00649 - Pengeluaran Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep pengeluaran negara dari perspektif ekonomi Islam, mencakup landasan filosofis, prinsip-prinsip dasar, sumber-sumber pembiayaan, bidang-bidang prioritas pengeluaran, mekanisme pengawasan, serta relevansinya dengan tantangan ekonomi modern. Dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (library research) berbasis sumber-sumber primer dan sekunder dari khazanah keilmuan ekonomi Islam klasik dan kontemporer, artikel ini menemukan bahwa pengeluaran negara dalam Islam tidak sekadar merupakan mekanisme alokasi sumber daya, melainkan manifestasi dari kewajiban syar'i yang bertujuan mewujudkan maqashid al-syari'ah. Prinsip-prinsip keseimbangan (tawazun), keadilan distributif, kemaslahatan umum (maslahah ammah), dan larangan riba menjadi landasan normatif bagi kebijakan pengeluaran publik dalam Islam. Sumber-sumber pembiayaan yang beragam—mulai dari zakat, waqf, kharaj, hingga sukuk—memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan publik yang sesuai syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pengeluaran negara berbasis ekonomi Islam menawarkan kerangka yang lebih holistik dan berkeadilan dibandingkan sistem konvensional, dengan relevansi yang melampaui batas komunitas Muslim sekalipun.

Kata Kunci: Pengeluaran Negara, Ekonomi Islam, Maqashid al-Syari'ah, Baitul Mal, Zakat, Kemaslahatan Umum

Abstract

This article comprehensively examines the concept of state expenditure from the perspective of Islamic economics, covering its philosophical foundations, basic principles, financing sources, priority expenditure areas, oversight mechanisms, and its relevance to contemporary economic challenges. Employing a library research approach based on primary and secondary sources from classical and contemporary Islamic economic scholarship, this article finds that state expenditure in Islam is not merely a resource allocation mechanism, but rather a manifestation of shari'ah obligation aimed at realizing maqashid al-shari'ah. The principles of balance (tawazun), distributive justice, public interest (maslahah ammah), and the prohibition of riba constitute the normative foundation for public expenditure policy in Islam. Diverse financing sources—ranging from zakat, waqf, and kharaj to sukuk—provide flexibility in shari'ah-compliant public financing. This study concludes that the Islamic economics-based state expenditure model offers a more holistic and equitable framework compared to conventional systems, with relevance that extends beyond the boundaries of the Muslim community.

Keywords: State Expenditure, Islamic Economics, Maqashid al-Shari'ah, Baitul Mal, Zakat, Public Interest

Pendahuluan

Pengeluaran negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang paling fundamental dalam setiap sistem ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengeluaran negara tidak sekadar dipandang sebagai mekanisme alokasi sumber daya semata, melainkan merupakan manifestasi dari kewajiban syar'i yang diemban oleh negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Ekonomi Islam, sebagaimana ditegaskan oleh para sarjana Muslim, merupakan suatu madzab ekonomi yang komprehensif dan bukan sekadar kumpulan nasihat moral belaka; ia adalah sistem tasyri' (legislasi) yang mengikat dan sekaligus mengandung dimensi taujihi (pengarahan) yang bersifat etis dan spiritual (الصباغ, 2012). Dengan demikian, setiap kebijakan pengeluaran negara dalam bingkai ekonomi Islam harus senantiasa berpijak pada landasan akidah, nilai-nilai moral, dan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Kajian tentang pengeluaran negara dalam ekonomi Islam menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan ekonomi kontemporer, termasuk krisis utang, inflasi, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka yang berbeda secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme, dalam hal tujuan, prinsip, dan mekanisme pengeluaran publik (Amien & Syiad, 2016). Artikel ini berupaya mengkaji secara komprehensif konsep pengeluaran negara dari perspektif ekonomi Islam, mencakup landasan filosofis, prinsip-prinsip dasar, sumber-sumber pembiayaan, bidang-bidang prioritas pengeluaran, mekanisme pengawasan, serta relevansinya dengan tantangan ekonomi modern.

Landasan Filosofis Dan Konseptual Pengeluaran Negara Dalam Ekonomi Islam

Kedudukan Negara dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, negara memiliki kedudukan yang unik dan berbeda dari konsepsi negara dalam sistem ekonomi lainnya. Negara bukan sekadar "penjaga malam" sebagaimana dalam liberalisme klasik, dan bukan pula penguasa tunggal atas seluruh sumber daya sebagaimana dalam sosialisme. Negara dalam Islam adalah institusi yang bertanggung jawab untuk mewujudkan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (علي, 2024). Kewajiban-kewajiban negara dalam ekonomi Islam bersifat mengikat dan tidak dapat diabaikan; apabila negara lalai dalam menunaikannya, maka ia menanggung konsekuensi syar'i dan hukum (علي, 2024).

Salah satu kewajiban terpenting negara dalam ekonomi Islam adalah pengelolaan sumber-sumber keuangan utama secara terpusat dan pencegahan penguasaan individu atas sumber daya strategis demi menghindari eksploitasi dan menjaga kepentingan umum (علي, 2024). Hal ini mencerminkan prinsip bahwa kebebasan ekonomi individu dan intervensi negara demi kepentingan publik adalah dua prinsip yang sama-sama merupakan akar dari ekonomi Islam, dan keduanya tidak boleh saling mendominasi satu sama lain (حزاب, 2019). Dengan kata lain, ekonomi Islam menolak ekstremisme baik dalam bentuk liberalisme absolut maupun etatisme total.

