00683 - Revaluasi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Abstrak

Revaluasi dalam sistem ekonomi Islam merupakan proses multidimensi yang mencakup aspek normatif, regulatif, teknis, dan kelembagaan. Kajian ini bertujuan menganalisis konsep dan implementasi revaluasi dalam sistem ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi revaluasi akad dan transaksi dalam fiqh muamalah, revaluasi dalam perspektif maqashid syariah, revaluasi regulasi hukum ekonomi syariah, revaluasi aset dalam akuntansi syariah, serta revaluasi produk dan praktik perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa revaluasi dalam sistem ekonomi Islam berlandaskan pada kaidah fiqh muamalah yang menyatakan semua praktik muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dikombinasikan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan umat. Ijtihad saintifik menjadi instrumen utama dalam melakukan revaluasi terhadap produk dan praktik ekonomi Islam yang terus berkembang. Revaluasi yang berkelanjutan dan sistematis terhadap akad-akad, regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam sistem ekonomi Islam merupakan keniscayaan untuk memastikan bahwa ekonomi Islam tetap autentik, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat manusia.

Kata Kunci: Revaluasi; Sistem Ekonomi Islam; Fiqh Muamalah; Maqashid Syariah; Perbankan Syariah

Abstract

Revaluation in the Islamic economic system is a multidimensional process encompassing normative, regulatory, technical, and institutional aspects. This study aims to comprehensively analyze the concept and implementation of revaluation in the Islamic economic system, including revaluation of contracts and transactions in fiqh muamalah, revaluation from the perspective of maqashid sharia, revaluation of Islamic economic law regulations, asset revaluation in Islamic accounting, and revaluation of Islamic banking products and practices. The method employed is library research with a qualitative-normative approach. The findings indicate that revaluation in the Islamic economic system is grounded in the fiqh muamalah maxim stating that all muamalah practices are permissible unless there is evidence prohibiting them, combined with the maqashid sharia principle emphasizing public welfare. Scientific ijtihad serves as the primary instrument in conducting revaluation of continuously evolving Islamic economic products and practices. Continuous and systematic revaluation of contracts, regulations, institutions, and human resources within the Islamic economic system is a necessity to ensure that Islamic economics remains authentic, competitive, and capable of making a real contribution to human welfare.

Keywords: Revaluation; Islamic Economic System; Fiqh Muamalah; Maqashid Sharia; Islamic Banking

1. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Hidayatullah, 2024). Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata, sistem ekonomi Islam memadukan dimensi spiritual dan material dalam setiap aktivitas ekonomi (Budiman, 2020). Dalam konteks ini, revaluasi—sebagai proses penilaian ulang terhadap nilai aset, transaksi, akad, maupun kebijakan ekonomi—menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa praktik ekonomi tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Revaluasi dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya bermakna teknis-akuntansi, tetapi juga mencakup dimensi normatif, yaitu upaya menilai ulang kesesuaian praktik ekonomi dengan maqashid syariah, kaidah fiqh muamalah, dan regulasi hukum ekonomi syariah yang berlaku (Musthafa et al., 2020). Kajian ini menjadi semakin relevan mengingat pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan dunia, yang menuntut evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan agar sistem ekonomi Islam tetap autentik dan kompetitif (Mardi, 2021).

2. Landasan Filosofis dan Konseptual Ekonomi Islam

2.1 Pengertian dan Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut Hasanuzzaman adalah ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sumber petunjuk atau sumber aturan hukum/syariah untuk mengantisipasi kecurangan dalam perilaku ekonomi guna mendapatkan manfaat berupa sumber daya material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehingga manusia dapat lebih mudah menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT (Suryaman & Bisri, 2023). Sementara itu, menurut Shiddiq, ekonomi Islam adalah respons dari berbagai pakar cendekiawan muslim dengan melakukan pembaruan terhadap sistem ekonomi untuk menjawab persoalan ekonomi yang terjadi di masa tersebut dengan bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits (Suryaman & Bisri, 2023).

Tujuan sistem ekonomi Islam menurut Chaudry meliputi: pencapaian falah, keadilan dalam sistem distribusi, tersedianya kebutuhan dasar manusia, dan tegaknya keadilan sosial (Suryaman & Bisri, 2023). Ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah sistem yang dekat dengan social market economic system (Mubayyinah, 2019), dan merupakan sistem ekonomi yang "asli" bersumber pada nilai-nilai ajaran Islam (Suryani, 2014).

2.2 Karakteristik Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik yang khas dibanding sistem ekonomi lain, baik pada tataran landasan filosofis maupun aplikasinya (Ridwan, 2018). Beberapa tata nilai sistem ekonomi Islam antara lain: bersumber dari Tuhan dan agama (rabbani), mengarahkan penganutnya untuk menjadikan halal dan haram sebagai dasar pijakan dalam aspek produksi, konsumsi, dan distribusi (Ridwan, 2018). Islam berada di antara dua ekstrimitas ideologi besar—kapitalisme dan komunisme—dengan mengedepankan prinsip moderatisme (wasatiyah) (Ridwan, 2018).

Ekonomi Islam dibangun di atas empat karakteristik, yaitu: (1) dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme; (2) kebebasan berekonomi; (3) dualisme kepemilikan; dan (4) menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat (Jamaludin & Syafrizal, 2020). Bangunan ekonomi Islam didasarkan pada fondasi utama yaitu tauhid, syariah, dan akhlak (Budiman, 2020). Ciri khas ekonomi Islam hanya pada prinsip-prinsip yang mendasar, karena Al-Qur'an dan Sunnah banyak membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen, dan pemilik modal (Suryani, 2014).

