00701 - Pembangunan Halal Center untuk Pengembangan Industri Halal yang Terintegrasi di Indonesia

Abstrak

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis dan kompetitif di tingkat global. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat industri halal dunia. Artikel ini bertujuan mengkaji strategi pembangunan Halal Center yang terintegrasi sebagai langkah krusial dalam pengembangan industri halal Indonesia secara komprehensif. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber akademik dan kebijakan terkait industri halal di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan Halal Center yang terintegrasi mencakup empat pilar utama: (1) pusat riset dan pengembangan fesyen muslim, (2) pusat R&D farmasi dan kosmetik halal, (3) pusat R&D inovasi energi terbarukan, dan (4) peningkatan riset fatwa ekonomi syariah yang responsif terhadap kebutuhan pasar. Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, industri, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang memadai, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan visinya sebagai pusat industri halal dunia yang terdepan dan terpercaya.

Kata kunci: Halal Center, industri halal, fesyen muslim, farmasi halal, energi terbarukan, fatwa ekonomi syariah

Abstract

The halal industry has grown into one of the most dynamic and competitive economic sectors globally. Indonesia, as the country with the world's largest Muslim population, possesses extraordinary potential to become the global center of the halal industry. This article aims to examine the strategy for developing an integrated Halal Center as a crucial step in the comprehensive development of Indonesia's halal industry. This study employs a literature review approach by analyzing various academic sources and policies related to the halal industry in Indonesia. The findings indicate that the development of an integrated Halal Center encompasses four main pillars: (1) a research and development center for Muslim fashion, (2) an R&D center for halal pharmaceuticals and cosmetics, (3) an R&D and innovation center for renewable energy, and (4) enhanced research on Islamic economic fatwas responsive to market needs. Successful implementation of this strategy requires strong synergy among the government, academics, industry, Islamic financial institutions, and society. With the commitment of all stakeholders and adequate policy support, Indonesia has significant potential to realize its vision as a leading and trusted global halal industry hub.

Keywords: Halal Center, halal industry, Muslim fashion, halal pharmaceuticals, renewable energy, Islamic economic fatwa

Pendahuluan

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis dan kompetitif di tingkat global. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat industri halal dunia (Fahrurrozi et al., 2019). Dalam konteks ini, pembangunan Halal Center yang terintegrasi menjadi strategi krusial yang mencakup berbagai dimensi: mulai dari riset dan pengembangan fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, energi terbarukan, hingga penguatan fatwa ekonomi syariah yang dapat diakomodasi ke dalam regulasi pemerintah.

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 telah mengidentifikasi enam klaster utama industri halal, yaitu makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, serta energi terbarukan (Aslikhah & Faridah, 2021; Saupi, 2022). Keberhasilan pengembangan industri halal yang terintegrasi membutuhkan sinergi antara pusat riset, inovasi, regulasi, dan ekosistem halal value chain yang kokoh (Asri & Ilyas, 2022).

Visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia tidak dapat terwujud tanpa adanya infrastruktur riset dan pengembangan yang memadai (Arifin, 2024; Gunawan et al., 2022). Berbagai kajian menunjukkan bahwa aktivitas penelitian dan pengembangan industri halal di Indonesia masih bersifat sporadis dan belum menjadi bagian utama dalam pengembangan industri halal secara nasional (Azwar, 2023). Oleh karena itu, strategi pembangunan Halal Center yang terintegrasi menjadi sangat relevan dan mendesak untuk segera diimplementasikan secara sistematis dan komprehensif.

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, kebijakan pemerintah, laporan ekonomi Islam global, serta dokumen masterplan yang relevan dengan pengembangan industri halal di Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik terhadap empat pilar utama pengembangan Halal Center, yakni fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, energi terbarukan, serta fatwa ekonomi syariah. Sintesis literatur dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang komprehensif dan aplikatif bagi pemangku kepentingan industri halal nasional.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pusat Riset, Pengembangan, dan Inovasi Fesyen Muslim yang Terintegrasi

1.1 Urgensi dan Konteks Pengembangan Fesyen Muslim

Fesyen muslim merupakan salah satu sektor industri halal yang memiliki potensi pasar sangat besar, baik di tingkat domestik maupun global. Berdasarkan data dari berbagai laporan ekonomi Islam global, Indonesia menempati posisi yang cukup signifikan dalam sektor fesyen halal, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural (Hasan & Hamdi, 2022; Samsul et al., 2022). Sektor fesyen muslim menjadi salah satu segmen industri halal yang berperan dalam menopang perekonomian Indonesia, mengingat makanan dan minuman menjadi segmen terbesar pasar industri halal sebesar 43%, diikuti oleh fashion dan media/hiburan sebesar 23% (Hasan & Hamdi, 2022).

Perkembangan fesyen muslim di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Hasan & Hamdi, 2022). Namun, di balik perkembangannya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk menjadi pusat halal fashion global, antara lain ketatnya persaingan asing, belum adanya sertifikasi halal yang berlaku secara global, kategorisasi halal fashion yang masih bersatu dengan fashion konvensional, serta kurangnya riset yang meneliti tentang halal fashion di Indonesia (Amal, 2023). Tantangan-tantangan ini menegaskan perlunya pendirian pusat riset dan pengembangan fesyen muslim yang terintegrasi dan berkualitas internasional.

