00573 - Tantangan Makanan dan Minuman Halal di Indonesia: Sintesis Isu Daya Saing, Tata Kelola, Riset, Digitalisasi, Pembiayaan, dan Integritas Rantai Nilai

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Sektor makanan dan minuman halal di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan melalui intervensi parsial. Artikel ini mensintesis berbagai isu yang mencakup daya saing, tata kelola, riset pasar, digitalisasi, pembiayaan, dan integritas rantai nilai halal berdasarkan kajian literatur yang tersedia. Temuan menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi industri makanan–minuman halal dapat dikelompokkan ke dalam lima klaster akar persoalan yang saling memperkuat, yaitu: (1) tata kelola–regulasi–kelembagaan, (2) SDM–pendidikan–auditor, (3) data–riset–laboratorium, (4) digitalisasi–informasi–komunikasi, serta (5) rantai nilai–logistik–bahan baku–daya saing. Artikel ini juga mengidentifikasi agenda respons berbasis bukti yang relevan untuk pengembangan ekosistem halal secara terintegrasi, mencakup penguatan regulasi lintas sektor, literasi halal, digitalisasi layanan, dan pengakuan standar internasional.

Kata kunci: makanan halal, minuman halal, rantai nilai halal, sertifikasi halal, UMKM, industri halal Indonesia

Abtract
The halal food and beverage sector in Indonesia faces multidimensional challenges that cannot be addressed through partial interventions. This article synthesizes various issues encompassing competitiveness, governance, market research, digitalization, financing, and halal value chain integrity based on available literature. Findings indicate that challenges confronting the halal food and beverage industry can be grouped into five mutually reinforcing root problem clusters: (1) governance–regulation–institutions, (2) human resources–education–auditors, (3) data–research–laboratories, (4) digitalization–information–communication, and (5) value chain–logistics–raw materials–competitiveness. The article also identifies evidence-based response agendas relevant to integrated halal ecosystem development, encompassing cross-sectoral regulatory strengthening, halal literacy, service digitalization, and international standards recognition.

Keywords: halal food, halal beverages, halal value chain, halal certification, MSMEs, Indonesian halal industry

1. Pendahuluan
1.1 Konteks: Mengapa Sektor Makanan–Minuman Halal Menjadi Arena Persaingan yang Makin Padat
Indonesia diposisikan dalam literatur sebagai salah satu pasar utama bagi produsen produk halal karena basis konsumen Muslim yang sangat besar, sehingga perkembangan industri halal—termasuk makanan dan minuman—dipahami sekaligus sebagai peluang dan sumber tekanan kompetitif bagi pelaku usaha domestik (Hakim & Anggraeni, 2023; Mulyani et al., 2022). Sejumlah kajian juga menekankan bahwa industri halal telah berkembang pesat dan tidak lagi terbatas pada makanan–minuman, tetapi meluas ke sektor lain, misalnya pariwisata, farmasi, dan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat karakter "ekosistem" dan meningkatkan kebutuhan koordinasi lintas sektor dalam tata kelola halal (Mulyani et al., 2022; Rahtomo, 2018).
Dalam kerangka kebijakan daya saing wilayah, penguatan industri halal dipandang terkait langsung dengan isu integritas rantai nilai halal dari hulu ke hilir, literasi halal, dan penguatan regulasi yang tidak parsial (Hakim & Anggraeni, 2023; Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024). Karena itu, tantangan makanan–minuman halal yang dirasakan di tingkat pelaku usaha tidak dapat dipisahkan dari persoalan kelembagaan, standar, sumber daya manusia (SDM), data, teknologi informasi, logistik, dan akses pembiayaan yang dibahas berulang dalam rujukan-rujukan yang tersedia (Hakim & Anggraeni, 2023; "Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," 2019).

2. Tinjauan Pustaka dan Pembahasan
2.1 Produk Global/"Multinasional" dan Persaingan Negara Lain: Tekanan Kompetisi Tidak Hanya Domestik
Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa pertumbuhan industri halal bersifat global dan terjadi juga di negara-negara non-Muslim, sehingga persaingan di pasar halal dipahami lintas negara dan lintas rezim standar (Hakim & Anggraeni, 2023; Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024). Dalam konteks pariwisata halal—yang kerap terhubung langsung dengan permintaan kuliner halal—tercatat adanya perbandingan bahwa perkembangan hotel halal di Indonesia dinilai tidak semarak seperti di Malaysia dan bahkan Thailand, yang mengindikasikan tekanan kompetitif dan perbedaan kecepatan adopsi konsep/standar halal di kawasan (Gunawan et al., 2024). Selain itu, kajian pendidikan vokasi menyinggung Malaysia sebagai contoh negara yang memacu industri makanan halal melalui paket kebijakan dan dukungan riset ilmiah, yang secara implisit mempertegas bahwa kompetisi produk halal regional didorong pula oleh kapasitas kebijakan dan riset negara pesaing (Maimunah & Febriany, 2020).
Pada level pelaku usaha, studi tentang pemasaran digital kuliner halal juga mencatat tantangan berupa keberadaan produk halal lain yang lebih murah dan ragam produk dari industri besar yang mudah masuk ke pasar, yang memperkuat persepsi ancaman kompetitif bagi usaha kecil/menengah (Suyatno & Suryani, 2023). Namun, daftar perusahaan multinasional tertentu yang "mulai menggarap sektor makanan halal" di Indonesia tidak disajikan secara eksplisit dalam sumber-sumber yang diberikan; rujukan yang ada lebih banyak mendokumentasikan kompetisi lintas negara dan kemudahan penetrasi produk/industri besar secara umum, bukan pemetaan aktor korporasi multinasional secara spesifik (Gunawan et al., 2024; Hakim & Anggraeni, 2023; Suyatno & Suryani, 2023).

2.2 Akses Pasar Internasional yang Masih Terbatas: Isu Standar, Akreditasi, dan Pengakuan Lintas Negara
Keterbatasan akses pasar internasional dalam literatur yang tersedia banyak dijelaskan melalui lensa standardisasi dan akreditasi halal lintas negara, bukan sekadar kemampuan produksi (Adirestuty et al., 2023; Herianti et al., 2023). Studi mengenai kerja sama akreditasi halal antara ESMA (UEA) dan KAN (Indonesia) menekankan bahwa perbedaan pemahaman standar dan persyaratan akreditasi dapat menjadi hambatan perdagangan, dan implementasi kerja sama yang dibahas belum memberikan kontribusi maksimal pada relasi dagang Indonesia–UEA (Herianti et al., 2023). Secara normatif-kebijakan, kajian kebijakan mandatory sertifikasi halal juga menyatakan perlunya sertifikasi halal berstandar internasional untuk memperkuat daya saing pasar nasional maupun global, yang mengisyaratkan bahwa persoalan "diakui di luar negeri" adalah isu yang terus dikejar oleh kebijakan (Adirestuty et al., 2023).
Pada level strategi bisnis, sertifikasi halal diposisikan sebagai unique selling point dan dipandang dapat membuka akses pasar yang lebih luas pada tren gaya hidup halal global, sehingga rendahnya sertifikasi dan ketidaksiapan standar/pengakuan lintas negara menjadi hambatan langsung untuk ekspansi (Azwar, 2023; Mulyani et al., 2022). Sejalan dengan itu, program pendampingan UMKM juga menegaskan sertifikasi halal sebagai "tiket" untuk mengakses pasar global, terutama negara-negara Muslim, sehingga problem akses ekspor dapat berkelindan dengan problem sertifikasi, literasi, dan kesiapan dokumen/standar produksi (Kholili & Hisyam, 2024; Utari et al., 2022).

2.3 Minimnya Riset Pasar, Segmentasi, dan Pemahaman Selera: Dampak pada Inovasi, Pemasaran, dan Penentuan Prioritas
Kekurangan riset mengenai pergerakan pasar, segmentasi, dan selera pasar halal berkelindan dengan keterbatasan pemetaan dan sinergi riset yang dinilai belum optimal dalam pengembangan ekonomi syariah/halal, termasuk kebutuhan pembuatan pusat data untuk mendukung pengambilan kebijakan dan strategi berbasis bukti (Wijayanto, 2021). Pada tingkat daerah, studi AHP pengembangan industri makanan dan minuman halal menempatkan riset industri makanan–minuman halal sebagai salah satu indikator solusi regulasi, misalnya "pemerintah mengembangkan riset mengenai industri makanan dan minuman halal", yang menunjukkan bahwa kebutuhan riset dipandang sebagai instrumen kebijakan langsung, bukan sekadar agenda akademik ("Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," 2019).
Literatur percepatan pengembangan sektor halal juga menekankan pentingnya penguatan manajemen industri halal dan promosi, yang pada praktiknya membutuhkan informasi pasar untuk memilih prioritas pelatihan, promosi, dan penguatan rantai nilai halal secara tepat (Iqbal, 2022; "Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," 2019). Di sisi permintaan, tinjauan literatur tentang penerimaan konsumen terhadap pangan halal menginventarisasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian, misalnya kualitas/keamanan, ketersediaan informasi, harga/ketersediaan, dan reputasi merek, sehingga kekurangan riset segmentasi dan preferensi dapat berdampak pada ketidaktepatan strategi produk dan komunikasi merek halal (Darusalam et al., 2024). Karena itu, tantangan "kurang riset pasar" dan "ketersediaan basis data terbatas" dapat dipahami sebagai hambatan enabler yang memengaruhi banyak titik: inovasi produk, promosi, pembiayaan, hingga ekspor (Darusalam et al., 2024; Wijayanto, 2021).

2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi Masih Rendah: Implikasi untuk Pemasaran, Sertifikasi, dan Akuntabilitas Usaha
Berbagai sumber menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam kinerja usaha halal, baik melalui kanal pemasaran maupun tata kelola internal (Sugianto & Dzikrulloh, 2024; Suyatno & Suryani, 2023). Studi tentang eksistensi bisnis kuliner halal pada era new normal menyimpulkan bahwa digital marketing membantu keberlangsungan usaha kuliner halal, sementara tantangannya terkait keberlanjutan usaha dan masuknya produk lebih murah serta ragam produk industri besar, sehingga literasi dan kapasitas digital menjadi kunci untuk merespons kompetisi (Suyatno & Suryani, 2023). Secara empiris pada UMKM makanan–minuman halal, pemanfaatan teknologi informasi ditemukan berpengaruh terhadap kinerja UMKM, bersama faktor kompetensi SDM dan kerja sama/networking, yang memperkuat argumen bahwa transformasi digital bukan pelengkap, melainkan determinan performa (Sugianto & Dzikrulloh, 2024).
Di ranah sertifikasi, studi socio-legal tentang UMK di Kupang menegaskan bahwa kurangnya pemahaman teknologi informasi menghambat pengurusan sertifikasi halal berbasis daring, meskipun BPJPH telah mengembangkan layanan sertifikasi halal berbasis web untuk UMK (Kholili & Hisyam, 2024). Di ranah tata kelola internal, riset kuantitatif pada bisnis halal di lingkungan pesantren menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif pada nilai informasi laporan keuangan, sehingga digitalisasi juga terkait dengan akuntabilitas dan kesiapan mengakses pembiayaan/kemitraan (Riadhussyah, 2020). Bahkan dari sisi lembaga sertifikasi, strategi LPPOM MUI Jawa Barat disebut memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung program sertifikasi dan evaluasi, yang mengindikasikan digitalisasi juga penting di sisi "suplai layanan" sertifikasi, bukan hanya di sisi pelaku usaha (Sirat & Jannang, 2021).

2.5 Kebijakan Pusat–Daerah Belum Selaras dan Birokrasi Lintas Sektor: Efek pada Implementasi dan Kepastian Layanan
Sejumlah sumber menekankan problem tumpang tindih atau ketidakselarasan kebijakan pusat dan daerah, terutama pada konteks pengembangan sektor halal yang sifatnya multisektor (Faizah, 2022; Robiansyah & Suhadi, 2023). Dalam studi pariwisata halal yang berkaitan erat dengan promosi kuliner halal, disebutkan secara eksplisit bahwa permasalahan pariwisata di Indonesia antara lain peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga isu harmonisasi kebijakan bukan sekadar asumsi melainkan dicatat sebagai hambatan (Faizah, 2022). Pada kasus Lombok, kajian dilema kebijakan wisata halal menyoroti belum memadainya dasar hukum dan ketidakjelasan posisi kelembagaan, serta menekankan bahwa kebijakan halal bersifat multisektor dan multiregional sehingga memerlukan perumusan yang terintegrasi (Robiansyah & Suhadi, 2023).
Dari perspektif implementasi, studi implementasi kebijakan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan kerangka komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; hasilnya "sudah berjalan baik namun belum maksimal" dengan hambatan antara lain rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mewujudkan konsep halal (Pratiwi et al., 2018). Pola ini selaras dengan temuan studi AHP industri makanan–minuman halal di Tasikmalaya bahwa masalah terbesar berada pada aspek regulasi, serta adanya keterbatasan kepedulian dan kapasitas produsen terkait kehalalan produk ("Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," 2019). Selain itu, kajian reformasi birokrasi menuju Society 5.0 menegaskan bahwa ketidaksiapan birokrasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi hambatan, sehingga persoalan "birokrasi kerja sama antarsektor" dan lambatnya layanan digital dapat dipahami sebagai bagian dari tantangan tata kelola yang lebih luas (Fithriyah, 2022; Kholili & Hisyam, 2024).

