00528 - Investasi pada Surat Berharga dalam Perbankan Syariah: Tinjauan Komprehensif atas Instrumen, Mekanisme, dan Dampak terhadap Kinerja

Abstrak

Investasi pada surat berharga merupakan salah satu komponen strategis dalam operasional perbankan syariah di Indonesia, baik sebagai sarana pengelolaan likuiditas maupun sebagai sumber pendapatan yang halal. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai aspek investasi surat berharga syariah, meliputi konsep dasar, jenis instrumen, mekanisme transaksi, fungsi operasional, serta dampaknya terhadap kinerja perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian dan regulasi terkait investasi surat berharga syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen surat berharga syariah yang tersedia, mulai dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk korporasi, sukuk ritel, saham syariah, hingga reksa dana syariah, memiliki peran vital dalam mendukung fungsi intermediasi dan pengelolaan risiko perbankan syariah. Secara empiris, investasi pada surat berharga syariah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, efisiensi biaya, dan pelaporan sosial Islam (Islamic Social Reporting/ISR). Meskipun kerangka regulasi telah berkembang secara signifikan melalui Fatwa DSN-MUI, UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, dan berbagai peraturan OJK, masih diperlukan penguatan infrastruktur hukum, peningkatan literasi keuangan syariah, serta diversifikasi produk untuk mendorong pertumbuhan pasar yang lebih optimal.

Kata Kunci: Surat Berharga Syariah, Sukuk, Perbankan Syariah, Likuiditas, Profitabilitas

Abstract

Investment in securities is one of the strategic components in the operations of Islamic banking in Indonesia, both as a means of liquidity management and as a source of halal income. This article comprehensively examines various aspects of Islamic securities investment, including basic concepts, types of instruments, transaction mechanisms, operational functions, and their impact on Islamic banking performance. The method used is a systematic literature review of various studies and regulations related to Islamic securities investment in Indonesia. The results of the study indicate that available Islamic securities instruments, ranging from Bank Indonesia Syariah Certificates (SBIS), State Sharia Securities (SBSN), corporate sukuk, retail sukuk, sharia stocks, to sharia mutual funds, play a vital role in supporting the intermediation function and risk management of Islamic banking. Empirically, investment in Islamic securities has been proven to have a significant influence on profitability, cost efficiency, and Islamic Social Reporting (ISR). Although the regulatory framework has developed significantly through DSN-MUI Fatwas, Law No. 19 of 2008 on SBSN, and various OJK regulations, strengthening of legal infrastructure, improvement of Islamic financial literacy, and product diversification are still needed to encourage more optimal market growth.

Keywords: Islamic Securities, Sukuk, Islamic Banking, Liquidity, Profitability

1. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan (Nurhayati, 2022). Dalam konteks ini, investasi pada surat berharga menjadi salah satu instrumen penting dalam operasional perbankan syariah, baik sebagai sarana pengelolaan likuiditas maupun sebagai sumber pendapatan yang halal dan sesuai prinsip syariah.

Kegiatan dan usaha bank syariah selalu berkaitan dengan berbagai komoditas, di antaranya mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, serta memberikan jaminan perbankan (Ayyubi, 2019). Dalam kerangka hukum positif Indonesia, bank umum syariah diperbolehkan untuk membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; serta membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia (Nurfadillah, 2019).

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat menuntut adanya instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Karena surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional, kecuali saham, berbasis pada sistem bunga, perbankan syariah menghadapi kendala karena mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasiva yang berbasis bunga. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelolaan likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang (Arifin, 2003). Oleh karena itu, pengembangan instrumen surat berharga syariah menjadi suatu keniscayaan dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia.

2. Konsep Dasar Investasi pada Surat Berharga dalam Perspektif Syariah

2.1 Pengertian Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah dapat dikatakan sebagai surat berharga atau sekuritas yang ketentuan dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Macam-macam produknya terdiri dari sukuk, saham syariah, reksa dana syariah serta efek lainnya (Marefsi et al., 2021). Masing-masing produk tersebut tentu memiliki perbedaan dengan versi konvensionalnya, terutama dalam hal mekanisme imbalan dan keberadaan underlying asset.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek (Supaino, 2021). Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah (Rahmani, 2019).

Perbedaan mendasar antara surat berharga syariah dan surat berharga konvensional terletak pada penggunaan konsep imbalan bukan bunga dalam surat berharga syariah, serta kebutuhan akan aset tertentu yang digunakan sebagai dasar transaksi melalui akad yang didasarkan pada prinsip syariah (Hidayah, 2023). Dalam ekonomi Islam, jika terjadi transaksi yang melibatkan pertukaran antara uang dengan uang atau surat berharga, maka uang dalam transaksi tersebut haruslah merupakan refleksi atau bukti kepemilikan dari aset riil (Putra & Desiana, 2020).

2.2 Landasan Hukum Investasi Surat Berharga Syariah

Investasi syariah adalah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan, sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah (Khairunnisa et al., 2021). Dalam ekonomi syariah, seluruh aktivitas manusia harus merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya adalah tentang investasi. Investasi merupakan hal yang dianjurkan dalam ekonomi syariah sebagaimana tertuang dalam QS Al-Hasyr: 18, QS Al-Lukman: 34 (Elmaza, 2020).

Norma dalam berinvestasi menurut syariah adalah bebas dari unsur riba, ketidakpastian (gharar), judi (maysir), haram, dan syubhat (Utsmani, 2017). Obligasi konvensional merupakan instrumen yang berbasis bunga sehingga tidak diperbolehkan dalam Islam, namun rekonstruksi obligasi ke dalam bentuk sukuk yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah memungkinkan instrumen ini digunakan sebagai sarana investasi yang halal (Utsmani, 2017).