Dalam konteks keuangan Islam, sektor fesyen muslim masih menghadapi kendala berupa kurangnya riset tentang fesyen muslim dan masih minimnya dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah (Fahrurrozi et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan fesyen muslim tidak hanya membutuhkan inovasi produk, tetapi juga ekosistem pendukung yang komprehensif, termasuk akses pembiayaan, platform digital, dan infrastruktur riset yang memadai.

1.2 Kajian dan FGD dengan Stakeholder Terkait

Pengembangan pusat riset fesyen muslim yang efektif memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Sinergitas antara masyarakat (produsen, distributor, konsumen), lembaga keuangan, pemerintah, dan lembaga riset serta perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal fashion dunia (Amal, 2023). Forum Group Discussion (FGD) dengan stakeholder terkait menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar, tantangan industri, dan peluang inovasi yang dapat dikembangkan.

Dalam model pengembangan halal fashion yang komprehensif, dibutuhkan sinergitas dari semua elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat (produsen, distributor, dan konsumen), lembaga keuangan Islam, hingga lembaga riset dan perguruan tinggi (Amal, 2023). Kajian mendalam melalui FGD akan membantu mengidentifikasi gap antara kebutuhan industri dan kapasitas riset yang tersedia, sehingga program pengembangan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Stakeholders industri halal, yang terdiri dari pemerintah, konsumen, industri, dan investor, memiliki peranan sebagai fasilitator dan katalisator yang menghubungkan antara demand dan supply pada halal sektoral fesyen muslim (Asri & Ilyas, 2022). Dengan demikian, FGD yang melibatkan seluruh stakeholder ini akan menghasilkan peta jalan (roadmap) pengembangan fesyen muslim yang lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif.

1.3 Hibah Riset dan Insentif Inovasi dalam Publikasi Ilmiah

Salah satu strategi kunci dalam pengembangan pusat riset fesyen muslim adalah penyediaan hibah riset dan insentif bagi para peneliti dan inovator. Aktivitas penelitian dan pengembangan (litbang) industri halal terkait dengan pengembangan ekonomi syariah secara nasional masih bersifat sporadis dan tidak menjadi bagian utama dalam pengembangan industri halal (Azwar, 2023). Universitas yang mempunyai pusat kajian halal juga hanya melakukan riset secara sendiri-sendiri, tanpa ada grand strategy secara nasional, padahal penelitian dan pengembangan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan industri halal (Azwar, 2023).

Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah dan asosiasi perguruan tinggi membutuhkan pemetaan dan sinergi antarperguruan tinggi, dengan tujuan menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan pusat pengembangan dan penyeleksian produk halal yang sesuai dengan keunggulan masing-masing perguruan tinggi (Azwar, 2023). Program hibah riset yang terarah dan kompetitif akan mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam industri fesyen muslim, mulai dari pengembangan bahan baku halal, desain yang sesuai syariah, hingga teknologi produksi yang ramah lingkungan.

Pemberian insentif kepada pihak yang melakukan riset dan inovasi dalam publikasi jurnal ilmiah maupun artikel terkait fesyen muslim juga merupakan langkah strategis yang perlu diimplementasikan. Menggalakkan riset dengan tema terkait industri halal, termasuk fesyen muslim, merupakan salah satu strategi edukasi dan promosi yang penting dalam mendukung berkembangnya industri halal (Yuniarti et al., 2024). Perkembangan industri halal tidak akan berkembang dengan baik jika tidak didukung infrastruktur yang kokoh seperti lembaga penelitian dan pengembangan (Yuniarti et al., 2024).

Halal e-commerce merupakan salah satu inovasi yang dapat dikembangkan melalui pusat riset fesyen muslim, yang mencakup berbagai sasaran indikator industri halal seperti sertifikasi halal, transaksi berdasarkan prinsip syariah, literasi akan produk-jasa halal, hingga perluasan pangsa pasar (Rahayu & Ningtyas, 2021). Melalui platform digital yang terintegrasi, produk fesyen muslim dapat diakses secara lebih luas, sehingga mendorong pertumbuhan industri halal secara keseluruhan.

2. Pusat R&D Khusus untuk Farmasi dan Kosmetik Halal

2.1 Urgensi Pengembangan Farmasi dan Kosmetik Halal

Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan baku yang sesuai dengan anjuran syariah Islam, di mana kandungan yang ada pada bahan baku farmasi dan kosmetik halal bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan yang disembelih tidak sesuai dengan aturan syariah Islam (Fahrurrozi et al., 2019). Komoditas ini harus diproduksi dan diproses dengan menggunakan alat yang tidak tercampur dengan zat yang tidak sesuai dengan syariah, sehingga farmasi dan kosmetik halal ini menjadi good manufacturing practice (Fahrurrozi et al., 2019).

