00695 - Tantangan Pengembangan Literasi, SDM, dan Riset dan Pengembangan dalam Industri Halal di Indonesia

Abstrak

Industri halal merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi, terutama dalam aspek literasi halal, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta riset dan pengembangan (R&D) di bidang ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif delapan dimensi tantangan utama yang saling berkaitan dalam pengembangan literasi, SDM, dan R&D industri halal di Indonesia, meliputi: (1) terbatasnya edukasi halal pada pendidikan usia dini dan dasar; (2) belum adanya panduan teknis pengembangan produk halal; (3) regulasi yang belum mengatur jasa halal secara memadai; (4) terbatasnya institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi syariah; (5) rendahnya kualitas program studi ekonomi syariah; (6) terbatasnya lembaga sertifikasi profesi; (7) ketiadaan kesepakatan nasional mengenai pengembangan ekonomi syariah; serta (8) belum optimalnya sinergi R&D antarstakeholder. Metode yang digunakan adalah kajian literatur terhadap berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh tantangan tersebut bersifat saling berkaitan dan memerlukan strategi yang terkoordinasi, mencakup program literasi halal nasional, akselerasi sertifikasi, standarisasi kurikulum, pembangunan pusat data ekonomi syariah, serta pemetaan spesialisasi riset perguruan tinggi. Dengan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia.

Kata kunci: industri halal, literasi halal, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, ekonomi syariah

Abstract

The halal industry is a strategic sector with significant potential to drive Indonesia's national economic growth. However, this potential has not been fully optimized due to various structural challenges, particularly in the areas of halal literacy, human resource (HR) development, and research and development (R&D) in Islamic economics. This article aims to comprehensively analyze eight interconnected dimensions of challenges in developing halal industry literacy, HR, and R&D in Indonesia, covering: (1) limited halal education at the early childhood and primary levels; (2) the absence of technical guidelines for halal product development; (3) regulations that have not adequately governed halal services; (4) limited higher education institutions offering Islamic economics programs; (5) low quality of existing Islamic economics study programs; (6) limited professional certification bodies; (7) the absence of a national consensus on Islamic economic development; and (8) suboptimal R&D synergy among stakeholders. The method employed is a literature review of relevant academic sources. The findings indicate that all these challenges are interrelated and require a coordinated strategy encompassing national halal literacy programs, certification acceleration, curriculum standardization, the establishment of an Islamic economic data center, and mapping of university research specializations. With strong commitment from all stakeholders, Indonesia holds significant potential to become a global center for the halal industry.

Keywords: halal industry, halal literacy, human resources, research and development, Islamic economics

1. Pendahuluan

Industri halal merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar yang sangat besar untuk produk dan jasa berbasis halal (Arifin, 2024). Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena berbagai tantangan yang masih dihadapi, terutama dalam aspek literasi halal, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta riset dan pengembangan (R&D) di bidang ekonomi syariah (Azwar, 2023).

Pada tataran internasional, Indonesia sebenarnya telah menempati posisi yang cukup baik dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2020/2021, yaitu menempati posisi keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (Azwar, 2023). Meskipun demikian, pencapaian tersebut belum mencerminkan kondisi internal yang sesungguhnya, mengingat masih banyaknya tantangan struktural yang perlu diatasi secara sistematis dan komprehensif.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memang menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Pada tataran wacana, banyak pemikiran ekonomi syariah yang dikembangkan oleh para ahli, dan berbagai seminar, konferensi, workshop, serta simposium tentang ekonomi Islam sangat sering dilakukan dan dihadiri banyak peminat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, bahkan dunia (Arwani, 2015). Namun, perkembangan pada tataran wacana ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pendidikan, SDM, dan ekosistem riset yang memadai (Kholis, 2011).

Artikel ini akan membahas secara komprehensif berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan literasi, SDM, serta R&D dalam industri halal di Indonesia, meliputi delapan dimensi tantangan utama yang saling berkaitan satu sama lain.

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan adalah berbagai publikasi ilmiah, jurnal akademik, regulasi pemerintah, serta laporan lembaga yang relevan dengan tema pengembangan industri halal, literasi syariah, SDM, dan R&D ekonomi syariah di Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan delapan dimensi tantangan yang diidentifikasi dari literatur yang ada.

