00661 - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah: Kajian Komprehensif Atas Perkembangan, Implementasi, Dan Tantangan

Abstract

This article presents a comprehensive review of Islamic Financial Accounting Standards (PSAK Syariah) in Indonesia, covering their historical development, conceptual framework, implementation across various entities, and existing challenges. Starting from the issuance of PSAK No. 59 on Islamic Banking Accounting in 2002, Islamic accounting standards have evolved into a comprehensive set of standards ranging from PSAK 101 to PSAK 112, covering various types of Islamic entities and transactions. The development of Islamic SAK references the general SAK model but is based on sharia principles by referring to MUI fatwas, as well as adopting international standards from AAOIFI with local context adjustments. This study finds that despite significant progress in standard-setting, implementation in the field still faces various challenges, particularly regarding limited human resources who understand these standards and the persistent gap between established standards and actual practice across various types of Islamic financial institutions, including BAZNAS, LAZ, BMT, and Islamic cooperatives. This article also discusses the relationship between PSAK Syariah and AAOIFI standards, IFRS, and the role of DSN-MUI in the standard formulation process. Going forward, more systematic efforts are needed to improve understanding and implementation of PSAK Syariah through training, development of supporting accounting information systems, and strengthening of regulations and supervision by relevant authorities.

Keywords: Islamic Accounting Standards, PSAK Syariah, Islamic Financial Institutions, Zakat Accounting, Sharia Compliance

Abstrak

Artikel ini menyajikan kajian komprehensif mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah di Indonesia, yang mencakup perkembangan historis, kerangka konseptual, implementasi pada berbagai entitas, serta tantangan yang ada. Bermula dari diterbitkannya PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada tahun 2002, standar akuntansi syariah telah berkembang menjadi seperangkat standar komprehensif mulai dari PSAK 101 hingga PSAK 112 yang mencakup berbagai jenis entitas dan transaksi syariah. Pengembangan SAK Syariah dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI, serta mengadopsi standar internasional dari AAOIFI dengan penyesuaian konteks lokal. Kajian ini menemukan bahwa meskipun telah terdapat kemajuan signifikan dalam penyusunan standar, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar ini dan masih adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan praktik aktual di berbagai jenis lembaga keuangan syariah, termasuk BAZNAS, LAZ, BMT, dan koperasi syariah. Artikel ini juga membahas hubungan antara PSAK Syariah dengan standar AAOIFI, IFRS, serta peran DSN-MUI dalam proses perumusan standar. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi PSAK Syariah melalui pelatihan, pengembangan sistem informasi akuntansi pendukung, serta penguatan regulasi dan pengawasan oleh otoritas terkait.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Syariah, PSAK Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Akuntansi Zakat, Kepatuhan Syariah

1. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang semakin pesat telah mendorong kebutuhan akan standar akuntansi yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah merupakan seperangkat pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam menyajikan laporan keuangan kepada entitas syariah (Muksin & Husain, 2022). Standar ini lahir dari kesadaran bahwa akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariat Islam (Ariadi et al., 2022). Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, berkembang pula wacana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur transaksi-transaksi syariah secara lebih terperinci (Ariadi et al., 2022).

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Ariadi et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, keberadaan PSAK Syariah menjadi sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang memiliki kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka (Utami et al., 2023). Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas yang berbasis syariah, yang terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, salam, ijarah, dan istishna (Sabil et al., 2018).

2. Sejarah Dan Perkembangan PSAK Syariah Di Indonesia

2.1 Era Awal: PSAK Nomor 59

Perkembangan PSAK Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dengan merujuk pada Standar Akuntansi dan Auditing untuk lembaga keuangan Islam yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), membuat PSAK Syariah Nomor 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 (Wadhan, 2013). Standar ini berlaku pada 1 Januari 2003 dan menjadi tonggak awal pengaturan akuntansi syariah di Indonesia (Rahmanti, 2019). PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah telah memberikan identitas terhadap praktik akuntansi syariah di Indonesia (Muhammad, 2010).

Namun, PSAK 59 memiliki keterbatasan karena hanya ditujukan untuk entitas bank syariah, sementara lembaga keuangan syariah non-bank yang semakin berkembang seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga pembiayaan syariah tidak tunduk pada pernyataan standar ini (Kholifah, 2017). Hal ini mendorong perlunya pengembangan standar yang lebih komprehensif dan mencakup seluruh entitas syariah.

2.2 Era Baru: PSAK 101 hingga PSAK 106 (2007–2008)

Pada tahun 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI kembali mengeluarkan enam PSAK syariah yang tidak hanya ditujukan kepada industri perbankan syariah, akan tetapi keenam PSAK tersebut sifatnya lebih umum agar bisa digunakan oleh semua lembaga keuangan syariah di Indonesia (Rosmanidar & Prayogo, 2022). PSAK syariah tersebut mulai berlaku per 1 Januari 2008 dan disertai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) (Rosmanidar & Prayogo, 2022). Keenam PSAK syariah yang telah disahkan adalah: (1) PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, (2) PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, (3) PSAK 103 tentang akuntansi salam, (4) PSAK 104 tentang akuntansi istishna', (5) PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, dan (6) PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah (Rosmanidar & Prayogo, 2022).

Perbedaan utama antara PSAK No. 59 dengan PSAK No. 101–106 adalah bahwa pada PSAK No. 59 hanya terdapat 1 standar sedangkan di PSAK No. 101–106 terdapat 6 standar; PSAK No. 59 hanya untuk entitas bank syariah sedangkan PSAK No. 101–106 untuk entitas syariah dan konvensional (Kholifah, 2017). Dengan demikian, PSAK syariah yang baru ini memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan komprehensif dibandingkan pendahulunya.

2.3 Perluasan PSAK Syariah: PSAK 107 hingga PSAK 112

Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah, PSAK Syariah terus diperluas. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKS-IAI) telah menerbitkan sepuluh PSAK untuk entitas syariah, yaitu: (1) PSAK tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, (2) PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, (3) PSAK tentang Akuntansi Salam, (4) PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna', (5) PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, (6) PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, (7) PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah, (8) PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, (9) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dan (10) PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk (Chairina & Yusri, 2023). Selanjutnya, PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf juga diterbitkan untuk mengatur transaksi wakaf secara khusus (Aryana, 2022).

Pembentukan Standar Akuntansi Keuangan Syariah karena beragam transaksi syariah yang ada, sehingga munculnya PSAK No. 101 sampai No. 110 memberi kesan pengembangan atas PSAK sebelumnya dengan transaksi syariah yang lebih terperinci; PSAK tersebut bukan hanya ditujukan pada bank syariah seperti PSAK No. 59, melainkan juga pada seluruh entitas syariah yang melakukan transaksi syariah (Septyan, 2016).

3. Landasan Dan Kerangka KonseptuaL PSAK Syariah

3.1 Hubungan dengan AAOIFI

PSAK Syariah di Indonesia sebagian besar mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution) dengan dimodifikasi sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan (Puspitosari, 2020). Penentuan PSAK Syariah tersebut banyak berkiblat dari organisasi Islam di Timur Tengah bernama Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI) (Septyan, 2016). Standar Akuntansi Syariah merupakan PSAK Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah; Harahap (2001) menyebutkan bahwa pembentukan PSAK syariah berkiblat pada salah satu organisasi Islam di Timur Tengah yaitu AAOIFI (Dzakiyuddin, 2019).

AAOIFI mengeluarkan banyak standar seperti standar pengungkapan untuk bank syariah, standar pengungkapan untuk asuransi syariah, standar tata kelola perusahaan dan standar lainnya untuk lembaga keuangan syariah (Septyan, 2016). Untuk PSAK Syariah sendiri, Indonesia mengadopsi dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI) dengan beberapa penyesuaian (Puspitosari, 2019). Standar AAOIFI telah digunakan sebagai dasar pengembangan standar akuntansi nasional di yurisdiksi seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan (Azlan & Serly, 2019).

Meskipun demikian, terdapat catatan penting bahwa harmonisasi antara PSAK Syariah Indonesia dengan standar AAOIFI belum sepenuhnya tercapai. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada harmonisasi antara FAS AAOIFI dan SAK Indonesia dalam tingkat de jure maupun de facto (Andari, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PSAK Syariah mengacu pada AAOIFI, masih terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam implementasinya.

3.2 Hubungan dengan IFRS

Di Indonesia, IFRS diadopsi oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara penuh sejak 2012 (Puspitosari, 2019). Bagi lembaga keuangan syariah sendiri, penggunaan PSAK wajib bagi semua transaksi kecuali transaksi syariah; transaksi syariah diatur dengan menggunakan PSAK Syariah yaitu PSAK 101 sampai dengan PSAK 111 (Puspitosari, 2019). PSAK-IFRS diterapkan selama tidak melanggar syariat Islam (Puspitosari, 2020).

Pengembangan SAK Syariah dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI (Azlan & Serly, 2019). Setelah dicanangkannya konvergensi IFRS, Indonesia saat ini memiliki 3 SAK yaitu SAK Umum (berbasis IFRS), SAK ETAP (berjiwa IFRS for SME), dan SAK Syariah (bernafaskan prinsip-prinsip syariah di Indonesia) (Sukendar, 2014). Pedoman akuntansi pesantren mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik; acuan tersebut mengindikasikan bahwa SAK ETAP, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Syariah tidak dapat dilepaskan dari proses konvergensi International Financial Reporting Standards sebagai basis penyusunan SAK di Indonesia (Nilasari & Pangestuti, 2022).

3.3 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (PSAK 59) dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), yang merupakan hasil kerja sama antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Bank Indonesia (BI), berisi aturan tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan entitas syariah lain (Rosmanidar & Prayogo, 2022). KDPPLKS menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual (Rosmanidar & Prayogo, 2022). PSAK Syariah yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia sebagian besar masih merujuk pada standar akuntansi yang dibuat oleh AAOIFI, sebuah organisasi yang mengembangkan akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia; AAOIFI menerapkan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah (Rosmanidar & Prayogo, 2022).

Tujuan laporan keuangan entitas syariah adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Wardhani, 2022). Menurut PSAK, laporan keuangan yang relevan memiliki kemampuan dalam membuat perbedaan pada saat pengambilan keputusan oleh penggunanya (Puspitosari, 2020).

4. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

PSAK 101 merupakan standar yang paling fundamental dalam kerangka PSAK Syariah karena mengatur penyajian laporan keuangan untuk seluruh entitas syariah. PSAK 101 memiliki tujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut "laporan keuangan", agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain (Kholifah, 2017). PSAK 101 mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain (Harto & Riwandari, 2019).

Entitas syariah yang dimaksud di dalam PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya (Harto & Riwandari, 2019). Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah di Indonesia selalu mengacu pada PSAK 101 (Harto & Riwandari, 2019). PSAK 1 menambahkan pengecualian ruang lingkup dengan menekankan bahwa PSAK 1 tidak berperan bagi entitas syariah yang penyajian laporan keuangannya diatur dalam standar tersendiri, yaitu PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Aziz et al., 2022).

4.2 Komponen Laporan Keuangan Syariah

Berdasarkan PSAK 101, laporan keuangan entitas syariah mencakup berbagai komponen yang lebih luas dibandingkan laporan keuangan konvensional. Tujuan umum laporan keuangan entitas syariah sesuai PSAK 101 adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi (Harto & Riwandari, 2019). Saat ini transaksi syariah yang utama telah diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, seperti murabahah, istishna', salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, tabarru', sukuk, dan zakat (Wahyuningsih et al., 2018).

Laporan keuangan bank syariah memiliki beberapa tambahan dibandingkan laporan keuangan konvensional, antara lain menyediakan informasi yang lebih komprehensif tentang kegiatan sosial dan kepatuhan syariah (Rosmanidar & Prayogo, 2022). Laporan keuangan bank syariah diidentifikasi secara jelas dengan menyajikan informasi berikut: (1) nama entitas syariah pembuat laporan keuangan atau identitas lain, (2) cakupan laporan keuangan, (3) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup, (4) mata uang pelaporan, dan (5) pembulatan yang digunakan (Razak & Firmansyah, 2021).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan kegiatan sosial bank syariah; apabila bank syariah belum sepenuhnya menjalankan fungsi sosial, bank syariah harus tetap menyajikan laporan keuangan tersebut (Razak & Firmansyah, 2021). Menurut PSAK 101, entitas syariah menyajikan laporan keuangan secara wajar apabila memenuhi ketentuan terhadap SAK yang relevan (Razak & Firmansyah, 2021).

4.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Syariah

Menurut PSAK, ada dua karakteristik kualitatif fundamental dalam laporan keuangan, yaitu relevan dan faithful representation (penyajian jujur) (Puspitosari, 2020). Penggunaan standar akuntansi diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Puspitosari, 2020). Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan dalam PSAK yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan (Muchlis et al., 2021).

Laporan keuangan yang berkualitas juga merupakan tuntutan pada bank syariah; sebagai sebuah lembaga keuangan yang menganut prinsip Islam, bank syariah harus menerapkan prinsip Islam dalam setiap kegiatannya (Puspitosari, 2019). Laporan keuangan yang menganut standar akuntansi dan pelaporan diharapkan mempunyai arah, fungsi, dan batasan yang transparan, sehingga tujuan dan landasannya kokoh (Said et al., 2022).

5. PSAK 102: Akuntansi Murabahah

PSAK 102 mengatur tentang akuntansi murabahah, yaitu transaksi jual beli yang merupakan salah satu produk pembiayaan paling umum di lembaga keuangan syariah. Metode proporsional mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jual beli (Faisal, 2015). Penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah di PT Bank BRISyariah Tbk pada tahun 2019 telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah (Ariadi et al., 2022).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Bank Indonesia, dan lembaga keuangan Islam telah melakukan kerja sama untuk mengeluarkan pelbagai macam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi perbankan syariah (Faisal, 2015). Transparansi dan publikasi laporan keuangan bank menjadi aturan untuk diterapkan di dalam industri perbankan syariah di Indonesia (Faisal, 2015).

Dalam konteks pengakuan keuntungan murabahah, terdapat dua metode yang dapat digunakan. Metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk pembiayaan, sedangkan metode proporsional mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jual beli (Faisal, 2015). Kedua metode ini merupakan bentuk komitmen bank syariah dalam mewujudkan transparansi dan laporan keuangan pada pengakuan keuntungan murabahah (Faisal, 2015).

6. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah

PSAK 105 memuat tentang pengakuan dan pengukuran transaksi mudharabah, baik dari sisi pemilik dana (shahibul maal) maupun dari sisi pengelola dana (mudharib), prinsip pembagian hasil usaha, serta penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah (Adelina & Suazhari, 2020). Hingga saat ini, DSAKS-IAI telah mengesahkan 10 PSAK mengenai pelaporan dan produk-produk pembiayaan syariah, salah satunya adalah PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah (Adelina & Suazhari, 2020).

Penelitian pada koperasi syariah di Aceh Besar menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, sementara perlakuan akuntansi pada sisi penyajian telah sesuai dengan PSAK 105 (Adelina & Suazhari, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi PSAK 105 di lapangan, terutama pada aspek pengakuan dan pengungkapan.

7. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah

PSAK 106 mengatur tentang akuntansi musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan musyarakah, yang mencakup pencatatan transaksi, pembagian keuntungan dan kerugian, serta penyelesaian pembiayaan (Yunisa et al., 2023). Penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah harus sesuai dengan PSAK 106 pada laporan keuangan (Yunisa et al., 2023).

8. PSAK 107: Akuntansi Ijarah

PSAK 107 mengatur tentang akuntansi ijarah (sewa). Penelitian pada BMT UGT Sidogiri menunjukkan bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian pembiayaan rahn (gadai) telah sesuai dengan PSAK 107, sementara dalam hal pengungkapan masih belum sesuai dengan PSAK 107 (Sukandi et al., 2023). Hotel syariah menggunakan akad ijarah sesuai dengan PSAK 107 dalam transaksi penyewaan kamarnya (Hasanah et al., 2024).

9. PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

9.1 Dasar dan Tujuan

PSAK 108 untuk Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah adalah standar akuntansi yang berlaku umum yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi akuntansi asuransi syariah (Safitri et al., 2022). PSAK 108 disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Safitri et al., 2022). Asuransi syariah menurut PSAK 108 adalah suatu sistem yang lengkap di mana pembayaran peserta (tabarru') sebagian atau seluruhnya digunakan untuk menutup klaim atas risiko tertentu akibat bencana terhadap jiwa, badan, atau harta benda yang diderita oleh peserta yang memenuhi syarat (Apriliani et al., 2023).

Seorang akuntan dalam proses pembuatan pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi laporan keuangan wajib berpedoman pada PSAK 108, yang di dalamnya berisikan ketentuan yang berkenaan dengan transaksi kontribusi peserta, surplus, dan cadangan dana kebajikan (Kasim, 2021). Tujuan pencatatan akuntansi terkait transaksi asuransi syariah dengan PSAK 108 adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dapat diandalkan, dan relevan (Apriliani et al., 2023).

9.2 Implementasi PSAK 108

Penelitian pada PT Asuransi Jiwa Syariah "X" di Jember menunjukkan bahwa pendekatan akuntansi transaksi asuransi jiwa syariah sejalan dengan PSAK No. 108, namun di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, perusahaan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan PSAK 108 (Safitri et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan implementasi aktual di lapangan.

Akuntansi syariah di dalam asuransi syariah merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan yang berbasis syariah (Kasim, 2021). Akuntansi syariah ini sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan pada asuransi syariah dan juga lembaga syariah lainnya (Kasim, 2021).

10. PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah

10.1 Latar Belakang dan Tujuan

PSAK 109 merupakan salah satu PSAK Syariah yang paling banyak dikaji dan diimplementasikan mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia. Standar akuntansi PSAK 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman bagi Organisasi Pengelola Zakat sebagai upaya dalam mewujudkan harmonisasi atau keseragaman dalam pelaporan sehingga masyarakat dapat membaca dan memahami laporan keuangan tersebut dan ikut dalam mengawasi pengelolaannya (Ningayutasari et al., 2023). PSAK No. 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum di Indonesia yang mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan (Ningayutasari et al., 2023).

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah menyusun Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak atau sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS); ED PSAK dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 16 Februari 2008 (Hasan et al., 2023). Akhirnya pada bulan Oktober 2011, ED PSAK Nomor 109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi OPZ (Ningayutasari et al., 2023). PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 06 April 2010 berlaku setelah tanggal 01 Januari 2012 dan bersifat prospektif (Budiman & Firmansyah, 2021).

Penerapan standar PSAK No. 109 dimulai setelah 2008, yang sebelumnya lembaga zakat masih mengacu pada PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba (Ningayutasari et al., 2023). Forum Zakat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatukan akuntansi zakat pada tahun 2007; sebelum dibuat PSAK No. 109, BAZ Indonesia menggunakan PSAK No. 45 terkait laporan keuangan entitas nirlaba (Fadilah & Mubarokah, 2022).

10.2 Komponen Laporan Keuangan PSAK 109

Terdapat lima jenis laporan keuangan organisasi pengelola zakat menurut PSAK 109, yaitu: (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan perubahan dana, (3) laporan perubahan aset kelolaan, (4) laporan arus kas, dan (5) catatan atas laporan keuangan (Penerapan Internet Financial Reporting untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat, 2016). Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) (Lestari & Febriyanti, 2019).

PSAK 109 mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Ohoirenan & Fithria, 2020). Zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

10.3 Tantangan Implementasi PSAK 109

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 109 di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian pada MWC LAZISNU Lawang menunjukkan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi telah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 109 (Ningayutasari et al., 2023). Penelitian pada BAZNAS Kota Tual menunjukkan bahwa laporan keuangan zakat, infak/sedekah belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109; BAZNAS Kota Tual hanya mengimplementasikan beberapa elemen, yaitu pengakuan awal dan distribusi, sementara pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belum diimplementasikan (Ohoirenan & Fithria, 2020).

Penelitian pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No. 109 dan laporan keuangannya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah saja (Aulia & Syafina, 2022). Antara tahun 2009 dan 2011, BAZNAS tidak mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109; hanya sesuai PSAK tahun 2012, itupun belum selengkap laporan keuangan tahun 2016 hingga 2021 (Fadilah & Mubarokah, 2022).

Faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 109 di sebagian LKS adalah kesulitan dalam menerapkannya karena kendala sumber daya manusia yang dimiliki LKS (Pratama et al., 2023). Faktor utama yang menyebabkan LAZ Harapan Umat belum memberikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 adalah karena tidak memiliki sumber daya manusia yang terampil dalam manajemen sumber daya dan memperoleh PSAK 109 (Lestari & Febriyanti, 2019).

10.4 Peran PSAK 109 dalam Akuntabilitas dan Transparansi

PSAK 109 yang diterbitkan oleh IAI bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan standar pelaporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat di Indonesia (Pratama et al., 2023). Dengan adanya PSAK 109 ini nantinya diharapkan dapat terwujud keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya (Hardiansyah & Wahyudi, 2022). Dengan adanya standardisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (uniformity) dan keterbandingan (comparability) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS yang ada di Indonesia; hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan BAZNAS (Hardiansyah & Wahyudi, 2022).

Laporan keuangan yang akuntabel perlu dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum, dalam hal ini adalah akuntansi zakat yang merujuk pada PSAK 109 (Handayani, 2019). Untuk mewujudkan akuntabilitas LAZ diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik (Nurhasanah, 2018).

11. PSAK 110: Akuntansi Sukuk

PSAK 110 mengatur tentang akuntansi sukuk, baik sukuk korporasi maupun sukuk negara. Penelitian menunjukkan perlunya peningkatan perlakuan akuntansi untuk sukuk negara; sukuk negara diakui ketika kewajiban timbul, yaitu pada saat transaksi penjualan (Wardhani, 2022). Pengukuran sukuk negara diatur oleh dua regulasi, yang menghasilkan perlakuan akuntansi yang tidak praktis terkait dengan pengukuran (Wardhani, 2022).

Sebagai instrumen keuangan yang bersifat syariah, maka akuntabilitas syariah diperlukan untuk perlakuan akuntansi atas sukuk negara; oleh karena itu untuk menjaga akuntabilitas sukuk negara yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah diperlukan adanya standar akuntansi pemerintah yang khusus mengatur tentang akuntansi sukuk negara (Wardhani, 2022). Dalam mengonsolidasi laporan keuangan entitas anak yang berbasis syariah, PT Bank Mandiri Tbk mengacu pada PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk di antara PSAK-PSAK Syariah lainnya (Persyaratan Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan PSAK 4 (Revisi 2009) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2018).

12. PSAK 112: Akuntansi Wakaf

12.1 Latar Belakang

Hadirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112: Akuntansi Wakaf yang mengatur khusus tentang wakaf menjadi angin segar bagi perwakafan tanah air; terutama lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf (Putri & Santoso, 2019). Sebab sebelumnya, untuk transaksi wakaf belum ada SAK yang mengatur, sehingga acuannya masih mengikuti PSAK 109 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, PSAK 45 tentang organisasi nirlaba, dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah (Putri & Santoso, 2019).

Saat ini Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Draf Eksposur (DE) PSAK 112 tentang transaksi wakaf untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan transaksi wakaf (Putri & Santoso, 2019). PSAK 112 mengatur perlakuan akuntansi terhadap transaksi wakaf (Wulandari et al., 2024).

12.2 Implementasi PSAK 112

Penelitian pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada pelaporan aset wakaf belum sesuai seutuhnya dengan PSAK 112; secara konseptual beberapa poin telah sesuai dan dilakukan namun karena belum terdapat aset wakaf yang sesuai dengan beberapa kriteria khusus menjadikan PSAK 112 belum diterapkan (Putri & Santoso, 2019). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf dapat didukung dengan adanya penerapan Waqf Core Principle (WCP) dan PSAK 112 Akuntansi Wakaf (Aryana, 2022).

PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh nazhir organisasi/badan hukum dan wakif organisasi/badan hukum, serta menjadi satu instrumen yang dapat menilai kualitas pelaporan nazir yang akuntabel dan transparan, sehingga kinerja wakaf akan terdokumentasikan dengan baik dan membawa perbaikan pada sistem perwakafan (Aryana, 2022).

13. Penerapan PSAK Syariah Pada Berbagai Entitas

13.1 Perbankan Syariah

Transaksi syariah diatur dengan menggunakan PSAK Syariah yaitu PSAK 101 sampai dengan PSAK 111 (Puspitosari, 2019). Penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013–2017 menunjukkan bahwa terdapat fenomena trade off di mana ketika tingkat relevansi suatu bank tinggi, maka nilai penyajian jujur tergolong tinggi di antara bank umum syariah yang lain (Puspitosari, 2020). Penyajian laporan posisi keuangan Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Net Indonesia Syariah, Bank Aceh Syariah selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 secara umum telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101 (Razak & Firmansyah, 2021).

Laporan keuangan syariah dijelaskan dalam PSAK nomor 101; laporan keuangan syariah merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen yang bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan (Hayati & Suprayogi, 2018). Penerapan akuntansi syariah di Indonesia memberi dampak positif pada perkembangan sistem keuangan yang berbasis syariah.

13.2 Koperasi Syariah dan BMT

Penelitian pada KSPPS BTM BiMU menunjukkan bahwa laporan keuangan KSPPS BTM BiMU belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 karena tidak tersusun dengan benar dan beberapa laporan tidak lengkap (Ma'mun & Sismona, 2020). Dalam syariah compliance, BMT sebagai entitas koperasi syariah harus mengikuti peraturan KUKM dalam PSAK, SAK Syariah, dan SAK ETAP; mengingat BMT adalah berbasis syariah maka BMT wajib menggunakan SAK syariah karena SAK ETAP tidak mengatur transaksi syariah (Hadziq & Amelia, 2021).

Penelitian pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Barkah menunjukkan bahwa koperasi tersebut telah menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, namun belum menerapkan PSAK 101 secara menyeluruh karena terdapat 5 laporan lain yang belum disajikan (Aprilia & Pravitasari, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah terhadap kualitas laporan keuangan memiliki path coefficient sebesar 0,624; ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Hanum et al., 2022).

13.3 Asuransi Syariah

Laporan keuangan asuransi syariah disusun berdasarkan PSAK yang telah ditetapkan di Indonesia; asuransi syariah ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang juga wajib membuat laporan keuangan yang berpedoman pada PSAK 108 (Kasim, 2021). Dalam hal ini, akuntansi sangatlah penting bagi perusahaan, terlebih khusus pada asuransi syariah yang tujuannya membangun kepercayaan nasabah (Kasim, 2021).

13.4 Entitas Wakaf

Aplikasi akuntansi syariah sangat dibutuhkan agar pertanggungjawaban para pelaksana terkait dengan wakaf memiliki standar yang jelas dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban termasuk pelaporan keuangan yang berbasis syariah. Model sistem akuntansi wakaf berguna mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi.

13.5 Entitas Nirlaba Syariah

Karena dalam PSAK 45 tidak membahas dana zakat dan dana kebajikan, maka untuk menyesuaikan laporan keuangan sesuai syariat Islam, acuan yang harus diikuti adalah PSAK syariah khususnya untuk laporan keuangannya yang terdapat pada PSAK 101 (Wahyuningsih et al., 2018). Dana zakat dan dana kebajikan merupakan komponen yang ada dalam Laporan Keuangan Syariah (Wahyuningsih et al., 2018). Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah, khususnya pada PSAK 101, terdapat pernyataan yang mengatur pelaporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat serta Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Wahyuningsih et al., 2018).

14. Kelembagaan Dan Pengembangan PSAK Syariah

14.1 Peran IAI dan DSAK

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberlakukan Standar Akuntansi untuk Entitas Syariah; PSAK No. 101 merupakan standar yang dikeluarkan IAI untuk melakukan penyusunan Laporan Keuangan berbasis Syariah (Sholihah & Wulandari, 2024). Selain itu, IAI juga mengamati PSAK yang terkait seperti PSAK 102–111 (Sholihah & Wulandari, 2024). Komite Akuntansi Syariah (KAS) didirikan pada tanggal 18 Oktober 2005 untuk mendukung proses penyusunan PSAK, dan DSAK menangani akuntansi transaksi syariah (Gudio, 2024).

Dalam penyusunan PSAK tersebut, Komite Akuntansi Syariah mengacu pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia, selain juga pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Kurniawati, 2013). Pengembangan dalam PSAK Syariah menggunakan model PSAK umum, tetapi PSAK berbasis syariah ini menggunakan acuan dari fatwa MUI (Sholihah & Wulandari, 2024).

14.2 Peran DSN-MUI

Peneliti mengambil contoh di Indonesia berupa DPS dari DSN-MUI yang merupakan salah satu pihak yang merumuskan PSAK syariah dengan kiblat dari standar yang diterbitkan AAOIFI (Dzakiyuddin, 2019). Standar akuntansi keuangan syariah yang ada di Indonesia murni disusun berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Mukhlishin, 2018). Dari sanalah akhirnya konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Mukhlishin, 2018).

15. Kritik Dan Tantangan PSAK Syariah

15.1 Kritik terhadap Substansi PSAK Syariah

Terdapat berbagai kritik terhadap PSAK Syariah yang perlu diperhatikan. Standar yang berupa PSAK syariah dinilai belum sepenuhnya syar'i dan implementatif (Rahmanti, 2019). Ketidaksesuaian antara standar PSAK syariah dan implementasinya pada perbankan menjadi salah satu sasaran kritik bagi para pemikir/pengamat syariah, khususnya PSAK nomor 100 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan serta nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Rahmanti, 2019).

Sebagian besar masyarakat baik praktisi maupun akademisi menyimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah hasil duplikasi akuntansi konvensional (Rahmanti, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana PSAK Syariah benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya.

15.2 Tantangan Implementasi

Minimnya keahlian (skill) yang dimiliki personel pengelola lembaga keuangan syariah tentang penyusunan laporan keuangan telah membuat model laporan keuangan yang disusunnya tidak informatif (Rahmanti, 2019). Terdapat dua faktor yang memicu mengapa perbankan syariah masih diidentikkan dengan perbankan konvensional, yaitu karena faktor standar dan SDM; alasan kedua terkait dengan pemahaman SDM perbankan syariah tentang syariah (Rahmanti, 2019).

Saat ini banyak BMT kurang berkembang dan mengalami kepailitan yang disebabkan faktor internal seperti manajemen usaha, manajemen sumber daya manusia, laporan keuangan, serta pengawasan (Hadziq & Amelia, 2021). Inefisiensi terutama disebabkan biaya operasional dan biaya tenaga kerja, dan beberapa BMT belum melakukan manajerial sumber daya manusia secara profesional (Hadziq & Amelia, 2021).

15.3 Isu Basis Akrual vs. Basis Kas

Terdapat perdebatan mengenai penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan entitas syariah. Saat ini terdapat banyak perdebatan tentang asumsi dasar yang harus digunakan dalam laporan keuangan entitas syariah, yaitu basis akrual dan basis kas (Rosmanidar & Prayogo, 2022). Basis akrual yang banyak diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ternyata memiliki banyak celah untuk memanipulasi data, sehingga akan menyebabkan timbulnya manajemen laba (Rosmanidar & Prayogo, 2022). Basis kas yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan lebih mampu mengungkapkan kondisi riil, pendapatan, dan pengeluaran (Rosmanidar & Prayogo, 2022).

16. Relevansi PSAK Syariah Dalam Konteks Global

16.1 Posisi Indonesia dalam Standar Akuntansi Syariah Global

Indonesia memiliki standar akuntansi khusus untuk lembaga keuangan Islam (IFIs), tetapi masih merujuk pada AAOIFI (Henry et al., 2016). Standar AAOIFI telah digunakan sebagai dasar pengembangan standar akuntansi nasional di yurisdiksi seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan (Azlan & Serly, 2019). Pengungkapan standar akuntansi syariah AAOIFI pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia masih relatif rendah; tidak ada perbedaan tingkat kepatuhan antara kedua negara selama periode 2017 dan 2018 (Azlan & Serly, 2019).

16.2 Maqashid Al-Syariah dalam PSAK Syariah

Penelitian menggunakan model Maqashid ul-Shariah untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah di antara tiga kerangka pelaporan keuangan yang tersedia: IFRS, AAOIFI, dan PSAK Syariah (Mukhlısın, 2020). Temuan menunjukkan bahwa penggunaan Maqashid ul-Shariah mengarah pada pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana makna syariah dan nilai-nilainya dapat diintegrasikan ke dalam tuntutan pelaporan keuangan, sehingga menawarkan konvergensi yang lebih besar antara etika dan regulasi akuntansi di antara IFIs (Mukhlısın, 2020).

17. Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung PSAK Syariah

Implementasi PSAK Syariah yang efektif memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai. Penerapan sistem informasi akuntansi yang baik memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, terutama dalam aspek penyimpanan dan akses data secara online dan real-time, serta mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan (Sunardi et al., 2023). Dengan sistem informasi akuntansi yang baik, maka pelaporan keuangan Bank Jatim Syariah dapat berjalan dengan efektif dan dihasilkan laporan keuangan yang andal (Sunardi et al., 2023).

Output yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi sebagai SIA Bank Jatim Syariah yaitu laporan keuangan yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan akurat sesuai format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Sunardi et al., 2023). Ketidakefisienan dalam proses pelaporan keuangan dapat menurunkan kualitas laporan keuangan, yang disebabkan berkurangnya karakteristik kualitatif dari laporan keuangan tersebut (Sunardi et al., 2023).

18. Kesimpulan

PSAK Syariah merupakan instrumen penting dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Standar ini telah berkembang dari PSAK 59 yang hanya mengatur perbankan syariah, menjadi serangkaian standar komprehensif dari PSAK 101 hingga PSAK 112 yang mencakup berbagai jenis entitas dan transaksi syariah (Rosmanidar & Prayogo, 2022; Wadhan, 2013). Pengembangan SAK Syariah dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI (Azlan & Serly, 2019), serta mengadopsi standar internasional dari AAOIFI dengan penyesuaian konteks lokal (Puspitosari, 2019, 2020).

Meskipun demikian, implementasi PSAK Syariah di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar ini (Pratama et al., 2023; Rahmanti, 2019), serta masih adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan praktik aktual di berbagai jenis lembaga keuangan syariah (Adelina & Suazhari, 2020; Aulia & Syafina, 2022; Ohoirenan & Fithria, 2020). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan syariah, termasuk BAZNAS, LAZ, BMT, dan koperasi syariah, belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK Syariah yang relevan (Adelina & Suazhari, 2020; Aulia & Syafina, 2022; Ningayutasari et al., 2023; Ohoirenan & Fithria, 2020).

Ke depan, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi PSAK Syariah, termasuk melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengelola lembaga keuangan syariah (Pratama et al., 2023), pengembangan sistem informasi akuntansi yang mendukung (Sunardi et al., 2023), serta penguatan regulasi dan pengawasan oleh otoritas terkait (Potton, 2023). Dengan demikian, PSAK Syariah dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang mendorong akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia (Aryana, 2022; Hardiansyah & Wahyudi, 2022; Utami et al., 2023).

Daftar Pustaka

Adelina, L., & Suazhari, S. (2020). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 tentang pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (studi empiris pada koperasi syariah di Aceh Besar). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 200–212. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15554

Andari, D. (2019). Harmonization of accounting standards for Islamic financial institutions: Evidence of the adoption of FAS No. 17 in Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 6(1), 51–70. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10861

Aprilia, A. S., & Pravitasari, D. (2022). Penerapan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar. Oikonomika: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 43–56. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i2.125

Apriliani, N., Harmain, H., & Harahap, R. D. (2023). Evaluasi laporan pertanggungjawaban pada kontrak asuransi berdasarkan PSAK 108. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(2), 515–522. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.3951

Ariadi, D., Damayanti, F., & B, G. S. (2022). Analisis penerapan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(1), 17–21. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2227

Aryana, K. P. (2022). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 7(2), 2065–2080. https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783

Aulia, J. L., & Syafina, L. (2022). Analisis penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi Aktiva, 3(2), 213–219. https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3062

Aziz, M. F., Syafitri, E., K, M. L. A., G, F. P., & Putra, M. R. P. (2022). Analisis perbedaan PSAK 1 revisi 2013 dengan IAS 1 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAK 3 revisi 2016 dengan IAS 34 tentang laporan keuangan interim. Ekoma: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 1(2), 355–364. https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.591

Azlan, F. Y., & Serly, V. (2019). Analisis pengungkapan standar akuntansi syariah AAOIFI pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia periode tahun 2017–2018. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1604–1616. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.165

Budiman, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal. Journal of Law Administration and Social Science, 1(2), 73–83. https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.100

Chairina, C., & Yusri, Y. (2023). Pengaruh transaksi pihak berelasi dan pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 9(2), 7–18. https://doi.org/10.30743/akutansi.v9i2.6584

Dzakiyuddin, A. (2019). Determinasi pengungkapan syariah terhadap standar AAOIFI: Studi terhadap Daftar Efek Syariah di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 135. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5257

Fadilah, A., & Mubarokah, I. (2022). Analisis laporan keuangan PSAK No. 109 akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS): Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional. Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(04). https://doi.org/10.34308/eqien.v11i04.1216

Faisal, F. (2015). Metode anuitas dan proporsional murabahah sebagai bentuk transparansi dan publikasi laporan bank. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 26(3), 382. https://doi.org/10.22146/jmh.16032

Gudio, H. T. (2024). Perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Jurnal Akuntansi Keuangan Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 1(3), 35–39. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.474

Hadziq, M. F., & Amelia, E. (2021). Analisis faktor internal perusahaan dalam efisiensi BMT di Indonesia perspektif syariah compliance. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 52–80. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4178

Handayani, S. (2019). Akuntansi zakat PSAK 109 dalam penguatan good corporate lembaga amil zakat di Kabupaten Pamekasan. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6(2), 191–202. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2126

Hanum, F., Rahman, A., & Husna, A. (2022). Pengaruh SAK Syariah dan audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan koperasi syariah Kota Medan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3728. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6144

Hardiansyah, A., & Wahyudi, A. (2022). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Oikonomika: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i1.303

Harto, P. P., & Riwandari, R. (2019). Tinjauan teoritis laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 6(2). https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.4

Hasan, Z., Zakiyah, M., & Mustofa, M. (2023). Analisis pelaporan dana non halal di BAZNAS Banyuwangi. Mazinda: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 1(2), 28–38. https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.3550

Hasanah, M., Sugiono, A., Baihaki, A., & Zakhra, A. (2024). Tinjauan kritis atas pelaporan keuangan hotel berbasis syariah. Jurnal Simki Economic, 7(1), 132–143. https://doi.org/10.29407/jse.v7i1.545

Hayati, P. S. D., & Suprayogi, N. (2018). Analisis perbandingan Internet Financial Reporting Index Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, Iran, dan Sudan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 4(1), 48. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10064

Henry, C., Hefner, R. W., Azra, A., Shamsher, M., Sori, Z. M., & Siswantoro, D. (2016). Untitled. IFS. https://doi.org/10.23976/ifs.2016001

Kasim, A. (2021). Penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 1(1), 1. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469

Kholifah, A. (2017). Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik berdasarkan PSAK No. 101. Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif, 1(1), 47–68. https://doi.org/10.29080/jai.v1i1.6

Kurniawati, N. (2013). Standar akuntansi internasional: Harmonisasi versus konvergensi. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal), 2(1). https://doi.org/10.18860/em.v2i1.2358

Lestari, I., & Febriyanti, Y. (2019). Kesesuaian pengelolaan dana zakat infak sedekah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali. Academica: Journal of Multidisciplinary Studies, 3(1), 123–138. https://doi.org/10.22515/academica.v3i1.2000

Ma'mun, S., & Sismona, E. (2020). Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 tentang laporan keuangan syari'ah: Studi kasus KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama (BiMU). Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 5(02), 186–197. https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.116

Muchlis, S., Suhartono, S., & Khotimah, H. (2021). Perlakuan akuntansi agrikultur berbasis maqashid al-syariah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 5(1), 78–94. https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.335

Muhammad, R. (2010). Studi kritis Exposure Draft PSAK Syariah. Jurnal Aplikasi Bisnis, 7(10), 815–827. https://doi.org/10.20885/jabis.vol7.iss10.art2

Mukhlishin, M. (2018). Analisis laporan auditor independen No. 11/048/01/NR.01/12 keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jurnal Ulul Albab, 22(2). https://doi.org/10.31764/jua.v22i2.691

Mukhlısın, M. (2020). Level of Maqāsid ul-Shari'āh's in financial reporting standards for Islamic financial institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(1), 60–77. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2020-0090

Muksin, I., & Husain, S. (2022). Matanre siri: Rekonstruksi peningkatan uniformitas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 10(2), 111–127. https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.353

Nilasari, Y., & Pangestuti, D. D. (2022). Akuntansi pesantren berbasis kewirausahaan berdasarkan SAK ETAP dengan aplikasi MYOB. Owner, 7(1), 458–469. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1299

Ningayutasari, C., Wahyudi, U., & Anggarani, D. (2023). Analisis perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, 1(3), 228–247. https://doi.org/10.61896/jeki.v1i3.13

Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. Akuntabilitas, 11(2). https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826

Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah, 3(2), 135. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123

Penerapan Internet Financial Reporting untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat. (2016). Jurnal Akuntansi Multiparadigma. https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7022

Persyaratan pengungkapan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan PSAK 4 (Revisi 2009) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). (2018). Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 1(2), 82–94. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4736

Potton, Z. (2023). Strategi implementasi PSAK 109 dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan zakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1967. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8901

Pratama, R. D., Ilma, A. N., Shulton, M. S., Rohmat, S., Afandy, S., & Latifah, E. (2023). Penerapan akuntansi syariah ZISWAF berdasarkan PSAK 109. At Tariiz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(02), 59–72. https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i02.541

Puspitosari, I. (2019). Apakah leverage, ukuran perusahaan, dan masa jabatan direksi mempengaruhi kualitas laporan keuangan Bank Umum Syariah? Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 2(02), 121. https://doi.org/10.32332/finansia.v2i2.1648

Puspitosari, I. (2020). Tingkat relevansi dan faithful representation laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Al-Qardh, 4(2), 115–128. https://doi.org/10.23971/jaq.v4i2.1569

Putri, N. N. E., & Santoso, C. B. (2019). Analisa penerapan PSAK 112 tentang transaksi wakaf terhadap penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf: Studi kasus pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam. Measurement: Jurnal Akuntansi, 13(2), 74. https://doi.org/10.33373/mja.v13i2.2032

Rahmanti, V. N. (2019). Mengapa perbankan syariah masih disamakan dengan perbankan konvensional? Imanensi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 1(1), 62–74. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74

Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis penerapan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan LAZISMU. Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah, 4(2), 172. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990

Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia: Sudah sesuai dengan PSAK 101? Syi`ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 5(2), 143. https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.10290

Rosmanidar, E., & Prayogo, Y. (2022). Problematika penerapan accrual accounting pada lembaga keuangan syariah. Iltizam: Journal of Sharia Economic Research, 6(2), 225–240. https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1526

Sabil, S., Qadaruddin, M., & Lestiningsih, A. S. (2018). Pengaruh penerapan PSAK konvergensi IFRS terhadap laporan keuangan. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi Keuangan Auditing dan Perpajakan), 3(1), 74–86. https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.93

Safitri, J. I., Yuliarti, N. C., & Nastiti, A. S. (2022). Penerapan PSAK Nomor 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah "X" Jember. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, 6(1), 140–146. https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.32508

Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., Khadrinur, H., & Putri, M. I. (2022). Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(5), 2434–2439. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2757

Septyan, K. (2016). Reformulasi indeks pengungkapan entitas syariah dan keunikan beragam kebijakan nilai syariah di beberapa negara. Equity, 19(2), 83–98. https://doi.org/10.34209/equ.v19i2.478

Sholihah, A., & Wulandari, C. N. I. (2024). Pengaruh religiusitas, pemahaman akuntansi syariah, dan pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa akuntansi syariah UIN Salatiga berkarir di lembaga keuangan syariah. IAJ, 3(1), 25–38. https://doi.org/10.18326/iaj.v3i1.25-38

Sukandi, S., Shoimah, I., & Sa'diyah, H. (2023). Analisis pencatatan akuntansi pembiayaan rahn (gadai) di BMT UGT Sidogiri Capem Banyuputih Situbondo berdasarkan PSAK 107. Mazinda: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 1(1), 62–69. https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i1.2657

Sukendar, H. (2014). Harmonisasi SAK dan aturan pajak: Mungkinkah? Binus Business Review, 5(2), 578. https://doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1052

Sunardi, S., Tasliyah, N., & Sa'adah, K. (2023). Manfaat penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Bank Jatim Syariah Cabang Jember. Mazinda: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 1(1), 42–48. https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i1.2651

Utami, A. Y., Su'un, M., Hamid, U., & Pramukti, A. (2023). Analisis penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah pada lembaga amil zakat. Center of Economic Students Journal, 6(1), 60–71. https://doi.org/10.56750/csej.v6i1.571

Wadhan, W. (2013). Penerapan akuntansi syari'ah berdasarkan PSAK Nomor 59 dan PAPSI di PTAI. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(2), 310–329. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.314

Wahyuningsih, W., Karamoy, H., & Afandy, D. (2018). Analisis pelaporan keuangan di Yayasan As-Salam Manado (berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 101). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(02). https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19675.2018

Wardhani, D. D. W. (2022). Perlunya standar akuntansi keuangan pemerintah atas sukuk negara untuk mewujudkan akuntabilitas syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2608. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6763

Wulandari, D., Sari, A. P., & Fauziyyah, R. (2024). Literatur review: Penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE), 1(2), 113–132. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.337

Yunisa, W., Harahap, R. D., Auliya, S. A., Reswita, J., Zhafran, F. A., & Maharani, A. D. (2023). Analysis of accounting treatment for musyarakah financing in capital loan transactions to buy a house at Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 4(4). https://doi.org/10.53697/emak.v4i4.1451