2.3 Relasi Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah

Salah satu isu epistemologis penting dalam ekonomi Islam adalah hubungannya dengan fiqh muamalah. Fiqh muamalah khususnya mempunyai sudut kedekatan dengan ilmu ekonomi Islam, tetapi ilmu ekonomi jauh lebih besar cakupannya dari sekadar dimensi hukum dan etika dalam fiqh muamalah (Isfandiar, 2021). Ilmu ekonomi merangkum keilmuan (science) yang tidak dirangkum dalam fiqh muamalah (Isfandiar, 2021).

Beberapa ulama menyamakan antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Rosly berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan fiqh muamalah: "It has relied a lot on fiqh muamalat with its undue emphasis on the prohibition of riba (usury) and the implementation of the zakat system" (Piliyanti, 2016). Namun, pandangan ini tidak bisa dibenarkan sepenuhnya karena ilmu ekonomi Islam bukan hanya sebuah sistem atau norma belaka, melainkan juga sebuah disiplin ilmu yang ditemukan melalui metodologi keilmuan ilmiah (Azwar & Aqbar, 2019).

Secara praktis, ilmu ekonomi menerangkan metode atau cara bagaimana transaksi bisnis dan mendapatkan keuntungan materil, sedangkan fiqh muamalah menentukan status hukum halal atau haramnya pelaksanaan transaksi bisnis (Andiko, 2018). Karena itu, belum tentu transaksi ekonomi tertentu adalah sah dalam pandangan fiqh muamalah (Andiko, 2018).

3. Revaluasi Akad dan Transaksi dalam Fiqh Muamalah

3.1 Prinsip Dasar Muamalah sebagai Landasan Revaluasi

Kaidah dasar fiqh muamalah kontemporer adalah semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Mubarroq & Latifah, 2023). Kaidah ini menjadi qaidah utama pada setiap kehalalan segala bentuk transaksi ekonomi dan keuangan kecuali apabila ada alasan syar'i yang melarangnya (Maulana, 2018). Kaidah ini juga menjadi landasan bagi revaluasi, karena setiap bentuk transaksi baru atau inovasi produk keuangan syariah harus dievaluasi berdasarkan ada tidaknya dalil yang melarangnya.

Para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti: prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram, dan praktik akad fasid atau batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh muamalah (Mubarroq & Latifah, 2023). Dalam konteks revaluasi, prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu praktik ekonomi masih sesuai dengan syariah atau perlu dikoreksi.

Prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam antara lain: pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak; prinsip kerja sama yang menguntungkan; menjaga kepercayaan dalam bertransaksi; bebas dari riba; dilakukan dengan cara-cara yang benar; transaksi dilakukan pada objek yang halal; dan tidak curang atau menipu (Suryaman & Bisri, 2023).

3.2 Revaluasi Akad Murabahah

Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah dan sekaligus paling banyak mendapat sorotan adalah akad murabahah. Pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah dalam perkembangannya telah mengalami modifikasi dengan ditambahnya akad wakalah (Khusna et al., 2021). Dengan adanya akad wakalah pada skema akad murabahah, maka transaksi jual beli antara bank dengan nasabah menjadi tidak sah karena akad murabahah tersebut akan mengandung unsur riba (Khusna et al., 2021). Revaluasi terhadap praktik ini menjadi penting agar akad murabahah dalam praktiknya tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Aplikasi bay' al-murabahah di bank syariah sering mendapat kritik, karena tambahan (profit) dengan harga barang tidak berbeda dengan kepentingan sistem bank konvensional (Hulwati, 2016). Transaksi pembiayaan ini secara artifisial diterapkan pada transaksi jual beli barang dan tambahan (profit) dengan harga yang baik, hubungan dengan periode yang dikenal sebagai kredit, dengan penundaan pembayaran (Hulwati, 2016). Oleh karena itu, diperlukan diskusi lebih lanjut dan evaluasi penerapan pembelian murabahah (Hulwati, 2016).

Dalam perspektif maqashid syariah, pembiayaan murabahah harus dievaluasi tidak hanya dari aspek formalitas akad, tetapi juga dari aspek substansi dan tujuan syariah yang lebih luas (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Prinsip kemanfaatan pada akta pembiayaan murabahah pada bank syariah menjadi salah satu tolok ukur revaluasi yang penting (Agusyanti et al., 2023).

3.3 Revaluasi Akad Mudharabah dan Musyarakah

Mudharabah merupakan salah satu produk unggulan perbankan syariah yang menawarkan pandangan komprehensif, di mana segala aktivitas ekonomi dalam Islam ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomis dan ruhaniyah secara serentak, mengedepankan nilai, etika, moral, dan keadilan demi terciptanya maslahah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam (Lestari, 2019). Namun dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah sering dihadapkan pada portofolio yang rumit dan pangsa pasar yang rendah karena tingginya risiko keuangan (Lestari, 2019).

Revaluasi terhadap akad mudharabah mencakup evaluasi terhadap mekanisme bagi hasil, jaminan, dan transparansi informasi. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya pada pembiayaan mudharabah menerapkan sistem bagi hasil revenue sharing dengan metode perhitungan bagi hasil berupa proyeksi bagi hasil (Sahani & Mashudi, 2023). Implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil diimplementasikan dengan dijalankannya instrumen penentuan nisbah yang disepakati pada saat akad (Sahani & Mashudi, 2023).

Akad musyarakah mutanaqisah juga memerlukan revaluasi berkala. Pada tahun 2008, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa mengenai akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan kepemilikan rumah, namun akad ini belum diterapkan oleh semua bank syariah (Sutono, 2020). Revaluasi terhadap implementasi akad ini penting untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah.

