00698 - Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Lembaga Sosial atau Sosial Keagamaan Ekonomi Syariah: Kesamaan Visi Bersama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Ormas Islam

Abstract

This article comprehensively examines strategies for improving the quality of human resources (HR) in Islamic social-religious institutions within the framework of sharia economic development in Indonesia. Focusing on four main pillars — the consolidation of Islamic mass organizations (ormas) and educational institutions for sharia economic socialization planning, the agreement on a shared vision between the government and Islamic ormas, the formulation of Memoranda of Understanding (MoU) between the government and Islamic ormas, and the cooperation between the Indonesian Ulama Council (MUI) and non-governmental Islamic institutions in halal product management — this article argues that effective institutional synergy is the key to accelerating the growth of sharia social-economic institutions. Using a qualitative literature review approach, this study finds that coordination among stakeholders remains the most critical challenge in implementing halal product guarantees and sharia economic development in Indonesia. Strategic recommendations include the establishment of national coordination forums, formalization of shared visions in legally binding documents, MoU implementation with clear follow-up mechanisms, and strengthening of structured coordination between BPJPH, MUI, Islamic ormas, and educational institutions. With the right investment in sharia economic HR development, Indonesia has significant potential to become a competitive global halal hub.

Keywords: human resources, sharia economy, Islamic mass organizations, MoU, halal product guarantee, MUI

Abstrak

Artikel ini membahas secara komprehensif strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada lembaga sosial keagamaan Islam dalam kerangka pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan berfokus pada empat pilar utama, yakni penghimpunan ormas Islam dan lembaga pendidikan untuk penyusunan perencanaan sosialisasi ekonomi syariah, penyepakatan visi bersama antara pemerintah dan ormas Islam, pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah dan ormas Islam, serta kerja sama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lembaga keislaman non-pemerintah dalam penanganan produk halal, artikel ini berargumen bahwa sinergi kelembagaan yang efektif merupakan kunci percepatan pertumbuhan lembaga sosial ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka kualitatif, studi ini menemukan bahwa koordinasi antarstakeholder masih menjadi tantangan paling kritis dalam implementasi jaminan produk halal dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Rekomendasi strategis mencakup pembentukan forum koordinasi nasional, formalisasi visi bersama dalam dokumen berkekuatan hukum, implementasi MoU dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas, serta penguatan koordinasi terstruktur antara BPJPH, MUI, ormas Islam, dan lembaga pendidikan. Dengan investasi yang tepat dalam pengembangan SDM ekonomi syariah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat halal global yang berdaya saing tinggi.

Kata Kunci: sumber daya manusia, ekonomi syariah, ormas Islam, MoU, jaminan produk halal, MUI

1. Pendahuluan

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran strategis organisasi masyarakat (ormas) Islam dan lembaga-lembaga sosial keagamaan yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada lembaga sosial atau sosial keagamaan ekonomi syariah menjadi salah satu pilar utama yang menentukan keberhasilan transformasi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia. Literasi, edukasi, SDM, riset, dan pengembangan merupakan bagian penting dalam ekosistem dan strategi dasar pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Azwar, 2023). Tanpa fondasi SDM yang kuat dan visi bersama yang terkonsolidasi antara pemerintah, ormas Islam, dan lembaga pendidikan, upaya pengembangan ekonomi syariah akan menghadapi hambatan struktural yang signifikan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal. Kiprah industri halal di Indonesia begitu besar, tidak hanya sektor makanan dan minuman, namun industri halal sudah melebar luas mencakup sektor keuangan syariah, fashion muslim, kosmetik, farmasi, travel, hotel, pariwisata, media, dan termasuk rekreasi film (Maulana & Zulfahmi, 2022). Namun demikian, potensi besar ini belum sepenuhnya terealisasi karena berbagai kendala, termasuk lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, terbatasnya SDM yang kompeten di bidang ekonomi syariah, serta belum adanya visi bersama yang terkonsolidasi antara pemerintah dan ormas Islam (Rusydiana et al., 2023).

Artikel ini membahas secara komprehensif strategi peningkatan kualitas SDM pada lembaga sosial keagamaan ekonomi syariah, dengan fokus pada empat aspek utama: (a) penghimpunan ormas dan lembaga pendidikan untuk menyusun perencanaan sosialisasi ekonomi syariah; (b) penyepakatan visi bersama antara pemerintah dan ormas Islam; (c) pembuatan MoU antara pemerintah dengan ormas Islam; dan (d) kerja sama MUI dengan lembaga keislaman non-pemerintah dalam penanganan produk halal.

2. Peran Strategis Ormas Islam dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

2.1 Posisi dan Fungsi Ormas Islam

Organisasi masyarakat (ormas) Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan ekonomi bangsa. Organisasi Islam terbesar Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, memiliki pengaruh luar biasa terhadap dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dari kedua organisasi terbesar tersebut juga menjadi penentu suksesnya pembangunan ekonomi Indonesia (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021). Keberadaan organisasi Islam juga untuk memberikan pengetahuan, pembelajaran, pelatihan, dan sosialisasi kepada masyarakat dan pengambil kebijakan dalam sebuah negara tentang keistimewaan pengembangan ekonomi berbasis syariah (Mukhyar, 2021).

Dalam perspektif kelembagaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang memiliki kedudukan unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MUI dapat dikategorikan sebagai Quasi Non-Governmental Organization (Quango) yang memiliki hubungan kerja sama erat dengan pemerintah (Abdillah & Novianto, 2019). Sejak MUI didirikan, kerja sama dengan pemerintah terus dilakukan. MUI selalu mengikutsertakan pemerintah menurut bidang masing-masing, dan sebaliknya, MUI pun banyak diikutsertakan oleh pemerintah (Abdillah & Novianto, 2019). Hubungan dan kerja sama ini menunjukkan kesadaran MUI bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerja sama antarkomponan bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa (Abdillah & Novianto, 2019).

Secara struktural, Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki kedudukan yang cukup urgen mengingat fungsinya sebagai bagian sekaligus perwakilan dari MUI yang bertugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi Islam kepada masyarakat melalui fatwa-fatwanya yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam (Man, 2019). Dengan demikian, ormas Islam bukan sekadar entitas sosial-keagamaan, melainkan juga aktor ekonomi yang memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan lembaga sosial ekonomi syariah secara signifikan.

2.2 Kontribusi Filantropi Islam dalam Keberlanjutan Ormas

Keberlangsungan ormas Islam dalam menjalankan fungsi sosial-ekonominya sangat bergantung pada kekuatan filantropi Islam (ZISWAF). Kontribusi ormas baik dalam bidang sosial, ekonomi, keagamaan, dan bahkan politik tidak bisa diragukan lagi (Jahar, 2018). Peran ormas dalam pengembangan ZISWAF sangat signifikan jika dilihat dengan potensi keterlibatan anggota, simpatisan, dan lembaga-lembaga cabang di daerah (Jahar, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa ormas Islam memiliki modal sosial dan ekonomi yang cukup besar untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah, asalkan didukung oleh visi bersama yang terkonsolidasi dan regulasi yang memadai.

Peran pemerintah dan pemangku kebijakan sangat menentukan dalam mempercepat proses akselerasi serta perbaikan ekonomi umat Islam. Hanya pemerintahlah yang memiliki otoritas dan kemampuan memformulasikan beragam regulasi dan kebijakan strategis guna mendukung implementasi sistem ekonomi Islam yang sejalan dengan tuntunan syariah (Yulitasari, 2024). Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan ormas Islam menjadi conditio sine qua non bagi keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

3. Penghimpunan Ormas dan Lembaga Pendidikan untuk Sosialisasi Ekonomi Syariah

3.1 Urgensi Sosialisasi Ekonomi Syariah

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain masih terbatasnya edukasi halal pada pendidikan usia dini dan dasar, belum adanya panduan teknis tentang pengembangan produk halal, serta kuantitas dan kualitas pendidikan program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi yang relatif masih rendah (Azwar, 2023). Kondisi ini menuntut adanya strategi sosialisasi yang terencana, sistematis, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ormas Islam dan lembaga pendidikan.

Pengembangan SDM ekonomi syariah dalam jangka panjang dapat dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, yaitu: (1) melakukan diskusi perumusan kurikulum agar terdapat keselarasan antara kompetensi lulusan ekonomi Islam/perbankan syariah dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah; (2) melibatkan perguruan tinggi dalam rekrutmen dan seleksi (Azwar, 2023). Sementara itu, strategi pengembangan SDM jangka pendek dapat berupa teknik-teknik pengembangan, antara lain program pelatihan sesuai dengan analisis kebutuhan dan studi lanjut (Azwar, 2023).

3.2 Model Kemitraan Strategis antara Pemerintah, Ormas, dan Lembaga Pendidikan

Integrasi kemitraan antara pemerintah dan akademisi yang nyata adalah menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan yang mampu mendukung pengembangan ekonomi syariah, dan lembaga pendidikan itu sendiri mengaplikasikannya dengan menyusun berbagai kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar, masyarakat, dan aktivitas usaha yang mampu melihat serta mengambil peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri (Kemitraan Strategis dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat, 2019). Model kemitraan ini telah terbukti efektif dalam berbagai konteks pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Dalam konteks pengembangan literasi keuangan syariah, diperlukan pendekatan inovatif untuk menyampaikan pembelajaran (edukasi) melalui media yang menarik dan dikenal masyarakat luas, mengingat rendahnya tingkat literasi keuangan syariah yang ada saat ini (Sutarsih, 2023). Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pesantren, misalnya, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan inklusi dan kesejahteraan UMKM santri (Sutarsih, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren, memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam sosialisasi ekonomi syariah.

Efektivitas triple cooperation antara pemerintah, industri, dan universitas dalam mengembangkan literasi investasi halal telah dibuktikan melalui berbagai studi. Kerja sama tiga pihak ini, yang diwujudkan melalui penandatanganan MoU antara regulator pasar modal, bursa efek, perusahaan sekuritas, dan universitas, terbukti mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang produk investasi halal (Soemitra & Saidurrahman, 2018). Model ini dapat diadaptasi untuk pengembangan ekonomi syariah secara lebih luas, dengan melibatkan ormas Islam sebagai mitra tambahan yang memiliki jangkauan ke masyarakat akar rumput.

3.3 Peran Lembaga Pendidikan dalam Ekosistem Ekonomi Syariah

Lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi Islam, memiliki peran krusial sebagai sumber pengetahuan, konsep, teori baru, dan relevan dalam proses pendampingan dan pengelolaan sertifikasi halal (Umiyati & Tamrin, 2021). Dalam konteks pengembangan industri halal, bank syariah harus memiliki sinergi kelembagaan dengan lembaga pendidikan dengan memasukkan kesadaran industri halal dalam lembaga pendidikan (Husain, 2021). Program yang dapat dijalankan guna mendukung inklusi kesadaran industri halal di perguruan tinggi adalah bank syariah melakukan MoU dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kemenristekdikti, Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, dan sebagainya (Husain, 2021).

Selain itu, BPJPH telah menyiapkan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) yang berasal dari ormas Islam dan perguruan tinggi (Nur & Fauziyah, 2023). Pelatihan pendamping PPH dilakukan untuk calon pendamping PPH dari unsur mahasiswa di perguruan tinggi negeri/swasta, kader ormas Islam/lembaga Islam, dan penyuluh agama Islam non-PNS (Supriyanto & Amany, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa ormas Islam dan lembaga pendidikan telah diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam ekosistem jaminan produk halal, yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi syariah.

4. Penyepakatan Visi Bersama antara Pemerintah dan Ormas Islam

4.1 Pentingnya Visi Bersama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Penyepakatan visi bersama antara pemerintah dan ormas Islam tentang program pengembangan ekonomi syariah amat penting mengingat peran yang cukup sentral dari lembaga sosial, khususnya lembaga keagamaan. Regulasi dan kebijakan pemerintah di sebagian besar negara dengan mayoritas penduduk Muslim masih belum sepenuhnya akomodatif terhadap pengembangan sistem ekonomi Islam yang kaffah (Yulitasari, 2024). Kondisi ini menuntut adanya dialog dan konsensus yang lebih intensif antara pemerintah dan ormas Islam untuk merumuskan visi bersama yang komprehensif.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam sepenuhnya mengacu pada ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Yulitasari, 2024). Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya kemajuan ekonomi umat antara lain sistem ekonomi Islam, membangun semangat kewirausahaan, persatuan umat, kebijakan penguasa/pemerintah, dan penyadaran zakat serta pengelolaannya (Yulitasari, 2024). Visi bersama yang dimaksud harus mencakup seluruh dimensi ini, sehingga pengembangan ekonomi syariah tidak hanya bersifat parsial dan sektoral, melainkan holistik dan terintegrasi.

4.2 Tantangan dalam Membangun Visi Bersama

Salah satu tantangan utama dalam membangun visi bersama adalah adanya perbedaan kepentingan dan perspektif antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks jaminan produk halal, misalnya, MUI mendominasi dengan menahan pembentukan dan implementasi Undang-Undang Halal melalui dominasi legitimasi identitas sebagai organisasi keagamaan dan penggunaan jaringan organisasi dan aktor politik (Safa'at, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa visi bersama yang disepakati secara eksplisit, potensi konflik kepentingan antara pemerintah dan ormas Islam dapat menghambat pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Permasalahan koordinasi antarstakeholder penyelenggara jaminan halal yang belum baik merupakan salah satu dimensi masalah yang paling prioritas dalam implementasi jaminan produk halal di Indonesia (Rusydiana et al., 2023). Dimensi infrastruktur, termasuk koordinasi antarstakeholder, mendapatkan skor prioritas tertinggi dalam analisis problematika penerapan jaminan produk halal (Rusydiana et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa pembangunan visi bersama dan mekanisme koordinasi yang efektif antara pemerintah dan ormas Islam merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi.

4.3 Model Visi Bersama yang Efektif

Pengalaman dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa visi bersama yang dituangkan dalam komitmen formal dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah secara lebih efektif. Komitmen pemerintah untuk pengembangan halal terbukti melalui deklarasi visi dan misi yang jelas (Umiyati & Tamrin, 2021). Dalam konteks pengembangan wisata halal di Malang, misalnya, komitmen pemerintah untuk pengembangan halal dibuktikan dengan deklarasi visi dan misi Wali Kota yang memuat "halal Malang" (Umiyati & Tamrin, 2021). Model ini dapat diadaptasi untuk pengembangan ekonomi syariah secara lebih luas, dengan melibatkan ormas Islam sebagai mitra dalam perumusan dan implementasi visi bersama.

Regulator terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus secara proaktif mengeluarkan berbagai regulasi top-down yang mendorong pertumbuhan sektor riil ekonomi syariah, misalnya di bidang wisata halal, media dan kreatif, hingga industri keuangan digital syariah (Yulitasari, 2024). Sinergi antara regulasi pemerintah dan komitmen ormas Islam dalam mewujudkan visi bersama ini akan menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kondusif dan berkelanjutan.

5. Pembuatan MoU antara Pemerintah dengan Ormas Islam dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

5.1 Landasan Hukum dan Fungsi MoU

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan salah satu instrumen hukum yang paling banyak digunakan dalam membangun kerja sama antara berbagai pihak, termasuk antara pemerintah dan ormas Islam. Dalam sistem hukum Indonesia, MoU diakui sebagai bentuk perjanjian yang mengikat para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas kebiasaan (Asih & Wijanarko, 2021). Kekuatan mengikat MoU menurut hukum perjanjian di Indonesia terdapat pada KUH Perdata, yang menyamakan MoU dengan sebuah "perjanjian" (Asih & Wijanarko, 2021). Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda) (Asih & Wijanarko, 2021).

Dalam praktik, MoU berfungsi sebagai payung hukum atas kesepakatan/perjanjian yang diemban oleh para pihak (Asih & Wijanarko, 2021). MoU yang tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa tetap dapat memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat, meskipun sanksinya lebih bersifat moral (Asih & Wijanarko, 2021). Dalam konteks kerja sama antara pemerintah dan ormas Islam, MoU menjadi instrumen yang sangat penting untuk memformalisasi komitmen bersama dalam pengembangan ekonomi syariah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

5.2 Praktik MoU dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Penggunaan MoU dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia telah memiliki preseden yang cukup kuat. Ditambah dengan dibuatnya kesepahaman dalam bentuk MoU antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga sentral yang menangani sistem keuangan di Indonesia (Man, 2019). MoU ini menjadi landasan kerja sama yang konkret antara MUI sebagai representasi ormas Islam dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam pengembangan sistem keuangan syariah.

Dalam konteks yang lebih luas, program sertifikasi halal gratis telah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi MoU tahun 2020 antara Kementerian Agama dan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Amil Zakat Nasional, dan berbagai lembaga lainnya (Anggarkasih & Resma, 2022). MoU multipihak ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan berbagai lembaga, termasuk ormas Islam, dapat diwujudkan dalam bentuk komitmen formal yang memiliki dampak nyata bagi pengembangan ekonomi syariah.

Dalam konteks pengembangan industri halal, bank syariah harus melakukan MoU dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kemenristekdikti, Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, dan sebagainya (Husain, 2021). Selain itu, MoU dengan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk kolaborasi dalam pengembangan produk, pelatihan, dan promosi keuangan syariah juga menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan (Sutarsih, 2023).

5.3 MoU sebagai Instrumen Percepatan Pengembangan Ekonomi Syariah

MoU antara pemerintah dan ormas Islam dalam pengembangan ekonomi syariah dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan SDM, sosialisasi produk halal, hingga pemberdayaan UMKM berbasis syariah. Dalam konteks percepatan sertifikasi tanah wakaf, misalnya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur melakukan kerja sama atau MoU dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam menyelesaikan permasalahan wakaf (Suma, 2022). Turunan dari MoU tersebut kemudian menjadi dasar kerja sama lanjutan di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur (Suma, 2022). Model ini menunjukkan bahwa MoU antara pemerintah dan ormas Islam dapat menjadi katalis bagi pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah.

Dalam konteks yang lebih spesifik, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia tentang Pengelolaan Harta Wakaf Berupa Uang Melalui Pengembangan Waqf Linked Sukuk merupakan contoh konkret bagaimana MoU multipihak dapat mendorong inovasi dalam ekonomi syariah (Wahyuni, 2022). MoU ini menghubungkan tiga sektor yang berbeda, meliputi pasar modal, pasar sosial, dan pemerintah, sehingga menciptakan instrumen keuangan syariah yang inovatif dan berdampak luas (Wahyuni, 2022).

5.4 Tantangan dalam Implementasi MoU

Meskipun MoU memiliki potensi besar sebagai instrumen pengembangan ekonomi syariah, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Banyak kerja sama internasional yang diinisiasi oleh pemerintah daerah tidak maju melampaui tahap Letter of Intent (LoI) (Yahya et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa formalisasi kerja sama dalam bentuk MoU memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas dan terstruktur.

Dalam konteks kerja sama akreditasi halal, implementasi MoU telah dijalankan sesuai prosedur dan mencapai tujuan yang disepakati bersama, meskipun belum memberikan kontribusi maksimal (Lestari et al., 2022). Pengalaman ini menunjukkan bahwa MoU harus disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif, serta komitmen semua pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

6. Kerja Sama MUI dengan Lembaga Keislaman Non-Pemerintah dalam Penanganan Produk Halal

6.1 Peran MUI dalam Ekosistem Halal Indonesia

MUI memiliki peran yang sangat sentral dalam ekosistem halal Indonesia. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) (Salman et al., 2023). Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam (Salman et al., 2023). Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Salman et al., 2023).

Setelah adanya UU JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal), kewenangan MUI "dibatasi", di mana penyelenggara jaminan produk halal bukan lagi MUI melainkan BPJPH (Pemerintah RI). Untuk itu BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait atau LPH, baik itu MUI, atau ormas lainnya (Septiawan & Aji, 2016). Meskipun demikian, MUI tetap memiliki peran krusial dalam penerbitan fatwa halal, yang menjadi dasar bagi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal (Rachman & Khokhar, 2023). Dengan demikian, kerja sama antara MUI dan lembaga keislaman non-pemerintah lainnya menjadi semakin penting dalam memastikan integritas dan kredibilitas sistem jaminan produk halal di Indonesia.

6.2 Kerja Sama MUI dengan Lembaga Keislaman Non-Pemerintah

Kerja sama MUI dengan lembaga keislaman non-pemerintah dalam penanganan produk halal mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan standar halal, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pendampingan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. Dalam konteks pengawasan produk halal, kerja sama antara BPOM dan LPPOM MUI telah diwujudkan melalui penandatanganan MoU mengenai sertifikasi halal dan labelisasi halal (Letri et al., 2019). MoU ini menyatakan bahwa label halal yang dikeluarkan oleh BPOM harus disertifikasi terlebih dahulu oleh LPPOM MUI (Letri et al., 2019).

Selain itu, Indonesia melalui MUI telah memenuhi kewajibannya dalam menjamin penyediaan produk halal bagi umat Islam sejak tahun 1989 (Journal, 2016). Sistem yang dibangun oleh MUI selama lebih dari tiga dekade ini telah diterima secara sains maupun syariah dan menjadi rujukan lembaga sertifikasi halal dunia (Septiawan & Aji, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa MUI memiliki kapasitas dan kredibilitas yang diakui secara internasional dalam penanganan produk halal, yang menjadi modal penting dalam membangun kerja sama dengan lembaga keislaman non-pemerintah lainnya.

6.3 Sinergi MUI dengan Ormas Islam dalam Sosialisasi Halal

Dalam konteks sosialisasi sertifikasi halal, MUI telah mengembangkan berbagai strategi bimbingan yang melibatkan berbagai pihak. Ada dua strategi bimbingan yang digunakan LPPOM MUI yang terdapat dalam program-programnya, yaitu Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan Pelatihan CEROL SS23000 (Salman et al., 2023). Kedua strategi ini melalui proses sosialisasi yang dikelompokkan sesuai target sasarannya, yaitu strategi kepada produsen berupa seminar/talkshow halal, dan strategi kepada konsumen melalui berita dan informasi halal, silaturahmi, dan olimpiade halal (Salman et al., 2023).

Hambatan yang dihadapi dalam sosialisasi sertifikasi halal antara lain masih minimnya pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal dan belum adanya peraturan yang rinci dari pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha (Salman et al., 2023). Tantangan lainnya adalah masih terjadi pelanggaran berupa pemalsuan label halal oleh produsen atau perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat secara umum (Salman et al., 2023). Untuk mengatasi hambatan dan tantangan ini, kerja sama yang lebih intensif antara MUI dan lembaga keislaman non-pemerintah, termasuk ormas Islam dan lembaga pendidikan, menjadi sangat diperlukan.

6.4 Peran Ormas Islam sebagai Pendamping PPH

Dalam sistem jaminan produk halal yang baru, ormas Islam memiliki peran yang semakin penting sebagai lembaga pendamping proses produk halal (LP3H). Pendamping PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga-lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi melalui Halal Center yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa ormas Islam tidak hanya berperan sebagai advokat kepentingan umat Islam dalam isu halal, tetapi juga sebagai pelaksana teknis dalam proses sertifikasi halal.

BPJPH telah menyiapkan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) yang berasal dari ormas Islam dan perguruan tinggi dengan jumlah pendamping PPH sebanyak 20.160 orang (Nur & Fauziyah, 2023). Pelatihan pendamping PPH dilakukan untuk calon pendamping PPH dari unsur mahasiswa di perguruan tinggi negeri/swasta, kader ormas Islam/lembaga Islam, dan penyuluh agama Islam non-PNS (Supriyanto & Amany, 2022). Keterlibatan ormas Islam dalam kapasitas ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakui peran strategis ormas Islam dalam ekosistem jaminan produk halal, yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi syariah.

7. Implikasi bagi Pertumbuhan Lembaga Sosial Ekonomi Syariah

7.1 Proyeksi Pertumbuhan Lembaga Sosial Ekonomi Syariah

Implementasi strategi peningkatan kualitas SDM pada lembaga sosial keagamaan ekonomi syariah, yang mencakup penghimpunan ormas dan lembaga pendidikan, penyepakatan visi bersama, pembuatan MoU, dan kerja sama MUI dengan lembaga keislaman non-pemerintah, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan jumlah lembaga sosial ekonomi syariah secara signifikan. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal, selain sebagai negara penduduk Muslim terbesar dunia, Indonesia juga memiliki nilai konsumsi yang besar di sektor halal, adanya regulasi hukum, dibentuknya KNEKS, sinergisitas stakeholders, adanya BPJPH, dan berbagai potensi lain yang mendukung pengembangan industri halal di Indonesia yang berdaya saing global (Maulana & Zulfahmi, 2022).

Jika industri besar dan UMKM digerakkan untuk melakukan sertifikasi halal, maka akan sangat berpeluang besar bahwa singgasana industri halal dunia akan berpindah ke pangkuan Indonesia (Maulana & Zulfahmi, 2022). Pertumbuhan lembaga sosial ekonomi syariah yang didorong oleh strategi SDM yang komprehensif akan menjadi katalis bagi transformasi Indonesia menjadi pusat halal global (Global Halal Hub). Untuk mencapai status Global Halal Hub, diperlukan pendekatan-pendekatan komprehensif dan kolaboratif, seperti integrasi dalam penguatan infrastruktur logistik, peningkatan keahlian SDM terkait sertifikasi halal, dan peningkatan riset serta inovasi produk (Akim et al., 2024).

7.2 Peran SDM dalam Ekosistem Halal

Kualitas SDM merupakan faktor determinan dalam keberhasilan pengembangan ekosistem halal. Berbagai sektor kemungkinan memerlukan SDM dengan kompetensi yang berbeda. Namun, hingga akhir 2023, auditor, supervisor, dan penyembelih halal adalah yang paling siap dan paling banyak dibahas terkait urgensi kebutuhan SDM (Prawiro & Fathudin, 2023). Selain meningkatkan kompetensi SDM, pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan dan membentuk ekosistem halal juga penting (Prawiro & Fathudin, 2023).

Supervisor halal sering kali kurang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Supervisor halal diharuskan memiliki kompetensi minimum dalam tiga bidang utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku (Prawiro & Fathudin, 2023). Untuk itu, supervisor halal harus menjalani serangkaian proses pengujian kompetensi dan sertifikasi profesi, yang juga memiliki sumber daya yang minimal (Prawiro & Fathudin, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan SDM halal merupakan kebutuhan mendesak yang harus menjadi prioritas dalam strategi pengembangan ekonomi syariah.

7.3 Sinergi Kelembagaan sebagai Kunci Keberhasilan

Sinergi kelembagaan antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan pengembangan ekonomi syariah. Bank syariah harus mengoptimalkan fungsinya melalui sinergi kelembagaan (Husain, 2021). Sinergi kelembagaan yang harus dilakukan bank syariah untuk memaksimalkan perannya dalam mengembangkan industri halal di Indonesia mencakup: pertama, sinergi kelembagaan dengan pemerintah; kedua, sinergi kelembagaan bank syariah dengan pelaku industri halal; dan ketiga, sinergi bank syariah dengan lembaga pendidikan dengan memasukkan kesadaran industri halal dalam lembaga pendidikan (Husain, 2021).

Model sinergi ini dapat diperluas untuk mencakup ormas Islam sebagai aktor keempat yang memiliki peran strategis dalam ekosistem ekonomi syariah. Dengan demikian, model sinergi kelembagaan yang komprehensif akan mencakup pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, dan ormas Islam, yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan lembaga sosial ekonomi syariah.

8. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan untuk mendorong pertumbuhan lembaga sosial ekonomi syariah melalui peningkatan kualitas SDM:

Pertama, pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan forum koordinasi nasional yang melibatkan ormas Islam, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan syariah untuk menyusun perencanaan sosialisasi ekonomi syariah yang terkoordinasi dan sistematis. Indonesia memiliki peluang untuk mendukung literasi, memperkuat perkembangan SDM, dan meningkatkan riset dan pengembangan di bidang ekonomi syariah, antara lain melalui peran aktif pemerintah melalui regulasi yang ada, banyaknya ormas Islam, dan banyaknya perguruan tinggi sebagai pusat riset dan pengembangan produk halal (Azwar, 2023).

Kedua, penyepakatan visi bersama antara pemerintah dan ormas Islam harus dituangkan dalam dokumen formal yang memiliki kekuatan hukum, seperti Peraturan Presiden atau Keputusan Bersama, yang menetapkan target, indikator, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Perbaikan dari berbagai regulasi mengenai sektor perbankan dan non-perbankan serta penciptaan link regulasi antara industri halal dengan keuangan Islam dapat lebih mendukung proses pertumbuhan ekonomi negara (Cupian et al., 2021).

Ketiga, pembuatan MoU antara pemerintah dan ormas Islam harus disertai dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas, termasuk pembentukan tim kerja bersama, alokasi anggaran yang memadai, dan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Dalam melakukan sebuah kesepakatan/perjanjian baik dalam bidang usaha, birokrasi, maupun bidang lain, peran MoU sebagai sebuah produk hukum adalah sangat vital (Asih & Wijanarko, 2021).

Keempat, kerja sama MUI dengan lembaga keislaman non-pemerintah dalam penanganan produk halal perlu diperkuat melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih formal dan terstruktur, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara BPJPH, MUI, ormas Islam, dan lembaga pendidikan. Kerja sama dan sinergi antara lembaga di bawah Kementerian Agama termasuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI serta lembaga pengawas (BPOM) sangat krusial dalam memastikan rantai pasokan halal produk dan jasa untuk menjaga ekosistem halal baik secara formal maupun substansial (Hidayat & Machmud, 2024).

9. Kesimpulan

Strategi peningkatan kualitas SDM pada lembaga sosial atau sosial keagamaan ekonomi syariah merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mendorong pertumbuhan jumlah lembaga sosial ekonomi syariah di Indonesia. Empat pilar strategi yang dibahas dalam artikel ini, yaitu penghimpunan ormas dan lembaga pendidikan untuk sosialisasi ekonomi syariah, penyepakatan visi bersama antara pemerintah dan ormas Islam, pembuatan MoU antara pemerintah dan ormas Islam, serta kerja sama MUI dengan lembaga keislaman non-pemerintah dalam penanganan produk halal, merupakan komponen yang saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain.

Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ormas Islam, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan syariah. Sinergi kelembagaan yang efektif, yang diwujudkan melalui MoU dan mekanisme koordinasi yang terstruktur, akan menjadi katalis bagi transformasi Indonesia menjadi pusat halal global yang berdaya saing tinggi. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan SDM ekonomi syariah bukan hanya merupakan kebutuhan sektoral, melainkan merupakan investasi strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

Abdillah, A., & Novianto, R. (2019). Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(1), 116. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1913

Akim, A., Sari, V. P., Konety, N., & Nidatya, N. (2024). Indonesia's Global Halal Hub: Competitive Strategies for Leadership. Jurnal Global & Strategis, 18(1), 29–56. https://doi.org/10.20473/jgs.18.1.2024.29-56

Anggarkasih, M. G., & Resma, P. S. (2022). The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities. E3S Web of Conferences, 348, 00039. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234800039

Asih, M. M., & Wijanarko, T. F. (2021). Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Supremasi Hukum, 17(1), 78–93. https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1174

Azwar, A. (2023). Peluang, tantangan, dan strategi pengembangan literasi dan sumber daya manusia ekonomi syariah di Indonesia. Info Artha, 7(1), 18–30. https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.1757

Chrysnaputra, R. D., & Pangestoeti, W. (2021). Peran dan fungsi kewirausahaan Islam dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 28–48. https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i1.301

Cupian, C., Febriansyah, A., & Hasanah, A. (2021). Perkembangan sektor keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi: Studi empiris negara OKI. Al-Tijary, 6(1), 1–15. https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2371

Hidayat, Y., & Machmud, A. (2024). The existence and consistency of halal certificates in the global ecosystem of halal products and services. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 8(1), 102–112. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i1.2975

Husain, S. A. (2021). Optimalisasi peran bank syariah dalam mengembangkan industri halal di Indonesia melalui sinergi kelembagaan. JES: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 172–186. https://doi.org/10.30736/jesa.v6i2.149

Jahar, A. S. (2018). Filantropi dan keberlangsungan ormas Islam. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 71–93. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.337

Journal, F. (2016). Full Journal Vol. 3 No. 2 (2016). Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 3(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.10721

Kemitraan strategis dalam pengembangan SDM industri wisata halal berbasis pengembangan kurikulum kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat. (2019). Perwira: Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia, 2(1), 28–40. https://doi.org/10.21632/perwira.2.1.28-40

Lestari, S. I., Hadiawan, A., & Rachmawati, T. (2022). Implementasi MSP kerja sama akreditasi halal antara ESMA dan KAN tahun 2018. Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1531

Letri, D. A., Yaswirman, Y., & Nurdin, Z. (2019). Cooperation between Medicine and Food Supervisory Agency (BPPOM) in Padang and Institutions of Food Processing of Medicinal Medicine and Cosmetics of Indonesian Ulama Council (LPPOM MUI) in West Sumatera Province concerning the halal status of packaged food products. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(5), 136. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1074

Man, Y. L. (2019). Lembaga pengawas syariah dalam sorotan. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 7(1), 31–51. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i1.184

Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2022). Potensi pengembangan industri halal Indonesia di tengah persaingan halal global. Jurnal Iqtisaduna, 8(2), 136–150. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465

Mukhyar. (2021). Tinjauan peran Majelis Ulama Indonesia dalam mengoptimalkan pengembangan pendidikan entrepreneurship. Jurnal Ar-Ribhu, 4(2), 237–251. https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v4i2.422

Nur, S. K., & Fauziyah, F. (2023). Legalitas usaha untuk perlindungan konsumen dalam perspektif hukum positif dan hukum bisnis syariah. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (Jimbis), 2(4), 357–367. https://doi.org/10.24034/jimbis.v2i4.6244

Prawiro, A., & Fathudin, F. (2023). Challenges in the halal industry ecosystem: Analyzing the halal certification process for micro, small, and medium enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. Mazahib, 22(2), 431–484. https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.7010

Rachman, A., & Khokhar, A. J. (2023). Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl certification and product guarantee. Journal of Islamic Thought and Civilization, 13(1). https://doi.org/10.32350/jitc.131.14

Rusydiana, A. S., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika penerapan jaminan produk halal di Indonesia: Analisis tata kelola halal. Harmoni, 22(1), 167–186. https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572

Safa'at, M. A. (2022). The domination of Indonesian Ulama Council withhold Law of Halal Product Guarantee. Arena Hukum, 15(2), 257–284. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.3

Salman, S., Khoiri, N., & Efendi, E. (2023). Strategi bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam mensosialisasikan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman di Kota Medan. Edu Society: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(3), 765–775. https://doi.org/10.56832/edu.v2i3.270

Septiawan, A., & Aji, A. M. (2016). Kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia pasca berlakunya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 3(2), 167–196. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.3676

Soemitra, A., & Saidurrahman. (2018). The effectiveness of triple cooperation among government, industry and university in developing student's halal investment literacy: Case study UIN Sumatera Utara Medan Indonesia. KnE Social Sciences, 3(8), 494. https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2529

Suma, N. N. (2022). Implementasi percepatan sertifikasi tanah wakaf dalam mengurai konflik agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Al-Tatwir, 9(1), 85–99. https://doi.org/10.35719/altatwir.v9i1.56

Supriyanto, I., & Amany, A. (2022). Penanaman nilai karakter religius pada pelaku usaha kecil menengah (UKM) melalui program sertifikasi halal gratis (Sehati) tahun 2022. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 3(3), 154. https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.167

Sutarsih, E. (2023). Literasi dan inklusi: Keuangan syariah sebagai fundamental kesejahteraan UMKM: Edukasi bisnis akses keuangan syariah untuk UMKM santri di Yogyakarta. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3). https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628

Umiyati, S., & Tamrin, M. H. (2021). Penta helix synergy in halal tourism development. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.108

Wahyuni, S. (2022). Makalah Cash Waqf Linked Sukuk. https://doi.org/10.31219/osf.io/fpx4q

Yahya, N. K., Nursita, R. D., & Kohar, H. Y. (2023). Enhancing halal tourism through paradiplomacy: Institutional challenges and opportunities in the NTB-Bukhara collaboration. Journal of Paradiplomacy and City Networks, 2(2), 83–98. https://doi.org/10.18196/jpcn.v2i2.42

Yulitasari, L. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 14. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212