00574 - Strategi Penguatan Pasar dalam Negeri pada Makanan dan Minuman Halal: Standarisasi, Promosi, dan Sertifikasi UMKM

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang menjadikannya pasar potensial sangat besar bagi produk halal. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen dan menyerap tenaga kerja sebesar 96,92 persen, namun potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan dalam hal standarisasi dan sertifikasi halal. Artikel ini membahas tiga pilar utama strategi penguatan pasar dalam negeri pada makanan dan minuman halal, yaitu: (a) standarisasi halal produk dalam negeri, (b) promosi dan literasi produk halal sebagai muslim lifestyle, serta (c) sertifikasi halal produk UMKM. Metode yang digunakan adalah kajian literatur komprehensif terhadap berbagai penelitian dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 65 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 1% yang telah memiliki sertifikasi halal. Tantangan utama meliputi keterbatasan pemahaman, biaya sertifikasi yang tinggi, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan. Implementasi model Triple Helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis, disertai pemanfaatan teknologi digital melalui platform SIHALAL, menjadi pendekatan strategis yang direkomendasikan untuk memperkuat ekosistem industri halal nasional.

Kata Kunci: sertifikasi halal, UMKM, standarisasi halal, promosi halal, industri halal Indonesia

Abstract
Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, represents an enormous potential market for halal products. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) contribute 61.07 percent to the GDP and absorb 96.92 percent of the workforce; however, this potential has not been fully optimized in terms of halal standardization and certification. This article discusses three main pillars of domestic market strengthening strategies for halal food and beverages: (a) halal standardization of domestic products, (b) promotion and literacy of halal products as a Muslim lifestyle, and (c) halal certification of MSMEs. A comprehensive literature review method was employed, covering relevant research and regulations. The findings reveal that out of 65 million MSMEs in Indonesia, only approximately 1% have obtained halal certification. Key challenges include limited understanding, high certification costs, and insufficient socialization and mentoring programs. The implementation of the Triple Helix model involving government, academia, and business actors, combined with the utilization of digital technology through the SIHALAL platform, is recommended as a strategic approach to strengthen the national halal industry ecosystem.

Keywords: halal certification, MSMEs, halal standardization, halal promotion, Indonesian halal industry

1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadikannya pasar potensial yang sangat besar bagi produk halal (Fibrianto et al., 2024). Dalam konteks ini, penguatan pasar dalam negeri pada sektor makanan dan minuman halal menjadi agenda strategis yang tidak dapat diabaikan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran sentral dalam ekosistem ekonomi nasional, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen serta menyerap tenaga kerja sebesar 96,92 persen (Wibowo, 2022). Namun demikian, potensi besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan, terutama dalam hal standarisasi produk halal dan sertifikasi yang diakui secara internasional (Makbul et al., 2023).
Tren gaya hidup halal yang berkembang pesat di kalangan komunitas Muslim dunia telah menjadikan industri halal global sebagai peluang besar bagi berbagai negara (Makbul et al., 2023). Laporan Situasi Ekonomi Islam Global 2018/2019 mengungkapkan bahwa jumlah pengeluaran umat Muslim di bidang makanan dan gaya hidup mencapai 2,1 triliun dolar AS dan terus meningkat (Makbul et al., 2023). Indonesia, dengan segala potensinya, seharusnya mampu menjadi pemain utama dalam industri halal global, namun berbagai tantangan internal masih menghambat pencapaian tersebut (Fathoni, 2020).
Artikel ini membahas secara komprehensif tiga pilar utama strategi penguatan pasar dalam negeri pada makanan dan minuman halal, yaitu: (a) standarisasi halal produk dalam negeri, (b) promosi dan literasi produk halal sebagai muslim lifestyle, serta (c) sertifikasi halal produk UMKM.

2. Standarisasi Halal Produk-Produk Dalam Negeri
2.1 Urgensi Standarisasi Produk Halal
Standarisasi produk halal merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem industri halal yang kuat dan terpercaya. Tanpa standar yang jelas, konsisten, dan dapat diterima secara internasional, produk halal Indonesia akan kesulitan bersaing di pasar global maupun domestik (Makbul et al., 2023). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri halal nasional, antara lain melalui pembentukan Lembaga Penjamin Produk Halal (LPPOM MUI), penyederhanaan proses sertifikasi halal, dan pemberian bantuan biaya sertifikasi halal untuk UMKM (Laksamana et al., 2024). Lebih lanjut, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP Nomor 31 Tahun 2019, sifat sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela (voluntary) telah berubah menjadi wajib (mandatory) sejak 17 Oktober 2019 (Zuchrillah et al., 2022).
Perubahan paradigma dari sukarela menjadi wajib ini membawa konsekuensi besar bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM (Gunawan et al., 2021). Dalam UU JPH terdapat lima kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) makanan dan minuman; (2) kosmetik dan obat-obatan; (3) produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik; (4) barang gunaan; dan (5) jasa (Zuchrillah et al., 2022). Hal ini berdampak pada semua pelaku usaha produk makanan dan minuman yang harus bersertifikat halal (Zuchrillah et al., 2022). Standarisasi yang efisien dan efektif menjadi prasyarat agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh lapisan pelaku usaha.

