00587 - Tantangan Media dan Rekreasi Halal di Indonesia: Analisis Komprehensif

Abstrak

Sektor media dan rekreasi halal merupakan komponen strategis dalam ekosistem industri halal global yang tengah mengalami pertumbuhan signifikan. Meskipun demikian, di Indonesia sektor ini masih berada pada tahap awal pertumbuhan dengan berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Artikel ini bertujuan menganalisis secara komprehensif berbagai tantangan yang dihadapi sektor media dan rekreasi halal di Indonesia, mencakup aspek sumber daya manusia, teknologi, standardisasi, kompetisi, pemasaran, investasi, pendidikan kreatif, infrastruktur, konektivitas digital, pembiayaan, regulasi, serta tantangan khusus pada sub-sektor fesyen muslim. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai sumber akademik dan laporan industri halal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi sektor ini meliputi: kurangnya riset dan kompetensi sumber daya manusia, teknologi media yang belum memadai dan mahal, ketiadaan standardisasi kualitas, rendahnya kompetisi, pemasaran yang belum maksimal, terbatasnya apresiasi investor, keterbatasan infrastruktur fisik dan digital, serta kekosongan regulasi yang secara spesifik membedakan media dan rekreasi halal. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui penguatan regulasi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan ekosistem pembiayaan yang kondusif. Dengan strategi yang tepat dan komitmen seluruh pihak, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat media dan rekreasi halal dunia.

Kata kunci: media halal, rekreasi halal, industri halal, ekonomi syariah, fesyen muslim, standardisasi halal

Abstract

The halal media and recreation sector is a strategic component of the global halal industry ecosystem that is experiencing significant growth. Nevertheless, in Indonesia this sector is still in its early stages of growth, facing multidimensional obstacles. This article aims to comprehensively analyze the various challenges faced by the halal media and recreation sector in Indonesia, covering aspects of human resources, technology, standardization, competition, marketing, investment, creative education, infrastructure, digital connectivity, financing, regulation, and specific challenges in the Muslim fashion sub-sector. The method used is a systematic literature review of various academic sources and relevant halal industry reports. The analysis results show that the main challenges faced by this sector include: lack of research and human resource competencies, inadequate and expensive media technology, absence of quality standardization, low competition, suboptimal marketing, limited investor appreciation, limited physical and digital infrastructure, and regulatory gaps that specifically distinguish halal media and recreation. Based on these findings, this article recommends a holistic approach involving all stakeholders through regulatory strengthening, human resource development, infrastructure improvement, and the development of a conducive financing ecosystem. With the right strategy and commitment from all parties, Indonesia has great potential to become the world's center of halal media and recreation.

Keywords: halal media, halal recreation, halal industry, Islamic economy, Muslim fashion, halal standardization

1. Pendahuluan

Sektor media dan rekreasi halal merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem industri halal global yang terus mengalami pertumbuhan signifikan. Dalam konteks revolusi industri 4.0, keuangan Islam dan industri halal secara keseluruhan menghadapi berbagai tantangan yang harus segera diselesaikan, termasuk di sektor media dan rekreasi halal (Fahrurrozi et al., 2019). Industri halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga meliputi fesyen muslim, pariwisata halal, farmasi dan kosmetik halal, serta media dan rekreasi halal (Iskandar et al., 2021).

Menurut laporan State of the Global Islamic Economy Report 2022, total pengeluaran umat muslim global pada tahun 2022 tumbuh sebesar 9,1% yang berasal dari enam sektor riil ekonomi syariah, termasuk media dan rekreasi (Arifin, 2024). Indonesia sendiri menempati peringkat kelima dalam indikator media dan rekreasi pada pemeringkatan global industri halal (Cunayah et al., 2024).

Meskipun potensinya besar, sektor media dan rekreasi halal di Indonesia masih berada pada tahap awal pertumbuhan dengan berbagai regulasi yang belum tersedia, sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, serta keterbatasan pembiayaan (Fahrurrozi et al., 2019). Kondisi ini mendorong pentingnya kajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis berbagai tantangan yang menghambat pengembangan sektor ini.

Artikel ini menganalisis secara komprehensif berbagai tantangan yang dihadapi sektor media dan rekreasi halal di Indonesia, mencakup aspek sumber daya manusia, teknologi, standardisasi, kompetisi, pemasaran, investasi, pendidikan kreatif, infrastruktur, konektivitas digital, pembiayaan, regulasi, serta tantangan khusus pada sub-sektor fesyen muslim. Melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat ekosistem media dan rekreasi halal di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur sistematis (systematic literature review) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan industri, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik media dan rekreasi halal, industri halal Indonesia, dan ekonomi syariah. Seluruh sumber dikaji secara kritis untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang bersifat multidimensional dalam pengembangan sektor media dan rekreasi halal di Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan kluster tantangan yang teridentifikasi dari literatur, meliputi aspek sumber daya manusia, teknologi, standardisasi, regulasi, infrastruktur, pembiayaan, dan kelembagaan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kurangnya Riset dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan paling mendasar dalam pengembangan media dan rekreasi halal adalah kurangnya riset yang mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Literasi, edukasi, SDM, riset dan pengembangan merupakan bagian penting dalam ekosistem dan strategi dasar pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Azwar, 2023). Tanpa riset yang memadai, kompetensi SDM di sektor ini tidak dapat berkembang secara optimal.