3.4 Revaluasi Hybrid Contract (Al-'Uqud Al-Murakkabah)

Seiring pesatnya kemajuan zaman, lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta sesuai syariah (Mursal & Bustami, 2017). Solusi yang diberikan adalah dengan penggabungan beberapa akad (multi akad/hybrid contracts) (Mursal & Bustami, 2017). Akad dalam lembaga keuangan syariah tidak lagi sesederhana seperti yang ada dalam kitab fiqh klasik, tetapi bertransformasi menjadi akad-akad hybrid dan bertingkat-tingkat (Mursal & Bustami, 2017).

Al-'uqud al-murakkabah merupakan bagian progresifitas hukum ekonomi syariah dalam pengembangan akad-akad perbankan syariah di Indonesia, karena banyak diterbitkan regulasi perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang mendukung pelaksanaannya (Mawardi, 2019). Namun, revaluasi terhadap hybrid contract tetap diperlukan karena dari beberapa produk keuangan syariah ada sebagian hybrid contracts yang bertentangan dengan nash dan lebih identik kepada helah ziyadah ribawi (Mursal & Bustami, 2017).

Revaluasi terhadap hybrid contract harus mempertimbangkan bahwa larangan two in one hanya mengenai tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan hybrid contract (Isfandiar, 2014). Dengan demikian, model pengembangan al-'uqud al-murakkabah merupakan bagian dari pengembangan fiqh muamalah kontemporer yang secara metodologis sangat solutif untuk menjawab problem akad pada transaksi perbankan syariah (Mawardi, 2019).

4. Revaluasi dalam Perspektif Maqashid Syariah

4.1 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Revaluasi

Maqashid syariah merupakan elemen krusial dalam sistem ekonomi Islam (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Ada beberapa alasan untuk menegaskan bahwa maqashid merupakan inti dari seluruh analisis ekonomi, terutama yang terkait dengan isu-isu kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Para ahli hukum Islam klasik dan kontemporer telah sepakat mengenai substansi maqashid syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Maqashid syariah adalah untuk melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia sebagai subjek dalam pelestarian dan pemakmuran alam (Samud, 2018). Ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman (Samud, 2018). Segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur penindasan tidaklah dibenarkan, dan setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi (Samud, 2018).

Dalam konteks revaluasi, maqashid syariah berfungsi sebagai referensi utama dalam menetapkan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mengatasi problematika kontemporer dalam fiqh muamalah (Khulwah, 2024). Abdullah bin Bayyah merumuskan lima maqashid syariah fiqh muamalat yaitu: ar-Rawaj (perputaran harta), al-Wudhuh (transparansi), al-Hifdz (pemeliharaan harta), at-Tsabat (keutuhan), dan al-Adl (keadilan dalam transaksi) (Khulwah, 2024).

4.2 Pemikiran Tokoh Islam tentang Maqashid Syariah

Pemikiran As-Syatibi, Al-Ghazali, dan Ibn Asyur mengenai maqashid syariah memperkaya dan memperluas pemahaman konsep ini, yang dapat menjadi dasar pengembangan model konseptual baru (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Al-Ghazali dikukuhkan dalam sejarah ushul al-fiqh sebagai peletak dasar ilmu ushul al-fiqh, dengan penjelasannya yang lengkap mengenai konsep mashlahah dan prinsip-prinsip teoritis hukum Islam (Yarli, 2018).

Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam menjadi fondasi berpikir untuk mengembangkan ekonomi Islam yang progresif dan dinamis (Mubayyinah, 2019). Tujuan syariah dalam transaksi muamalah adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia dengan menyeimbangkan harta benda antara kaum kaya dan kaum miskin secara berkeadilan dan seimbang (Mubayyinah, 2019).

4.3 Ijtihad sebagai Instrumen Revaluasi

Ijtihad dalam ekonomi Islam merupakan proses untuk menemukan hukum suatu masalah tertentu dari dalil-dalil yang ada (Samud, 2018). Ijtihad bukan hanya "hak milik" wilayah hukum semata, karena ekonomi Islam pun (apalagi jika ia diidentikkan dengan fiqh muamalat) juga mempunyai "hak" untuk dikembangkan melalui proses ijtihad (Samud, 2018).

Urgensi ijtihad saintifik dalam menjawab problematika hukum transaksi kontemporer sangat penting (Fauzi, 2022). Di antara contoh ijtihad saintifik yang dilakukan oleh para pakar ekonomi Islam dan fiqh muamalah adalah tentang kasus default payment (kegagalan pembayaran) dalam produk pembiayaan Islam di institusi keuangan Islam (Fauzi, 2022). Persoalan default payment menjadi perhatian serius para pakar ekonomi Islam dan fiqh muamalah baik secara individual maupun secara kolektif (Fauzi, 2022).

Dalam konteks revaluasi, ijtihad saintifik memungkinkan para ulama dan ekonom Islam untuk mengevaluasi kembali produk-produk keuangan syariah yang ada dan merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan zaman. Mungkin secara fiqh muamalah formal, suatu kasus dibolehkan, tetapi setelah mengkaji maslahat dan mudharatnya dari perspektif ilmu ekonomi makro, suatu kasus bisa dilarang (Samud, 2018).

5. Revaluasi Regulasi Hukum Ekonomi Syariah

5.1 Dinamika Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia menuntut suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi syariah dalam menjalankan ekonomi syariah (Khair, 2019). Kebutuhan masyarakat Islam dalam menjalankan bagian syariat Islam dalam konteks muamalah ekonomi syariah menuntut wajib memiliki kepastian hukum agar memberikan keyakinan dan jaminan kepatuhan serta pemenuhan prinsip syariah (shariah compliance) (Khair, 2019).

Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia terlihat dalam bentuk sistem tertutup dan sistem terbuka, baik dari regulasi operasionalisasi, kelembagaan, dan penyelesaian sengketa (Khair, 2019). Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah dalam sistem tertutup mengacu pada hierarki hukum dan tata hukum dengan melalui politik hukum yang mengalami proses yang panjang dari tahun 1992 sampai 2018 (Khair, 2019).

Lahirnya peraturan perundang-undangan di aspek ekonomi dan finansial syariah membuktikan bahwa ekonomi syariah sudah membuktikan eksistensinya (Linda et al., 2021). Fiqh muamalah inilah yang selanjutnya bertransformasi menjadi peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah di Indonesia (Linda et al., 2021). Terdapatnya pergantian itu menghasilkan fiqh muamalah yang mulanya ijtihadi dan bersifat mukhtalaf fih menjadi suatu yang ijtima'i serta muttafaq alaih dan mempunyai energi ikat serta energi menuntut (Linda et al., 2021).

5.2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Produk Revaluasi

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) lahir sebagai respons akan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 terkait dengan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasan wewenang peradilan agama termasuk dalam membentuk penyelesaian di bidang Ekonomi Syariah (Sa'diyah et al., 2021). Terbentuknya KHES merupakan suatu terobosan dan positifisasi hukum fiqh muamalat dalam peraturan yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi pegangan umat Islam dalam bermuamalah dan berkekuatan hukum (Sa'diyah et al., 2021).

Munculnya KHES merupakan jawaban atas perubahan kewenangan Peradilan Agama (Abdillah & Susilawati, 2020). KHES menjadi hasil pemikiran di bidang ekonomi Islam yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung (Abdillah & Susilawati, 2020). Hadirnya KHES juga memberikan tiga kontribusi penting bagi perkembangan hukum di Indonesia: pertama, KHES menjadi pedoman dan pegangan hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ekonomi syariah; kedua, KHES menjadi bukti hasil produk asli mujtahid di Indonesia dengan mempertimbangkan hukum Islam dan karakter keindonesiaan; ketiga, KHES menunjukkan sisi fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman (Abdillah & Susilawati, 2020).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah fiqh muamalah yang dipositifisasi (dikodifikasi) ke dalam peraturan perundang-undangan dengan bahasa hukum (Abdillah & Susilawati, 2020). Hal ini merupakan satu pembaruan dalam hukum Islam, karena selama ini materi fiqh muamalah hanya terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik (Abdillah & Susilawati, 2020).

5.3 Peran Fatwa DSN-MUI dalam Revaluasi

Fatwa ekonomi syariah DSN-MUI saat ini tidak hanya mengikat praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga masyarakat Islam Indonesia, bahkan untuk pelaku ekonomi syariah kedudukan fatwa mengikat, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah diterjemahkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Novia, 2016). Fatwa-fatwa ekonomi syariah pada DSN-MUI dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas, dan melembaga yang disebut ijtihad jama'iy (ijtihad ulama secara kolektif) (Novia, 2016).

Pada akhir tahun 2017, tercatat 116 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI (Amirullah et al., 2022). Namun di tengah objektifikasi sistem sekaligus hukum ekonomi syariah di Indonesia oleh DSN-MUI, masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang sistem ekonomi syariah akan menimbulkan stagnasi paradigmatik sistem ekonomi sekaligus ketentuan normatif hukum (Amirullah et al., 2022).

Terdapat moderasi fiqh muamalah dalam empat fondasi perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI: pertama, al-Taysir al-Manhaji; kedua, at-Tafriq baina al-Halal wal Haram; ketiga, I'adah al-Nazhar; dan keempat, Tahqiq al-Manath (Amirullah et al., 2022). Fondasi-fondasi ini menunjukkan bahwa fatwa ekonomi syariah dapat selalu adaptif dan kontekstual (Amirullah et al., 2022).

6. Revaluasi Aset dalam Akuntansi Syariah

6.1 Konsep Revaluasi Aset dalam Perspektif Syariah

Revaluasi aset tetap adalah penilaian ulang terhadap nilai aset dan penyesuaian nilai aset tersebut berdasarkan nilai wajar saat ini (Musthafa et al., 2020). Revaluasi aset dapat terjadi jika aset tetap mengalami kenaikan atau penurunan nilai pasar akibat devaluasi, yang menyebabkan nilai aset tetap tidak lagi menunjukkan nilai wajar (Musthafa et al., 2020).

Dalam perspektif Shari'ah Enterprise Theory (SET), revaluasi aset harus mempertimbangkan nilai-nilai syariah, bukan hanya standar akuntansi konvensional (Musthafa et al., 2020). Penentuan nilai wajar dalam laporan nilai tambah tidak cukup sebagai informasi akuntansi Islam karena tidak memberikan ruang bagi pertimbangan halal (Musthafa et al., 2020). Oleh karena itu, SET lebih tepat untuk sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai syariah (Musthafa et al., 2020).

Praktik penilai publik di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam melaksanakan revaluasi aset tetap masih belum sepenuhnya sesuai dengan Shari'ah Enterprise Theory (Musthafa et al., 2020). Hal ini menunjukkan perlunya revaluasi terhadap praktik penilaian aset itu sendiri agar lebih mencerminkan nilai-nilai Islam.