Industri farmasi halal adalah industri farmasi yang setiap produksi, pemasaran, distribusi, penyimpanan, supply chain, dan pengembangan selalu memperhatikan ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan syariat Islam (Alfath, 2023). Industri obat dan herbal atau farmasi halal diperkirakan terus berkembang karena semakin banyak produk yang diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan halal (Alfath, 2023). Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan farmasi dan kosmetik halal cukup kompleks, meliputi: akses pasar internasional yang masih minim, kurangnya riset tentang pergerakan dan segmen pasar, tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor, belum adanya panduan dan ketentuan untuk infrastruktur yang menunjang produksi farmasi dan kosmetik halal, serta terbatasnya ketersediaan database industri farmasi (Fahrurrozi et al., 2019).

Bagi seorang muslim, status halal suatu produk obat dan eksipien yang digunakan adalah hal mutlak yang harus dipenuhi (Husni et al., 2017). Produk obat halal harus bebas dari kandungan babi dan alkohol, baik dari bahan dasarnya maupun proses pembuatannya (Husni et al., 2017). Data LPPOM MUI menunjukkan bahwa sampai saat ini baru 34 jenis obat yang memiliki sertifikat halal dari 30 ribuan jenis obat yang beredar di masyarakat, yang membuktikan bahwa kepedulian industri obat dan masyarakat pengguna obat hampir-hampir tidak peduli dengan persoalan halal-haram obat (Husni et al., 2017).

2.2 Kajian dan FGD dengan Stakeholder Terkait

Pengembangan pusat R&D farmasi dan kosmetik halal memerlukan koordinasi yang intensif antara berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak, baik pemerintah, produsen, maupun konsumen, sangat diperlukan untuk menerapkan standar halal pada produk obat (Alfath, 2023). Selain itu, diperlukan juga percepatan dalam menerapkan strategi industri obat-obatan halal, di mana sistem jaminan halal wajib diterapkan dalam proses pembuatan obat sebagai upaya produsen untuk memperoleh sertifikat halal (Alfath, 2023).

Kementerian Perindustrian telah menetapkan farmasi dan kosmetik pada daftar sektor industri andalan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (Harisah & Rohmaniyah, 2022). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor ini, yang perlu ditindaklanjuti dengan kajian mendalam dan FGD yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk akademisi, praktisi industri, regulator, dan konsumen.

2.3 Research Grant bagi Peneliti

Penyediaan research grant bagi peneliti di bidang farmasi dan kosmetik halal merupakan investasi strategis yang akan menghasilkan inovasi-inovasi penting bagi industri. Industri farmasi sebagai pelaku dan penyedia obat didorong untuk melakukan sertifikasi halal produknya, para akademisi dan peneliti harus terus berupaya melakukan riset untuk menemukan bahan tambahan obat dari sumber yang halal, dan pemerintah pun harus mempermudah dan mendorong semua pihak agar terlibat aktif untuk mewujudkan jaminan produk halal (Putriana, 2016).

Penelitian terkait makanan, minuman, serta produk farmasi halal sangat dibutuhkan untuk memudahkan proses sertifikasi halal, dan penelitian serta rekayasa industri terkait farmasi halal juga sangat penting mengingat masih banyak obat-obatan yang masih menggunakan bahan non-halal (Azwar, 2023). Research grant yang kompetitif dan terarah akan mendorong para peneliti untuk menghasilkan temuan-temuan inovatif yang dapat langsung diaplikasikan dalam industri farmasi dan kosmetik halal.

2.4 Kompetisi Ilmiah Nasional dan Penelitian Bahan Alternatif

Kompetisi ilmiah tingkat nasional dengan tema halal dalam semua bidang merupakan salah satu mekanisme efektif untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan industri halal. Dalam konteks farmasi dan kosmetik halal, kompetisi ini dapat mendorong lahirnya solusi-solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku halal yang masih menjadi kendala utama industri.

Penelitian untuk mencari bahan alternatif pengganti bahan haram merupakan prioritas utama dalam pengembangan farmasi dan kosmetik halal. Obat halal harus memenuhi persyaratan bahwa tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari daging babi atau hewan yang tidak disembelih dengan syariat Islam, dan bahan yang berasal dari tanaman, mineral, dan mikroorganisme dibolehkan selama tidak beracun dan berbahaya bagi tubuh (Putriana, 2016). Penelitian untuk menemukan bahan-bahan alternatif yang halal dan efektif secara farmakologis menjadi sangat krusial untuk memastikan ketersediaan obat-obatan halal yang memadai bagi konsumen Muslim.

Metode deteksi kandungan babi dan alkohol dalam eksipien farmasi dan produk obat juga perlu terus dikembangkan untuk menjamin kehalalan sediaan obat (Husni et al., 2017). Beberapa metode yang telah dikembangkan antara lain metode analisis PDK (Pork Detection Kit) untuk mendeteksi protein babi, metode PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk mendeteksi DNA babi, dan metode GC (Gas Chromatography) atau HPLC (High Performance Liquid Chromatography) untuk mendeteksi residu alkohol/etanol (Husni et al., 2017). Pengembangan metode-metode deteksi yang lebih canggih dan akurat menjadi salah satu fokus riset yang perlu didukung melalui pusat R&D farmasi dan kosmetik halal.