Permasalahan SDM dalam industri halal bersifat multidimensional. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai serta teknologi informasi yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan merupakan dua faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan (Nadia et al., 2019). Dalam konteks media dan rekreasi halal, kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya lembaga sertifikasi profesi dan tenaga ahli tersertifikasi di bidang ekonomi syariah yang masih terbatas, serta pemetaan dan sinergi antarpihak dalam penelitian dan pengembangan ekonomi syariah yang belum optimal (Azwar, 2023).

Industri kreatif, termasuk media dan rekreasi, membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan kreatif, inovatif, serta pengetahuan dalam teknologi dan pasar global (My, 2023). Pengembangan SDM dan kapasitas dalam industri kreatif perlu menjadi perhatian serius agar dapat menghadapi tantangan dan persaingan global (My, 2023). Dalam konteks revolusi industri 4.0, World Bank pernah menyinggung tentang minimnya kompetensi dari sumber daya manusia Indonesia di empat sektor strategis, yaitu: leadership, English, IT literacy, dan writing skill (Tjahjawulan, 2019). Kondisi ini secara langsung berdampak pada kemampuan SDM di sektor media dan rekreasi halal untuk bersaing di tingkat global.

Lebih jauh, masalah SDM dalam industri kreatif di berbagai daerah juga mencakup permasalahan SDM, akses modal, dan pemasaran (Amidi et al., 2023). Sistem kolaborasi antarsektor penggerak industri kreatif yang belum optimal serta kemajuan teknologi yang terus berkembang menuntut pelaku industri kreatif untuk dapat mengikuti kemajuan tersebut (Amidi et al., 2023). Peningkatan kualitas SDM yang kreatif dan inovatif, peningkatan inovasi dan kreativitas yang berciri keunggulan lokal yang berdaya saing global, serta penetapan regulasi/kebijakan yang disertai upaya penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak (Amidi et al., 2023).

3.2 Teknologi Media yang Belum Memadai dan Mahal

Tantangan teknologi merupakan hambatan struktural yang signifikan bagi perkembangan media dan rekreasi halal. Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas baik material dan non-material yang merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu; teknologi ini merupakan enabler untuk mewujudkan kreativitas individu dalam karya nyata (Harjawati, 2020). Namun, keterbatasan teknologi menjadi kendala utama yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif berbasis halal.

Dalam konteks industri manufaktur dan kreatif secara umum, terdapat lima permasalahan utama dalam mengadopsi teknologi maju, yaitu: rendahnya pemahaman terhadap teknologi digital, keterbatasan jenis mesin dan peralatan produksi, keterbatasan SDM dalam mengadopsi teknologi digital, kesulitan dalam aspek pembiayaan, serta rendahnya kualitas jaringan dan kemampuan dalam menggunakan internet (Mychelisda et al., 2023). Kondisi ini sangat relevan dengan sektor media dan rekreasi halal yang sangat bergantung pada teknologi digital untuk produksi dan distribusi konten.

Secara internal, skala usaha menjadi faktor kendala utama dalam melakukan upgrading teknologi yang memunculkan dilema bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi dengan biaya tinggi (Mychelisda et al., 2023). Sementara itu, keterbatasan modal dan akses terhadap sumber pembiayaan merupakan kendala terbesar bagi pelaku usaha untuk melakukan pembiayaan teknologi maju (Mychelisda et al., 2023). Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana keterbatasan modal menghambat adopsi teknologi, sementara keterbatasan teknologi menghambat pertumbuhan pendapatan yang diperlukan untuk investasi modal.

Dalam konteks ekonomi digital yang lebih luas, pesatnya perkembangan pelaku usaha dan teknologi yang ada tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai, dan besarnya peluang pasar untuk ekonomi digital tidak diimbangi dengan jumlah SDM yang berkualitas dan sesuai kebutuhan industri (Setiawan, 2018). Hal ini secara langsung berdampak pada kemampuan pelaku media dan rekreasi halal untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.

3.3 Standardisasi Kualitas Media dan Rekreasi Halal yang Belum Diterapkan

Ketiadaan standardisasi kualitas yang komprehensif merupakan tantangan serius bagi pengembangan media dan rekreasi halal. Ekosistem industri halal mencakup semua aspek, namun terdapat beberapa aspek yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu ekosistem di lingkungan pembiayaan atau pendanaan, ekosistem di lingkungan proses produksi, dan ekosistem di lingkungan regulasi (Nasution, 2020). Tanpa standardisasi yang jelas, konsumen tidak memiliki acuan yang pasti untuk menilai kehalalan suatu produk media atau layanan rekreasi.

Belum adanya regulasi yang membedakan antara media dan rekreasi halal dengan yang tidak halal menjadi akar permasalahan standardisasi ini (Fahrurrozi et al., 2019). Kondisi ini serupa dengan tantangan yang dihadapi industri halal secara umum, di mana regulasi yang tersedia belum mengatur mengenai pengembangan dan penyeleksian jasa halal di Indonesia (Azwar, 2023). Penetapan standar halal oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus mampu mengesampingkan sentimen setiap daerah dan menciptakan standar yang berlaku secara nasional (Suwanto & Gunawan, 2021).

Dalam konteks yang lebih luas, ketidakkompakan standar produk halal menjadi tantangan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global (Samsul et al., 2022). Perbedaan standar antara berbagai negara dan lembaga sertifikasi menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri media dan rekreasi halal yang ingin memasuki pasar internasional. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa jaminan kualitas halal juga mencakup aspek pembiayaan, di mana regulasi pengajuan produk halal di Indonesia sendiri belum mengarah pada pemanfaatan lembaga keuangan syariah dalam hal penilaian sertifikasi (Nasution, 2020).