2.2 Koordinasi Pelaksanaan Standarisasi dengan Stakeholder Terkait
Keberhasilan standarisasi produk halal sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Dalam konteks ini, model Triple Helix yang melibatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis menjadi pendekatan yang relevan (Hariani, 2024). Peran pemerintah sebagai regulator yang membuat kebijakan serta fasilitator yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat krusial (Hariani, 2024). Sementara itu, akademisi atau perguruan tinggi berperan sebagai komunitas intelektual yang melakukan penelitian dengan data terkini mengenai model pengembangan industri halal, serta menyediakan teknologi tepat guna bagi para pelaku usaha (Hariani, 2024).
Koordinasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan elemen kunci dalam implementasi sertifikasi halal industri di Indonesia (Nurdiansyah, 2023). Prosedur penentuan sertifikasi halal dalam sektor industri di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga BPJPH dan LPH, di mana kualitas halal produk dapat ditentukan melalui implementasi sertifikasi halal yang dimulai dari penentuan bahan, proses produksi, hingga produk akhir (Nurdiansyah, 2023). Koordinasi yang sinergis antara kedua lembaga ini, ditambah dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan, akan menciptakan ekosistem standarisasi yang komprehensif (Hariani, 2024).
Selain itu, diperlukan infrastruktur pendukung dalam mendorong efektivitas sertifikasi halal melalui berbagai lembaga penunjang seperti lembaga halal center, lembaga penjamin halal, perwakilan BPJPH di level daerah, dan juga melalui sistem informasi halal yang terintegrasi (Gunawan et al., 2021). Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam kemajuan industri halal di Indonesia (Rakhmawati et al., 2024).

2.3 Merumuskan Mekanisme Standarisasi yang Efisien dan Efektif dengan Memanfaatkan Teknologi
Pemanfaatan teknologi dalam proses standarisasi halal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Sistem Informasi Halal (SIHALAL) merupakan platform yang dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha UMKM makanan maupun minuman (Fibrianto et al., 2024). Implementasi SIHALAL memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan registrasi dan pendaftaran sertifikasi halal secara daring, sehingga mengurangi hambatan geografis dan birokrasi yang selama ini menjadi kendala (Fibrianto et al., 2024).
Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemanfaatan teknologi ini. Para pelaku UMKM yang berada di desa masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan menginput data dalam platform SIHALAL (Fibrianto et al., 2024). Oleh karena itu, mekanisme standarisasi yang efisien harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas teknologi bagi seluruh lapisan pelaku usaha, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil (Yuanitasari et al., 2023). Kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi juga menghambat proses pengurusan sertifikasi halal secara daring (Yuanitasari et al., 2023).
Implementasi PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal telah mengamanatkan digitalisasi proses sertifikasi melalui aplikasi SIHALAL (Mubarak et al., 2023). Adanya layanan secara elektronik merupakan sebuah dukungan agar basis layanan dapat terhubung sampai ke pelosok (Mubarak et al., 2023). Dengan demikian, pengembangan mekanisme standarisasi berbasis teknologi harus disertai dengan program peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

2.4 Merumuskan Kebijakan Standarisasi Produk Halal
Kebijakan standarisasi produk halal di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 (Latifah, 2022). Kebijakan mandatory sertifikasi halal ini memiliki target yang sangat luas, dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sampai perusahaan besar (Latifah, 2022). Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesiapan pelaku usaha dan kapasitas lembaga sertifikasi (Latifah, 2022).
Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri halal di Indonesia, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal: pertama, mendorong kesadaran massal mengenai sertifikasi halal kepada pelaku usaha; kedua, transparansi, konsistensi, dan fleksibilitas prosedur pendaftaran sertifikasi halal; dan ketiga, diperlukan adanya sertifikasi halal berstandar internasional (Makbul et al., 2023). Kebijakan standarisasi yang baik juga harus mempertimbangkan aspek pembiayaan, mengingat bahwa biaya sertifikasi halal yang tinggi menjadi salah satu hambatan utama bagi UMKM (Latifah, 2022).
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil telah berupaya memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal (Sukmawati & Nusran, 2024). Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan ekosistem standarisasi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.
Selain itu, penting untuk dicatat bahwa belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan belum adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di dunia mengenai standarisasi sertifikat halal internasional, di mana setiap negara memiliki kriteria tersendiri dalam penetapan sertifikasi halal yang belum tentu diterima oleh negara lain (Fathoni, 2020). Oleh karena itu, kebijakan standarisasi nasional harus diarahkan untuk menuju harmonisasi dengan standar internasional.

2.5 Sosialisasi Kebijakan dan Mekanisme Standarisasi Produk Halal
Sosialisasi kebijakan standarisasi produk halal merupakan langkah krusial yang menentukan keberhasilan implementasi di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal (Pardiansyah et al., 2022). Minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal (Pardiansyah et al., 2022).
Sosialisasi yang efektif harus menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan akses informasi (Mashuri et al., 2022). Kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku UMKM mengakibatkan tingkat pemahaman mereka terkait hal tersebut masih kurang sehingga tidak muncul suatu kesadaran dalam diri mereka untuk segera mengurus sertifikasi halal terhadap produknya (Mashuri et al., 2022). Oleh karena itu, strategi sosialisasi harus dirancang secara komprehensif, memanfaatkan berbagai media dan saluran komunikasi yang dapat menjangkau target audiens secara efektif.
Sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat, telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal (Savitri & Putra, 2022). Program-program sosialisasi yang melibatkan demonstrasi langsung dan pendampingan terbukti lebih efektif dibandingkan sosialisasi yang bersifat informatif semata (Mardiantari et al., 2023).

