islam, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam berkontribusi positif terhadap perkembangan aktivitas perdagangan (Yani, 2018).

11.3 Kewirausahaan Islam dan Perdagangan

Kewirausahaan merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan perdagangan berbasis Islam. Dalam kegiatan ekonomi, Islam mendorong umatnya untuk berwirausaha, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam kewirausahaan, seseorang harus memiliki sifat-sifat mulia, dan dilarang melakukan kewirausahaan dengan cara yang tidak jujur dan tidak baik (Darojah et al., 2018).

Peran dari kewirausahaan khususnya terhadap sektor UKM sudah tidak diragukan lagi karena kontribusinyalah pertumbuhan ekonomi Islam terus mengalami peningkatan (Darojah et al., 2018). Kewirausahaan juga mempengaruhi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, yang dapat mengembangkan jasa keuangan syariah, yang mencakup perbankan syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan lain-lain (Darojah et al., 2018).

12. Pemikiran Ekonom Muslim tentang Perdagangan

12.1 Pemikiran Al-Ghazali tentang Perdagangan

Al-Ghazali, seorang pemikir Islam abad ke-11, memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam, termasuk dalam hal perdagangan. Al-Ghazali mengamati perkembangan perdagangan dengan mengungkapkan bahwa karena adanya perdagangan timbullah mata uang (Masrur, 2017). Pemikiran Al-Ghazali tentang uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi, memiliki implikasi penting bagi sistem perdagangan Islam.

Dalam konteks modernisasi, prinsip-prinsip Al-Ghazali meluas ke perencanaan keuangan, gaya hidup yang moderat, perdagangan sukarela, dan evolusi pasar (Anggryani et al., 2024). Ajaran Al-Ghazali juga mempengaruhi perkembangan industri halal global, menekankan pentingnya produksi halal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Anggryani et al., 2024).

12.2 Pemikiran Nejatullah Siddiqi tentang Mekanisme Pasar

Nejatullah Siddiqi, seorang ekonom Islam kontemporer, memberikan kontribusi penting dalam pemikiran tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam Islam. Konsep keadilan sosial Siddiqi dalam memandang problematika ekonomi menitikberatkan pada praktik ekonomi berdasarkan norma dan etika Islam (Basri, 2023). Dengan memposisikan kegiatan bisnis sebagai aktivitas yang mengutamakan kedua aspek tersebut, maka tentu selaras dengan prinsip moralitas perdagangan yang digemborkan Islam (Basri, 2023).

Mekanisme pasar yang ditawarkan Siddiqi agar berjalan dengan baik mencakup: penyelesaian ekonomi dengan asasi, perilaku konsumen sesuai dengan panduan Islam, dan intervensi pemerintah (Basri, 2023). Analisis fenomena ekonomi modern mengungkapkan beberapa realitas, seperti monopoli, dumping, dan bisnis kartel, yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan Islam (Basri, 2023).

13. Peran Pemerintah dalam Perdagangan Islam

13.1 Intervensi Pemerintah dalam Perdagangan

Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur perdagangan. Mewujudkan ekonomi yang berbasis Islam berada di tangan pemerintah sebagai kewajiban secara kelembagaan (Asmadia, 2020). Pemerintah memiliki otoritas untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat Islam dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat (Muhammad, 2024).

Peran pemerintah dalam perdagangan Islam mencakup pengawasan takaran dan timbangan, pengaturan harga dalam kondisi darurat, pencegahan monopoli, dan penegakan etika bisnis. Dalam ekonomi Islam, masalah ukuran, takaran, dan timbangan merupakan tugas dan wewenang negara (Asmadia, 2020). Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa perdagangan berlangsung secara adil dan tidak merugikan konsumen.

13.2 Kebijakan Perdagangan dalam Perspektif Islam

Kebijakan perdagangan dalam perspektif Islam harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hukum ekonomi syariah menawarkan pandangan unik mengenai perdagangan internasional, dengan menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi ekonomi (Hafiz & Muhibban, 2024). Dalam menghadapi dinamika perdagangan global, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap dampak kebijakan perdagangan.