Dalam hukum positif Indonesia, sukuk sebagai surat berharga syariah dikukuhkan dalam Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002, yang mendefinisikan sukuk atau obligasi syariah sebagai "suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo" (Abubakar & Handayani, 2017). Selanjutnya, lahirnya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia (Kholis, 2008).

3. Jenis-Jenis Surat Berharga Syariah dalam Perbankan Syariah

3.1 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Safitry, 2021). SBIS merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia apabila bank mengalami kelebihan likuiditas (Hendratri, 2017). Dalam operasi pasar terbuka, Bank Indonesia melakukan transaksi jual beli surat berharga termasuk di dalamnya SBIS untuk tujuan kontraksi moneter (Muharrami et al., 2018).

SBIS menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Pada perbankan syariah, istilah SBI lebih dikenal dengan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) sebagai komponen aktiva likuid (Solissa, 2018). Berdasarkan PBI nomor 10 no. 2 (2000), SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Suryadi, 2014).

3.2 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menurut UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Suhaidi, 2022). Berbeda dengan Surat Berharga Negara (SBN) konvensional yang merupakan surat pengakuan utang negara kepada pemegang SBN, Surat Berharga Syariah Negara mewajibkan adanya underlying asset (Suhaidi, 2022).

SBSN sebagai salah satu bentuk sekuritisasi yang berlandaskan prinsip syariah dapat memberikan manfaat bagi industri perbankan syariah, di antaranya yaitu dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah dengan menekan beberapa risiko yang ada. Dengan adanya jaminan pemerintah terhadap pembayaran imbalan dan nilai nominal SBSN, menjadikan SBSN sebagai salah satu alternatif bagi industri perbankan untuk mendiversifikasi dana yang dimilikinya ke instrumen dengan risiko yang lebih rendah (Suhaidi, 2022). Tersedianya SBSN saat ini menjadi alternatif investasi bagi industri keuangan syariah yang mengalami ekses likuiditas maupun ingin mengembangkan asetnya (Khairunnisa et al., 2021).

SBSN menjadi sangat menarik karena dijamin pembayaran imbalan maupun pokok investasinya oleh pemerintah, sehingga dapat dikatakan sebagai instrumen investasi bebas risiko (zero risk). Selain bebas risiko, berinvestasi pada SBSN saat ini dianggap lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan instrumen investasi yang memiliki fitur yang hampir sama, misalnya deposito (Khairunnisa et al., 2021). Saat ini, dengan tersedianya SBSN dalam tenor pendek (6 bulan), Bank Indonesia dapat memanfaatkan instrumen tersebut untuk melakukan Open Market Operation (OMO) (Khairunnisa et al., 2021).

Tujuan pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan SBSN diterbitkan adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek (Latifah, 2020). Peran sukuk negara memiliki dampak yang sangat positif, seperti membiayai pembangunan proyek, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark dalam pasar keuangan syariah, mengembangkan alternatif instrumen investasi, dan memanfaatkan dana masyarakat (Latifah, 2020).

3.3 Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi adalah salah satu instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dalam mencari pendanaan, dengan tujuan mendapatkan dana dari masyarakat untuk pengembangan bisnis perusahaan selain dana dari internal perusahaan atau dana dari pinjaman perbankan (Nasfi & Dewi, 2020). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kumulatif total sukuk korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan sejak sukuk korporasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 2002 mencapai 137 pada akhir Januari 2018, dengan total nilai Rp26,39 triliun (US$ 1,96 miliar) (Hidayah, 2023).

Di Indonesia, penerbitan obligasi syariah dipelopori oleh Indosat dengan menerbitkan obligasi syariah mudharabah senilai Rp100 miliar pada bulan Oktober 2002. Obligasi syariah ini mengalami oversubscribe dua kali lipat (Khatimah, 2017). Sejak diterbitkannya sukuk korporasi yang pertama pada tahun 2002 hingga akhir 2014, sukuk korporasi mengalami pertumbuhan, walaupun market share nilai sukuk terhadap pasar obligasi dan sukuk masih belum mencapai 5% (Abubakar & Handayani, 2017).

3.4 Sukuk Ritel

Sukuk ritel adalah Surat Berharga Syariah yang diterbitkan dan penjualannya diatur oleh negara, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan RI (Nasfi & Dewi, 2020). Dalam Peraturan Menteri Keuangan dinyatakan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel atau Sukuk Negara Ritel (SNR) adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual (Wafa, 2010). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Ritel (SR), yaitu SR 001 hingga SR 013, dan penerbitan sukuk negara dari tahun ke tahun terus meningkat, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam APBN (Latifah, 2020).

Perbankan syariah umumnya berperan sebagai agen antara pemerintah sebagai emiten dan masyarakat sebagai pemegang sukuk ritel. Dalam transaksi sukuk, perbankan syariah menerapkan berbagai macam akad, seperti surat berharga syariah mudharabah, surat berharga syariah murabahah, surat berharga syariah musyarakah, surat berharga syariah salam, surat berharga syariah istishna', dan surat berharga syariah ijarah (Azizuddin, 2020). Saat ini baru terdapat dua jenis sukuk yang digunakan di Indonesia yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah (Azizuddin, 2020).

3.5 Saham Syariah

Saham syariah merupakan instrumen investasi yang menyatakan bukti penyertaan kepemilikan dalam perusahaan-perusahaan sesuai syariah (Muharrami et al., 2018). Pasar modal syariah merupakan alternatif investasi menggunakan saham syariah. Tingkat pengembalian yang tinggi dalam investasi saham diikuti dengan tingkat risiko yang besar pula, sehingga saat berinvestasi perlu pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi risiko (Muharrami et al., 2018).

Salah satu bentuk investasi pada pasar modal syariah adalah membeli sekuritas syariah. Sekuritas syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah (sukuk), reksa dana syariah dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dengan pemilikan sekuritas syariah dapat dilakukan di pasar modal syariah, baik secara langsung pada saat penawaran perdana, maupun melalui transaksi perdagangan sekunder di bursa (Isfandiar, 2016).

3.6 Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah (Hidayatullah, 2024). Kebijakan investasi reksa dana syariah adalah berbasis instrumen investasi dengan cara-cara pengelolaan yang halal. Halal di sini berarti bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam (Hidayatullah, 2024).

3.7 Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) merupakan salah satu sarana yang diberikan oleh Bank Indonesia selaku pengontrol perbankan di Indonesia dalam hal pemanfaatan idle fund yang dimiliki oleh perbankan syariah (Hendratri, 2017). Instrumen-instrumen dalam pasar uang syariah di antaranya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repurchase Agreement (Repo) SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repurchase Agreement (Repo) SBSN, Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan (Hendratri, 2017).

Dalam hal penerbitan sertifikat yang merupakan piranti Pasar Uang Antarbank dengan prinsip syariah, yang berhak untuk menerbitkan hanyalah BUS atau UUS, karena pada nantinya BUS atau UUS akan menjadi pengelola dananya, baik dalam bentuk SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank) maupun SIKA (Sertifikat Investasi Komoditi Antarbank) (Hendratri, 2017).

4. Fungsi Investasi Surat Berharga bagi Perbankan Syariah

4.1 Pengelolaan Likuiditas

Manajemen likuiditas merupakan salah satu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan, dan di dalam pengelolaannya yang secara efisien ini diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Ichsan, 2014). Perbankan syariah dapat mengatasi atau mengatur likuiditasnya dengan cara yang islami, baik dengan sukuk maupun jenis investasi lainnya yang pastinya tidak melanggar syariah Islam. Kunci yang dijadikan perbankan dalam pengelolaan likuiditasnya adalah pada tersedianya primary reserve dan secondary reserve (Hendratri, 2017).

Surat-surat berharga jangka pendek yang dapat dijual kembali bila bank membutuhkan likuiditas jumlahnya belum memadai untuk dapat dijadikan sebagai cadangan likuiditas (Ichsan, 2014). Memperbesar laba dalam kinerja perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi pada surat-surat berharga jangka panjang (1 sampai 10 tahun), seperti obligasi syariah, sertifikat IMA, dan sekuritas syariah lainnya. Selain menambah income bagi bank syariah, pembelian surat-surat berharga baik jangka panjang maupun jangka pendek (yang dapat dicairkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan) dapat dijadikan sebagai likuiditas bank (Solissa, 2018).

Dalam konteks regulasi, agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) dapat berupa surat berharga syariah, meliputi SBIS, SBSN, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan (Niu, 2019). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepemilikan surat berharga syariah bagi perbankan syariah dalam menghadapi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

4.2 Optimalisasi Profitabilitas

Di samping penggunaan dana untuk pembiayaan, bagi bank syariah juga dapat mengalokasikan dananya untuk fungsi investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, di mana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan dengan tanpa atau sedikit sekali mengurangi nilainya (Ajmhal, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, surat berharga yang dimiliki (Investment in Securities) non-bank dan bank lain berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Kusumaningrum et al., 2023). Bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana alokasi dengan memperhatikan kebijaksanaan yang telah digariskan dengan tujuan mencapai tingkat profitabilitas yang baik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan cara menjaga posisi likuiditas yang tetap aman (Kusumaningrum et al., 2023).

Penelitian tentang penerbitan SBSN menunjukkan bahwa secara parsial, penerbitan SBSN memiliki pengaruh yang positif terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah di Indonesia (Suhaidi, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa investasi pada surat berharga syariah negara dapat berkontribusi positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

4.3 Diversifikasi Portofolio Aset

Aset bank syariah disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan (musyarakah), prinsip jual beli (al-bai'), prinsip sewa (ijarah dan ijarah wa iqtina), surat-surat berharga syariah, dan investasi lainnya (Kusumaningrum et al., 2023). Diversifikasi portofolio ini penting untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan risiko.

Pada Bank Umum Konvensional (BUK), kredit merupakan komponen utama aset dengan porsi sebesar 54,63%, diikuti oleh surat berharga (26,84%). Di sisi lain, bank syariah memiliki pembiayaan sebagai komponen utama aset dengan porsi sebesar 62,84%, diikuti oleh surat berharga (33,69%) (Sipahutar et al., 2024). Data ini menunjukkan bahwa surat berharga merupakan komponen aset yang signifikan dalam portofolio perbankan syariah, bahkan proporsinya lebih besar dibandingkan bank konvensional.

5. Pengaruh Investasi Surat Berharga terhadap Kinerja Perbankan Syariah

5.1 Pengaruh terhadap Profitabilitas

Berdasarkan uji F, secara simultan variabel penempatan dana pada giro wadhiah di BI, penempatan dana pada SWBI/SBIS, penempatan dana pada bank syariah lain, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan investasi surat berharga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Sedangkan secara parsial dengan uji-t dihasilkan bahwa investasi pada surat berharga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia (Bustam, 2021). Kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 68,9% sedangkan sisanya 31,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian tersebut (Bustam, 2021).

Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa secara parsial variabel surat berharga memiliki nilai koefisien sebesar 0,293 dan nilai signifikansi sebesar 0,029 < 0,05, yang dapat diartikan bahwa surat berharga yang diterbitkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total pendapatan (Mustafidah, 2023). Namun, variabel utang dan surat berharga tidak memiliki pengaruh terhadap laba, disebabkan oleh sifat utang dan surat berharga yang memiliki ATMR tinggi sehingga memang benar bank syariah menggunakan utang dan surat berharga dalam keputusan pendanaan atau sumber dana bank syariah, namun keputusan pendanaan tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan dana perusahaan supaya tetap terjaga atau likuid (Mustafidah, 2023).

5.2 Pengaruh terhadap Efisiensi Biaya

Dari hasil analisis efisiensi biaya perbankan syariah, surat berharga yang dimiliki (lnQ2) dengan koefisien regresi 0,109 menunjukkan bahwa jika eksponen surat berharga yang dimiliki mengalami peningkatan sebesar 1%, maka total biaya akan mengalami peningkatan sebesar 0,109%. Hal tersebut menunjukkan bahwa surat berharga yang dimiliki oleh BUS menghasilkan return yang lebih rendah daripada biaya yang harus dikeluarkan BUS pada surat berharga tersebut (Rahmawati, 2015). Namun demikian, dalam meningkatkan efisiensi biaya, bank syariah perlu meningkatkan penempatan dananya pada investasi-investasi yang menguntungkan seperti surat berharga, karena surat berharga signifikan mengurangi total biaya pada beberapa bank syariah (Rahmawati, 2015).

Investasi pada surat berharga masih memberikan dampak negatif dalam fungsi biaya, di mana penambahan satu persen pada pembelian surat berharga akan menaikkan total cost sebesar 0,215% (Enayatullah, 2020). Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa investasi surat berharga tidak menguntungkan, melainkan perlu dikelola secara lebih optimal agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi biaya perbankan syariah.

5.3 Pengaruh terhadap Islamic Social Reporting (ISR)

Penerbitan surat berharga syariah merupakan sumber investasi yang berhubungan dengan sumber dana serta nilai yang harus diutarakan secara jelas. Beberapa sumber pembiayaan perbankan syariah yang sinkron dengan syariah Islam diperlukan untuk meningkatkan citra perbankan syariah (DS et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat berharga syariah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia (DS et al., 2022).

Perbankan syariah yang banyak menerbitkan jenis surat berharga, maka akan tinggi juga tingkat pelaporan Islamic Social Reporting. Parameter yang dipakai untuk menghitung penerbitan surat berharga syariah yaitu total jenis surat berharga yang diterbitkan, baik dalam bentuk jenis saham, sukuk ataupun reksa dana (DS et al., 2022). Penelitian lain juga menemukan hasil yang sama, yaitu penerbitan surat berharga syariah memiliki pengaruh positif pada pengungkapan ISR (Marefsi et al., 2021).

6. Mekanisme Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah

6.1 Akad-Akad yang Digunakan

Mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis syariah harus tetap berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syariah (Arifin, 2003). Akad dipertegas untuk mengatur status perjanjian (kontrak) antara penerbit (emiten) dengan investor serta manajer keuangan dalam mengelola investasi yang diafiliasikan di pasar modal yang berkaitan pula dengan risk and return yang mungkin terjadi pada proses investasi (Isfandiar, 2016).

Umumnya perbankan syariah sebagai agen antara pemerintah sebagai emiten dan masyarakat sebagai pemegang sukuk ritel menerapkan berbagai macam akad dalam transaksi sukuk, seperti surat berharga syariah mudharabah, surat berharga syariah murabahah, surat berharga syariah musyarakah, surat berharga syariah salam, surat berharga syariah istishna', dan surat berharga syariah ijarah (Azizuddin, 2020). Saat ini baru terdapat dua jenis sukuk yang digunakan di Indonesia yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah (Azizuddin, 2020).

Akad Ijarah Asset To Be Leased berdasarkan fatwa DSN-MUI No.76/DSN-MUI/VI/2010 adalah surat berharga negara yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN yang menjadi objek ijarah (underlying asset), baik yang sudah ada maupun akan ada (Saputri & Nasution, 2021). Implementasi akad ijarah dalam transaksi sukuk ritel di perbankan syariah menunjukkan bahwa akad yang digunakan mengandung perjanjian jual beli (al-bay') dari underlying asset, penggunaan akad wakalah ketika hak untuk menerbitkan sukuk sebagai representasi dalam proses sewa sukuk kepada penjamin emisi, serta akad kafalah ketika hak untuk menerbitkan emisi memberikan jaminan kepada lembaga pengelola sukuk yang diterbitkan (Azizuddin, 2020).

6.2 Peran Bank Syariah sebagai Agen Penjual

Bank di Indonesia yang bergerak pada kegiatan perbankan syariah dengan menjadi agen penjual di pasar perdana dikuasai Bank Syariah Mandiri, di mana bank tersebut menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikenal dengan sukuk negara ritel (Azizuddin, 2020). Dalam menjalankan perannya sebagai agen penjual, bank syariah harus memastikan bahwa prosedur penjualan sukuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan biaya penyimpanan rekening surat berharga (Saputri & Nasution, 2021).

Berdasarkan penelitian pada Bank Syariah Mandiri sebagai mitra distribusi penjualan sukuk ritel negara, terdapat satu ketentuan yang belum sesuai dengan Memorandum Informasi Sukuk Ritel Negara, yaitu ketentuan biaya penyimpanan surat berharga (efek) pada sub-registry. Memorandum Informasi mengatur untuk pengenaan biaya penyimpanan rekening surat berharga hanya dikenakan satu kali dalam setahun, namun prosedur penjualan Sukri di BSM mengenakan biaya penyimpanan pada Bank Kustodi setiap bulan yang dipotong langsung terhadap imbalan/kupon investor (Saputri & Nasution, 2021).

6.3 Mekanisme Penerbitan Surat Berharga Syariah

Dari metode penerbitannya, surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN) sama-sama menggunakan cara lelang, bookbuilding, dan private placement, serta sama-sama menjadi potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi negara di masa mendatang (Elmaza, 2020). Perbedaannya terletak pada sifat instrumen: surat utang negara merupakan surat pengakuan utang dari penerbit ke investor, sedangkan surat berharga syariah negara adalah surat pengakuan kerja sama antara penerbit dan investor (Elmaza, 2020).

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal pemerintah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia (Kurniasari, 2014).

7. Regulasi dan Infrastruktur Hukum Investasi Surat Berharga Syariah

7.1 Kerangka Regulasi

Lahirnya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diharapkan dapat mengakomodir pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri dan memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah khususnya sukuk (Hadmoko et al., 2020). Hadirnya UU Perbankan Syariah dan sebelumnya juga disahkan UU Surat Berharga Syariah (SBSN) diharapkan akan kembali merangsang investor untuk masuk ke pasar keuangan syariah dan bank syariah di Indonesia (Kholis, 2008).

Regulasi sukuk di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai aturan, sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman pelaku usaha dan investor terhadap kerangka hukum sukuk, serta jaminan kepastian hukum bagi pemegang sukuk. Regulasi sukuk yang terintegrasi merupakan syarat utama untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor (Abubakar & Handayani, 2017). Indonesia, khususnya regulator, perlu mengupayakan keberagaman jenis sukuk baik akad maupun underlying assets-nya agar investor dapat memilih jenis-jenis sukuk yang sesuai dengan harapan (Abubakar & Handayani, 2017).

Perlakuan sukuk di Indonesia yang diatur dalam PSAK 110 sudah mengakomodir kebutuhan penerbit sukuk dan pengguna sukuk. Selanjutnya, regulasi untuk penerbitan dan pelaksanaan sukuk di Indonesia sudah memadai namun masih perlu dilakukan penguatan kerangka hukum melalui penyempurnaan pokok kebijakan yang sudah ada (Hadmoko et al., 2020). Pemerintah dan perusahaan penerbit SBSN perlu meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang sukuk, sehingga masyarakat diharapkan memiliki minat untuk berinvestasi melalui sukuk (Hadmoko et al., 2020).

7.2 Peran Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah menerbitkan berbagai fatwa yang menjadi landasan hukum bagi penerbitan dan transaksi surat berharga syariah. Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, dan Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah menjadi dasar hukum bagi implementasi sukuk di pasar modal syariah Indonesia (Isfandiar, 2016). Dengan fatwa-fatwa tersebut, legalisasi obligasi syariah dijamin untuk diimplementasikan pada pasar modal syariah dan dapat dilihat pada variasi produk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan (Isfandiar, 2016).

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002 (Rahmani, 2019).

7.3 Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk memastikan keamanan investor dalam berinvestasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: 03/POJK.04/2018 mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo (Nasfi & Dewi, 2020).

Berdasarkan statistik sukuk syariah OJK per Januari 2019, investasi syariah sukuk berkembang sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 sekitar 16 triliun rupiah naik menjadi 37 triliun rupiah (Hadmoko et al., 2020). Data per Januari 2020 dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan setengah dari aset keuangan syariah di Indonesia didominasi oleh sukuk negara dengan nilai Rp651,29 triliun, sedangkan perbankan syariah yang lebih dulu hadir dalam industri keuangan syariah berada di posisi kedua dengan nilai aset sebesar Rp479,17 triliun (Anzal et al., 2021).

8. Investasi Surat Berharga Syariah dalam Konteks Pengelolaan Dana Haji

8.1 Peran BPKH dalam Investasi Surat Berharga Syariah

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki kewenangan untuk mengelola dana haji yang mencapai Rp115 triliun per April 2019. BPKH harus menempatkan dana-dana tersebut ke dalam instrumen investasi syariah, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas (Fauzi, 2019). Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 48 tentang pengelolaan keuangan haji, BPKH dalam penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya (Salatalohy & Wibowo, 2019).

Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2018, BPKH diwajibkan minimal 15% dari dana keuangan haji untuk ditempatkan pada surat berharga syariah. Bentuknya bisa Surat Berharga Syariah Negara, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, saham syariah, sukuk, reksa dana, dan berbagai efek syariah lainnya yang diakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Fauzi, 2019). Investasi BPKH di Pasar Modal Syariah akan secara bertahap meningkat hingga 35% pada tahun 2021 (Fauzi, 2019).

8.2 Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

Pengelolaan keuangan dana haji yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dalam hal ini produk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) (Safitriawati et al., 2021). Pada tahun 2009, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai mekanisme investasi dana haji dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan cara private placement (Oktavia, 2023).

Dalam praktiknya, Sukuk Dana Haji Indonesia menggunakan akad Ijarah Al-khadamat, metode private placement, dan imbal hasil fix coupon yang akan dibayarkan setiap bulannya (Irawan, 2021). Penempatan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia menguntungkan bagi Kementerian Agama karena bebas default risk, sedangkan dari sisi Kementerian Keuangan akan menambah investor baru dalam pengelolaan anggaran negara (Irawan, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenag dan BPKH, nilai manfaat (imbal hasil) dari total yang didapat dari investasi sukuk lebih besar dibandingkan dengan deposito karena bagi hasil atau tingkat pengembalian deposito lebih kecil (Safitriawati et al., 2021). Aspek keamanan dana jamaah haji menjadi pertimbangan utama investasi di SBSN (Safitriawati et al., 2021).

8.3 Manajemen Risiko Investasi Dana Haji

Investasi surat berharga bank syariah memiliki proporsi paling banyak dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Bank syariah dalam investasi di surat berharga tetap memilih profil risiko yang rendah, yang tercermin dalam peringkat investasi. Untuk memanajemen risiko kerugian, bank syariah dapat mengalokasikan dana untuk tujuan cadangan kerugian investasi (Oktavia, 2023).

Risiko yang harus dikelola oleh bank syariah dalam mengelola dana haji untuk diinvestasikan dalam sukuk meliputi risiko likuiditas, risiko gagal bayar (default risk), dan risiko ketidaksesuaian syariah (sharia non-compliance risk) (Oktavia, 2023). Investor dari sukuk dana haji dan surat berharga lainnya dari investasi pengelolaan dana haji adalah Kementerian Agama, sehingga dapat dikatakan bahwa sukuk dana haji tidak memiliki default risk karena seluruh dana akan dijamin oleh pemerintah beserta imbal hasilnya (Oktavia, 2023).

9. Perkembangan dan Tantangan Investasi Surat Berharga Syariah

9.1 Perkembangan Pasar Surat Berharga Syariah

Perkembangan keuangan syariah semakin berkembang pesat, khususnya pada surat berharga syariah. Untuk surat berharga syariah sendiri telah mengalami perkembangan yang diawali dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau biasa disebut sukuk pada tahun 2000 (Irawan, 2021). Sukuk bisa digunakan sebagai parameter pesatnya perkembangan dari keuangan syariah (Azizuddin, 2020).

Perkembangan sukuk di Indonesia tidak hanya didorong oleh kebutuhan akan pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga oleh berbagai faktor lainnya (Hidayah, 2023). Jika perkembangan sukuk mengalami peningkatan yang baik maka sukuk dianggap sebagai investasi yang menjanjikan dalam industri keuangan syariah yang dapat menambah investasi pada pasar modal syariah (Khatimah, 2017). Apalagi negara Indonesia yang mayoritas warganya muslim maka peluang sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan sangat besar (Khatimah, 2017).

Untuk surat berharga yang dimiliki dan diterbitkan, perbankan syariah mengalami kenaikan di tahun 2019–2021, mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 439 miliar dan 3.267 miliar (Sholiha, 2023). Meskipun demikian, perkembangan bank syariah pascacovid-19 secara keseluruhan berjalan efektif dan sangat baik (Sholiha, 2023).

9.2 Tantangan Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah

Pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah harus diciptakan instrumen pasar uang yang berbasis syariah. Dengan aktifnya instrumen pasar uang yang berbasis syariah maka perbankan syariah dapat melaksanakan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi perdagangan jangka pendek tetapi juga berperan mendukung investasi jangka panjang (Arifin, 2003).

Salah satu isu strategis dalam pengembangan sukuk Indonesia adalah kesiapan infrastruktur hukum yang belum optimal, sehingga dalam praktik masih menimbulkan mispersepsi terhadap sukuk yang seringkali dipadankan dengan obligasi, mengakibatkan sukuk belum dianggap sebagai instrumen alternatif yang menarik baik bagi dunia usaha maupun investasi (Abubakar & Handayani, 2017). Selain itu, diperlukan kebijakan yang bersifat top down dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sukuk negara dengan membuat kebijakan bagi BUMN untuk berinvestasi pada sukuk (Abubakar & Handayani, 2017).

Kendala lain yang dihadapi bank dalam implementasi sukuk adalah fakta bahwa masyarakat masih kurang mendapat informasi tentang sukuk dan nasabah sukuk ritel masih memiliki data administrasi yang tidak lengkap (Azizuddin, 2020). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia.

9.3 Dampak Krisis Keuangan terhadap Surat Berharga Syariah

Krisis keuangan global berdampak pada pasar surat berharga. Penarikan dana oleh investor asing dilakukan dengan menjual sekuritas saham dan surat berharga utang yang dibeli sebelumnya dalam rupiah kemudian dibelikan dolar. Keadaan ini menjadikan harga sekuritas saham dan surat berharga utang akan turun sehingga indeks harga saham turun tajam (Sudarsono, 2009). Penurunan harga sekuritas akan menimbulkan kerugian (capital loss) sehingga modal perusahaan dan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) menipis (Hasbi, 2019).

Namun demikian, perbankan syariah terbukti lebih kuat dalam menghadapi krisis keuangan dibandingkan bank konvensional, karena sistem bagi hasil yang diterapkan membuat nasabah membayar jumlah yang sama dengan yang dipinjam tanpa tambahan bunga yang berfluktuasi (Sudarsono, 2009). Hal ini menjadi salah satu keunggulan komparatif perbankan syariah dalam konteks stabilitas sistem keuangan.