2.6 Penerapan Standarisasi Produk Halal
Penerapan standarisasi produk halal memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu pentahapan, yakni produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal (Gunawan et al., 2021). Konsekuensi ini tentu akan merugikan bagi para pelaku usaha khususnya UMKM yang disebabkan karena belum mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal (Gunawan et al., 2021).
Penerapan standarisasi yang efektif juga memerlukan pengembangan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang komprehensif. SJH mencakup berbagai aspek mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi produk (Gunawan et al., 2022). Pendampingan penyusunan dokumen manual SJH menjadi salah satu komponen penting dalam proses sertifikasi halal, di mana pelaku usaha diberikan fasilitasi poster kebijakan halal, poster edukasi halal-haram, dan sosialisasi implementasi SJH (Gunawan et al., 2022).
Penerapan standarisasi SNI pada produk UMKM juga menghadapi tantangan tersendiri. Proses penerapan SNI terhadap suatu produk dalam praktik masih dapat dikatakan sebagai suatu penerapan yang bersifat sukarela (voluntary) dan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh setiap pelaku UMKM (Rai, 2023). Masih terdapat banyak hambatan yang dialami dalam penerapan SNI ini baik dari dalam pelaku UMKM maupun instansi yang terkait (Rai, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam penerapan standarisasi, yang tidak hanya berfokus pada aspek regulasi tetapi juga pada pemberdayaan kapasitas pelaku usaha.

3. Promosi dan Literasi Produk Halal sebagai Muslim Lifestyle
3.1 Pentingnya Promosi dan Literasi Produk Halal
Promosi dan literasi produk halal merupakan komponen strategis dalam membangun kesadaran konsumen dan mendorong pertumbuhan pasar halal domestik. Tren gaya hidup halal (halal lifestyle) yang semakin berkembang tidak hanya di kalangan konsumen Muslim, tetapi juga di kalangan konsumen non-Muslim, membuka peluang pasar yang sangat besar (Makbul et al., 2023). Masyarakat Indonesia saat ini berada pada kategori kelas berpendapatan menengah, yang menjadi salah satu ceruk pasar besar di dalam negeri bagi pengembangan industri halal nasional (Hariani, 2024).
Namun demikian, kesadaran konsumen terhadap sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 35% konsumen Indonesia yang mempertimbangkan logo halal dalam keputusan pembelian (Savitri & Putra, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan literasi halal di kalangan masyarakat, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen (Qoni'ah, 2022). Komite Nasional Keuangan Syariah juga tengah mendorong strategi nasional yaitu peningkatan halal awareness kepada masyarakat luas agar masyarakat selaku konsumen maupun produsen makanan dan minuman dapat lebih memperhatikan sertifikasi halal (Qoni'ah, 2022).

3.2 Penyusunan Strategi Promosi dan Literasi
Strategi promosi dan literasi produk halal harus dirancang secara komprehensif dan berbasis data untuk memastikan efektivitasnya. Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Republik Indonesia tahun 2019–2024, pertumbuhan masyarakat menengah di Indonesia meningkat hingga 7%–8% per tahun, yang menjadi target pasar utama produk halal (Savitri & Putra, 2022). Strategi promosi harus mampu menjangkau segmen pasar ini secara efektif melalui berbagai saluran komunikasi yang relevan.
Pengembangan UMKM halal food dengan menerapkan model Triple Helix merupakan sinergi dan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan bisnis dalam menjalankan perannya masing-masing (Hariani, 2024). Dalam konteks promosi, bisnis atau industri halal food berperan sebagai centre of excellence bagi pengembangan produk, business coaching dan mentoring serta marketing, penyediaan ruang publik untuk promosi melalui event, festival maupun digital marketing menuju UMKM go-digital (Hariani, 2024).
Strategi promosi yang efektif juga harus mempertimbangkan pemanfaatan teknologi digital. Besarnya minat masyarakat terhadap aktivitas jual beli secara daring patut mendapat perhatian pemerintah sehingga UMKM dapat berkontribusi langsung di dalamnya (Nasrulloh, 2022). Penggunaan platform e-commerce dan media sosial sebagai sarana promosi produk halal dapat memperluas jangkauan pasar secara signifikan, baik di tingkat domestik maupun internasional (Nurlaila et al., 2022).
Strategi pengembangan UMKM halal di Jawa Tengah berdasarkan analisis SWOT menunjukkan bahwa meningkatkan branding produk UMKM halal melalui media teknologi dan informasi merupakan salah satu strategi kunci yang perlu dikembangkan (Pujiono et al., 2018). Selain itu, meningkatkan peran lembaga keagamaan dan pendidikan untuk literasi produk UMKM halal kepada masyarakat Muslim juga menjadi strategi penting (Pujiono et al., 2018).

3.3 Penyusunan Kerja Sama Promosi dan Literasi dengan Berbagai Media dan Komunitas
Kerja sama dengan berbagai media dan komunitas merupakan kunci keberhasilan program promosi dan literasi produk halal. Pengembangan UMKM kuliner berbasis syariah di Sumatera Barat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, sehingga pemasaran produk tidak hanya berskala nasional, tetapi juga berskala regional dan internasional dengan konsep dari lokal menjadi global, merupakan pendekatan yang efektif (Nurlaila et al., 2022). Kerja sama dengan berbagai platform media, baik konvensional maupun digital, dapat memperkuat pesan promosi dan memperluas jangkauan literasi halal.
Komunitas-komunitas Muslim, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan dapat menjadi mitra strategis dalam program literasi halal. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk halal (Laksamana et al., 2024). Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas bisnis dalam program promosi halal dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan (Hariani, 2024).
Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dengan mengikutsertakan UMKM pada pameran perdagangan di luar negeri untuk dapat lebih memperkenalkan produk halal Indonesia di pasar internasional (Qoni'ah, 2022). Perwakilan negara juga dapat mengatur pertemuan (business meeting dan business matching) dengan mengundang calon pembeli dari negara setempat dan pelaku UMKM, sehingga dapat terjadi transaksi perdagangan (Qoni'ah, 2022).