Pengembangan industri kreatif berbasis syariah di berbagai daerah masih dalam tahap penyusunan rancangan regulasi dan kebijakan kawasan industri halal (Harjawati, 2020). Langkah yang bisa pemerintah lakukan untuk perumusan regulasi pengembangan kawasan industri syariah adalah melihat dan mengkaji batasan-batasan halal dalam syariat Islam yang hakiki, sehingga regulasi yang tersusun akan mencerminkan syariat Islam seutuhnya (Harjawati, 2020).

3.4 Kompetisi Media dan Rekreasi Halal yang Masih Rendah

Tingkat kompetisi yang rendah dalam sektor media dan rekreasi halal mencerminkan kondisi industri yang belum matang. Sektor unggulan dan prioritas media dan rekreasi harus dibentuk, dan skema pembiayaan halal harus terus dimotivasi untuk mendorong pertumbuhan kompetisi yang sehat (Aslikhah & Faridah, 2021). Rendahnya kompetisi ini sebagian disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku bisnis dan regulator terhadap peluang yang ada di sektor ini.

Peluang bisnis industri halal yang belum disadari banyak pihak maupun regulator merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi industri halal Indonesia (Samsul et al., 2022). Kondisi ini menciptakan ekosistem yang kurang kompetitif karena jumlah pemain yang terbatas dan kurangnya inovasi yang didorong oleh persaingan. Dalam konteks industri kreatif secara umum, permasalahan dan tantangan pengembangan ekonomi kreatif serta era revolusi industri 4.0 dan disruptive innovation menuntut pelaku usaha ekonomi kreatif mencari sumber keunggulan bersaing dan terlibat dalam persaingan baru guna meningkatkan daya saing dan keunggulan bersaing (Khouroh et al., 2019).

Rendahnya kompetisi juga berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur ruang publik yang berpotensi untuk sumber inspirasi, ekspresi, produksi, dan apresiasi (Sidauruk, 2013). Tanpa infrastruktur yang memadai, pelaku media dan rekreasi halal tidak dapat mengembangkan produk dan layanan yang kompetitif. Selain itu, terbatasnya ruang pertunjukan sebagai salah satu infrastruktur fisik yang diperlukan untuk rekreasi halal turut membatasi pertumbuhan kompetisi di sektor ini (Fahrurrozi et al., 2019).

3.5 Pemasaran Produk yang Belum Maksimal

Pemasaran produk media dan rekreasi halal yang belum maksimal merupakan tantangan yang berkaitan erat dengan keterbatasan SDM, teknologi, dan anggaran. Dalam konteks industri kreatif, lima pilar pengembangan ekonomi kreatif mencakup sumber daya kreatif, industri, pembiayaan, teknologi dan infrastruktur, serta pemasaran (Khouroh et al., 2019). Kelemahan pada aspek pemasaran secara langsung menghambat pertumbuhan sektor media dan rekreasi halal.

Penggunaan media promosi yang masih rendah dan ketergantungan pada informasi dari mulut ke mulut merupakan masalah umum yang dihadapi pelaku usaha kreatif (Somadi, 2020). Dalam era digital, pemasaran yang efektif memerlukan pemanfaatan teknologi digital dan media sosial yang optimal. Namun, adopsi digital marketing di kalangan pelaku usaha masih menghadapi beragam tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia terampil, kurangnya infrastruktur teknologi informasi, minimnya anggaran pemasaran, budaya organisasi yang kurang adaptif, serta kurangnya dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah (Santi et al., 2024).

Digitalisasi dalam mengemas dan memasarkan produk serta mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi tanpa batas dengan adanya dukungan teknologi digital dan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile dan aplikasi khusus, merupakan strategi yang perlu dikembangkan (Rachman, 2021). Namun, implementasi strategi pemasaran digital ini terhambat oleh berbagai faktor struktural yang telah disebutkan sebelumnya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, perbaikan infrastruktur teknologi informasi, akses terhadap sumber pendanaan untuk investasi digital marketing, serta dukungan kebijakan dan program dari pemerintah daerah merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil (Santi et al., 2024).

3.6 Keterbatasan Apresiasi dan Keyakinan Investor

Investor tetap memiliki keyakinan dan apresiasi yang sangat terbatas terhadap media dan rekreasi halal, yang merupakan tantangan pembiayaan yang serius. Lembaga keuangan tidak tertarik untuk berinvestasi dikarenakan tingginya risiko yang dipersepsikan (Fahrurrozi et al., 2019). Kondisi ini menciptakan kesenjangan pembiayaan yang signifikan bagi pelaku industri media dan rekreasi halal.

Tantangan bagi Indonesia untuk menciptakan iklim investasi syariah yang sehat dan mampu menunjang kebutuhan industri halal memerlukan pemerintah untuk merumuskan sejumlah kebijakan agar para investor, baik asing maupun lokal, melakukan investasi syariah (Suwanto & Gunawan, 2021). Dalam konteks industri kreatif secara umum, salah satu isu strategis yang dihadapi adalah ketersediaan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses, dan kompetitif (Suni et al., 2021). Ketersediaan pembiayaan/pendanaan atau investasi usaha memang menjadi faktor penting baik untuk memulai maupun untuk mengembangkan skala bisnis (Suni et al., 2021).

Perbankan dan lembaga keuangan sering terbentur kendala teknis dalam memberikan pembiayaan kepada sektor kreatif (Wadhan, 2013). Dengan belum diakuinya aktivitas ekonomi kreatif secara penuh, pihak perbankan belum menyediakan pembiayaan yang memadai untuk aktivitas industri ini (Ishak & Somadi, 2019). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa peran bank syariah yang belum optimal dalam mendorong pengembangan dan peningkatan industri halal, dengan setidaknya tujuh hal yang menyebabkan kurang optimalnya peran bank syariah dalam mengawal industri halal di Indonesia (Samsul et al., 2022).