Negara dalam ekonomi Islam juga bertanggung jawab untuk menetapkan regulasi ekonomi apabila diperlukan oleh kebutuhan (dharurah), hajat (hajah), atau perubahan kondisi ekonomi, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan dilakukan melalui musyawarah dengan para ahli (علي, 2024). Ini menunjukkan bahwa pengeluaran negara dalam Islam bukan sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Perbedaan Mendasar dengan Sistem Ekonomi Konvensional

Ekonomi Islam berbeda secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional dalam hal landasan filosofis pengeluaran negara. Sistem ekonomi kapitalis cenderung membatasi peran negara dan menyerahkan alokasi sumber daya kepada mekanisme pasar, sementara sistem sosialis memberikan kendali penuh kepada negara atas seluruh aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam, sebaliknya, memadukan antara kebebasan individu yang terbatas oleh nilai-nilai moral dan syariat dengan intervensi negara yang terarah demi kemaslahatan umum (Amien & Syiad, 2016).

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada dimensi etis dan spiritual. Dalam ekonomi Islam, pengeluaran negara tidak semata-mata dievaluasi berdasarkan efisiensi ekonomi, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT (الصباغ, 2012). Ekonomi Islam memiliki worldview dan epistemologi tersendiri yang berbeda dari Barat, dan konsekuensinya adalah perbedaan dalam penentuan kebijakan, termasuk kebijakan pengeluaran publik (Irkhami, 2016). Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengeluaran negara dalam Islam tidak dapat dilakukan semata-mata dengan menggunakan kerangka analisis ekonomi konvensional.

Lebih jauh, ekonomi Islam menekankan bahwa pengeluaran negara harus berorientasi pada pencapaian keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Tujuan akhir dari setiap kebijakan ekonomi, termasuk pengeluaran negara, adalah untuk mewujudkan falah (keberuntungan) bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (الصباغ, 2012). Dimensi transendental ini menjadi pembeda utama ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya yang bersifat sekuler dan materialistis.

Prinsip-Prinsip Dasar Pengeluaran Negara Dalam Ekonomi Islam

Prinsip Keseimbangan (Tawazun) dan Moderasi

Salah satu prinsip paling fundamental dalam pengeluaran negara menurut ekonomi Islam adalah prinsip keseimbangan dan moderasi. Negara wajib menjaga keseimbangan dalam pengeluaran dan distribusi, menghindari pemborosan (israf) dan tabdzir, serta menolak sikap kikir (syuhh) dan bakhil, dengan senantiasa berpegang pada jalan tengah tanpa berlebihan maupun terlalu hemat (علي, 2024). Prinsip ini bersumber langsung dari ajaran Al-Qur'an yang melarang pemborosan dan memerintahkan sikap moderat dalam segala urusan.

Keseimbangan dalam pengeluaran negara juga mencakup keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran negara dalam Islam terkait erat dengan apa yang diperoleh negara dari pendapatan publik; penurunan tajam pendapatan akan menyebabkan negara mengalami defisit dalam membiayai pengeluarannya, yang pada gilirannya menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional (شعيب, 2018). Oleh karena itu, negara dituntut untuk menerapkan kebijakan yang rasional dan terukur dalam pengeluaran publiknya.

Prinsip Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan prinsip sentral dalam ekonomi Islam yang secara langsung memengaruhi kebijakan pengeluaran negara. Pengeluaran negara harus diarahkan untuk mewujudkan distribusi yang adil atas hak dan kewajiban di antara seluruh anggota masyarakat, serta mencegah transaksi dan praktik yang dibangun atas dasar penipuan, ketidakadilan, dan kecurangan (علي, 2024). Dalam konteks ini, pengeluaran negara berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan.

Al-Mawardi, salah satu pemikir ekonomi Islam klasik yang paling berpengaruh, telah menganalisis hubungan antara zakat dan redistribusi yang adil, menegaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari harta yang berkembang (nami) sehingga dapat memainkan perannya dalam redistribusi pendapatan menuju keadilan distributif (التميمي, 2023). Pemikiran ini menunjukkan bahwa instrumen-instrumen keuangan Islam seperti zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan mekanisme ekonomi yang dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan.

Prinsip Kemaslahatan Umum (Maslahah Ammah)

Setiap pengeluaran negara dalam Islam harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum. Perlindungan ekonomi dalam Islam bersandar pada prinsip siyasah syar'iyyah (kebijakan syariat) dan kewenangan ulil amri dalam membatasi hal-hal yang mubah demi kepentingan publik (علاونة, 2021). Ini berarti bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan pengeluaran publik berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang bersifat qath'i.

Kemaslahatan umum dalam konteks pengeluaran negara mencakup tiga tingkatan: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier) (Danial et al., 2022). Prioritas pengeluaran negara harus mengikuti hierarki ini, dengan mendahulukan pemenuhan kebutuhan primer seluruh warga negara sebelum mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih bersifat sekunder atau tersier. Prinsip ini memastikan bahwa pengeluaran negara benar-benar berpihak kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Prinsip Larangan Riba dan Pembiayaan Berbasis Syariat

Pengeluaran negara dalam Islam harus dibiayai melalui sumber-sumber yang halal dan bebas dari riba. Utang negara (sovereign debt) dalam perspektif ekonomi Islam dipandang sebagai utang yang dipinjam oleh ulil amri untuk baitul mal kaum muslimin dari luar kerangka negara, dan hal ini diperbolehkan dengan syarat-syarat syar'i yang ketat (جمال & سعيد, 2021). Syariat Islam memiliki keistimewaan dalam prosedur penanganan utang dan batasan-batasan yang ditetapkan untuk mencegah ekspansi berlebihan atau daur ulang utang yang tidak produktif (جمال & سعيد, 2021).

Prinsip ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pengeluaran negara. Negara tidak boleh membiayai pengeluarannya melalui instrumen-instrumen keuangan yang mengandung riba, seperti obligasi konvensional berbunga. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen pembiayaan syar'i seperti sukuk, waqf, dan zakat yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran publik tanpa melanggar ketentuan syariat (Da'aas, 2017).

Sumber-Sumber Pembiayaan Pengeluaran Negara Dalam Islam

Baitul Mal sebagai Institusi Keuangan Negara

Baitul mal merupakan institusi keuangan negara dalam Islam yang berfungsi sebagai perbendaharaan negara untuk mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran publik. Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam Al-Sultaniyyah telah membahas secara komprehensif tentang baitul mal dan sumber-sumber penerimaannya, termasuk zakat, kharaj (pajak tanah), dan berbagai sumber pendapatan lainnya (التميمي, 2023). Baitul mal bukan sekadar lembaga keuangan biasa, melainkan merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam mengelola kekayaan umat secara amanah dan adil.

Pengelolaan baitul mal yang baik merupakan salah satu fungsi keuangan terpenting negara, karena ia berkaitan dengan pemeliharaan hak-hak negara dan terkait erat dengan pendapatan (التميمي, 2023). Al-Mawardi bahkan menyebut fungsi keuangan ini sebagai salah satu fungsi terpenting negara, yang memerlukan tenaga-tenaga ahli dan terampil dalam bidangnya. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dalam Islam bukan urusan yang dapat diserahkan kepada sembarang orang, melainkan memerlukan kompetensi dan integritas yang tinggi.

Zakat sebagai Instrumen Fiskal Utama

Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal paling fundamental dalam ekonomi Islam. Berbeda dari pajak dalam sistem konvensional, zakat memiliki dimensi ibadah yang menjadikannya kewajiban yang bersifat mutlak bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Dalam konteks pengeluaran negara, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis dan terstruktur, yang diarahkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

Al-Mawardi menganalisis zakat sebagai instrumen redistribusi yang adil, menegaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari harta yang berkembang sehingga dapat memainkan perannya dalam redistribusi pendapatan menuju keadilan distributif (التميمي, 2023). Dengan demikian, zakat bukan sekadar kewajiban individual, melainkan merupakan kebijakan fiskal yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menjamin kesejahteraan kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.

Dalam konteks modern, beberapa peneliti mengusulkan integrasi antara sistem perpajakan dan zakat sebagai basis penganggaran negara yang berbasis fiqh (fiqh budgeting) (Wahid & Muhsin, 2022). Pendekatan ini menekankan bahwa penganggaran negara yang berbasis maqashid syariah dan mengintegrasikan pajak dengan zakat dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dan adil dibandingkan sistem fiskal konvensional. Namun demikian, implementasi praktis dari konsep ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut (Wahid & Muhsin, 2022).

Waqf sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif

Waqf (wakaf) merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara. Sepanjang sejarah Islam, waqf telah menjadi sumber pembiayaan yang signifikan bagi berbagai sektor publik, termasuk pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan kesejahteraan sosial (الغافرية et al., 2025). Negara Islam pada masa klasik bahkan dibangun di atas fondasi waqf yang kuat, sehingga waqf menjadi sumber pembiayaan yang masif bagi berbagai sektor kehidupan negara (الغافرية et al., 2025).

Dalam konteks kontemporer, lembaga waqf menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya efisiensi manajerial, keberagaman dalam investasi waqf, dan inklusivitas dalam regulasi waqf yang memengaruhi keberlanjutan pembangunan (الغافرية et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum, pengembangan investasi yang inovatif, dan penguatan tata kelola untuk memastikan keberlanjutan waqf dan pencapaian dampak ekonomi dan sosial yang komprehensif (الغافرية et al., 2025).

Beberapa peneliti mengusulkan pembentukan bank sentral waqf Islam pada tingkat negara sebagai langkah menuju bank waqf Islam global, yang dapat mengoptimalkan peran waqf dalam pembiayaan pengeluaran publik (سرحان, 2022). Usulan ini mencerminkan upaya untuk memodernisasi instrumen keuangan Islam klasik agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan negara di era kontemporer.

Kharaj dan Instrumen Perpajakan Syar'i

Kharaj merupakan pajak tanah yang dikenakan atas lahan-lahan yang dikuasai oleh non-Muslim di wilayah Islam. Al-Mawardi menganalisis kharaj secara mendalam, mengaitkannya dengan kemampuan untuk memanfaatkan lahan; kharaj dikenakan atas lahan apabila memungkinkan untuk ditanami, meskipun lahan tersebut tidak ditanami (التميمي, 2023). Analisis Al-Mawardi ini menunjukkan bahwa kharaj berfungsi sebagai faktor positif yang mendorong pemanfaatan lahan secara produktif dan pencapaian pembangunan pertanian.

Lebih jauh, Al-Mawardi dikreditkan sebagai pemikir yang mendahului zamannya dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kharaj, karena ia mengaitkan pajak dengan kapasitas dan kemampuan untuk membayar (التميمي, 2023). Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan fiskal modern yang menekankan bahwa beban pajak harus proporsional dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Dalam konteks modern, perlindungan ekonomi dalam Islam memungkinkan negara untuk menggunakan kewenangan legislatif dan eksekutifnya untuk mengarahkan dan mengembangkan perekonomian, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatur pertukaran internal dan eksternal demi melindungi produksi dan mempertahankan pasar nasional (علاونة, 2021). Ini berarti bahwa negara Islam memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai instrumen perpajakan dan regulasi ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Instrumen Keuangan Islam Kontemporer

Selain instrumen-instrumen klasik, ekonomi Islam kontemporer telah mengembangkan berbagai instrumen keuangan baru yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sukuk (obligasi syariah) merupakan salah satu instrumen yang paling berkembang, yang memungkinkan negara untuk memobilisasi dana dari masyarakat tanpa melanggar larangan riba (مهدي, 2025). Dalam Negara Fatimiyah, misalnya, telah terjadi pengembangan lembaga-lembaga keuangan Islam seperti waqf dan sukuk yang merepresentasikan fondasi Islam dalam pembiayaan dan investasi (مهدي, 2025).

Ekonomi digital juga membuka peluang baru bagi penguatan instrumen keuangan Islam. Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital dan platform elektronik dapat memperkuat kemudahan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara (الوادعي, 2023). Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran negara, yang merupakan nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam ekonomi Islam.

Bidang-Bidang Prioritas Pengeluaran Negara Dalam Islam

Jaminan Kehidupan yang Layak bagi Seluruh Warga Negara

Salah satu kewajiban terpenting negara dalam ekonomi Islam adalah menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri karena kondisi yang memaksa (علي, 2024). Ini berarti bahwa pengeluaran negara untuk program-program jaminan sosial dan perlindungan sosial merupakan kewajiban syar'i yang tidak dapat diabaikan.

Al-Mawardi menganalisis konsep "had al-kifayah" (batas kecukupan) dan mengaitkannya dengan variabel-variabel ekonomi Islam lainnya seperti zakat dan 'atha' (pemberian), serta memaparkan cara pencapaiannya (التميمي, 2023). Konsep ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang mencukupi, dan pengeluaran negara harus diarahkan untuk mewujudkan standar kecukupan ini bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jaminan Kesehatan

Dalam perspektif ekonomi Islam, jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Pada dasarnya, pemerintah wajib menyediakan jaminan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, penyediaan obat-obatan, dan persiapan sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga negara yang sakit (رملي et al., 2023). Ini merupakan kewajiban yang bersumber dari prinsip pemeliharaan jiwa (hifzh al-nafs) sebagai salah satu maqashid al-syari'ah.

Apabila pemerintah tidak mampu memenuhi kewajiban ini karena suatu sebab, maka ia diperbolehkan untuk mendelegasikan tanggung jawab ini kepada masyarakat untuk mengelola kesehatan mereka secara langsung, dengan syarat-syarat yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, melalui iuran asuransi kesehatan, waqf, sedekah, hibah, dan lain-lain (رملي et al., 2023). Negara juga wajib mengatur sedemikian rupa sehingga sarana kesehatan tidak menjadi beban yang memberatkan masyarakat, baik pembiayaannya bersumber dari pengelolaan keuangan negara, perbendaharaan negara, maupun pengelolaan dana zakat dan waqf (رملي et al., 2023).

Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pendidikan merupakan salah satu bidang prioritas pengeluaran negara dalam Islam, karena ia berkaitan langsung dengan pemeliharaan akal (hifzh al-'aql) sebagai salah satu maqashid al-syari'ah. Negara Islam bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negaranya, karena pendidikan merupakan fondasi bagi pembangunan peradaban dan kemajuan umat.

Dalam konteks Negara Fatimiyah, misalnya, terdapat pengembangan berbagai aspek ekonomi dan sosial yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia (مهدي, 2025). Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan manusia merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi Islam sepanjang sejarah.

Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan merupakan bidang pengeluaran negara yang mendapat perhatian khusus dalam ekonomi Islam. Negara memiliki tanggung jawab keamanan, pertahanan, dan pengawasan yang memerlukan sumber daya yang memadai (سرحان, 2022). Pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban negara yang tidak dapat diabaikan, karena tanpa keamanan, tidak ada kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya kemaslahatan lainnya.

Namun demikian, pengeluaran pertahanan dalam Islam harus tetap berada dalam batas-batas yang proporsional dan tidak boleh mengorbankan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Prinsip keseimbangan dan moderasi dalam pengeluaran negara berlaku pula dalam bidang pertahanan, sehingga negara tidak boleh berlebihan dalam pengeluaran militer hingga mengabaikan kebutuhan sosial dan ekonomi warganya.

Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

Negara dalam ekonomi Islam bertanggung jawab untuk mendorong industri-industri yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat dan menciptakan keseimbangan sehingga dapat mencegah kelangkaan sekaligus mencegah kelebihan yang berlebihan (علي, 2024). Ini berarti bahwa pengeluaran negara untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi merupakan bagian dari kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Negara Fatimiyah, terdapat dorongan terhadap pertanian dengan teknik-teknik maju untuk memastikan keberlanjutan produksi, serta fokus pada pencapaian keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan peningkatan keadilan ekonomi (مهدي, 2025). Ini mencerminkan prinsip bahwa pengeluaran negara untuk pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara produktif.

Penanganan Masalah Pengangguran dan Kemiskinan

Negara dalam ekonomi Islam wajib menetapkan prosedur-prosedur yang menjamin penanganan masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran dan resesi, serta mencegah setiap upaya yang merusak perekonomian (علي, 2024). Pengeluaran negara untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran merupakan kewajiban yang bersumber dari prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif (takaful ijtima'i) dalam Islam.

Al-Mawardi menganalisis hubungan antara zakat dan takaful sosial berdasarkan teori ekonomi Islam yang berlandaskan pandangan humanistik dan etis tentang perlunya mengeluarkan sebagian dari kelebihan harta kepada kaum fakir dan miskin, sehingga masyarakat mencapai keseimbangan dan stabilitas kehidupan (التميمي, 2023). Stabilitas sosial ini pada gilirannya akan menguntungkan kelompok yang kaya, karena mereka akan menikmati masyarakat yang stabil secara ekonomi, pasar yang bergairah dan berkembang, serta berkurangnya atau hilangnya kejahatan, pengangguran, dan berbagai masalah sosial lainnya (التميمي, 2023).

Mekanisme Pengawasan Dan Rasionalisasi Pengeluaran Negara

Pengawasan Keuangan sebagai Instrumen Rasionalisasi

Pengawasan keuangan merupakan mekanisme kunci dalam rasionalisasi pengeluaran publik dalam ekonomi Islam. Pengawasan keuangan berperan penting dalam merasionalisasi pengeluaran publik dan mencapai stabilitas keuangan negara dari perspektif ekonomi Islam, sebagai suatu keharusan yang diupayakan oleh negara (شعيب, 2018). Tanpa pengawasan yang efektif, pengeluaran negara rentan terhadap pemborosan, korupsi, dan penyalahgunaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Sistem ekonomi Islam menggunakan berbagai metode dalam proses rasionalisasi pengeluaran, termasuk alokasi optimal pengeluaran dan penghindaran pemborosan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, yang berkontribusi pada penanganan defisit anggaran dan pencapaian tujuan kebijakan pembangunan negara (شعيب, 2018). Ini menunjukkan bahwa rasionalisasi pengeluaran bukan sekadar upaya penghematan, melainkan merupakan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik demi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam pengelolaan keuangan negara menurut Islam. Negara wajib mencegah transaksi dan praktik yang dibangun atas dasar penipuan, ketidakadilan, dan kecurangan (علي, 2024). Dalam konteks pengeluaran negara, ini berarti bahwa setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Korupsi dalam bentuk mark-up anggaran merupakan salah satu kasus yang paling sering terjadi dan bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Wahid & Muhsin, 2022). Model penganggaran yang kurang transparan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi ini (Wahid & Muhsin, 2022). Oleh karena itu, penerapan fiqh budgeting yang berbasis maqashid syariah dan mengintegrasikan transparansi sebagai nilai inti merupakan langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan pengeluaran negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Peran Lembaga Pengawas Syariat

Dalam sistem ekonomi Islam, lembaga pengawas syariat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengeluaran negara sesuai dengan ketentuan syariat. Negara bertanggung jawab untuk menetapkan regulasi ekonomi apabila diperlukan, tanpa bertentangan dengan ketentuan syariat, dan dilakukan melalui musyawarah dengan para ahli (علي, 2024). Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tentang pengeluaran negara dalam Islam bukan merupakan prerogatif eksklusif penguasa, melainkan harus melibatkan para ahli dan ulama yang kompeten.

Dalam konteks kontemporer, lembaga-lembaga pengawas syariat di berbagai negara Muslim memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal dan pengeluaran negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, efektivitas lembaga-lembaga ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, independensi, dan kewenangan yang dimilikinya.

Pengeluaran Negara Dan Penanganan Masalah Ekonomi Makro

Pengeluaran Negara dan Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi makro yang paling serius dan memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengeluaran negara yang berlebihan dan tidak terkendali merupakan salah satu faktor yang dapat memicu inflasi. Ekonomi Islam menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi inflasi, termasuk melalui kebijakan pengeluaran yang terukur dan berbasis pada prinsip-prinsip syariat (الرياض, 2025).

Perbedaan antara pendekatan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam menangani inflasi terletak pada dimensi etis dan moral yang menjadi landasan kebijakan ekonomi Islam (الرياض, 2025). Sementara ekonomi konvensional cenderung mengandalkan instrumen-instrumen moneter seperti suku bunga untuk mengendalikan inflasi, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup dimensi fiskal, moneter, dan moral sekaligus.

Pengeluaran Negara dan Utang Publik

Utang publik merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam kebijakan fiskal kontemporer. Dalam perspektif ekonomi Islam, utang negara diperbolehkan dengan syarat-syarat syar'i yang ketat, dan syariat Islam memiliki keistimewaan dalam prosedur penanganan utang serta batasan-batasan yang ditetapkan untuk mencegah ekspansi berlebihan (جمال & سعيد, 2021). Pandemi COVID-19, misalnya, telah meningkatkan volume utang negara secara signifikan di berbagai negara, dan ekonomi Islam menawarkan perspektif yang berbeda dalam menangani masalah ini (جمال & سعيد, 2021).

Beberapa langkah yang diambil oleh organisasi internasional dalam menangani utang negara selama krisis COVID-19 sejalan dengan perspektif ekonomi Islam dalam beberapa aspeknya, meskipun syariat Islam memiliki keistimewaan tersendiri dalam prosedur penanganan utang (جمال & سعيد, 2021). Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan utang publik memiliki relevansi universal yang melampaui batas-batas komunitas Muslim.

Pengeluaran Negara dan Defisit Anggaran

Defisit anggaran merupakan kondisi di mana pengeluaran negara melebihi penerimaannya. Dalam perspektif ekonomi Islam, defisit anggaran harus diatasi melalui berbagai instrumen yang sesuai dengan syariat. Penelitian tentang Aljazair menunjukkan bahwa lembaga-lembaga terapan dalam ekonomi Islam, khususnya lembaga zakat dan sektor waqf, dapat menjadi mekanisme penting untuk membiayai defisit anggaran dalam kondisi penurunan pendapatan minyak yang berkelanjutan (Da'aas, 2017).

Pengawasan keuangan yang efektif merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya defisit anggaran yang berlebihan. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya alokasi optimal pengeluaran dan penghindaran pemborosan sebagai strategi untuk mengatasi defisit anggaran (شعيب, 2018). Ini menunjukkan bahwa solusi Islam terhadap masalah defisit anggaran bersifat komprehensif, mencakup baik sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.

Pengeluaran Negara Dalam Sejarah Peradaban Islam

Model Pengeluaran Negara pada Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam, pengeluaran negara dikelola melalui baitul mal yang berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Sistem ini mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik. Pengeluaran negara pada masa ini mencakup berbagai bidang, termasuk pertahanan, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan.

Pemikiran Al-Mawardi tentang Pengeluaran Negara

Al-Mawardi (364–450 H/974–1058 M) merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam klasik yang paling berpengaruh dalam bidang keuangan negara. Karyanya Al-Ahkam Al-Sultaniyyah mengandung sistem politik, administratif, dan ekonomi yang mencerminkan pandangan negara dan realitas gerakan politik dan ekonomi (التميمي, 2023). Al-Mawardi menganalisis berbagai aspek keuangan negara, termasuk zakat, kharaj, dan baitul mal, dengan kedalaman analitis yang luar biasa untuk zamannya.

Al-Mawardi dikreditkan sebagai pemikir yang mendahului zamannya dalam mengaitkan pajak dengan kapasitas dan kemampuan untuk membayar, yang merupakan prinsip keadilan fiskal yang baru diakui secara luas dalam ekonomi modern (التميمي, 2023). Ia juga menganalisis hubungan antara zakat dan redistribusi yang adil, serta memaparkan cara pencapaian had al-kifayah (batas kecukupan) bagi seluruh warga negara (التميمي, 2023).

Praktik Pengeluaran Negara dalam Negara Fatimiyah

Negara Fatimiyah merupakan salah satu contoh historis penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan negara. Dalam Negara Fatimiyah, terdapat dorongan terhadap perdagangan dan pertukaran yang adil antara kaum Muslim dan bangsa-bangsa lain, pengembangan pertanian dengan teknik-teknik maju, serta fokus pada pencapaian keseimbangan dalam distribusi kekayaan (مهدي, 2025). Negara Fatimiyah juga membangun kebijakan ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, serta mengembangkan lembaga-lembaga keuangan Islam seperti waqf dan sukuk (مهدي, 2025).

Tantangan Dan Prospek Pengeluaran Negara Dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Tantangan Implementasi

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan pengeluaran negara menghadapi berbagai tantangan di era kontemporer. Salah satu tantangan utama adalah bahwa sebagian besar ekonom Muslim telah menerima banyak gagasan dari ekonom Barat tanpa kritik yang memadai, sementara kerangka metodologis dan asumsi-asumsi Barat seringkali tidak sesuai dan bertentangan dengan pandangan Islam (زمان, 2012). Hal ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi antara teori dan praktik dalam penerapan ekonomi Islam.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam pengembangan instrumen-instrumen keuangan Islam yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara efektif. Penelitian tentang fiqh budgeting di Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa penelitian tentang penganggaran berbasis fiqh masih sangat minim pada tataran praktis, dan temuan penelitian masih berupa konsep yang belum menyentuh aspek yang lebih aplikatif (Wahid & Muhsin, 2022).

Peluang dan Prospek

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan pengeluaran negara memiliki prospek yang menjanjikan. Ekonomi Islam terbukti mampu beradaptasi dengan perkembangan modern dan mendorong kemajuan (الوادعي, 2023). Ekonomi digital, misalnya, dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam hal transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengeluaran publik (الوادعي, 2023).

Selain itu, berbagai instrumen keuangan Islam seperti sukuk, waqf, dan zakat terus berkembang dan semakin diterima secara luas, tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi juga di pasar keuangan global. Perkembangan ini membuka peluang bagi negara-negara Muslim untuk membiayai pengeluaran publik mereka melalui instrumen-instrumen yang sesuai dengan syariat, tanpa harus bergantung pada instrumen-instrumen konvensional yang mengandung riba.

Relevansi Model Ekonomi Islam dalam Konteks Global

Model ekonomi Islam dalam pengelolaan pengeluaran negara memiliki relevansi yang melampaui batas-batas komunitas Muslim. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kemaslahatan umum merupakan nilai-nilai universal yang dapat memberikan kontribusi positif bagi reformasi sistem fiskal global. Penelitian komparatif antara model ekonomi Islam dan model ekonomi liberal menunjukkan bahwa model Islam menawarkan kerangka yang lebih komprehensif yang memadukan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial dalam suatu sistem nilai dan legislasi yang terpadu (جلالي, 2026).

Dalam konteks krisis ekonomi global, prinsip-prinsip ekonomi Islam tentang pengeluaran negara yang terukur, bebas dari riba, dan berorientasi pada kemaslahatan umum dapat menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan. Berbagai krisis keuangan global, termasuk krisis utang Eropa dan krisis subprime mortgage Amerika Serikat, menunjukkan kelemahan-kelemahan mendasar dalam sistem ekonomi konvensional yang dapat diatasi melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam (صوراني & بليلو, 2021b, 2021a).

Privatisasi Dan Peran Sektor Swasta Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan Islam tentang Privatisasi

Privatisasi merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam kebijakan ekonomi kontemporer. Para peneliti dalam ekonomi Islam menolak kedua bentuk ekstrem dalam pengalaman pembangunan ekonomi, yaitu ekonomi bebas berbasis kapitalisme dan ekonomi terencana berbasis sosialisme, dan menyerukan untuk mengikuti pendekatan pembangunan Islam (م. ع. علي, 2014). Dalam konteks pengeluaran negara, ini berarti bahwa Islam tidak mendukung privatisasi total yang menyerahkan seluruh layanan publik kepada mekanisme pasar, tetapi juga tidak mendukung nasionalisasi total yang menempatkan seluruh aktivitas ekonomi di bawah kendali negara.

Ekonomi Islam memandang privatisasi sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu, dengan syarat-syarat yang memastikan bahwa kepentingan publik tetap terlindungi dan prinsip-prinsip keadilan tetap terjaga (م. ع. علي, 2014). Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sektor-sektor yang diprivatisasi dan memastikan bahwa layanan publik yang esensial tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keseimbangan antara Sektor Publik dan Swasta

Ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara peran sektor publik dan sektor swasta dalam perekonomian. Kebebasan ekonomi individu dan intervensi negara demi kepentingan publik adalah dua prinsip yang sama-sama merupakan akar dari ekonomi Islam, dan keduanya tidak boleh saling mendominasi (حزاب, 2019). Ini berarti bahwa pengeluaran negara harus diarahkan untuk melengkapi dan mendukung aktivitas sektor swasta, bukan untuk menggantikan atau mematikannya.

Dalam praktiknya, keseimbangan ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, termasuk kemitraan publik-swasta yang berbasis syariat, pemberian insentif fiskal bagi sektor swasta yang berkontribusi pada kemaslahatan publik, dan regulasi yang memastikan bahwa aktivitas sektor swasta tidak merugikan kepentingan umum.

Pengeluaran Negara Dan Tanggung Jawab Sosial

Dimensi Sosial Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara dalam Islam memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Negara bertanggung jawab untuk menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri (علي, 2024). Ini mencakup pengeluaran untuk program-program jaminan sosial, bantuan kepada kaum fakir dan miskin, serta berbagai bentuk perlindungan sosial lainnya.

Amal kebajikan (charitable work) juga memainkan peran penting dalam melengkapi pengeluaran negara untuk tujuan-tujuan sosial. Islam mendorong pembangunan ekonomi dan kemakmuran negeri melalui pencapaian kemandirian, dan merekomendasikan agar upaya-upaya lembaga amal difokuskan dan disatukan dalam kerangka bank sentral waqf Islam (سرحان, 2022). Ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, tanggung jawab sosial tidak hanya diemban oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat sipil melalui berbagai instrumen filantropi Islam.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) merupakan konsep yang memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam. Islam sejak kemunculannya telah meletakkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dalam hukum-hukumnya, bahkan melampaui apa yang dirumuskan dalam perjanjian global PBB tentang tanggung jawab sosial perusahaan (المجالي, 2016). Dalam konteks pengeluaran negara, ini berarti bahwa negara dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi pada pembiayaan layanan publik melalui berbagai mekanisme yang sesuai dengan syariat.

Kesimpulan

Pengeluaran negara dalam perspektif ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umat secara menyeluruh. Berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan dimensi ekonomi dari dimensi moral dan spiritual, ekonomi Islam memandang pengeluaran negara sebagai manifestasi dari kewajiban syar'i yang harus ditunaikan oleh negara dalam rangka mewujudkan maqashid al-syari'ah.

Prinsip-prinsip dasar yang mengatur pengeluaran negara dalam Islam, yaitu keseimbangan, keadilan distributif, kemaslahatan umum, dan larangan riba, memberikan kerangka yang komprehensif bagi pengelolaan keuangan publik yang adil, efisien, dan bertanggung jawab (الصباغ, 2012; شعيب, 2018; علي, 2024). Sumber-sumber pembiayaan yang beragam, mulai dari zakat, waqf, kharaj, hingga instrumen keuangan Islam kontemporer seperti sukuk, memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi negara untuk membiayai berbagai kebutuhan pengeluaran publik tanpa melanggar ketentuan syariat (Da'aas, 2017; Wahid & Muhsin, 2022; التميمي, 2023).

Bidang-bidang prioritas pengeluaran negara dalam Islam mencakup jaminan kehidupan yang layak, kesehatan, pendidikan, pertahanan, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran (رملي et al., 2023; علي, 2024). Mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk pengawasan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan peran lembaga pengawas syariat, merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa pengeluaran negara benar-benar diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (Wahid & Muhsin, 2022; شعيب, 2018).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, prinsip-prinsip ekonomi Islam tentang pengeluaran negara memiliki relevansi yang besar tidak hanya bagi negara-negara Muslim, tetapi juga bagi komunitas global yang sedang mencari alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang terbukti memiliki berbagai kelemahan mendasar (جلالي, 2026; زمان, 2012). Dengan mengintegrasikan dimensi etis, spiritual, dan sosial ke dalam kebijakan pengeluaran publik, ekonomi Islam menawarkan visi yang lebih holistik dan humanistik tentang peran negara dalam perekonomian.

Daftar Pustaka

Amien, U., & Syiad, F. (2016). فلسفة النظام الاقتصادي الاسلامي مقارنة بالنظم الاقتصادية التقليدية (الرأسمالية والاشتراكية). Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 5(2), 165. https://doi.org/10.22373/share.v5i2.1331

Danial, D., Samah, M., & Jailani, M. R. (2022). Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 60(2), 621–654. https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654

Da'aas, Z. (2017). دور المؤسسات التطبيقية في الاقتصاد الإسلامي في تمويل عجز الموازنة بالجزائر. مجلة بيت المشورة, 111–139. https://doi.org/10.33001/m300420170632

Irkhami, N. (2016). Intervensi Negara Dalam Perekonomian: Melacak Epistemologi Politik-Ekonomi Islam. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 16(2), 485. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.479

Wahid, S. H., & Muhsin, M. (2022). Kontekstualisasi Fiqh Budgeting di Indonesia: Systematic Literature Review. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 87–108. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.4856

التميمي، ا. م. د. ع. ع. ا. م. ا. (2023). الجوانب المالية عند الماوردي (ت 450 هـ / 1058 م): دراسة في كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية نموذجاً. مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث, 3(7). https://doi.org/10.56989/benkj.v3i7.415

الرياض، م. (2025). آليات معالجة التضخم: دراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي. مجلة بوابة الباحثين للدراسات والأبحاث, 1(2), 176–217. https://doi.org/10.64337/rgj.v1i2.30

الصباغ، ع. ا. ت. ا. ا. ع. ا. ت. ا. (2012). الاقتصاد الإسلامي بين التوجيه والتشريع. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 25(1), 81–98. https://doi.org/10.4197/islec.25-1.3

الغافرية، ز.، صالح، د. ي.، & Rosele, M. I. (2025). أثر التنظيم التشريعي على واقع تنمية الأوقاف في سلطنة عمان من وجهة نظر المؤسسات الوقفية. مجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية, 16(1). https://doi.org/10.55188/ijifarabic.v16i1.1076

المجالي، أ. (2016). المسؤولية المجتمعية للشركات في القانون الدولي والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة. مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية, 5(1 الجزء الثاني), 135–143. https://doi.org/10.63908/1w3xky37

الوادعي، أ. (2023). دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الاقتصاد الإسلامي (المملكة العربية السعودية أنموذجاً). Academic Journal of Research and Scientific Publishing, 4(47), 287–307. https://doi.org/10.52132/ajrsp/v4.47.11

جلالي، ا. إ. ا. (2026). الاتجاهات الاقتصادية عند محمد عيسى عبده رحمه الله وميلتون فريدمان: دراسة مقارنة تحليلية. مجلة الدراسات الإسلامية - جامعة كابل, 2(4), 20–40. https://doi.org/10.62810/jis.v2i4.328

جمال، إ. ح. م.، & سعيد، ع. ا. ع. ع. ا. (2021). الديون السيادية ومعالجاتها في ظل أزمة كورونا من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي. Global Journal of Economic and Business, 11(2), 143–155. https://doi.org/10.31559/gjeb2021.11.2.1

حزاب، ن. (2019). اتساع الجريمة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي. Mieyar, 23(2), 622–637. https://doi.org/10.37138/almieyar.v23i2.3151

رملي، ر. آ.، شريف، أ.، & محمد، د. ن. ا. ب. (2023). مفهوم المسؤولية عن التأمين الصحي للمواطن في منظور الاقتصاد الإسلامي: دراسة تحليلية. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 20(2), 70–102. https://doi.org/10.31436/jia.v20i2.1098

زمان، أ. ز. أ. (2012). أزمة الاقتصاد الإسلامي: التشخيص والحلول. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 25(1), 143–166. https://doi.org/10.4197/islec.25-1.6

سرحان، و. ع. ا. إ. (2022). العمل الخيري ودوره في تنمية الموارد الاقتصادية: مقاربة تأصيلية في الفكر الاقتصادي الإسلامي. مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث, 2(7). https://doi.org/10.56989/benkj.v2i7.275

شعيب، ي. (2018). الرقابة المالية كآلية لترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي. مجلة الشريعة والاقتصاد, 7(1), 136–165. https://doi.org/10.37138/jceco.v7i1.181

صوراني، ع. ا.، & بليلو، ج. (2021a). أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأميركية بين أسبابها وتقييم سبل معالجتها: دراسة ميدانية. International Journal of Research and Studies Publishing, 2(17), 191–211. https://doi.org/10.52133/ijrsp.v2.17.8

صوراني، ع. ا.، & بليلو، ج. (2021b). تقييم الخطط والمقترحات التي تم اللجوء إليها لمعالجة أزمة الديون السيادية في أوروبا. International Journal of Research and Studies Publishing, 2(17), 109–123. https://doi.org/10.52133/ijrsp.v2.17.5

علاونة، ن. (2021). الحماية الاقتصادية من منظور اقتصادي إسلامي. Jordan Journal of Applied Science-Humanities Series, 29(1). https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v29i1.135

علي، م. ع. (2014). الخصخصة رؤية إسلامية. Al-Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences, 2(7). https://doi.org/10.36325/ghjec.v2i7.5921

علي، ي. م. (2024). واجبات الدولة في ضوء الاقتصاد الإسلامي. مجلة دراسات في التاريخ والآثار, 1(91), 3–26. https://doi.org/10.65074/vhzq3f91

مهدي، م. ت. (2025). الاقتصاد الإسلامي: رؤية نظرية وتطبيقية في الدولة الفاطمية: قراءة تاريخية اقتصادية. Wisdom Journal for Studies & Research, 5(01), 544–555. https://doi.org/10.55165/wjfsar.v5i01.578