10. Kontribusi Surat Berharga Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi

10.1 Pembiayaan Infrastruktur melalui Sukuk

Tujuan pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek (Latifah, 2020). Dari berbagai jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara, hanya SBSN seri Project Based Sukuk (PBS) yang berkontribusi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur (Khairunnisa et al., 2021). SBSN seri PBS ini diterbitkan guna mendukung dan membantu pemerintah dalam menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga mampu membantu pemerintah dalam menutupi kekurangan dana khususnya untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN (Khairunnisa et al., 2021).

Kepemilikan sukuk negara domestik pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang mengukur perkembangan perbankan syariah (Khairunnisa et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa investasi perbankan syariah pada sukuk negara tidak hanya menguntungkan bank itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan.

10.2 Kontribusi Sukuk terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi dalam sukuk korporasi berkontribusi pada pertumbuhan PDB Indonesia, meskipun secara deskriptif nilai sukuk korporasi yang beredar hanya berkontribusi sebagian kecil dari total PDB, yaitu di bawah setengah persen (Hidayah, 2023). Sukuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui PDB dengan menyediakan pendanaan yang diperoleh dari penerbitan sukuk korporasi (Hidayah, 2023).

Peran sukuk dalam pembiayaan pembangunan nasional terus meningkat. Dalam upaya mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri serta menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan sumber pembayaran yang bersifat aman atas risiko pinjaman luar negeri dan relatif produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, salah satu sumber pembayaran tersebut adalah penjualan Surat Berharga Negara (SBN), yang di dalamnya terdapat penjualan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Khatimah, 2017).

10.3 Pengembangan Pasar Keuangan Syariah

Sukuk negara memiliki peran strategis sebagai pendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah Indonesia. Sukuk dapat digunakan sebagai alternatif bagi investor institusional seperti bank, dana pensiun, dan asuransi yang juga dapat menginvestasikan dana surplus yang sebelumnya hanya diinvestasikan pada saham, reksa dana, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (Zuraidah, 2012). Kehadiran sukuk negara pada perbankan syariah berpengaruh positif terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah dan faktor lain berupa indikator makroekonomi berupa nilai tukar rupiah terhadap dolar (Hadmoko et al., 2020).

11. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Surat Berharga Syariah

11.1 Faktor Internal

Dari segi perilaku investasi secara syariah, instrumen-instrumen investasi syariah memiliki bobot yang lebih tinggi pengaruhnya pada pertimbangan perubahan permintaan sukuk dibandingkan dengan investasi pada instrumen investasi konvensional (Wafa, 2010). Harga sukuk, tingkat imbal hasil, dan nisbah bagi hasil deposito perbankan syariah merupakan faktor-faktor internal yang memengaruhi permintaan sukuk ritel (Wafa, 2010).

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi permintaan sukuk ritel SR008 menunjukkan bahwa harga sukuk ritel SR008, yield sukuk ritel SR008, dan PDB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volume perdagangan sukuk ritel SR008 dalam jangka panjang (Anzal et al., 2021). Sementara itu, BI rate memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan sukuk ritel SR-005, sedangkan harga sukuk, tingkat inflasi, dan tingkat bagi hasil rekening investasi mudharabah tidak memengaruhi permintaan sukuk ritel SR-005 (Muhammad et al., 2019).

11.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal seperti inflasi, BI Rate, dan kurs rupiah juga memengaruhi profitabilitas perbankan syariah yang berinvestasi pada surat berharga syariah. Secara parsial, inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah di Indonesia, BI Rate memiliki pengaruh terhadap Return On Asset, serta kurs rupiah memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah di Indonesia (Suhaidi, 2022).

Penelitian tentang pengaruh inflasi dan BI Rate terhadap imbal hasil penyaluran investasi dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia menunjukkan bahwa inflasi dan BI Rate secara simultan memengaruhi distribusi kembali dari investasi dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia. Sementara itu, secara parsial inflasi dan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil SDHI (Salatalohy & Wibowo, 2019).

12. Kesimpulan

Investasi pada surat berharga merupakan salah satu komponen penting dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Surat berharga syariah, yang mencakup SBIS, SBSN, sukuk korporasi, sukuk ritel, saham syariah, dan reksa dana syariah, memberikan berbagai manfaat bagi perbankan syariah, mulai dari pengelolaan likuiditas, diversifikasi portofolio aset, hingga optimalisasi profitabilitas (Ichsan, 2014; Kusumaningrum et al., 2023; Solissa, 2018).

Kerangka regulasi yang semakin kuat, dimulai dari Fatwa DSN-MUI, UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, hingga berbagai peraturan OJK, telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi pengembangan investasi surat berharga syariah di Indonesia (Abubakar & Handayani, 2017; Kholis, 2008; Rahmani, 2019). Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan infrastruktur hukum, peningkatan literasi keuangan syariah, dan diversifikasi produk surat berharga syariah untuk mendorong pertumbuhan pasar yang lebih optimal (Abubakar & Handayani, 2017; Hadmoko et al., 2020).

Secara empiris, investasi pada surat berharga syariah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kinerja perbankan syariah, termasuk profitabilitas, efisiensi biaya, dan pelaporan sosial Islam (ISR) (Bustam, 2021; DS et al., 2022; Rahmawati, 2015). Ke depan, pengembangan investasi surat berharga syariah pada perbankan syariah perlu terus didorong melalui inovasi produk, penguatan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Daftar Pustaka

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348

Ajmhal, M. (2021). Manajemen BMT. https://doi.org/10.31219/osf.io/cphe6

Anzal, C., Ayyubi, M. I. A., & Hasanah, A. (2021). Analisis pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap tingkat permintaan sukuk ritel SR008. Al-Tijary, 19–32. https://doi.org/10.21093/at.v7i1.2415

Arifin, Z. (2003). Strategi pengembangan pasar uang syariah. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 2(3), 43–56. https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.274

Ayyubi, M. S. A. (2019). Pengaruh produk Bank Muamalat terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil menengah di Kota Palopo. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 1(1), 41–56. https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.626

Azizuddin, I. (2020). Implementasi akad ijarah-asset to be leased pada transaksi sukuk ritel di Bank Syariah Mandiri cabang Jombang. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(2), 190. https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3653

Bustam, N. H. (2021). Analisis manajemen penggunaan dana bank berdasarkan use of fund by priority dalam mengoptimalkan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Islamic Business and Finance, 2(1). https://doi.org/10.24014/ibf.v2i1.12523

DS, A. T. D. P., Kufepaksi, M., & Muslimin, M. (2022). Pengaruh profitabilitas, penerbitan surat berharga syariah, ukuran perusahaan dan leverage terhadap Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015–2018. E-Journal Field of Economics Business and Entrepreneurship, 1(3), 317–326. https://doi.org/10.23960/efebe.v1i3.51

Elmaza, R. (2020). Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 7(1), 103. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i1.1822

Enayatullah, I. H. (2020). Komparasi tingkat efisiensi antara bank syariah milik pemerintah dan privat serta pengaruh struktur kepemilikan terhadapnya. Journal of Enterprise and Development, 2(1), 1–12. https://doi.org/10.20414/jed.v2i01.1647

Fauzi, A. S. (2019). Peran BPKH terhadap pengembangan pasar modal syariah dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(2), 201–232. https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.493

Hadmoko, F. T., Kusuma, E. H., & Firmansyah, A. (2020). Pelaksanaan investasi sukuk di Indonesia: Sebuah kajian akuntansi dan regulasi. Account, 7(2). https://doi.org/10.32722/acc.v7i2.3547

Hasbi, M. Z. N. (2019). Dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 13(2), 385–400. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602

Hendratri, B. G. (2017). Pasar uang antarbank dengan prinsip syariah. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.19

Hidayah, I. N. (2023). Kontribusi sukuk korporasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2017–2021. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Bisnis, 2(3), 105–117. https://doi.org/10.51903/jimeb.v2i3.678

Hidayatullah, M. S. (2024). Ekonomi syariah modern dalam telaah teoritis, historis dan yuridis. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(4), 65–73. https://doi.org/10.62504/jimr402

Ichsan, N. (2014). Pengelolaan likuiditas bank syariah. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 6(1). https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1371

Irawan, F. (2021). Pengelolaan obligasi syariah (sukuk) pada dana haji Indonesia. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 2(1), 91–106. https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.391

Isfandiar, A. A. (2016). Akad muamalah di pasar modal syariah. Jurnal Hukum Islam, 7(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.604

Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2021). Sukuk dan pembangunan infrastruktur di Indonesia (analisis peran dan manfaat sukuk untuk pembangunan Indonesia). Ekobis Syariah, 1(2), 11. https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i2.9997

Khatimah, H. (2017). Sukuk dan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Optimal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 11(1), 83–103. https://doi.org/10.33558/optimal.v11i1.211

Kholis, N. (2008). Prospek pendidikan ekonomi Islam pasca lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU SBSN. La_Riba, 2(2), 223–238. https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art5

Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan prospek sukuk tinjauan teoritis. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122

Kusumaningrum, R., Mursyidah, A., Nisa, S., & Iskandar, L. Y. (2023). Pengaruh surat berharga yang dimiliki (investment in securities) non-bank dan bank lain terhadap laba bersih Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2008–2021. Sahid Banking Journal, 2(02), 158–172. https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i02.112

Latifah, S. F. (2020). Peran sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 421. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369

Marefsi, E. S., Kurnia, K., & Pratama, F. (2021). Apakah frekuensi rapat DPS, profitabilitas dan surat berharga syariah berpengaruh pada Islamic Social Reporting Index? Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 4(2), 138. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.12040

Muhammad, R., Permana, E. N., & Nugraheni, P. (2019). Tingkat permintaan sukuk ritel: Analisis faktor internal dan eksternal. Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi, 19(2), 249–264. https://doi.org/10.25105/mraai.v19i2.4205

Muharrami, R. S., Zahidah, S., & Yoga, I. G. A. P. (2018). Pergerakan harga saham syariah pada saham bank syariah dilihat dari faktor makroekonomi. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5(1), 175. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2951

Mustafidah, W. (2023). Effect of bank funding sources on total revenue and impact on profit. JPSDA Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 3(1), 1–21. https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1910

Nasfi, N., & Dewi, S. (2020). Analisis regulasi sukuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peningkatan berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jusie (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 5(02), 180–189. https://doi.org/10.36665/jusie.v5i02.353

Niu, F. A. L. (2019). Implementasi peraturan Bank Indonesia tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. Tasharruf Journal Economics and Business of Islam, 4(1), 1. https://doi.org/10.30984/febi.v4i1.877

Nurfadillah, N. (2019). Urgensi sinkronisasi akad perbankan syariah dengan akad jaminan harta benda menurut prinsip syariah. Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(2), 81–92. https://doi.org/10.52166/jkhi.v6i2.7

Nurhayati, N. (2022). Makalah sistem operasional internal bank syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/7da2p

Oktavia, N. T. (2023). Manajemen risiko investasi bank syariah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 3(2), 283–296. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.231

Putra, A. D., & