00554 - Industri Kosmetik Halal: Tinjauan Komprehensif

Abstrak

Industri kosmetik halal merupakan segmen yang berkembang pesat dalam ekosistem ekonomi Islam global, didorong oleh meningkatnya populasi Muslim dan kesadaran akan pentingnya produk yang sesuai syariat Islam. Pengeluaran konsumsi kosmetik halal dunia mencapai US$64 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksikan mencapai US$95 miliar pada tahun 2024. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi industri kosmetik halal, meliputi landasan konseptual kehalalan, kerangka regulasi dan kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia, dinamika pasar global dan domestik, perilaku konsumen Muslim, manfaat sertifikasi halal, serta tantangan dan peluang pengembangan industri. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) terhadap berbagai penelitian empiris dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kehalalan kosmetik mencakup keseluruhan rantai produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk kepada konsumen. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun tingkat sertifikasi halal di kalangan produsen kosmetik masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 3% dari total perusahaan kosmetik. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran pelaku usaha, kendala biaya dan prosedur, serta belum adanya standar halal global yang seragam. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dan implementasi strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di pasar kosmetik halal global.

Kata kunci: Kosmetik halal, sertifikasi halal, BPJPH, LPPOM MUI, perilaku konsumen Muslim, jaminan produk halal.

Abstract

The halal cosmetic industry is a rapidly growing segment within the global Islamic economic ecosystem, driven by the increasing Muslim population and growing awareness of the importance of Sharia-compliant products. Global halal cosmetic consumption expenditure reached US$64 billion in 2018 and is projected to reach US$95 billion by 2024. This article aims to comprehensively examine various dimensions of the halal cosmetic industry, encompassing the conceptual foundations of halalness, the regulatory and institutional framework for halal certification in Indonesia, global and domestic market dynamics, Muslim consumer behavior, the benefits of halal certification, as well as challenges and opportunities in industry development. The method employed is a literature review of various empirical studies and related regulations. The findings indicate that halal cosmetics encompass the entire production chain, from raw material selection to product distribution to consumers. Indonesia has a comprehensive legal framework through Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance; however, the halal certification rate among cosmetic producers remains very low, at approximately only 3% of total cosmetic companies. Key challenges include low awareness among business actors, cost and procedural constraints, and the absence of uniform global halal standards. With strong commitment from all stakeholders and the implementation of appropriate strategies, Indonesia has great potential to become a major player in the global halal cosmetic market.

Keywords: Halal cosmetics, halal certification, BPJPH, LPPOM MUI, Muslim consumer behavior, halal product assurance.

1. Pendahuluan

Industri kosmetik halal merupakan salah satu segmen yang berkembang pesat dalam ekosistem ekonomi Islam global. Seiring dengan meningkatnya populasi Muslim di seluruh dunia, permintaan terhadap produk kosmetik yang memenuhi standar syariat Islam terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pengeluaran konsumsi kosmetik halal di dunia mencapai US$64 miliar pada tahun 2018 dan diperkirakan akan naik menjadi US$95 miliar pada tahun 2024 (Farichah & Yasin, 2023). Angka ini mencerminkan betapa besarnya potensi pasar kosmetik halal secara global, sekaligus menunjukkan urgensi pengembangan industri ini secara lebih terstruktur dan sistematis.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, industri kosmetik halal memiliki posisi yang sangat strategis. Fakta di lapangan mencatat adanya pertumbuhan industri kosmetika yang meningkat hingga 20,6%, dengan sebanyak 813 industri kosmetik yang meningkat hingga 913 industri, terhitung sejak 2021 hingga Juli 2022 (Farichah & Yasin, 2023). Namun demikian, pertumbuhan kuantitas ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pemenuhan standar kehalalan yang memadai. Hal ini menjadi tantangan serius yang perlu ditangani secara komprehensif oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga sertifikasi, produsen, hingga konsumen.

Konsep halal dalam konteks kosmetik tidak sekadar berkaitan dengan kandungan bahan yang digunakan, tetapi mencakup keseluruhan rantai produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses manufaktur, pengemasan, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen (Othman et al., 2022). Dengan demikian, industri kosmetik halal menuntut pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam setiap aspek operasionalnya. Artikel ini akan membahas secara komprehensif berbagai dimensi industri kosmetik halal, meliputi landasan konseptual, kerangka regulasi, proses sertifikasi, dinamika pasar, perilaku konsumen, serta tantangan dan peluang yang dihadapi industri ini.

2. Konsep Halal Dalam Industri Kosmetik

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Halal

Kata "halal" secara harfiah berarti diperbolehkan atau diizinkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks yang lebih luas, halal mencakup semua hal yang dimulai dari sumber bahan baku hingga distribusi produk akhir serta pengiriman kepada konsumen (Widyastuti et al., 2023). Konsep ini tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga meliputi tingkah laku, tindakan, ucapan, sikap, pakaian, kosmetika, obat-obatan, dan sebagainya (Kartina et al., 2020). Dengan demikian, pemahaman tentang halal yang hanya dikaitkan dengan makanan dan minuman merupakan pemahaman yang terlalu sempit dan tidak mencerminkan keluasan makna konsep ini dalam ajaran Islam.

Dalam konteks industri kosmetik, halal dari perspektif industri berarti bahwa produk kosmetik tidak mengandung produk sampingan babi, turunannya, dan alkohol (Tajuddin et al., 2022). Lebih jauh lagi, dalam terminologi yang lebih komprehensif, halal dalam industri kosmetik berarti semua aktivitas dalam rantai pasokan kosmetik halal harus mematuhi hukum syariah atau Islam (Tajuddin et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kehalalan kosmetik bukan sekadar persoalan kandungan bahan, melainkan juga menyangkut seluruh proses yang terlibat dalam produksi dan distribusinya.

Perhatian dan kewaspadaan umat Islam semakin meluas ke kosmetika, di mana mereka juga harus menerapkan pedoman tentang makanan, minuman, dan obat-obatan pada kosmetika. Karena jika Islam melarang suatu bahan dijadikan makanan dan obat, sudah barang tentu melarang pula bahan tersebut dijadikan kosmetika untuk digunakan (Sujarwo & Rohmah, 2023). Prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam pengembangan standar kosmetik halal yang komprehensif.

2.2 Titik Kritis Kehalalan Kosmetik

Salah satu aspek paling krusial dalam industri kosmetik halal adalah identifikasi titik-titik kritis kehalalan. Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi, produk kosmetika di Indonesia semakin banyak dan beragam, hingga sulit untuk menelisik bahan-bahan yang haram di dalamnya (Muchtaridi, 2017). Titik-titik kritis haram yang harus diwaspadai terutama adalah sumber bahan dasar pembuatan kosmetika, yang bisa jadi berasal dari hewan atau bagian organ manusia (Muchtaridi, 2017).

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengungkapkan ada dua titik kritis yang perlu diperhatikan dalam kehalalan produk kosmetik, yaitu bahan yang digunakan dan tembus air (Hidayati et al., 2022). Pada aspek bahan, titik kritis kehalalan terletak pada sumber bahan yang sangat berpengaruh terhadap kehalalan sediaan kosmetik. Ada bahan yang dari awal hukumnya sudah haram, salah satunya bahan yang berasal dari hewan yang haram, seperti babi, binatang buas, dan burung bercakar (Hidayati et al., 2022).

Beberapa bahan yang merupakan titik kritis kehalalan dalam kosmetika adalah lemak, kolagen, elastin, ekstrak plasenta, zat penstabil vitamin, asam alfa hidroksil, dan hormon (Amalia et al., 2022). Berbeda dengan makanan, kosmetik tidak diserap secara langsung oleh tubuh. Namun jika terbuat dari unsur hewani yang diharamkan seperti babi atau alkohol, tetap saja haram (Amalia et al., 2022). Pada aspek produk akhir kosmetik, titik kritis kehalalan adalah pada fasilitas penyimpanan, distribusi, dan display produk yang harus terbebas dari sumber najis (Hidayati et al., 2022).

Produk kosmetik halal atau haram memiliki perbedaan dalam hal kandungan. Beberapa unsur yang tidak boleh terkandung dalam produk kosmetik di antaranya adalah unsur hewan najis seperti babi, hewan buas, bangkai, unsur tubuh manusia, darah, khamar, dan hewan halal seperti sapi yang disembelih secara tidak syar'i, selain itu seperti turunan hewan (kolagen) ataupun bagian dari tubuh manusia, misalnya plasenta (Larasati et al., 2019).

2.3 Hukum Penggunaan Kosmetik dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa ketentuan terkait penggunaan kosmetik yang perlu dipahami. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya adalah haram. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi diperbolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar'i). Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat tidak ada rukhsah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram (Suhardini, 2018).

Fenomena kosmetika herbal yang semakin marak seiring slogan "kembali ke alam" perlu mendapat perhatian khusus. Kosmetik dari herbal belum tentu halal selama produk itu tidak dipastikan kehalalannya oleh lembaga resmi seperti LPPOM MUI. Bukan masalah herbalnya yang tidak halal, tetapi bagaimanapun sediaan kosmetik diracik dengan pengisi bahan kimia yang tidak sedikit dipertanyakan kehalalannya (Muchtaridi, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa label "herbal" atau "alami" tidak secara otomatis menjamin kehalalan suatu produk kosmetik.

3. Kerangka Regulasi Sertifikasi Halal Kosmetik Di Indonesia

3.1 Landasan Hukum

Regulasi terkait produk halal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Regulasi ini terus mengalami perubahan, dari satu regulasi ke regulasi berikutnya dan meluas hingga ke bidang makanan, kosmetik, obat-obatan, fashion, wisata halal, dan lain-lain (Nahlah et al., 2023). Regulasi yang diterapkan hingga kini adalah Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014, yang mengubah aturan sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat opsional menjadi "diwajibkan" (Nahlah et al., 2023).

Menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 11, produk adalah barang/jasa yang terkait dengan makanan, obat-obatan, dan kosmetik, produk kimia, biologi dan rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai atau digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat (Erliani & Sobiroh, 2022). Pasal 4 UU JPH secara tegas menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Kartina et al., 2020). Ketentuan ini berlaku tidak hanya untuk produk dalam negeri, tetapi juga produk impor (Hasan, 2014).

Selain UU No. 33 Tahun 2014, terdapat beberapa regulasi turunan yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal, antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH); Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal; dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Hanifa et al., 2023).

Dalam proses sertifikasi halal produk berupa kosmetika dan obat-obatan, batas waktu yang ditetapkan adalah paling lambat telah tersertifikasi halal pada Oktober 2026 (Rokhmawati et al., 2024). Hal ini memberikan tenggat waktu yang jelas bagi para pelaku usaha di industri kosmetik untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal produk mereka.

3.2 Kelembagaan Sertifikasi Halal

Sebelum berlakunya UU JPH, sertifikasi halal di Indonesia sepenuhnya berada di bawah kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI). LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal (Farhan, 2019). Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi, dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan, dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam (Fachri & Fathiah, 2022).

Pasca berlakunya UU JPH, terjadi pergeseran kewenangan yang signifikan. Kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama (Sukri, 2021). BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk (Sukri, 2021). Meskipun demikian, MUI tetap memiliki peran dalam proses sertifikasi halal. BPJPH dapat bekerja sama dengan MUI dalam melaksanakan wewenangnya, dalam bentuk: sertifikasi auditor halal; penetapan kehalalan produk, yang dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk; dan akreditasi LPH (Erliani & Sobiroh, 2022).

Dengan demikian, terdapat tiga lembaga yang berperan dalam menangani sertifikasi halal di Indonesia, yaitu BPJPH, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dan MUI (Qoni'ah, 2022). Setiap pihak yang terlibat memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Tugas BPJPH adalah melakukan penyelenggaraan jaminan produk halal (Fitri & Jumiono, 2021). LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, sementara MUI bertugas menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa (Fitri & Jumiono, 2021).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, yaitu tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk (Nuzulia & Khasanah, 2023).

3.3 Perbandingan Fatwa MUI dan UU JPH

Terdapat relevansi antara Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang ketentuan jaminan produk halal, yaitu adanya kesamaan dalam kewajiban bersertifikat halal. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada masa berlaku sertifikat halal: dalam Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989, sertifikat halal yang diberikan hanya berlaku selama 2 tahun, sedangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 berlaku selama 4 tahun sebelum memperpanjang sertifikatnya kembali (Erliani & Sobiroh, 2022).

4. Proses Sertifikasi Halal Kosmetik

4.1 Pengertian dan Tujuan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal memenuhi standar LPPOM MUI (Wahyuningrum et al., 2017). Sertifikat halal sendiri merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam (Pratiwi & Falahi, 2023). Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Pratiwi & Falahi, 2023).

Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya (Ramlan & Nahrowi, 2014). Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika, dan produk lainnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian status kehalalan sehingga konsumen memiliki rasa aman ketika mengonsumsinya (Nuzulia & Khasanah, 2023). Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal (Hasan, 2014).

4.2 Prosedur Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh produsen. Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/catering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI (Erliani & Sobiroh, 2022).

Tahapan-tahapan yang harus dilewati perusahaan meliputi: (1) memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH); (2) menerapkan SJH; (3) menyiapkan dokumen sertifikasi halal; (4) melakukan pendaftaran sertifikasi halal (mengunggah data ke Cerol); (5) melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi; (6) pelaksanaan audit; (7) melakukan monitoring pasca audit; dan (8) memperoleh sertifikat halal (Siska et al., 2020).

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI (Nasution et al., 2022). Untuk mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal, LPPOM MUI meluncurkan Sistem Layanan Online Sertifikasi 230000 (CEROL-SS 23000) untuk memastikan kualitas layanan dan transparansi manajemen sertifikasi halal (Habibi, 2023).

Standar teknis penentuan halal yang tercantum dalam borang sertifikasi halal LPPOM MUI adalah: (1) bahan, (2) produk, (3) fasilitas produksi, (4) prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, dan (5) kemampuan telusur (Sodiman, 2018). Selain audit sesuai kriteria HAS 23000, LPPOM MUI akan melakukan audit tambahan yakni audit keamanan pangan, obat, dan kosmetik (Fachri & Fathiah, 2022).