6.2 Prinsip Akuntansi Islam dalam Revaluasi

Prinsip-prinsip akuntansi Islam mencakup sembilan prinsip, di antaranya adalah prinsip legitimasi muamalat, yaitu sasaran-sasaran, transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan itu sah dan benar menurut syariat (Rahmawati, 2017). Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi (Rahmawati, 2017).

Teori akuntansi syariah idealnya terdiri atas aturan-aturan yang meliputi aspek akidah, hukum amaliah, dan akhlak (Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia, 2018). Implikasinya, laporan keuangan syariah harus memiliki sejumlah sifat materi dan non-materi (Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia, 2018). Dengan demikian, teori akuntansi syariah digunakan untuk menjaga syariah Allah, baik secara konseptual maupun praktik (Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia, 2018).

Hukum muamalah meliputi semua aktivitas sosial yang di dalamnya termasuk pula ekonomi, keuangan, dan akuntansi (Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia, 2018). Penggunaan ilmu fikih dalam akuntansi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, menunjukkan bahwa revaluasi dalam akuntansi syariah harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah (Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia, 2018).

7. Revaluasi Produk dan Praktik Perbankan Syariah

7.1 Evaluasi Kinerja Perbankan Syariah

Perbankan syariah sering dinilai tidak jauh berbeda dengan bank konvensional (Madjid, 2011). Banyak catatan yang diberikan oleh para peneliti dan masyarakat umum terhadap bank syariah tentang dewan pengawas syariah, core bisnis bank syariah, dan produk perbankan syariah (Madjid, 2011). Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern (Madjid, 2011).

Revaluasi terhadap kinerja perbankan syariah mencakup evaluasi terhadap sharia governance. Sistem keuangan atau yang lebih khusus lagi adalah aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem perbankan di negara-negara sedang berkembang telah menjadi instrumen penting dalam melancarkan kegiatan pembangunan (Suryani, 2014). Perubahan sistem dilakukan dengan konseptualisasi sistem perbankan yang bersumber dari interpretasi terhadap konsep dasar Islam (Suryani, 2014).

Mekanisme keuangan bank syariah ingin menghapus sistem bunga dari semua transaksi ekonomi, maka bank syariah menciptakan mekanisme keuangan sebagai pengganti sistem bunga yang lazim disebut dengan sistem bagi hasil (profit and risk sharing) (Suryani, 2014). Inti dari mekanisme keuangan dengan sistem bagi hasil tersebut tidak dapat memastikan keuntungan di muka, karena harus memperhitungkan hasil investasi (Suryani, 2014).

7.2 Revaluasi terhadap Praktik Riba dan Bunga Bank

Eksistensi bunga bank dalam perekonomian modern merupakan perwujudan riba di lembaga keuangan (Hidayatullah, 2021). Dengan menggunakan metode qiyas dalam istinbat al-hukm bunga bank, maka praktik riba sebagai ashl dan bunga bank sebagai far', keduanya disatukan dalam 'illat yang sama yaitu adanya tambahan tanpa disertai imbalan (Hidayatullah, 2021). Karena itu, keharaman riba berlaku pada hukum bunga bank (Hidayatullah, 2021).

Praktik bunga bank menyalahi kaidah al-ghurmu bi al-ghunmi dan al-kharaj bi adh-dhaman serta menjadi representasi prinsip time value of money (sistem ekonomi kapitalis) (Hidayatullah, 2021). Ketetapan tentang keharaman bunga bank juga telah banyak dikeluarkan oleh berbagai forum ulama baik yang bertaraf nasional maupun internasional (Hidayatullah, 2021). Revaluasi terhadap praktik ini mendorong pengembangan instrumen keuangan Islam yang bebas dari bunga.

Dalam perspektif pembiayaan berbasis syariah, Ahroum et al. menyarankan metodologi penilaian baru untuk kontrak Murabaha dan Musharakah Moutanaquissah yang bebas bunga, dengan parameter yang terkait dengan ekonomi riil (Ahroum et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga kontrak Musharakah Moutanaquissah dapat didasarkan pada beberapa parameter yang terkait dengan ekonomi riil, sehingga tingkat bunga tidak lagi terlibat dalam penetapan harga (Ahroum et al., 2020).

7.3 Revaluasi Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan salah satu akad yang terus berkembang dalam perbankan syariah. Berbagai regulasi yang mengatur akad ijarah mengacu pada fiqh muamalah yang kemudian diformulasikan dan ditransformasikan menjadi beberapa regulasi seperti fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK (Witro et al., 2022). Dari hasil analisis implementasi akad ijarah di Bank Syariah Indonesia (BSI), tidak terdapat kesenjangan krusial dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK mengenai akad ijarah (Witro et al., 2022).

Akad ijarah maushufah fi al-dzimmah merupakan produk pengembangan dari akad ijarah dan dapat digunakan sebagai alternatif produk bank syariah untuk pembangunan infrastruktur proyek (Syaichoni, 2020). Dasar legalitas dari ijarah maushufah fi al-dzimmah didasarkan pada akad salam dan istishna' yang mana transaksi diperbolehkan dengan menyebutkan kriteria dan spesifikasi barang (Syaichoni, 2020). Revaluasi terhadap akad ini penting untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sudah memenuhi kriteria syariah dan tidak ada hal-hal yang dilarang seperti maysir, gharar, dan riba (Syaichoni, 2020).

8. Revaluasi dalam Konteks Transaksi Kontemporer

8.1 Revaluasi Transaksi Elektronik dan E-Commerce

Perkembangan fikih muamalah dari sudut pandang kontemporer tidak hanya menggambarkan adaptasi terhadap realitas zaman, tetapi juga upaya untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi modern (Hayati et al., 2024). Tantangan baru ini membutuhkan perubahan dan interpretasi kembali dalam kerangka hukum Islam (Hayati et al., 2024).

Kaedah fiqh yang relevan dalam e-commerce adalah: "Hukum asal segala bentuk muamalat itu adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya" (M. Ridwan, 2021). Kaedah ini menunjukkan bahwa segala jenis transaksi muamalat termasuk e-commerce, pada dasarnya hukumnya mubah (boleh) dilakukan, selama tidak ditemui dalil yang melarang dan mengharamkan transaksi tersebut (M. Ridwan, 2021).

Revaluasi terhadap transaksi elektronik mencakup evaluasi terhadap aspek keabsahan akad, transparansi, dan perlindungan konsumen. Dalam transaksi jual beli online, prinsip-prinsip fiqh muamalah harus tetap diterapkan, termasuk prinsip bebas gharar, bebas riba, dan saling ridha (Hamka et al., 2024). Fiqh muamalah tidak melarang penggunaan teknologi tersebut bahkan memudahkan penggunanya selama prinsip-prinsip kepercayaan tercapai (Hamka et al., 2024).

8.2 Revaluasi Fintech Syariah

Seiring perkembangan fintech saat ini, penerapannya dalam fiqh muamalah menurut perspektif Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari maysir, gharar, dan riba (Yarli, 2018). Meskipun kegiatan tersebut menggunakan sistem teknologi, prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam harus tetap ditegakkan (Yarli, 2018).

Revaluasi terhadap fintech syariah harus mempertimbangkan aspek maqashid syariah al-khams dan mengandung manfaat bagi setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak (Yarli, 2018). Semua bentuk ekonomi dan transaksi bisnis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah harus memperhatikan dan melindungi hak-hak setiap individu dalam rangka menegakkan keadilan dan menghilangkan ketidakadilan dalam bertransaksi melalui fintech syariah (Yarli, 2018).

9. Revaluasi Kelembagaan Ekonomi Syariah

9.1 Revaluasi Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang terdiri dari muamalah syariah experts yang juga memiliki pengetahuan di sektor perbankan pada lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi implementasi keputusan dewan syariah nasional pada lembaga keuangan syariah tersebut (Ilyas, 2021). DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah (Ilyas, 2021).

Revaluasi terhadap peran DPS mencakup evaluasi terhadap kompetensi, independensi, dan efektivitas pengawasan. Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern (Ilyas, 2021). Ulama ekonomi syariah sesungguhnya adalah bagian dari ulama mujtahid, karena ulama ekonom syariah harus berijtihad memecahkan berbagai persoalan ekonomi, menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, halal haramnya bentuk bisnis tertentu (Madjid, 2011).

9.2 Revaluasi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pada tataran teoritis dan konseptual, industri perbankan syariah masih merasakan sangat kekurangan sumber daya manusia yang benar-benar mendalami ushul fiqh, muamalah, qawaid fiqhiyah, dan sekaligus ilmu keuangan modern (Syahri & Panorama, 2020). Sumber daya manusia seperti ini sangat langka untuk perbankan syariah, hal ini terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga banyak negara termasuk negara lain yang perkembangan ekonomi Islamnya cukup pesat (Syahri & Panorama, 2020).

Pada umumnya sumber daya manusia dalam perbankan syariah saat ini adalah mereka yang fasih berbicara tentang ilmu ekonomi kontemporer tetapi lemah terhadap konsep ushul fiqh atau fiqh muamalah, atau sebaliknya, banyak ahli yang mahir terhadap teori akad-akad dalam fiqh muamalah tetapi lemah dalam memahami tentang ilmu keuangan (Syahri & Panorama, 2020). Revaluasi terhadap kompetensi SDM ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan syariah.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah meliputi pengetahuan hukum Islam, fiqh muamalah, keterampilan di bidang akuntansi dan audit, serta karakteristik khusus sebagai auditor syariah (Jusri & Maulidha, 2020). Kompetensi tersebut menjadi kunci untuk memaksimalkan peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah (Jusri & Maulidha, 2020).

10. Revaluasi dan Pembaruan Hukum Ekonomi Islam

10.1 Fleksibilitas Hukum Islam sebagai Dasar Revaluasi

Nabi Muhammad SAW sudah jauh memberi aba-aba bahwa sifat hukum ekonomi syariah itu dinamis dan terbuka (Abdillah & Susilawati, 2020). Kaitannya dengan fleksibilitas dalam hukum ekonomi syariah dikenal kaidah dengan substansi bahwa semua akad ekonomi syariah (muamalat) mutlak diperbolehkan hingga ada hukum yang melarangnya (Abdillah & Susilawati, 2020). Dalam Islam, terdapat dua elemen penting yaitu subut yang artinya tetap, konsisten, dan tidak akan berubah. Namun dalam praktiknya, transaksi muamalah bersifat tathawwur yang artinya dinamis dan selalu berkembang (Syaichoni, 2020).

Pembaruan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan, terutama di era yang sangat cepat perubahannya ini sebagai akibat kemajuan di bidang industri, perdagangan, jasa, kontrak perjanjian, teknologi, komunikasi, dan lain-lain (Samud, 2018). Hukum Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup Muslim serta merupakan inti dari saripati Islam itu sendiri (Lestari, 2019).

10.2 Kaidah Fiqhiyah sebagai Instrumen Revaluasi

Al-Qawaid Al-Fiqhiyah menjadi landasan penting dalam aktivitas umat Islam sehari-hari untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh (Sarnining, 2024). Dalam konteks perbankan syariah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah memainkan peran kunci dalam mengatur transaksi ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sarnining, 2024). Penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi umat Islam melalui lembaga keuangan syariah (Sarnining, 2024).