2.6 Asymmetric Information Antarsektor dan Problem Komunikasi: Dari "Ketidakpahaman" hingga Desain Pesan Kebijakan
Problem asymmetric information dalam sumber yang tersedia paling jelas muncul sebagai "kesenjangan komunikasi" dan perbedaan pemahaman konsep halal antarpemangku kepentingan (Gunawan et al., 2024; Robiansyah & Suhadi, 2023). Studi strategi komunikasi halal hotel menyatakan adanya dugaan masalah komunikasi antara pemerintah dan industri; komunikasi pemerintah dipandang penting untuk memperkuat persepsi tentang nilai dan manfaat produk pariwisata halal, dan pemerintah perlu memperoleh masukan dari wisatawan dan industri untuk menentukan pesan dan media komunikasi yang tepat (Gunawan et al., 2024). Sementara itu, kajian dilema kebijakan wisata halal menekankan bahwa wisata halal belum dipahami baik oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga diperlukan sinergi pemahaman konsep/definisi antarpihak (Robiansyah & Suhadi, 2023).
Untuk membangun kesadaran lintas lembaga, studi strategi komunikasi wisata halal di Bandung menekankan dukungan lintas lembaga melalui strategi pentahelix (akademisi–bisnis–komunitas–pemerintah–media) dan menilai perlunya strategi komunikasi yang lebih kompleks agar pemangku kepentingan dan masyarakat memahami wisata halal (Munir et al., 2019). Implikasi bagi sektor makanan–minuman halal adalah bahwa tantangan informasi asimetris dapat terjadi pada definisi "titik kritis halal", prosedur jaminan halal, manfaat sertifikasi, hingga pemetaan peran lembaga; tanpa strategi komunikasi, pelaku usaha dapat memandang sertifikasi hanya sebagai beban administratif, bukan instrumen akses pasar dan peningkatan mutu (Darusalam et al., 2024; Gunawan et al., 2024; Kholili & Hisyam, 2024).

2.7 Lembaga Keuangan Kurang Memahami Industri Kreatif/Halal dan Pembiayaan Masih Sulit: Bukti yang Tersedia dan Batasan Bukti
Dari sumber yang tersedia, isu pembiayaan lebih sering muncul sebagai persoalan akses dan lemahnya koordinasi sektor keuangan syariah dengan sektor riil halal, bukan dalam bentuk deskripsi rinci "lembaga pembiayaan menuntut jaminan tangible seperti ijazah/sertifikat/business plan" (Hadjri et al., 2023; "Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," 2019). Studi AHP Tasikmalaya mengutip temuan penelitian terdahulu bahwa lemahnya koordinasi/kolaborasi antara sektor industri keuangan syariah dan industri halal sektor riil menjadi hambatan, dan solusi yang diprioritaskan mencakup promosi pembiayaan syariah yang mudah diakses oleh industri makanan–minuman halal ("Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," 2019). Kajian industri halal dari perspektif potensi dan perkembangan juga mencatat tantangan berupa rendahnya sertifikasi halal UMKM dan rendahnya efektivitas sistem informasi halal, yang secara tidak langsung dapat memperumit penilaian kelayakan usaha oleh lembaga keuangan karena data usaha dan legalitas tidak lengkap (Kholili & Hisyam, 2024; Mulyani et al., 2022).
Pada level pendampingan, program pelatihan UMKM makanan–minuman, misalnya di Sidoarjo, menunjukkan adanya persoalan manajemen keuangan usaha dan kebutuhan pelatihan pencatatan/akuntansi, yang mengindikasikan bahwa kemampuan finansial–administratif pelaku usaha menjadi prasyarat agar pembiayaan lebih feasible (Hadjri et al., 2023). Studi lain juga menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dan kapasitas SDM berpengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan pada bisnis halal, yang secara konseptual dapat membantu mengurangi ketimpangan informasi antara UMKM dan pemberi pembiayaan (Riadhussyah, 2020). Akan tetapi, rincian spesifik mengenai praktik agunan "tangible" dan kewajiban business plan sebagai syarat yang "kebanyakan belum bisa dipenuhi" tidak ditemukan secara eksplisit dalam referensi yang diberikan; karena itu, klaim tersebut tidak dapat diverifikasi langsung dari sumber-sumber ini, meskipun hambatan pembiayaan dan kelemahan kapasitas administratif UMKM memang terdokumentasi (Hadjri et al., 2023; "Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," 2019; Riadhussyah, 2020).

2.8 Rendahnya Tingkat Sertifikasi Halal dan Keterbatasan Auditor: Bottleneck Klasik dalam Ekosistem
Rendahnya tingkat sertifikasi halal pada UMKM disebut sebagai tantangan eksplisit dalam kajian industri halal di Indonesia, termasuk rendahnya jumlah UMKM bersertifikat halal dan rendahnya kuantitas/kualitas SDM yang paham halal (Mulyani et al., 2022). Studi AHP Tasikmalaya juga menekankan bahwa produsen makanan–minuman masih kurang kepedulian dan kapasitas mengenai kehalalan produk, serta jumlah auditor dan penyelia halal masih sedikit; pada sisi solusi, penelitian ini memprioritaskan pelatihan/sosialisasi serta penambahan auditor dan penyelia halal ("Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," 2019). Dalam konteks implementasi UU JPH, kajian literasi dan SDM ekonomi syariah juga menegaskan bahwa lembaga sertifikasi profesi dan tenaga ahli tersertifikasi masih terbatas, sehingga jalur sertifikasi produk dan sertifikasi kompetensi sama-sama menjadi bottleneck (Wijayanto, 2021).
Pada level implementasi skema self-declare, pendampingan PPH (proses produk halal) diposisikan sebagai SDM pendukung yang diperlukan karena pelaku usaha sering kesulitan mengakses informasi untuk pengajuan sertifikasi halal (Anis & Wibowo, 2018; Utari et al., 2022). Selain itu, penguatan ekosistem industri halal melalui program Merdeka Belajar juga memasukkan materi sertifikasi halal, pengenalan bahan baku halal, dan pemasaran daring/ekspor, serta menghasilkan rekomendasi fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal untuk UMKM yang memenuhi prasyarat, menunjukkan bahwa dukungan pendampingan dan kesiapan dokumen perizinan menjadi isu kunci (Hadjri et al., 2023; Redaputri & Barusman, 2018).

2.9 Standar Sistem Jaminan Halal (HAS): Antara "Tersedia" di Dokumen dan "Belum Merata" dalam Panduan Teknis/Implementasi
Beberapa poin dalam daftar tantangan menyatakan "standar pengawasan HAS belum tersedia", tetapi sumber yang diberikan justru menyebut keberadaan Halal Assurance System (HAS) 23000 yang berisi kebijakan, prosedur, dan kriteria sebagai patokan persyaratan sertifikasi halal, termasuk untuk sektor farmasi (Santoso et al., 2020). Dengan demikian, dari sisi keberadaan dokumen rujukan, klaim "tidak tersedia" tidak sejalan dengan rujukan yang menunjukkan HAS 23000 sudah digunakan sebagai kerangka persyaratan (Santoso et al., 2020).
Nuansanya, sumber lain mengindikasikan bahwa tantangan dapat bergeser dari "tidak ada standar" menjadi "belum adanya panduan teknis yang memadai" atau "implementasi yang belum efektif/terpadu". Kajian literasi dan SDM ekonomi syariah menyebut masih terbatasnya edukasi halal dan belum adanya panduan teknis tentang pengembangan produk halal (Wijayanto, 2021). Program pendampingan sertifikasi halal UMKM juga menekankan perlunya perbaikan produksi halal melalui sistem manajemen mutu halal serta menyatakan implementasi kebijakan halal pemerintah belum efektif dan tim pelaksana operasional belum terpadu sehingga menghambat aksesibilitas industri pangan/UMKM (Hanun et al., 2022). Karena itu, persoalan HAS dalam praktik dapat dipahami sebagai isu kapasitas implementasi, sosialisasi, dan harmonisasi prosedur, bukan semata keberadaan standar tertulis (Hanun et al., 2022; Santoso et al., 2020; Wijayanto, 2021).

2.10 Kurangnya Riset Uji Bahan Pangan Halal, Kapasitas Laboratorium, dan "Critical Point" Bahan Baku
Kebutuhan riset terkait makanan–minuman halal dan produk farmasi halal dinyatakan penting untuk memudahkan proses sertifikasi halal, yang secara langsung menguatkan poin "kurangnya riset" dalam uji/validasi halal bahan dan proses (Wijayanto, 2021). Dalam kajian farmasi halal, produk dianggap halal jika terbukti bebas dari critical point kehalalan dan memenuhi persyaratan dalam sistem jaminan halal; kajian tersebut juga menekankan kompleksitas pembuktian asal-usul bahan dalam formulasi dan tantangan bahan baku impor yang tidak terjamin halal (Santoso et al., 2020). Pada sisi sistem pengawasan pangan nasional, kajian sejarah penjaminan halal menekankan kebutuhan komponen seperti inspeksi, laboratorium, informasi, pendidikan, komunikasi, dan pelatihan dalam sistem pengawasan halal—menguatkan bahwa laboratorium dan kapabilitas uji menjadi enabler penting (Nasution, 2020).
Walau demikian, sumber yang tersedia tidak merinci secara spesifik peta riset "uji bahan pangan halal", misalnya jenis metode uji tertentu untuk pangan, sehingga detail teknis uji pangan tidak dapat diuraikan lebih jauh tanpa menambah rujukan di luar daftar yang diberikan; yang dapat disimpulkan dari sumber yang ada adalah urgensi R&D, kebutuhan laboratorium/inspeksi, dan kompleksitas titik kritis bahan, khususnya pada sektor dengan bahan baku kompleks (Nasution, 2020; Santoso et al., 2020; Wijayanto, 2021).

2.11 Basis Data Industri Halal yang Terbatas: Efek terhadap Kebijakan Berbasis Data, Promosi, dan Pengawasan Rantai Nilai
Ketersediaan pusat data (data center) ekonomi syariah/halal disebut sebagai salah satu program strategis untuk memperkuat literasi dan SDM, sekaligus mengatasi pemetaan dan sinergi riset yang belum optimal (Wijayanto, 2021). Di sisi lain, pendekatan percepatan pengembangan sektor halal juga menyinggung pentingnya kemudahan informasi melalui big data dalam konteks pariwisata halal, yang dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa tata kelola ekosistem halal memerlukan infrastruktur data agar promosi, segmentasi, dan layanan menjadi lebih efektif (Iqbal, 2022). Dalam sejarah implementasi JPH, kebutuhan manajemen sertifikasi oleh BPJPH juga mencakup aspek IT dan sistem informasi serta struktur kelembagaan daerah dan SDM, yang secara konseptual membutuhkan data yang konsisten dan terintegrasi untuk layanan dan pengawasan (Nasution, 2020). Karena itu, keterbatasan basis data industri makanan–minuman halal dapat berdampak pada ketidaktepatan intervensi seperti subsidi, pelatihan, dan promosi, lemahnya pemantauan kepatuhan, dan lambatnya respons terhadap peluang pasar, sebagaimana digambarkan oleh agenda-agenda kebijakan yang menekankan penguatan ekosistem dan integrasi hulu–hilir (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024; Wijayanto, 2021).

2.12 Menjaga Halal Value Chain dalam Distribusi: Logistik Halal, Ketertelusuran, dan Risiko Kontaminasi
Rantai nilai halal (halal value chain) dan rantai pasok halal (halal supply chain) dalam sumber-sumber yang tersedia ditekankan bukan semata efisiensi biaya, melainkan menjaga dan mempertahankan kehalalan produk hingga sampai ke konsumen (Mahfiyah et al., 2022; Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024). Kajian daya saing wilayah menekankan perlunya integritas hulu–hilir dan efektivitas kelembagaan untuk menjamin integritas rantai pasok industri halal, sehingga problem distribusi dan logistik menjadi bagian inti dari daya saing, bukan isu operasional belaka (Hakim & Anggraeni, 2023; Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024). Definisi logistik halal dalam praktik global dipaparkan sebagai proses pengelolaan pengadaan, penyimpanan, pergerakan, dan penanganan pasokan bahan/produk, baik makanan maupun non-makanan, beserta informasi dan proses terkait untuk memastikan kepatuhan syariah dan menghindari kontaminasi (Rachmiatie et al., 2020).
Dalam kerangka faktor penentu keberhasilan rantai pasok halal, penelitian empiris juga mencatat beberapa kunci seperti dukungan pemerintah, teknologi informasi, SDM, hubungan kolaborasi, sertifikasi halal, dan ketelusuran halal, sehingga asymmetric information dan rendahnya pemanfaatan TI dapat langsung melemahkan ketertelusuran dan jaminan integritas halal (Adrian et al., 2022; Sugianto & Dzikrulloh, 2024). Studi tentang logistik halal menambahkan bahwa penguatan logistik halal memerlukan dukungan kebijakan, pelatihan/manajemen pengetahuan, serta pengembangan teknologi pelacakan (tracking) dan sertifikasi pada titik-titik gudang/distributor/penjual (Rachmiatie et al., 2020). Dengan demikian, tantangan menjaga halal value chain di rantai distribusi dapat disintesis sebagai gabungan isu: kelembagaan (regulasi dan standar), kapabilitas operasional (SOP, pemisahan alur, sanitasi), data–TI (traceability), dan kapasitas SDM (kompetensi logistik halal) (Hanun et al., 2022; Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024; Rachmiatie et al., 2020).

2.13 Ketergantungan Bahan Baku Impor dan Kerentanan Titik Kritis Halal: Pembelajaran dari Sektor Lain yang Relevan
Walaupun fokus kajian adalah makanan–minuman, sumber yang tersedia dari sektor farmasi memberikan sinyal penting bahwa penggunaan bahan baku impor yang tidak terjamin halal merupakan salah satu hambatan implementasi halal, disertai kompleksitas proses sertifikasi dan faktor SDM (Santoso et al., 2020). Di tingkat umum tantangan industri halal, isu bahan baku halal dan bahan baku dalam proses logistik juga dicatat sebagai tantangan organisasi, bersamaan dengan tantangan produksi dan pengendalian halal dalam manajemen halal value chain (Rahtomo, 2018). Karena makanan–minuman juga sangat bergantung pada bahan baku seperti ingredients, flavour, emulsifier, dan sebagainya, pelajaran dari sektor farmasi tentang "sulit memastikan asal-usul bahan" dan "ketergantungan impor" relevan sebagai analogi risiko titik kritis halal pada bahan tambahan pangan, meskipun detail pangan tidak dirinci dalam sumber yang tersedia (Rahtomo, 2018; Santoso et al., 2020).
Sebagai respons kebijakan yang lebih struktural, inovasi "halal industrial park" di NTB dilaporkan menekankan jaminan keberlanjutan bahan baku melalui integrasi urban farming serta pemberdayaan industri kecil–menengah dari proses produksi sampai segmentasi pasar dan dorongan pemenuhan standar nasional dan internasional, yang dapat dibaca sebagai upaya mengurangi kerentanan pasokan dan meningkatkan standard compliance (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024; Nurohman et al., 2022). Namun, hubungan kausal spesifik "ketergantungan impor menimbulkan gejolak produksi" tidak dinyatakan eksplisit dalam referensi yang diberikan; yang terdokumentasi adalah aspek hambatan halal karena impor tidak terjamin dan agenda kebijakan untuk memperkuat ekosistem bahan baku dan standar (Nurohman et al., 2022; Santoso et al., 2020).

2.14 Kesenjangan Kecepatan Merespons Tren Pasar Halal Global: Isu Kapabilitas Adaptif, Data, dan Digital
Sejumlah sumber menekankan bahwa ekonomi halal bergerak dalam konteks perubahan cepat—digitalisasi, era disruptif, dan Society 5.0—sehingga kesiapan SDM dan pemanfaatan teknologi menjadi syarat untuk tidak tertinggal dari perkembangan tren dan kompetisi (Fithriyah, 2022; Wijayanto, 2021). Literatur penguatan halal value chain menuju era Society 5.0 menekankan strategi digital untuk membangun platform ekonomi digital yang mampu mengakses halal value chain dan meningkatkan kapabilitas produksi agar menjangkau skala global, yang secara langsung terkait dengan tantangan "kesenjangan waktu" merespons pasar (Lestari et al., 2022). Secara empiris, riset UMKM halal menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan pemanfaatan TI berpengaruh terhadap kinerja, sehingga peningkatan kapabilitas adaptif pelaku usaha dapat dipandang sebagai prasyarat agar respons pasar lebih cepat dan berbasis data (Adrian et al., 2022; Sugianto & Dzikrulloh, 2024). Karena itu, "kesenjangan kecepatan" dapat disintesis sebagai gabungan kekurangan: informasi pasar (riset dan basis data), kapasitas SDM (literasi halal dan literasi digital), dan infrastruktur kebijakan (koordinasi pusat–daerah serta layanan publik digital) (Fithriyah, 2022; Kholili & Hisyam, 2024; Wijayanto, 2021).

2.15 Pendidikan dan SDM: Keterbatasan Auditor, Minimnya Kurikulum, dan Kebutuhan Pelatihan Berjenjang
Ketersediaan SDM berkompetensi halal dinilai sebagai komponen penting pengembangan ekosistem, dan keterbatasannya muncul berulang sebagai hambatan, baik untuk produsen, auditor, maupun lembaga pendukung ("Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," 2019; Wijayanto, 2021). Dalam konteks pariwisata halal, literatur menyarankan pentingnya silabus atau materi pengajaran tentang pariwisata halal yang dapat disiapkan lembaga pendidikan; argumen ini mengindikasikan adanya kebutuhan institusional untuk mata ajar/kurikulum khusus yang belum merata (Simarmata, 2023). Sementara itu, pendidikan vokasi diposisikan strategis untuk menjembatani kebutuhan tenaga terampil di industri-industri syariah, termasuk makanan halal, dan sumber tersebut menyebut bahwa pengembangan industri syariah masih terkendala oleh keterbatasan SDM serta masih sedikit politeknik yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi Islam, sehingga kapasitas pendidikan terapan relevan untuk menutup kesenjangan tenaga terampil halal (Maimunah & Febriany, 2020).
Di sisi implementasi sertifikasi, perguruan tinggi juga disebut dapat berperan melalui sosialisasi/edukasi JPH dan menyelenggarakan pelatihan auditor halal, penyelia halal, serta pendampingan proses produk halal, yang langsung menaut pada tantangan keterbatasan auditor dan pendamping (Anis & Wibowo, 2018; Hadjri et al., 2023). Skema self-declare dan target sertifikasi yang disebut pemerintah dalam sumber pendampingan self-declare menegaskan bahwa kebutuhan SDM pendamping meningkat ketika negara memperluas cakupan sertifikasi; pelaku usaha yang kesulitan akses informasi mempertegas bahwa selain jumlah auditor, kemampuan pendampingan dan literasi prosedural juga menentukan kecepatan sertifikasi (Anis & Wibowo, 2018; Utari et al., 2022).

2.16 Biaya dan Efisiensi Proses Produksi/Penjaminan Mutu: Beban UMKM dan Kebutuhan Sistem Manajemen
Sumber pengabdian UMKM produk pertanian olahan menyatakan bahwa belum banyak pelaku usaha—khususnya UMKM—mengetahui pentingnya legalitas produk dan terbebani biaya sertifikasi halal yang disebut berkisar antara Rp1.000.000,00 hingga Rp4.500.000,00 per produk (mengutip Kementerian Agama RI, 2023), sehingga biaya sertifikasi dapat menjadi friksi yang menurunkan laju sertifikasi dan memperlebar kesenjangan daya saing (Utari et al., 2022). Di sisi sistem, pendampingan sertifikasi halal UMKM menekankan bahwa produksi halal wajib memenuhi aspek kebersihan, kualitas, dan keamanan proses produksi di bawah sistem manajemen mutu halal, dan sistem jaminan halal harus terintegrasi untuk mengatur bahan, proses produksi, SDM, dan prosedur agar keberlangsungan produksi halal terjamin (Hanun et al., 2022). Dalam kerangka HAS 23000, sertifikasi juga dipahami terkait pemenuhan kebijakan–prosedur–kriteria, sehingga kebutuhan efisiensi proses dan penjaminan mutu berkaitan dengan kemampuan UMKM menerjemahkan standar menjadi SOP yang feasible (Hanun et al., 2022; Santoso et al., 2020). Dengan demikian, isu efisiensi tidak berdiri sendiri, melainkan terkait literasi, biaya kepatuhan, kesiapan dokumentasi, dan kemampuan operasional menerapkan sistem jaminan halal (Hanun et al., 2022; Utari et al., 2022; Wijayanto, 2021).