Alternatif pembiayaan seperti skema modal ventura dan hibah dapat menjadi solusi, di mana skema pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu yang ditujukan untuk mendukung pengembangan wirausaha pemula dan produk-produk inovasi termasuk industri kreatif (Amidi et al., 2023). Namun, implementasi skema-skema alternatif ini masih terbatas dan belum menjangkau sektor media dan rekreasi halal secara luas.

3.7 Pendidikan Kreatif dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Kreatif

Pendidikan kreatif dan peningkatan kapasitas tenaga kerja kreatif merupakan fondasi penting bagi pengembangan media dan rekreasi halal yang berkelanjutan. Pendidikan Tinggi Seni sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang seni dan kreativitas (Tjahjawulan, 2019). Melalui Pendidikan Tinggi Seni, Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, atau maestro-maestro seni, dan dengan meningkatkan kapasitas akademik dalam bidang seni, juga dapat mendorong lebih banyak riset seni dan inventarisasi potensi seni Indonesia (Tjahjawulan, 2019).

Jika kita melihat pendidikan sebagai penghasil sumber daya sebagai pendukung ekosistem 16 subsektor ekonomi kreatif, hampir semua subsektor, atau tepatnya 12 subsektor, sumber dayanya berasal dari Pendidikan Tinggi Seni/Fakultas Seni dan Desain, antara lain subsektor Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Fashion, Film, Animasi dan Video, Fotografi, Kriya, Musik, Seni Pertunjukan, dan Seni Rupa, Televisi (Tjahjawulan, 2019). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan tinggi seni dan kreatif bagi pengembangan industri media dan rekreasi halal.

Namun, masih terdapat berbagai hambatan dalam pengembangan pendidikan kreatif di Indonesia. Masih terbatasnya edukasi halal pada pendidikan usia dini dan dasar, belum adanya panduan teknis tentang pengembangan produk halal, serta kuantitas dan kualitas pendidikan program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi yang relatif masih rendah menjadi tantangan yang harus diatasi (Azwar, 2023). Selain itu, faktor pertumbuhan teknologi (TFP) dari beberapa subsektor industri kreatif, termasuk permainan interaktif dan layanan komputer dan piranti lunak, menunjukkan nilai negatif, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas teknologi dan pendidikan di bidang-bidang tersebut (Awalia et al., 2018).

Beberapa program strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini mencakup program literasi halal nasional, program akselerasi sertifikasi, program akselerasi standarisasi kurikulum lembaga pendidikan, pembuatan pusat data ekonomi syariah, dan pemetaan perguruan tinggi yang dapat berspesialisasi mengembangkan riset ekonomi syariah tertentu (Azwar, 2023).

3.8 Jumlah Layar Bioskop yang Terbatas

Keterbatasan infrastruktur fisik, khususnya jumlah layar bioskop yang hanya 10% dari jumlah total kabupaten/kota di Indonesia, merupakan tantangan nyata bagi pengembangan rekreasi halal berbasis film dan hiburan (Fahrurrozi et al., 2019). Kondisi ini mencerminkan ketimpangan distribusi infrastruktur rekreasi yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Keterbatasan infrastruktur ruang publik yang berpotensi untuk sumber inspirasi, ekspresi, produksi, dan apresiasi merupakan masalah yang lebih luas yang dihadapi industri kreatif di Indonesia (Sidauruk, 2013). Terbatasnya ruang pertunjukan sebagai bagian dari infrastruktur rekreasi halal turut membatasi akses masyarakat terhadap hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Fahrurrozi et al., 2019). Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya apresiasi masyarakat terhadap produk-produk media dan rekreasi halal yang berkualitas.

Dalam konteks industri film dan hiburan, industri ini kekurangan rumah produksi dan SDM yang bisa merancang program-program berkualitas (Redjo et al., 2024). Tantangan ini diperparah oleh masalah pembajakan yang masih marak, yang menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas produksi, menurunnya apresiasi masyarakat, dan turunnya minat investasi di bidang ini (Redjo et al., 2024). Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur ini, diperlukan investasi yang signifikan dari pemerintah dan sektor swasta, serta kebijakan yang mendorong pembangunan fasilitas rekreasi halal di seluruh wilayah Indonesia.

3.9 Kuantitas dan Kualitas Apps Developer yang Belum Memadai

Dalam era digital, pengembangan aplikasi (apps) merupakan komponen kritis dari ekosistem media dan rekreasi halal. Kuantitas dan kualitas apps developer yang belum memadai menjadi hambatan serius bagi pengembangan platform digital untuk media dan rekreasi halal (Fahrurrozi et al., 2019). Industri kreatif subsektor layanan komputer dan piranti lunak meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal (Amidi et al., 2023).

Pertumbuhan TFP dari subsektor permainan interaktif dan layanan komputer dan piranti lunak menunjukkan nilai negatif, yang mengindikasikan adanya masalah dalam pengembangan kapasitas teknologi di bidang ini (Awalia et al., 2018). Kondisi ini mencerminkan kurangnya investasi dalam pengembangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi dan platform digital untuk media dan rekreasi halal.

Besarnya peluang pasar untuk ekonomi digital tidak diimbangi dengan jumlah SDM yang berkualitas dan sesuai kebutuhan industri (Setiawan, 2018). SDM di Indonesia yang terbatas tidak sejalan dengan masifnya pertumbuhan pegiat usaha digital, dan pengembangan digital harus berdasarkan kemampuan intelektualitas (Setiawan, 2018). Dari sisi sumber daya manusia, perlu adanya dukungan pengembangan sumber daya manusia bagi pelaku bisnis digital di tanah air agar memiliki kompetensi yang memadai dan mampu bersaing sehingga bisnis mereka dapat bertahan (Setiawan, 2018).

3.10 Belum Meratanya Konektivitas Internet dan Biaya Internet yang Mahal

Ketidakmerataan konektivitas internet dan tingginya biaya internet merupakan tantangan infrastruktur yang secara langsung menghambat pengembangan media dan rekreasi halal berbasis digital. Beberapa daerah penelitian masih menemui banyak kendala sinyal telekomunikasi dan internet, khususnya di daerah pegunungan yang dekat dengan pusat kota dan kota besar (Mychelisda et al., 2023). Kondisi ini menciptakan kesenjangan digital yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Jaringan internet belum dapat tersebar secara merata masuk ke daerah pelosok, yang merupakan salah satu kendala terbesar penyebaran teknologi digital sehingga tidak optimalnya pengimplementasian layanan digital kepada seluruh masyarakat di Indonesia (Ilham & Hariyani, 2020). Tidak hanya cukup pembangunan infrastruktur dalam mengoptimalkan layanan digital tersebut, dikarenakan dibutuhkannya kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni (Ilham & Hariyani, 2020). Indonesia tercatat berada di urutan 57 dalam rangking inclusive internet index yang dipublikasikan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), yang mencerminkan masih rendahnya aksesibilitas internet di Indonesia (Kemenangan & Setiawan, 2021).

Biaya internet yang masih mahal juga menjadi hambatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk mengakses konten media dan rekreasi halal secara digital (Fahrurrozi et al., 2019). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perluasan program literasi digital, program penguatan adopsi teknologi berbasis digital, serta dukungan kebijakan penguatan ekosistem teknologi berbasis kolaborasi (Mychelisda et al., 2023).

3.11 Lembaga Keuangan yang Tidak Tertarik untuk Investasi

Ketidaktertarikan lembaga keuangan untuk berinvestasi di sektor media dan rekreasi halal dikarenakan tingginya risiko yang dipersepsikan merupakan tantangan pembiayaan yang kritis (Fahrurrozi et al., 2019). Kondisi ini mencerminkan kurangnya pemahaman lembaga keuangan terhadap potensi dan karakteristik unik sektor ini.

Industri halal di Indonesia masih menemui kendala dalam hal peran bank syariah yang belum optimal dalam mendorong pengembangan dan peningkatan industri halal (Samsul et al., 2022). Minimnya sumber daya manusia yang tidak hanya dapat memahami aspek fikih, namun juga dapat memahami aspek finansial, menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya peran bank syariah (Samsul et al., 2022). Sudah menjadi kenyataan bahwa industri keuangan dan perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan utama, antara lain persoalan SDM yang dianggap masih kurang memadai dan profesional, serta permodalan yang relatif masih kecil dan terbatas (Jaya et al., 2021).

Ekosistem industri halal dipengaruhi oleh perkembangan regulasi yang mampu memberikan peluang kuat untuk pertumbuhan penawaran dan permintaan industri halal, serta perkembangan teknologi informasi (Nasution, 2020). Tanpa regulasi yang mendukung dan ekosistem pembiayaan yang kondusif, lembaga keuangan akan terus memandang sektor media dan rekreasi halal sebagai investasi berisiko tinggi. Tantangan bagi Indonesia untuk menciptakan iklim investasi syariah yang sehat dan mampu menunjang kebutuhan industri halal memerlukan pemerintah untuk merumuskan sejumlah kebijakan yang menarik bagi para investor (Suwanto & Gunawan, 2021).

Alternatif pembiayaan melalui fintech equity crowdfunding syariah dapat menjadi solusi potensial untuk mengatasi keterbatasan akses modal bagi pelaku media dan rekreasi halal (Indriana et al., 2022). Tingginya minat mencari sumber dana dari non-bank dan tingginya penggunaan teknologi digital memberikan kesempatan yang besar bagi perusahaan fintech layanan urun dana untuk mendorong pelaku usaha mengakses permodalan melalui fintech equity crowdfunding syariah (Indriana et al., 2022).

3.12 Terbatasnya Ruang Pertunjukan

Terbatasnya ruang pertunjukan sebagai infrastruktur fisik untuk rekreasi halal merupakan tantangan yang berkaitan erat dengan keterbatasan investasi dan regulasi (Fahrurrozi et al., 2019). Keterbatasan infrastruktur ruang publik yang berpotensi untuk sumber inspirasi, ekspresi, produksi, dan apresiasi merupakan masalah yang lebih luas yang dihadapi industri kreatif di Indonesia (Sidauruk, 2013).

Dalam konteks pengelolaan taman rekreasi dan tempat hiburan, tantangan internal mencakup sumber funding yang kurang untuk pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana, jumlah SDM dalam pengelolaan yang ahli masih kurang, serta regulasi pemerintah yang standarnya sulit dipenuhi oleh lembaga dengan skala pendanaan kecil (Sarinastiti, 2021). Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi oleh pengelola ruang pertunjukan dan rekreasi halal di Indonesia.

Untuk mengatasi keterbatasan ruang pertunjukan, diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur rekreasi halal, termasuk insentif fiskal bagi investor yang bersedia membangun fasilitas rekreasi halal di daerah-daerah yang kekurangan infrastruktur tersebut. Beberapa regulasi untuk pengembangan ekonomi kreatif yang perlu ditingkatkan efektivitasnya mencakup regulasi terkait penciptaan nilai kreatif dan penataan usaha ekonomi kreatif, regulasi pembiayaan bagi usaha ekonomi kreatif, serta regulasi pengembangan dan penyediaan teknologi dan infrastruktur pendukung usaha ekonomi kreatif (Khouroh et al., 2019).

3.13 Belum Adanya Regulasi yang Membedakan Media dan Rekreasi Halal

Ketiadaan regulasi yang secara spesifik membedakan antara media dan rekreasi halal dengan yang tidak halal merupakan tantangan regulasi yang fundamental (Fahrurrozi et al., 2019). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri dan konsumen, serta menghambat pengembangan ekosistem media dan rekreasi halal yang terstruktur.

Regulasi yang tersedia belum mengatur mengenai pengembangan dan penyeleksian jasa halal di Indonesia secara komprehensif (Azwar, 2023). Kondisi ini serupa dengan tantangan yang dihadapi industri halal secara umum, di mana belum kuatnya integritas produk industri halal akibat regulasi yang masih parsial menjadi salah satu tantangan terbesar (Nasution, 2020). Pengembangan industri kreatif berbasis syariah di berbagai daerah masih dalam tahap penyusunan rancangan regulasi dan kebijakan kawasan industri halal (Harjawati, 2020).

Negara-negara lain yang sudah siap dengan regulasi media dan rekreasi halal memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan Indonesia (Fahrurrozi et al., 2019). Kondisi ini mendorong kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif dan spesifik untuk sektor media dan rekreasi halal di Indonesia. Langkah yang bisa pemerintah lakukan adalah melihat dan mengkaji batasan-batasan halal dalam syariat Islam yang hakiki, sehingga regulasi yang tersusun akan mencerminkan syariat Islam seutuhnya, serta mencari dukungan penuh dari pemerintah pusat agar regulasi yang sudah tersusun dapat dipayungi dengan jelas dan tegas (Harjawati, 2020).

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam merancang regulasi yang kondusif untuk mendorong iklim usaha dan investasi di daerah (Adiyanta, 2018). Regulasi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, efisien dalam penetapan tarif, tidak diskriminatif, dan menjamin kepastian hukum merupakan karakteristik regulasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan media dan rekreasi halal (Adiyanta, 2018).

3.14 Tantangan Khusus Sektor Fesyen Muslim

3.14.1 Terbatasnya Asosiasi Desainer Fesyen Muslim

Masih terbatasnya asosiasi desainer khusus fesyen Muslim merupakan tantangan kelembagaan yang signifikan. Sejauh ini hanya ada Ikatan Perancang Busana Muslim (IPBM) sebagai asosiasi yang secara khusus menaungi desainer fesyen Muslim di Indonesia (Fahrurrozi et al., 2019). Keterbatasan ini menghambat koordinasi, pengembangan standar, dan advokasi kepentingan industri fesyen Muslim secara kolektif.

Dalam konteks pengembangan halal fashion di Indonesia, ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan fashion di Indonesia masih didominasi oleh brand barat, akses ekspor ke pasar dunia masih lemah, keunggulan China dalam menawarkan halal fashion dengan harga yang lebih kompetitif, penggunaan teknologi informasi yang masih rendah, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum seragam, serta kurangnya pemahaman lembaga keuangan terhadap fesyen halal (Amal, 2023). Keterbatasan asosiasi desainer fesyen Muslim memperparah kondisi ini karena tidak ada wadah yang kuat untuk mengadvokasi kepentingan industri.

Industri fesyen muslim menjadi subsektor ekonomi kreatif yang sedang trending, ditambah lagi komposisi penduduk di Indonesia yang lebih banyak beragama Muslim (Fahrurrozi et al., 2019). Namun, masih kalah dengan brand barat yang sudah mapan serta akses pasar internasional terhadap fesyen muslim yang masih rendah, ditambah produk fesyen muslim dari China dengan harga kompetitif, menjadi tantangan yang harus diatasi (Fahrurrozi et al., 2019). Untuk mengatasi keterbatasan asosiasi, diperlukan dukungan pemerintah dalam memfasilitasi pembentukan dan penguatan asosiasi-asosiasi desainer fesyen Muslim yang lebih beragam dan representatif.

3.14.2 Kurangnya Beasiswa untuk Pendidikan Fesyen

Beasiswa untuk pendidikan fesyen masih kurang karena bidang fesyen dianggap jenis pendidikan vokasi yang kurang mendapat perhatian dibandingkan pendidikan akademik (Fahrurrozi et al., 2019). Kondisi ini menghambat pengembangan SDM yang berkualitas di bidang fesyen Muslim.

Pendidikan desain di Indonesia memang semakin populer, namun biaya pendidikan di sekolah desain masih mahal, dan desainer-desainer lokal lebih senang bekerja di luar negeri karena insentif yang lebih tinggi (Awalia et al., 2018). Kondisi ini menciptakan brain drain di sektor fesyen Muslim Indonesia, di mana talenta terbaik cenderung bermigrasi ke luar negeri untuk mendapatkan kompensasi yang lebih baik.

Dalam konteks yang lebih luas, masih terbatasnya edukasi halal pada pendidikan usia dini dan dasar, serta kuantitas dan kualitas pendidikan program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi yang relatif masih rendah, mencerminkan tantangan sistemik dalam pengembangan SDM untuk industri halal secara keseluruhan (Azwar, 2023). Untuk mengatasi kekurangan beasiswa di bidang fesyen, diperlukan kebijakan afirmatif yang mengakui pentingnya pendidikan fesyen sebagai bagian dari pengembangan industri kreatif dan halal, bukan sekadar pendidikan vokasi.

3.15 Kondisi Tahap Awal Pertumbuhan dan Perbandingan dengan Negara Lain

Sektor media dan rekreasi halal di Indonesia berada pada tahap awal pertumbuhan, dengan banyak regulasi yang belum tersedia, SDM yang tidak memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, serta keterbatasan pembiayaan (Fahrurrozi et al., 2019). Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara lain yang sudah lebih siap dengan regulasi dan ekosistem industri halal yang lebih matang (Fahrurrozi et al., 2019).

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021, Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia dari 15 negara yang dinilai dalam Indikator Skor Ekonomi Islam Global, dengan peringkat kelima dalam sektor media dan rekreasi (Cunayah et al., 2024). Sementara itu, pada indikator media dan rekreasi, posisi Indonesia berada pada urutan kelima (Aslikhah & Faridah, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing di sektor ini.

Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki telah mengembangkan ekosistem industri halal yang lebih matang dengan regulasi yang lebih komprehensif (Samsul et al., 2022). Untuk mengejar ketertinggalan ini, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, pengembangan SDM, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan ekosistem pembiayaan yang mendukung pertumbuhan sektor media dan rekreasi halal.

Penguatan kelembagaan diperlukan terutama untuk memperdalam integritas rantai nilai pasok industri halal, yang merupakan strategi utama yang meliputi beberapa sektor industri halal, termasuk media dan informasi (Nasution, 2020). Efektivitas kelembagaan mengacu pada integrasi ekosistem industri halal yang mencakup regulasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan, dan hukum yang mengarahkan pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri halal, menuju kepatuhan syariah (Nasution, 2020).

4. Strategi Dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi sektor media dan rekreasi halal, beberapa strategi dan rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, pengembangan SDM yang komprehensif melalui program literasi halal nasional, program akselerasi sertifikasi, dan program akselerasi standarisasi kurikulum lembaga pendidikan (Azwar, 2023). Peningkatan kualitas SDM yang kreatif dan inovatif, peningkatan inovasi dan kreativitas yang berciri keunggulan lokal yang berdaya saing global, serta penetapan regulasi/kebijakan yang disertai upaya penegakan hukum menjadi prioritas (Amidi et al., 2023).

Kedua, pengembangan regulasi yang komprehensif dan spesifik untuk sektor media dan rekreasi halal, termasuk regulasi yang membedakan antara media dan rekreasi halal dengan yang tidak halal (Fahrurrozi et al., 2019). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam merancang regulasi yang kondusif (Adiyanta, 2018).

Ketiga, peningkatan infrastruktur digital dan fisik, termasuk perluasan jaringan internet ke seluruh wilayah Indonesia dan pembangunan ruang pertunjukan serta fasilitas rekreasi halal (Mychelisda et al., 2023). Perluasan program literasi digital bagi pelaku industri kreatif dan program penguatan adopsi teknologi berbasis digital menjadi prioritas (Mychelisda et al., 2023).

Keempat, pengembangan ekosistem pembiayaan yang mendukung pertumbuhan sektor media dan rekreasi halal, termasuk melalui skema fintech equity crowdfunding syariah dan program insentif investasi (Indriana et al., 2022). Investasi tersebut dapat dialokasikan untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di sektor ini (Suwanto & Gunawan, 2021).

Kelima, penguatan kelembagaan melalui pembentukan dan penguatan asosiasi-asosiasi industri media dan rekreasi halal, serta pengembangan standar dan sertifikasi yang komprehensif (Nasution, 2020). Penguatan rantai nilai halal yang meliputi sektor media dan informasi menjadi strategi utama yang perlu dikembangkan (Nasution, 2020).

5. Kesimpulan

Sektor media dan rekreasi halal di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional, mulai dari kurangnya riset dan kompetensi SDM, keterbatasan teknologi, ketiadaan standardisasi, rendahnya kompetisi, pemasaran yang belum maksimal, keterbatasan investasi, hingga tantangan infrastruktur dan regulasi. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sektor ini masih berada pada tahap awal pertumbuhan, sementara negara-negara lain sudah lebih siap dengan regulasi dan ekosistem yang lebih matang (Fahrurrozi et al., 2019).

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, hingga pelaku industri. Penguatan ekosistem industri halal yang mencakup regulasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan, dan hukum yang mengarahkan pemangku kepentingan menuju kepatuhan syariah merupakan fondasi yang diperlukan untuk pengembangan sektor media dan rekreasi halal yang berkelanjutan (Nasution, 2020). Dengan strategi yang tepat dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat media dan rekreasi halal dunia, mengingat besarnya populasi Muslim dan kekayaan budaya yang dimiliki.

Daftar Pustaka

Adiyanta, F. S. (2018). Menakar produk regulasi pemerintah kabupaten/kota yang kondusif bagi investasi di daerah. Administrative Law & Governance Journal, 1(3), 240–258. https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.240-258

Amal, M. A. (2023). Sinergitas stakeholder pengembangan halal fashion di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4572. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10106

Amidi, A., Puspasari, M., & Novandri, A. (2023). Upaya pengembangan dan peningkatan pendapatan industri kreatif di Kota Palembang. Motivasi, 8(2), 141. https://doi.org/10.32502/mti.v8i2.6589

Arifin, I. (2024). Optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam inklusivitas grand design ekonomi syariah di tingkat Asia. Economic Reviews Journal, 3(1), 641–654. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.213

Aslikhah, A., & Faridah, A. (2021). Strategi penguatan halal supply chain di Indonesia dalam menghadapi global Islamic economy. Jurnal Istiqro, 7(1), 95. https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.724

Awalia, N. R., Mulatsih, S., & Priyarsono, D. S. (2018). Analisis pertumbuhan teknologi, produk domestik bruto, dan ekspor sektor industri kreatif Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 2(2), 135–155. https://doi.org/10.29244/jekp.2.2.2013.135-155

Azwar, A. (2023). Peluang, tantangan dan strategi pengembangan literasi dan sumber daya manusia ekonomi syariah di Indonesia. Info Artha, 7(1), 18–30. https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.1757

Cunayah, C., Fathurohman, I., Khalid, N., & Hartono, H. (2024). Strategi pengembangan kawasan dan industri halal. International Conference on Islamic Economic (ICIE), 3(2), 240–250. https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.328

Fahrurrozi, F., Wilantini, C., & Dewi, N. T. B. (2019). Tantangan keuangan Islam di era globalisasi. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(2), 125–134. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.2627

Harjawati, T. (2020). Model pengembangan industri kreatif berbasis syariah di Provinsi Banten. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 1(2), 187. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1934

Ilham, M., & Hariyani, I. (2020). Memahami peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Widya Yuridika, 3(2), 257. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1658

Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech equity crowdfunding syariah sebagai solusi akses permodalan UMKM. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 10(1), 1. https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142

Ishak, R. F., & Somadi, S. (2019). Analisis efisiensi industri kreatif unggulan Kota Bandung dengan pendekatan data envelopment analysis. Competitive, 14(1), 1–13. https://doi.org/10.36618/competitive.v14i1.503

Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi terbarukan dan ekonomi syariah: Sinergitas mewujudkan sustainable development. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 8(3), 711–734. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347

Jaya, A., Soemitra, A., & Rasyid, A. (2021). Studi literatur problematika product development dan standar produk lembaga keuangan dan perbankan Islam. Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(1). https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.9367

Kemenangan, A. N., & Setiawan, L. (2021). Review of national economic recovery program in Indonesia. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), 3(1), 72–90. https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art97

Khouroh, U., Windhyastiti, I., & Handayani, K. (2019). Peran kebijakan pemerintah dalam memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan daya saing ekonomi kreatif. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 7(2). https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i2.3830

My, R. M. Y. A. (2023). Ekonomi kreatif dan potensi pertumbuhan ekonomi berbasis industri kreatif. JMEB: Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis, 1(2), 60–69. https://doi.org/10.59561/jmeb.v1i2.155

Mychelisda, E., Soekarni, M., Nugroho, A. E., Rifai, B., Buhaerah, P., Pranata, N., Zulhamdani, M., Novandra, R., & Yuliana, R. R. R. R. D. (2023). Strategi pengembangan daya saing ekonomi digital: Penguatan inovasi industri manufaktur berbasis teknologi digital. BRIN. https://doi.org/10.55981/brin.576

Nadia, S., Ibrahim, A., & Jalilah, J. (2019). Analisis hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (Kajian terhadap perbankan syariah di Aceh). Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 153. https://doi.org/10.22373/jihbiz.v1i2.8575

Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. Journal of Regional Economics Indonesia, 1(2), 33–57. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437

Rachman, A. (2021). Peluang investasi dana haji pada industri halal di Indonesia. El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies, 131–152. https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v3i2.3254

Redjo, P. R. D., Kase, M. S., & Manane, D. R. (2024). Pemberian pemahaman dan peningkatan motivasi tentang ekonomi kreatif pada masyarakat Desa Oebikase Kabupaten Timor Tengah Utara. Perwira Journal of Community Development, 4(2), 36–40. https://doi.org/10.54199/pjcd.v4i2.298

Samsul, S., Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan tantangan industri halal Indonesia menuju pusat industri halal dunia. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 4(1), 12–24. https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135

Santi, I. N., Parawangsa, I., Parani, S. B., & Lamusa, F. (2024). Eksplorasi faktor penghambat adopsi digital marketing pada UMKM di Kota Palu. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 21(2), 207–222. https://doi.org/10.31851/jmwe.v21i2.15036

Sarinastiti, E. N. (2021). Komersialisasi dan pariwisata: Manajemen theme park berbasis konservasi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 11(1), 69–82. https://doi.org/10.29244/jpsl.11.1.69-82

Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. Masyarakat Telematika dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, 9(1), 61. https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118

Sidauruk, R. (2013). Peningkatan peran pemerintah daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Bina Praja, 05(03), 141–158. https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.141-158

Somadi, S. (2020). Bauran strategi pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Sukabumi. Competitive, 15(1), 34–47. https://doi.org/10.36618/competitive.v15i1.674

Suni, M., Jumardi, J., & Mustamin, A. (2021). Analisis kelayakan investasi berbasis ekonomi kreatif di Kota Parepare. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 3(2), 61–78. https://doi.org/10.37146/ajie.v3i2.81

Suwanto, S., & Gunawan, I. (2021). Ekosistem pesantren dalam mewujudkan manajemen halal supply chain menuju Madani Society 5.0. Mabny: Journal of Sharia Management and Business, 1(02), 116–128. https://doi.org/10.19105/mabny.v1i02.5198

Tjahjawulan, I. (2019). Bagaimana Pendidikan Tinggi Seni Indonesia, khususnya Institut Kesenian Jakarta menghadapi revolusi industri 4.0? Jurnal Seni Nasional Cikini, 5(2), 60–71. https://doi.org/10.52969/jsnc.v5i2.82

Wadhan. (2013). Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui lembaga keuangan syariah. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 4(1), 83–94. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.264