Terdapat setidaknya lima qaidah asasiyyah al-khamsah yang dalam aplikasinya ulama mengklasifikasikan qawaid ke dalam enam bidang yang berbeda, yaitu mahdhah (khusus) ibadah, ahwal as-syakhshiyyah (urusan pribadi dan keluarga), mu'amalah maliyah (transaksi ekonomi), jinayah (kriminalitas), siyasah (politik), dan fiqh qadhaya (hukum acara dan keadilan) (Maulana, 2018). Dalam kehidupan ekonomi, pemakaian qawa'id fiqhiyyah menjadi sesuatu yang amat penting (Maulana, 2018).

Kaidah fiqh yang paling sering digunakan dalam fatwa DSN-MUI adalah "hukum asal muamalat (transaksi) adalah boleh selama tidak ada sumber Islam (dalil) yang melarangnya" (Fateh, 2018). Jumlah penggunaan kaidah ini sebanyak 78 kali dengan persentase 32,2 dalam fatwa DSN-MUI (Fateh, 2018).

11. Tantangan dan Prospek Revaluasi dalam Ekonomi Islam

11.1 Tantangan Revaluasi

Salah satu tantangan utama dalam revaluasi sistem ekonomi Islam adalah masih rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Literasi keuangan Islam masih menunjukkan angka yang sangat minimal, yaitu 8,93% menurut publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 (Joko et al., 2022). Hal ini berarti bahwa ketika ada 100 orang Indonesia, hanya 8 di antaranya yang memiliki literasi yang cukup baik terhadap keuangan Islam (Joko et al., 2022).

Tantangan lain adalah masih adanya miskonsepsi terhadap komersialisasi dan komodifikasi akad dalam fikih muamalah kontemporer (Khulwah, 2024). Banyak akad yang seharusnya tidak dibolehkan mengambil keuntungan tetapi dalam praktiknya diambil keuntungan (Khulwah, 2024). Oleh karena itu, diperlukan edukasi lebih lanjut mengenai perbedaan akad untuk mencegah komersialisasi yang tidak sesuai, serta pentingnya peran aktif lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam menjaga integritas praktik keuangan syariah (Khulwah, 2024).

Konsep ekonomi Islam secara praktis masih minim dieksplorasi, hal ini menjadikan negara-negara Islam masih banyak yang melakukan dual sistem perekonomian yaitu penggabungan antara sistem ekonomi konvensional dan Islam (Andiko, 2018). Ekonomi yang menganut dual sistem ini tentu tidak luput dari unsur riba (Andiko, 2018).

11.2 Prospek Revaluasi dan Pengembangan Ekonomi Islam

Perekonomian berbasis syariah di Indonesia berpotensi untuk terus berkembang dan memiliki manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat (Mardi, 2021). Sistem Ekonomi Syariah juga telah mengubah sektor riil dengan hadirnya beberapa jenis usaha syariah yang antara lain makanan dan obat-obatan halal, busana islami, bahkan wisata syariah (Mardi, 2021).

Eksistensi ekonomi syariah ditandai dengan menjamurnya lembaga keuangan berbasis syariah, seperti perbankan syariah dan Industri Keuangan Syariah Non Bank (IKNB) (Mardi, 2021). Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum Indonesia bukan lagi hanya karena tuntutan sejarah dan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi karena memang kebutuhan masyarakat luas (Mardi, 2021).

Perkembangan transaksi keuangan dengan dasar akad syariah dan manajemen berbasis syariah pada penerapan sistem ekonomi Islam telah menyebar di berbagai negara, bahkan tidak hanya di negara muslim, namun juga di berbagai negara yang mayoritas penduduknya non-muslim (Hidayatullah, 2024). Ekonomi Islam telah menjadi bagian penting dari ekonomi global (Hidayatullah, 2024).

12. Kesimpulan

Revaluasi dalam sistem ekonomi Islam merupakan proses yang bersifat multidimensi, mencakup aspek normatif (fiqh muamalah dan maqashid syariah), aspek regulatif (hukum positif dan fatwa), aspek teknis (akuntansi dan penilaian aset), serta aspek kelembagaan (perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya). Revaluasi ini bukan sekadar evaluasi teknis, melainkan merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh praktik ekonomi Islam tetap selaras dengan nilai-nilai dan tujuan syariah.

Landasan utama revaluasi dalam sistem ekonomi Islam adalah kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa semua praktik muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Mubarroq & Latifah, 2023), dikombinasikan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan umat (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Ijtihad saintifik menjadi instrumen utama dalam melakukan revaluasi terhadap produk dan praktik ekonomi Islam yang terus berkembang (Fauzi, 2022).

Revaluasi yang berkelanjutan dan sistematis terhadap akad-akad, regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam sistem ekonomi Islam merupakan keniscayaan untuk memastikan bahwa ekonomi Islam tetap autentik, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat manusia (Samud, 2018). Dengan demikian, revaluasi bukan hanya instrumen koreksi, tetapi juga merupakan manifestasi dari sifat dinamis dan universal Islam sebagai agama yang shalih li kulli zaman wa makan (Andi, 2019).