Dalam sistem sertifikasi halal yang baru di bawah BPJPH, tata cara pengajuan sertifikasi halal meliputi: membuat akun melalui ptsp.halal.go.id; mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH); melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH; dan mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui sihalal (Nasori et al., 2023).

4.3 Label Halal

Label halal adalah sebuah tanda persetujuan yang menunjukkan bahwa suatu produk telah diolah dan diproduksi sesuai dengan ajaran dan aturan Islam (Hanifa et al., 2023). Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal (Samsuri, 2020). Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain (Hidayat, 2023).

Label halal pada kemasan adalah label yang memberikan informasi kepada konsumen bahwa suatu produk telah dinyatakan halal. Label halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI untuk menerangkan bahwa produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal (Pratiwi & Falahi, 2023). Dengan adanya sertifikasi halal pada suatu produk kosmetik, akan memberikan rasa aman bagi konsumen, di mana pada saat yang sama jumlah produk kosmetik yang tidak bersertifikasi halal sangat banyak (Pratiwi & Falahi, 2023).

Sertifikasi ini membagikan wewenang untuk industri dalam pemakaian label halal yang dicetak pada kemasan produk sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi produk yang akan dibelinya (Lestari et al., 2023). Namun demikian, perlu diwaspadai bahwa label halal sangat mudah sekali untuk dipalsukan. Beberapa produsen bahkan tidak memiliki sertifikasi halal tetapi melabelkan logo halal pada produknya (Mariam et al., 2023). Berdasarkan survei LPPOM MUI, terdapat tiga macam label halal ilegal yang beredar di masyarakat: (1) produk yang masih mencantumkan labelisasi halal MUI padahal masa aktif sertifikasi halal telah habis; (2) produk yang baru mendapatkan sertifikat halal MUI hanya untuk satu jenis produk tetapi semua jenis produk dicantumkan label halal; dan (3) produk yang mencantumkan label halal palsu dalam kemasannya tanpa izin dan belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI (Marasabessy, 2022).

5. Dinamika Pasar Kosmetik Halal

5.1 Perkembangan Industri Kosmetik Halal Global

Industri kosmetik halal diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 10% dari tahun 2015–2020 (Balques et al., 2017). Pasar global untuk produk kosmetik halal diproyeksikan akan berkembang dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 9,6% dari 2020 hingga 2025 (Othman et al., 2022). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya populasi Muslim di seluruh dunia yang semakin sadar akan pentingnya menggunakan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Seiring berkembangnya industri kosmetik secara global, kesadaran terkait kosmetik halal semakin menyebar. Di negara-negara Islam, tersedia atau tidaknya sertifikasi halal dan kepercayaan konsumen terhadap sertifikasi halal menjadi faktor utama dalam menentukan konsumsi Muslim (Lee & Premananto, 2022). Di negara-negara besar yang memimpin ekspor ke negara-negara Islam, pemerintah memperkuat sertifikasi halal dan manajemen pelabelan serta mempersiapkan kemungkinan sertifikasi halal akan digunakan sebagai penghalang non-tarif di masa depan (Lee & Premananto, 2022).

Pasar kosmetik Asia Tenggara (Malaysia, Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Filipina) telah menjadi pasar yang tumbuh pesat dibandingkan dengan wilayah lain (Tajuddin et al., 2022). Hal ini mencerminkan potensi besar kawasan ini dalam pengembangan industri kosmetik halal, mengingat besarnya populasi Muslim di kawasan tersebut.

5.2 Posisi Indonesia dalam Industri Kosmetik Halal Global

Meskipun Indonesia memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia, hal ini belum menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar produk halal (Qoni'ah, 2022). Global Islamic Economy (GIE) tahun 2019/2020 melaporkan kenaikan peringkat Indonesia dari 10 menjadi 5 untuk keuangan dan wisata halal, tetapi prestasi ini menjadi catatan karena tidak menempatkan Indonesia dalam 10 besar dalam makanan dan kosmetik halal (Rokhmawati et al., 2024). Di sektor obat-obatan dan kosmetika halal, Indonesia berada di peringkat keenam, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), Singapura, Iran, dan Mesir (Harmoko, 2022).

Data Global Islamic Economy Indicator (GIEI) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan yang bagus di berbagai sektor industri halal, salah satunya pada produk farmasi dan kosmetik, yang umumnya berada pada peringkat 19 menjadi peringkat 6 di dunia dari tahun 2019 ke tahun 2020 (Hidayati et al., 2022). Perkembangan ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat ruang yang besar untuk peningkatan lebih lanjut.

Sebagian dari produk farmasi dan kosmetik yang beredar di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal, akan tetapi telah memperoleh izin beredar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) (Harmoko, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi keamanan produk dan regulasi kehalalan produk yang perlu dijembatani.

5.3 Rendahnya Tingkat Sertifikasi Halal Kosmetik

Salah satu tantangan terbesar dalam industri kosmetik halal di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat sertifikasi halal. Data Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOMSI) menunjukkan bahwa dari 744 perusahaan kosmetika Indonesia, hanya sekitar 3% yang telah memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI (Kartina et al., 2020). Berdasarkan data LPPOM-MUI, terdapat 16.844 produk kosmetik, 418 sertifikat halal, dan 210 perusahaan yang telah tersertifikasi (Fauzi, 2022). Angka-angka ini menunjukkan betapa masih sedikitnya proporsi produk kosmetik yang telah memenuhi standar kehalalan.

Berdasarkan data dari Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia), jumlah perusahaan kosmetika berjumlah 744, tetapi menurut LPPOM MUI yang bersertifikat halal hanya ada 23 perusahaan atau 3% saja. Artinya 97% produk kosmetik yang beredar di masyarakat tidak jelas kehalalannya (Rafifasha, 2022). Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat besarnya jumlah konsumen Muslim yang menggunakan produk kosmetik setiap harinya.

6. Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Kosmetik Halal

6.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian

Perilaku konsumen Muslim dalam memilih produk kosmetik halal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Penelitian menunjukkan bahwa halal awareness, religiusitas, sertifikasi halal, dan pemasaran halal berpengaruh positif terhadap sikap konsumen produk kosmetik halal (Balques et al., 2017). Selain itu, niat beli produk kosmetik halal dipengaruhi oleh norma subjektif dan sikap konsumen (Balques et al., 2017).

Religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik halal. Religiusitas, pengetahuan produk, sikap, norma subjektif, dan kontrol persepsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat konsumen dalam membeli produk kosmetik yang halal (Kadengkang & Linarti, 2020). Pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen terkait dengan hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan (halal dan haram) dalam syariat Islam berhasil memengaruhi sikap terhadap produk kosmetik halal (Larasati et al., 2018).

Penelitian lain menunjukkan bahwa halal awareness, gaya hidup, dan viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian skincare dan kosmetik halal, sedangkan religiusitas tidak berpengaruh (Amalia & Rozza, 2022). Temuan yang beragam ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian kosmetik halal bersifat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik konsumen yang diteliti.

Sertifikasi halal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen Muslim dalam membeli kosmetik (Farichah & Yasin, 2023). Dengan diberikannya sertifikasi halal pada suatu produk kosmetik, masyarakat dapat menumbuhkan rasa aman dan percaya ketika akan membeli produk kosmetik (Farichah & Yasin, 2023). Apabila sebuah produk kosmetik memiliki sertifikasi halal dan menampilkan logo halal pada produknya, maka akan semakin positif pula sikap yang dimiliki oleh konsumen (Balques et al., 2017).

Namun demikian, terdapat nuansa yang perlu diperhatikan. Beberapa penelitian menemukan bahwa sertifikasi halal tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sebagian besar konsumen muslimah produk skincare Wardah tidak terlalu memperhatikan sertifikasi halal pada produk skincare Wardah pada saat melakukan pembelian, mungkin karena para konsumen sudah percaya bahwa Wardah merupakan brand produk skincare dan kosmetik halal (Amalia & Markonah, 2022). Demikian pula, penelitian di Kota Bengkalis menemukan bahwa label halal tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah (Uliya et al., 2023). Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan merek yang sudah terbangun dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada label halal sebagai faktor penentu pembelian.

6.2 Kesadaran Halal Konsumen

Kesadaran konsumen terhadap produk halal, khususnya kosmetik halal, masih perlu ditingkatkan. Survei yang dilakukan oleh Sigma Research of Marketing and Social Research pada perempuan Indonesia dengan rentang usia 15–55 tahun menunjukkan bahwa tidak semua konsumen mempertimbangkan kehalalan pada produk kosmetik yang digunakan (Ummi et al., 2020). Hasil survei yang dilakukan oleh Klinik Zap dan Markplus, Inc. mencatat hanya 27,0% perempuan Indonesia berusia antara 36–55 tahun yang menginginkan agar industri kosmetika mencantumkan label halal pada produk perusahaan mereka (Ummi et al., 2020).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar 20% konsumen Muslim tidak mencari sertifikasi halal saat membeli produk dan sebagian besar konsumen akan membeli produk yang tidak memiliki logo jika tidak ada alternatif lainnya (Amalia & Rozza, 2022). Perilaku dan tingkat kesadaran konsumen yang rendah inilah yang menyebabkan produsen kosmetik tidak peduli akan pentingnya sertifikasi halal (Amalia & Rozza, 2022).

Kesadaran beragama masyarakat Indonesia akan mendorong produsen untuk meyakinkan konsumen dengan menyediakan produk berlabel halal sebagai selling point atau branding (Nuzulia & Khasanah, 2023). Dengan kesadaran beragama yang semakin meningkat, diharapkan permintaan terhadap produk kosmetik halal juga akan terus meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong lebih banyak produsen untuk mengajukan sertifikasi halal.

6.3 Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Minat Beli

Berbagai penelitian telah membuktikan pengaruh positif sertifikasi halal terhadap minat beli konsumen. Sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mahasiswi, yang menandakan bahwa mahasiswi memperhatikan pentingnya kehalalan suatu produk (Lestari et al., 2023). Hasil penelitian di Kota Padang menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki koefisien regresi sebesar 0,125 yang memiliki pengaruh atau arah yang positif terhadap minat beli dan memiliki nilai signifikan 0,045 < 0,05 (Lestari et al., 2023).

Penelitian di Barumun District menunjukkan bahwa setiap 1% peningkatan Halal Certificate akan menyebabkan peningkatan Interest and Purchase Decision sebesar 1,560%, dengan nilai determinan koefisien (r²) sebesar 0,805 atau 80,5% (Nasution et al., 2022). Sementara itu, penelitian di Desa Bangun Rejo Tanjung Morawa menunjukkan bahwa variabel sertifikasi halal dan halal awareness secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,671 (Pratiwi & Falahi, 2023).

7. Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Berbagai Pihak

7.1 Manfaat bagi Konsumen

Sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi konsumen, terutama konsumen Muslim. Prosedur sertifikasi halal yang ketat membuat konsumen meyakini bahwa produk atau barang akan terjamin kehalalannya untuk dikonsumsi sehingga hal ini akan meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat akan produk tersebut, khususnya pada produk makanan dan kosmetik (Jubba et al., 2023). Selain itu, sertifikasi halal memberikan ketenteraman dan keamanan lahir dan batin bagi konsumen (Jubba et al., 2023).

Konsumen menganggap bahwa produk makanan dan kosmetik yang ada labelisasi halalnya pasti higienis dan terjamin dari aspek kebersihan, dikarenakan untuk memperoleh sertifikasi halal, prosesnya sangat ketat dan sangat mengutamakan aspek kebersihan dan higienitas (Jubba et al., 2023). Fungsi dari sertifikasi halal juga memberikan keuntungan untuk seluruh konsumen, bukan hanya konsumen Muslim, sebab tidak hanya mengenai kandungannya yang halal namun juga metode pembuatan yang lebih beretika dan aman (Lestari et al., 2023).

Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk, dan menjadi instrumen etika bisnis (Tahliani & Renaldi, 2023). Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak perlu khawatir lagi dengan produk yang mengandung sesuatu yang haram karena produk yang dikonsumsi sudah mengantongi sertifikasi halal dan memiliki jaminan atas kehalalannya (Jubba et al., 2023).

7.2 Manfaat bagi Produsen

Bagi produsen, sertifikasi halal memberikan berbagai keuntungan strategis. Sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga omzet penjualan otomatis akan semakin meningkat dengan kepercayaan konsumen yang baik, meningkatkan jangkauan pasar produk di masyarakat, serta produk memiliki Unique Selling Point (USP) yang membuat produk menjadi lebih bernilai di mata konsumen dan tentunya meraih pasar pangan halal global (Tahliani & Renaldi, 2023).

Perusahaan kosmetik yang memiliki sertifikasi halal berpotensi untuk berkembang apabila dibandingkan perusahaan kosmetik yang tidak memiliki sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Muslim Indonesia semakin menerapkan nilai ibadah sebagai gaya hidup (Fauzi, 2022). Dengan sudah memiliki sertifikasi halal, produk akan dengan mudah diterima oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, sehingga meningkatkan pasar produk ke luar negeri (Tahliani & Renaldi, 2023).

Dari hasil temuan di lapangan, usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal mengalami peningkatan omzet secara signifikan pasca melakukan sertifikasi halal pada produknya (Wulandari, 2022). Hal ini membuktikan bahwa investasi dalam sertifikasi halal memberikan return yang nyata bagi pelaku usaha.

7.3 Manfaat bagi Pemerintah dan Perekonomian Nasional

Sertifikasi halal juga memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan perekonomian nasional. Dengan adanya sertifikasi halal, terjamin kepastian kehalalan dan ada perlindungan terhadap konsumen dan produsen atas produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat (Qoni'ah, 2022). Sertifikasi halal memiliki implikasi yang positif dalam meningkatkan perkembangan industri halal di Indonesia (Jubba et al., 2023).

Meningkatnya penggunaan sertifikasi halal pada halal food dan halal tourism berarti pertumbuhan industri halal akan terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap segala aspek yang ada di dalamnya, baik konsumen, produsen, maupun regulator atau pemerintah (M et al., 2023). Penggalakan produk halal juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing perdagangan global (Rokhmawati et al., 2024).

8. Studi Kasus: Wardah Sebagai Pelopor Kosmetik Halal Di Indonesia

8.1 Sejarah dan Perkembangan Wardah

Wardah merupakan salah satu contoh sukses brand kosmetik halal di Indonesia. Wardah merupakan produk skincare halal lokal yang diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation. Wardah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1999 yang menjadikannya sebagai pelopor brand kosmetik halal di Indonesia (Amalia & Markonah, 2022). Kosmetik Wardah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995, dengan keunggulan sebagai kosmetik bersertifikat halal (Maulidyah et al., 2023).

Wardah terus melakukan inovasi produk yang awalnya hanya mengeluarkan produk kosmetik halal hingga saat ini Wardah memiliki produk kosmetik, skincare, bodycare, hingga haircare yang berkonsep halal green beauty (Amalia & Markonah, 2022). Wardah pernah mendapatkan "Halal Top Brand 2018" pada ajang Halal Award 2018 yang diberikan khusus oleh LPPOM MUI untuk kategori shampoo dan perawatan rambut (Pamungkas et al., 2021).

8.2 Dampak Sertifikasi Halal terhadap Kinerja Wardah

Keberhasilan Wardah sebagai brand kosmetik halal terkemuka di Indonesia tidak terlepas dari komitmennya terhadap sertifikasi halal. Sertifikat halal Wardah Cosmetics dari Majelis Ulama Indonesia merupakan sarana untuk menarik konsumen dan peningkatan penjualan produk (Maulidyah et al., 2023). Wardah merupakan kosmetik yang sudah memiliki sertifikat halal, dan sertifikasi halal ini tentunya memperkuat kepercayaan masyarakat khususnya kaum Muslim dalam pemilihan kosmetik yang bersifat halal (Nasution et al., 2022).

Kehadiran kosmetik-kosmetik asing yang tidak mendapat sertifikasi dari BPOM dan mendapat sertifikasi halal membuat kosmetik dalam negeri yang aman dan halal tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia (Maulidyah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan bagi brand kosmetik lokal dalam menghadapi persaingan dengan produk impor.

9. Tantangan Dalam Pengembangan Industri Kosmetik Halal

9.1 Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan industri kosmetik halal adalah masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal (Rokhmawati et al., 2024). Faktor yang memengaruhi kurangnya kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal suatu produk, salah satunya adalah belum maksimalnya sosialisasi pentingnya sertifikasi halal di akar rumput, serta adanya beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal (Rokhmawati et al., 2024).

Beberapa pelaku UMKM masih belum menyadari pentingnya sertifikasi halal, padahal sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai jual produk dan daya saing produknya di pasar global (Qoni'ah, 2022). Kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan para pelaku UMKM merupakan salah satu alasan bagi pelaku UMKM yang enggan mengajukan sertifikasi halal (Rosita et al., 2023). Selain itu, banyaknya prosedur yang harus dilalui dan banyaknya dokumen yang harus dimiliki untuk mendapatkan sertifikasi halal menyebabkan para pelaku UMKM tidak begitu antusias (Rosita et al., 2023).

9.2 Kendala Biaya dan Prosedur

Kendala biaya, waktu, dan jarak menjadi hambatan saat pengajuan sertifikasi halal (Hanifa et al., 2023). Beberapa pelaku UMKM percaya bahwa proses pengajuan sertifikasi halal tidak mudah atau rumit, dan mereka memiliki keterbatasan dana untuk memperoleh sertifikat halal (Zulaiha & Saepurohman, 2024). Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam segi waktu dan biaya pengurusan, dan ini merupakan tantangan yang harus diatasi oleh UMKM dan pemerintah (Fuadi et al., 2021). Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah telah menyediakan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal secara gratis (Nasori et al., 2023).

9.3 Tantangan dalam Konteks Global

Dalam konteks perdagangan global, industri kosmetik halal Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan ekspor produk halal Indonesia adalah kurang fokus dalam pengembangan produk halal karena masih mengutamakan ekspor komoditas pertambangan dan perkebunan, adanya pesaing dari negara non-Muslim yang mengembangkan industri halal, dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal (Qoni'ah, 2022).

Sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI pernah tidak dapat diterima atau ditolak oleh negara lain, karena tidak ada penanggung jawab secara resmi dari otoritas Indonesia (Jibrani, 2022). Penolakan produk berlogo halal Indonesia di negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam terjadi karena sertifikasi halal tersebut dikeluarkan oleh lembaga swasta yaitu LPPOM MUI (Jibrani, 2022). Dengan berdirinya BPJPH sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam sertifikasi halal, diharapkan masalah ini dapat teratasi.

Tantangan lain yang dihadapi adalah belum adanya standar halal global yang seragam. Sertifikat halal dari lembaga sertifikasi halal suatu negara sering ditolak majelis ulama dan atau lembaga sertifikasi halal negara lain (Astuti & Ruqiah, 2020). Harmonisasi dan standardisasi sertifikasi halal antarlembaga dan atau antarnegara perlu dilakukan secara bertahap (Astuti & Ruqiah, 2020).

9.4 Masalah Koordinasi Kelembagaan

Permasalahan dalam penerapan jaminan produk halal di Indonesia dikategorikan pada empat dimensi, yakni: infrastruktur (modal dasar/sarana prasarana/SDM penyelenggaraan jaminan produk halal); teknikal (hal-hal di luar infrastruktur JPH); regulasi (peraturan/pengaturan di bidang halal); dan inter-relasi (hubungan antarlembaga yang mengurus jaminan produk halal) (Rusydiana et al., 2023). Dimensi yang paling prioritas adalah dimensi infrastruktur, dengan permasalahan yang paling prioritas adalah koordinasi antarpemangku kepentingan penyelenggara jaminan halal yang belum baik (Rusydiana et al., 2023).

Masih adanya pro dan kontra sertifikasi halal antara pemerintah dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyebabkan proses sertifikasi halal saat ini belum optimal (Habibi, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

10. Peluang Dan Strategi Pengembangan Industri Kosmetik Halal

10.1 Potensi Pasar yang Besar

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan industri kosmetik halal. Indonesia diperkirakan akan menjadi sebuah pendorong utama untuk kosmetika bersertifikat halal, dengan penduduk negeri sebesar 270 juta yang membutuhkan pelabelan halal pada tahun 2024 (Amalia & Rozza, 2022). Indonesia juga akan menjadi salah satu dari lima pasar kosmetik teratas karena posisinya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara untuk 10–15 tahun ke depan (Amalia & Rozza, 2022).

Pengembangan industri halal di Indonesia meliputi beberapa sektor, yaitu sektor makanan dan minuman, pariwisata, fashion, media dan rekreasi, farmasi dan kosmetik, serta energi terbarukan (Widyastuti et al., 2023). Masterplan pengembangan ekonomi syariah yang telah disusun mencakup industri halal seperti makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen Muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetika halal, dan energi terbarukan (Qoni'ah, 2022).

10.2 Strategi Peningkatan Daya Saing

Untuk meningkatkan daya saing industri kosmetik halal Indonesia, diperlukan berbagai strategi yang komprehensif. Strategi yang perlu dilakukan antara lain: peningkatan daya saing produk halal Indonesia; memaksimalkan akses pasar ekspor produk halal dengan mengoptimalkan peran dari perwakilan pemerintah di luar negeri; mengikutsertakan UMKM pada pameran di luar negeri; memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional; mendukung UMKM ekspor dalam rantai pasok global; dan optimalisasi penggunaan e-commerce dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat mengakses pasar digital (Qoni'ah, 2022).

Langkah strategis yang dapat diambil oleh pihak pemangku kebijakan antara lain percepatan proses sertifikasi halal pada sektor makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik; pemenuhan standar kebutuhan dasar wisatawan Muslim di berbagai tempat pariwisata; serta pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Sihalal guna menunjang percepatan proses sertifikasi produk halal serta sebagai media promosi produk makanan, minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik halal secara nasional dan mancanegara (Harmoko, 2022).

10.3 Inovasi Teknologi dalam Industri Kosmetik Halal

Perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam industri kosmetik halal. Teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) merevolusi strategi pemasaran dalam Society 5.0 dengan menawarkan peluang unik untuk melibatkan dan mendidik konsumen halal (Masood, 2024). AR mempromosikan transparansi dengan memungkinkan konsumen untuk secara digital menyelidiki sumber produk dan proses yang terlibat dalam pembuatannya (Masood, 2024).

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dapat menyesuaikan upaya pemasaran, memastikan bahwa pesan etis terhubung kuat dengan konsumen (Masood, 2024). Integrasi teknologi dan praktik bisnis etis tidak hanya mendorong pertumbuhan dalam ekonomi Islam, tetapi juga mendukung masa depan yang adil dan ramah lingkungan (Masood, 2024).

Dalam konteks sertifikasi halal, pemanfaatan teknologi digital juga semakin berkembang. Sistem NFC (Near-Field Communication) dapat digunakan untuk memverifikasi kehalalan produk secara cepat dan mudah, di mana konsumen hanya perlu mendekatkan smartphone ke produk untuk mengetahui informasi kehalalan produk tersebut (Fachri & Fathiah, 2022).

11. Edukasi Dan Sosialisasi Halal

11.1 Pentingnya Edukasi Halal

Edukasi tentang produk halal, khususnya kosmetik halal, merupakan komponen penting dalam pengembangan industri ini. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang kehalalan produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan (Hanifa et al., 2023). Hal ini menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif dan sistematis kepada berbagai lapisan masyarakat.

Konsumen terbesar produk kosmetik yang belum tersertifikasi halal adalah remaja dan ibu rumah tangga (Rokhmawati et al., 2024). Oleh karena itu, program edukasi halal perlu diarahkan secara khusus kepada kelompok-kelompok ini. Maraknya peredaran kosmetika dan produk makanan di masyarakat terutama kalangan remaja milenial semakin marak, apalagi didukung oleh kemajuan teknologi yang segala sesuatu bisa diperoleh hanya dengan menggunakan jari di keypad handphone atau media elektronik lainnya (Paramawidhita & Kartini, 2020).

11.2 Program Edukasi dan Sosialisasi

Berbagai program edukasi dan sosialisasi halal telah dilaksanakan oleh berbagai pihak. Program pengabdian berupa penyuluhan kesadaran halal bertujuan untuk membangun kesadaran halal masyarakat, terutama remaja dan ibu rumah tangga (Rokhmawati et al., 2024). Metode yang digunakan adalah kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran halal serta pembuatan media informasi sederhana untuk mempercepat penyebaran informasi mengenai produk halal (Rokhmawati et al., 2024).

Edukasi tentang titik kritis kehalalan produk kosmetik juga penting untuk diberikan kepada berbagai kalangan. Materi edukasi yang diberikan mencakup pengenalan konsep halal dan haram dalam Islam, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam sertifikasi halal, logo halal, serta titik kritis kehalalan produk pangan, kosmetik, dan obat (Hanifa et al., 2023). Melalui kegiatan webinar dan workshop mengenai titik kritis halal pada sediaan kosmetika herbal, terjadi peningkatan pengetahuan antara sebelum dan setelah dilakukannya paparan materi (Hidayati et al., 2022).

LPPOM MUI juga menjalankan program Gerakan Masyarakat Sadar Halal "GEMAR HALAL" yang mencakup strategi pensertifikasian dan strategi sosialisasi dan promosi (Wahyuningrum et al., 2017). Program ini merupakan salah satu upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal, termasuk kosmetik halal.

12. Standar Internasional Kosmetik Halal

12.1 Standar Halal di Berbagai Negara

Standar halal untuk kosmetik bervariasi di berbagai negara. Di negara-negara Muslim, pemerintah bertanggung jawab atas sertifikasi halal dan pengawasan standar, sementara negara-negara non-Muslim mengandalkan lembaga atau organisasi sertifikasi halal (Tajuddin et al., 2022). Perbedaan standar ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di antara konsumen, menghambat pengakuan bersama antara bisnis, dan menghambat kemajuan pasar (Tajuddin et al., 2022).

Malaysia menjadi negara yang mendominasi pencapaian peringkat pertama pada hampir semua sektor industri halal, yaitu keuangan syariah, industri makanan halal, pariwisata halal atau pariwisata ramah Muslim, serta industri farmasi dan kosmetik (Harmoko, 2022). Malaysia memiliki standar halal yang komprehensif, termasuk MS 2400-1:2019 Halal Supply Chain Management System – Part 1: Transportation – General Requirements; MS 2400-2:2019 Halal Supply Chain Management System – Part 2: Warehousing – General Requirements; dan MS 2400-3:2019 Halal Supply Chain Management System – Part 3: Retailing – General Requirements (Othman et al., 2022).

12.2 Harmonisasi Standar Halal Global

Harmonisasi standar halal global merupakan kebutuhan yang mendesak dalam konteks perdagangan internasional. Dalam standar International Organization for Standardization (ISO) ada toleransi seperti standar kualitas. Namun, kehalalan dalam Islam tidak ada toleransi (zero tolerant). Begitu satu bahan atau proses diragukan kehalalannya, harus diganti atau diperbaiki agar memperoleh sertifikat halal (Astuti & Ruqiah, 2020). Ke depan, harmonisasi dan standardisasi sertifikasi halal antarlembaga dan atau antarnegara perlu dilakukan secara bertahap (Astuti & Ruqiah, 2020).

ASEAN dapat digunakan sebagai penghubung sertifikasi halal antara negara di ASEAN dan luar ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan standar dan keseragaman dalam syarat perolehan label halal dan kesatuan sistem pendaftaran yang terintegrasi (Yuanitasari & Muchtar, 2021). Keseragaman label halal dan kemudahan pendaftaran sertifikasi halal akan membuang keraguan konsumen terkait produk halal yang ada di wilayah ASEAN (Yuanitasari & Muchtar, 2021).

13. Kesimpulan

Industri kosmetik halal merupakan sektor yang memiliki potensi besar sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Dari perspektif konseptual, kehalalan kosmetik mencakup keseluruhan rantai produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk kepada konsumen. Titik-titik kritis kehalalan dalam kosmetik meliputi bahan yang digunakan, proses produksi, dan produk akhir, yang semuanya harus memenuhi standar syariat Islam (Hidayati et al., 2022).

Dari perspektif regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia, termasuk kosmetik (Kartina et al., 2020). Kelembagaan sertifikasi halal juga telah mengalami transformasi signifikan dengan berdirinya BPJPH sebagai lembaga pemerintah yang berwenang, meskipun MUI tetap memiliki peran penting dalam penetapan fatwa halal (Al-Mawarid & Rohmah, 2023).

Dari perspektif pasar, industri kosmetik halal global terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan pengeluaran konsumsi kosmetik halal dunia mencapai US$64 miliar pada tahun 2018 dan diperkirakan akan naik menjadi US$95 miliar pada tahun 2024 (Farichah & Yasin, 2023). Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ini, mengingat besarnya populasi Muslim dan pertumbuhan industri kosmetik yang pesat.

Dari perspektif perilaku konsumen, sertifikasi halal terbukti berpengaruh positif terhadap sikap dan keputusan pembelian konsumen Muslim (Balques et al., 2017). Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kesadaran akan pentingnya produk halal dan perilaku pembelian aktual, yang menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif.

Tantangan utama yang dihadapi industri kosmetik halal Indonesia meliputi rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan produsen, kendala biaya dan prosedur sertifikasi, kurangnya koordinasi kelembagaan, serta belum adanya standar halal global yang seragam. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga sertifikasi, produsen, dan konsumen, serta dukungan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dan implementasi strategi yang tepat, industri kosmetik halal Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pemain utama di pasar global, sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen Muslim dalam memenuhi kebutuhan kecantikan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Daftar Pustaka

Al-Mawarid, I. S., & Rohmah, S. N. (2023). Urgensi peralihan kewenangan sertifikasi jaminan produk halal Majelis Ulama Indonesia kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 10(2), 551–564. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31973

Amalia, A. P. E., & Markonah, M. (2022). Pengaruh sertifikasi halal, harga dan brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk skincare Wardah di Jakarta. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 2(2), 157. https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i2.49

Amalia, R., & Rozza, S. (2022). Analisis pengaruh halal awareness, religiusitas, gaya hidup, dan viral marketing terhadap keputusan pembelian produk skincare dan kosmetik halal (Studi pada Generasi Z di DKI Jakarta). Account, 9(2). https://doi.org/10.32722/account.v9i2.4688

Amalia, R., Nasution, A. A., & Effendi, S. (2022). Pengaruh iklan dan sertifikasi produk halal terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah. Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 3(1), 33–51. https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v3i1.6144

Astuti, A. R. T., & Ruqiah. (2020). Bisnis halal dalam perspektif etika Islam: Kajian teoritis. Al-Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, 1(2), 142–156. https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1139

Balques, A., Noer, B. A., & Nuzulfah, V. (2017). Analisis sikap, norma subjektif, dan niat beli produk kosmetik halal pada konsumen Muslimah di Surabaya. Jurnal Sains dan Seni ITS, 6(2). https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i2.25472

Erliani, L., & Sobiroh, C. (2022). Studi komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang ketentuan jaminan produk halal. Falah: Journal of Sharia Economic Law, 2(2), 15–28. https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119

Fachri, M. R., & Fathiah, F. (2022). Authentication of halal food and beverage products certified by BPOM and LPPOM-MUI based on NFC smartphone. Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, 6(1), 8. https://doi.org/10.22373/cj.v6i1.12322

Farhan, A. (2019). Pelaksanaan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu). Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 1. https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2340

Farichah, S., & Yasin, A. (2023). Pengaruh sertifikasi halal, halal awareness, dan brand image terhadap keputusan konsumen Muslim dalam membeli kosmetik di Surabaya. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(3), 2966–2980. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4851

Fauzi, I. (2022). Menyoal bisnis kosmetik bersertifikat halal (Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 10(1), 57. https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13961

Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi halal produk olahan pangan. Jurnal Ilmiah Pangan Halal, 3(2), 1–7. https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676

Fuadi, N. A., Wahab, A. R. B. Z., Wamaulana, F., Sukmawaty, E., Masriany, M., & Muthiadin, C. (2021). Deteksi titik kritis kehalalan produk UMKM es dawet di Kota Makassar. Filogeni: Jurnal Mahasiswa Biologi, 1(3), 77–84. https://doi.org/10.24252/filogeni.v1i3.23477

Habibi, M. (2023). Pelaksanaan inovasi produk halal. Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah, 10(2), 94–104. https://doi.org/10.47077/ekosiana.v10i2.444

Hanifa, D., Rustini, R., & Putra, P. P. (2023). Edukasi titik kritis kehalalan produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan menggunakan flowchart pada siswa Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAKPA) Padang. Warta Pengabdian Andalas, 30(4), 798–806. https://doi.org/10.25077/jwa.30.4.798-806.2023

Harmoko, I. (2022). Optimalisasi industri halal di Indonesia melalui pendekatan strategis distinctive competence. Reinforce: Journal of Sharia Management, 1(2), 105–121. https://doi.org/10.21274/reinforce.v1i2.6439

Hasan, K. N. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292

Hidayat, W. G. P. A. (2023). Pengaruh label halal dan kualitas produk terhadap proses keputusan pembelian kosmetik merek Wardah dengan menggunakan brand image sebagai variabel intervening. Jurnal Keislaman, 6(1), 156–173. https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3708

Hidayati, A. R., Sunarwidhi, A. L., Hanifa, N. I., Mukhlishah, N. R. I., & Andanalusia, M. (2022). Alih informasi titik kritis halal pada sediaan kosmetika herbal. Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 6(4), 2147. https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11741

Jibrani, A. M. P. (2022). Sertifikasi halal Indonesia ditolak negara Muslim. Journal of Integrative International Relations, 7(2), 148–155. https://doi.org/10.15642/jiir.2022.7.2.148-155

Jubba, H., M, A. A. Y., Putri, R. E., & Nastain, M. (2023). Contribution of halal certification to industrial development in Indonesia. Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 16(2), 126–141. https://doi.org/10.35905/kur.v16i2.6273

Kadengkang, J. A., & Linarti, U. (2020). Pengukuran perilaku dan niat beli produk kosmetik halal melalui modifikasi theory of planned behavior (TPB). Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 8(1), 25. https://doi.org/10.22219/jipt.v8i1.8769

Kartina, K., Nurjannah, N., & Nurmaisah, N. (2020). Peningkatan pemahaman pelaku UMKM dan masyarakat atas produk halal dan aman melalui program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Juata Laut, Tarakan-Kalimantan Utara. Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo, 4(1), 15–22. https://doi.org/10.35334/jpmb.v4i1.1485

Larasati, A., Hamdani, I., & Lisnawati, S. (2019). Pengaruh label halal terhadap produk kecantikan. Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 1(1), 48. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1815

Larasati, A., Hati, S. R. H., & Safira, A. (2018). Religiusitas dan pengetahuan terhadap sikap dan intensi konsumen Muslim untuk membeli produk kosmetik halal. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 8(2). https://doi.org/10.15408/ess.v8i2.7459

Lee, J., & Premananto, G. C. (2022). Strategi perusahaan kosmetik Korea untuk memperkuat marketing di Indonesia. Bisei: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, 7(1), 32–46. https://doi.org/10.33752/bisei.v7i1.2408

Lestari, M., Parakkasi, I., & Katman, M. N. (2023). Pengaruh sertifikasi halal dan izin edar BPOM terhadap minat beli kosmetik pada mahasiswi. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(3), 1160–1174. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.3807

M, A. A. Y., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi sertifikasi halal terhadap perkembangan industri halal di Indonesia. Al-Tijary, 8(2), 155–169. https://doi.org/10.21093/at.v8i2.7652

Marasabessy, F. (2022). Pertanggungjawaban hukum MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam menerbitkan sertifikat halal produk haram yang terlanjur beredar. I-Best: Islamic Banking & Economic Law Studies, 1(2), 116–135. https://doi.org/10.36769/ibest.v1i2.253

Mariam, S., Rohani, L., & Naldo, J. (2023). Sejarah branding kuliner halal di Kota Medan, 2003–2019. Warisan: Journal of History and Cultural Heritage, 4(2), 56–62. https://doi.org/10.34007/warisan.v4i2.1923

Masood, A. (2024). Merging ethics and innovation: Meeting Society 5.0 halal cosmetics needs by harnessing IR5.0. Ibaf E-Proceedings, 11(1), 626–637. https://doi.org/10.33102/33dzz429

Maulidyah, N. H., Latief, F., & Zaeni, N. (2023). Pengaruh labelisasi halal dan kualitas produk terhadap minat beli kosmetik Wardah pada Toko Satu Sama Hertasning Makassar. Nobel Management Review, 4(1), 69–79. https://doi.org/10.37476/nmar.v4i1.3850

Muchtaridi, M. (2017). Kosmetika halal atau haram serta sertifikasinya. Farmasetika.com (Online), 2(1), 12. https://doi.org/10.24198/farmasetika.v2i1.12689

Nahlah, N., Siradjuddin, S., Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1891. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923

Nasori, N., Puspitasari, N., Saifuddin, S., Gunawan, S., & Rubiyanto, A. (2023). Proses sertifikasi halal self declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di wilayah Benowo Surabaya: Studi perbandingan. Sewagati, 8(1), 1156–1163. https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.803

Nasution, P., Effendi, S., & Agustami, E. (2022). Pengaruh sertifikat halal terhadap minat dan keputusan pembelian kosmetik Wardah di Kecamatan Barumun. Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 3(1), 68–75. https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v3i1.6145

Nuzulia, N., & Khasanah, R. (2023). Urgensi sertifikasi halal pada etika produksi. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 24(1), 159. https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.10816

Othman, Y., Ali, M. N. A., & Shah, H. A. R. (2022). Halal built-in approach to regulation of halal cosmetic products. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i12/16067

Pamungkas, N. L., Ibdalsyah, I., & Triwoelandari, R. (2021). Pengaruh Islamic branding, celebrity endorser, dan pengetahuan produk terhadap keputusan pembelian konsumen kosmetik Wardah. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(2), 100–114. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.539

Paramawidhita, R. Y., & Kartini, N. H. (2020). Peningkatan kesadaran penggunaan produk halal di kalangan remaja Kota Palangka Raya. Pengabdianmu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 5(2), 199–202. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v5i2.1343

Pratiwi, D. P., & Falahi, A. (2023). Pengaruh sertifikasi halal dan kesadaran halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah di Desa Bangun Rejo Tanjung Morawa. Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi, 10(1), 1–13. https://doi.org/10.54131/jbma.v10i1.148

Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. Halal Research Journal, 2(1). https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246

Rafifasha, T. N. (2022). Persepsi dan preferensi konsumen kosmetik halal. Bandung Conference Series: Economics Studies, 2(2). https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4643

Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). Sertifikasi halal sebagai penerapan etika bisnis Islami dalam upaya perlindungan bagi konsumen Muslim. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 14(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251

Rokhmawati, D., Anugrah, R., Hariyanto, A., Limgiani, L., & Rahmawati, M. F. (2024). Penguatan kesadaran produk halal bagi remaja dan ibu rumah tangga di Desa Kedungrejo. JAST: Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi, 8(1), 82–97. https://doi.org/10.33366/jast.v8i1.5957

Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). Implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(2), 92–97. https://doi.org/10.55681/primer.v1i2.54

Rusydiana, A. S., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika penerapan jaminan produk halal di Indonesia: Analisis tata kelola halal. Harmoni, 22(1), 167–186. https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572

Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 98. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803

Siska, S., Rahmi, H., Fitriani, & Dewanti, E. (2020). Workshop dan pelatihan pengajuan sertifikat halal bagi pelaku industri makanan olahan UMKM. Jurnal Solma, 9(1), 201–208. https://doi.org/10.29405/solma.v9i1.3823

Sodiman, S. (2018). Sertifikasi halal produk makanan sebagai perlindungan konsumen Muslim: Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(1), 85. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1190

Suhardini, E. D. (2018). Produk impor yang tidak memiliki label halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 47–58. https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i1.57

Sujarwo, S., & Rohmah, S. N. (2023). Urgensi lembaga hisbah dalam melakukan tugas pengawasan terhadap produk halal. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 10(2), 295–310. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31501

Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. Majalah Hukum Nasional, 51(1), 73–94. https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139

Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). Sertifikasi halal dan implikasinya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Jur'i, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444

Tajuddin, E., Rashid, N. R. A., Asuhaimi, F. A., Sani, M. S. A., & Jamaludin, M. A. (2022). Review of paper on global halal cosmetics standards requirements and issues related to their implementation. Journal of Halal Industry & Services. https://doi.org/10.36877/jhis.a0000299

Uliya, Z., Zulhadi, T., & Mahyarni, M. (2023). Pengaruh label halal, citra merek, dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah. Money: Journal of Financial and Islamic Banking, 1(2), 106–114. https://doi.org/10.31004/money.v1i2.15287

Ummi, R., Ramdan, A. M., & Danial, R. D. M. (2020). Pengaruh religiusitas dan produk halal terhadap keputusan memilih kosmetik pada konsumen Muslim. Sketsa Bisnis, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.35891/jsb.v7i1.2027

Wahyuningrum, A., Anasom, H., & Kusmanto, T. Y. (2017). Strategi dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah melalui sertifikasi halal. Jurnal Ilmu Dakwah, 35(2), 186. https://doi.org/10.21580/jid.v35.2.1618

Widyastuti, H., Zahra, N., & Primadona, F. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi awareness pada produk halal di Kota dan Kabupaten Bogor. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(4), 2427–2438. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.3570

Wulandari, D. E. (2022). Respon publik terhadap sertifikasi halal LP-POM-MUI dan implikasi hukumnya. Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 1(2), 104–111. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.600

Yuanitasari, D., & Muchtar, H. N. (2021). Potensi sertifikasi halal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Asy-Syari'ah, 22(2), 197–218. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.8347

Zulaiha, S., & Saepurohman, M. (2024). Problematika pengajuan sertifikasi halal: Studi kasus UMKM di Pasar Kordon. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 3(2). https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.207