Dalam konteks kosmetik halal, riset dan inovasi juga sangat diperlukan untuk mengembangkan produk-produk kosmetik yang tidak hanya halal tetapi juga berkualitas tinggi dan kompetitif di pasar global. Upaya perusahaan kosmetik halal lokal, seperti Wardah yang rutin melakukan riset dan berinovasi untuk memproduksi barang bersertifikat halal, menjadi contoh nyata bagaimana riset dan inovasi dapat mendorong pertumbuhan industri kosmetik halal. Pusat R&D yang terintegrasi akan memfasilitasi kolaborasi antara industri dan akademisi dalam menghasilkan inovasi-inovasi kosmetik halal yang lebih beragam dan berkualitas.

3. Pusat R&D dan Inovasi Energi Terbarukan yang Terintegrasi

3.1 Sinergi Energi Terbarukan dan Industri Halal

Energi terbarukan merupakan salah satu klaster penting dalam ekosistem industri halal Indonesia. Urgensi ketersediaan energi terbarukan, green economy, dan implementasi ekonomi syariah memiliki semangat yang sejalan dengan upaya masyarakat global dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Iskandar et al., 2021). Sinergi antara praktik ekonomi syariah di Indonesia dan program energi terbarukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah keniscayaan yang perlu segera diwujudkan.

Pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi pendukung dan ujung tombak industri halal, seperti makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata halal, farmasi dan kosmetik halal, serta media dan rekreasi halal (Iskandar et al., 2021). Dengan demikian, pengembangan pusat R&D energi terbarukan yang terintegrasi tidak hanya akan mendorong kemandirian energi nasional, tetapi juga akan memperkuat ekosistem industri halal secara keseluruhan.

Dalam pengembangannya, industri energi terbarukan dapat menjadi peluang sekaligus tantangan, dengan fokus pada aspek pasar, sumber daya manusia (SDM), teknologi, regulasi, pembiayaan, dan research & development (R&D) (Iskandar et al., 2021). Oleh karena itu, pendirian pusat R&D energi terbarukan yang terintegrasi dan berkualitas internasional menjadi langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan.

3.2 Mapping Sumber Daya Ahli dan Koordinasi Pihak Terkait

Pemetaan (mapping) sumber daya ahli dalam bidang riset energi terbarukan merupakan langkah awal yang krusial dalam pengembangan pusat R&D energi terbarukan. Pemerintah dan asosiasi perguruan tinggi membutuhkan pemetaan dan sinergi antarperguruan tinggi untuk menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan pusat pengembangan yang sesuai dengan keunggulan masing-masing institusi (Azwar, 2023). Pemetaan ini akan membantu mengidentifikasi kapasitas riset yang tersedia, gap kompetensi yang perlu diisi, dan peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan.

Strategi pada klaster energi terbarukan mencakup: mengkampanyekan keunggulan energi terbarukan untuk mencapai kemandirian pada energi nasional, serta memudahkan akses dan skema pada financing yang menarik untuk mendukung terciptanya kemudahan pada energi terbarukan (Aslikhah & Faridah, 2021). Koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga keuangan syariah, sangat diperlukan untuk memastikan pengembangan energi terbarukan berjalan secara sinergis dan efektif.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan riset dan publikasi tentang energi terbarukan serta potensi kolaborasi dengan industri-industri lain dalam halal value chain yang dapat dirasakan di Indonesia, khususnya pariwisata halal (Iskandar et al., 2021). Riset dan publikasi ini akan memperkuat basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengembangan energi terbarukan yang terintegrasi dengan ekosistem industri halal.

3.3 Pendirian Pusat R&D Inovasi Energi Terbarukan Berkualitas Internasional

Pendirian pusat R&D inovasi energi terbarukan yang terintegrasi dan berkualitas internasional merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi pengembangan industri halal Indonesia. Hal ini sejalan dengan strategi utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, yaitu pendirian halal hub yang terintegrasi (Iskandar et al., 2021).

Dalam konteks pembiayaan energi terbarukan yang bersifat sosial keagamaan, energi terbarukan dapat dilakukan dengan konsep ta'āwun dan sedekah jariah melalui urun dana (crowd funding) dan wakaf (Iskandar et al., 2021). Inovasi dalam skema pembiayaan ini akan membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan energi terbarukan yang berbasis nilai-nilai syariah.

Kawasan industri halal yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pabrik, laboratorium, pusat riset, dan pengujian yang dirancang khusus untuk memastikan kepatuhan produk terhadap standar halal, serta infrastruktur pendukung seperti pelatihan tenaga kerja, pusat logistik, dan fasilitas pemasaran, merupakan model yang dapat diadopsi dalam pengembangan pusat R&D energi terbarukan (Cunayah et al., 2024). Dengan demikian, pusat R&D energi terbarukan tidak hanya akan menjadi pusat penelitian, tetapi juga ekosistem inovasi yang komprehensif dan terintegrasi.

4. Peningkatan Riset tentang Fatwa Ekonomi Syariah yang Mencakup Kebutuhan Pasar

4.1 Urgensi Fatwa dalam Pengembangan Industri Halal

Fatwa ekonomi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan landasan hukum dan legitimasi bagi pengembangan industri halal. Hukum syariah didasarkan pada Alquran, ajaran Nabi Muhammad (Hadis), dan Fatwa (interpretasi ulama), yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia (Syarif & Adnan, 2019). Dalam konteks industri halal, fatwa menjadi instrumen penting yang menentukan status kehalalan suatu produk atau layanan, sehingga memiliki dampak langsung terhadap perkembangan pasar halal.

Konsep hukum ekonomi syariah menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter, di mana studi-studi tentang sistem ekonomi syariah menggarisbawahi bahwa masalah fiskal merupakan yang utama dan mendapatkan penekanan lebih dibanding masalah moneter (Fitria & Dewi, 2022). Oleh karena itu, peningkatan riset tentang fatwa ekonomi syariah yang mencakup kebutuhan pasar menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa fatwa yang dihasilkan relevan dengan dinamika pasar dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam kerangka pengembangan ekonomi syariah Indonesia, terdapat tiga pilar atau strategi yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi syariah, mempromosikan nilai-nilai halal, meningkatkan efektivitas kelembagaan, dan memperkuat infrastruktur (Arifudin et al., 2024). Fatwa ekonomi syariah yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pasar merupakan salah satu komponen penting dalam memperkuat pilar-pilar tersebut.

4.2 Identifikasi Kebutuhan Pasar Keuangan Islam dan Industri Riil Halal

Identifikasi kebutuhan pasar keuangan Islam dan industri riil halal merupakan langkah awal yang krusial dalam peningkatan riset fatwa ekonomi syariah. Rantai nilai halal merupakan strategi utama yang mencakup beberapa sektor industri halal, seperti industri pangan dan pertanian halal, fashion muslim, farmasi dan kosmetik, pariwisata, serta media dan rekreasi (Arifudin et al., 2024). Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan dinamika masing-masing sektor ini sangat diperlukan untuk menghasilkan fatwa yang relevan dan aplikatif.

Dalam implementasinya, pengembangan ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan baik, dan sebaliknya, keuangan syariah membutuhkan sektor riil untuk membangun ekosistem syariah (Arifudin et al., 2024). Integrasi antara keuangan syariah dan sektor riil halal ini memerlukan fatwa yang komprehensif dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan inovasi yang muncul di pasar.

Langkah-langkah konkret seperti pembenahan regulasi, investasi dalam riset dan pengembangan, serta promosi global untuk produk ekonomi syariah menjadi esensial untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan dampak positif bagi masyarakat (Ma'ruf & Fachruddin, 2023). Sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga terkait menjadi kunci untuk meraih potensi penuh ekonomi syariah di Indonesia, di mana fatwa yang responsif terhadap kebutuhan pasar menjadi salah satu enabler utama.

4.3 Transformasi Fatwa menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Penyusunan langkah strategis dalam upaya transformasi fatwa menjadi undang-undang dan peraturan pemerintah merupakan salah satu output terpenting dari peningkatan riset fatwa ekonomi syariah. Dokumen kebijakan menekankan perlunya "quick wins" untuk mencapai ambisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global, termasuk ratifikasi Undang-Undang Ekonomi Syariah, regulasi yang jelas untuk kawasan industri halal, dan penambahan kode HS baru untuk produk halal (Ma'ruf & Fachruddin, 2023).

Implementasi halal di Indonesia membutuhkan perjalanan waktu yang sangat panjang, mulai dari pembentukan LPPOM MUI tahun 1989, kasus produk halal terbesar pada PT. Ajinomoto Indonesia tahun 1999 dan 2000, hingga akomodasi pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), hingga berbagai upaya pemerintah dalam upaya percepatan ekosistem industri halal di Indonesia (Saupi, 2022). Pengalaman historis ini menunjukkan bahwa transformasi fatwa menjadi regulasi memerlukan proses yang sistematis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks penguatan rantai nilai halal, terdapat beberapa klaster yang memerlukan dukungan fatwa yang komprehensif, yaitu klaster makanan dan minuman halal, klaster pariwisata halal, klaster fesyen muslim, klaster media dan rekreasi halal, klaster farmasi dan kosmetik halal, dan klaster energi terbarukan (Saupi, 2022). Fatwa yang dapat diakomodasi ke dalam undang-undang dan peraturan pemerintah akan memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi seluruh pelaku industri halal untuk beroperasi secara lebih efektif dan efisien.

Riset, assessment, dan edukasi merupakan faktor mendasar yang mendukung efektivitas, inovasi, serta perkembangan industri halal (Nasution, 2020). Oleh karena itu, peningkatan riset tentang fatwa ekonomi syariah harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan kebutuhan pasar, sehingga fatwa yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi syariah tetapi juga relevansi ekonomi yang tinggi.

5. Integrasi Halal Center dalam Ekosistem Industri Halal

5.1 Konsep dan Fungsi Halal Center

Halal Center merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan industri halal yang terintegrasi. Di bidang akademik, perlu ada upaya untuk mengembangkan keilmuan yang berbasis halal science, salah satunya dengan mendirikan Halal Centre sebagai pusat penelitian agroindustri halal (Maulida, 2013). Halal Center tidak hanya berfungsi sebagai pusat sertifikasi, tetapi juga sebagai pusat riset, inovasi, edukasi, dan pengembangan standar halal yang komprehensif.

Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) merupakan lembaga yang memfasilitasi pihak UMKM dan industri dalam pengurusan sertifikat halal, memberikan layanan pendampingan dan konsultasi halal, melakukan sosialisasi ke masyarakat umum mengenai pentingnya "halal is lifestyle", membuat komunitas melalui media sosial yang berisi informasi terkait halal, melakukan riset halal serta publikasi di jurnal, dan menyediakan jasa laboratorium untuk mendukung analisis mengenai kehalalan suatu produk (Sugiarto et al., 2021). Fungsi-fungsi ini menunjukkan betapa komprehensifnya peran Halal Center dalam ekosistem industri halal.

Contoh nyata dari implementasi Halal Center yang efektif dapat dilihat dari Pusat Halal Salman ITB, yang memiliki visi untuk menjadi pusat pengembangan produk halal yang memberikan informasi, solusi, dan standar halal terpercaya (Zaidah et al., 2022). Pusat Halal Salman ITB juga menjadi konsultan BPJPH dengan memberikan masukan terkait kehalalan, seperti menyusun pedoman produk yang wajib bersertifikat halal, obat dan kosmetik halal, definisi pangan halal, dan ruang lingkup pangan halal (Zaidah et al., 2022).

5.2 Halal Center sebagai Katalisator Riset dan Inovasi

Halal Center memiliki peran penting sebagai katalisator riset dan inovasi dalam ekosistem industri halal. Pusat studi sebagai katalisator penyalur minat riset merupakan langkah nyata dalam memacu akselerasi perkembangan serta kebaruan riset yang diharapkan dapat menawarkan solusi aplikatif atas permasalahan di era disrupsi (Kusuma, 2022). Dalam konteks ini, Halal Center yang terintegrasi akan menjadi hub inovasi yang menghubungkan berbagai aktor dalam ekosistem industri halal.

Beberapa faktor yang memengaruhi eksistensi dan efektivitas pusat studi atau Halal Center antara lain: keberadaan figur-figur peneliti senior yang memiliki jam terbang tinggi, pembibitan peneliti muda yang konsisten, keberhasilan menembus kompetisi hibah penelitian, dan intensitas publikasi yang diterbitkan (Kusuma, 2022). Faktor-faktor ini perlu diperhatikan dalam pengembangan Halal Center yang terintegrasi agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Program unggulan untuk memperkuat strategi utama Halal Value Chain mencakup lima program utama, salah satunya adalah membangun kawasan industri halal dan halal hub di berbagai daerah sesuai dengan comparative advantage masing-masing daerah unggulan, yang didukung oleh pusat riset yang memiliki kapasitas unggul (Arifin, 2024; Gunawan et al., 2021, 2022). Halal Center yang terintegrasi akan menjadi komponen kunci dalam ekosistem kawasan industri halal yang komprehensif.

5.3 Kawasan Industri Halal sebagai Ekosistem Terintegrasi

Kawasan industri halal merupakan wilayah yang diperuntukkan bagi produksi barang dan layanan yang mematuhi prinsip-prinsip halal dalam Islam, di mana beragam produk seperti makanan, minuman, kosmetik, hingga farmasi diproduksi sesuai dengan ketentuan agama Islam (Cunayah et al., 2024). Kawasan industri halal dilengkapi dengan fasilitas seperti pabrik, laboratorium, pusat riset, dan pengujian yang dirancang khusus untuk memastikan kepatuhan produk terhadap standar halal (Cunayah et al., 2024).

Jakarta Industrial Estate Pulogadung, misalnya, akan menjadi Halal Industrial Ecosystem untuk fashion, pharmaceutical, dan cosmetic products, food centers, halal laboratories, dan halal centers (Kadir et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa konsep kawasan industri halal yang terintegrasi sudah mulai diimplementasikan di Indonesia, meskipun masih perlu diperluas dan diperkuat.

Untuk mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin global dalam industri halal, diperlukan dukungan dalam bentuk insentif fiskal, sistem penilaian, pembiayaan inovasi, serta alokasi dana yang tepat (Rofii & Pangestoeti, 2024). Upaya ini harus diarahkan untuk memperbaiki kinerja ekspor produk halal dan memperkuat rantai nilai yang berkelanjutan dan terintegrasi, mencakup sektor-sektor seperti makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen Muslim, serta farmasi dan kosmetik halal (Rofii & Pangestoeti, 2024).

6. Strategi Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

6.1 Penguatan Ekosistem Halal Value Chain

Penguatan ekosistem halal value chain merupakan fondasi utama dalam pengembangan industri halal yang terintegrasi. Ekosistem yang diperlukan dalam peningkatan industri halal mengacu pada pendekatan supply, demand, dan enabler (Asri & Ilyas, 2022). Dari aspek supply, keberadaan sektor industri halal Indonesia (food, pariwisata, fesyen, obat-obatan, media, dan energi terbarukan) telah mempersiapkan berbagai produk yang dapat dikonsumsi masyarakat dengan label halal (Asri & Ilyas, 2022). Dukungan pemerintah yang diberikan, baik sebagai regulator, eksekutor, dan evaluator, dibutuhkan sebagai komponen enabler dalam ekosistem industri halal.

Halal value chain merupakan strategi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan Islam, dengan berbagai peluang antara lain peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait produksi produk halal, percepatan sertifikasi halal, dan peningkatan ekspor produk halal (Fawa'id, 2022). Penguatan halal value chain yang mencakup seluruh klaster industri halal akan memastikan bahwa setiap tahap produksi, distribusi, dan konsumsi produk halal memenuhi standar syariah yang ditetapkan.

6.2 Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Halal Center

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan Halal Center dan industri halal secara keseluruhan. Perbankan syariah berkontribusi besar terhadap industri halal di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan produk yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga membantu pelaku usaha dalam mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi (Mariyam, 2024). Selain itu, perbankan syariah turut mendukung proses sertifikasi halal yang memastikan kehalalan produk dan jasa, meningkatkan kepercayaan konsumen (Mariyam, 2024).

Sektor keuangan syariah dapat menjadi instrumen pembiayaan investasi energi terbarukan, yang merupakan salah satu klaster penting dalam ekosistem industri halal (Iskandar et al., 2021). Dengan demikian, sinergi antara lembaga keuangan syariah dan Halal Center akan menciptakan ekosistem pembiayaan yang mendukung pengembangan seluruh klaster industri halal secara terintegrasi.

6.3 Digitalisasi dan Teknologi dalam Pengembangan Halal Center

Pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu enabler penting dalam pengembangan Halal Center yang terintegrasi. Pengembangan platform digital yang terintegrasi, termasuk aplikasi dan website portal pariwisata halal Indonesia, akan memfasilitasi akses yang lebih mudah terhadap informasi dan layanan halal (Rahayu & Ningtyas, 2021). Halal e-commerce yang merupakan pembentukan inkubator dapat memperkuat halal value chain dalam skala nasional hingga skala global (Rahayu & Ningtyas, 2021).

Mendirikan pusat Halal, yaitu pusat penelitian dan pengembangan produk halal yang tepat untuk mengembangkan industri produk halal, merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global (Ibrahim & Fauziah, 2023). Selain itu, prinsip ketertelusuran (traceability) dalam rantai pasok halal dapat menjadikan produk Indonesia lebih kompetitif dan dapat diterima oleh negara lain, khususnya negara anggota OKI (Ibrahim & Fauziah, 2023).

Kesimpulan

Pembangunan Halal Center untuk pengembangan industri halal yang terintegrasi merupakan strategi yang komprehensif dan multidimensional. Keempat pilar utama yang telah dibahas—pusat riset fesyen muslim, pusat R&D farmasi dan kosmetik halal, pusat R&D energi terbarukan, dan peningkatan riset fatwa ekonomi syariah—saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam membangun ekosistem industri halal yang kokoh dan berdaya saing global.

Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, industri, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat (Amal, 2023; Nasution, 2020). Riset, assessment, dan edukasi merupakan faktor mendasar yang mendukung efektivitas, inovasi, serta perkembangan industri halal (Nasution, 2020). Dengan demikian, investasi dalam pengembangan Halal Center yang terintegrasi bukan hanya merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri halal Indonesia, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia (Arifudin et al., 2024; Putro et al., 2023).

Transformasi fatwa menjadi regulasi yang aplikatif, pengembangan bahan alternatif halal dalam farmasi dan kosmetik, inovasi dalam fesyen muslim berbasis teknologi digital, serta pengembangan energi terbarukan yang terintegrasi dengan ekosistem industri halal, semuanya merupakan komponen yang saling terkait dan perlu dikembangkan secara simultan dan terkoordinasi (Aslikhah & Faridah, 2021; Iskandar et al., 2021; Ma'ruf & Fachruddin, 2023; Saupi, 2022). Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang memadai, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan visinya sebagai pusat industri halal dunia yang terdepan dan terpercaya.

Daftar Pustaka

Alfath, T. (2023). Standar halal dalam industri obat-obatan dan herbal. Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal, 3(1), 30–44. https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18494

Amal, M. A. (2023). Sinergitas stakeholder pengembangan halal fashion di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4572. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10106

Arifin, I. (2024). Optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam inklusivitas grand design ekonomi syariah di tingkat Asia. Economic Reviews Journal, 3(1), 641–654. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.213

Arifudin, A., Rizqi, M. A. A., Saputra, D. A., Nizam, M. K., & Ilyasa, I. (2024). Peran KNEKS dan master plan ekonomi Islam Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 156–168. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1216

Aslikhah, A., & Faridah, A. (2021). Strategi penguatan halal supply chain di Indonesia dalam menghadapi global Islamic economy. Jurnal Istiqro, 7(1), 95. https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.724

Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan ekosistem halal value chain sebagai pengembangan industri halal menuju era 5.0. Alif, 1(1), 37–47. https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712

Azwar, A. (2023). Peluang, tantangan dan strategi pengembangan literasi dan sumber daya manusia ekonomi syariah di Indonesia. Info Artha, 7(1), 18–30. https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.1757

Cunayah, C., Fathurohman, I., Khalid, N., & Hartono, H. (2024). Strategi pengembangan kawasan dan industri halal. International Conference on Islamic Economic (ICIE), 3(2), 240–250. https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.328

Fahrurrozi, F., Wilantini, C., & Dewi, N. T. B. (2019). Tantangan keuangan Islam di era globalisasi. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(2), 125–134. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.2627

Fawa'id, M. W. (2022). Pesantren dan ekosistem halal value chain. Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, 4(2), 166–184. https://doi.org/10.33367/at.v4i2.1471

Fitria, M. N., & Dewi, M. K. (2022). Industri ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris. Tadabbur Jurnal Integrasi Keilmuan, 1(01). https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27875

Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R. M. A., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sewagati, 5(1), 8. https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120

Gunawan, S., Rakhmawati, N. A., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., Pradhana, Y. W., & Prabowo, A. (2022). Merajut ekosistem industri halal dalam menumbuhkembangkan usaha kompetitif melalui merdeka belajar. Sewagati, 6(4), 1–10. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i4.110

Harisah, H., & Rohmaniyah, W. (2022). Peran merger bank syariah di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan industri halal. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 9(1), 97–110. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24611

Hasan, A. S., & Hamdi, B. (2022). Perkembangan dan tantangan halal fashion Indonesia dalam menjadi produsen utama industri halal global. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 4(2), 71–83. https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.134

Husni, P., Putriana, N. A., & Wicaksono, I. A. (2017). Metode deteksi kandungan babi dan alkohol dalam eksipien farmasi dan produk obat untuk menjamin kehalalan sediaan obat. Farmasetika.com (Online), 2(1), 1. https://doi.org/10.24198/farmasetika.v2i1.12653

Ibrahim, H., & Fauziah, N. (2023). Peran dan strategi peningkatan sertifikasi halal dalam ekspor produk halal di pasar internasional. Jurnal Minfo Polgan, 12(2), 2567–2571. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13311

Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi terbarukan dan ekonomi syariah: Sinergitas mewujudkan sustainable development. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 8(3), 711–734. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347

Kadir, S., Siradjuddin, S., Nur, A., Efendy, A., & Alaaraj, H. (2024). Road map and development halal industry sector in Indonesia. Journal of Sharia Economics, 5(1), 23–44. https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3285

Kusuma, B. M. A. (2022). Toward research university in Islamic studies: Pusat studi sebagai katalisator UIN Sunan Kalijaga menuju perguruan tinggi riset. Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 10(1), 18–33. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v10i1.2524

Ma'ruf, F., & Fachruddin, I. (2023). Prospek ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2024–2028. Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 15(02), 80–89. https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1525

Mariyam, I. M. S. (2024). Kontribusi lembaga keuangan syariah dalam kemajuan industri halal di Indonesia. Al-Iqtishad, 16(1), 323–335. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459

Maulida, R. (2013). Urgensi regulasi dan edukasi produk halal bagi konsumen. Justicia Islamica, 10(2). https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.153

Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. Journal of Regional Economics Indonesia, 1(2), 33–57. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437

Putriana, N. A. (2016). Apakah obat yang kita konsumsi saat ini sudah halal? Farmasetika.com (Online), 1(4), 12. https://doi.org/10.24198/farmasetika.v1i4.10370

Putro, H. S., Ni'mah, Y. L., Wilujeng, S. A., Astuti, S. B., Aunurohim, A., Ersam, T., Santoso, M., Atmaja, L., Putro, A. P., Maharani, A. R., Aldianita, A. K., Rini, C. P., Noveilya, D., Simanjuntak, I. P., Aditya, M. R., Anaqah, N. D., Gunadyani, N. K. G. K., Farida, N., Putra, R. R. S., … Sari, F. I. E. (2023). Membangun industri halal dalam mendukung masterplan ekonomi syariah Indonesia melalui program gerakan menuju sertifikasi halal (GEMESH). Sewagati, 7(4), 584–592. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.544

Rahayu, R. D., & Ningtyas, R. D. (2021). Halal e-commerce in the Muslim fashion sector as an effort to encourage the development of halal industry in Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 4(2), 71. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.71-77

Rofii, E. A., & Pangestoeti, W. (2024). Analisa perkembangan industri halal di Kepulauan Riau. Jurnal Manajemen Rekayasa dan Inovasi Bisnis, 3(1), 70–84. https://doi.org/10.62375/jmrib.v3i1.361

Samsul, S., Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan tantangan industri halal Indonesia menuju pusat industri halal dunia. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 4(1), 12–24. https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135

Saupi, A. S. A. (2022). Konsepsi halal dalam bernegara. An Nawawi, 2(2), 91–96. https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i2.25

Sugiarto, A., Susilawati, S., & Hidayat, R. (2021). Sistem informasi pendaftaran pendampingan legalisasi produk UMKM Provinsi Banten berbasis web menggunakan metode SDLC pada PKPH UNMA Banten. International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, 1(2), 64–70. https://doi.org/10.30653/ijma.202112.27

Syarif, F., & Adnan, N. (2019). Pertumbuhan dan keberlanjutan konsep halal economy di era moderasi beragama. Jurnal Bimas Islam, 12(1), 93–122. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97

Yuniarti, D., Hamzah, N., & Siradjuddin, S. (2024). Edukasi dan promosi dalam industri halal. Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 10(1), 252–260. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2633

Zaidah, N., Solihin, M., & Muliadi, M. (2022). Halal lifestyle dan wara' lifestyle (studi kasus Pusat Halal Salman ITB). Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, 2(3), 654–566. https://doi.org/10.15575/jpiu.14440