2.17 Promosi Negara Lain, Citra Produk Domestik, dan "Marketplace" Global: Bukti yang Tersedia
Dalam literatur tantangan industri halal, promosi disebut sebagai salah satu tantangan organisasi, bersama tantangan berbagi informasi dan daya saing produk lokal, sehingga "kurangnya promosi citra barang produksi dalam negeri" memiliki basis konseptual di sumber yang diberikan (Rahtomo, 2018; Suyatno & Suryani, 2023). Di tingkat strategi, pemasaran digital diposisikan sebagai alat untuk menampilkan informasi lengkap, membangun komunikasi dengan pelanggan, dan memanfaatkan e-commerce, sehingga rendahnya pemanfaatan TI dapat memperlemah promosi dan memperbesar dominasi promosi pihak lain yang lebih digital-ready (Lestari et al., 2022; Suyatno & Suryani, 2023). Studi pengembangan destinasi, meski dalam sektor pariwisata, juga menekankan promosi melalui media sosial dan pameran nasional–internasional secara kontinu sebagai strategi penguatan daya tarik, yang dapat ditransfer sebagai prinsip promosi produk kuliner halal di ajang dan kanal digital (Pratama & Habibah, 2022; Suyatno & Suryani, 2023).
Namun, klaim spesifik tentang "marketplace produk dari negara lain" atau intensitas promosi negara tertentu di kanal marketplace tidak dijabarkan secara eksplisit dalam sumber-sumber yang tersedia; yang ada adalah pengakuan umum tentang tantangan promosi, kompetisi produk murah/produk industri besar, dan kebutuhan strategi pemasaran digital (Darusalam et al., 2024; Rahtomo, 2018; Suyatno & Suryani, 2023).

2.18 Komoditas Bernilai Tambah, Substitusi Impor, dan Ketahanan Struktur Industri: Arah Kebijakan yang Terdokumentasi
Kajian industri halal dari perspektif potensi dan perkembangan menyebut bahwa tantangan mencakup rendahnya sertifikasi UMKM dan rendahnya literasi halal, dan dinyatakan bahwa pemerintah memfokuskan upaya untuk meningkatkan ekspor dan substitusi impor (Mulyani et al., 2022). Dalam desain "halal industrial park", roadmap di NTB dilaporkan memastikan pemberdayaan industri kecil–menengah dari proses produksi sampai segmentasi pasar, serta mendorong pemenuhan standar nasional dan internasional, yang secara konseptual selaras dengan agenda peningkatan nilai tambah dan daya saing produk untuk pasar domestik maupun ekspor (Nurohman et al., 2022). Pada level daya saing wilayah, penguatan ekosistem industri halal diarahkan untuk menangkap potensi pasar global dan meningkatkan daya saing UMKM, yang secara implisit menuntut strategi produk bernilai tambah dan penguatan rantai pasok (Hakim & Anggraeni, 2023; Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024).
Akan tetapi, butir yang sangat spesifik tentang "impor beras, garam, dan daging" sebagai komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri tidak disebutkan dalam referensi yang diberikan; sehingga rincian tersebut tidak dapat divalidasi dari sumber-sumber yang tersedia, meskipun agenda umum substitusi impor dinyatakan (Mulyani et al., 2022).

2.19 Tantangan Teknologi pada Industri Bahan Baku dan R&D Pertanian Halal: Dukungan Parsial dari Sumber
Sumber-sumber yang diberikan lebih kuat pada tema umum "pemanfaatan teknologi" dan "R&D" sebagai faktor penting dalam ekosistem halal, dibanding uraian spesifik tentang teknologi industri bahan baku pertanian halal (Lestari et al., 2022; Wijayanto, 2021). Kajian faktor kunci rantai pasok halal menyebut teknologi informasi sebagai kunci sukses, dan dukungan pemerintah dapat mencakup pendanaan penelitian melalui universitas/lembaga riset serta pelatihan halal untuk praktisi industri, sehingga R&D diposisikan sebagai komponen ekosistem rantai pasok halal (Adrian et al., 2022). Roadmap halal industrial park juga memuat aspek keberlanjutan bahan baku melalui integrasi urban farming dan penyiapan standard compliance, yang merupakan bentuk intervensi pada sisi hulu bahan baku walau tidak dirinci sebagai "pertanian halal" secara terminologis (Nurohman et al., 2022). Karena itu, sebagian substansi tantangan—rendahnya teknologi dan R&D di sisi hulu—didukung secara konseptual, tetapi detail "pendidikan, penelitian, dan R&D pertanian halal masih terbatas" atau "kesadaran masyarakat Muslim atas urgensi produk pertanian halal masih rendah" tidak dinyatakan secara eksplisit dalam sumber yang tersedia; yang terdokumentasi lebih umum adalah rendahnya literasi halal publik dan kebutuhan peningkatan edukasi (Darusalam et al., 2024; Mulyani et al., 2022; Wijayanto, 2021).

2.20 Rantai Distribusi "Panjang" dan Problem Logistik: Apa yang Dapat (dan Tidak Dapat) Disimpulkan dari Sumber
Beberapa sumber menegaskan bahwa tantangan industri halal meliputi proses logistik, pengendalian halal, dan manajemen halal value chain, sehingga distribusi/logistik memang dipahami sebagai titik rawan (Rachmiatie et al., 2020; Rahtomo, 2018). Konsep logistik halal menekankan pengelolaan pengadaan, penyimpanan, pergerakan, dan penanganan yang patuh syariah serta pencegahan kontaminasi, yang menuntut desain rantai pasok dan kebijakan khusus (Mahfiyah et al., 2022; Rachmiatie et al., 2020). Namun, frasa "rantai distribusi yang panjang" sebagai karakteristik struktural tertentu tidak disebutkan eksplisit dalam sumber-sumber yang tersedia; yang dapat disimpulkan adalah kompleksitas logistik dan kebutuhan integrasi proses serta traceability, bukan ukuran/panjang rantai distribusi secara deskriptif (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024; Rachmiatie et al., 2020; Rahtomo, 2018).

2.21 Kompetensi SDM, Kesenjangan Skill Halal Value Chain, dan Konsekuensi pada Inovasi serta Kinerja UMKM
Sejumlah sumber menekankan rendahnya kapasitas pelaku industri, khususnya UMKM, dalam memahami rantai pasok halal serta belum adanya integritas hulu–hilir, sehingga kesenjangan skill halal value chain merupakan tantangan yang terdokumentasi pada level konseptual kebijakan (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024). Studi AHP menempatkan kurangnya kepedulian/kapasitas produsen terkait kehalalan sebagai indikator masalah prioritas, sementara solusi diprioritaskan pada pelatihan dan sosialisasi oleh pemerintah serta penambahan auditor/penyelia halal ("Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," 2019). Secara empiris, studi UMKM makanan–minuman halal menunjukkan kompetensi SDM berpengaruh pada kinerja UMKM, dan studi lain selama pandemi menunjukkan banyak SDM pelaku usaha kecil belum kompeten sehingga pengembangan SDM unggul menjadi kunci pengembangan industri halal yang inovatif dan kompetitif (Basit, 2022; Sugianto & Dzikrulloh, 2024). Dengan demikian, kurangnya riset dan pelatihan bukan hanya isu pengetahuan, tetapi dapat memengaruhi inovasi, kualitas proses, dan performa pasar UMKM halal (Basit, 2022; Sugianto & Dzikrulloh, 2024; Wijayanto, 2021).

3. Analisis: Sintesis Tantangan dan Peta Masalah yang Operasional
3.1 Lima Klaster "Akar Persoalan"
Berdasarkan rujukan yang tersedia, keseluruhan daftar tantangan makanan–minuman halal dapat disintesis menjadi lima klaster akar persoalan yang saling memperkuat.
Pertama, klaster tata kelola–regulasi–kelembagaan, mencakup regulasi yang parsial/kurang terintegrasi, tumpang tindih pusat–daerah, dan kebutuhan integrasi multisektor, yang didokumentasikan dalam kajian daya saing wilayah, studi tumpang tindih regulasi, serta dilema kelembagaan kebijakan halal (Faizah, 2022; Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024; Robiansyah & Suhadi, 2023).
Kedua, klaster SDM–pendidikan–auditor, mencakup keterbatasan auditor/penyelia/pendamping, kebutuhan silabus/kurikulum, dan penguatan pendidikan vokasi serta pelatihan profesi halal ("Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," 2019; Maimunah & Febriany, 2020; Simarmata, 2023).
Ketiga, klaster data–riset–laboratorium, mencakup kebutuhan pusat data, riset makanan–minuman halal untuk memudahkan sertifikasi, serta komponen laboratorium/inspeksi/komunikasi dalam sistem pengawasan halal (Nasution, 2020; Santoso et al., 2020; Wijayanto, 2021).
Keempat, klaster digitalisasi–informasi–komunikasi, mencakup digital marketing, layanan sertifikasi daring, kualitas laporan keuangan berbasis TI, dan problem kesenjangan komunikasi pemerintah–industri yang menciptakan asymmetric information (Gunawan et al., 2024; Kholili & Hisyam, 2024; Suyatno & Suryani, 2023).
Kelima, klaster rantai nilai–logistik–bahan baku–daya saing, mencakup integritas halal value chain, tantangan bahan baku termasuk impor yang tidak terjamin halal, kebutuhan traceability, serta tekanan kompetitif dari negara lain dan industri besar/produk lebih murah (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024; Rahtomo, 2018; Santoso et al., 2020).
Kerangka klaster ini juga menunjukkan mengapa sebagian butir tantangan tampak "berulang" dalam bentuk berbeda: isu rendahnya TI muncul pada pemasaran, sertifikasi, keuangan, dan pelacakan logistik; isu SDM muncul pada produsen, auditor, pendamping, dan birokrasi layanan; isu data muncul pada riset pasar, basis data, dan pengawasan rantai pasok (Rachmiatie et al., 2020; Sugianto & Dzikrulloh, 2024; Wijayanto, 2021).

4. Agenda Respons Berbasis Bukti
Sumber-sumber yang tersedia relatif konsisten bahwa respons kebijakan dan strategi industri harus menekankan integrasi ekosistem, bukan intervensi parsial.
Pada domain regulasi dan koordinasi, agenda yang menonjol adalah penguatan efektivitas kelembagaan untuk integritas rantai pasok halal dan koordinasi kebijakan/program antarlembaga, termasuk mendorong sertifikasi dan memperluas akses pasar (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024; Rahtomo, 2018).
Pada domain literasi–SDM, program strategis yang diusulkan meliputi literasi halal nasional, akselerasi sertifikasi, akselerasi standarisasi kurikulum lembaga pendidikan, serta pelibatan perguruan tinggi dalam pelatihan auditor/penyelia/pendamping (Hadjri et al., 2023; Wijayanto, 2021).
Pada domain digitalisasi, literatur menunjukkan kebutuhan pemanfaatan TI untuk pemasaran, akuntabilitas keuangan, layanan sertifikasi daring, dan pada level lembaga sertifikasi melalui sistem informasi; artinya peningkatan kapasitas digital harus menyasar pelaku usaha dan penyedia layanan publik/sertifikasi sekaligus (Riadhussyah, 2020; Sirat & Jannang, 2021; Suyatno & Suryani, 2023).
Pada domain rantai nilai dan logistik, literatur mendorong penguatan halal value chain dan logistik halal melalui kebijakan pendukung, pelatihan manajemen pengetahuan, serta adopsi teknologi pelacakan/ketertelusuran untuk menjaga integritas halal sampai ke konsumen (Adrian et al., 2022; Rachmiatie et al., 2020).
Pada domain akses global, literatur menekankan pentingnya penguatan standardisasi dan pengakuan lintas negara, termasuk pembelajaran dari kerja sama akreditasi, agar sertifikasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen ekspansi internasional, bukan hanya kepatuhan domestik (Adirestuty et al., 2023; Azwar, 2023; Herianti et al., 2023).
Pada saat yang sama, beberapa butir dalam daftar tantangan tidak dapat diverifikasi langsung dari referensi yang diberikan—khususnya rincian komoditas impor tertentu seperti beras, garam, dan daging; praktik agunan pembiayaan yang sangat spesifik seperti ijazah/sertifikat; serta pemetaan marketplace negara lain—sehingga isu-isu tersebut perlu riset tambahan atau data pendukung di luar paket referensi ini agar dapat dinyatakan sebagai fakta berbasis bukti (Herianti et al., 2023; Kholili & Hisyam, 2024; Mulyani et al., 2022).

5. Kesimpulan
Industri makanan dan minuman halal di Indonesia menghadapi tantangan yang bersifat sistemik dan saling terhubung. Tidak ada satu intervensi tunggal yang dapat menyelesaikan persoalan yang tersebar di lima klaster akar masalah secara simultan. Diperlukan pendekatan ekosistem yang mengintegrasikan pembenahan tata kelola regulasi, penguatan SDM dan kurikulum, pembangunan infrastruktur data dan laboratorium, percepatan digitalisasi layanan dan pemasaran, serta penguatan integritas rantai nilai dari hulu ke hilir. Komitmen kebijakan yang berkelanjutan, koordinasi lintas sektor yang efektif, dan keterlibatan aktif perguruan tinggi serta lembaga riset menjadi prasyarat agar ekosistem halal Indonesia mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

Daftar Pustaka
Adirestuty, F., Refsanjani, M. A., Monoarfa, H., & Hardiansyah, K. (2023). Prioritas Strategi Pengembangan Industri Halal di Kabupaten Tasikmalaya: Pendekatan Analytical Hierarchy Process. Jurnal Edukasi (Ekonomi Pendidikan dan Akuntansi), 11(1), 89. https://doi.org/10.25157/je.v11i1.10664
Adrian, I. G. A. W., Ridwan, M., Renaldy, R., Tanuwijaya, L., Adriansyah, E., & Sundayana, D. (2022). Peningkatan Kompetensi Pekerja Pariwisata di Desa Wisata Pagerharjo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Barista Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata, 9(1), 72–81. https://doi.org/10.34013/barista.v9i01.754
Anis, A., & Wibowo, R. A. (2018). Produk Unggulan Sebagai Daya Saing Daerah Studi Pengembangan UKM di Kabupaten Brebes. Jifa (Journal of Islamic Finance and Accounting), 1(2), 51–72. https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1442
Azwar, A. (2023). Peluang, tantangan dan strategi pengembangan literasi dan sumber daya manusia ekonomi syariah di Indonesia. Info Artha, 7(1), 18–30. https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.1757
Basit, A. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Tourism Scientific Journal, 7(1), 130–154. https://doi.org/10.32659/tsj.v7i1.143
Darusalam, A., Amrizal, Erion, E., Sinunglingga, G., & Koesmawan, K. (2024). Analisis Daya Saing Pariwisata Halal di Provinsi Banten. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 5092–5106. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1665
Faizah, F. N. (2022). Eksistensi bisnis kuliner halal melalui digital marketing di era new normal. Serambi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 4(1), 85–98. https://doi.org/10.36407/serambi.v4i1.513
Fithriyah, M. U. (2022). Pengembangan wisata halal dengan model pentahelix. Jurnal El-Riyasah, 13(2), 85. https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.20321
Gunawan, R., Supriadi, B., & Risfandini, A. (2024). Strategi Pengembangan Pariwisata Muslim Friendly di Kota Pasuruan. Al-Khidma Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 98. https://doi.org/10.35931/ak.v4i2.4154
Hadjri, M. I., Perizade, B., Wk, W. F., Santati, P., & Musdalifah, F. S. (2023). Kapabilitas Dinamik, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kinerja Inovasi: Studi Empiris dalam Pengembangan Industri Halal di Sumatera Selatan Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 20(1), 91–103. https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i1.11103
Hakim, U. H., & Anggraeni, F. (2023). Industri Farmasi dalam Kajian Produk Halal: Pendekatan Systematic Literature Review. Jiose Journal of Indonesian Sharia Economics, 2(2), 171–190. https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.901
Hanun, N. R., Azara, R., & W., I. A. S. (2022). Halal, PIRT & business finance training for Gambir Anom's MSME Group, Sidoarjo. Community Empowerment, 7(8), 1409–1415. https://doi.org/10.31603/ce.7468
Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri halal dari perspektif potensi dan perkembangannya di Indonesia. Indonesia Journal of Halal, 6(2), 56–64. https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249
Iqbal, M. (2022). Peran Pendidikan Vokasi dalam Pengembangan Ekonomi Islam. Malia (Terakreditasi), 13(2), 193–212. https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.2965
Kemitraan Strategis dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat. (2019). Perwira - Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia, 2(1), 28–40. https://doi.org/10.21632/perwira.2.1.28-40
Kholili, M. I., & Hisyam, M. A. (2024). Strategi Pengembangan Potensi Wisata Ramah Muslim. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 18. https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8381
Lestari, S. I., Hadiawan, A., & Rachmawati, T. (2022). Implementasi MSP Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN Tahun 2018. Bukhori Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1531
Mahfiyah, Supandi, A. F., & Basir, M. A. (2022). Peluang dan tantangan halal hospitality. Mabsya Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 4(2), 156–171. https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6975
Maimunah, M., & Febriany, N. (2020). Pentingnya nilai informasi laporan keuangan pada bisnis halal di Pondok Pesantren Kota Palembang. Journal of Business and Information Systems (E-ISSN 2685-2543), 2(2), 75–84. https://doi.org/10.36067/jbis.v2i2.68
Mardhiyaturrositaningsih, M., Alkhusna, M., Maharani, N. P., Taqi, M. A., Dina, H. R., Irnaeni, I., Pratama, A. R., Shofia, W. N., Fitriani, F., Rahmawati, E., Khusna, M. F., Yuliana, L. H., Ihsan, M., Anggraeni, L. W., & Rahmadina, A. (2024). Membangun Ekonomi Desa: Pengembangan Kompetensi dan Inovasi UMKM. https://doi.org/10.62083/s26c0532
Mulyani, S., Ismail, M., & Rofiq, A. (2022). Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 13(2), 167–180. https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3157
Munir, U., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok. Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum, 4(2). https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.13
Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. Journal of Regional Economics Indonesia, 1(2), 33–57. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437
Nurohman, Y. A., Setiawan, A., & Qurniawati, R. S. (2022). Upaya Meningkatkan Jumlah Kunjungan Desa Wisata Menggoro Menjelang Pandemi Covid-19 Berakhir. Jurnal Pariwisata Indonesia, 18(2), 24–39. https://doi.org/10.53691/jpi.v18i2.284
Pratama, D. A., & Habibah, I. I. (2022). Peran Perusahaan Tour & Travel dalam Meningkatkan Minat Pariwisata Halal (Studi pada ESQ Tour & Travel). Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 14(01), 11–21. https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i01.711
Pratiwi, S. R., Dida, S., & Sjafirah, N. A. (2018). Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung. Jurnal Kajian Komunikasi, 6(1), 78. https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985
Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K., & Ceha, R. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata Halal Studi Kasus Implementasi Halal Hotel di Indonesia dan Thailand. Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1). https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5256
Rahtomo, R. W. (2018). Ekosistem Destinasi Pariwisata Halal Wadah Pengembangan Destinasi Pariwisata Ramah Muslim. Jurnal Kepariwisataan Destinasi Hospitalitas dan Perjalanan, 2(2), 64–70. https://doi.org/10.34013/jk.v2i2.22
Redaputri, A. P., & Barusman, M. Y. S. (2018). Strategi Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung. Jurnal Manajemen Indonesia, 18(2), 86. https://doi.org/10.25124/jmi.v18i2.1340
Riadhussyah, M. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Wisata Halal dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 8(1), 1–13. https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1164
Robiansyah, R., & Suhadi, S. (2023). Islamic Business: Konsep, Riset Empiris, dan Pengukuran. https://doi.org/10.31219/osf.io/y4j3u
Santoso, L., Cahyani, Y. T., & Suryani, S. (2020). Dilema Kebijakan Wisata Halal di Pulau Lombok. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(1), 23. https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1968
Simarmata, R. M. (2023). Peranan Manajemen SDM dalam Mendorong Kebangkitan UMKM Pasca Pandemi COVID-19 pada Komunitas UMKM Kota Ambon Provinsi Maluku. Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Indonesia, 1(2), 59–68. https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i2.679
Sirat, A. H., & Jannang, A. R. (2021). Sosialisasi dan Penyiapan Label Halal bagi Pelaku Industri Rumah Tangga di Kecamatan Pulau Hiri Kota Ternate. Patria Artha Journal of Community (PKM), 1(1). https://doi.org/10.33857/pajoco.v1i1.456
Sugianto, A. S., & Dzikrulloh, D. (2024). Strategi Pengembangan Human Capital Halal di Pulau Madura: Pendekatan Interpretative Structural Modeling (ISM). Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(2), 115. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i2.281
Suyatno, S., & Suryani, D. A. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM Berbasis Potensi Lokal di Yogyakarta. Nusantara Hasana Journal, 3(2), 269–279. https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.933
Utari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Industri Halal Berkontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Pandemi Covid-19: Peluang dan Tantangan. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 15(1), 87–98. https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.119
Wijayanto, A. (2021). Strategi Peningkatan SDM Unggul Berdaya Saing selama Pandemi. https://doi.org/10.31219/osf.io/4xckj
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar