AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
This article comprehensively examines the concept of ownership (al-milkiyyah) in Islam, encompassing its philosophical and theological foundations, classification of ownership types, legitimate means of acquisition, ownership limitations, and comparative analysis with other economic systems. Islam distinguishes ownership into three main categories: individual ownership (milkiyyah fardiyyah), public ownership (milkiyyah 'āmmah), and state ownership (milkiyyah dawlah). The fundamental philosophical basis of Islamic ownership rests upon the conviction that Allah SWT is the absolute owner of all creation, while human beings serve merely as trustees (khalifah) entrusted with managing and utilizing wealth in accordance with divine ordinance. Unlike capitalism, which upholds absolute individual property rights, and socialism, which eliminates private ownership, Islam acknowledges multiple forms of ownership simultaneously — a principle known as multitype ownership. Islamic law (syariat) also regulates the lawful means of acquiring ownership, including labor, inheritance, state grants, gifts, land reclamation, and contractual agreements. Ownership in Islam is not absolute; it is constrained by obligations such as zakat, prohibitions against hoarding (ihtikar), and prohibitions against monopoly. The ultimate objective of the Islamic ownership system is to achieve economic welfare and social justice, ensuring that the benefits of natural resources are equitably distributed across all segments of society.
Keywords: al-milkiyyah, individual ownership, public ownership, state ownership, Islamic economic system, multitype ownership
Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep kepemilikan (al-milkiyyah) dalam Islam, meliputi landasan filosofis dan teologisnya, klasifikasi jenis-jenis kepemilikan, cara-cara memperoleh kepemilikan yang sah, batasan-batasan kepemilikan, serta perbandingannya dengan sistem ekonomi lain. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori utama, yaitu kepemilikan individu (milkiyyah fardiyyah), kepemilikan umum (milkiyyah 'āmmah), dan kepemilikan negara (milkiyyah dawlah). Landasan filosofis kepemilikan dalam Islam bertumpu pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta, sementara manusia hanya berperan sebagai pemegang amanah (khalifah) yang diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan-Nya. Berbeda dari kapitalisme yang mengutamakan hak milik pribadi secara absolut dan sosialisme yang menghapus kepemilikan individu, Islam mengakui berbagai bentuk kepemilikan secara bersamaan yang dikenal dengan prinsip multitype ownership. Syariat Islam juga mengatur sebab-sebab perolehan kepemilikan yang sah, meliputi bekerja, pewarisan, pemberian negara, hibah, menghidupkan tanah mati, dan akad. Kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban zakat, larangan menimbun harta (ihtikar), dan larangan monopoli. Tujuan utama sistem kepemilikan Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa manfaat sumber daya alam dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci: al-milkiyyah, kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara, sistem ekonomi Islam, multitype ownership
1. Pendahuluan
Konsep kepemilikan merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang membedakannya secara substansial dari sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Dalam perspektif Islam, persoalan kepemilikan (al-milkiyyah) tidak sekadar menyangkut hubungan hukum antara manusia dan harta benda, melainkan juga mencakup dimensi teologis, etis, dan sosial yang sangat mendalam (Isfihany, 2022; Taqiyuddin, 2020). Harta dalam Islam merupakan salah satu amanat yang diberikan kepada manusia sebagai pemilik secara majāzi (kiasan), sementara kepemilikan hakiki dan mutlak hanya milik Allah SWT (Mursid et al., 2023; Taqiyuddin, 2020). Prinsip ini menjadi fondasi utama yang menopang seluruh bangunan konsep kepemilikan dalam Islam, sekaligus menjadi titik tolak yang membedakannya dari paradigma kepemilikan dalam sistem ekonomi konvensional.
Topik mengenai "manusia dan harta" merupakan tema yang cukup menarik dan populer baik di kalangan akademik maupun di kalangan umum (Taqiyuddin, 2020). Diskursus mengenai hal tersebut dapat disorot dari aspek hukum maupun ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, kepemilikan (al-milkiyyah), pengelolaan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyyah), serta distribusi kekayaan di antara manusia (al-tauzī' al-tharwah bayna al-nās) merupakan tiga kaidah umum yang menjadi landasan bagi seluruh hukum ekonomi Islam (Arwani, 2015; Fahriansah, 2017; Nuraini, 2020). Ketiga kaidah ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang kohesif dalam mengatur kehidupan ekonomi umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep kepemilikan dalam Islam, mulai dari landasan filosofis dan teologisnya, klasifikasi jenis-jenis kepemilikan, sebab-sebab dan cara memperoleh kepemilikan, batasan-batasan kepemilikan, hingga perbandingannya dengan sistem ekonomi lain. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana Islam memandang dan mengatur persoalan kepemilikan harta benda dalam kehidupan manusia.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang relevan dengan topik kepemilikan dalam Islam. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensintesis berbagai pendapat ulama dan pemikir ekonomi Islam mengenai konsep kepemilikan, kemudian membandingkannya dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme untuk menemukan kekhasan dan keunggulan sistem kepemilikan dalam Islam.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Landasan Filosofis dan Teologis Kepemilikan dalam Islam
3.1.1 Kepemilikan Mutlak Milik Allah SWT
Landasan paling fundamental dari konsep kepemilikan dalam Islam adalah keyakinan bahwa seluruh alam semesta beserta isinya adalah milik Allah SWT secara mutlak dan absolut. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, "langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya adalah milik Allah" (QS. 5:120) (Triana, 2018). Dalam Lisan Al-'Arab, Ibnu Mandzur menyatakan bahwa pemilik mutlak adalah Allah ta'ala yang Maha Suci, Raja diraja, bagi-Nya segala kekuasaan (kerajaan), Dialah pemilik (penguasa) hari kiamat, Dia adalah pemilik penciptaan yang berarti pemelihara dan pemilik seluruh alam semesta (Nasution, 2021). Dari ungkapan ini mengindikasikan bahwa kata malaka berarti kepemilikan yang pada dasarnya hanya milik Allah ta'ala (Nasution, 2021).
Secara ontologis, hakikat kepemilikan harta dalam Islam adalah mutlak milik Allah SWT (Mursid et al., 2023). Prinsip ini juga ditegaskan oleh Taqiyuddin an-Nabhani yang menyebutkan bahwa semua yang ada di dunia milik Allah secara mutlak dan manusia hanyalah sebagai pengelola (Adzkiya, 2020). Senada dengan itu, Praja mengemukakan bahwa prinsip dasar kepemilikan dalam Islam pada hakikatnya kepemilikan bumi, alam semesta dengan segala isinya adalah milik Allah (Nasution, 2021). Kepemilikan yang sesungguhnya di alam semesta ini ialah sepenuhnya hanya milik Allah menurut Islam, dan manusia dibebaskan untuk mempunyai kekayaan dan berlomba untuk memperolehnya serta memanfaatkannya (Salim et al., 2023).
Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja, sementara manusia sebagai khalifah di bumi hanya sebagai wakil dari Allah dalam menggunakan harta (delegated and restricted ownership) (Triana, 2018). Dengan kata lain, kepemilikan manusia atas harta benda bersifat majazi (kiasan) dan terbatas, bukan kepemilikan yang sesungguhnya (Firdaus, 2022; Taqiyuddin, 2020). Hal ini penting untuk dipahami karena implikasinya sangat luas: setiap tindakan manusia dalam memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta harus senantiasa tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik sejati (Mursid et al., 2023; Nasution, 2021).
3.1.2 Manusia sebagai Khalifah dan Pemegang Amanah
Dalam kerangka teologis Islam, manusia ditempatkan sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin (Faridatunnisa, 2022). Konsep khalifah ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap pemahaman tentang kepemilikan. Manusia tidak memiliki hak kepemilikan yang absolut atas harta benda; sebaliknya, mereka hanya memegang amanah dari Allah yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemilik-Nya (Ikhwan & Solihah, 2021). Oleh karena itu, dalam mengelola harta, manusia harus senantiasa mempertimbangkan kehendak Allah dan kepentingan sesama manusia.
Prinsip ini juga ditegaskan dalam konsep ekonomi Islam bahwa kepemilikan manusia apabila diklasifikasikan menjadi kepemilikan khusus yaitu yang dimiliki oleh individu dan kepemilikan umum yaitu yang dimiliki oleh kelompok atau negara, namun keduanya tetap dalam kerangka amanah ilahiah (Irhas, 2018). Lebih dari itu, milik pada hakikatnya hanyalah merupakan titipan dari Allah sehingga perlakuan terhadap kepemilikan harus mengindahkan aturan dari pemiliknya yang asli (Harahap, 2023). Dalam Islam hak milik pribadi tidaklah mutlak, sebab harta itu pada hakikatnya milik Allah yang diamanatkan kepada pemiliknya, karena itu harta hanyalah merupakan fungsi sosial (Harahap, 2023).
Kesadaran akan status manusia sebagai pemegang amanah ini seharusnya mendorong setiap individu untuk bersikap bertanggung jawab dalam mengelola harta. Dalam Islam, di akhirat kelak manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas hartanya: dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan (Isfihany, 2022; Masyhudi, 2021). Dimensi pertanggungjawaban ini menjadi salah satu karakteristik khas kepemilikan dalam Islam yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional.
3.1.3 Nilai-Nilai Filosofis Kepemilikan dalam Islam
Dari kepemilikan terhadap harta dapat digali nilai-nilai filosofi yang amat luhur dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain: nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan/kepastian, nilai progresifitas dan fleksibilitas, serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan, dan pemerataan (Nasution, 2021). Nilai-nilai ini mencerminkan bahwa Islam memandang kepemilikan bukan sekadar sebagai hak individual yang bersifat absolut, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Secara epistemologi, kepemilikan harta dalam Islam juga merujuk pada sumber-sumber hukum Islam (naqli dan aqli). Dalam hal ini Islam telah memberikan dasar-dasar yang menjadi acuan manusia dalam memperoleh kepemilikan harta (Mursid et al., 2023). Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu (Isfihany, 2022). Bila ditinjau lebih dalam lagi, ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah juga dapat dicapai karakteristik kepemilikan dalam Islam, antara lain: hak milik umum dan individu pada saat yang sama berkedudukan sebagai dasar paling utama yang berbeda dengan sistem kapitalis yang menjadikan hak milik individu sebagai dasar utama dan hak milik umum dikesampingkan, berbeda pula dengan sistem sosialis yang menjadikan milik umum sebagai dasar utama dan hak milik individu dikesampingkan (Isfihany, 2022).
3.2 Definisi dan Pengertian Kepemilikan (Al-Milk) dalam Islam
3.2.1 Definisi Terminologis
Dalam terminologi hukum Islam, kepemilikan (al-milk atau al-milkiyyah) memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Meski demikian, semuanya mengacu kepada makna dan substansi yang sama. Al-Milk adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada larangan syara' (Nuraini, 2020). Dalam Wikipedia, ownership didefinisikan sebagai fakta atau status memiliki eksklusif atau kendali atas suatu kekayaan (property). Jadi, kepemilikan merujuk pada pemilikan suatu harta, yang mencakup penguasaan dan kendali terhadap harta tersebut (Hannanong et al., 2023).
Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Al-Milkiyyah atau disebut juga dengan Al-Milku (kepemilikan, hak milik) merupakan ikatan seseorang dan hartanya, yang telah ditegaskan keabsahannya oleh syariat (Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Dalam istilah hukum Barat, al-Milk mirip dengan istilah ownership yang berarti "hak milik atau kepemilikan" (Nuraini, 2020). Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum (Nurhayati, 2021).
Dalam konteks hukum Islam, al-milkiyyah (kepemilikan) mengacu pada hubungan hukum antara manusia dan properti yang membuat properti secara spesifik melekat padanya, bahwa adanya hak milik memungkinkan si pemiliknya mengambil untung dan manfaat atas hak milik itu, serta mencegah orang lain menarik untung dan manfaat tanpa seizin pemilik tersebut (Purnomo, 2020). Hak milik menjadi suatu kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain (Isfihany, 2022).
3.2.2 Perbedaan dengan Konsep Kepemilikan Barat
Terdapat perbedaan substansial antara konsep kepemilikan dalam Islam dan Barat. Perbedaan substansial terletak pada asal-usul sumber hak yang digunakan oleh pemikir Islam dan Barat. Dalam Islam, sumber hak bersumber dari legalitas hukum yang berakar pada aspek agama (perintah Tuhan) dengan dimensi transenden. Di sisi lain, dalam pandangan Barat, sumber hak berasal dari legalitas hukum yang dibentuk melalui konsensus manusia melalui instrumen undang-undang (regulasi) dan cenderung bersifat antroposentris (Hannanong et al., 2023).
Islam memiliki pandangan yang jelas tentang masalah properti, yang tidak sama dengan perspektif tentang kapitalisme dan komunisme. Harta sebagaimana ditunjukkan oleh Islam bukanlah milik pribadi (usaha bebas) dan bukan pula milik biasa (komunisme) namun memiliki tempat di sisi Allah, karena dijelaskan dari Al-Qur'an dan Sunnah (Nurhayati, 2021). Konsep Islam memiliki perbedaan dan bertolak belakang dengan konsep kapitalisme maupun komunisme. Tidak satu pun dari kedua sistem di luar Islam tersebut yang berhasil dalam menempatkan individu selaras dalam suatu mosaik sosial (Prasetyo, 2023).
Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam maupun yang hidup di dalam kultur masyarakat Indonesia adalah bukan hak yang bersifat mutlak dan otonom, tetapi suatu hak yang diakui (Triana, 2018). Ini mencerminkan bahwa dalam Islam, tidak ada bentuk kepemilikan yang bersifat absolut dan tanpa batas, karena semua kepemilikan manusia terikat oleh ketentuan syariat dan kepentingan bersama.
3.3 Klasifikasi Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam
Para ulama dan ekonom Islam secara konsisten membagi kepemilikan dalam Islam menjadi tiga kategori utama. Terdapat 70 ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hak kepemilikan atau sekitar 5,9% isi Al-Qur'an, dan hak kepemilikan terdiri atas 3 macam yaitu kepemilikan individu (private property), kepemilikan umum (collective property), dan kepemilikan negara (state property) (Hannanong et al., 2023). Pembagian tiga jenis kepemilikan ini juga dikemukakan oleh Samith Atif al-Zain, Taqiyuddin al-Nabhani, dan Ibnu Taimiyah (Purnomo, 2020; Salim et al., 2023; Utami et al., 2020).
3.3.1 Kepemilikan Individu (Milkiyyah Fardiyyah / Private Ownership)
Kepemilikan individu (private ownership) dimaknai sebagai kepemilikan harta atas perorangan. Di mana seseorang tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk memiliki, menguasai, dan mendayagunakannya. Sehingga, apabila ada orang lain yang ingin memiliki dan menguasai harta tersebut maka, harus seizin dan sepertujuan dari pemilik awalnya (Utami et al., 2020). Islam mengakui hak manusia untuk mencari penghidupan dan memperoleh harta benda untuk kekayaan, yang menurut hukum syara' memungkinkan bagi siapa untuk memanfaatkannya, namun dibatasi atas hak orang lain berupa zakat (Purnomo, 2020).
Ketentuan dasar hak milik individu dalam Islam diakui jika perolehan haknya didapatkan melalui kerjanya sendiri dan bukan diperoleh dengan jalan mengambil hak milik orang lain (Nuraini, 2020). Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi, tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain (T, 2021). Kepemilikan pribadi mengemban fungsi sosial sebagai sebuah manifestasi amanah umum, bukan label hak dan kendali absolut (Fithriyah, 2020). Karenanya Islam melarang kaum muslimin menjadikan kepemilikan pribadi sebagai ukuran kehormatan dalam masyarakat (Fithriyah, 2020).
Mannan menyebutkan delapan ketentuan syariah yang mengatur hak milik pribadi, yaitu: (a) pemanfaatan harta benda secara terus-menerus; (b) membayar zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki; (c) penggunaan harta benda secara berfaedah; (d) menggunakan cara yang tidak boros atau serakah; (e) penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, sebab ajaran Islam melarang monopoli kekuasaan politik dan kekayaan di tangan segelintir orang; dan (f) penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam (Fithriyah, 2020). Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun Islam mengakui kepemilikan individu, namun kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak dan bebas tanpa kendali.
Hak milik individu dalam Islam juga diakui dalam konteks hak kekayaan intelektual. Dalam deskripsi ini hukum Islam mengakui HKI sebagai kepemilikan individual yang harus dilindungi dan melarang segala upaya mengalihkan dan menggunakan hak tanpa seizin pemiliknya atau yang merugikan pemiliknya (Triana, 2018). Islam melarang keras kepemilikan atas harta yang digunakan untuk membuat kezaliman atau kerusakan di muka bumi (Sainul, 2021).
3.3.2 Kepemilikan Umum (Milkiyyah 'Āmmah / Public Ownership)
Kepemilikan umum adalah harta yang dimiliki, digunakan, dan diambil manfaatnya oleh publik. Dan harta ini tidak boleh dimiliki secara perorangan (Utami et al., 2020). Kepemilikan umum yaitu izin syara' kepada suatu masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan umum dimungkinkan dalam Islam jika suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum di mana masing-masing saling membutuhkan (Mugiyati, 2016). Sektor ini mencakup segala milik umum seperti hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil hutan, air, dan sebagainya (Mugiyati, 2016).
Syariat Islam melarang sumber daya seperti ini dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang (Mursid et al., 2023). Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya (Nurhayati, 2021). Berlaku prinsip harta sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi (Purnomo, 2020).
Kepemilikan umum (al-milkiyah al-'aamah) dalam pandangan Muhammad Baqir al-Sadr mencakup hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat keseluruhan (Azmy & Fuadi, 2022). Menurut al-Sadr, distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan; yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif (Azmy & Fuadi, 2022). Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah (Isfihany, 2022).
Dalam konteks sumber daya air, misalnya, Islam melalui konsep kepemilikan mengatur bahwa air tidak merupakan objek yang sempurna dimiliki, karena di sana hak kepemilikan setiap orang melekat tanpa terkecuali. Sumber daya air termasuk dalam kepemilikan umum (Prasetyo, 2023). Demikian pula dengan minyak dan gas bumi sebagai salah satu sumber daya alam yang merupakan bagian dari kekayaan yang kepemilikannya milik publik/umum (Purnomo, 2020).
3.3.3 Kepemilikan Negara (Milkiyyah Dawlah / State Ownership)
Kepemilikan negara ini pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, namun hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat atau masyarakat (Mursid et al., 2023). Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu; maksudnya kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah (Sainul, 2021).
Hak penguasaan atas properti milik pemegang mandat ilahiah negara Islam, yakni Nabi Muhammad saw., atau imam, misalnya penguasaan atas tambang, sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah teks hukum (Azmy & Fuadi, 2022). Kepemilikan negara merupakan harta yang haknya dimiliki oleh seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang negara. Pada dasarnya, hak milik negara ini juga bisa disebut sebagai hak milik umum namun dalam hal pengelolaannya menjadi wewenang dari pemerintah atau negara, di mana hal tersebut bisa saja dialihkan menjadi milik individu jika memang menjadi kebijakan negara dan demi kemaslahatan yang lebih luas (Rosia et al., 2021).
Termasuk dalam kategori ini adalah gedung-gedung milik negara atau uang milik negara (Masyhudi, 2021). Negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) dari rakyatnya (Sutrisno, 2021). Dalam hal kepemilikan (ownership) atas sumber daya ekonomi, Ibnu Taimiyah tampaknya berada pada pandangan pertengahan jika dari pemikiran ekstrem kapitalisme dan sosialisme saat ini. Meskipun ia sangat menekankan pentingnya pasar bebas, tetapi negara harus membatasi dan menghambat kepemilikan individual yang berlebihan. Kepentingan bersama harus menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi (Sutrisno, 2021).
3.4 Prinsip Multitype Ownership (Kepemilikan Multijenis) dalam Islam
Salah satu keistimewaan sistem ekonomi Islam adalah pengakuannya terhadap berbagai jenis kepemilikan secara bersamaan, yang dikenal dengan prinsip multitype ownership atau kepemilikan multijenis. Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep multitype ownership atau kepemilikan multijenis (Arwani, 2015). Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran (Arwani, 2015).
Konsep komunis hanya mengakui kepemilikan bersama, sedangkan konsep kapitalis hanya menonjolkan peruntukan pribadi saja. Sistem ekonomi Islam melihat akan pentingnya kepemilikan yang berintegrasi pada waktu yang sama, yang disebut dengan kepemilikan muzdawijah, yaitu mengakui adanya kepemilikan pribadi serta kepemilikan bersama dan bernegara (Fahriansah, 2017). Hal ini sangat berbeda dengan konsep kapitalis klasik yang hanya mengakui kepemilikan pribadi dan konsep sosialis yang hanya mengakui kepemilikan bersama oleh negara (Yunimar, 2019).
Multiple ownership (kepemilikan multijenis) merupakan derivasi dari prinsip tauhid, di mana manusia sebagai pemegang amanah di muka bumi diberi hak dan tanggung jawab yang sama dalam mengelola sumber daya yang tersedia (Yunimar, 2019). Prinsip ini terdiri dari tiga prinsip di antaranya: kepemilikan multijenis (multiple ownership), kebebasan berusaha atau bertindak (freedom to act), dan keadilan sosial (social justice) (Widyan, 2022). Prinsip multiple ownership dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah, adapun kepemilikan manusia di dunia merupakan kepemilikan yang sifatnya titipan (Hesthria, 2022).
3.5 Sebab-Sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan dalam Islam
Islam telah mengatur secara rinci tentang sebab-sebab dan cara-cara yang sah untuk memperoleh kepemilikan harta. Sebagai sebuah sistem tersendiri, ekonomi Islam telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan mekanisme perolehan kepemilikan, tata cara mengelola dan mengembangkan kepemilikan, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah manusia secara detail melalui ketetapan hukum-hukumnya (Nuraini, 2020).
3.5.1 Bekerja (Al-'Amal)
Bekerja merupakan salah satu sebab utama yang paling mendasar dalam memperoleh kepemilikan harta dalam Islam. Hukum syariah menetapkan cara atau sebab terjadinya kepemilikan sebagai cara tertentu yang disahkan oleh syariah untuk seseorang memiliki sesuatu, salah satunya adalah bekerja (Nuraini, 2020). Islam sangat memperhatikan cara-cara untuk memperoleh hak milik pribadi, dan bekerja merupakan cara yang paling utama dan mulia (Fithriyah, 2020). Pada tataran fundamental, Islam tidak membatasi struktur dan jenis usaha seseorang dalam memperoleh kekayaan, dan Islam juga tidak membatasi seberapa besar usaha seseorang dapat dicapai. Hal ini tergantung pada kesanggupan, kemampuan, dan keterampilan masing-masing, sepanjang dilakukan dengan baik dan benar, yang mengandung arti halal menurut undang-undang dan hak sesuai dengan pedoman yang baik dan bijaksana (Nurhayati, 2021).
3.5.2 Pewarisan (Al-Irts)
Pewarisan merupakan salah satu cara yang sah dan penting dalam memperoleh kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan harta dengan cara pewarisan menjadi menarik untuk dianalisis karena memiliki perbedaan dengan cara lain dalam memperoleh kepemilikan harta (Taqiyuddin, 2020). Karakteristik atau prinsip penting dalam kepemilikan harta melalui pewarisan dalam Islam adalah prinsip ijbari, yakni kepemilikan harta dengan cara pewarisan tidak bisa ditentukan oleh manusia (Taqiyuddin, 2020). Kemudian, dalam hukum waris Islam juga terdapat asas lain, yakni bilateral dan keadilan berimbang (Taqiyuddin, 2020).
Manusia diberi hak untuk mewariskan dan menerima waris sebagai salah satu cara kepemilikan harta yang sah juga untuk mensejahterakan keluarga melalui kepemilikan harta (Efendi et al., 2022). Pewarisan dalam Islam merupakan salah satu ketentuan penting yang mengatur hubungan antara individu dengan harta warisan atau harta peninggalan (Ardha et al., 2023). Hukum waris Islam membawa pengaruh penting dalam sistem pra-Islam. Untuk pertama kalinya wanita mewarisi, meskipun dalam mendekati semua hal hanya berhak mendapatkan setengah dari bagian ahli waris pria yang sama kedudukannya (Sholikah, 2023).
Kepemilikan tanah pertanian dapat dilakukan melalui jual beli, pewarisan, hibah, ihya al-mawat, tahjir, dan iqtha' (A. W. Nasution et al., 2023). Pewarisan adalah instrumen yang mengatur transfer kekayaan antargenerasi (Puspitasari & Wahyudi, 2024). Dalam hukum waris Islam, sebelum distribusi, terdapat tiga kewajiban yang harus dipenuhi: menangani biaya jenazah, melunasi utang almarhum, dan melaksanakan wasiat dalam batas-batas yang ditentukan (Puspitasari & Wahyudi, 2024).
3.5.3 Pemberian Harta Negara kepada Rakyat (Iqtha')
Salah satu cara memperoleh kepemilikan yang khas dalam Islam adalah melalui pemberian harta negara kepada rakyat. Islam memiliki aturan mengenai pemanfaatan tanah kosong milik negara, di mana negara dapat menyerahkan pengelolaan tanah kosong kepada rakyat melalui ihya al-mawat, tahjir, dan iqtha' (A. W. Nasution et al., 2023). Kepemilikan tanah dalam hukum Islam terdiri dari enam mekanisme menurut Abdurrahman al-Maliki, yakni: melalui jual beli, melalui waris, melalui hibah, melalui ihya' al-mawat (menghidupkan tanah mati), melalui tahjir (membuat batas pada suatu lahan), dan melalui iqtha' (pemberian negara kepada rakyat) (A. W. Nasution et al., 2023).
3.5.4 Harta yang Diperoleh Tanpa Kompensasi (Al-Muhabat)
Cara lain memperoleh kepemilikan adalah melalui harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu dari sebagian yang lain atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun (Sainul, 2021). Konsep penyerahan dalam KUHPerdata selaras dengan konsep kepemilikan dalam Islam, yaitu al-muhabat. Istila' al-muhabat atau cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta (Firdaus, 2022).
3.5.5 Menghidupkan Tanah Mati (Ihya' Al-Mawat)
Salah satu jalan untuk memperoleh hak kepemilikan dalam Islam adalah dengan membuka tanah (Ihya al-Mawat) (Harahap, 2023). Tanah tak bertuan dalam kajian hukum Islam dikenal dengan ard al-mawāt (tanah mati). Beberapa ulama abad pertengahan dari berbagai mazhab bahkan menyajikan pembahasan ini dalam bab khusus guna menemukan konsep ideal menyangkut ihwal hak dan kepemilikan tanah (Azmy & Fuadi, 2022). Perolehan status kepemilikan atas tanah dalam Islam dapat terjadi dengan cara apa pun selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara' (Harahap, 2023).
3.5.6 Akad (Al-'Uqud)
Kepemilikan individu yang didapat melalui kesepakatan yang terjadi melalui ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syariah sehingga menimbulkan pengaruh hukum terhadap objek akad juga merupakan salah satu cara memperoleh kepemilikan (Utami et al., 2020). Akad memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak pernah lepas dari akad (kontrak/perjanjian) dalam hidupnya. Hikmah akad-akad dalam ekonomi Islam adalah: munculnya pertanggungjawaban moral dan material, akan ada rasa tenteram, perselisihan akan dapat dihindari, status kepemilikan harta menjadi jelas, tidak sembarangan membatalkan akad karena telah diatur secara syar'i dan telah memiliki payung hukum (Puspitasari & Hanifuddin, 2023).
3.6 Jenis-Jenis Hak Milik dalam Islam
3.6.1 Hak Milik Sempurna (Al-Milk Al-Tam)
Hak milik yang sempurna (al-milk al-tam) adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara' berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut (Sainul, 2021). Dalam muamalat fikih, misalnya, sisa kain jahitan adalah hak milik sempurna (al-milku al-tam) dari pemesan (Rosmita et al., 2023). Hak milik sempurna ini memberikan kepada pemiliknya kewenangan penuh untuk memanfaatkan, mengelola, dan memindahtangankan harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat.
3.6.2 Hak Milik Tidak Sempurna (Al-Milk Al-Nāqish)
Selain hak milik sempurna, dalam Islam juga dikenal hak milik yang tidak sempurna, yaitu kepemilikan yang hanya mencakup bendanya saja tanpa manfaatnya, atau manfaatnya saja tanpa bendanya. Hak milik ada pada pemiliknya, sedang hak guna pakai bermakna bahwa suami atau istri memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut asalkan ada persetujuan dari pasangannya (Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Konsep ini relevan dalam berbagai transaksi muamalah seperti ijarah (sewa-menyewa), di mana penyewa memiliki hak atas manfaat benda tanpa memiliki bendanya itu sendiri.
3.7 Batasan-Batasan Kepemilikan dalam Islam
3.7.1 Kepemilikan Harus Diperoleh dengan Cara yang Halal
Islam menetapkan bahwa kepemilikan harta harus diperoleh melalui cara-cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Kepemilikan manusia terhadap karunia Allah berupa sumber daya yang ada dibatasi pada zat tertentu saja yang dibolehkan (halal zatnya), itu pun tidak secara mutlak, melainkan dibatasi pula cara-cara perolehan yang dibolehkan (halal lighairi zatih) saja (Mursid et al., 2023). Hak milik perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula (Fathony, 2017). Dalam memperolehnya dibebaskan dengan cara apa pun dapat dilakukan dalam sistem sosialis, namun Islam tidak demikian (T, 2021).
Menurut Yûsuf al-Qaradhâwî, apabila seseorang sudah terlanjur mendapatkan harta dengan cara maksiat, maka yang bersangkutan tidak boleh memanfaatkan harta itu untuk dirinya, sebaliknya harta itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umum (Busyro, 2018a, 2018b). Pemikiran hukum ini beranjak dari adanya pertentangan antara konsep larangan memanfaatkan harta haram secara dharûriyah dan konsep larangan menyia-nyiakan harta yang juga berada dalam tingkat dharûriyah (Busyro, 2018a).
3.7.2 Larangan Menimbun Harta (Ihtikar)
Islam melarang keras penimbunan harta (ihtikar) yang dapat merugikan masyarakat. Dilarang menimbun harta dan menjadikannya terlantar (Fathony, 2017; Ikhwan & Solihah, 2021). Dalam harta benda yang diperoleh ada hak untuk orang lain (Ikhwan & Solihah, 2021). Prinsip ini mencerminkan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut dan harus mempertimbangkan kepentingan sosial. Dalam hal ini dilarang adanya penindasan terhadap hak orang lain, melalui harta yang dimilikinya, karena di dalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi (T, 2021).
3.7.3 Kewajiban Zakat dan Fungsi Sosial Harta
Salah satu batasan paling konkret dari kepemilikan individu dalam Islam adalah kewajiban zakat. Hak milik individu diakui jika perolehan haknya didapatkan melalui kerjanya sendiri, namun dibatasi atas hak orang lain berupa zakat (Purnomo, 2020). Hak milik terkait oleh kepentingan (Isfihany, 2022). Juga dalam Islam harta digunakan untuk bekal ibadah sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Allah SWT (Isfihany, 2022).
Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu hak milik individual (milkiyah fardhiyah / private ownership), hak milik umum atau publik (milkiyah 'ammah / public ownership), dan hak milik negara (milkiyah daulah / state ownership). Dalam ekonomi Islam tujuan yang hendak dicapai adalah falah (Fathony, 2017). Kepemilikan harta dalam Islam sangat penting sebagai sarana kelangsungan hidup dan wadah untuk mencari tabungan bagi kehidupan ukhrawi di masa depan (Isfihany, 2022).
3.7.4 Larangan Monopoli dan Eksploitasi
Islam melarang monopoli dan eksploitasi sumber daya oleh segelintir orang. Semua hukum Islam tentang pengaturan kekayaan dan kepemilikan jika diterapkan secara konsekuen akan dapat mencegah berkumpulnya kekayaan pada segelintir orang (Hasna & Kurniawan, 2022). Dalam pandangan maqashid syariah, spirit hifz al-mal dalam maqashid syariah, selain menekankan pencegahan monopoli dan eksploitasi properti oleh elit oligarki, juga merupakan landasan filosofis dalam upaya mendistribusikan tanah secara adil dan merata bagi masyarakat (Herlindah et al., 2022).
3.8 Perbandingan Konsep Kepemilikan Islam dengan Kapitalisme dan Sosialisme
3.8.1 Kepemilikan dalam Sistem Kapitalisme
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, individu berhak memiliki sesuatu, baik alat produksi maupun alat konsumsi. Bahkan hak milik seseorang dilindungi hukum. Dan pemerintah berkewajiban melindungi hak milik ini. Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak membuat batasan tatacara (kaifiyah-nya) dan tidak ada pula batasan jumlahnya (kamiyah-nya). Sebab pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kebebasan (freedom/liberalism) di bidang pemanfaatan hak milik (Arwani, 2015).
Kepemilikan harta (barang dan jasa) dalam sistem sosialis dibatasi dari segi jumlah (kuantitas), namun dibebaskan dari segi cara (kualitas) memperoleh harta yang dimiliki (T, 2021). Dalam sistem ekonomi sosialis, negaralah yang menjadi pemilik utama. Faktor-faktor produksi, terutama yang penting, dikuasai negara. Hak milik perorangan praktis terbatas sekali pada barang-barang yang tidak terlalu penting.
3.8.2 Keunggulan Konsep Kepemilikan Islam
Sistem ekonomi Islam memandang bahwa kepemilikan tidaklah bersifat mutlak dan bebas tanpa kendali atau batasan (absolute) (Ikhwan & Solihah, 2021). Dalam aturan Islam dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dinafikan atau dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya (Ikhwan & Solihah, 2021). Pada hakikatnya individu hanyalah mewakili masyarakat dan harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (kelompok) anggota masyarakat tertentu, harta tersebut harus dikelola agar dapat dirasakan secara bersama oleh masyarakat, kepemilikan yang sesungguhnya tetaplah Allah SWT (Ikhwan & Solihah, 2021).
Islam memelihara keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu dilebih-lebihkan (Prasetyo, 2023). Sistem ekonomi Islam mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran (Arwani, 2015). Ekonomi Islam bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi tersebut (kapitalis, sosialis, komunis), melainkan merupakan sistem yang mandiri dengan karakteristik dan nilai-nilainya sendiri (Yunimar, 2019).
3.9 Pengelolaan Kepemilikan (Tasharruf fi Al-Milkiyyah)
Setelah memperoleh kepemilikan secara sah, Islam juga mengatur bagaimana harta tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan. Pengelolaan kepemilikan adalah tata cara seorang muslim yang wajib dijalankan tatkala ia menggunakan harta (Masyhudi, 2021). Ada dua perkara dalam pengelolaan kepemilikan: pengembangan harta dan pembelanjaan harta (Masyhudi, 2021). Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam pengembangan harta, baik dalam bidang perdagangan, pertanian, ataupun industri (Masyhudi, 2021).
Pengaturan ketentuan kepemilikan dalam Islam tersebut adalah tentang beberapa hal sebagai berikut: kepemilikan secara sah, menunaikan hak dan kewajiban, keadilan sosial, pemanfaatan, penggunaan berimbang, tidak merugikan pihak lain, dan pertanggungjawaban (A. W. Nasution et al., 2023). Tanah harus dikelola secara produktif agar membawa dampak positif dalam ekonomi. Pengelolaan tanah secara produktif juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah Allah di bumi (A. W. Nasution et al., 2023).
Dalam konteks pengelolaan kepemilikan, Islam juga mengatur tentang mekanisme pasar. Kepemilikan dalam hukum Islam adalah perintah atas sesuatu menurut hukum dan ketertiban, dan memiliki kedudukan untuk menindaklanjuti apa yang dimilikinya selama semua hal dipertimbangkan dalam jalur yang benar dan sesuai hukum (Nurhayati, 2021). Dengan demikian, Islam jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar (Nurhayati, 2021).
3.10 Distribusi Kekayaan sebagai Bagian dari Sistem Kepemilikan Islam
Distribusi kekayaan merupakan komponen integral dari sistem kepemilikan Islam. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat (Arwani, 2015). Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi (Arwani, 2015).
Menurut al-Sadr, distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan; yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif (Azmy & Fuadi, 2022). Dari pandangan Baqir inilah diharapkan tercapainya cita-cita keadilan distribusi secara merata (Azmy & Fuadi, 2022). Al-Qur'an tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja (Fathony, 2017).
Dalam konteks distribusi tanah, Islam memperbolehkan memiliki tanah secara pribadi, namun mengharamkan monopoli atasnya (Habibah, 2022). Konsep kepemilikan harta dijelaskan dalam aspek ekonomi Islam yang memiliki visi terciptanya kondisi 'adl wa al-ihsan (Habibah, 2022). Sejatinya tanah adalah milik Allah yang kemudian diberikan kepada manusia untuk dikelola secara berjamaah demi terwujudnya kelangsungan hidup dengan kondisi 'adl wa al-ihsan (Habibah, 2022).
3.11 Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Islam
Kepemilikan tanah merupakan salah satu aspek kepemilikan yang mendapat perhatian khusus dalam Islam. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk tanah, pada hakikatnya adalah milik Allah semata. Akan tetapi, selaku khalifah di muka bumi manusia kemudian diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkannya sebaik mungkin (Faridatunnisa, 2022). Maka, muncullah suatu term "kepemilikan tanah" (Faridatunnisa, 2022).
Beberapa ciri utama kepemilikan tanah menurut hukum adat dan Islam adalah bahwa tanah merupakan sumber daya ekonomi yang unik, di mana tidak mengenal bentuk penguasaan yang mutlak, adanya sifat inklusivitas, larangan untuk memperjualbelikan tanah dalam arti sebagai komoditas pasar, serta lebih dihargainya manusia dan kerja dibandingkan tanah (Syahyuti, 2016). Penguasaan tanah menurut hukum adat dan Islam tampaknya memiliki kearifan yang lebih tinggi, yang sesungguhnya akan lebih mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan (Syahyuti, 2016).
Dalam hukum tanah Islam, dasar utama pemberian hak atas tanah kepada rakyat semata-mata untuk dibangunkan, dikerjakan, dan dimakmurkan, berasaskan pada kemampuan mereka (Basana et al., 2023). Oleh karena itu, dasar pemberian hak atas tanah dalam Islam hendaklah berlandaskan pada ciri-ciri berikut: kepentingan umum (maslahah 'ammah), warga negara yang layak, dan keluasan tanah hendaklah mengikut kemampuan membangun dan mengerjakan tanah itu (Basana et al., 2023).
3.12 Kepemilikan Harta Warisan sebagai Instrumen Kepemilikan
Hukum waris Islam merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem kepemilikan Islam. Hukum waris Islam sebagai instrumen dalam hak untuk memiliki harta memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari hukum waris lainnya (Taqiyuddin, 2020). Karakteristik atau prinsip penting dalam kepemilikan harta melalui pewarisan dalam Islam adalah prinsip ijbari, yakni kepemilikan harta dengan cara pewarisan tidak bisa ditentukan oleh manusia (Taqiyuddin, 2020).
Kemudian, dalam hukum waris Islam juga terdapat asas lain, yakni bilateral dan keadilan berimbang. Asas-asas tersebut menjadikan hukum waris ini berbeda dengan hukum waris lain secara khusus dan kepemilikan harta dengan cara lain (Taqiyuddin, 2020). Yang membedakan hukum waris Islam dengan hukum Arab pra-Islam adalah bahwa dalam hukum waris Islam perempuan diberikan penguasaan ekonomi terhadap hartanya dan diberikan hak mewaris dari harta suaminya yang telah meninggal (Taqiyuddin, 2020).
Jika harta warisan dialihkan, kesejahteraan ekonomi ahli waris seharusnya meningkat. Namun, konflik di antara ahli waris seringkali mencegah hal ini, mengakibatkan aset yang tidak produktif atau dipersengketakan dengan kepemilikan yang tidak jelas (Puspitasari & Wahyudi, 2024). Pendekatan manajemen aset yang berfokus pada warisan Islam diharapkan dapat lebih mendorong penguatan ekonomi individu penerima manfaat secara khusus, serta memberikan manfaat bagi komunitas Muslim dan masyarakat umum di negara tersebut (Puspitasari & Wahyudi, 2024).
3.13 Nilai-Nilai Etika dalam Kepemilikan dan Pengelolaan Harta
3.13.1 Etika Memperoleh Harta
Islam menetapkan standar etika yang tinggi dalam memperoleh harta. Harta merupakan kebutuhan setiap orang yang di dalam Islam mesti didapatkan sesuai dengan aturan-aturan yang benar (Busyro, 2018a). Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari kekayaan harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal (Sainul, 2021). Owning property is not an absolute right for humans, but is a mandate (entrusted) from Allah SWT. What must be used and utilized as much as possible for the benefit of human life and channeled in the way of Allah to obtain His approval (Sainul, 2021).
Aturan-aturan kepemilikan dalam Islam memiliki implikasi terhadap potensi pengembangan ekonomi Islam. Penerapan aturan kepemilikan yang baik dapat berimplikasi pada pengurangan jumlah kemiskinan dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat (Efendi et al., 2022). Dari makna dan kaidah kepemilikan menurut Islam dapat pula diformulasikan prinsip dasar ekonomi Islam yang mencakup berbagai aspek etika dan moral dalam pengelolaan harta (Efendi et al., 2022).
3.13.2 Tanggung Jawab Sosial dalam Kepemilikan
Hak milik dalam Islam tidak bersifat absolut dan selalu terkait dengan tanggung jawab sosial. Hak milik terkait oleh kepentingan (Isfihany, 2022). Hasan 'Abd al-Hamîd Uwayd menyoroti dimensi sosial hak kepemilikan, di mana penggunaan hak tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama masyarakat (Hannanong et al., 2023). Para pakar ini secara kolektif menunjukkan bahwa pemahaman hak sebagai konsep kepemilikan dalam Islam melibatkan aspek hukum, moral, dan sosial, yang semuanya terkait erat dengan prinsip-prinsip ajaran agama (Hannanong et al., 2023).
Islam melarang keras kepemilikan atas harta yang digunakan untuk membuat kezaliman atau kerusakan di muka bumi (Sainul, 2021). Pengakuan Islam terhadap hak kepemilikan tercermin dalam konsep haq al-adami, perlindungan terhadap kepemilikan individu juga diatur dalam Islam dengan ditentukannya sanksi terhadap orang yang merampasnya (Efendi et al., 2022). Hak milik adalah hak dasar manusia yang wajib dilindungi. Bahkan meninggal dunia karena melindungi hak milik termasuk kategori mati syahid (Hidayat & Komarudin, 2022).
3.14 Kepemilikan dalam Konteks Ekonomi Islam Kontemporer
3.14.1 Transformasi Konsep Kepemilikan
Transformasi konsep kepemilikan harta di Indonesia tercermin dalam sejarahnya, dipengaruhi oleh hukum kolonial dan nilai-nilai lokal. Dampak globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial menciptakan pergeseran dalam cara pandang terhadap kepemilikan harta (Saefullah, 2024). Hukum bisnis dan kepemilikan harta saling terkait, mengatur aktivitas bisnis dengan regulasi yang mencerminkan pandangan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum bisnis (Saefullah, 2024).
Perkembangan ekonomi Islam kontemporer juga membawa inovasi dalam konsep kepemilikan, seperti dalam instrumen keuangan syariah. Investasi sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset/aktiva/kekayaan yang berwujud, manfaat dan jasa atau kepemilikan dari aset/aktiva/kekayaan dari suatu proyek atau aktivitas investasi khusus (Kurniasari, 2014). Sukuk dalam pasar modal Islam serupa dengan obligasi yang terdapat di pasar modal konvensional, namun perbedaannya adalah obligasi merupakan surat utang, sedangkan sukuk lebih merupakan sertifikat kepemilikan kepentingan dalam suatu aset (Indriasari, 2014).
3.14.2 Kepemilikan dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dalam konteks lembaga keuangan syariah, konsep kepemilikan memiliki implikasi yang signifikan. Ada tiga prinsip dasar yang harus dimiliki setiap lembaga keuangan syariah yaitu: prinsip kesamaan (principle of equity), prinsip partisipasi (principle of participation), prinsip kepemilikan (principle of ownership) (Sulistyowati, 2021). Dalam Islam konsep kepemilikan (ownership) menjelaskan bahwa seluruh alam semesta dan seisinya merupakan milik Allah SWT sedangkan manusia hanya sebagai wakil Allah (D. Y. Purnomo & Prasetyo, 2021).
Dalam transaksi ijarah (sewa-menyewa), misalnya, terdapat pemisahan antara hak kepemilikan dan hak manfaat. Al-ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fitriani & Nazaruddin, 2022; Tehuayo, 2018). Dalam perjanjian ijarah, hak kepemilikan dan hak usufructary diperlakukan berbeda karena mereka dilepas menurut hukum komersial Islam (Fitriani, 2018).
3.15 Hikmah dan Tujuan Pengaturan Kepemilikan dalam Islam
Pengaturan kepemilikan dalam Islam memiliki hikmah dan tujuan yang sangat mulia. Dengan mengetahui cara-cara pemilik harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia (Sainul, 2021). Syariat Islam hadir untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dalam hal apa pun termasuk pada kepemilikan atas harta benda serta hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada (K. B. Nasution, 2021).
Islam tidak melarang kepemilikan individu, meskipun esensi kepemilikan harta adalah milik Allah. Oleh karena itu, dalam memperoleh harta harus tunduk pada aturan dalam Islam, dan setelah memiliki harta harus adil dalam hal kepemilikan individu, kepemilikan sosial, dan kepemilikan negara. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat (Mursid et al., 2023).
Pokok dari konsep syariat ekonomi Islam yakni membebaskan orang-orang dari jerat kemiskinan ke kehidupan yang lebih layak dan berkecukupan (Efendi et al., 2022). Sampai di sini telah jelas bahwa ekonomi Islam telah memberikan payung hukum serta batasan-batasan tertentu terhadap umat manusia untuk memiliki harta kekayaan alam baik itu dalam ruang lingkup kepemilikan individu, kepemilikan umum maupun kepemilikan negara (Utami et al., 2020). Dengan demikian dalam konsep ekonomi Islam dikenal dengan beberapa kepemilikan atas harta, seperti kepemilikan harta individu, umum, dan negara. Hal ini dilakukan agar harta tersebut dapat terdistribusi secara merata, sehingga tidak adanya ketimpangan-ketimpangan sosial dalam masyarakat (Utami et al., 2020).
4. Kesimpulan
Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif, kohesif, dan berkeadilan yang dibangun di atas fondasi teologis yang kuat. Berbeda dari sistem kapitalisme yang mengutamakan kepemilikan pribadi secara absolut dan sistem sosialisme yang menghapus kepemilikan individu, Islam mengakui tiga jenis kepemilikan secara bersamaan: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara (Hannanong et al., 2023; Salim et al., 2023; Utami et al., 2020). Ketiga jenis kepemilikan ini tidak bersifat mutlak, melainkan terikat oleh ketentuan syariat dan kepentingan bersama (Ikhwan & Solihah, 2021; T, 2021).
Landasan filosofis kepemilikan dalam Islam adalah keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta, sementara manusia hanya sebagai pemegang amanah yang diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan-Nya (Mursid et al., 2023; K. B. Nasution, 2021; Triana, 2018). Prinsip ini melahirkan konsep kepemilikan yang bertanggung jawab, di mana setiap pemilik harta harus mempertimbangkan kepentingan sosial dan kewajiban agama dalam mengelola hartanya (Harahap, 2023; Isfihany, 2022).
Islam telah mengatur secara rinci tentang sebab-sebab dan cara-cara yang sah untuk memperoleh kepemilikan, mulai dari bekerja, pewarisan, pemberian negara, hingga menghidupkan tanah mati (Hannanong et al., 2023; A. W. Nasution et al., 2023; Sainul, 2021). Setiap cara perolehan kepemilikan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, dan setelah memperoleh kepemilikan, pemilik harta wajib menunaikan kewajiban-kewajiban sosial seperti zakat dan menghindari penimbunan harta (Fathony, 2017; Ikhwan & Solihah, 2021; J. Purnomo, 2020).
Pada akhirnya, tujuan utama pengaturan kepemilikan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat (Mursid et al., 2023; Utami et al., 2020). Dengan sistem kepemilikan yang adil dan berimbang, Islam berupaya mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan memastikan bahwa manfaat sumber daya alam dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Hasna & Kurniawan, 2022; Herlindah et al., 2022). Inilah yang menjadikan konsep kepemilikan dalam Islam relevan dan aktual untuk diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi kontemporer.
Daftar Referensi
Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 10(1), 23. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35
Alief, A. A. (2024). Filsafat Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teoritis). Ekalaya Jurnal Ekonomi Akuntansi, 2(1), 56–65. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.810
Ardha, D. J., Hasmiati, R. A., Jafar, A., & Syamsul, S. (2023). Proses Legalisasi dan Hambatan Dalam Pengurusan Tanah Warisan Tanpa Sertifikat. Journal of Sharia and Legal Science, 1(3), 157–166. https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.354
Arwani, A. (2015). Ekonomi Islam Salah Satu Model Alternatif Strategi Merekatkokohkan NKRI. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 275–294. https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.275-294
Azmy, M. N. T., & Fuadi, A. (2022). Tinjauan Muhammad Baqir al-Sadr Terhadap UUPA NO. 5 Tahun 1960 tentang Distribusi Tanah GG (Governor Ground) Menjadi Hak Milik. Wasathiyyah, 4(2), 92–110. https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v4i2.36
Basana, S., Yamin, M., Kalo, S., & Nasution, F. A. (2023). Analisis Yuridis Atas Klaim Hak Milik Atas Tanah Oleh Instansi Pemerintah. Ilmu Hukum Prima (IHP), 6(1), 60–76. https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3554
Busyro, B. (2018a). Hukum Memanfaatkan Harta Hasil Maksiat Berdasarkan Kajian Fiqh Maqȃshid Yûsuf Al-Qaradhȃwî. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(2), 231–253. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1670
Busyro, B. (2018b). Utilizing the Assets Acquired from Illegal Conducts: A Study of Fiqh Maqâshid of Yûsuf al-Qaradlâwî. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(2), 231. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1670
Efendi, N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam. Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(1), 310–316. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897
Fahriansah, F. (2017). Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqnin Hukum Ekonomi Syariah). Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 1(2). https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i2.679
Faridatunnisa, N. (2022). Teologi Tanah: Konflik Agraria dalam Perspektif Hadits. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 18(1), 36–45. https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.4086
Fathony, D. M. A. (2017). Studi Analisis Peran Pesantren Sidogiri Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perspektif Sosiologi. Profit Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1(1). https://doi.org/10.33650/profit.v1i1.319
Firdaus, M. I. (2022). Correlation of The Concept of Property Rights in Islamic Law and KUHPerdata. Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 63. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2569
Fithriyah, S. (2020). Ikhtiyār dalam Pemikiran Ekonomi Islam; Perspektif Teologi. Tasfiyah Jurnal Pemikiran Islam, 4(1), 163. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i1.3966
Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. Al-Hiwalah Journal Syariah Economic Law, 1(1), 37–52. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895
Fitriani. (2018). The Differences of Ijarah Financing and Conventional Lease On Islamic Law and Accounting Perspectives. Iqtishaduna, 9(2), 89–98. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i2.689
Habibah, M. N. (2022). Kontribusi Al-Qur'an dan Hadis dalam Mengatasi Krisis Lahan. Pappasang, 4(1), 62–78. https://doi.org/10.46870/jiat.v4i1.182
Hannanong, I., Bakar, A. A., & Mahfudz, M. (2023). Perspektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi). Iqro Journal of Islamic Education, 6(2), 133–146. https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4695
Harahap, T. M. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain. Islamic Circle, 3(2), 51–62. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1019
Hasibuan, R. R. A. (2021). Relevansi Prinsip Ekonomi Islam dalam Pembinaan Umat Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (Jeskape), 5(1), 107–120. https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1199
Hasna, S., & Kurniawan, R. R. (2022). Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/m8qxe
Herlindah, H., Kholish, Moh. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the Oligarchy of Ownership and Control of Agricultural Land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the Maximum Boundary. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(2), 222. https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960
Hesthria, N. (2022). Implementasi Kegiatan Alokasi Sumber Daya di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sains, 11(2), 247–255. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14773
Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2022). Perbandingan Maslahah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 67. https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.7857
Ikhwan, M., & Solihah, I. (2021). Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif. At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 49–59. https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.498
Ilyas, R. (2017). Konsep Mashlahah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(1), 9–24. https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517
Indriasari, I. (2014). Sukuk Sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pendanaan. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2(1), 61. https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5250
Irhas, M. J. (2018). Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam Perspektif Syariah. Wadiah, 2(1), 29–46. https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i1.2992
Isfihany, S. (2022). Nilai dan Moral Islam dalam Kepemilikan. Aksyana Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 1(2), 147. https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i2.2493
Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122
Luayyin, R. H., Arifin, M., & Ardli, M. N. (2024). Makna "Al-Iqtiṣâd" dan Korelasinya dengan Ekonomi Kontemporer (Tela'ah Ayat-Ayat Ekonomi). JSE Jurnal Sharia Economica, 3(1), 31–49. https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.1086
Masyhudi, H. (2021). Peran Harta Perspektif Ekonomi Islam dalam Era Pandemi Covid-19. Masadir Jurnal Hukum Islam, 1(1), 37–54. https://doi.org/10.33754/masadir.v1i1.328
Mugiyati, M. (2016). Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 440–471. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.440-471
Mursid, F., Janwari, Y., & Hafizd, J. Z. (2023). Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 230. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.21151
Nasution, A. W., Marliyah, M., & Anggraini, T. (2023). Kepemilikan Tanah Produktif dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 162–171. https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9733
Nasution, K. B. (2021). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). Islamic Circle, 1(2), 80–91. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303
Nuraini, P. (2020). Studi Ayat-Ayat Ekonomi tentang Al-Milk serta Klasifikasi Kepemilikan. Jurnal Islamika, 3(2), 44–56. https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2156
Nurhayati, N. (2021). Artikel Ekonomi Syariah (Mekanisme Pasar Syariah Pada Hukum Kepemilikan Dalam Islam). https://doi.org/10.31219/osf.io/59zce
Prasetyo, H. (2023). Privatisasi Air Bersih dalam Perspektif Ekonomi Islam. Journal Competency of Business, 6(02), 17–38. https://doi.org/10.47200/jcob.v6i02.1593
Purnomo, D. Y., & Prasetyo, A. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(2), 203. https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp203-210
Purnomo, J. (2020). Kritik Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Minyak Dan Gas Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Journal of Sharia Economics, 2(2), 158–181. https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.154
Puspitasari, I., & Hanifuddin, I. (2023). Stratifikasi Akad Kepemilikan Harta Sebagai Solusi Problem Pembagian Harta Pascacerai. Tafaqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 11(1), 40–59. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.1168
Puspitasari, I., & Wahyudi, A. (2024). Asset Management in Islamic Inheritance: A Solution for Economic Empowerment Obstacles. Islamic Economics Journal, 10(1), 1–17. https://doi.org/10.21111/iej.v10i1.11071
Rosia, R., Amalia, A., Syarifah, A., Rahmawati, L., Syariah, N., & Miskiyah, Z. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Menciptakan Human Welfare (Perspektif Ekonomi Islam). Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 12–26. https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.68
Rosmita, R., Novira, N., Yumita, Y., & Nasaruddin, N. (2023). Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Malaabis Makassar). Al-Khiyar Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 150–169. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1077
Saefullah, S. (2024). Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya. Jurnal USM Law Review, 7(1), 514–527. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8557
Sainul, A. (2021). Konsep Hak Milik dalam Islam. Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, 6(2), 196–208. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3433
Salim, A., Purnamasari, A., & Nugraha, W. (2023). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis dan Sosialis. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 8(2), 337–346. https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.627
Sholikah, M. T. (2023). A Philosophical Analysis of the Pusaka Inheritance Distribution Tradition in Kinali District, West Pasaman Regency. Quru' Journal of Family Law and Culture, 1(2), 128–153. https://doi.org/10.59698/quru.v1i2.117
Sulistyowati, S. (2021). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dalam Perspektif Islam. Wadiah, 5(2). https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511
Sutrisno, A. (2021). Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah. Muamalatuna, 13(1), 103. https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733
Syahyuti, N. (2016). Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 24(1), 14. https://doi.org/10.21082/fae.v24n1.2006.14-27
T, A. M. (2021). Pembagian Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/mxdtv
Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. Asy-Syari'ah, 22(1), 1–20. https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603
Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah. Tahkim, 14(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576
Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 177–192. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1747
Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusoalikhin, K. (2020). Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 19(2), 133. https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330
Widyan, L. (2022). Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam. Al-Maqashid Journal of Economics and Islamic Business, 2(01), 1–11. https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i01.444
Yunimar, Y. (2019). Perbandingan Ekonomi Adat Minangkabau dengan Ekonomi Islam. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 3(1), 35. https://doi.org/10.31958/imara.v3i1.1473
Narahubung: Klik Disini (Nindi) Hubungi Kami untuk pembelian produk, layanan, & buku-buku terbitan Kami |
Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Kavita_260503110146_Apabila seseorang memperoleh kekayaan melalui cara yang sah secara hukum dan telah menunaikan zakat, tetapi kekayaannya terus meningkat sementara kesenjangan sosial semakin lebar, apakah kondisi tersebut sudah mencerminkan keadilan ekonomi Islam? Jelaskan hubungan antara hak milik individu, fungsi sosial harta, dan pemerataan kekayaan.
BalasHapusAugie Ryan Rahman_230503110085, Bagaimana konsep kepemilikan individu (milkiyyah khassah) dibatasi oleh hak masyarakat dan negara menurut Islam?
BalasHapussafa salsabila azhar_250503110033_pbs a izin bertanya, Bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam, termasuk pembagian kepemilikan individu, umum, dan negara?
BalasHapusTASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Apa saja jenis kepemilikan dalam Islam seperti kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, dan bagaimana pembagian tersebut diterapkan pada pengelolaan sumber daya ekonomi saat ini?
BalasHapusAmelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. Islam mengenal kepemilikan pribadi, umum, dan negara. Jika sumber air di sebuah desa dikuasai satu pihak sehingga warga kesulitan, bagaimana Islam mengaturnya? Terima kasih.
BalasHapusPermisi Bapak, perkenalkan nama saya Anta Kuna Lutfi Sholiha dengan NIM 250503110004. Izin bertanya Bapak:
BalasHapusMengingat kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah dan manusia hanya pemilik majazi (titipan), bagaimana batasan dan mekanisme tasharruf fi al-milkiyyah (pengelolaan harta) yang tepat agar hak kepemilikan individu tidak mengesampingkan fungsi sosial dan kewajiban distribusi kekayaan dalam Islam?"
Dwi Rahmania Putri_260503110163
BalasHapusIzin bertanya Bapak. Islam melarang monopoli dan penimbunan harta yang merugikan masyarakat. Namun, dalam sistem ekonomi modern, perusahaan besar dapat menguasai sebagian besar pasar melalui persaingan usaha yang secara hukum dianggap sah. Bagaimana membedakan dominasi pasar yang masih diperbolehkan dengan monopoli yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam?
Nadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Dalam Islam, kepemilikan harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus memperhatikan kepentingan sosial. Bagaimana penerapan prinsip kepemilikan dalam Islam terhadap perusahaan besar yang menguasai sumber daya penting, agar hak kepemilikan tetap dihormati tanpa mengabaikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat? Terimakasih.
fatwaulayyahaniifah_250503110014
BalasHapusizin bertanya Pak/Bu. Sejauh mana batas hak kepemilikan pribadi diakui dalam Islam, dan apakah bisa dibatasi demi kepentingan kemaslahatan umum? Terima kasih.
Adwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya, Bagaimana konsep kepemilikan multitype dalam Islam (kepemilikan individu, publik, dan negara) diterapkan untuk mencegah monopoli sumber daya ekonomi strategis di era modern?
Ahmadah Latifatul Hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, BSI itu milik negara (BUMN). Bank Mandiri, BNI, BRI sebagai pemilik BSI adalah BUMN. Jadi faktor produksi penting (perbankan) dikuasai negara. Bukankah itu definisi sosialisme yang kamu tulis: "faktor-faktor produksi, terutama yang penting, dikuasai negara"? Berarti BSI itu sosialis atau Islam?
BalasHapusSyahrina Rafa Maula (250503110071)
BalasHapusizin bertanya, Dalam ekonomi modern, kepemilikan aset sering dipandang sebagai hak penuh pemiliknya. Bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam menjelaskan batas antara kebebasan pemilik mengelola hartanya dan kewajiban sosial yang melekat pada harta tersebut?
Nama: Albaid Lau Dzikrillah
BalasHapusNIM: 260503110125
Pertanyaan
"Bagaimana sistem ekonomi Islam di era modern dapat memformulasikan regulasi dan tata kelola yang terukur atas konsep multitype ownership (kepemilikan multijenis)—khususnya dalam menentukan batas tegas antara kepemilikan individu, umum (public ownership), dan negara—agar pemanfaatan sumber daya alam strategis (seperti minyak, gas, dan tambang) tidak jatuh ke dalam privatisasi kapitalistik atau penguasaan negara secara birokratis-otoriter, melainkan terdistribusi secara adil demi mencapai kemaslahatan publik (maslahah 'ammah) sesuai dengan Maqasid Syariah?"
Kusiroh (250503110077)
BalasHapusizin bertanya bapak, bagaimana konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam dapat menjaga keseimbangan antara hak seseorang untuk memiliki kekayaan pribadi dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat?
Indah putri rahmawati (250503110043)
BalasHapusIzin bertanya, apa perbedaan paling mendasar dalam memandang hak milik individu (milkiyyah fardiyyah) antara sistem ekonomi Islam dengan sistem kapitalisme maupun sosialisme?
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008
BalasHapusBagaimana batasan kepemilikan individu terhadap sumber daya alam menurut pandangan fiqh klasik dan implementasinya dalam regulasi ekonomi modern?
M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam mengatur hak individu untuk memperoleh kekayaan sekaligus kewajibannya terhadap kepentingan masyarakat?
"Bagaimana konsep kepemilikan multitype (individu, negara, dan umum) diterapkan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi modern?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
WILDANI AFIFAH_250503110017
BalasHapusBagaimana konsep kepemilikan mutlak milik Allah membatasi pemanfaatan aset dalam perbankan syariah?
Velani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam dapat diterapkan pada bentuk kekayaan modern yang tidak dikenal pada masa dahulu, seperti aset digital dan kepemilikan melalui platform online?
Nama: M. Iqbal Aqilah
BalasHapusNIM: 260503110126
Artikel ini menyimpulkan bahwa kepemilikan dalam Islam “tidak mutlak” dan mencegah konsentrasi kekayaan, tetapi bagian 3.5.1 menyatakan Islam tidak membatasi jenis maupun jumlah usaha dan hasil yang diperoleh seseorang, dan bagian 3.3.1 menyebut pemilik individu berhak sepenuhnya menguasai hartanya. Batasan yang disebut hanya zakat dan larangan menimbun, tanpa menjelaskan bagaimana keduanya benar-benar mencegah ketimpangan. Selain itu, pembagian tiga jenis kepemilikan dikutip sebagai kesepakatan “konsisten” ulama, padahal bersandar pada beberapa tokoh tertentu seperti An-Nabhani. Jika tidak ada batas jumlah kepemilikan individu, atas dasar apa artikel menyimpulkan bahwa sistem ini lebih adil daripada kapitalisme, dan apakah klasifikasi tiga jenis itu benar-benar konsensus atau hanya satu aliran pemikiran?
Syifaul Awwalina. H_250503110064
BalasHapusBagaimana penerapan konsep kepemilikan dalam Islam dapat mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu tanpa menghilangkan hak individu untuk mengembangkan hartanya?
Inayatin Najah (250503110067)
BalasHapusIzin bertanya bapak, jika sumber daya alam merupakan kepemilikan umum, bagaimana jika pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan swasta, tetapi keuntungan lebih banyak dinikmati perusahaan daripada masyarakat? Bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam seharusnya diterapkan dalam kondisi tersebut?
Nama: M. Fahril Abidin
BalasHapusNIM: 260503110133
Izin bertanya, Bapak.
Soal Kritis:
Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum benar-benar memberikan manfaat secara adil kepada seluruh masyarakat dan tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, sementara dalam praktiknya masih terdapat potensi monopoli, ketimpangan distribusi kekayaan, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam?
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya,
Bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam membatasi hak pemilik ketika penggunaan hartanya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan?
Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusTadi dijelaskan bahwa kepemilikan negara dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana jika pemerintah justru mengelola kekayaan negara untuk kepentingan kelompok tertentu? Apakah hal tersebut bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam Islam?
Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Afdal Faisal Ahmadani (260503110084), izin bertanya. Bagaimana konsep dasar kepemilikan harta dalam Islam menurut pandangan literatur klasik (turats) dikomparasikan secara mendalam dengan kompleksitas tantangan kepemilikan aset digital modern—seperti aset kripto, non-fungible token (NFT), hak cipta virtual, dan kekayaan intelektual digital—dalam bingkai hukum ekonomi Islam kontemporer yang terus berkembang?
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana konsep kepemilikan pribadi, umum, dan negara diimplementasikan dalam struktur ekonomi makro modern?
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
Bagaimana konsep kepemilikan mutlak milik Allah (haqquallah) diimplementasikan dalam batas-batas kepemilikan pribadi dan umum di era modern? — NIM: 250503110055, NAMA: Bryan Alinzky
BalasHapus250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Jika seseorang memperoleh harta secara halal dan tidak melanggar aturan, tetapi hartanya terus menumpuk hingga menimbulkan kesenjangan ekonomi, apakah Islam membenarkan kondisi tersebut? Bagaimana batasan kepemilikan individu dalam Islam agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial? Terima kasih.
Karimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 Apakah klasifikasi tiga jenis kepemilikan (individu, umum, dan negara) merupakan sebuah konsensus mutlak seluruh ulama, ataukah itu merupakan hasil ijtihad dari mazhab pemikiran tertentu (seperti Taqiyuddin an-Nabhani)?
BalasHapus[Difah Rimadhani_250503110052]
BalasHapusIzin bertanya Pak, cara peroleh sah ada bekerja, waris, iqtha', hibah, ihya al-mawat, akad. Kenapa kepemilikan dibatasi zakat, larangan ihtikar menimbun, dan monopoli? Apa beda milk tam vs milk naqish seperti ijarah?
ZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya pak, Bagaimana fikih kontemporer menyelesaikan dilema hukum ketika terjadi benturan ekstrem antara pembelaan hak milik dan kemaslahatan sosial?
Nabila Rizky Rahmadani (250503110059) izin bertanya. Dalam materi dijelaskan bahwa Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan kepentingan sosial, seperti kewajiban zakat dan larangan menimbun harta. Lalu, bagaimana menentukan batas antara hak seseorang untuk mengelola kekayaannya sendiri dengan kewajiban menggunakan kekayaan tersebut untuk kepentingan masyarakat, terutama jika keduanya saling bertentangan?
BalasHapusanya amelya febiyantie (250503110074)
BalasHapusizin bertanya pak,Bagaimana Islam menyelesaikan konflik antara hak kepemilikan pribadi dan kepentingan umum ketika seseorang memiliki tanah secara sah, tetapi tanah tersebut dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas?
Sallyka Zahra_250503110066
BalasHapusIzin bertanya Bapak, Bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam membatasi hak seseorang atas hartanya ketika penggunaan harta tersebut berpotensi merugikan kepentingan masyarakat?
Arya Wijaya_250503110005, izin bertanya pak, Bagaimana Islam menentukan batas antara kebebasan individu untuk memiliki kekayaan dan kewajiban sosial untuk mencegah penumpukan kekayaan yang merugikan masyarakat?
BalasHapusAchmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusBagaimana konsep kepemilikan (milkiyah) dalam Islam, dan apa saja jenis-jenisnya?
Bagaimana Islam membedakan kepemilikan individu, kolektif, dan negara, dan apa implikasinya pada ekonomi modern? NIM: 250503110018 | Nama: Yuga Dwi Saputra
BalasHapusNayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak, apa perbedaan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara dalam Islam, dan bagaimana contoh penerapannya saat ini? Bagaimana pandangan kontemporer menyikapi kepemilikan atas sumber daya alam dan hak kekayaan intelektual?
BalasHapusALIFIA YUSNITA SALSABILAH_250503110009
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana syarat dan batasan fiqh dalam menentukan keabsahan hak kepemilikan atas aset non-fisik seperti aset digital dan kekayaan intelektual?
muhammadferdyansyahsaputra_250503110020 Bagaimana Islam membatasi hak kepemilikan seseorang?
BalasHapusNaila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065, Assalamualaikum, izin bertanya bapak, dalam artikel dijelaskan bahwa Liquidity Coverage Ratio (LCR) Basel III bertujuan memastikan bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup untuk menghadapi tekanan arus kas selama 30 hari. Bagaimana bank syariah dapat menerapkan standar LCR tersebut ketika pilihan aset likuid yang sesuai dengan prinsip syariah masih terbatas? Apakah pengembangan sukuk dan instrumen likuiditas syariah lainnya dapat menjadi solusi agar bank mampu memenuhi standar likuiditas internasional tanpa bergantung pada instrumen berbasis bunga? Terima kasih.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana Islam membagi kepemilikan pribadi, umum, dan negara, dan bagaimana prinsip ini diterapkan pada privatisasi sumber daya alam?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula_250503110013.
Dwi aurora nayla rahmadina_250503110035 izin bertanya bapak
BalasHapusJika sumber daya alam merupakan kepemilikan umum, apakah perusahaan swasta boleh mengelolanya untuk memperoleh keuntungan? Jelaskan berdasarkan prinsip ekonomi Islam!
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusDwi aurora nayla rahmadina_250503110035 izin bertanya bapak
BalasHapusBagaimana seharusnya pemerintah mengatasi praktik monopoli dan penumpukan kekayaan pada segelintir orang agar sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam Islam?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa tanah dapat menjadi salah satu bentuk kepemilikan yang sah, tetapi pemiliknya juga bertanggung jawab untuk mengelolanya secara produktif. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap seseorang yang memiliki tanah secara sah, tetapi membiarkannya terbengkalai dalam waktu lama, padahal tanah tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat?
Agung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam ekosistem operasional lembaga keuangan syariah modern, akad Wakalah (Perwakilan / Agen) diposisikan sebagai solusi fleksibel di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam melakukan transaksi tertentu, seperti dalam pengelolaan reksadana syariah, asuransi Takaful, maupun trade finance. Namun, dalam praktiknya, struktur Wakalah sering kali dikombinasikan secara hibrida (hybrid contract) dengan akad komersial lain yang dipatok dengan fee tetap atau persentase dari dana yang dikelola—lepas dari apakah pengelolaan tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi nasabah. Mengingat esensi Wakalah dalam fikih muamalah adalah akad kepercayaan yang bersifat amanah (fiduciary duty) di mana wakil bertindak semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa tanpa mencari marjin komersial tersembunyi dari risiko yang dialihkan, sejauh mana penggunaan akad Wakalah saat ini murni mencerminkan perwakilan yang adil, alih-alih sekadar instrumen legal penarikan fee berbasis jasa terselubung yang memindahkan seluruh risiko operasional ke pundak nasabah sementara lembaga keuangan tetap menikmati kepastian pendapatan bebas risiko?
Salsabilla Lyrabiha (250503110048)
BalasHapusIzin bertanya bapak, Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi juga melarang monopoli dan eksploitasi. Jika seseorang membangun usaha dari nol hingga menguasai sebagian besar pasar karena mampu bersaing secara sehat, apakah penguasaan pasar tersebut otomatis bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, atau baru menjadi masalah ketika merugikan masyarakat?
Bagaimana konsep kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara dalam Islam, dan apa relevansinya terhadap privatisasi?
BalasHapusTabina AfraLiyudhza Chafidh_250503110012
250503110034_afifah nukmah
BalasHapusBagaimana seharusnya pemerintah mengelola sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas?
250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusIzin bertanya, jika Islam mengakui hak kepemilikan individu tetapi juga mengutamakan keadilan sosial, sampai sejauh mana negara boleh membatasi kepemilikan pribadi seseorang ketika harta tersebut mulai menimbulkan kesenjangan ekonomi atau merugikan kepentingan masyarakat?
Ahmad Dimas Arviansyah_250503110006
BalasHapusMengapa pengakuan terhadap kepemilikan swasta, negara, dan campuran dapat dianggap sebagai keistimewaan sistem ekonomi Islam?
Nahdya Dina Fauzia
BalasHapus260503110089
Bagaimana batasan operasional dan mekanisme kontrol yang adil diterapkan untuk memastikan bahwa hak kepemilikan individu tidak disalahgunakan untuk akumulasi kekayaan yang berlebihan di tengah masyarakat, tanpa mematikan motivasi berwirausaha?
Lintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya, bagaimana cara memastikan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam benar-benar berjalan merata tanpa mematikan motivasi individu untuk berwirausaha?
BalasHapusBagaimana dialektika antara hak kepemilikan individu dan hak publik atas sumber daya alam dalam Islam melalui kajian turats dan kontemporer? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)
BalasHapusKepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
BalasHapusNama: Khulafatul Anshor_250503110021
Bagaimana Islam mengatur kepemilikan aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik seperti harta pada umumnya?
Nafisah Munawwaroh_093
BalasHapusBagaimana Islam membatasi hak kepemilikan seseorang agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi yang justru merugikan masyarakat?
Siti Filzah Nur Sabrina (260503110096)
BalasHapusMohon maaf, izin bertanya pak.
Apakah konsep kepemilikan yang dijelaskan oleh ulama klasik dalam kitab turats masih relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang, terutama dengan munculnya bentuk kepemilikan modern seperti properti digital, saham, dan aset cryptocurrency?
Afifah Bunga Arya_250503110057
BalasHapusAssalamu'alaikum bapak saya izin bertanya,Bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam dapat membatasi penguasaan kekayaan oleh segelintir pihak tanpa menghilangkan hak individu untuk memiliki harta?
250503110074_Shabrina Aulia Aufa Apakah seseorang bebas menggunakan harta miliknya untuk kepentingan pribadi selama tidak melanggar hukum, atau tetap memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat?
BalasHapusArin Kamal Windiyanti_250503110068
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Pada bagian 3.7.1 dijelaskan pendapat Yusuf al-Qaradhawi bahwa harta yang sudah terlanjur diperoleh dengan cara maksiat tidak boleh dimanfaatkan untuk diri sendiri, tetapi boleh dipakai untuk kepentingan umum, karena larangan memanfaatkan harta haram dan larangan menyia-nyiakan harta sama-sama berada pada tingkat dharuriyah. Bagaimana batasan penerapan pendapat ini agar tidak disalahgunakan, misalnya oleh pelaku korupsi yang menyalurkan hartanya untuk fasilitas umum dan menganggap kewajibannya sudah gugur? Apakah ada syarat tertentu, seperti pelakunya harus bertobat atau harta itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya terlebih dahulu? Terima kasih.
Naysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya.
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terkadang kepentingan pemilik harta bertentangan dengan kepentingan umum. Menurut penulis, bagaimana cara menentukan batas antara hak seseorang untuk mengelola dan memanfaatkan hartanya dengan kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama ketika keduanya saling bertentangan?
Jazilatur Rohmah_250503110022
BalasHapusBagaimana Islam memandang kepemilikan aset digital dan cryptocurrency dalam konteks perkembangan ekonomi modern?
Tisyah Novea Awaliyah (098)
BalasHapusApa jenis kepemilikan (individu, umum, negara) dalam Islam?
Bagaimana batasan dan etika kepemilikan menurut kajian turats dan kontemporer?
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusBagaimana penerapan konsep kepemilikan individu (milkiyyah fardiyyah) dalam Islam terhadap aset digital modern yang tidak berwujud—seperti cryptocurrency, aset NFT, dan hak kekayaan intelektual—mengingat ketiadaan wujud fisik dan tingginya unsur spekulasi?
Mengapa dalam Islam kepemilikan seseorang terhadap suatu harta tidak bersifat mutlak, padahal harta tersebut diperoleh dari hasil usaha dan kerja kerasnya sendiri? Bagaimana Islam mengatur batasan penggunaan harta tersebut agar tetap sesuai dengan syariat dan tidak merugikan orang lain, serta apa dampaknya jika seseorang menggunakan hak kepemilikannya hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat?
BalasHapusSiti Khumaeroh _ 250503110063
Lathifatuz zulfa an najiyah
BalasHapus260503110070 Pada titik mana negara dibenarkan secara syariat untuk melakukan intervensi, membatasi, atau bahkan mengambil alih kepemilikan individu demi kemaslahatan umum (maslahah mursalah) tanpa melanggar prinsip hak milik privat?
Novia Indriani_260503110179
BalasHapusSengketa kepemilikan aset seperti tanah sering terjadi. Bagaimana Islam membagi konsep kepemilikan pribadi, umum, dan negara? Bagaimana penerapannya di zaman modern untuk sumber daya alam, serta apa dampaknya bagi perekonomian dan perbankan?
Ashdaq Rijal Bahri (260503110119) izin bertanya, Artikel ini menyatakan bahwa hak kepemilikan individu tidak mutlak dan dibatasi untuk mencegah ketimpangan sosial, namun di sisi lain disebutkan bahwa Islam tidak membatasi jumlah maupun jenis usaha yang dapat diperoleh seseorang. Mengingat tidak adanya batas atas (plafon) akumulasi kekayaan, instrumen apa yang secara empiris paling efektif dalam sistem ekonomi Islam modern untuk memastikan bahwa kebebasan kepemilikan tersebut tidak berujung pada konsentrasi modal di tangan segelintir elit (oligarki)?
BalasHapusOlivia Dinie catolina_260503110075,Jika Islam memandang kepemilikan harta sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang menyeimbangkan hak individu dan umum, bagaimana batas operasional yang adil dapat dirumuskan ketika hak milik individu atas aset strategis (seperti tanah atau industri ekstraktif) berbenturan dengan pemanfaatan hak milik umum, serta sejauh mana negara memiliki legitimasi intervensi (taqyid al-milkiyyah) untuk membatasi kepemilikan privat tersebut tanpa terjebak dalam bias otoritarianisme ala sistem sosialis?
BalasHapusFebby Indah Rahmawati | 250503110027
BalasHapusMengutip pandangan kontemporer Yusuf al-Qaradhawi bahwa harta yang terlanjur diperoleh melalui jalan maksiat atau ilegal tidak boleh dipakai secara pribadi, tetapi boleh dialihkan untuk membiayai fasilitas kepentingan umum. Bagaimana kita memitigasi risiko moral penyalahgunaan pendapat ini di era modern? Apakah pelaku korupsi atau kejahatan kerah putih bisa memutihkan dosa finansialnya begitu saja dengan membangun infrastruktur publik tanpa kewajiban mengembalikan aset ke korban aslinya?
Bayu Prasetyo_260503110106
BalasHapusBagaimana konsep kepemilikan mutlak milik Allah membatasi pemanfaatan aset dalam perbankan syariah?
Dini Fatimatuzzahro_260503110074
BalasHapusJika manusia hanya berstatus sebagai pemegang amanah dan bukan pemilik mutlak atas harta, apakah seseorang benar-benar memiliki kebebasan penuh untuk mengelola kekayaannya? Di mana batas antara hak pribadi dan kewajiban sosial dalam Islam?
zahara padlianti zunnurahmani_260503110169
BalasHapusAssalamualaikum wr. wb., izin bertanya Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa Islam mengakui kepemilikan individu, umum, dan negara dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial serta mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi penguasaan sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Menurut Bapak, bagaimana cara memastikan negara benar-benar menjalankan perannya sebagai pengelola kepemilikan umum agar manfaat sumber daya alam dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, bukan justru dikuasai oleh kelompok tertentu?
Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Apa pengertian dan karakteristik Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer, bagaimana pengelolaannya menurut prinsip syariah, serta bagaimana perannya dalam kegiatan ekonomi atau operasional perbankan?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
Nama : Lavivatul Masluha
BalasHapusNim : 260503110184
Pernyataan: Islam mengakui kepemilikan individu, umum, dan negara, tetapi pengelolaan milik umum diserahkan kepada pemerintah.
Pertanyaan: Bagaimana mencegah negara menyalahgunakan wewenang pengelolaan, dan sejauh mana negara boleh mengalihkan milik umum ke individu atas nama kemaslahatan?
Yasin Rahadatul Syiham (250503110076)
BalasHapusBagaimana konsep kepemilikan harta dalam Islam dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan ekonomi, terutama ketika sebagian kecil masyarakat menguasai sumber daya ekonomi dalam jumlah besar?
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Bagaimana konsep kepemilikan perserikatan (milkiyyah ammah) dalam fiqh keuangan dapat menjawab problematika monopoli aset publik digital saat ini?
nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117
BalasHapusassalamualikum pak izin bertanya Apa yang dimaksud dengan delegated and restricted ownership? Bagaimana implikasinya terhadap cara manusia memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta?
iqbal nur raafid ferdiyansyah_26050311012
BalasHapusJika kepemilikan harta dalam Islam tidak bersifat mutlak dan harus mengutamakan keadilan sosial, bagaimana cara memastikan bahwa pemerintah benar-benar mengelola kepemilikan umum dan negara untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan justru menguntungkan kelompok tertentu atau menciptakan monopoli baru?
Muhammad Anggi Abdillah_26053110073
BalasHapusMengapa kepemilikan manusia terhadap harta dalam Islam dianggap tidak mutlak melainkan sekadar amanah?
Haeva Lila Nurma Sada_260503110178
BalasHapusMohon izin bertanya, Bapak. Dalam materi disebutkan bahwa Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi kepemilikan itu tidak bersifat mutlak karena harta pada hakikatnya milik Allah SWT dan manusia hanya pemegang amanah. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, sehingga kepemilikan pribadi tetap diakui namun tidak merugikan kepentingan masyarakat?
Shila Azra Abdillah_260503110059
BalasHapusBagaimana perspektif Islam memandang hakikat kepemilikan harta oleh manusia, dan apa yang membedakannya secara substansial dari paradigma kepemilikan dalam sistem ekonomi konvensional?
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007Bagaimana batasan antara kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan negara menurut literatur ekonomi Islam?
BalasHapusMohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak. Islam mengakui kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Bagaimana klasifikasi ini diterapkan pada sumber daya modern seperti data, spektrum frekuensi, dan infrastruktur digital, dan bagaimana kerangka ini memengaruhi kebijakan privatisasi serta peran negara dalam ekonomi?
Nisa Nuril Aini (250503110040)
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Dalam Islam, kepemilikan harta tidak bersifat mutlak karena manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta sesuai ketentuan Allah SWT. Bagaimana Islam mengatur hak seseorang dalam memiliki, menggunakan, dan mengembangkan harta? Kemudian, bagaimana konsep kepemilikan dalam kajian klasik dapat diterapkan pada persoalan ekonomi modern, seperti kepemilikan saham, aset digital, dan investasi agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah?
Moch.Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, Jika dalam Islam manusia hanya sebagai khalifah dan pemegang amanah atas harta, sejauh mana seseorang bebas menggunakan harta yang dimilikinya?
BalasHapusIrsaduddin tsakif fitroh (250503110011) Apakah seseorang memiliki kebebasan penuh atas hartanya, atau terdapat hak masyarakat yang harus dipenuhi dalam kepemilikan tersebut?
BalasHapusFASHA SHANDA _260503110162
BalasHapusBagaimana konsep kepemilikan dalam Islam yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial untuk semua lapisan masyarakat?
Nurul intan putriana dewi _260503110058
BalasHapushambatan terbesar supaya konsep kepemilikan tiga ini bisa berjalan seimbang di masyarakat itu apa ya?
Malikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, Jika dalam Islam kepemilikan harta bukanlah hak individu yang bersifat mutlak, melainkan juga mengandung tanggung jawab sosial untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan, bagaimana penerapan prinsip tersebut dalam menghadapi kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang memiliki kekayaan besar dan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi? Di satu sisi, Islam tetap mengakui hak kepemilikan individu, tetapi di sisi lain menekankan kepentingan bersama dan hak masyarakat atas sumber daya tertentu. Lantas, bagaimana batasan yang seharusnya diterapkan agar kebebasan seseorang dalam memiliki dan mengembangkan hartanya tetap terjaga tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial, serta bagaimana lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut tanpa menghilangkan hak kepemilikan individu?
BalasHapusMuhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Bagaimana Islam memandang kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan
negara?
Assalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167 mohon izin bertanya bapak.
BalasHapusJika Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa harta merupakan amanah dari Allah SWT dan harus digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial, bagaimana menentukan batas antara hak seseorang untuk menguasai dan mengembangkan hartanya dengan kewajiban negara untuk membatasi kepemilikan tersebut demi kepentingan masyarakat? Misalnya, ketika seseorang memiliki tanah yang diperoleh secara halal dan sah, tetapi tanah tersebut dibiarkan tidak produktif sementara masyarakat di sekitarnya membutuhkan lahan untuk tempat tinggal atau kegiatan ekonomi, apakah negara berhak mengambil alih atau membatasi hak kepemilikan tersebut atas nama kemaslahatan umum? Jika berhak, sampai sejauh mana batas kewenangan negara agar tidak justru menjadi bentuk ketidakadilan terhadap pemiliknya?
nayla ijabah_260503110028
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya Bandingkan konsep kepemilikan dalam kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Mengapa prinsip multitype ownership disebut lahir dari nilai tauhid dan keadilan?
Muh. Amrullah Ni'amudin_260503110116
BalasHapusBagaimanakah klasifikasi bentuk Kepemilikan dalam ajaran Islam berdasarkan kajian literatur turats dan kontemporer?
Muhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana konsep kepemilikan individu (milkiyah fardhiyah), kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah), dan kepemilikan negara (milkiyah daulah) diintegrasikan dalam sistem ekonomi Islam modern?
ziyana walida_260503110023
BalasHapusIzin bertanya, apa batasan kepemilikan individu dalam Islam agar tidak merugikan kepentingan umum?
Amelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusApa jenis kepemilikan dalam Islam dan bagaimana pengaruhnya terhadap sistem ekonomi?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusMaura Falsa Febriandini_260503110006
BalasHapusJelaskan konsep kepemilikan (milkiyyah) menurut ulama klasik beserta jenis dan sebab-sebab kepemilikan, serta bagaimana konsep tersebut dikaji dalam konteks kontemporer, misalnya kepemilikan umum, negara, dan aset digital.
assalamualaikum pak perkenalkan nama saya Bayu prasetyo_260503110106 izin bertanya, Bagaimana elaborasi konsep kepemilikan dalam Islam—yang mencakup kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara—berdasarkan kajian literatur turats klasik hingga relevansinya dalam sistem pengelolaan kekayaan di era modern?
BalasHapusNAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
58. [Kode: 00543] Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
Jelaskan pembagian jenis kepemilikan dalam Islam (kepemilikan individu, publik, dan negara) berdasarkan literatur turats dan aplikasinya saat ini!
Nama: Nadiyah Zulfa
BalasHapusNIM: 260503110014
Izin bertanya, Bapak. Dalam konsep multitype ownership Islam, sumber daya vital seperti tambang dan air masuk ke dalam kategori kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah) yang dilarang dikuasai secara individu. Bagaimana batasan yang ideal antara peran negara dan pihak swasta dalam mengelola sumber daya tersebut agar tetap sesuai syariat sekaligus mencegah praktik monopoli? Terima kasih, Bapak
Suci Ramadhani_260503110072
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Bagaimana cara Islam menjaga keseimbangan antara hak seseorang untuk memiliki harta secara pribadi dengan kepentingan masyarakat, terutama ketika harta tersebut dapat memberikan manfaat bagi banyak orang?
Terima kasih, Pak.
Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140. Izin bertanya, Pak. Bagaimana prinsip multitype ownership—yang membagi kepemilikan menjadi individu (milkiyyah fardiyyah), umum (milkiyyah 'ammah), dan negara (milkiyyah dawlah)—dapat diimplementasikan secara konkret dalam pengelolaan sumber daya alam strategis di Indonesia agar terhindar dari monopoli swasta maupun inefisiensi birokrasi negara?
BalasHapusAMELIA FAUZIAH ANWAR_260503110055
BalasHapusAssalamualaikum bapak, izin bertanya. Islam mengakui kepemilikan individu, umum, dan negara sekaligus, tetapi semuanya dibatasi oleh amanah. Bagaimana prinsip ini diterapkan pada sumber daya strategis seperti air, tambang, dan tanah di Indonesia, dan di mana batas yang adil antara hak individu dan kepentingan umum?
NAMA : IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM : 260503110025
Jelaskan pengertian kepemilikan (milkiyah) dalam Islam berdasarkan kajian turats (kitab-kitab klasik) dan bagaimana konsep tersebut dipahami dalam ekonomi Islam kontemporer!
Bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam menyeimbangkan hak individu, publik, dan negara, dan apa implikasinya bagi privatisasi?
BalasHapusJihan rihadatul aisy_260503110035
BalasHapusBagaimana Islam menjaga keseimbangan antara hak kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat?
Shabrina Arinza Salsabila_250503110003
BalasHapusBagaimana batasan operasional prinsip ihya' al-mawat dan iqtha' dalam fikih klasik dapat direlevansikan pada kebijakan reforma agraria kontemporer agar pembagian tanah negara tidak justru berakhir pada spekulasi lahan dan ketimpangan penguasaan baru?
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BalasHapusIzin bertanya kepada penulis:
Dalam artikel dijelaskan bahwa konsep kepemilikan (al-milkiyyah) dalam Islam dibangun di atas landasan teologis bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta, sementara manusia bertindak sebagai pengelola (khalifah). Konsep ini juga membagi kepemilikan ke dalam tiga kategori utama: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara (multitype ownership). Namun, dalam dinamika ekonomi modern hari ini, batas antara pengelolaan sumber daya yang dikuasai negara (milkiyyah 'āmmah) dengan privatisasi atau konsesi korporasi swasta sering kali menjadi sangat kabur dan rentan terhadap eksploitasi kapitalistik, yang kerap mengancam pemerataan keadilan sosial bagi masyarakat luas.
Bagaimana penulis menilai efektivitas implementasi pembagian tiga bentuk kepemilikan tersebut dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di tengah sistem kapitalisme global saat ini? Langkah strategis dan instrumen kebijakan apa yang paling mendesak untuk ditegakkan oleh negara agar sektor-sektor penguasaan publik dan sumber daya alam benar-benar dikelola secara amanah demi kemaslahatan umat, tanpa melanggar prinsip kepemilikan yang sah dalam syariat?
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama: Suci Oktavia Al Irsyady
NIM: 250503110037
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusBagaimana Islam membatasi hak kepemilikan pribadi agar tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat?
NAUVAL THORIQUL ASLAM_260503110039
BalasHapusJika dalam Islam manusia hanya dianggap sebagai pemegang amanah atas harta milik Allah SWT, sampai sejauh mana negara berhak membatasi kepemilikan pribadi demi kepentingan masyarakat umum?
Bagaimana Islam menyikapi seseorang yang memperoleh kekayaan secara halal, tetapi kemudian menggunakan kekayaannya untuk memonopoli pasar dan menguasai kehidupan ekonomi masyarakat?
BalasHapusMohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak.
Islam mengakui kepemilikan pribadi, kolektif, dan negara dengan batasan tertentu. Bagaimana konsep ini menjawab persoalan kontemporer seperti privatisasi sumber daya alam, kepemilikan saham mayoritas asing, dan monopoli korporasi besar? Apa batasan ideal antara hak milik individu dan kemaslahatan umum menurut para ulama klasik dan kontemporer?
Ihda Hana Qolbiyah_260503110151
BalasHapusIzin bertanya, Pak. Di artikel tadi dijelaskan kalau sumber daya alam kayak tambang dan air itu masuk kepemilikan umum yang nggak boleh dikuasai pribadi. Tapi di kenyataannya sekarang banyak pengelolaan tambang atau air minum yang dipegang pihak swasta lewat izin negara—itu dalam konsep ekonomi Islam masuknya masih dibolehkan sebagai bentuk kerja sama pengelolaan, atau memang sudah melanggar batas kepemilikan umum ya Pak?
ADINDA EKA PUTRI_260503110152
BalasHapusBagaimana konsep kepemilikan individu, publik, dan negara diterapkan dalam perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas?
Rafika Ulfah_260503110136, izin bertayanya pak, Artikel menyebut harta warisan seharusnya meningkatkan kesejahteraan ahli waris, tetapi konflik antarahli waris sering membuat aset menjadi tidak produktif atau disengketakan. Bagaimana Islam mencegah harta warisan terbengkalai agar fungsi sosial dan produktivitas hartanya tetap terjaga?
BalasHapusBernessa Eka Emilia_260503110164
BalasHapusKita sering menganggap kepemilikan tanah sah apabila sertifikatnya jelas dan diperoleh melalui jual beli atau waris. Namun, ada persoalan yang lebih dalam, jika seseorang memiliki lahan luas tetapi membiarkannya kosong untuk spekulasi harga, sementara warga sekitar kesulitan memperoleh rumah atau lahan produktif, apakah hak milik itu masih layak dilindungi penuh? Apakah land banking termasuk ihtikar dalam Islam, ataukah bentuk investasi yang sah? Dan sejauh mana negara boleh membatasi hak milik demi mewujudkan keadilan sosial?
Launa Zahrotur Rumman_260503110130
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya,
Mengapa dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan pribadi seseorang tidak bersifat absolut dan dibatasi oleh aturan syariat seperti zakat serta larangan monopoli?
Nama: Khusnul khotimah
BalasHapusNIM: 260503110131
Apa prinsip bahwa kepemilikan mutlak adalah milik Allah dan manusia sebagai khalifah pengelola?
Medina Zahra Neysa Edfaza_260503110056
BalasHapusKepemilikan dalam Islam bersifat amanah, dibatasi hak sosial, dan berbeda dari konsep kepemilikan absolut dalam kapitalisme. Bagaimana prinsip ini diterjemahkan dalam kebijakan, misalnya soal sumber daya alam dan kepemilikan umum?
Syifaul Muayanah_260503110045
BalasHapusIzin bertanya pak, Dalam praktik, apakah pemegang sukuk benar-benar bisa mengeksekusi atau menjual aset yang mendasarinya saat penerbit gagal bayar, atau kepemilikannya hanya bersifat formal di atas kertas?
tsania fitri anwar h 260503110048 Islam mengakui kepemilikan pribadi, umum, dan negara. Jika suatu sumber daya memiliki nilai ekonomi besar dan dibutuhkan oleh masyarakat luas, bagaimana menentukan bentuk kepemilikan yang paling tepat agar kepentingan individu tidak mengalahkan kemaslahatan umum?
BalasHapusMelinda putri dwi ulyani_260503110094
BalasHapusSebutkan jenis kepemilikan dalam Islam (individu, umum, negara) dan dasarnya.
Najwa Safira 260503110083
BalasHapusBagaimana Islam memandang kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara?
Muhammad Cinta Fauzan Akbar_260503110148
BalasHapusBagaimana Islam membatasi hak kepemilikan individu agar tidak bertentangan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat?
salsyah sandella (260503110010)
BalasHapusApakah konsep kepemilikan dalam Islam masih relevan untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital?
terimakasih bapak
Mahira Tsaniya (260503110102)
BalasHapusBagaimana pertanggungjawaban itu ditegakkan? Apakah sebatas tanggung jawab moral di akhirat, atau ada mekanisme hukum dan sosial di dunia (zakat, larangan penimbunan, hisbah)?
ZAKIYAH NUR RAHMA_260503110001
BalasHapusArtikel bilang kepemilikan individu itu tidak mutlak karena dibatasi zakat dan larangan ihtikar, tapi di sisi lain tidak ada batas jumlah kekayaan yang boleh dimiliki. Kalau seseorang kayanya sangat besar tapi zakatnya selalu dibayar dan tidak menimbun, apakah dia sudah memenuhi fungsi sosial harta, atau tetap butuh pembatasan lain dari negara?
MUTIARA LAILATUL PUTRI 260503110043
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya
Bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam (pribadi, umum, negara) menjawab isu privatisasi dan monopoli modern?
Najwa Afifah Mahmuzah_260503110150
BalasHapusBagaimana penerapan konsep ihrazul mubahat atau kepemilikan atas sesuatu yang belum dimiliki orang lain dalam kehidupan masyarakat saat ini?