00706 - Sektor Ekonomi Primer Islam: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji secara mendalam sektor ekonomi primer Islam yang mencakup landasan filosofis, prinsip-prinsip dasar, mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi, serta relevansinya dalam konteks perekonomian modern. Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi tauhid, khilafah, dan keadilan sebagai pilar utama yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sektor ekonomi primer Islam merujuk pada seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (dharuriyyat) dalam kerangka maqashid syariah, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari sumber-sumber akademis yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sektor ekonomi primer Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi semata, melainkan merupakan bagian integral dari ibadah kepada Allah SWT dalam rangka memenuhi amanah sebagai khalifah di bumi. Tujuan akhir sektor ini adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, melalui mekanisme produksi yang etis, distribusi yang adil melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta konsumsi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Sektor Ekonomi Primer, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Falah, Tauhid

Abstract
This article comprehensively examines the Islamic primary economic sector, encompassing its philosophical foundations, basic principles, mechanisms of production, distribution, and consumption, as well as its relevance in the context of the modern economy. Islamic economics is built upon the foundations of tawhid, khilafah, and justice as its main pillars, distinguishing it from both capitalist and socialist economic systems. The Islamic primary economic sector refers to all economic activities related to the fulfillment of basic human needs (dharuriyyat) within the framework of maqashid sharia, which includes the preservation of religion, life, intellect, lineage, and wealth. This study employs a literature review method by integrating various perspectives from relevant academic sources. The findings indicate that the Islamic primary economic sector is not merely an economic activity, but rather an integral part of worship to Allah SWT in fulfilling the mandate as caliph on earth. The ultimate goal of this sector is to realize falah (prosperity) for all mankind, both in this world and the hereafter, through ethical production mechanisms, just distribution through instruments of zakat, infaq, sadaqah, and waqf, as well as consumption based on sharia values.

Keywords: Primary Economic Sector, Islamic Economics, Maqashid Sharia, Falah, Tawhid

1. Pendahuluan
Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang dibangun di atas fondasi ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang secara komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dimensi ekonomi (Haris, 2024). Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang mendominasi perekonomian global, ekonomi Islam hadir sebagai paradigma alternatif yang menawarkan konsep berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Ishandawi et al., 2024). Dalam konteks ini, pemahaman tentang sektor ekonomi primer Islam menjadi sangat penting, karena sektor ini merupakan fondasi dari seluruh bangunan aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah.
Ekonomi Islam dianggap sebagai solusi yang mampu memberikan nilai positif dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sistem kekinian yang didominasi oleh ideologi kapitalis dan sosialis (Haris, 2024). Sistem ini tidak hanya mengatur dimensi material kehidupan manusia, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi (Mubayyinah, 2019). Oleh karena itu, sektor ekonomi primer Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka nilai-nilai tauhid, keadilan, persaudaraan, dan kemaslahatan yang menjadi pilar utama sistem ekonomi Islam secara keseluruhan.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang sektor ekonomi primer Islam, yang mencakup landasan filosofis, prinsip-prinsip dasar, mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi, serta relevansinya dalam konteks perekonomian modern. Kajian ini akan mengintegrasikan berbagai perspektif dari literatur akademis yang relevan untuk memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang topik ini.

2. Landasan Filosofis Ekonomi Islam
2.1 Tauhid sebagai Fondasi Utama
Landasan paling fundamental dari seluruh bangunan ekonomi Islam adalah konsep tauhid. Dalam pandangan Al-Qur'an, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid, yang merupakan penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah (Barus, 2017). Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya (Barus, 2017).
Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam (Barus, 2017). Konsep dasar yang memberikan warna bagi semua kehidupan umat Muslim adalah tauhid, di mana Chapra menyatakan bahwa "On this concept rests its whole worldview and strategy. Everything else logically emanates from it..." (Hardiati et al., 2022). Dengan demikian, menjadi seorang umat Muslim berarti meyakini ketauhidan Allah serta menghadirkan Allah pada setiap perilaku ekonominya (Hardiati et al., 2022).
Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam memiliki implikasi yang sangat luas. Pertama, tauhid mencegah terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada segelintir pihak (Sa'diyah & Mastur, 2020). Kedua, tauhid menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam yang menyatakan ke-Esaan dan ke-Mahaagungan kekuasaan Allah SWT (Kambali, 2019). Ketiga, mengingkari prinsip-prinsip syariah dalam beraktivitas ekonomi akan membawa pada kemunafikan, kefasikan, atau bahkan kesyirikan (Barus, 2017). Nilai tauhid ini menjadi fondasi utama seluruh ajaran Islam dan menjadi dasar konsep serta seluruh aktivitas umat Islam.

2.2 Prinsip Khilafah
Prinsip khilafah merepresentasikan bahwa manusia adalah khalifah sebagai wakil Allah di muka bumi (Mubayyinah, 2019). Dalam konteks ekonomi, prinsip ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab (Sa'diyah & Mastur, 2020). Kedua, prinsip khalifah melindungi terhadap kerusakan lingkungan dan menjaga konservasi sumber daya alam (Sa'diyah & Mastur, 2020). Ketiga, prinsip ini menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas ekonominya (Sa'diyah & Mastur, 2020).
Hubungan antara khalifah dan ekonomi Islam menurut Chapra mencakup persaudaraan universal, sumber daya sebagai amanat, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia (Mubayyinah, 2019). Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia harus senantiasa berada dalam kerangka pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemilik sejati seluruh sumber daya yang ada di alam semesta.

2.3 Prinsip Keadilan (Al-'Adalah)
Prinsip keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak dapat dipisahkan dari tauhid dan khalifah (Mubayyinah, 2019). Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek hidup, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Suryani, 2014). Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan maqashid syariah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan (Suryani, 2014).
Konsep keadilan sosio-ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio-ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spiritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia (Suryani, 2014). Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa dalam setiap kegiatan di dunia bisnis, Islam mewajibkan untuk berbuat secara adil, karena dalam Islam pengertian adil diarahkan agar hak orang lain, hak alam semesta, hak lingkungan sosial, dan hak terhadap Allah dan Rasul-Nya berlaku (Rozhania et al., 2021).

3. Rancang Bangun Ekonomi Islam
3.1 Nilai-Nilai Universal
Ekonomi Islam dibangun di atas lima nilai universal Islam yang dianggap sebagai fondasi ekonomi Islam, meliputi: ilahiyah, al-adl, an-nubuwah, al-khalifah, dan al-ma'ad (Widyan, 2022). Dari kelima nilai universal ini dibangunlah ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam (Trimulato, 2017). Nilai-nilai universal ini menumbuhkan prinsip-prinsip mulia dalam sistem ekonomi seperti konsep kepemilikan majemuk (multiple ownership), kebebasan perilaku (freedom of act), dan keadilan sosial (social justice) (Samsuduha, 2021).

3.2 Prinsip-Prinsip Derivatif
Di atas nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang bertindak sebagai pilar sistem ekonomi Islam, yaitu: multitype ownership, freedom to act, dan social justice (Trimulato, 2017). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi kerangka kerja bagi Islam (ekonomi), akan tetapi juga merupakan tujuan dan sumber utama maqashid dari syariah Islam (Kambali, 2019).
Pertama, Multiple Ownership (Kepemilikan Majemuk). Sistem ekonomi Islam menegaskan bahwa kepemilikan hakiki hanya milik Allah SWT. Manusia memiliki segala sesuatu di dunia hanya bersifat sementara (Samsuduha, 2021). Kepemilikan individual diakui dan sangat dilindungi dalam Islam. Selain itu, Islam juga mengakui kepemilikan masyarakat dan negara (Samsuduha, 2021). Nilai dasar kepemilikan ini menjadi salah satu dari lima nilai dasar ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli (Samsuduha, 2021).
Kedua, Freedom to Act (Kebebasan Bertindak). Nilai dasar kebebasan merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem ekonomi Islam (Samsuduha, 2021). Namun, kebebasan ini bukan kebebasan mutlak tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibungkus oleh aturan syariah (Muzakkir, 2020). Konsep pasar dalam Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas namun tidak berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh aturan syariah (Muzakkir, 2020).
Ketiga, Social Justice (Keadilan Sosial). Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional (Suryani, 2014). Prinsip al-'Adl wal Ihsan menganjurkan bahwa sistem ekonomi dalam negara Islam mestilah berusaha ke arah pencapaian keadilan ekonomi dan ekonomi kerja sama ke semua sektor—publik, swasta, dan masyarakat (Fauzan, 2015).

3.3 Konsep Akhlak sebagai Atap Bangunan
Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi (Trimulato, 2017). Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya (Trimulato, 2017). Dengan demikian, ekonomi Islam diibaratkan seperti sebuah rumah yang membutuhkan suatu nilai, prinsip, dan konsep dasar berupa rancang bangun sebelum sistem ekonomi tersebut dibangun (Widyan, 2022).

4. Sektor Ekonomi Primer dalam Perspektif Islam
4.1 Definisi dan Ruang Lingkup Sektor Ekonomi Primer
Dalam konteks ekonomi Islam, sektor ekonomi primer merujuk pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (dharuriyyat). Imam Al-Ghazali telah mengklasifikasikan aktivitas produksi menjadi primer, sekunder, dan tersier, yang menunjukkan bahwa konsep sektor ekonomi primer telah dikenal dalam pemikiran ekonomi Islam klasik (Riyanto, 2016). Kebutuhan tingkat primer merupakan suatu yang harus ada untuk keberadaan manusia, atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut (Huda, 2017).
Sektor ekonomi primer Islam mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan lima kebutuhan dasar manusia (al-hajat al-daruriyyah), yaitu: memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal) (Huda, 2017). Kelima dasar ini berada pada tingkatan darurat (kebutuhan pokok) yang merupakan tingkatan teratas, wajib, dan mutlak bagi manusia untuk menjaganya (Huda, 2017).

4.2 Produksi dalam Sektor Ekonomi Primer Islam
4.2.1 Konsep Produksi Menurut Pemikir Muslim Klasik
Imam Al-Ghazali dalam teori produksi memfokuskan pada prioritas kebutuhan manusia secara berurutan, di mana kebutuhan pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, selanjutnya kebutuhan tersier (Widuri & Saripudin, 2022). Beliau menitikberatkan perlunya ada kerja sama dan koordinasi dalam serangkaian proses dan kegiatan produksi (Widuri & Saripudin, 2022). Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa Islam sangat mendorong umat manusia untuk aktif melakukan kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan hidup yang memang merupakan tabiat dasar manusia (Widuri & Saripudin, 2022).
Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat dasar membutuhkan makan untuk dapat melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu, Allah SWT membekali manusia kemampuan untuk memperoleh kebutuhan hidupnya (Widuri & Saripudin, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa produksi dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi semata, melainkan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT dalam rangka memenuhi amanah sebagai khalifah di bumi.

4.2.2 Etika Produksi dalam Islam
Etika produksi dalam ekonomi Islam mendorong keberlanjutan dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat (Haris, 2024). Islam secara ketat memacu umatnya untuk bergiat dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial (Muzakkir, 2020). Prinsip-prinsip etika dasar dalam produksi Islam mencakup larangan menghasilkan harta dengan jalan yang batil, larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia, dan larangan melampaui batas (Fauzan, 2015).
Dalam konteks produksi, Islam juga menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi. Syirkah atau syarikah adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil (Nidhom et al., 2021). Konsep ini secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan dalam sektor produksi (Nidhom et al., 2021). Islam memberikan prinsip bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan orang lain berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga, atau barang sewa (Nidhom et al., 2021).

4.2.3 Sektor Pertanian dan Industri sebagai Bagian Sektor Primer
Pemberdayaan ekonomi Islam melalui kemitraan usaha antara lembaga keuangan Islam dan usaha kecil dan menengah dengan mengembangkan aktivitas bisnis sektor riil dalam pertanian, seperti pertanian, industri, dan perdagangan, perlu diberdayakan dan dilaksanakan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional (Ahyani & Nurhasanah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan industri dasar merupakan bagian integral dari sektor ekonomi primer Islam yang harus mendapat perhatian serius.
Dalam perspektif maqashid syariah, setiap keputusan ekonomi yang berkaitan dengan sektor primer harus mempertimbangkan kemaslahatan primer (mashlahah dharuriyyah), yaitu jenis kemaslahatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Hidayat & Saepullah, 2024). Kemaslahatan primer ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya berkaitan erat dengan aktivitas produksi dalam sektor ekonomi primer (Hidayat & Saepullah, 2024).

4.3 Distribusi dalam Sektor Ekonomi Primer Islam
4.3.1 Konsep Distribusi dalam Islam
Distribusi merupakan salah satu diskursus penting dalam ilmu ekonomi Islam yang secara umum berkaitan dengan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia di dunia (Samsuduha, 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi memiliki dua tujuan utama: kebebasan dan keadilan kepemilikan (Haris, 2024). Distribusi yang dilakukan haruslah sejalan dengan nilai dasar kepemilikan, nilai dasar kebebasan, nilai dasar keadilan, nilai dasar keseimbangan, dan nilai kebersamaan (Samsuduha, 2021).
Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik), kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat (Waluyo, 2017). Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya yang harus dilakukan secara adil dan merata (Waluyo, 2017).

4.3.2 Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam
Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa untuk meminimalisasi kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi (Waluyo, 2017). Beberapa instrumen distribusi yang dikenal dalam ekonomi Islam antara lain: zakat, infak, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor, dan sebagainya (Suryani, 2014). Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil melalui instrumen-instrumen tersebut (Suryani, 2014).
Zakat merupakan salah satu instrumen distribusi yang paling fundamental dalam ekonomi Islam. Islam mensyariatkan zakat pada setiap manusia di samping sedekah dan infak (Kambali, 2019). Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat dapat terpenuhi. Selain zakat, wakaf juga merupakan instrumen distribusi yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Wakaf merupakan inovasi untuk mengeksplorasi potensi kekayaan sehingga dapat diberdayakan secara lebih optimal sebesar-besarnya untuk kemaslahatan yang lebih besar dan juga memecahkan masalah-masalah umat (Luayyin & Arifin, 2023).

4.3.3 Mekanisme Pasar dalam Distribusi Islam
Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip, yaitu: saling ridha, persaingan sehat, kejujuran, transparan atau keterbukaan, serta keadilan (Muzakkir, 2020). Konsep pasar dalam Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas namun tidak berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh aturan syariah (Muzakkir, 2020). Dalam pasar Islam, nilai-nilai moralitas sangat diperlukan dan menjadi salah satu tanggung jawab bagi setiap pelaku ekonomi (Rozhania et al., 2021).
Etika bisnis Islam mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan, dan penyaluran harta dengan menolak praktik monopoli, eksploitasi, dan diskriminasi serta menuntut kesetaraan antara kewajiban serta hak seseorang (Haris, 2024). Larangan-larangan dalam mekanisme pasar Islam mencakup: larangan tindakan yang merugikan orang lain, larangan ikhtikar (penimbunan barang), dan larangan riba (Setiana & Kurniawan, 2023).

4.4 Konsumsi dalam Sektor Ekonomi Primer Islam
4.4.1 Konsep Konsumsi dalam Islam
Konsumsi merupakan suatu aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Setiawan, 2020). Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat konsumen semestinya tidak hanya memuaskan kepentingan individu (self-interest), tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial (Setiawan, 2020). Konsep konsumsi dalam Islam dimaknai sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan pahala dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Haris, 2024).
Islam menawarkan pola konsumsi yang seimbang, yaitu tidak tabdzir dan tidak israf (Setiawan, 2020). Konsumsi dalam pandangan Islam bukan semata aktivitas memenuhi kebutuhan material, tetapi termasuk pemenuhan aspek spiritual yakni ibadah kepada Allah SWT sehingga kesejahteraan di dunia dan akhirat tercapai (Setiawan, 2020). Konsep konsumsi penuh dengan nilai, tujuan yang jelas dan luas, prinsip, dan etika (Setiawan, 2020).

4.4.2 Hierarki Kebutuhan dalam Konsumsi Islam
Dalam ekonomi Islam, kebutuhan manusia diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan berdasarkan konsep maqashid syariah: dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier) (Huda, 2017). Kebutuhan dharuriyyat merupakan kebutuhan tingkat primer yang harus ada untuk keberadaan manusia, atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut (Huda, 2017). Pemeliharaan lima tujuan atau prinsip dasar (ushul al-khamsah) yang berada pada level dharuriyyat merupakan level terkuat dan tertinggi dari maslahah (Huda, 2017).
Imam Al-Ghazali dalam teori konsumsi memfokuskan pada prioritas kebutuhan manusia secara berurutan, di mana kebutuhan pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan primer (Widuri & Saripudin, 2022). Konsumsi barang dan jasa menurut kebutuhannya meliputi: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier (Daud, 2022). Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme, yang berbeda dengan ekonomi Islam yang mendasarkan konsumsi pada nilai-nilai syariah (Daud, 2022).

4.4.3 Prinsip-Prinsip Konsumsi Islam
Prinsip dalam melakukan aktivitas konsumsi merupakan hal yang mendasar yang harus dipahami terutama oleh seorang Muslim (Setiawan, 2020). Prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam antara lain: pertama, konsumsi harus memegang erat prinsip keadilan, di mana aktivitas konsumsi seseorang harus diperoleh dengan cara yang benar sehingga halal (Setiawan, 2020). Kedua, konsumsi harus memperhatikan prinsip kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas (Daud, 2022).
Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim: pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat yang mengarahkan konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia; kedua, konsep kesuksesan hidup seorang Muslim diukur berdasarkan akhlak agama Islam, bukan berdasarkan banyaknya harta; dan ketiga, konsep falah sebagai tujuan akhir konsumsi (Syalwa & Zulfadilla, 2024). Tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memaksimalkan maslahah, yang merupakan integrasi dari manfaat fisik dan keberkahan (Magfiroh et al., 2022).

5. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Sektor Ekonomi Primer
5.1 Konsep Maqashid Syariah
Maqashid syariah merupakan faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial-kontrol dan rekayasa socio-economy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Syamsoni & Ismail, 2021). Para ulama ushul fikih sepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang (Syamsoni & Ismail, 2021).
Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya (Syamsoni & Ismail, 2021). Dengan demikian, maqashid syariah menjadi kerangka filosofis yang menyeluruh bagi seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk sektor ekonomi primer.

5.2 Lima Prinsip Dasar Maqashid Syariah dalam Konteks Ekonomi Primer
Maqashid syariah mengandung lima prinsip umum atau kulliyat al-khamsah, yaitu: memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal) (Masriani, 2023). Kelima prinsip ini memiliki relevansi langsung dengan sektor ekonomi primer Islam.
Pertama, Hifz al-Din (Memelihara Agama). Dalam konteks sektor ekonomi primer, pemeliharaan agama berarti bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam kerangka ketaatan kepada Allah SWT. Berbicara ekonomi dan transaksi keuangan syariah sangat erat kaitannya dengan prinsip maqashid syariah, yaitu hifz al-mal (menjaga harta benda) (Syamsoni & Ismail, 2021). Dengan demikian, transaksi muamalat memiliki landasan epistemologinya yang bersumber pada penalaran maqashid syariah (Syamsoni & Ismail, 2021).
Kedua, Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa). Pemeliharaan jiwa dalam konteks ekonomi primer berarti bahwa sektor ekonomi harus mampu menyediakan kebutuhan dasar manusia untuk kelangsungan hidupnya. Konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal, dan harta manusia (Syamsoni & Ismail, 2021).
Ketiga, Hifz al-'Aql (Memelihara Akal). Pemeliharaan akal dalam konteks ekonomi primer berkaitan dengan penyediaan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Ishandawi et al., 2024).
Keempat, Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan). Pemeliharaan keturunan dalam konteks ekonomi primer berkaitan dengan penyediaan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi mendatang. Prinsip resource efficient dalam green economy searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta (Azwar & Aqbar, 2019).
Kelima, Hifz al-Mal (Memelihara Harta). Pemeliharaan harta merupakan prinsip yang paling langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Nilai dasar kepemilikan dalam Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individual, masyarakat, dan negara (Samsuduha, 2021). Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadah (Huda, 2017).

5.3 Pembangunan Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah
Masuknya teori maqashid syariah ke dalam wilayah ekonomi Islam dapat ditemukan langsung dalam landasan etika (Syamsoni & Ismail, 2021). Para pelaku ekonomi tidak hanya dituntut untuk dapat menguasai sumber-sumber ekonomi yang strategis, tetapi juga memanfaatkannya untuk kepentingan umat dengan mengacu pada kemaslahatan primer, sekunder, maupun tersier (Syamsoni & Ismail, 2021). Berdasarkan konsep ini, kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi mencakup segala macam barang dan jasa primer, sebagai sarana yang harus dihasilkan dalam proses pembangunan (Syamsoni & Ismail, 2021).

6. Kebijakan Fiskal Islam dalam Mendukung Sektor Ekonomi Primer
6.1 Prinsip-Prinsip Kebijakan Fiskal Islam
Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam mengedepankan nilai-nilai spiritual, keadilan sosial, dan persaudaraan universal, di samping tujuan ekonomi (Arham et al., 2024). Kebijakan tersebut melarang bunga, menggunakan zakat sebagai instrumen distribusi, serta mengelola keuangan negara untuk memajukan kesejahteraan publik (Arham et al., 2024). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab sosial negara, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan fiskal dan pengelolaan belanja negara (Arham et al., 2024).
Dalam perspektif ekonomi Islam, belanja negara tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk merealisasikan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata (Arham et al., 2024). Concern fiskal Islam harus lebih difokuskan kepada pendistribusian ekonomi secara merata, di mana pendistribusian yang merata akan terjamin keadilan di tengah masyarakat, dan juga tidak akan ada jurang pemisah yang tajam antara si kaya dan miskin (Waluyo, 2017).

6.2 Instrumen Fiskal Islam untuk Sektor Primer
Prinsip keadilan menjamin kebutuhan primer secara menyeluruh bagi tiap individu rakyat, di samping masing-masing individu akan mampu memenuhi kebutuhan sekundernya (Waluyo, 2017). Dalam konteks upaya mengatasi disparitas ekonomi, dapat dilakukan dengan cara optimalisasi penerimaan dari instrumen kebijakan fiskal Islam melalui penguatan regulasi, modernisasi manajemen dan pengelolaan, serta sinkronisasi dan integrasi antara kebijakan fiskal konvensional dan fiskal Islam (Waluyo, 2017).
Baitul Mal dalam pengertian ini telah dipraktikkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya (Arham et al., 2024). Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengakui kebebasan manusia atas nilai-nilai tauhid, hak memiliki harta atas dasar kemaslahatan, melarang penumpukan harta, serta distribusi kekayaan yang sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan manusia menjadi landasan kebijakan fiskal Islam (Arham et al., 2024).

7. Sektor Keuangan Syariah sebagai Pendukung Ekonomi Primer
7.1 Perbankan Syariah
Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip PLS (profit-and-loss-sharing, bagi untung dan rugi) (Trimulato, 2017). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan (Trimulato, 2017).
Kehadiran bank syariah telah meningkatkan pertumbuhan deposito dan pinjaman dalam sistem perbankan yang menunjukkan bahwa bank syariah telah berkontribusi pada stabilitas (Iswanto et al., 2023). Sektor perbankan merupakan fasilitas penting karena berperan dalam pembangunan ekonomi (Iswanto et al., 2023). Konsep dasar Islam adalah tidak ada yang bisa menentukan untung dan rugi seseorang di kemudian hari. Karena bisnis itu berisiko, maka yang dibagi bukan hanya keuntungan, tetapi juga kerugian (Sila, 2017).

7.2 Produk Pembiayaan untuk Sektor Primer
Produk pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) di bank syariah merupakan implementasi dari bangunan ekonomi Islam yang mencakup nilai-nilai universal, prinsip-prinsip derivatif, dan konsep akhlak (Trimulato, 2017). Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang sangat relevan untuk mendukung sektor ekonomi primer, di mana mudharabah adalah pengaturan antara penyedia modal dan pengusaha, di mana pengusaha dapat memobilisasi dana untuk kegiatan bisnisnya (Sila, 2017).
Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip bahwa setiap lembaga keuangan Islam memiliki filosofi mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat (Wulandari et al., 2024). Dalam implementasi pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek terpenting: pertama, aspek syar'i di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah harus tetap berpedoman pada syariah Islam; kedua, aspek ekonomi yang tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah dan bagi nasabah (Wulandari et al., 2024).

7.3 Keuangan Inklusif Syariah
Industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Majid et al., 2024). Konsep dasar keuangan syariah adalah memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam sektor yang dianggap haram (Majid et al., 2024). Data dari 980 artikel yang telah dikutip lebih dari 52.000 kali dari tahun 1991 hingga 2024 menunjukkan dampak signifikan dari literatur tersebut dalam mendukung pengembangan industri keuangan syariah (Majid et al., 2024).

8. Green Economy dalam Perspektif Ekonomi Islam
8.1 Relevansi Green Economy dengan Sektor Primer Islam
Konsep green economy memiliki tujuan untuk menjaga dan membangun alam dan masyarakat yang lebih harmonis (Mutmainah & Argarini, 2023). Konsep green economy sejalan dengan konsep ekonomi syariah sebagaimana dalam prinsip sosial dan juga prinsip etika bisnis Islam (Mutmainah & Argarini, 2023). Ekonomi Islam adalah satu-satunya konsep ekonomi yang mempunyai nilai-nilai maqashid syariah, sehingga green economy yang sesungguhnya tercermin pada ekonomi Islam (Anwar et al., 2023).
Kesamaan esensi antara konsep green economy dan maqashid syariah yang sangat memprioritaskan pada dimensi kemaslahatan mengacu pada penjagaan terhadap lima hal tujuan dasar (al-dharuriyyat) (Anwar et al., 2023). Dalam merancang model penerapan ekonomi hijau yang implementatif, reliabel, dan komprehensif, Indonesia seyogianya memiliki model perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berbasis filosofis Islamic Eco-ethics (Azwar & Aqbar, 2019).

8.2 Islamic Eco-Ethics dalam Sektor Primer
Islamic Eco-Ethics adalah prinsip dasar etika Islam seperti al-'adl (keadilan), istihan (preferensi kepada yang lebih baik), maslahah (kebutuhan publik), 'urf (kebiasaan), istishlah (perbaikan), dan i'tidal (harmoni) yang merupakan norma bagaimana seharusnya manusia membentuk harmoni dengan alam (Azwar & Aqbar, 2019). Prinsip Islamic Eco-Ethics yang paling fundamental adalah at-tauhid (mengesakan Allah) dan al-khilafah (Azwar & Aqbar, 2019).
Dalam perspektif etika lingkungan, manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya untuk kepentingan dan kebaikan manusia (Azizah & Hariyanto, 2021). Nilai-nilai etika Islam seharusnya berorientasi untuk mengembangkan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan juga untuk kepentingan seluruh makhluk yang berimplikasi pada terwujudnya konsep ekonomi hijau (green economics) (Azizah & Hariyanto, 2021). Menjaga lingkungan sama halnya dengan memelihara lima tujuan dasar Islam atau maqashid al-syariah (Anwar et al., 2023).

9. Persaudaraan (Ukhuwwah) dalam Sektor Ekonomi Primer
9.1 Konsep Persaudaraan dalam Ekonomi Islam
Para ekonom Muslim telah sepakat untuk menetapkan pilar-pilar filosofis sistem ekonomi Islam yang terdiri dari tawhid, ibadah, khilafah, dan ukhuwwah (Ulum, 2017). Konsep persaudaraan sebenarnya mengindikasikan keterkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang di dalamnya mengandung kewajiban manusia sebagai bagian dari masyarakat, misalnya kewajiban zakat dan infak (Ulum, 2017).
Dalam konsep persaudaraan, sikap yang diutamakan adalah saling berkorban dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan primer saudaranya yang fakir ataupun miskin (Ulum, 2017). Dengan demikian, persaudaraan berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pokok semua individu dan jaminan standar hidup yang wajar dan terhormat bagi setiap orang (Ulum, 2017). Semangat persaudaraan telah menginspirasi upaya distribusi kekayaan secara ekonomis dan non-ekonomis menuju keuntungan bersama (Ulum, 2017).
9.2 Implementasi Persaudaraan dalam Sektor Primer
Dalam perspektif Mannan, prinsip dasar ajaran ekonomi Islam yang berdasarkan konsep persaudaraan terlihat dan tergambar dalam kewajiban menunaikan salat lima waktu secara berjamaah dan membayar zakat (Ulum, 2017). Salat akan menumbuhkan kasih sayang, kedermawanan, dan persaudaraan bagi yang kaya untuk membantu ekonomi orang-orang miskin yang diimplementasikan dengan menunaikan pembayaran zakat sebagai refleksi ekonomi persaudaraan (Ulum, 2017).
Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus makhluk sosial (Ulum, 2017). Oleh karena itu, persaudaraan diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi pasar maupun non-pasar. Implementasi persaudaraan tidak hanya dalam bentuk koperasi, tetapi lebih dari itu berorientasi pada upaya pemberdayaan pelaku ekonomi (Ulum, 2017).

10. Kesejahteraan sebagai Tujuan Sektor Ekonomi Primer Islam
10.1 Konsep Kesejahteraan dalam Islam
Kesejahteraan perspektif Islam adalah tercapainya tujuan syara' (maqashid syariah). Terpeliharanya tujuan syara' ini yaitu menjaga agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl) (Marunta et al., 2024). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial (Marunta et al., 2024).
Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual (Sari et al., 2023). Konsep ini sangat berbeda dari konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, karena konsep tersebut adalah suatu konsep yang menyeluruh (Pusparini, 2015). Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi (Marunta et al., 2024).

10.2 Falah sebagai Tujuan Akhir
Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan falah (kesejahteraan) bagi seluruh umat manusia (Ishandawi et al., 2024). Implikasinya adalah aktivitas konsumsi seyogianya menjadi jalan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan (falah) (Setiawan, 2020). Konsep falah mencakup kesejahteraan di dunia dan akhirat, yang merupakan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi dalam sektor primer Islam.
Fungsi kesejahteraan sosial Islam merupakan konsep yang berakar dalam pemikiran sosio-ekonomi Al-Ghazali. Beliau mengidentifikasi semua masalah, baik dalam bentuk masalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Pusparini, 2015). Beliau juga menjelaskan secara lebih rinci bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan semua manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap iman (al-din), jiwa (al-nafs), intelek (al-aql), keturunan (al-nasl), dan kekayaan (al-mal) (Pusparini, 2015).

11. Tantangan dan Peluang Sektor Ekonomi Primer Islam
11.1 Tantangan yang Dihadapi
Meskipun ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat besar, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Pertama, masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat umum mengenai lembaga keuangan syariah (Haris, 2024). Penyuluhan mengenai ekonomi Islam dianggap penting untuk kemajuan ekonomi syariah (Haris, 2024). Kedua, konsep dan praktik ekonomi syariah masih memerlukan pengembangan dan tidak luput dari kekurangan yang menjadikannya tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam (Hafizd, 2022).
Ketiga, implementasi komprehensif konsep ekonomi Islam masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak (Ishandawi et al., 2024). Keempat, tanpa maqashid syariah, semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah akan sempit dan kaku (Syamsoni & Ismail, 2021). Kelima, pemahaman Islam yang terbatas akan berakibat pada tidak dipahaminya sistem ekonomi Islam secara utuh dan menyeluruh, mulai dari aspek fundamental ideologis sampai pemahaman konsep serta aplikasi praktisnya (Purnamasari et al., 2022).

11.2 Peluang Pengembangan
Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor ekonomi primer Islam. Pertama, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi ekonomi syariah yang sangat besar (Hafizd, 2022). Kedua, perkembangan teknologi keuangan (fintech) membuka peluang baru bagi pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih inklusif (Majid et al., 2024). Ketiga, tren global menuju ekonomi hijau (green economy) sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga membuka peluang bagi pengembangan sektor ekonomi primer yang berkelanjutan (Mutmainah & Argarini, 2023).
Keempat, jiwa maqashid syariah akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah, dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman (shalihun fi kulli zaman wa makan) (Syamsoni & Ismail, 2021). Penerapan maqashid syariah akan membuat bank syariah dan lembaga keuangan syariah semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru (Syamsoni & Ismail, 2021). Kelima, strategi pembangunan ekonomi syariah yang mencakup distribusi bantuan langsung tunai dari zakat, penguatan wakaf, bantuan modal usaha, skema qardhul hasan, peningkatan literasi ekonomi Islam, dan pengembangan teknologi keuangan Islam menjadi peluang besar bagi pengembangan sektor ekonomi primer (Sa'diyah & Mastur, 2020).

12. Kesimpulan
Sektor ekonomi primer Islam merupakan fondasi dari seluruh bangunan aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah. Sektor ini dibangun di atas landasan filosofis yang kokoh, yaitu tauhid, khilafah, dan keadilan, yang menjadi pilar utama sistem ekonomi Islam secara keseluruhan (Fauza, 2023). Dari ketiga prinsip dasar ini terefleksikan nilai-nilai universal yang melatarbelakangi keberadaan dan operasionalisasi ekonomi Islam (Kambali, 2019).
Sektor ekonomi primer Islam mencakup seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (dharuriyyat) dalam kerangka maqashid syariah (Syamsoni & Ismail, 2021). Produksi dalam sektor primer Islam harus dilakukan dengan memperhatikan etika produksi yang mendorong keberlanjutan dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat (Haris, 2024). Distribusi harus dilakukan secara adil dan merata melalui berbagai instrumen fiskal Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Suryani, 2014). Konsumsi harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama (Setiawan, 2020).
Tujuan akhir dari sektor ekonomi primer Islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Ishandawi et al., 2024). Kesejahteraan dalam perspektif Islam adalah kesejahteraan yang menyeluruh, mencakup dimensi material dan spiritual, yang diukur berdasarkan tercapainya tujuan maqashid syariah (Marunta et al., 2024). Dengan demikian, sektor ekonomi primer Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi semata, melainkan merupakan bagian integral dari ibadah kepada Allah SWT dalam rangka memenuhi amanah sebagai khalifah di bumi (Barus, 2017).
Pengembangan sektor ekonomi primer Islam ke depan memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat luas. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam seluruh aspek aktivitas ekonomi, sektor ekonomi primer Islam dapat menjadi solusi yang efektif bagi berbagai permasalahan ekonomi global yang dihadapi saat ini (Haris, 2024).

Daftar Pustaka
Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran strategi politik Islam terhadap perekonomian di Indonesia. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 18–43. https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185
Anwar, K., Susminingsih, S., & Ma'shum, A. M. Muh. H. (2023). Development of green economy in the batik industry from a maqashid sharia perspective. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 12(2), 209–225. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v12i2.1471
Arham, M., Azizah, A. T. G. N., Rudianti, A. A., Din, K., & Husain, H. (2024). Analisis kebijakan fiskal dan belanja negara dalam perspektif Islam. Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 7(1), 68–78. https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077
Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep green economics. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 10(2), 237–252. https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392
Azwar, A., & Aqbar, K. (2019). Green economy Indonesia dalam perspektif maqashid syari'ah. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 83. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576
Barus, E. E. (2017). Tauhid sebagai fundamental filsafah ekonomi Islam. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2(1), 69–79. https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6648
Daud, M. A. H. A. (2022). Analisis pola konsumsi civitas akademika STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat. Journal Economy and Currency Study (JECS), 4(2), 110–120. https://doi.org/10.51178/jecs.v4i2.760
Fauza, M. (2023). Implementasi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi. Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 85–91. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i2.602
Fauzan, F. (2015). Mewujudkan ekonomi Islam dengan ruh al-'adl (studi pada YaPEIM Malaysia). An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 405–424. https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.405-424
Hafizd, J. Z. (2022). The importance of religious moderation-based Islamic economic education to the community for the realization of economic justice in Indonesia. Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 2(1), 86–106. https://doi.org/10.24235/sejati.v2i1.17
Hardiati, N., Shaleh, C., & Rasyid, F. A. (2022). Epistimologi politik ekonomi Islam: Kajian dalam perekonomian negara. Jurnal Ilmiah Edunomika, 6(1), 380. https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4478
Haris, M. (2024). Peran ekonomi Islam dalam mengatasi krisis global: Studi kasus pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(11), 4517–4525. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1244
Hidayat, Muh. A. M., & Saepullah, U. (2024). Mashlahah mursalah dan penerapannya dalam hukum keluarga. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 5(1), 45–61. https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233
Huda, M. (2017). Indikator perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan primer (studi maslahah Imam Al-Gazali kitab Al Mustasfa Min 'Ilm Ushul). Islamic Economics Journal, 3(2), 201. https://doi.org/10.21111/iej.v3i2.2719
Ishandawi, Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(8). https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.3963
Iswanto, B., Pratiwi, A., & Anwar, I. (2023). Ekspansi jurnal ekonomi keuangan perbankan dan akuntansi. Ekspansi: Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi, 15(1). https://doi.org/10.35313/ekspansi.v15i1
Kambali, M. (2019). Paradigma sistem kapitalisme dan Islam tentang welfare state. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 4(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.55
Luayyin, R. H., & Arifin, M. (2023). Wakaf polis asuransi perspektif hukum ekonomi syari'ah dalam mengatasi problematika umat. JSE: Jurnal Sharia Economica, 2(2), 27–40. https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.724
Magfiroh, S., Ansori, S., & Khomsiyatun, U. (2022). Konsep maslahah dan tinjauan preferensi konsumsi Islami pada bulan Ramadhan di Indonesia. Jurnal Penelitian Agama, 23(1), 109–124. https://doi.org/10.24090/jpa.v23i1.2022.pp109-124
Majid, J., Ilhamiwati, M., & Utami, E. Y. (2024). Evaluasi bibliometrik terhadap efektivitas produk keuangan syariah dalam mendorong keuangan inklusif di masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science, 2(02), 219–228. https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1095
Marunta, R. A., Sari, S. H. P., Nur, A., Ramadhan, R., & Putri, Z. A. (2024). Konsep kesejahteraan perspektif Islam. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(3), 1819–1825. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.801
Masriani, Y. T. (2023). Sinergi maqashid syariah Asy-Syatibi dengan Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 8(1), 19–33. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092
Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam dalam perspektif maqasid asy-syariah. Journal of Sharia Economics, 1(1), 14–29. https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55
Mutmainah, M., & Argarini, G. M. (2023). Green economy in shariah economics perspective improving community welfare. Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law, 2(2), 317–325. https://doi.org/10.21107/aciel.v2i2.265
Muzakkir, A. (2020). Mekanisme pasar pendekatan retrosfektif ekonomi Islam. Jurnal Al-Qardh, 5(2), 153–164. https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2200
Nidhom, A. K., Suryadin, A., & Wardhana, M. E. S. (2021). Analisis perbandingan perjanjian kredit perbankan konvensional (kredit usaha rakyat) dan akad pembiayaan perbankan syariah (akad syirkah). Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah, 2(1), 54–67. https://doi.org/10.54396/qlb.v2i1.247
Purnamasari, P., Kurniaty, K., & Rozak, P. (2022). Operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah ditinjau dari prinsip ekonomi Islam. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 16(2), 542. https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.913
Pusparini, M. D. (2015). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam (perspektif maqasid asy-syari'ah). Islamic Economics Journal, 1(1), 45. https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344
Riyanto, W. F. (2016). Pertingkatan kebutuhan dalam maqasid asy-syari'ah (perspektif ilmu ekonomi Islam kontemporer). Jurnal Hukum Islam, 8(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v8i1.582
Rozhania, Z. N., Nawawi, K., & Gustiawati, S. (2021). Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik pemasaran busana Muslim studi pada Almeera Moslem Store Bogor. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(1), 129–140. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.653
Samsuduha, St. (2021). Konsep distribusi dan base value sistem ekonomi Islam. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 2(2), 86. https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i2.145
Sari, S. H. P., Puspita, S. H., Ramadhan, R., Hajrah, H., & Putri, Z. A. (2023). Konsep kesejahteraan perspektif Islam: Studi para pedagang di Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(3), 1555–1561. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5375
Sa'diyah, D. F., & Mastur, M. (2020). Strategi pembangunan ekonomi syariah di masa Covid-19. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 7(2), 169–180. https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.86
Setiana, F. A., & Kurniawan, N. (2023). Analisis penerapan strategi digital marketing dalam meningkatkan omset penjualan produk Rabbani perspektif ekonomi Islami. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1), 33–39. https://doi.org/10.57151/jeko.v2i1.115
Setiawan, I. (2020). Masyarakat konsumen dalam kajian ekonomi Islam. Al-Ulum, 20(1), 145–166. https://doi.org/10.30603/au.v20i1.926
Sila, M. A. (2017). Bank syariah sebagai bank bagi hasil. Dialog, 32(1), 30–51. https://doi.org/10.47655/dialog.v32i1.124
Suryani, S. (2014). Keadilan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah: Sebuah tinjauan teori. Maksimum, 2(1), 39. https://doi.org/10.26714/mki.2.1.2011.39-60
Syalwa, N., & Zulfadilla, S. F. (2024). Analisis perilaku konsumsi mahasiswa Universitas Djuanda dalam berbelanja sesuai dengan konsep kebutuhan dalam Islam. Karimah Tauhid, 3(3), 3907–3922. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12246
Syamsoni, U. R., & Ismail, M. S. (2021). Penerapan maqashid asy-syari'ah pada sistem ekonomi syariah. Istikhlaf: Jurnal Ekonomi Perbankan dan Manajemen Syariah, 3(1), 80–89. https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.295
Trimulato. (2017). Implementasi bangunan ekonomi Islam pada produk pembiayaan natural uncertainty contract (NUC) di bank syariah. Media Trend, 12(1). https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2529
Ulum, F. (2017). Brotherhood dalam dimensi sistem ekonomi Islam. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 11(2), 499. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.499-521
Waluyo, A. (2017). Kebijakan fiskal dan upaya mengatasi disparitas ekonomi perspektif Islam. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 17(1), 19. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.19-38
Widuri, A. F., & Saripudin, U. (2022). Analisis komparatif pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep teori produksi. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 3(2), 181. https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5237
Widyan, L. (2022). Prinsip dasar rancang bangun ekonomi Islam. Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, 2(01), 1–11. https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i01.444
Wulandari, J., Sulistyono, B. A. P., Verdiansyah, D. M., B.S, W. W. L., & Oktafia, R. (2024). Konsep dasar pembiayaan dalam perbankan syariah. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(2), 165–171. https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar