00689 - Peran Pemerintah dalam Sistem Ekonomi Islam: Regulasi, Supervisi, dan Kebijakan Publik dalam Konteks Indonesia dan Malaysia

Abstrak

Artikel ini menelaah peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam melalui analisis kerangka regulasi, supervisi, kebijakan fiskal dan fiskal syariah, serta implementasi instrumen keuangan berbasis syariah dan fintech di dua konteks utama: Indonesia dan Malaysia. Dengan menggabungkan temuan dari sejumlah studi empiris dan normatif yang membahas regulasi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI, kebijakan keuangan (Islamic finance development strategies), serta dinamika fintech syariah dan pelaksanaan maqāṣid al-sharī’ah dalam kebijakan publik, artikel ini mengonstruksi gambaran tentang bagaimana negara memobilisasi institusi, regulasi, dan program pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah, keadilan sosial, dan inklusi keuangan. Beberapa nuansa divergen antarkonteks negara (misalnya skema regulasi di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia) juga dibahas untuk menunjukkan batasan dan potensi sinergi kebijakan publik dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: peran pemerintah; ekonomi Islam; regulasi; supervisi; maqāṣid al-sharī’ah; fintech syariah; Indonesia; Malaysia

Abstract

This article examines the role of government in the Islamic economic system through an analysis of regulatory frameworks, supervision, fiscal and Islamic fiscal policy, and the implementation of sharia-based financial instruments and fintech in two principal contexts: Indonesia and Malaysia. By synthesizing findings from empirical and normative studies on Islamic banking regulation, DSN-MUI fatwas, Islamic finance development strategies, the dynamics of Islamic fintech, and the application of maqāṣid al-sharī’ah in public policy, this article constructs a picture of how the state mobilizes institutions, regulations, and development programs to promote economic growth grounded in sharia principles, social justice, and financial inclusion. Divergent nuances between the two national contexts (for example, the regulatory schemes in Malaysia compared with those in Indonesia) are also discussed to show the limits and the potential synergies of public policy in the Islamic economy.

Keywords: role of government; Islamic economy; regulation; supervision; maqāṣid al-sharī’ah; Islamic fintech; Indonesia; Malaysia

1. Pendahuluan dan Kerangka Teoretis

1.1 Definisi peran pemerintah dalam ekonomi Islam

Pemerintah diposisikan sebagai aktor utama yang membangun kerangka kebijakan, regulasi, dan institusional untuk mewujudkan tujuan ekonomi Islam, termasuk penguatan institusi keuangan syariah, penegakan kepatuhan syariah, serta distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah. Beberapa studi menekankan bahwa pemerintah perlu membangun kerangka tata kelola syariah (sharia governance), mendorong literasi keuangan syariah, serta mengharmonisasi fatwa-fatwa syariah dengan regulasi nasional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memenuhi maqāṣid syariah (pencegahan kemudaratan dan promosi maslahah). Misalnya, kajian tentang regulasi keuangan Islam dan pembangunan sistem keuangan Islam menunjukkan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk merumuskan kebijakan fiskal yang berlandaskan prinsip syariah serta untuk menata regulasi perbankan syariah dan produk-produk keuangan syariah (Bashori et al., 2023; Fidhayanti et al., 2024; Jaelani, 2017; Omar & Sari, 2019; Supriadi et al., 2023; Syahputra et al., 2023).

Negara sebagai pembuat kebijakan dan regulator memiliki peran krusial dalam membentuk infrastruktur regulasi keuangan syariah, termasuk kanal-kanal pengawasan (regulasi perbankan syariah, pengawasan OJK/BI, serta fatwa DSN-MUI) yang konsisten dengan prinsip syariah (fatwa DSN-MUI sebagai otoritas legitimasi operasional produk-produk syariah) (Bashori et al., 2023; Fidhayanti et al., 2024; Syahputra et al., 2023; Wardana et al., 2023; Yusmad et al., 2024).

Secara historis, negara-negara Muslim di wilayah Asia Tenggara menampilkan contoh bagaimana pemerintah mendorong pembentukan infrastruktur keuangan Islam melalui kebijakan fiskal, kerangka master plan, dan regulasi sektor keuangan syariah, yang sering dikaitkan dengan peran sentral bank sentral (BI/BNM) dan badan-badan pengawas (OJK/DSN-MUI) (Jaelani, 2017; Nakagawa, 2011; Rudnyckyj, 2014; Syahputra et al., 2023; Trimulato et al., 2023).

Kerangka maqāṣid al-sharī’ah menjadi referensi normatif bagi kebijakan publik dalam Islam, yang menekankan perlunya menjaga tujuan-tujuan syariah (pemeliharaan jiwa, harta, agama, akal, dan keturunan) serta memastikan bahwa kebijakan publik memberikan kemaslahatan dan mencegah mudarat dalam konteks modern (misalnya kebijakan fiskal, pembiayaan publik, dan regulasi keuangan) (Ayumiati et al., 2024; Nakagawa, 2011; Omar & Sari, 2019; Syahputra et al., 2023).

2. Peran Pemerintah sebagai Regulator dan Pembuat Kebijakan Ekonomi Islam

2.1 Pendorong pembentukan infrastruktur regulasi keuangan Islam

Negara berperan dalam merancang dan memandu infrastruktur regulasi yang memungkinkan produk-produk keuangan syariah berjalan secara sah, transparan, dan kompetitif. Dalam konteks Malaysia, pemerintah memainkan peran penting melalui pembentukan kerangka regulasi yang memungkinkan pembiayaan syariah tumbuh secara paralel dengan sektor konvensional (dual banking system), disertai dengan kerangka tata kelola syariah yang dihasilkan Bank Negara Malaysia (BNM) dan badan-badan terkait. Latar belakangnya termasuk penerapan Financial Sector Master Plan (Master Plan Sektor Keuangan) dan pembentukan kerangka Shariah Governance Framework (SGF) untuk lembaga keuangan Islam (IFI), yang menekankan peran pengawasan dan kepatuhan syariah sebagai fondasi reputasi dan stabilitas sektor (Nakagawa, 2011; Nasir et al., 2020; Rudnyckyj, 2014).

Kerangka kerja ini membantu mendorong akumulasi pembiayaan syariah di ranah publik dan privat, memfasilitasi aliran dana ke sektor-sektor riil melalui instrumen syariah (misalnya sukuk dan pembiayaan berbasis bagi hasil), dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk-produk syariah melalui transparansi dan akuntabilitas tata kelola syariah (Nakagawa, 2011; Rudnyckyj, 2014).

2.2 Kebijakan fiskal dan pembiayaan publik dalam kerangka ekonomi Islam

Kajian mengenai ekspenditur publik di Indonesia menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengalihkan sumber daya ke arah tujuan sosial-ekonomi sesuai prinsip syariah, dengan mekanisme yang menggabungkan dana publik, zakat, zakat fitrah, dan mekanisme lain untuk mencapai kesejahteraan publik. Dalam konteks Islam, pengeluaran negara sejalan dengan fungsi kesejahteraan publik dan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan aktivitas privat yang tidak dapat dipenuhi secara syariah, disertai dengan prinsip ijtihad untuk menangani masalah baru (Jaelani, 2017, 2018). Penekanan serupa juga terlihat dalam diskusi mengenai peran negara dalam ekonomi Islam di Aceh, di mana APBD dirancang untuk melindungi jiwa, harta, agama, akal, dan keturunan melalui maqāṣid, meskipun penempatan prioritas bisa berbeda dalam keadaan darurat, yang menyoroti peran pemerintah daerah dalam menyusun belanja publik secara normatif mengikuti prinsip syariah (Ayumiati et al., 2024).

Secara global, literatur juga menyoroti peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan pembiayaan melalui instrumen syariah (sukuk), yang menunjukkan bahwa otoritas publik dapat memfasilitasi aliran dana publik dan swasta ke infrastruktur dan proyek-proyek publik melalui kerangka syariah, dengan contoh-contoh yang dianalisis di berbagai negara, seperti kebijakan fiskal dan institusional di Asia Tenggara (Dikun et al., 2018; Jaelani, 2017; Syahputra et al., 2023).

2.3 Kebijakan fiskal maqāṣid dan pembiayaan sosial

Pemerintah juga berperan dalam mengakomodasi tujuan maqāṣid al-sharī’ah melalui alokasi belanja publik dan kebijakan fiskal yang memprioritaskan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan penyelesaian kemiskinan, yang tecermin dalam kajian Aceh dan kajian lain yang menilai bagaimana belanja daerah disesuaikan dengan tujuan syariah. Hal ini mencakup perlindungan jiwa, harta, dan kehakiman melalui belanja publik yang diarahkan untuk kesejahteraan umum (maslahah) (Ayumiati et al., 2024; Nakagawa, 2011; Omar & Sari, 2019).

3. Peran Pemerintah dalam Kerangka Regulasi, Supervisi, dan Tata Kelola (Shariah Governance)

3.1 Shariah governance dan fatwa sebagai pilar kepastian hukum

Sistem keuangan Islam menuntut tata kelola syariah yang kuat agar produk dan layanan keuangan syariah benar-benar patuh syariah. DSN-MUI, regulator (OJK di Indonesia, BNM di Malaysia), serta otoritas terkait memegang peran penting dalam membuat fatwa, kebijakan, dan pedoman operasional. Fatwa DSN-MUI dan fatwa syariah yang dikeluarkan secara berkala menjadi rujukan operasional bagi bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah di Indonesia, serta institusi serupa di Malaysia; hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah dan otoritas agama berperan sebagai pengawal sistematis produk keuangan syariah (Bashori et al., 2023; Fidhayanti et al., 2024; Omar & Sari, 2019; Syahputra et al., 2023; Wardana et al., 2023).

Fatwa terkait transaksi digital dan inovasi keuangan digital (fintech) menandakan dinamika antara hukum agama dan kebijakan negara dalam menjamin kepatuhan syariah, sekaligus menata ruang inovasi. Penelitian mengenai epistemologi fatwa untuk transaksi digital menyoroti bagaimana fatwa-fatwa DSN-MUI tetap menjadi landasan hukum (normatif) yang diintegrasikan ke dalam regulasi negara, termasuk dalam kerangka ijtihad dinamis untuk menanggapi inovasi teknologi (Bashori et al., 2023; Fidhayanti et al., 2024).

Peran pemerintah dalam membangun kerangka regulasi fintech syariah tecermin dari kajian-kajian yang menyoroti kebutuhan kerja sama antara regulator (OJK), regulator syariah (DSN-MUI), pelaku industri, dan pembentuk kebijakan untuk memperbaiki regulasi yang ada dan membangun kerangka perlindungan konsumen serta kepatuhan syariah dalam ekosistem fintech (Fidhayanti et al., 2024; Supriadi et al., 2023).

3.2 Supervisi perbankan syariah dan regulator lintas negara

Supervisi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia melibatkan koordinasi antara OJK/BI dan regulator syariah (DSN-MUI) serta institusi permodalan, untuk menegakkan kepatuhan syariah, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan stabilitas sektor. Penelitian tentang revitalisasi pengawasan perbankan syariah menyoroti tantangan operasional, tumpang-tindih tugas antarotoritas pengawasan, dan rekomendasi reformasi untuk memperbaiki koordinasi dan efektivitas sanksi bagi pelanggaran syariah (Bashori et al., 2023; Wardana et al., 2023; Yusmad et al., 2024). Selain itu, kajian mengenai kerangka regulasi di Malaysia menekankan peran bank sentral (BNM) dan SAC sebagai komite syariah, serta perlunya harmonisasi antara kebijakan moneter dan kepatuhan syariah dalam kerangka SGF untuk meningkatkan kredibilitas dan stabilitas industri keuangan Islam (Nakagawa, 2011; Nasir et al., 2020; Rudnyckyj, 2014).

4. Peran Pemerintah dalam Ranah Fintech, Inklusi Keuangan, dan Ekosistem Digital Syariah

4.1 Kerangka kebijakan fintech syariah dan literasi regulasi

Pertumbuhan fintech syariah di Indonesia menimbulkan kebutuhan akan kerangka regulasi yang jelas, termasuk lisensi khusus untuk produk syariah, perlindungan konsumen, dan tata kelola syariah. Penelitian tentang lanskap regulasi fintech Islam di Indonesia menyoroti kesenjangan antara kebijakan yang ada dan praktik yang dibutuhkan, serta peran DSN-MUI dan OJK dalam mengawal fatwa dan pedoman operasional agar teknologi keuangan syariah tetap mengikuti prinsip syariah yang diakui secara nasional dan internasional (Fidhayanti et al., 2024). Selain itu, kajian mengenai tantangan regulasi fintech di era digital menegaskan perlunya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan regulator syariah untuk membangun ekosistem inovatif yang patuh syariah (Fidhayanti et al., 2024; Supriadi et al., 2023; Syahputra et al., 2023).

4.2 Fintech syariah, literasi, dan inklusi UMKM

Kajian mengenai ekosistem fintech syariah menekankan bahwa pemerintah perlu memfasilitasi kelembagaan, perizinan, perlindungan konsumen, serta pengawasan untuk menjaga kepatuhan syariah dan stabilitas sistem keuangan Islam. Kerangka kerja seperti KNKS/KNEKS di Indonesia, peran OJK, serta fatwa DSN-MUI membentuk landasan regulasi untuk solusi pembiayaan berbasis syariah yang inklusif bagi pelaku UMKM dan sektor mikro, sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional (“Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective,” 2023; Fidhayanti et al., 2024; Supriadi et al., 2023; Syahputra et al., 2023; Trimulato et al., 2023).

Secara global, literatur menyoroti bahwa peran pemerintah dan regulator dalam mengembangkan infrastruktur fintech syariah merupakan kunci untuk memastikan inovasi berjalan di atas kerangka regulasi yang konsisten dengan prinsip syariah, serta untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan nasional (Lekpek & Šabotić, 2022; Nisa’ & Sunni, 2024; Syahputra et al., 2023).

5. Lingkup Negara dan Perbandingan Konteks

5.1 Malaysia sebagai model regulasi dan institusional

Malaysia sering dijadikan kerangka perbandingan karena pendekatannya yang simbolik terhadap integrasi antara bank konvensional dan bank syariah, yang didukung oleh kebijakan publik, master plan keuangan, dan kerangka SGF yang dikelola oleh otoritas negara. Penelitian mengenai evolusi pembiayaan Islam di Malaysia menyoroti bagaimana pemerintah dan regulator membangun infrastruktur untuk mewujudkan pusat keuangan Islam global, melalui dukungan kebijakan nasional, pembentukan jaringan bank syariah, serta harmonisasi hukum dan regulasi antara sektor publik dan swasta (Nakagawa, 2011; Nasir et al., 2020; Rudnyckyj, 2014). Studi lain menegaskan bagaimana Malaysia memulai dengan pendekatan dual banking, dukungan regulasi, dan konfigurasi institusional untuk memperkuat perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, sambil menekankan pentingnya tata kelola syariah dan akuntabilitas untuk stabilitas jangka panjang (Erdoğan et al., 2020; Nakagawa, 2011; Nasir et al., 2020).

5.2 Indonesia sebagai studi kasus implementasi kebijakan publik dalam ekonomi syariah

Indonesia menampilkan lanskap regulasi yang kompleks namun dinamis: OJK berperan sebagai regulator, BI sebagai otoritas moneter yang mengawasi stabilitas finansial, serta DSN-MUI sebagai otoritas fatwa syariah yang memberikan pedoman operasional. Beberapa kajian menggarisbawahi perlunya sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan kebijakan fiskal nasional untuk memastikan kepatuhan syariah pada produk keuangan digital dan konvensional. Penelitian tentang fintech syariah menekankan perlunya kerangka regulator nasional yang kukuh, pengaturan lisensi, perlindungan konsumen, serta koordinasi antara regulator, pelaku industri, dan DSN-MUI agar inovasi tidak mengurangi kepatuhan syariah (Bashori et al., 2023; Fidhayanti et al., 2024; Supriadi et al., 2023; Syahputra et al., 2023; Wardana et al., 2023). Secara fiskal, kajian APBN 2017 dan kerangka kebijakan maqāṣid al-sharī’ah di Aceh menunjukkan bagaimana pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung tujuan sosial dan keadilan ekonomi melalui kebijakan publik berbasis syariah (Ayumiati et al., 2024; Jaelani, 2017; Omar & Sari, 2019).

5.3 Diplomasi regulasi dan dinamika global

Pekerjaan teoretis dan empiris mengenai regulasi keuangan Islam di berbagai negara menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab membentuk landasan kebijakan, membangun institusi, dan mengawal kepatuhan syariah melalui kerangka hukum nasional dan fatwa syariah, sekaligus mendorong integrasi global melalui kerangka kerja internasional (IFSB, AAOIFI, dan sebagainya). Studi tentang globalisasi keuangan syariah di Indonesia, serta analisis tentang bagaimana kebijakan dan regulasi fintech syariah dibentuk, memperlihatkan bahwa pemerintah perlu bekerja sama dengan regulator lain, lembaga keuangan, dan komunitas ulama untuk membentuk ekosistem yang inklusif dan patuh syariah (Fidhayanti et al., 2024; Nisa’ & Sunni, 2024; Syahputra et al., 2023; Wardana et al., 2023).

6. Diskusi: Nuansa dan Potensi Kebijakan Publik dalam Ekonomi Islam

6.1 Nuansa antara dukungan dan tantangan

Meskipun banyak kajian menekankan bahwa pemerintah mempunyai peran fasilitatif yang kuat dalam membangun infrastruktur keuangan Islam melalui regulasi, kepatuhan syariah, dan kebijakan fiskal, ada juga pengingat bahwa regulasi yang terlalu kompleks, tumpang-tindih kewenangan, atau kurangnya literasi keuangan syariah dapat menghambat inovasi. Beberapa studi menunjukkan kebutuhan harmonisasi antara regulator, DSN-MUI, dan institusi keuangan untuk mengurangi ketidakpastian hukum bagi produk-produk baru (fintech syariah) dan menjaga stabilitas keuangan nasional (Bashori et al., 2023; Fidhayanti et al., 2024; Syahputra et al., 2023; Wardana et al., 2023).

6.2 Peran maqāṣid al-sharī’ah dan keadilan sosial

Kerangka maqāṣid al-sharī’ah menjadi komponen penting dalam kebijakan publik Islam, terutama untuk perencanaan anggaran dan pembiayaan publik yang bertujuan mencapai kemaslahatan bersama. Berbagai penelitian menunjukkan bagaimana anggaran belanja daerah dan kebijakan fiskal nasional diarahkan untuk melindungi hak-hak sosial, mencegah kemiskinan, dan memajukan keadilan distributif, sesuai dengan kerangka syariah. Namun, implementasi maqāṣid dapat bervariasi antardaerah (misalnya Aceh dan wilayah lain), sehingga penting bagi kebijakan nasional untuk menjaga keseragaman dalam prinsip-prinsip syariah, tetapi tetap fleksibel dalam konteks regional (Ayumiati et al., 2024; Jaelani, 2017; Omar & Sari, 2019).

6.3 Inklusi keuangan, UMKM, dan infrastruktur publik

Inisiatif pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan melalui fintech Islam, pembiayaan berbasis syariah untuk UMKM, serta instrumen seperti sukuk untuk pembiayaan infrastruktur menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat mengaktivasi peran sektor keuangan Islam untuk memperkuat ekonomi riil. Ketersambungan antara bank syariah, fintech syariah, dan program-program inklusi keuangan mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses ke pembiayaan yang patuh syariah bagi pelaku UMKM dan masyarakat luas (“Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective,” 2023; Fidhayanti et al., 2024; Omar & Sari, 2019; Syahputra et al., 2023; Trimulato et al., 2023).

7. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai literatur yang relevan, jelas bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam membangun, menegakkan, dan mengarahkan ekonomi Islam melalui hal-hal berikut.

• Regulasi dan kerangka kebijakan untuk sektor keuangan syariah (perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah) yang melibatkan regulator nasional, badan syariah, dan institusi keuangan syariah, dengan dukungan fatwa syariah untuk kepatuhan produk (Bashori et al., 2023; Fidhayanti et al., 2024; Nakagawa, 2011; Omar & Sari, 2019; Rudnyckyj, 2014; Syahputra et al., 2023; Wardana et al., 2023).

• Supervisi dan tata kelola keuangan syariah melalui kerangka tata kelola (SGF, SSB), yang meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas pasar keuangan syariah (Bashori et al., 2023; Omar & Sari, 2019; Rudnyckyj, 2014; Syahputra et al., 2023; Wardana et al., 2023).

• Kebijakan fiskal dan pembiayaan publik berbasis maqāṣid al-sharī’ah untuk mencapai kesejahteraan publik, perlindungan jiwa/harta/agama/akal/keturunan, serta mengarahkan anggaran publik ke wilayah yang memberi kemaslahatan sosial (Ayumiati et al., 2024; Jaelani, 2017; Omar & Sari, 2019).

• Dukungan untuk transformasi digital dan fintech syariah sebagai sarana memperluas layanan keuangan syariah, meningkatkan inklusi, dan memperkuat ekosistem keuangan Islam melalui kerangka regulasi yang jelas dan kolaboratif antara regulator, pelaku industri, dan ulama (Fidhayanti et al., 2024; Supriadi et al., 2023; Syahputra et al., 2023; Trimulato et al., 2023).

• Pembelajaran institusional dan perbandingan lintas negara yang menunjukkan bahwa model-model pemerintah di Malaysia dan Indonesia memperlihatkan bagaimana kebijakan publik dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah secara berkelanjutan sambil menjaga kepatuhan syariah dan stabilitas sistem keuangan (Jaelani, 2017; Nakagawa, 2011; Rudnyckyj, 2014; Syahputra et al., 2023).

Pada akhirnya, pemerintah perlu terus mengintegrasikan kebijakan fiskal, regulasi keuangan syariah, fatwa syariah, dan kerangka tata kelola syariah dengan inovasi fintech serta literasi keuangan untuk mencapai NFQ (negeri yang adil, inklusif, dan berkelanjutan) melalui maqāṣid al-sharī’ah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada juga kebutuhan untuk terus menimbang nuansa nasional versus global, yaitu kemitraan dengan berbagai institusi internasional serta adaptasi kebijakan sesuai dengan konteks negara, agar ekonomi Islam benar-benar menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif (Fidhayanti et al., 2024; Nakagawa, 2011; Omar & Sari, 2019; Rudnyckyj, 2014; Sam et al., 2022; Supriadi et al., 2023; Syahputra et al., 2023; Trimulato et al., 2023).

Catatan Akhir

Ringkasnya, literatur yang ada menunjukkan bahwa pemerintah merupakan pendorong utama bagi penguatan ekonomi Islam melalui hal-hal berikut.

1. Kebijakan regulasi dan kerangka tata kelola (Shariah governance, DSN-MUI, SGF, OJK, BI) yang mengakselerasi kepatuhan syariah dan stabilitas sistem keuangan (Bashori et al., 2023; Fidhayanti et al., 2024; Nakagawa, 2011; Omar & Sari, 2019; Rudnyckyj, 2014; Syahputra et al., 2023; Wardana et al., 2023).

2. Simpulan fiskal/kebijakan public expenditure untuk mengarahkan alokasi sumber daya ke arah kemaslahatan publik dan maqāṣid syariah (Ayumiati et al., 2024; Jaelani, 2017, 2018).

3. Instrumen pembiayaan syariah dan pengembangan infrastruktur keuangan (sukuk, pembiayaan berbasis bagi hasil) dengan dukungan kebijakan nasional dan program-program inovatif untuk inklusi keuangan (Jaelani, 2017; Nakagawa, 2011; Syahputra et al., 2023; Trimulato et al., 2023).

4. Inisiatif fintech syariah dengan kerangka perizinan, perlindungan konsumen, dan tata kelola syariah yang tepat, untuk mempercepat digitalisasi layanan keuangan syariah sambil menjaga kepatuhan syariah (Fidhayanti et al., 2024; Supriadi et al., 2023; Syahputra et al., 2023).

5. Pendekatan maqāṣid sebagai kerangka evaluasi kebijakan publik dalam ekonomi Islam, sehingga kebijakan nasional diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan keadilan distributif (Ayumiati et al., 2024; Jaelani, 2017; Omar & Sari, 2019).

Daftar Pustaka

Ayumiati, A., Fahlevi, H., Yusuf, M., & Abdullah, S. (2024). Budget management of the Aceh government: An analysis of the Maqāṣid al-sharī’ah approach. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 538. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19886

Bashori, A., Mutho’am, M., & Jusoh, W. N. H. W. (2023). Epistemology of fatwas on digital transaction in Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 231–278. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_02

Dikun, S., Lamari, F., Rarasati, A. D., & Rahman, H. Z. (2018). Sharia-compliant instruments as innovative financing for transportation infrastructure development in Indonesia. Csid Journal of Infrastructure Development, 1(1), 41. https://doi.org/10.32783/csid-jid.v1i1.8

Enhancing the MSME Islamic financial inclusion in Indonesia: An institutional theory perspective. (2023). Journal of Accounting and Finance, 23(2). https://doi.org/10.33423/jaf.v23i2.6042

Erdoğan, S., Gedikli, A., & Derindag, M. R. (2020). An investigation of Iran’s banking system: Challenges and remedies. Bilimname, 2020(41), 957–990. https://doi.org/10.28949/bilimname.673337

Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring the legal landscape of Islamic fintech in Indonesia: A comprehensive analysis of policies and regulations. F1000Research, 13, 21. https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.1

Jaelani, A. (2017). Fiscal policy in Indonesia: Analysis of state budget 2017 in Islamic economic perspective. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2881093

Jaelani, A. (2018). Public expenditure management in Indonesia. Hunafa Jurnal Studia Islamika, 15(2), 189–224. https://doi.org/10.24239/jsi.v15i2.527.189-224

Lekpek, А., & Šabotić, Z. (2022). Islamic central banking in theory and practice. Bankarstvo, 51(3–4), 202–229. https://doi.org/10.5937/bankarstvo2204202l

Nakagawa, R. (2011). The evolution of Islamic finance in Southeast Asia: The case of Malaysia. Journal of Applied Business Research (JABR), 25(1). https://doi.org/10.19030/jabr.v25i1.1053

Nasir, W. A. S. bin Ab., Hassan, R., & Tijani, I. M. (2020). Malaysian’s government linked investment companies: Is there a need for Shariah governance framework? (Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan Malaysia: Adakah perlu rangka kerja tadbir urus syariah?). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(2), 198–222. https://doi.org/10.31436/jia.v17i2.961

Nisa’, M., & Sunni, M. I. (2024). Internet users and macroeconomic factors’ impact on Indonesia-Malaysia Islamic finance index. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 10(1), 115–138. https://doi.org/10.20473/jebis.v10i1.48772

Omar, M. N., & Sari, N. M. (2019). Maqasid al-Shariah philosophy in monetary regime towards inclusive sustainable growth. International Journal of Islamic Economics, 1(02), 95. https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1802

Rudnyckyj, D. (2014). Islamic finance and the afterlives of development in Malaysia. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, 37(1), 69–88. https://doi.org/10.1111/plar.12051

Sam, H. A., Rosidah, M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). The contribution of the Western world to the Islamic economy in Indonesia. Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 36–45. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v7i1.586

Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2023). Accelerating Islamic economy and finance through financial technology: Challenges and potential in the digital age. International Journal of Islamic Economics, 5(02), 153. https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7740

Syahputra, A., Kaswinata, K., Tanjung, H., Rahmani, N. A. B., & Dzuljastri, D. (2023). Globalization & development of sharia financial technology in Indonesia. Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA), 13(1), 103–114. https://doi.org/10.34010/jika.v13i1.11288

Trimulato, T., Mustamin, A., & Syarifuddin, S. (2023). Linkage of sharia banking and sharia fintech to support the Sustainable Development Goals program. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 7(2), 104. https://doi.org/10.31958/imara.v7i2.10849

Wardana, A. S., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2023). Legal institutions facilitating institutions as determinants of banking operational policy direction. Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(1), 577–584. https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.538

Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, Muh. S. K. (2024). Revitalization supervision Islamic banking in enhancement compliance in Indonesia and Malaysia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524