Dengan memadukan model politik ekonomi dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, kebijakan perdagangan internasional dapat dirancang untuk tidak hanya mengoptimalkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika, keadilan, dan moralitas Islam (Abdullah, Saleh, et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk perdagangan yang berkeadilan.

14. Kesimpulan

Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat komprehensif dan multidimensional dalam sektor perdagangan. Dari landasan historis yang kuat sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan kontemporer dalam industri halal dan perdagangan digital, ekonomi Islam terus memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk sistem perdagangan yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dalam perdagangan—seperti kejujuran, keadilan, larangan riba dan monopoli, serta orientasi pada kemaslahatan—memberikan kerangka normatif yang komprehensif bagi aktivitas perdagangan. Mekanisme pasar Islam yang dilengkapi dengan lembaga hisbah sebagai pengawas pasar memastikan bahwa perdagangan berlangsung dalam koridor syariah. Berbagai instrumen keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, sukuk, dan pembiayaan mikro syariah mendukung pengembangan sektor perdagangan secara berkelanjutan.

Dalam dimensi perdagangan internasional, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang berbeda dari sistem perdagangan bebas konvensional, dengan menekankan pentingnya keadilan distributif, perlindungan kepentingan nasional, dan kemaslahatan bagi semua pihak. Organisasi-organisasi Islam seperti OKI dan berbagai lembaga keuangan Islam internasional berperan aktif dalam mendorong perdagangan di antara negara-negara Muslim.

Di era globalisasi, ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang dalam sektor perdagangan. Perkembangan industri halal yang pesat, pertumbuhan perbankan syariah, dan meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap perdagangan yang etis dan berkelanjutan membuka peluang besar bagi ekonomi Islam untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam sistem perdagangan global. Dengan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem perdagangan dunia yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abdullah, F. D., Anwar, S., & Kania, D. (2023). Analisis kebebasan produksi, distribusi perdagangan beras untuk mencapai harga rasional perspektif etika bisnis Islam. Strata Business Review, 1(2), 246–257. https://doi.org/10.59631/sbr.v1i2.118

Abdullah, F. D., Saleh, C., Rasyid, F. A., & Witro, D. (2023). Analisis perdagangan internasional melalui model politik Heckscher-Ohlin terhadap kepentingan ekonomi nasional perspektif hukum ekonomi Islam. Al Ushuliy Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum, 2(2), 249–259. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11483

Adrianto, P. (2023). Comparison of three dynasties: Umayyads, Abbasids and Ottoman Turks. https://doi.org/10.31219/osf.io/2m7y8

Agil, A. R. (2020). Perdagangan internasional dalam pandangan Islam (studi kritik terhadap sistem perdagangan internasional pada organisasi WTO). El-Kahfi Journal of Islamic Economics, 1(02), 34–43. https://doi.org/10.58958/elkahfi.v1i02.37

Agnusia, N. A. (2021). Sistem ekonomi dan hukum perdagangan dalam ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/z5tp6

Amirudin, A., & Kusairi, Ah. (2019). Macam-macam sistem ekonomi dan kemerosotan sistem ekonomi syariah (ekonomi syariah di dalam dunia global). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(1), 65. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2648

Anawagis, F., Hijjang, P., Yahya, Y., & Inawati, I. (2024). Peran ajaran Islam bagi perkembangan Kesultanan Malaka di jalur maritim global (1424–1511 M). Phinisi Integration Review, 7(2), 226. https://doi.org/10.26858/pir.v7i2.62370

Anggesti, N., & Afif, M. (2020). Dampak penerapan AFCTA di Indonesia dalam perspektif Ibnu Khaldun dan Abu Ubaid. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 3(2), 189–211. https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2052

Anggryani, L., Buhari, U. L., Husain, H., & Kamiruddin, K. (2024). Konsep pemikiran ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya dengan perekonomian di era modernisasi. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 5(1), 93–108. https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2364

Ardianto, F. (2023). Efektivitas peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam menurunkan ketimpangan ekonomi di negara-negara Islam. Bhuvana Journal of Global Studies, 1(2), 161–184. https://doi.org/10.59408/bjgs.v1i2.86

Arif, Z. (2019). Optimalisasi peluang dan tantangan ekonomi Islam dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 1(1), 89. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1817

Arifah, U., Baroroh, N., & Muttoharoh, S. (2023). Lembaga hisbah dalam ekonomi bisnis Islam. Jurnal Labatila, 7(01), 55–64. https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231

Arifudin, A., Zahra, A. C., Oktaviona, D. A., Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). Analisis mekanisme pasar dalam Islam, sistem ekonomi, dan etika pengawasan pasar serta pasar dalam perspektif sejarah Islam. Jurnal Nuansa Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(2), 130–143. https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.900

Asmadia, T. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mengawasi takaran dan timbangan dari perspektif ekonomi syariah. Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 8(2), 250–265. https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3214

Azis, M. N. I. (2019). Islamisasi di kawasan Laut Sulawesi pada abad ke-19. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 5(1), 1–22. https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i1.14

Basri, B. (2023). Market of mechanism and fair pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi perspective a study of modern economic phenomena. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3771. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027

Darojah, Z., Quro'i, M. D., & Dewi, D. K. (2018). Peran kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2), 218–253. https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.70-105

Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 428. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146

Ghufron, Moh. I. (2019). ASEAN Free Trade Area, tantangan ekonomi Indonesia dan perdagangan internasional perspektif Islam. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 131–146. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i2.797

Gustini, I. (2023). Ekonomi dan bisnis Islam (pemikiran ekonomi fase pertama Abu Ubaid dan Abu Yusuf). https://doi.org/10.31219/osf.io/uxth6

Hafiz, R. A., & Muhibban. (2024). Kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Holistik Analisis Nexus, 1(5). https://doi.org/10.62504/zk67df70

Hakim, M. F., & Sugianto, S. (2024). Studi library research: Penguatan ekosistem halal value chain di Indonesia untuk industri halal global. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(4), 2227–2238. https://doi.org/10.54082/jupin.787

Hidayatullah, M. S. (2020). Meniti jejak perbankan syariah dari klasik hingga kontemporer. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 7(1), 79–96. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i1.3221

Ibrahim, Z. (2012). Sistem moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 141. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.592

Irawan, D. (2015). Mudarabah perspektif kaidah fikhiyah. Islamic Economics Journal, 1(1), 1. https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.342

Isma, A., Fadhilatunisa, D., Hasan, A. N., Liadi, Y. A., & Inriani, S. (2023). 'Usyur sebagai kebijakan fiskal pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab. Seminar Nasional Dies Natalis 62, 1, 706–714. https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.1189

Jaelani, A. (2018). Relasi negara dan pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi: Analisis sejarah keuangan publik Islam. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 169. https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3680

Kamal, M. (2021). Pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam, 16(2), 135. https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.133

Kusumawati, Z. (2015). Peran hisbah dalam mekanisme pasar Islami. Islamic Economics Journal, 1(2), 245. https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.354

Maghfur, I. (2017). Peran politik ekonomi Islam dalam melaksanakan globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jurnal Hukum Islam, 27–52. https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.744

Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edsus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264

Masrur, M. (2017). Konsep uang Al-Ghazali dalam Ihya Ulum al-Din. Jurnal Penelitian, 14(1), 75. https://doi.org/10.28918/jupe.v14i1.1208

Muhammad, F. R. (2024). Peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras di pasaran di Aceh, Indonesia: Kajian teori Tas'ir Al-Jabari. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5(1), 208–231. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.4699

Nisak, K. (2021). Usyur (bea cukai) dalam sistem perdagangan internasional Islam menurut Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Journal of Islamic Economics (JOIE), 1(1), 67–83. https://doi.org/10.21154/joie.v1i1.3079

Nopiardo, W., & Nurhidayat, W. (2021). Strategi pendistribusian zakat produktif perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang. Journal of Islamic Social Finance Management, 2(1), 1–12. https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3615

Pengaruh pembiayaan, aset, dan FDR perbankan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. (2016). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 2(2), 1–9. https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art1

Pratama, Y. C. (2012). Pengaruh indeks regional terhadap Jakarta Islamic Index (JII). Etikonomi, 11(2). https://doi.org/10.15408/etk.v11i2.1888

Rachim, H. A., & Santoso, M. B. (2021). Mengarusutamakan halal lifestyle: Antara peluang dan tantangan kapasitas perlindungan sosial dalam tren global. Adbispreneur, 6(2), 151. https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33085

Rahayu, R. D., & Ningtyas, R. D. (2021). Halal e-commerce in the Muslim fashion sector as an effort to encourage the development of halal industry in Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 4(2), 71. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.71-77

Rahman, A. (2021). Bisnis dan pasar dalam sejarah Islam. Mutlaqah Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 1(2), 45–54. https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i2.3900

Ramadayanti, R. S., Mainata, D., & Pratiwi, A. (2018). Peran sukuk negara dalam pembiayaan infrastruktur. Al-Tijary, 2(2), 155. https://doi.org/10.21093/at.v2i2.788

Ramadhan, S., & Budianto, A. (2022). The movers of Islamization: Studies on the Islamization of the coastal and interior of the archipelago in the XIII–XIX centuries. El Tarikh Journal of History Culture and Islamic Civilization, 3(2), 25–38. https://doi.org/10.24042/jhcc.v3i2.14256

Razali, R., Febriansyah, S., & Darni, S. (2019). Revitalisasi zakat produktif dan wakaf produktif sebagai pengentasan kemiskinan. J-ISCAN Journal of Islamic Accounting Research, 1(2), 97–106. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.704

Rezki, R. A. N. (2023). Jenis dan klasifikasi penjualan dalam ekonomi syariah. Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(2), 46–59. https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.32

Ridwanto, R., & Siradjuddin, S. (2023). Pemikiran ekonomi Islam masa Daulah Abbasiyah. Journal of Economics and Business UBS, 12(5), 2859–2872. https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.516

Rijal, N. K., & Yasin, Z. (2017). Peluang ekonomi syariah pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs, 2(2), 259. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v2i2.1362

Safitri, J., & Fakhri, A. (2018). Analisis perbandingan pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith mengenai perdagangan internasional. Millah Journal of Religious Studies, 17(1), 85–98. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5

Shahmi, M. A., & Seprika, D. (2023). Analisis penyelesaian sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perspektif Al-Hisbah internasional. Al-Ittifaq Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 1. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v2i1.8222

Subardin, M., Teguh, M., Yuniarti, E., Gustriani, G., & Pertiwi, R. (2024). Penguatan literasi keuangan Islam dan ZISWAF kepada pengurus masjid dan masyarakat. Sricommerce Journal of Sriwijaya Community Services, 5(1), 73–84. https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.176

Syarifah, S., Zuhriadi, M., Amanda, D., & Purba, B. (2023). Kontribusi pemikiran ekonomi Islam dalam sejarah ekonomi dunia. As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal, 3(1). https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i1.140

Ulandari, A., Rizkiyah, A., Uswatun, T., Ramadani, B., & Yuni, D. E. (2024). Peran pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan perdagangan di kehidupan masyarakat. Journal of Economics and Business, 2(1), 51–59. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.450

Wally, S. (2018). Sejarah pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Tahkim, 14(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.580

Wardana, A. R. (2023). Analisa infaq sebagai rule model transaksi pembayaran pada penerapan sistem perdagangan ekonomi berbasis syariah. Jurnal Al Wadiah: Perbankan Syariah STAI Panca Budi Perdagangan, 1(1), 56–66. https://doi.org/10.62214/jaw.v1i1.98

Yani, M. T. (2018). Kontribusi Irwan Abdullah dalam pengembangan keilmuan Islam di bidang modernisasi ekonomi. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 10(1), 73–83. https://doi.org/10.18860/ua.v10i1.6069