Daftar Referensi

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Agusyanti, K. A., Setyawan, F., & Tektona, R. I. (2023). Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah. Equivalent Jurnal Ilmiah Sosial Teknik, 5(2), 187–201. https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.153

Ahroum, R., Touri, O., & Achchab, B. (2020). Murabaha and Musharakah Moutanaquissah pricing: an interest-free approach. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(1), 201–215. https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2016-0147

Amirullah, A., Islamy, A., & Hamzah, H. (2022). Moderasi Fikih Muamalah di Indonesia: Analisis terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional. Al-Bayyinah, 6(1), 95–108. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2634

Andi, A. K. (2019). Pola dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3(1), 34–41. https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.127

Andiko, T. (2018). Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Transaksi Bisnis di Era Modern. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, 4(1). https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1004

Azwar, A., & Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. Nukhbatul Ulum Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(2), 88–105. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77

Budiman, I. (2020). Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam Analisis Perspektif Filsafat Ilmu. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1(2), 141–150. https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2106

Fateh, M. (2018). Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI. Jurnal Hukum Islam, 155–171. https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736

Fauzi, M. H. A. A. (2022). Urgensi Ijtihad Saintifik dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer. Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam, 4(2), 20–43. https://doi.org/10.30631/nf.v3i1.1264

Hamka, H., Satriani, I., Arman, I. R., & Harmilawati, H. (2024). Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Belanja Online Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 109–122. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2653

Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, Nurva, Marinda, & Sulastri, S. (2024). Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. Al-Fiqh, 2(1), 18–28. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370

Hidayatullah, M. S. (2021). Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6(2), 161–201. https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1928

Hidayatullah, M. S. (2024). Ekonomi Syariah Modern Dalam Telaah Teoritis, Historis dan Yuridis. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(4), 65–73. https://doi.org/10.62504/jimr402

Hulwati, H. (2016). Aplikasi Bay' Al-Murabahah Pada Bank Muamalat Cabang Padang. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 1(1), 15–34. https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.325

Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2(1), 42–53. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295

Isfandiar, A. A. (2014). Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Penelitian, 10(2). https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361

Isfandiar, A. A. (2021). Institusionalisasi Akad Muamalah. Jurnal Investasi Islam, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.32505/jii.v5i1.1052

Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. Muamalatuna, 12(1), 38. https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859

Joko, M. M., Mubarak, J., & Susanto, H. (2022). Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terkait Ta'dzir pada Bank Syari'ah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(6), 2626–2649. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2472

Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2), 222–241. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255

Khair, A. (2019). Dinamika Penataan Regulasi Ekonomi Syariah. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1322

Khulwah, J. (2024). Miskonsepsi terhadap Komersialisasi dan Komodifikasi Akad dalam Fikih Muamalah Kontemporer (Analisis Maqasidus Syariah). Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan, 15(6). https://doi.org/10.59188/covalue.v15i6.4843

Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 61–73. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49

Lestari, D. M. (2019). Analisis Jaminan pada Pembiayaan Mudarabah dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(2), 217–227. https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.1679

Linda, S. A., Zufriani, Z., & Witro, D. (2021). Karakteristik dan Hakekat Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 64–75. https://doi.org/10.24256/alw.v6i1.2926

Madjid, M. N. (2011). Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah. Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam, 3(1), 1–32. https://doi.org/10.30631/nf.v3i1.1256

Mardi, M. (2021). Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia. Saujana Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 3(01), 20–32. https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.34

Maulana, I. (2018). Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi dan Industri Keuangan Syariah. Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(2), 77–90. https://doi.org/10.36769/asy.v19i2.34

Mawardi, M. (2019). Al-'Uqud Al-Murakkabah sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia. Hukum Islam, 18(2), 69. https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.6693

Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 95–108. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101

Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Journal of Sharia Economics, 1(1), 14–29. https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55

Mursal, M., & Bustami, Y. (2017). Helah dan Hybrid Contracts (al-'Ukud al-Murakkabah) pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 17(2), 41–55. https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.206

Musthafa, T. F., Triyuwono, I., & Adib, N. (2020). Application of Asset Revaluation by the Public Assessment Office: A Reflection of Sharia Accounting, Shari'ah Enterprise Theory. International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 4(03). https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1281

Novia, A. (2016). Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tsaqafah, 12(1), 79. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369

Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. (2018). Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 807. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386

Piliyanti, I. (2016). Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia: Pengalaman Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur. Jurnal Hukum Islam, 10(2). https://doi.org/10.28918/jhi.v10i2.566

Rahmawati, I. D. (2017). Buku Ajar Akuntansi Islam. https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-65-2

Ridwan, M. (2021). Formulasi Hukum Bisnis Syariah Kontemporer (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce). Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 15(1). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5556

Ridwan, R. (2018). Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 95–111. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.338

Sahani, A. P. G., & Mashudi, M. (2023). Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya. Iltizam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(1), 25–44. https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3379

Samud. (2018). Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(1), 45. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750

Sarnining. (2024). Penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dalam Kasus Bagi Hasil di Bank Syariah. Rayah Al-Islam, 8(3), 1254–1270. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1078

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Suryaman, M., & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, 4(1), 1–8. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165

Suryani, S. (2014). Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 93–134. https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766

Sutono. (2020). Implikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Perbankan Syari'ah. Al Iqtishod Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 8(2), 1–19. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v8i2.152

Syahri, J. A., & Panorama, M. (2020). Rekonstruksi Pembelajaran Perbankan Syariah Pada Perguruan Tinggi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 621. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1390

Syaichoni, A. (2020). Ijarah Maushufah fi Al-Dzimmah dalam Kajian Muamalah Kontemporer. Jurnal Syntax Transformation, 1(10), 668–675. https://doi.org/10.46799/jst.v1i10.173

Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. I. (2022). Analisis Implementasi Akad Ijarah di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi dan Fatwa. Asy-Syari'ah, 23(2), 279–296. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141

Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(2). https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766