3. Pembahasan

3.1 Terbatasnya Edukasi Halal pada Pendidikan Usia Dini dan Dasar

Salah satu tantangan paling mendasar dalam pengembangan industri halal di Indonesia adalah masih terbatasnya edukasi halal pada jenjang pendidikan usia dini dan dasar. Padahal, penanaman kesadaran halal sejak dini merupakan fondasi penting bagi terbentuknya masyarakat yang melek halal secara menyeluruh (Azwar, 2023). Tanpa edukasi halal yang memadai sejak usia dini, sulit diharapkan tumbuhnya generasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya produk dan jasa halal dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini tercermin dari masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Literasi keuangan syariah yang masih rendah, yaitu masih di angka 8,93%, sementara literasi keuangan nasional berada di angka 38,03%, menunjukkan kesenjangan yang sangat besar (Najib & Masruri, 2022). Kesenjangan ini sebagian besar disebabkan oleh kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang masih didominasi oleh pendidikan ekonomi konvensional, sehingga pengenalan sejak dini tentang ekonomi syariah dan konsep halal belum dapat menunjang ketersediaan SDM yang kompeten di bidang keuangan syariah (Najib & Masruri, 2022).

Upaya yang paling mendasar yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan materi ekonomi dan keuangan syariah ke dalam kurikulum di berbagai jenjang pendidikan mulai dari dasar sampai perguruan tinggi (Najib & Masruri, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan di bidang pendidikan mempunyai peran strategis sebagai salah satu faktor terwujudnya kehandalan SDM yang diperlukan sebagai salah satu modal dasar kesinambungan pembangunan nasional (Kholis, 2011). Tanpa intervensi kurikuler yang sistematis sejak jenjang pendidikan dasar, kesadaran masyarakat terhadap produk halal akan terus bergantung pada kampanye-kampanye yang bersifat sporadis dan tidak terstruktur.

Lebih jauh, kepedulian terhadap produk halal perlu ditanamkan sejak dini karena menyangkut hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi (Muzayanah et al., 2019). Penelitian terhadap siswa madrasah aliyah menunjukkan bahwa meskipun mayoritas siswa percaya terhadap tuntunan halal dalam agama Islam, namun tingkat kepedulian mereka terhadap produk halal masih berada pada kategori "cukup peduli", di mana sebagian besar tidak menanyakan kepada pedagang apakah produk yang dibeli mengandung bahan haram atau tidak, dan mayoritas hanya kadang-kadang memeriksa label halal pada produk (Muzayanah et al., 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa edukasi halal yang lebih intensif dan terstruktur sejak usia dini sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap produk halal.

Industri halal yang berkembang pesat, terutama di bidang makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetika, farmasi, media dan rekreasi, serta travel (Arifin, 2024), membutuhkan konsumen yang teredukasi dengan baik. Tanpa fondasi literasi halal yang kuat sejak usia dini, pertumbuhan industri halal akan menghadapi hambatan dari sisi permintaan, karena konsumen tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk membuat keputusan pembelian yang berbasis kesadaran halal (Hasmi, 2023).

3.2 Belum Adanya Panduan Teknis tentang Pengembangan Produk Halal

Tantangan kedua yang tidak kalah krusial adalah belum tersedianya panduan teknis yang komprehensif tentang pengembangan produk halal. Ketiadaan panduan teknis ini menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam memahami dan memenuhi standar halal yang dipersyaratkan (Azwar, 2023). Tanpa panduan yang jelas, proses pengembangan produk halal menjadi tidak terstandarisasi dan rentan terhadap inkonsistensi.

Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), memang telah mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia (Adiwijaya, 2019). Berdasarkan regulasi JPH tersebut, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal per tanggal 17 Oktober 2024, yakni pertama, produk makanan dan minuman; kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan (Naisabur & Putra, 2024). Namun, keberadaan regulasi ini belum diimbangi dengan panduan teknis yang memadai tentang bagaimana pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat mengembangkan produk mereka agar memenuhi standar halal.

Tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sangat beragam, termasuk proses sertifikasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi atau pengadaan bahan baku tertentu, yang dapat berdampak pada kapasitas produksi dan keberlangsungan usaha (Naisabur & Putra, 2024). Tanpa panduan teknis yang jelas, UMKM akan kesulitan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Hal ini diperparah dengan masih terbatasnya jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor halal yang tersedia untuk mendukung layanan sertifikasi halal secara merata (Naisabur & Putra, 2024).

Ekosistem industri halal yang sehat memerlukan panduan, kontrol, pengaturan, prosedur tata kelola, karakter pemangku kepentingan, dan regulasi yang komprehensif (Rahmawati et al., 2022). Ketiadaan panduan teknis tentang pengembangan produk halal merupakan salah satu kelemahan dalam ekosistem ini yang perlu segera diatasi. Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada semua konsumen Muslim bahwa produk tersebut mematuhi hukum syariah, dan bagi non-Muslim bahwa produk halal adalah produk berkualitas berdasarkan konsep halalan toyyiban (Rahmawati et al., 2022). Oleh karena itu, panduan teknis yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pelaku usaha merupakan kebutuhan yang mendesak.

Visi industri halal Indonesia adalah menjadikan industri halal dan ekonomi syariah sebagai penopang utama perekonomian nasional (Herianti et al., 2023). Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan panduan teknis yang tidak hanya mencakup aspek kehalalan bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan penyajian produk halal secara menyeluruh. Tanpa panduan teknis yang komprehensif, upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia akan menghadapi hambatan yang signifikan.

3.3 Regulasi yang Belum Mengatur Pengembangan dan Penyeleksian Jasa Halal

Tantangan ketiga berkaitan dengan kelemahan regulasi yang ada, di mana regulasi yang tersedia belum secara memadai mengatur mengenai pengembangan dan penyeleksian jasa halal di Indonesia (Azwar, 2023). Sementara regulasi terkait produk halal telah berkembang cukup pesat, regulasi yang mengatur jasa halal masih sangat terbatas, menciptakan kekosongan hukum yang dapat menghambat perkembangan sektor jasa halal secara keseluruhan.

Industri halal tidak hanya mencakup produk fisik seperti makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai jenis jasa, termasuk jasa keuangan syariah, pariwisata halal, pendidikan Islam, dan berbagai jasa lainnya (Rahmawati et al., 2022). Namun, regulasi yang ada belum secara komprehensif mengatur standar dan mekanisme penyeleksian jasa-jasa tersebut agar dapat dikategorikan sebagai jasa halal. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa halal.

Dalam konteks pariwisata halal, misalnya, masih terdapat kelemahan berupa belum adanya jaminan kehalalan produk makanan di destinasi wisata, belum tersedianya transportasi umum yang memadai, serta belum terjalinnya kerja sama yang optimal antara pemerintah dan pengelola wisata (Noviarita et al., 2021). Ketiadaan regulasi yang jelas tentang standar jasa halal dalam pariwisata menyebabkan pengembangan halal tourism menjadi tidak terstandarisasi dan sulit untuk diukur kualitasnya.

Untuk aspek hukum, kesiapan sistem hukum Indonesia dalam mengintegrasikan hukum ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional pada dasarnya terbuka untuk mengadopsi sistem hukum yang ada, baik dari sistem hukum Eropa kontinental maupun common law, bahkan hukum Islam dan hukum adat juga diakui dan diterapkan dalam berbagai aspek hukum (Adiwijaya, 2019). Namun, yang perlu dikaji lebih dalam adalah proses integrasi dan implementasi yang memenuhi kaidah-kaidah pembentukan hukum yang baik atau good legislation governance (Adiwijaya, 2019). Dalam konteks jasa halal, hal ini berarti diperlukan regulasi yang tidak hanya mengakui keberadaan jasa halal, tetapi juga menetapkan standar, mekanisme pengawasan, dan prosedur penyeleksian yang jelas.

Fatwa-fatwa yang berkembang dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sudah cukup banyak, namun masih dinilai kurang responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah di era digitalisasi (Mufrih & Hadiroh, 2022). Beberapa regulasi telah diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pelaksana, meskipun bukti di lapangan masih perlu disempurnakan dalam beberapa hal (Mufrih & Hadiroh, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan kemajuan hukum yang lebih progresif dalam mengatasi perkembangan sektor jasa halal yang terus berkembang.

3.4 Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi yang Menawarkan Program Studi Ekonomi Syariah Masih Sedikit

Tantangan keempat berkaitan dengan masih terbatasnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi syariah di Indonesia. Padahal, ketersediaan SDM berkualitas di bidang ekonomi syariah sangat bergantung pada kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan di bidang ini (Kholis, 2011).

Salah satu persoalan yang kini dihadapi industri keuangan syariah sebagai salah satu wujud praktik ekonomi Islam di dunia, termasuk Indonesia, adalah ketersediaan SDM berkualitas (Kholis, 2011). Terus berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah mendorong meningkatnya kebutuhan SDM berkualitas, namun kebutuhan ini belum dapat dipenuhi secara memadai oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Tidak semua perguruan tinggi memiliki program studi, konsentrasi, dan mata kuliah pilihan mengenai ekonomi syariah atau tentang lembaga keuangan syariah itu sendiri (Ahmadi, 2017).

Keberadaan perguruan tinggi menjadi salah satu penentu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah, sebab SDM luaran perguruan tinggi diupayakan didorong memiliki kemampuan syariah, ekonomi syariah, dan ilmu ekonomi positif (Ahmadi, 2017). Tentu saja, hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah, dikarenakan tidak semua perguruan tinggi memiliki program studi, konsentrasi, dan mata kuliah pilihan mengenai ekonomi syariah. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan industri akan SDM yang kompeten di bidang ekonomi syariah dengan pasokan lulusan yang tersedia.

Dari sisi akademis, perkembangan ekonomi Islam ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan program pelatihan maupun mata kuliah ekonomi Islam, keuangan Islam, dan perbankan syariah baik pada tingkat sarjana (S1) maupun tingkat pascasarjana (S2 dan S3) (Kholis, 2011). Namun, perkembangan ini masih belum merata dan belum mencukupi kebutuhan industri yang terus berkembang. Industri ini diperkirakan membutuhkan setidaknya 200.000 tenaga kerja yang memiliki kompetensi di industri perbankan dan keuangan syariah (Effendi, 2016), sementara kapasitas lembaga pendidikan yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Beberapa perguruan tinggi Islam negeri, seperti IAIN Salatiga melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), telah berupaya untuk mengembangkan program studi di bidang ekonomi syariah dengan visi menjadi fakultas yang unggul dan menjadi rujukan di Indonesia dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Anwar, 2021). Namun, upaya-upaya individual seperti ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional akan SDM ekonomi syariah yang berkualitas. Diperlukan kebijakan nasional yang mendorong lebih banyak perguruan tinggi untuk membuka dan mengembangkan program studi ekonomi syariah.

3.5 Kualitas Program Studi Ekonomi Syariah yang Masih Rendah

Tantangan kelima tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, tetapi juga kualitas program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi. Sebagian besar program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi masih memiliki kualitas yang kurang baik, baik dari segi kurikulum, tenaga pengajar, maupun fasilitas pendukung (Azwar, 2023).

Perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat membutuhkan supply SDM yang unggul dalam menjaga dan meneruskan eksistensi ekonomi Islam di dunia (Arif, 2019). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah tidak diimbangi dengan sumber daya insani yang terkualifikasi (Hasan & Maulana, 2021). Hal ini berdampak pada ketidakpuasan nasabah bank syariah, yang disebabkan pegawainya tidak bisa menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan baik (Hasan & Maulana, 2021).

Kualitas SDM ekonomi syariah yang rendah juga tercermin dari masih rendahnya market share perbankan syariah yang berkisar 5% dari total aset bank secara nasional (Hasan & Maulana, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun industri perbankan syariah telah berkembang selama beberapa dekade, namun pertumbuhannya masih terhambat oleh keterbatasan kualitas SDM yang ada. Bahkan terjadi budaya bajak-membajak karyawan bank syariah; hal ini disebabkan oleh lajunya tingkat pertumbuhan dan perkembangan perbankan Islam tanpa diiringi oleh kesiapan SDM perbankan Islam yang kompeten (Sukardi, 2013).

Untuk meningkatkan kualitas SDM di lembaga keuangan syariah, setidaknya ada dua metode yang dapat digunakan: pertama, membangun manajemen SDM yang profesional; dan kedua, mendirikan pusat pendidikan dan penelitian, serta sertifikasi profesi bagi calon pekerja dan pekerja lembaga keuangan syariah (Hasan & Maulana, 2021). Namun, implementasi kedua metode ini memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.

Kesiapan akuntan syariah Indonesia dalam memasuki era persaingan global, misalnya, memerlukan persiapan kemampuan dan keahlian akuntansi berbasis standar IFRS syariah, pemahaman risiko syariah, standarisasi SDM secara internasional, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang andal (Arwani, 2016). Standar yang tinggi ini menuntut kualitas pendidikan ekonomi syariah yang jauh lebih baik dari kondisi yang ada saat ini. Tanpa peningkatan kualitas yang signifikan, lulusan program studi ekonomi syariah akan kesulitan untuk bersaing di pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam akibat kelangkaan ahli-ahli di bidang ini merupakan salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam mendorong ekonomi syariah nasional (Effendi, 2016). Kelangkaan tenaga pengajar yang berkualitas di bidang ekonomi syariah menciptakan lingkaran setan: kualitas pendidikan yang rendah menghasilkan lulusan yang kurang kompeten, yang pada gilirannya tidak mampu menjadi tenaga pengajar yang berkualitas untuk generasi berikutnya.

3.6 Terbatasnya Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tenaga Ahli Tersertifikasi di Bidang Ekonomi Syariah

Tantangan keenam berkaitan dengan masih terbatasnya lembaga sertifikasi profesi ekonomi syariah dan tenaga ahli tersertifikasi di bidang ini. Keterbatasan ini menciptakan hambatan serius bagi pengembangan industri halal yang membutuhkan tenaga ahli yang kompeten dan tersertifikasi (Azwar, 2023).

Sertifikasi profesi merupakan salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja di bidang ekonomi syariah memiliki kompetensi yang memadai dan terstandarisasi. Namun, lembaga sertifikasi profesi ekonomi syariah yang ada saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Kondisi ini menyebabkan banyak tenaga kerja di industri keuangan syariah yang tidak memiliki sertifikasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Kebutuhan akan tenaga ahli tersertifikasi di bidang ekonomi syariah sangat mendesak, mengingat industri ini terus berkembang dengan pesat. Sumber daya manusia di bidang industri keuangan syariah yang masih rendah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi (Najib & Masruri, 2022). Tanpa tenaga ahli yang tersertifikasi, kualitas layanan dan produk di industri halal tidak dapat dijamin memenuhi standar syariah yang dipersyaratkan.

Dalam konteks persaingan global, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kesiapan SDM dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya menjadi sangat krusial (Arwani, 2015). Tenaga ahli tersertifikasi di bidang ekonomi syariah tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk bersaing di pasar regional dan global. Tanpa sertifikasi yang diakui secara internasional, tenaga ahli ekonomi syariah Indonesia akan kesulitan untuk bersaing dengan tenaga ahli dari negara-negara lain yang telah lebih maju dalam pengembangan industri halal, seperti Malaysia.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan sistem sertifikasi profesi ekonomi syariah yang komprehensif dan diakui secara luas. Hal ini mencakup pengembangan standar kompetensi yang jelas, mekanisme ujian sertifikasi yang kredibel, serta program pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi tenaga ahli di bidang ekonomi syariah (Hasan & Maulana, 2021).

3.7 Ketiadaan Kesepakatan Mengenai Pengembangan Ekonomi Syariah Secara Nasional

Tantangan ketujuh berkaitan dengan belum adanya kesepakatan yang solid mengenai pengembangan ekonomi syariah secara nasional. Ketiadaan kesepakatan ini menciptakan fragmentasi dalam upaya pengembangan ekonomi syariah, di mana berbagai pihak bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang efektif (Azwar, 2023).

Dalam rentang waktu yang cukup panjang, pembahasan mengenai berbagai aspek ekonomi syariah belum menunjukkan tanda-tanda kesepakatan yang kuat di antara berbagai pemangku kepentingan (Yasin, 2017). Kondisi ini diperparah oleh masih adanya sebagian pihak yang merasa bahwa berbagai regulasi dan kebijakan terkait ekonomi syariah lahir hanya sebagai kebutuhan politik yang kurang efektif dalam pelaksanaannya (Mufidah et al., 2021). Ketidaksepakatan ini menciptakan hambatan serius bagi pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kohesif dan terintegrasi.

Pengembangan ekonomi syariah memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek global dan lokal, mengintegrasikan pendidikan masyarakat, dukungan pemerintah, inovasi, dan kolaborasi antarlembaga (Ma'ruf & Fachruddin, 2023). Tanpa kesepakatan nasional yang jelas tentang arah dan strategi pengembangan ekonomi syariah, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak akan cenderung tumpang tindih, tidak efisien, dan tidak memberikan dampak yang optimal.

Sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga terkait menjadi kunci untuk meraih potensi penuh ekonomi syariah di Indonesia (Ma'ruf & Fachruddin, 2023). Namun, sinergi ini sulit terwujud tanpa adanya kesepakatan nasional yang menjadi landasan bersama bagi semua pemangku kepentingan. Regulasi dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah, sementara inovasi produk dan layanan, serta kolaborasi antarlembaga keuangan, diakui sebagai elemen kunci dalam menghadapi persaingan global (Ma'ruf & Fachruddin, 2023).

Ketiadaan kesepakatan nasional juga berdampak pada inkonsistensi dalam implementasi kebijakan ekonomi syariah di berbagai daerah. Di beberapa negara Islam, pengembangan sektor ekonomi syariah telah menjadi kebijakan nasional dengan dukungan konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah (Arifin, 2024). Namun, Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki kesepakatan nasional yang komprehensif tentang pengembangan ekonomi syariah, meskipun telah ada berbagai inisiatif seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mencantumkan pengembangan industri produk halal (Herianti et al., 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan forum nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil, untuk merumuskan kesepakatan nasional tentang arah dan strategi pengembangan ekonomi syariah. Kesepakatan ini harus mencakup visi jangka panjang, target yang terukur, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi yang efektif.

3.8 Pemetaan dan Sinergi Antarberbagai Pihak dalam R&D Ekonomi Syariah yang Belum Optimal

Tantangan kedelapan berkaitan dengan belum optimalnya pemetaan dan sinergi antarberbagai pihak dalam penelitian dan pengembangan (R&D) ekonomi syariah. Kondisi ini menyebabkan upaya R&D di bidang ekonomi syariah menjadi terfragmentasi, tidak terkoordinasi, dan tidak memberikan dampak yang optimal bagi pengembangan industri halal secara keseluruhan (Azwar, 2023).

Sinergi perguruan tinggi dengan industri harus selalu berjalan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan relevan dengan kebutuhan industri dan dapat diimplementasikan secara praktis (Azwar, 2023). Namun, dalam kenyataannya, hubungan antara perguruan tinggi dan industri di bidang ekonomi syariah masih sangat terbatas. Banyak penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi tidak memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan industri, sementara industri tidak memanfaatkan hasil penelitian perguruan tinggi secara optimal.

Berbagai organisasi ekonomi syariah maupun praktisi perbankan syariah, seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), dan lain-lain, terus dilibatkan dalam berbagai perencanaan pengembangan perbankan syariah (Jaya et al., 2021). Namun, keterlibatan ini belum terstruktur dengan baik dan belum menghasilkan sinergi yang optimal dalam kegiatan R&D. Diperlukan fatwa MUI dan berbagai masukan baik dari para ahli fikih, Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan stakeholder lainnya untuk terus mengembangkan produk-produk perbankan syariah agar tetap eksis dan dapat menjadi pilihan masyarakat luas (Jaya et al., 2021).

Pemetaan perguruan tinggi yang dapat berspesialisasi mengembangkan riset ekonomi syariah tertentu merupakan salah satu program strategis yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan ini (Azwar, 2023). Dengan pemetaan yang jelas, setiap perguruan tinggi dapat fokus pada bidang riset ekonomi syariah tertentu sesuai dengan keunggulan dan kapasitasnya, sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian yang tidak perlu dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih efisien.

Pembuatan pusat data ekonomi syariah juga merupakan langkah penting yang perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan R&D yang lebih terkoordinasi (Azwar, 2023). Tanpa data yang komprehensif dan terpusat, sulit untuk melakukan pemetaan yang akurat tentang kondisi dan kebutuhan industri halal, serta untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Pusat data ekonomi syariah yang terintegrasi akan memungkinkan berbagai pihak untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Dalam konteks yang lebih luas, pengembangan ekonomi syariah memerlukan rencana dasar yang kuat, di mana salah satu elemen terpentingnya adalah memperkuat aturan dan tata kelola (Rohmi, 2021). Hal ini mencakup pengembangan kerangka regulasi yang mendukung kegiatan R&D di bidang ekonomi syariah, termasuk insentif bagi perguruan tinggi dan industri untuk melakukan penelitian kolaboratif, serta mekanisme untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik industri.

4. Strategi dan Rekomendasi

Menghadapi berbagai tantangan yang telah diuraikan di atas, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengembangkan literasi, SDM, dan R&D dalam industri halal di Indonesia. Beberapa program strategis yang dapat dilakukan antara lain: program literasi halal nasional, program akselerasi sertifikasi, program akselerasi standarisasi kurikulum lembaga pendidikan, pembuatan pusat data ekonomi syariah, dan pemetaan perguruan tinggi yang dapat berspesialisasi mengembangkan riset ekonomi syariah tertentu (Azwar, 2023).

Program literasi halal nasional perlu dirancang secara sistematis dan mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun kesepakatan semua takmir masjid di Indonesia untuk secara serentak mengangkat tema ekonomi Islam dalam khutbah Jumat pada bulan tertentu, sehingga ada semacam gerakan nasional yang berporos di masjid sebagai sentra pendidikan umat (Kholis, 2011). Selain itu, kampanye gaya hidup halal yang semakin marak dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan literasi halal di masyarakat (Azwar, 2023).

Program akselerasi sertifikasi perlu dirancang untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, terutama UMKM, yang selama ini menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal (Naisabur & Putra, 2024). Hal ini mencakup peningkatan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pengembangan sistem sertifikasi yang lebih sederhana dan terjangkau bagi UMKM, serta penyediaan pendampingan yang memadai bagi pelaku usaha dalam proses sertifikasi (Rofiullah et al., 2024).

Program akselerasi standarisasi kurikulum lembaga pendidikan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa lulusan program studi ekonomi syariah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini mencakup pengembangan standar kurikulum nasional untuk program studi ekonomi syariah, peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui program beasiswa dan pelatihan, serta pengembangan kerja sama antara perguruan tinggi dan industri dalam pengembangan kurikulum yang relevan (Hasan & Maulana, 2021).

5. Kesimpulan

Pengembangan literasi, SDM, dan R&D dalam industri halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi. Kedelapan tantangan yang telah diuraikan—mulai dari terbatasnya edukasi halal pada pendidikan usia dini, belum adanya panduan teknis pengembangan produk halal, kelemahan regulasi jasa halal, terbatasnya institusi pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang ekonomi syariah, rendahnya kualitas program studi yang ada, terbatasnya lembaga sertifikasi profesi, ketiadaan kesepakatan nasional, hingga belum optimalnya sinergi R&D—semuanya merupakan hambatan struktural yang perlu diatasi secara sistematis (Azwar, 2023).

Semua tantangan ini menunjukkan urgensi dari literasi, edukasi, SDM, riset, dan pengembangan dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia di masa yang akan datang (Azwar, 2023). Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, dukungan regulasi yang memadai, dan sinergi yang efektif antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia dan mewujudkan visi menjadikan industri halal dan ekonomi syariah sebagai penopang utama perekonomian nasional (Herianti et al., 2023).

Daftar Referensi

Adiwijaya, A. J. S. (2019). Menyongsong pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Living Law, 11(1), 1. https://doi.org/10.30997/jill.v11i1.1641

Ahmadi, M. (2017). Pengembangan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf terhadap pertumbuhan industri keuangan non bank syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2). https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134

Anwar, S. (2021). Student services center (SSC): Upaya pembinaan prestasi, karir, dan kewirausahaan bagi mahasiswa melalui community based participatory research. Penamas Journal of Community Service, 1(1), 49–60. https://doi.org/10.53088/penamas.v1i1.73

Arif, Z. (2019). Optimalisasi peluang dan tantangan ekonomi Islam dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 1(1), 89. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1817

Arifin, I. (2024). Optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam inklusivitas grand design ekonomi syariah di tingkat Asia. Economic Reviews Journal, 3(1), 641–654. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.213

Arwani, A. (2015). Ekonomi Islam salah satu model alternatif strategi merekatkokohkan NKRI. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 275–294. https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.275-294

Arwani, A. (2016). Profesi akuntan syariah Indonesia memasuki masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 163. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.163-184

Azwar, A. (2023). Peluang, tantangan dan strategi pengembangan literasi dan sumber daya manusia ekonomi syariah di Indonesia. Info Artha, 7(1), 18–30. https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.1757

Effendi, A. (2016). Asuransi syariah di Indonesia (studi tentang peluang ke depan industri asuransi syariah). Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 3(2), 71. https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145

Hasan, F. A. A., & Maulana, M. I. (2021). Meningkatkan kualitas sumber daya insani di lembaga keuangan syariah dalam menghadapi persaingan global. Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 3(1), 27–36. https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.3795

Hasmi, Z. P. (2023). Perilaku halal life style terhadap keputusan pembelian konsumen. Karismapro, 13(2), 99–106. https://doi.org/10.53675/karismapro.v13i2.255

Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri halal dari perspektif potensi dan perkembangannya di Indonesia. Indonesia Journal of Halal, 6(2), 56–64. https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249

Jaya, A., Soemitra, A., & Rasyid, A. (2021). Studi literatur problematika product development dan standard produk lembaga keuangan dan perbankan Islam. Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(1). https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.9367

Kholis, N. (2011). Peluang dan tantangan institusi pendidikan ekonomi Islam dalam konteks trend ekonomi global. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 109–122. https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss1.art7

Ma'ruf, F., & Fachruddin, I. (2023). Prospek ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2024–2028. Al-Tasyree: Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 15(02), 80–89. https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1525

Mufidah, M., Hejazziey, D., & Sari, N. Y. (2021). Kontroversi perda berbasis syariah dalam otonomi daerah di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(5), 1261–1272. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22425

Mufrih, A. N., & Hadiroh, J. (2022). Progresifitas fatwa dan regulasi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional. Alhamra: Jurnal Studi Islam, 3(2), 77. https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487

Muzayanah, U., Oetomo, S. B., & Zakiyah, Z. (2019). Kepedulian siswa madrasah aliyah terhadap produk pangan halal di Kota Surakarta. Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 5(2), 259–273. https://doi.org/10.18784/smart.v5i2.883

Naisabur, N., & Putra, H. M. (2024). Challenges of Indonesian small micro enterprises (MSEs) in fulfilling halal certification obligations October 2024. Ta'amul Journal of Islamic Economics, 3(1), 1–27. https://doi.org/10.58223/taamul.v3i1.215

Najib, M. T. A., & Masruri, N. H. (2022). Sosialisasi sistem keuangan syariah pada jamaah masjid Al-Huda Madiun. Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis, 2(1), 31–37. https://doi.org/10.24269/jteb.v2i1.4535

Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis halal tourism dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 302. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1574

Rahmawati, Thamrin, H., & Putra, Z. N. T. (2022). Overview industri halal di perdagangan global. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(2), 72–81. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657

Rofiullah, A. H., Shiddiqi, H. A., & Safithri, A. (2024). Membangun kesadaran pengurusan sertifikasi halal pelaku UMKM sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat perspektif ekonomi syariah. ESA, 6(1), 11–22. https://doi.org/10.58293/esa.v6i1.91

Rohmi, M. L. (2021). Analisis dampak Covid-19 terhadap bagi hasil mudharabah bank umum syariah di Indonesia. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6(2), 109–124. https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.2065

Sukardi, B. (2013). Corporate governance engineering of Islamic banking and finance: Tantangan globalisasi sistem ekonomi dan pasar bebas. Tsaqafah, 9(1), 149. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.42

Yasin, M. N. (2017). Politik hukum pemberlakuan gelar "sarjana hukum" untuk alumni jurusan hukum ekonomi dan bisnis syariah. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 168. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3856