3.4 Pembiayaan Promosi dan Literasi
Pembiayaan yang memadai merupakan prasyarat keberhasilan program promosi dan literasi produk halal. Industri keuangan syariah bisa digunakan untuk mendukung akses permodalan UMKM yang bergerak di sektor halal melalui pembiayaan (Fathoni, 2020). Modal ini bisa digunakan untuk ekspansi usaha, termasuk kegiatan promosi dan pemasaran produk halal (Fathoni, 2020).
Kerja sama antara Halal Center dengan institusi lain dapat melalui pemanfaatan dana-dana pendampingan pemerintah dan swasta, termasuk dana CSR (Arsil et al., 2022). Bagi usaha mikro, biaya sertifikasi halal cukup besar, sehingga program kerja sama Halal Center diharapkan lebih fokus untuk membantu UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal, khususnya meringankan beban biaya usaha mikro (Arsil et al., 2022). Prinsip yang sama berlaku untuk pembiayaan promosi, di mana skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif perlu dikembangkan untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi aktif dalam program promosi halal.
Pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan UMKM telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung pengembangan usaha, termasuk kegiatan promosi (Wibowo, 2022). Namun demikian, koordinasi antara berbagai program pembiayaan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran (Wibowo, 2023).

3.5 Pelaksanaan Promosi dan Literasi
Pelaksanaan program promosi dan literasi produk halal harus dilakukan secara terstruktur, berkelanjutan, dan terukur. Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk halal (Sukmawati & Nusran, 2024). Program-program ini mencakup sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat.
Pelaksanaan promosi yang efektif juga harus mempertimbangkan aspek budaya dan nilai-nilai lokal. Sebagai masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, beberapa pelaku UMKM di berbagai daerah telah mengimplementasikan etika bisnis Islam dengan mengurus sertifikat halal untuk produk mereka (Nasrulloh, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa promosi produk halal sebagai bagian dari muslim lifestyle memiliki resonansi yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia.
Literasi halal yang efektif juga mencakup edukasi tentang manfaat ekonomi dari sertifikasi halal. Sertifikasi halal memberikan nilai tambah bagi produk UMKM, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional (Zuchrillah et al., 2022). Dengan memahami manfaat ekonomi ini, pelaku UMKM akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program sertifikasi halal.

4. Sertifikasi Halal Produk UMKM
4.1 Kondisi Sertifikasi Halal UMKM di Indonesia
Kondisi sertifikasi halal UMKM di Indonesia masih jauh dari optimal. Menurut laporan Kementerian Keuangan, dari 65 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya ada 1% atau sekitar 650.000 UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal (Enzovani et al., 2023). Data ini menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara jumlah UMKM yang ada dengan yang telah tersertifikasi halal, padahal menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Enzovani et al., 2023).
Menurut GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman), ada sekitar 1,6 juta pelaku industri makanan dan minuman kecil, dan sekitar 10% saja yang sudah mendapatkan sertifikat halal (Hariani, 2024). Kondisi ini menggambarkan masih banyak UMKM di Indonesia yang belum tersertifikasi halal (Hariani, 2024). Rendahnya tingkat sertifikasi halal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal, proses dan biaya yang rumit dan mahal, serta terbatasnya akses UMKM terhadap informasi dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal (Laksamana et al., 2024).
Potensi industri halal di Indonesia masih tertutupi dengan kecilnya kesadaran legalitas usaha para pelaku usaha dan UMKM (Makbul et al., 2023). Kecilnya kesadaran pelaku usaha dan UMKM untuk mendaftarkan legalitas usaha merupakan dampak dari minimnya pengetahuan mereka tentang kewajiban hukum atas legalitas usaha (Makbul et al., 2023). Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya kurangnya peran serta pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan yang memadai (Makbul et al., 2023).

4.2 Sosialisasi Manfaat Sertifikasi Halal terhadap Usaha UMKM
Sosialisasi manfaat sertifikasi halal merupakan langkah pertama dan paling fundamental dalam mendorong UMKM untuk mengurus sertifikasi halal produknya. Melalui sosialisasi yang efektif, pelaku UMKM dapat memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi strategis yang dapat meningkatkan daya saing usaha mereka (Laksamana et al., 2024).
Manfaat sertifikasi halal bagi UMKM mencakup berbagai aspek. Pertama, sertifikasi halal meningkatkan daya saing usaha dan memperluas akses pasar (Laksamana et al., 2024). Kedua, sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan (Laksamana et al., 2024). Ketiga, dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM dapat mengembangkan pemasaran produk untuk menembus pasar nasional maupun internasional (Handayani, 2023). Keempat, sertifikasi halal menjadi salah satu dokumen legalitas yang dibutuhkan oleh UMKM untuk naik kelas (Handayani, 2023).
Sertifikasi halal juga dapat membantu usaha mikro membangun reputasi yang baik di mata konsumen, yang pada gilirannya dapat membantu dalam memperoleh loyalitas konsumen dan pertumbuhan bisnis jangka panjang (Rafiqi et al., 2024). Selain itu, sertifikasi halal merupakan bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen sekaligus sebagai sarana pemasaran dan peningkatan kepercayaan dan kepuasan konsumen (Savitri & Putra, 2022).
Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di berbagai daerah menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, sosialisasi yang diikuti oleh 30 peserta UMKM di Kota Pontianak berhasil meningkatkan pengetahuan peserta tentang manfaat sertifikasi halal yang meliputi peningkatan daya saing usaha, perluasan akses pasar, dan peningkatan kepercayaan konsumen (Laksamana et al., 2024). Kegiatan ini juga berhasil meluruskan anggapan keliru mengenai sertifikasi halal, sehingga peserta memiliki pandangan yang lebih jelas dan positif (Laksamana et al., 2024).

