AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
This article comprehensively examines the role of society in the Islamic economic system, covering participation in Islamic philanthropy, zakat and waqf management, community-based economic empowerment, the role of sharia microfinance institutions, and community contributions to achieving sustainable development goals. The Islamic economic system is fundamentally different from the capitalist system that focuses on markets and from the socialist system that focuses on the state, as it places society as the main driver of the economy. Based on the philosophical foundations of tawhid, khilafah, worship, and takaful, every economic activity must be oriented toward the common good rather than mere personal gain. Through instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf, society participates directly in wealth redistribution and economic empowerment. Sharia microfinance institutions such as Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) and Bank Wakaf Mikro (BWM) serve as bridges for community economic participation, while mosques and pesantren function as community-based economic empowerment centers. The integration of Islamic social and commercial finance is proven to be more effective in alleviating poverty. To optimize the role of society, comprehensive efforts are required, including improving Islamic financial literacy, strengthening institutions, developing technology, and providing adequate regulatory support.
Keywords: Islamic economic system, Islamic philanthropy, zakat, waqf, community empowerment, sharia microfinance
Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif peran masyarakat dalam sistem ekonomi Islam, mencakup partisipasi dalam filantropi Islam, pengelolaan zakat dan wakaf, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, peran lembaga keuangan mikro syariah, serta kontribusi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sistem ekonomi Islam secara fundamental berbeda dari sistem kapitalis yang berfokus pada pasar dan sistem sosialis yang berfokus pada negara, karena menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama perekonomian. Berlandaskan fondasi filosofis tauhid, khilafah, ibadah, dan takaful, setiap aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan semata-mata keuntungan pribadi. Melalui instrumen zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf, masyarakat berpartisipasi langsung dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Bank Wakaf Mikro (BWM) menjadi jembatan partisipasi ekonomi masyarakat, sementara masjid dan pesantren berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Integrasi keuangan sosial dan komersial Islam terbukti lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk mengoptimalkan peran masyarakat, diperlukan upaya komprehensif, meliputi peningkatan literasi keuangan Islam, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi, dan dukungan regulasi yang memadai.
Kata Kunci: sistem ekonomi Islam, filantropi Islam, zakat, wakaf, pemberdayaan masyarakat, keuangan mikro syariah
1. Pendahuluan
Sistem ekonomi Islam merupakan suatu tatanan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Berbeda dengan sistem kapitalis yang berfokus pada pasar dan akumulasi modal oleh individu, serta sistem sosialis yang menempatkan negara sebagai aktor utama ekonomi, sistem ekonomi Islam menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama perekonomian (Adinugraha et al., 2023). Dalam kerangka ini, masyarakat tidak sekadar menjadi objek kebijakan ekonomi, melainkan subjek aktif yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam menciptakan kesejahteraan bersama.
Sistem ekonomi Islam berdiri di atas fondasi filosofis yang mencakup tauhid, khilafah, ibadah, dan takaful (Mashur et al., 2022). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan semata-mata keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran yang sangat sentral, baik sebagai produsen, konsumen, maupun sebagai agen distribusi kekayaan melalui berbagai instrumen keuangan sosial Islam (Widyanata et al., 2023). Sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, dengan menekankan keadilan, solidaritas, dan antikorupsi sebagai prinsip dasarnya (Widyanata et al., 2023).
Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif peran masyarakat dalam sistem ekonomi Islam, mencakup partisipasi dalam filantropi Islam, pengelolaan zakat dan wakaf, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, peran lembaga keuangan mikro syariah, serta kontribusi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Landasan Filosofis Peran Masyarakat Dalam Ekonomi Islam
2.1 Prinsip Tauhid dan Khilafah sebagai Basis Partisipasi Ekonomi
Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan mutlak harta berada di tangan Allah Swt., sementara manusia hanya memiliki hak terbatas sebagai khalifah (wakil) di muka bumi (Zainuddin et al., 2020). Konsep khilafah ini mengandung implikasi yang sangat mendalam bagi peran masyarakat dalam ekonomi: setiap individu bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya secara adil dan produktif, serta mendistribusikannya demi kemaslahatan bersama (Mashur et al., 2022). Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, di mana harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat (Susyanti, 2019).
Landasan Al-Qur'an yang menjadi dasar distribusi kekayaan dalam Islam terdapat dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, yang menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja (Urif et al., 2019; Zainuddin et al., 2020). Dari landasan inilah lahir konsep besar tentang peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi, yang menempatkan masyarakat sebagai agen aktif redistribusi kekayaan. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan maqasid al-syariah, serta menegakkan nilai keadilan (Urif et al., 2019; Zainuddin et al., 2020).
2.2 Takaful: Jaminan Sosial sebagai Tanggung Jawab Kolektif
Salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam adalah konsep takaful atau jaminan sosial. Keberadaan jaminan sosial dalam masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam menempatkan hubungan vertikal dan horizontal secara seimbang (Urif et al., 2019). Dalam konteks ini, masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa setiap anggotanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.
Konsep takaful ini dioperasionalisasikan melalui berbagai instrumen keuangan sosial Islam, termasuk zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (Sariah et al., 2022). Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat ikatan sosial dan membangun solidaritas komunitas. Keadilan ekonomi, partisipasi inklusif, dan kemakmuran bersama merupakan prinsip-prinsip di balik keuangan sosial Islam, yang berasal dari nilai-nilai filantropi Islam (Sariah et al., 2022).
3. Filantropi Islam: Ekspresi Peran Masyarakat Dalam Ekonomi
3.1 Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ekonomi yang sangat signifikan. Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang sistematis dan terstruktur (Zauro et al., 2024). Zakat memainkan peran vital dalam redistribusi kekayaan dan promosi keadilan sosial, serta berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang adil dengan menghapus kemiskinan dan kelaparan, memastikan kualitas pendidikan, kesehatan yang baik, kesetaraan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Hassan et al., 2023).
Dalam kerangka makroekonomi, zakat memiliki potensi yang sangat besar. Distribusi dana zakat memiliki efek positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mempersempit kesenjangan antara orang kaya dan miskin (Heryanto, 2020). Zakat diyakini memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim, sekaligus menjadi lembaga pencipta kekayaan (Heryanto, 2020). Dalam konteks Indonesia, zakat bahkan dipandang sebagai simbol keadilan dan demokrasi ekonomi, yang mampu menempatkan sumber daya ekonomi pada tempatnya yang tepat (Naisabur et al., 2023).
Pengelolaan zakat yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat, baik sebagai muzaki (pembayar zakat) maupun sebagai mustahik (penerima zakat). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Azwar et al., 2021; Heryanto, 2020). Lembaga zakat dianggap sebagai salah satu mekanisme tradisional yang paling efektif untuk menangani kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Heryanto, 2020).
Zakat produktif merupakan inovasi penting dalam pengelolaan zakat modern. Berbeda dengan zakat konsumtif yang langsung habis digunakan, zakat produktif diberikan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin sehingga mereka dapat mengembangkan diri dan pada akhirnya menjadi muzaki di masa depan (Syamsuar, 2023). Bantuan modal bagi UMKM pemula atau yang telah berjalan merupakan tindakan yang tepat, karena pada umumnya mereka kesulitan mendapatkan dana untuk modal yang meningkatkan usahanya (Heryanto, 2020). Lembaga keuangan mikro Islam dapat memaksimalkan layanan sosial dengan menggunakan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat miskin (Heryanto, 2020).
3.2 Infaq dan Sadaqah: Partisipasi Sukarela Masyarakat
Selain zakat yang bersifat wajib, Islam juga mendorong partisipasi sukarela masyarakat melalui infaq dan sadaqah. Infaq adalah distribusi aset atau pengeluaran harta di jalan Allah, sementara sadaqah merupakan pemberian sukarela yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk (Adinugraha et al., 2023). Kedua instrumen ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi masyarakat untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.
Infaq tidak bersifat wajib, tetapi sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Umat Islam percaya bahwa memberikan infaq tidak hanya menyenangkan Allah, tetapi juga membantu meningkatkan masyarakat (Setya & Widiastuti, 2022). Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, infaq dapat digunakan untuk berbagai program, mulai dari bantuan langsung tunai hingga modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan (Azwar, Possumah, & Aqbar, 2021). Instrumen-instrumen filantropi Islam ini, termasuk zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf, merupakan ajaran yang mendasari pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial-ekonomi masyarakat yang memiliki beberapa dimensi kompleks (Syamsuri & Mokan, 2021).
Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi partisipasi masyarakat dalam filantropi Islam. Platform e-commerce dan media sosial kini menjadi sarana yang efektif untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sadaqah (Purwani, 2022; Zaimah & Zaman, 2024). Penggunaan teknologi digital dianggap strategis dalam meningkatkan kesadaran donasi melalui zakat, wakaf, infaq, sadaqah, dan hibah oleh masyarakat (Rustam et al., 2023). Komunitas filantropi virtual berbasis ajaran Islam melalui media sosial memiliki dampak pada pertumbuhan bisnis melalui berbagai cara, termasuk gerakan membeli produk sesama, sedekah kelompok, dan bantuan modal tanpa riba (Purwani, 2022).
3.3 Wakaf: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Jangka Panjang
Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan instrumen lainnya. Berbeda dengan zakat, infaq, dan sadaqah yang bersifat konsumtif, wakaf memiliki sifat yang berkelanjutan karena aset pokoknya tidak boleh berkurang atau hilang, sementara manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat (Aini, 2024; Ashari & Asy'ari, 2022). Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan khas, tidak dimiliki oleh sistem lain, dan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ashari & Asy'ari, 2022).
Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Wakaf telah lama memainkan peran penting dalam peradaban Islam di semua bidang, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan lainnya (Rusydiana et al., 2023). Pada masa kejayaan Islam, wakaf menjadi sumber pembiayaan utama untuk berbagai fasilitas publik, termasuk perpustakaan, universitas, rumah sakit, dan infrastruktur (Hidayat, 2016). Al-Azhar University, misalnya, mampu membiayai operasional, gaji dosen, dan beasiswa mahasiswa dari seluruh dunia hanya dari pengelolaan harta wakaf (Hidayat, 2016).
Wakaf produktif merupakan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari aset wakaf. Wakaf produktif adalah sumber finansial yang lazim digunakan oleh pemerintahan Islam di masa silam, dan kini dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan untuk berbagai kebutuhan pembangunan (Abidillah, 2022). Wakaf memiliki peran sebagai penyedia infrastruktur publik seperti transportasi dan pertahanan negara, serta fasilitas semipublik seperti kesehatan dan pendidikan (Abidillah, 2022).
Inovasi dalam pengelolaan wakaf terus berkembang, termasuk wakaf tunai (cash waqf) yang memungkinkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan tanpa batasan jumlah. Wakaf tunai memberikan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan wakaf tunai tanpa memandang jumlahnya (Rusydiana et al., 2020). Wakaf tunai juga telah terbukti sebagai tulang punggung pembiayaan mikro di banyak negara, memainkan peran penting dalam membantu jutaan orang miskin di seluruh dunia untuk mengembangkan usaha mikro dan membebaskan diri dari jebakan kemiskinan (Iman & Mohammad, 2017).
4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Jembatan Partisipasi Ekonomi Masyarakat
4.1 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Model Integrasi
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang paling representatif dalam menggambarkan peran masyarakat dalam sistem ekonomi Islam. BMT adalah jenis unik dari lembaga keuangan mikro Islam (IMFI) di Indonesia, yang terdiri dari Baitul Maal (BM) yang menangani keuangan sosial Islam, termasuk strategi implementasi wakaf tunai, sistem zakat, wakaf, dan infaq, serta Baitut Tamwil (BT) yang menangani keuangan mikro komersial Islam (Aini, 2024). Integrasi antara fungsi sosial dan komersial dalam satu lembaga ini mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam yang tidak memisahkan antara dimensi spiritual dan material.
BMT telah terbukti efektif dalam meningkatkan status sosial-ekonomi peserta dengan menyediakan akses pembiayaan dan program pengembangan sosial bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (Kutsiyah, 2020). Lembaga keuangan mikro Islam pada dasarnya adalah lembaga keuangan mikro bebas bunga karena memberikan pendanaan tanpa biaya bunga sehingga sesuai dengan prinsip pembiayaan Islam (Ahmad et al., 2021). Selain itu, lembaga keuangan mikro Islam memaksimalkan layanan sosial dengan menggunakan zakat, infaq, dan sadaqah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat yang kurang mampu (Ahmad et al., 2021).
Integrasi keuangan sosial dan komersial Islam dalam BMT membawa lebih banyak manfaat bagi para pemangku kepentingan dan dapat menyelesaikan beberapa masalah paling umum dari lembaga keuangan Islam (Azwar, Possumah, Aqbar, et al., 2021). BMT, yang bersertifikat sebagai amil zakat, mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) dari anggota, karyawan, dan masyarakat (Azwar, Possumah, Aqbar, et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa filantropi Islam dapat mengurangi kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama dalam integrasi keuangan sosial dan komersial Islam dalam satu model (Azwar, Possumah, Aqbar, et al., 2021).
4.2 Bank Wakaf Mikro: Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan inovasi terbaru dalam sistem keuangan mikro syariah Indonesia yang secara khusus dirancang untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan keuangan formal. BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbadan hukum koperasi yang menyediakan pembiayaan dan pendampingan dengan segmen pasar masyarakat miskin potensial produktif yang berada di sekitar pondok pesantren (Rozalinda & Nurhasnah, 2020). Model pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng, yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas dalam Islam.
BWM telah menunjukkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian pelatihan kepada calon nasabah, penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang lulus uji kelayakan kelompok, dan pemberian pendampingan kepada nasabah yang menerima pembiayaan melalui kegiatan halaqah mingguan (Rozalinda & Nurhasnah, 2020). Kegiatan halaqah mingguan ini tidak hanya berfungsi sebagai forum pengawasan pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan ekonomi dan spiritual bagi nasabah (Anwar et al., 2023). Melalui halaqah, nasabah BWM mendapatkan pengajian dan pendidikan ekonomi Islam yang mengintegrasikan dimensi teologis dengan praktik ekonomi sehari-hari (Anwar et al., 2023).
Peran perempuan produktif dalam memanfaatkan Bank Wakaf Mikro juga sangat signifikan. Peran perempuan produktif sebagai nasabah Bank Wakaf Mikro mencakup pengelolaan pembiayaan usaha, peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan kemakmuran ekonomi rumah tangga, penguatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi wakaf (Muhammedi et al., 2024). Semakin besar peran perempuan produktif dalam memanfaatkan keuangan sosial Islam, semakin positif kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan (Muhammedi et al., 2024).
4.3 Peran Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas
Masjid merupakan institusi komunitas yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (Arif, 2019). Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid merupakan usaha meningkatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki masjid dan masyarakat, bertujuan untuk kemandirian, memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan umat (Arif, 2019).
Masjid memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat dan mengenal masyarakat sekitarnya lebih dalam, sehingga memiliki keunggulan komparatif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (Arif, 2019). Beberapa masjid di Indonesia telah berhasil mengembangkan model inklusi keuangan berbasis masjid melalui Bayt al-Māl, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Koperasi Masjid, dan Yayasan yang melaksanakan indikator akses tanpa melibatkan sektor keuangan formal atau pemerintah (Holle et al., 2023). Relevansi inklusi keuangan masjid terhadap ekonomi berkelanjutan dapat dibuktikan melalui penggunaan instrumen zakāh, infāq, dan ṣadaqah yang menggambarkan hubungan erat antara inklusi keuangan dan ekonomi berkelanjutan (Holle et al., 2023).
5. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf
5.1 Partisipasi Masyarakat dalam Lembaga Amil Zakat
Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan salah satu bentuk institusionalisasi peran masyarakat dalam sistem ekonomi Islam. Di Indonesia, lembaga pengelola zakat dikenal dengan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (LAZIS) yang memiliki sistem manajemen fungsional dan profesional (Setiawan & Setyorini, 2022). Lembaga model seperti ini dibentuk dengan tujuan agar hasil zakat yang dikoordinir dengan matang akan mencapai hasil yang optimal dan efektif (Setiawan & Setyorini, 2022).
Berbagai lembaga amil zakat di Indonesia telah menunjukkan peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. BAZNAS, sebagai lembaga zakat nasional, telah mengembangkan berbagai program yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam bidang ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan (Sa'adah & Hasanah, 2021). Program-program zakat yang dikembangkan oleh BAZNAS, terutama dalam bidang ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan, sejalan dengan program-program SDGs yang dicanangkan oleh PBB (Sa'adah & Hasanah, 2021).
Partisipasi masyarakat dalam lembaga amil zakat tidak hanya sebatas sebagai muzaki atau mustahik, tetapi juga sebagai amil yang aktif mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Lembaga amil zakat harus bersertifikat oleh pemerintah sehingga muzaki bebas memilih organisasi amil zakat yang dipercaya untuk mengelola zakat mereka (Naisabur et al., 2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga ini (Hasanah et al., 2024; Zaimah & Zaman, 2024).
5.2 Gerakan Wakaf Kolaboratif: Model Tata Kelola Partisipatif
Pengelolaan wakaf yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Model pentahelix dalam pengembangan keuangan sosial Islam mencakup peran aktif akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas, dan media (Rustam et al., 2023). Kelima elemen ini memiliki hubungan yang saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam konsep pengembangan keuangan sosial Islam (Rustam et al., 2023).
Gerakan Jogja Berwakaf merupakan contoh nyata dari model tata kelola wakaf kolaboratif yang berhasil. Program ini telah berhasil menggerakkan para pemangku kepentingan pemerintah maupun swasta di DIY untuk bersinergi dan bergerak bersama mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat (Mahmudi & Muhammad, 2022). Gerakan ini menghasilkan berbagai model program, termasuk penghimpunan wakaf inovatif melalui lelang wakaf, literasi dan edukasi wakaf kepada masyarakat, digitalisasi wakaf yang terintegrasi dengan data kemiskinan, dan berbagai program sosialisasi, penghimpunan, dan distribusi wakaf berbasis kolaborasi (Mahmudi & Muhammad, 2022).
Literasi wakaf masyarakat merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf di Malaysia bervariasi karena pendekatan yang berbeda yang diterapkan oleh berbagai lembaga di masing-masing negara bagian (Suhaimi & Rahman, 2017). Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata, dibutuhkan sistem distribusi harta yang baik dan sesuai dengan Islam, serta diperlukan literasi khusus agar masyarakat mampu memahami wakaf tunai serta implementasinya (Ashari & Asy'ari, 2022).
6. Integrasi Keuangan Sosial Dan Komersial Islam
6.1 Model Integrasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Inklusif
Integrasi antara keuangan sosial dan komersial Islam merupakan pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Integrasi keuangan sosial Islam, yang mencakup zakat, infaq, wakaf, dan keuangan mikro Islam lainnya, ke dalam sistem keuangan akan mendukung terciptanya inklusi keuangan (Maulina et al., 2023). Lembaga keuangan mikro Islam memperkuat keterampilan kewirausahaan individu untuk membantu pengembangan pribadi mereka, meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta memperdalam partisipasi mereka dalam kehidupan ekonomi dan sosial (Maulina et al., 2023).
Penelitian menunjukkan bahwa integrasi keuangan sosial dan komersial Islam dalam satu model dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan model yang tidak terintegrasi (Azwar, Possumah, Aqbar, et al., 2021). Pemerintah seharusnya menempatkan filantropi Islam sebagai kebijakan dan strategi fundamental dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan dan pembangunan berkelanjutan (Azwar, Possumah, Aqbar, et al., 2021). Berbagai strategi yang dapat digunakan dalam kerangka ekonomi dan keuangan Islam untuk mengatasi dampak sosial krisis mencakup distribusi bantuan langsung tunai dari zakat dan infaq, penguatan program infaq untuk berbagai kebutuhan, penguatan program wakaf, bantuan modal ventura unggulan untuk sektor bisnis atau UMKM, skema qardh al-hasan, penguatan bisnis UMKM, peningkatan literasi ekonomi dan keuangan Islam, dan pengembangan teknologi keuangan Islam (Azwar, Possumah, & Aqbar, 2021).
6.2 Qardh al-Hasan: Pembiayaan Berbasis Solidaritas
Qardh al-Hasan merupakan instrumen pembiayaan Islam yang mencerminkan nilai solidaritas sosial dan keadilan ekonomi. Qardh al-Hasan adalah pinjaman altruistik dalam keuangan Islam yang mewujudkan solidaritas sosial dan keadilan ekonomi dalam Islam (Ibrahim & Alenezi, 2024). Instrumen ini sangat relevan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, karena tidak mensyaratkan jaminan dan tidak dikenakan bunga.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Qardh al-Hasan dapat digunakan sebagai alat strategis untuk mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan dalam usaha tahap awal (Ibrahim & Alenezi, 2024). Mekanisme perbankan Islam seperti qard al-hasan (pinjaman kebajikan) dan sadaqah (filantropi sukarela) menawarkan cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung (Zauro et al., 2024). Masjid-masjid di Indonesia juga telah mengimplementasikan inklusi keuangan bagi komunitas sasaran yang tidak memiliki rekening bank melalui pemberian pinjaman tunai tanpa bunga atau jaminan (Holle et al., 2023).
7. Peran Masyarakat Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
7.1 Keuangan Sosial Islam dan SDGs
Keuangan sosial Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mekanisme pembiayaan sosial Islam memiliki kapasitas untuk menyelesaikan banyak masalah sosial dan menciptakan kondisi kesejahteraan yang lebih baik dengan memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan SDGs (Dirie et al., 2023). Tinjauan literatur menunjukkan bahwa pendanaan sosial Islam dapat mencapai 11 dari 17 SDGs, sementara keuangan komersial Islam dapat digunakan untuk tujuan yang tersisa (Dirie et al., 2023).
Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, sadaqah, dan qard-hasan berkontribusi pada realisasi SDGs melalui keadilan, kesetaraan, dan ekuitas (Dirie et al., 2023). Zakat memainkan peran vital dalam menetapkan masyarakat yang adil dengan menghapus kemiskinan dan kelaparan, memastikan kualitas pendidikan, kesehatan yang baik, kesetaraan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Hassan et al., 2023). Wakaf juga berkontribusi pada pengembangan pendidikan, layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, utilitas publik, fasilitas infrastruktur, dan pelestarian hutan (Shahid et al., 2023).
Instrumen keuangan sosial Islam juga mendukung SDGs melalui berbagai cara inovatif. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan produk inovatif yang menggabungkan wakaf tunai dengan sukuk untuk mendukung pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan (Paul et al., 2021; Winarto et al., 2021). Model sukuk-wakaf diharapkan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan kelayakan lembaga keuangan mikro Islam, serta membantu lembaga-lembaga tersebut berkontribusi dalam mencapai SDGs dan pada akhirnya maqasid al-syariah (Hai et al., 2022).
7.2 Peran Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan
Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam, dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Keuangan sosial Islam terbukti menjadi instrumen utama yang memiliki peran sentral dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan yang berdampak pada manfaat bagi seluruh masyarakat (Adinugraha et al., 2023). Keuangan sosial Islam berorientasi pada kesejahteraan sosial, dan ini merupakan bukti nyata dari peran strategisnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia (Adinugraha et al., 2023).
Berbagai model pemberdayaan ekonomi berbasis keuangan sosial Islam telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan. Wakaf tunai telah banyak dilakukan dan mampu menjadi sarana pembiayaan bagi UMKM dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan (Ahmad et al., 2021). Integrasi wakaf tunai dengan lembaga keuangan mikro Islam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengentaskan masyarakat miskin (Ahmad et al., 2021). Zakat berbasis pertanian perkotaan (urban farming) merupakan model inovatif yang mengintegrasikan pertanian perkotaan dengan pemanfaatan dana zakat, amal, dan CSR, menawarkan jalur keuangan yang berkelanjutan bagi individu yang kurang beruntung dan perusahaan sosial (Salim et al., 2024).
8. Tantangan Dan Peluang Peran Masyarakat Dalam Ekonomi Islam
8.1 Tantangan dalam Optimalisasi Peran Masyarakat
Meskipun potensi peran masyarakat dalam sistem ekonomi Islam sangat besar, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan dalam pengembangan keuangan sosial Islam mencakup rendahnya dukungan terhadap keuangan sosial Islam, ketiadaan bank Islam yang memiliki aset maksimal, kurangnya sumber daya manusia ekonomi Islam yang berkualitas di bidang keuangan sosial Islam, dan rendahnya kapasitas penelitian dan pengembangan keuangan sosial Islam (Adinugraha et al., 2023).
Dalam konteks pengelolaan wakaf, salah satu tantangan utama adalah kualitas nazhir (pengelola wakaf) yang belum memadai. Kompetensi nazhir yang tidak memadai, secara umum, merupakan masalah karena nazhir memainkan peran sentral dalam mengelola aset wakaf (Sibyani et al., 2022). Banyak aset wakaf yang terbengkalai dan tidak berkembang karena nazhir tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menghasilkan aset-aset tersebut (Sibyani et al., 2022). Selain itu, potensi keuangan sosial Islam yang belum dikelola secara optimal menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Naisabur et al., 2023).
Rendahnya literasi keuangan Islam di masyarakat juga menjadi tantangan yang signifikan. Pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang instrumen keuangan sosial Islam menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program pemberdayaan ekonomi berbasis Islam (Rasid et al., 2020). Kesadaran dan pengetahuan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan penerimaan instrumen keuangan sosial di kalangan karyawan lembaga keuangan Islam (Rasid et al., 2020).
8.2 Peluang Pengembangan Peran Masyarakat
Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam sistem ekonomi Islam. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk keuangan sosial Islam (Adinugraha et al., 2023). Potensi keuangan sosial Islam tidak memiliki batas tertentu, tetapi dibangun di atas nilai kesadaran, kemauan, dan keyakinan umat Islam untuk berpartisipasi dan berdonasi dalam kegiatan sosial (Rustam et al., 2023).
Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru yang sangat besar bagi partisipasi masyarakat dalam keuangan sosial Islam. Penggunaan teknologi digital dianggap strategis dalam meningkatkan kesadaran donasi melalui zakat, wakaf, infaq, sadaqah, dan hibah oleh masyarakat (Rustam et al., 2023). Fintech Islam merupakan pengiriman produk keuangan Islam dengan menggunakan teknologi dengan tujuan inklusi keuangan, penghapusan ketimpangan pendapatan, dan membawa keadilan sosial (Başar, 2021). Pengembangan teknologi keuangan Islam dapat memperluas jangkauan layanan keuangan sosial Islam kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani (Azwar, Possumah, & Aqbar, 2021).
Pendidikan dan literasi keuangan Islam juga merupakan peluang penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengetahuan dan minat remaja dalam Ekonomi dan Keuangan Islam dapat meningkat secara signifikan melalui program sosialisasi, pendidikan, dan workshop yang tepat, sehingga mereka dapat mempraktikkannya dalam berbagai kegiatan ekonomi sehari-hari (Widyanata et al., 2023). Konsep ekonomi Islam yang tidak hanya tentang perbankan Islam, tetapi juga tentang keuangan mikro baik sosial maupun komersial, pengembangan zakat dan wakaf, serta pengembangan sektor ekonomi riil merupakan bagian dari kreativitas masyarakat yang dapat diimplementasikan di daerah pedesaan (Widyanata et al., 2023).
9. Model-Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas
9.1 Pesantren sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi
Pesantren (Islamic boarding school) merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kontribusi pesantren terhadap pengembangan sosial dan budaya, terutama melalui pelestarian budaya lokal, telah lama diakui (Kutsiyah, 2020). Dalam konteks ekonomi Islam, pesantren telah berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik bisnis modern.
Pondok Pesantren Sidogiri merupakan contoh sukses pesantren yang berhasil mengembangkan modal sosial menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan. Modal sosial yang terinternalisasi mencakup ikatan interaksi sosial seperti pengajian rutin, ikatan alumni, dan kebersamaan dalam gaya pondok pesantren (Kutsiyah, 2020). Transformasi modal sosial ini mencakup perluasan jaringan pesantren melalui pengembangan struktur organisasi, pembentukan lembaga-lembaga baru, dan institusionalisasi khidmah lil ma'had dan khidmah lil ummah (Kutsiyah, 2020).
Bank Wakaf Mikro berbasis pesantren merupakan inovasi sosial yang mengelola dan mengalokasikan uang dalam bentuk harta dan dana wakaf dari komunitas Islam kepada lembaga Islam dengan tujuan khusus membantu Muslim yang paling miskin yang tidak memiliki jaminan untuk meminjam uang (Anwar et al., 2023). Lembaga ini tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mengandung dimensi pendidikan teologis dan ekonomi Islam melalui kegiatan halaqah mingguan (Anwar et al., 2023).
9.2 Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Kerangka Ekonomi Islam
Prinsip-prinsip pemberdayaan Islam, seperti implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam perusahaan, dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Sanrego & Taufiq, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada perolehan manfaat bagi individu dan masyarakat secara seimbang (Sanrego & Taufiq, 2023). CSR dalam kerangka Islam merupakan ekspresi dari tanggung jawab perusahaan sebagai khalifah di muka bumi untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Integrasi CSR, zakat, dan wakaf ke dalam model berbasis iman dapat mengurangi kemiskinan, mendorong pengembangan bisnis, dan memperkuat ekonomi komunitas mayoritas Muslim (Widiastuti et al., 2022). Model bisnis sosial Islam yang menggabungkan wakaf, sadaqah, dan zakat dapat digunakan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial, masalah sosial, dan kemiskinan secara efisien (Rasid et al., 2020). Lembaga keuangan Islam dipandang berada dalam posisi yang lebih baik untuk menjalankan peran bank sosial dalam memastikan bahwa kesejahteraan sosial dan ekonomi ditingkatkan melalui distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil (Rasid et al., 2020).
10. Ekosistem Keuangan Sosial Islam Yang Berkelanjutan
10.1 Membangun Ekosistem yang Terintegrasi
Pembangunan ekosistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Ekosistem keuangan sosial Islam, yang berakar dalam pada nilai-nilai etis dan kemasyarakatan, memainkan fungsi penting dalam ranah keuangan sosial (Kuanova et al., 2023). Ekosistem ini dikembangkan melalui integrasi layanan dan sistem yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional dengan yang disediakan oleh lembaga keuangan Islam (Kuanova et al., 2023).
Pendekatan terpadu untuk membangun ekosistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan menekankan bahwa menyelesaikan masalah sosial adalah urusan semua orang, dari pemerintah hingga bisnis, dan bahwa inisiatif-inisiatif tersebut memerlukan pendanaan yang cukup sesuai syariah untuk mencapai tujuan keberlanjutan (Jouti, 2019). Ekosistem ini mencakup berbagai komponen, termasuk penyedia dana, koordinator, dan berbagai jenis inisiatif sosial (Jouti, 2019).
Prioritas utama dalam mengintegrasikan aspek keuangan sosial Islam adalah sumber daya manusia, regulasi, dan teknologi (Widiastuti et al., 2022). Berdasarkan analisis jangka pendek dan jangka panjang, integrasi keuangan melalui pembiayaan berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi dan pelatihan merupakan solusi dan strategi prioritas untuk mengintegrasikan keuangan sosial Islam yang berkelanjutan (Widiastuti et al., 2022).
10.2 Peran Teknologi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi Islam. Penggunaan teknologi digital dianggap strategis dalam meningkatkan kesadaran donasi melalui zakat, wakaf, infaq, sadaqah, dan hibah oleh masyarakat (Rustam et al., 2023). Platform digital memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keuangan sosial Islam dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.
Sumber dana yang meningkat merupakan salah satu dampak positif dari revolusi industri 4.0 yang menarik perhatian masyarakat dengan dapat bersedekah mudah dan cepat melalui berbagai aplikasi sosial penggolongan dana berbentuk zakat, infak, sadaqah, ataupun wakaf (Syamsuri et al., 2022). Teknologi blockchain juga dapat menyelesaikan masalah data keuangan sosial Islam, yang telah menjadi masalah utama dalam pengembangan area ini di masa depan (Tamanni et al., 2022). Integrasi teknologi dalam pengelolaan keuangan sosial Islam tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
11. Kesimpulan
Peran masyarakat dalam sistem ekonomi Islam merupakan aspek yang sangat fundamental dan multidimensional. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai agen aktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Melalui berbagai instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf, masyarakat berpartisipasi langsung dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi kelompok yang kurang beruntung (Azwar, Possumah, Aqbar, et al., 2021; Naisabur et al., 2023; Urif et al., 2019).
Sistem ekonomi Islam yang berpusat pada masyarakat ini berbeda secara fundamental dari sistem kapitalis yang berfokus pada pasar dan sistem sosialis yang berfokus pada negara (Adinugraha et al., 2023). Dalam sistem ekonomi Islam, masyarakat menjadi penggerak utama perekonomian melalui berbagai mekanisme, termasuk filantropi Islam, lembaga keuangan mikro syariah, wakaf produktif, dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (Rustam et al., 2023; Widyanata et al., 2023).
Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam sistem ekonomi Islam, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan literasi keuangan Islam, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi, dan dukungan regulasi yang memadai merupakan faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan (Adinugraha et al., 2023; Widiastuti et al., 2022). Pemerintah seharusnya menempatkan filantropi Islam sebagai kebijakan dan strategi fundamental dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan dan pembangunan berkelanjutan (Azwar, Possumah, Aqbar, et al., 2021).
Pada akhirnya, peran masyarakat dalam sistem ekonomi Islam bukan hanya tentang kontribusi ekonomi semata, tetapi juga tentang pembangunan karakter, penguatan solidaritas sosial, dan perwujudan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ekonomi Islam yang berpusat pada masyarakat ini menawarkan alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia (Suryani et al., 2023; Zauro et al., 2024).
Daftar Pustaka
Abidillah, A. F. (2022). Productive Waqf Model as an Alternative for Village-Owned Enterprises Business (BUMDs) Expansion. Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies, 5(2), 55. https://doi.org/10.30983/es.v5i2.4826
Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 45–62. https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art4
Ahmad, R. A., Mafaza, S. A., & Handayani, R. (2021). Integrated Cash Waqf and Islamic Microfinance to Poverty Alleviate. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 61–80. https://doi.org/10.21154/elbarka.v4i1.3018
Aini, Z. N. (2024). Cash Waqf for Microfinance: A Bibliometric Analysis. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga, 34(1), 148–164. https://doi.org/10.20473/jeba.v34i12024.148-164
Anwar, M. Z., Fathan, F., Warto, W., & Hidayati, O. N. (2023). Transformation of Economic Theology for Community Empowerment: A Case Study on Pesantren-Based Bank Wakaf Mikro. Journal of Indonesian Islam, 17(1), 76. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.1.76-99
Arif, M. F. (2019). Potensi Masjid Agung Trans Studio Bandung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid dengan Analisis SWOT. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 2(2). https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5054
Ashari, A., & Asy'ari, Q. (2022). Literasi Masyarakat Pamekasan Terhadap Waqaf Tunai Studi Kasus Lazismu Pamekasan. Investi Jurnal Investasi Islam, 3(2), 459–470. https://doi.org/10.32806/investi.v3i2.212
Azwar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2021). Global Covid-19: What Islamic Economic and Finance Can Do? Indonesia Experience. International Journal of Islamic Business Ethics, 6(2), 119. https://doi.org/10.30659/ijibe.6.2.119-134
Azwar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia: The Role of Integrated Islamic Social and Commercial Finance Institutions. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2), 274–301. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5026
Başar, E. C. (2021). Mikrokredi, İslami Bankacılık, İslami Finans ve Türk Vakıflarının Covid 19 Pandemi Dönemindeki Yaklaşımları. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 89–107. https://doi.org/10.54600/igdirsosbilder.1000558
Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 676–698. https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2022-0317
Hai, A., Kassim, S., & Mohtesham, M. M. J. (2022). An Innovative Sukuk-Waqf for Islamic Microfinance Institutions: Integrating Maqasid Al-Shariah, SDGs and Waqf. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 15(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.251
Hasanah, N., Ilham, M. F., & Muhammad. (2024). Legalitas Dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Dalam Keuangan Sosial Islam. Jurnal Wahana Akuntansi, 18(2), 214–228. https://doi.org/10.21009/wahana.18.025
Hassan, M. K., Rana, Md. S., Alam, M. R., & Banna, H. (2023). Revitalizing the Role of Islamic Social Finance in Achieving the SDGs: A Comprehensive Review. Al Qasimia University Journal of Islamic Economics, 3(2), 1–24. https://doi.org/10.52747/aqujie.3.2.227
Heryanto, H. (2020). Zakat dalam Model Ekonomi Makro (Solusi Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi). Media Trend, 15(2), 249–262. https://doi.org/10.21107/mediatrend.v15i2.5999
Hidayat, A. R. (2016). Peran Wakaf dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi). Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 1(1). https://doi.org/10.21070/perisai.v1i1.232
Holle, M. H., Asiyah, B. N., Zumaroh, Z., Koerniawati, D., Mohamad, S. I. S., & Pellu, A. (2023). The Relevance of Mosque Financial Inclusion and Economic Sustainability. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (Jieb), 13(2), 178–189. https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.2.178-189
Ibrahim, A. A., & Alenezi, A. (2024). Leveraging Qardh al-Hasan within Islamic Finance: A Conceptual Framework for Advancing Sustainable Development among Early-stage Enterprises. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 18(1), 18–54. https://doi.org/10.30993/tifbr.v18i1.368
Iman, A. H. M., & Mohammad, M. T. S. (2017). Waqf as a framework for entrepreneurship. Humanomics, 33(4), 419–440. https://doi.org/10.1108/h-01-2017-0015
Jouti, A. T. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. Isra International Journal of Islamic Finance, 11(2), 246–266. https://doi.org/10.1108/ijif-10-2018-0118
Kuanova, L., Shirazi, N. S., & Досжан, Р. (2023). Islamic social finance efficiency and eco-system: Islamic finance in action. Economic Series of the Bulletin of the L N Gumilyov Enu, (4), 249–264. https://doi.org/10.32523/2789-4320-2023-4-249-264
Kutsiyah, F. (2020). Social Capital and Its Transformations in Sidogiri Islamic Boarding School. Karsa Journal of Social and Islamic Culture, 28(1), 57–94. https://doi.org/10.19105/karsa.v28i1.3058
Mahmudi, M., & Muhammad, D. W. (2022). Collaborative Governance in the Jogja Berwakaf Movement. Justicia Islamica, 19(1), 171–193. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3759
Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam). Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 8(4), 634–639. https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184
Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturohman, T. (2023). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric analysis, conceptual framework, and future research opportunities. Heliyon, 9(11), e21612. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612
Muhammedi, S., Pangestu, R. A., Yusof, I. H. B. M., & Akem, U. (2024). The Role of Productive Women in Alleviating Poverty Through Strengthening Islamic Social Finance: A Study of Micro Waqf Banks in Indonesia. International Economic and Finance Review, 3(1), 88–104. https://doi.org/10.56897/iefr.v3i1.53
Naisabur, N., Putra, H. M., Naisabur, C. A. P., Farid, D., & Ahyani, H. (2023). Islamic Philanthropy Fiqh in Modern Context. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 10(1), 24–35. https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21068
Paul, W., Faudji, R., & Bisri, H. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's). International Journal of Nusantara Islam, 9(1), 134–148. https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.12215
Purwani, D. A. (2022). Communication for Empowerment Through Virtual Philanthropy to Build an Islamic Creative Economy. Al-Balagh Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 7(2), 249–280. https://doi.org/10.22515/albalagh.v7i2.5397
Rasid, M. F. A., Ibrahim, Z., & Baharum, Z. (2020). Social Finance Instruments to Support B40 and Micro-Enterprises: Determinants of Islamic Financial Institution Employees' Acceptance. Asian Journal of Accounting Perspectives, 13(1), 40–64. https://doi.org/10.22452/ajap.vol13no1.3
Rozalinda, R., & Nurhasnah, N. (2020). Bank Wakaf Mikro: The Operations and Its Role Towards Muslim Community Economic Empowerment in Islamic Boarding School. Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies, 6(1), 42. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v6i1.3119
Rustam, T., Nuryanti, N., & Lubis, H. (2023). Pentahelix Model in the Development of Islamic Social Finance at Amil Zakat Institutions. Proceeding of International Conference on Islamic Economics Islamic Banking Zakah and Waqf, 1, 367–378. https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.822
Rusydiana, A. S., Hidayat, Y. R., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2020). Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia. Al-Uqud Journal of Islamic Economics, 5(1), 43–59. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59
Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Waqf Development Model for SDG-16 (Peace, Justice and Strong Institutions). Islamic Social Finance, 3(2). https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.318
Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2), 302–326. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.4990
Salim, K., Hamid, B. A., Mahomed, Z., & Hassan, W. (2024). Zakat-based urban farming: A tool for poverty alleviation, community empowerment, financial inclusion, and food security. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 1–19. https://doi.org/10.20885/risfe.vol3.iss1.art1
Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2023). Review on Islamic Empowerment Model. Tamkin Journal, 2(2). https://doi.org/10.58968/tj.v2i2.284
Sariah, S., Nuraini, N., & Oktaviani, J. (2022). Islamic Social Finance and Maqashid Shariah. International Journal of Waqf, 2(2). https://doi.org/10.58968/ijf.v2i2.172
Setiawan, A., & Setyorini, T. (2022). The Role of the Amil Zakat Infaq and Sadaqah Institutions of Nahdlatul Ulama (LAZISNU) towards Harakah Nahdliyyah. Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies, 6(1), 76. https://doi.org/10.30983/es.v6i1.5263
Setya, V. A., & Widiastuti, T. (2022). Poverty Treatment Effectiveness in the Era of Pandemic COVID-19 With the Role of the Baitul Maal Wat Tamwil. Afebi Islamic Finance and Economic Review, 6(02), 106. https://doi.org/10.47312/aifer.v6i02.384
Shahid, M., Sulub, Y. A., Mohtesham, M. M. J., & Abdullah, M. (2023). Analyzing the commonalities between Islamic social finance and sustainable development goals. International Journal of Ethics and Systems, 40(2), 381–394. https://doi.org/10.1108/ijoes-04-2022-0082
Sibyani, H. S. H., Mukarromah, F., Adinugraha, H. H., & Shulthoni, M. (2022). Investing in the Afterlife as a Bridge to Financial Freedom (Study on Pekalongan City BWI Representative). Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 41. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7329
Suhaimi, F. M., & Rahman, A. A. (2017). Is Society Willing to Donate to Waqf? Opinions of the State Islamic Religious Councils in Malaysia. Jurnal Syariah, 25(2), 267–288. https://doi.org/10.22452/js.vol25no2.5
Suryani, I., Muhtar, M. H., Rahman, Y. M., Jaya, B. P. M., & Khalaf, A. A. (2023). Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 22(1), 1. https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8770
Susyanti, J. (2019). Alternative Interest-Free Financial Institutional Systems for Fair Economy: A Constructive Overview. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 3(2), 174–183. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i2.803
Syamsuar. (2023). Productive Zakat Viewed From The Perspective of Modern Fiqh. Al-Ahkam, 18(2), 18–29. https://doi.org/10.37035/ajh.v18i2.7749
Syamsuri, S., & Mokan, Z. A.-M. (2021). Strategy of Islamic Philanthropy Management for Economic Empowerment at BMH Gerai Ponorogo Using SWOT Approach. International Journal of Islamic Business, 16(1), 59–77. https://doi.org/10.32890/ijib2021.6.1.5
Syamsuri, S., Ahmad, R. A., Lahuri, S. B., & Jamal, M. (2022). Peran Keuangan Mikro Islam Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Berkelanjutan Era Revolusi 4.0. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 6(3). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.4807
Tamanni, L., Indra, I., Syamlan, Y. T., & Priantina, A. (2022). Islamic social finance and commercial finance: a marriage made in heaven? Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(8), 1216–1233. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2021-0018
Urif, U. Z., Fajria, M. I. N., & Rahmi, U. (2019). Zakat and Wakaf (Endowments) Role in Muslims Economic Development of Islamic Economic Perspective. Islamika, 1(2), 133–153. https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.299
Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P. S., Mawardi, I., Ningsih, S., Herianingrum, S., & Al-Mustofa, M. U. (2022). Integrating sustainable Islamic social finance: An Analytical Network Process using the Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) framework: The case of Indonesia. Plos One, 17(5), e0269039. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269039
Widyanata, F., Suhel, Farla, W., Syathiri, A., & Marissa, F. (2023). Basic Islamic Economics and Finance Education among Youth at Raudhatul Ulum Senior High School Sakatiga Ogan Ilir, South Sumatera. International Journal of Community Service Learning, 7(2), 128–134. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i2.53979
Winarto, A. J., Fageh, A., & Masduqie, M. H. A. (2021). Peran Cash Waqfh Linked Sukuk (CWLS) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 8(2), 152–161. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4762
Zaimah, N. R., & Zaman, A. R. B. (2024). How did its Charity Go? The Practice of Zakat Management in e-Commerce Platforms. Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 17–30. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i1.758
Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. Fitua Jurnal Studi Islam, 202–234. https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270
Zauro, Z. S., Civín, A. S., & Bouma, O. (2024). Islamic Economics for Sustainable Development. SeEk, 1(2), 53–70. https://doi.org/10.35335/ac1n5382
Tidak ada komentar:
Posting Komentar