4.3 Peningkatan Pemahaman UMKM terhadap Prosedur dan Standar Sertifikasi Produk Halal
Pemahaman yang memadai tentang prosedur dan standar sertifikasi halal merupakan prasyarat bagi UMKM untuk dapat mengurus sertifikasi halal secara mandiri. Hasil studi menunjukkan bahwa pemahaman UMKM di berbagai daerah pada sertifikasi halal masih relatif rendah (Akim et al., 2019). Kondisi ini disebabkan oleh berbagai alasan, tetapi alasan utama adalah kurangnya pengetahuan, informasi, dan sosialisasi proses sertifikasi halal itu sendiri serta masalah-masalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan sertifikasi halal (Akim et al., 2019).
Prosedur sertifikasi halal melibatkan beberapa tahapan yang harus dipahami oleh pelaku UMKM. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI (Enzovani et al., 2023). Pemahaman tentang setiap tahapan ini sangat penting agar pelaku UMKM dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengajukan sertifikasi halal.
Beberapa kendala UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal antara lain: (1) kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal; (2) biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan sertifikasi halal cukup besar; dan (3) kurangnya SDM yang memiliki kemampuan mengenai sistem jaminan halal yang cukup kompleks (Arsil et al., 2022). Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup aspek teknis, administratif, dan finansial dari proses sertifikasi halal.
Kegiatan pelatihan yang dilakukan secara bertahap terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman UMKM tentang sertifikasi halal. Pengetahuan tentang sertifikasi halal mengalami peningkatan sebesar 75% di awal, meningkat 80% pada tahap kedua, dan 89% di tahap akhir (Ismanto et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang bertahap dan berkelanjutan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pelatihan yang dilakukan sekali saja.

4.4 Pendampingan UMKM dalam Sertifikasi Halal
Pendampingan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari program sertifikasi halal UMKM. Pendampingan diperlukan karena pelaku UMKM tidak memiliki informasi dan kemampuan yang memadai untuk melakukan akses terhadap proses sertifikasi halal secara mandiri (Ismanto et al., 2024). Berbagai program pendampingan yang telah dilaksanakan di berbagai daerah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan jumlah UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikat halal.
Pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan secara intensif dan terprogram mampu memberikan nilai tambah dan secara tidak langsung ikut mendukung berlangsungnya ekosistem industri halal (Gunawan et al., 2022). Program pendampingan yang efektif mencakup berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, hingga fasilitasi pengajuan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2021). Berdasarkan capaian indikator kesiapan mitra dalam pendaftaran sertifikasi halal, terdapat 11 UMKM yang diberikan rekomendasi dan fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal gratis dalam salah satu program pendampingan di Surabaya (Gunawan et al., 2021).
Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diluncurkan oleh pemerintah melalui BPJPH merupakan terobosan penting dalam mendorong sertifikasi halal UMKM (Nur & Istikomah, 2021). Program ini dilaksanakan untuk mendorong minat dan tekad pelaku usaha UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal serta mampu meningkatkan kualitas produk halal sehingga dapat diterima di masyarakat secara luas (Nur & Istikomah, 2021). Mekanisme self-declare yang diterapkan dalam program SEHATI memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengajukan sertifikasi halal dengan prosedur yang lebih sederhana dan tanpa biaya (Kasanah & Sajjad, 2022).
Berbagai model pendampingan telah dikembangkan dan diimplementasikan di berbagai daerah. Di Kampung Tahu Pekalongan, pendampingan dilakukan dua kali dengan melatih pelaku usaha membuat dan mendampingi mendaftarkan produk ke BPJPH melalui akun SIHALAL (Ismanto et al., 2024). Hasilnya, para pelaku usaha berhasil membuat akun di SIHALAL dan pengajuannya telah diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) (Ismanto et al., 2024). Di Surabaya, program pendampingan yang melibatkan mahasiswa KKN berhasil mendampingi sebanyak 30 UMKM yang mengajukan sertifikasi halal dengan skema self-declare (Zuchrillah et al., 2024).
Pendampingan yang efektif juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Keberlanjutan dari program pendampingan adalah terbentuknya suatu sistem pendampingan kepada UMKM terkait proses menuju sertifikasi halal serta memantau bagaimana perkembangan pascamendapatkan sertifikasi halal (Mashuri et al., 2022). Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berfokus pada proses mendapatkan sertifikat halal, tetapi juga pada pemeliharaan standar halal dalam jangka panjang.
Hasil dari berbagai program pendampingan menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal membuat pelaku UMKM menjadi bersemangat lagi dalam mendaftarkan produknya di sertifikasi halal gratis (Zuchrillah et al., 2024). Adanya pendampingan juga membantu mengatasi berbagai kendala teknis yang dihadapi pelaku UMKM, seperti kesulitan dalam pembuatan NIB, melengkapi dokumen yang diperlukan, dan proses yang tidak kunjung selesai (Zuchrillah et al., 2024).

4.5 Implementasi Sertifikasi Produk Halal yang Dapat Diterima Secara Internasional
Sertifikasi halal yang dapat diterima secara internasional merupakan kunci bagi UMKM Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Dalam skala global, sertifikasi dan label kehalalan produk memberi jaminan pada konsumen Muslim dunia sekaligus cara meraih pasar global (Kasanah & Sajjad, 2022). Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah belum adanya standar sertifikasi halal yang berlaku secara universal di seluruh dunia (Fathoni, 2020).
Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang kerja sama akreditasi halal antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) merupakan salah satu langkah konkret dalam membangun pengakuan internasional terhadap sertifikasi halal Indonesia (Lestari et al., 2022). Semua mekanisme MoU dalam kerja sama akreditasi halal telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah disepakati bersama dan pemahaman tentang akreditasi halal telah dicapai melalui LSH Indonesia yang diakui oleh ESMA (Lestari et al., 2022).
Dengan UU 33 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja 11 Tahun 2020, serta PP No. 39 Tahun 2021, kerja sama internasional dibangun atas dasar saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal (Mutual Recognition and Agreement, MRA) (Mubarak et al., 2023). Keberadaan halal certification body memainkan peran penting untuk memastikan produk luar negeri yang masuk Indonesia sesuai standar kehalalan, sekaligus memastikan produk Indonesia dapat diterima di pasar internasional (Mubarak et al., 2023).
Penerapan sertifikasi halal tidak hanya akan meningkatkan ekspor Indonesia namun juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya penduduk Muslim dunia (Qoni'ah, 2022). Untuk mencapai hal ini, diperlukan strategi yang komprehensif yang mencakup: (i) peningkatan daya saing produk halal Indonesia; (ii) memaksimalkan akses pasar ekspor produk halal dengan mengoptimalkan peran dari perwakilan pemerintah di luar negeri; (iii) mendukung UMKM ekspor dalam rantai pasok global; dan (iv) optimalisasi penggunaan e-commerce dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat mengakses pasar digital (Qoni'ah, 2022).
Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, salah satu strategi utama untuk mendorong ekspor produk halal Indonesia semakin berkembang adalah dengan meningkatkan kapasitas UMKM agar menjadi bagian dari global value chain atau rantai pasok global industri halal (Qoni'ah, 2022). Penguatan UMKM ini dapat dilakukan melalui empat program utama, antara lain: (i) pemberian edukasi kepada pemilik usaha mikro; (ii) pemberian fasilitas pembiayaan; (iii) pembangunan database UMKM; dan (iv) pemberian literasi kepada UMKM (Qoni'ah, 2022).

5. Sinergi Antara Strategi dan Rekomendasi
5.1 Integrasi Standarisasi, Promosi, dan Sertifikasi
Ketiga strategi yang telah dibahas—standarisasi, promosi, dan sertifikasi—tidak dapat berjalan secara terpisah. Ketiganya merupakan komponen yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem industri halal yang kuat dan berkelanjutan. Standarisasi yang baik akan memudahkan proses sertifikasi, sementara promosi dan literasi yang efektif akan mendorong permintaan terhadap produk halal bersertifikat (Hariani, 2024).
Model Triple Helix yang melibatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis merupakan kerangka yang tepat untuk mengintegrasikan ketiga strategi ini (Hariani, 2024). Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, akademisi berperan sebagai penyedia pengetahuan dan teknologi, sementara pelaku bisnis berperan sebagai implementor dan inovator (Hariani, 2024). Sinergi yang efektif antara ketiga aktor ini akan menciptakan ekosistem industri halal yang kompetitif dan berkelanjutan.
Integrasi stakeholder juga menjadi salah satu terobosan penting dalam pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif (Maulana et al., 2023). Membuat roadmap UMKM berbasis ekonomi kreatif, menghubungkan para pemberi modal dengan pelaku UMKM, sertifikasi produk UMKM, integrasi stakeholder, budaya konsumsi produk lokal, jaminan keaslian dan promosi produk, membentuk manajemen berbasis ekonomi kreatif, dan mengadakan pelatihan pengembangan SDM merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan secara terpadu (Maulana et al., 2023).

5.2 Tantangan dan Hambatan
Berbagai tantangan dan hambatan masih dihadapi dalam implementasi strategi penguatan pasar dalam negeri pada makanan dan minuman halal. Dari sisi pelaku UMKM, tantangan utama meliputi: keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal, keterbatasan finansial untuk membiayai proses sertifikasi, keterbatasan akses terhadap informasi dan pendampingan, serta mindset yang menganggap sertifikasi halal sebagai beban (Yuanitasari et al., 2023).
Dari sisi regulasi dan kelembagaan, tantangan yang dihadapi meliputi: implementasi kebijakan yang belum optimal di lapangan, koordinasi antarl lembaga yang masih lemah, kapasitas lembaga sertifikasi yang belum memadai untuk melayani jutaan UMKM, serta prosedur sertifikasi yang masih dianggap rumit dan memakan waktu (Latifah, 2022). Implementasi UU JPH di Kabupaten Kudus, misalnya, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal, terlihat dari kegiatan implementasi, komunikasi antarpemangku kepentingan, dan kecenderungan implementor dalam melaksanakan kebijakan (Latifah, 2022).
Panjangnya prosedur yang harus dilalui dan banyaknya dokumen yang harus dimiliki serta mahalnya untuk dapat memperoleh sertifikat halal menyebabkan para pengusaha makanan halal tidak terlalu antusias dengan sertifikasi halal (Hariani, 2024). Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator harus mengevaluasi kembali mengenai peraturan prosedur penerbitan sertifikat halal bagi para pelaku usaha, terutama UMKM melalui penyederhanaan prosedur pengajuan serta biaya sertifikasi yang terjangkau (Hariani, 2024).

5.3 Rekomendasi Strategis
Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan untuk memperkuat implementasi strategi penguatan pasar dalam negeri pada makanan dan minuman halal.
Pertama, pemerintah harus mendorong kesadaran sertifikasi halal kepada pelaku usaha secara masif. Industri halal di Indonesia tidak akan terbangun jika pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak memiliki kesadaran dalam mensertifikasi halal produknya (Makbul et al., 2023). Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan swasta dalam menyadarkan para pelaku usaha tentang betapa pentingnya sertifikasi halal produknya (Makbul et al., 2023).
Kedua, transparansi, konsistensi, dan fleksibilitas prosedur pendaftaran sertifikasi halal harus ditingkatkan (Makbul et al., 2023). Prosedur yang sederhana, transparan, dan dapat diakses oleh semua lapisan pelaku usaha akan mendorong lebih banyak UMKM untuk mengurus sertifikasi halal produknya.
Ketiga, diperlukan adanya sertifikasi halal berstandar internasional yang dapat diterima di berbagai negara (Makbul et al., 2023). Hal ini memerlukan kerja sama aktif dengan lembaga sertifikasi halal internasional dan harmonisasi standar halal nasional dengan standar internasional.
Keempat, program pendampingan yang berkelanjutan dan komprehensif harus disediakan bagi UMKM, mencakup aspek teknis, administratif, dan finansial dari proses sertifikasi halal (Laksamana et al., 2024). Pendampingan program berkelanjutan, penyebaran informasi tentang skema pembiayaan, serta kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah dan lembaga terkait merupakan langkah-langkah yang perlu diimplementasikan (Laksamana et al., 2024).
Kelima, pemanfaatan teknologi digital dalam seluruh aspek standarisasi, promosi, dan sertifikasi halal harus ditingkatkan, disertai dengan program peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM (Fibrianto et al., 2024). Sistem informasi halal yang terintegrasi dan mudah diakses akan mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan transparansi.

6. Kesimpulan
Penguatan pasar dalam negeri pada makanan dan minuman halal melalui standarisasi, promosi, dan sertifikasi UMKM merupakan agenda strategis yang memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global (Fibrianto et al., 2024). Namun, potensi ini baru dapat terwujud jika berbagai tantangan yang ada dapat diatasi secara sistematis dan terstruktur.
Standarisasi produk halal yang efisien dan efektif, didukung oleh koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan dan pemanfaatan teknologi, merupakan fondasi yang diperlukan untuk membangun ekosistem industri halal yang kuat (Gunawan et al., 2021). Promosi dan literasi produk halal yang komprehensif akan mendorong pertumbuhan permintaan domestik dan membangun kesadaran konsumen tentang pentingnya produk halal (Makbul et al., 2023). Sementara itu, sertifikasi halal UMKM yang didukung oleh program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang efektif akan meningkatkan jumlah produk halal bersertifikat yang beredar di pasar (Ismanto et al., 2024).
Dengan implementasi strategi yang terintegrasi dan sinergis, Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai pusat industri halal dunia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan memperkuat perekonomian nasional (Nurdiansyah, 2023). Keberhasilan strategi ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga akan memperkuat identitas Indonesia sebagai negara Muslim yang berkomitmen untuk menyediakan produk halal berkualitas bagi konsumen Muslim di seluruh dunia (Pujiono et al., 2018).

Daftar Pustaka
Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan. Kumawula: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(1), 31. https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258
Arsil, P., Wicaksono, R., Hidayat, H. H., & Novitasari, D. C. R. (2022). Strategi kerja sama pengembangan institusi halal: Implementasi pada Halal Center. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 590. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794
Enzovani, S., Oktavianti, P. R. M., & Isabella, A. A. (2023). Sosialisasi pendampingan sertifikasi halal self declare bagi UMK PSMTI Bandar Lampung. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(6), 927–932. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i6.286
Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 428. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146
Fibrianto, K., Wirawan, N. N., Wulan, S. N., Miftachurrochmah, A., Larasati, T., Istianah, H., & Ariza, N. F. (2024). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal melalui SIHALAL pada UMK makanan minuman di Desa Wonorejo Kabupaten Malang. Jurnal Abmas Negeri (JAGRI), 5(1), 60–68. https://doi.org/10.36590/jagri.v5i1.844
Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R. M. A., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sewagati, 5(1), 8. https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120
Gunawan, S., Rakhmawati, N. A., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., Pradhana, Y. W., & Prabowo, A. (2022). Merajut ekosistem industri halal dalam menumbuhkembangkan usaha kompetitif melalui merdeka belajar. Sewagati, 6(4), 1–10. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i4.110
Handayani, P. (2023). Socialization of UMKM up grade and halal certification Chamber of Commerce & Industry (KADIN) Sidoarjo – East Java. Journal of Social Community Services (JSCS), 1(1), 72–77. https://doi.org/10.61796/jscs.v1i1.25
Hariani, D. (2024). Penerapan model Triple Helix bagi pengembangan UMKM halal food Indonesia. Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.37012/ileka.v5i1.2120
Ismanto, K., Tarmidzi, T., Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). Peningkatan kualitas UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal di "Kampung Tahu" Pekalongan Indonesia. Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis, 4(1), 8–16. https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i1.3116
Kasanah, N., & Sajjad, M. (2022). Potensi, regulasi, dan problematika sertifikasi halal gratis. Journal of Economics Law and Humanities, 1(2), 28–41. https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196
Laksamana, R., Bustami, B., Ardelia, A. S., Mubaraq, A., & Achmad, A. (2024). Membangun kesadaran halal bagi UMKM melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Dedikasi Sains dan Teknologi, 4(2), 180–192. https://doi.org/10.47709/dst.v4i2.4846
Latifah, U. (2022). Kebijakan mandatori sertifikasi halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kudus. JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics, 1(1), 41–58. https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362
Lestari, S. I., Hadiawan, A., & Rachmawati, T. (2022). Implementasi MSP kerja sama akreditasi halal antara ESMA dan KAN tahun 2018. Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1531
Makbul, M., Rokhman, A., & Fathaniyah, L. (2023). Analisis kebijakan mandatory sertifikasi halal dalam meningkatkan pembangunan industri halal di Indonesia. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 289. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.17738
Mardiantari, A., Dwilestari, I., & Ibrahim, M. M. (2023). Penyuluhan proses sertifikasi halal pada pelaku UMKM Kota Metro. Pasai: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(2), 09–15. https://doi.org/10.58477/pasai.v2i2.125
Mashuri, M., Sampurno, B., Choiruddin, A., Mirmanto, H., Kurniawan, A. W., & Haekal, M. (2022). Pemberdayaan berkelanjutan UMKM sadar halal di Madiun guna mendukung proses sertifikasi halal. Sewagati, 6(6), 685–692. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i6.169
Maulana, N., Fitri, Y., Malahayatie, M., & Zulfahmi, Z. (2023). Implementasi korporasi, kapasitas dan pembiayaan UMKM berbasis ekonomi kreatif sebagai penggerak perekonomian di Aceh. Cendekia Niaga, 7(2), 109–120. https://doi.org/10.52391/jcn.v7i2.810
Mubarak, M. A. R. A., Malihah, L., Mu'minah, M., & Ma'mun, M. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Al-Adl: Jurnal Hukum, 15(1), 214. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072
Nasrulloh, N. (2022). Implementasi etika bisnis Islam dan transformasi digital UMKM Madura dalam mendukung ketercapaian Sustainable Development Goals. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(1), 63–75. https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.183
Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Program SEHATI: Kemudahan pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM. At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 3(2), 72–79. https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780
Nurdiansyah, M. (2023). Sinergitas akselerasi lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam implementasi sertifikasi halal industri di Indonesia. Journal of Halal Industry Studies, 2(1), 39–48. https://doi.org/10.53088/jhis.v2i1.566
Nurlaila, N., Nasution, Y. S. J., Hermain, H., & Silalahi, P. R. (2022). Pengembangan UMKM kuliner berbasis syariah: Studi kasus di Sumatera Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3793. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6822
Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin, N. (2022). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas. Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia, 1(2), 101–110. https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39
Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi pengembangan UMKM halal di Jawa Tengah dalam menghadapi persaingan global. Indonesia Journal of Halal, 1(1), 1. https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109
Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. Halal Research Journal, 2(1). https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246
Rafiqi, Pratama, A., Pratiwi, H., Aprizal, Y. Z., & Roihan, M. (2024). Pendampingan proses produk halal pada kelompok usaha mikro dalam mendukung halal value chain Kota Jambi. Bemas: Jurnal Bermasyarakat, 4(2), 207–213. https://doi.org/10.37373/bemas.v4i2.746
Rai. (2023). Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap produk tekstil usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dihubungkan dengan Undang-Undang Republik No. 20 Tahun 2014 tentang standardisasi. Vyavahara Duta, 18(1), 21–31. https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i1.2435
Rakhmawati, N. A., Gunawan, S., Indraswari, R., Ulfin, I., Rahadiantino, L., Qadariyah, L., Muklason, A., Mashuri, M., Fabroyir, H., Putri, M. L., & Eskalalita, E. (2024). Gerakan 1000 sertifikat halal untuk mendukung kewajiban sertifikat halal 2024. Sewagati, 8(3), 1653–1662. https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.959
Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi sistem jaminan halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sewagati, 6(2). https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217
Sukmawati, S., & Nusran, M. (2024). Penyuluhan NIB dan pendaftaran sertifikasi halal pelaku UMKM di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa. JP2N: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Nusantara, 1(2), 134–146. https://doi.org/10.62180/yzrcf057
Wibowo, A. P. S. (2022). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. J. Budg., 7(1). https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.120
Wibowo, A. P. S. (2023). Challenges and strategy for empowerment of micro, small, and medium enterprises through an integrated business service center. J. Budg., 8(2), 255–273. https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.170
Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan regulasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil: Sebuah studi socio-legal di Kupang Nusa Tenggara Timur. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, 6(2). https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474
Zuchrillah, D. R., Altway, S., Hamzah, A., Karisma, A. D., Atletiko, F. J., Trisanti, P. N., Tjahyanto, A., Tetrisyanda, R., Nugroho, M. A., & Triastuti, W. E. (2024). Pendampingan kader UMKM Dukuh Menanggal Surabaya raih sertifikasi halal. Sewagati, 8(2), 1485–1492. https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i2.993
Zuchrillah, D. R., Altway, S., Karisma, A. D., Agustiani, E., & Suprapto, S. (2022). Pendampingan UMKM binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya menuju sertifikasi halal. JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan Iptek), 6(2), 153–160. https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2022.v6i2.2346
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar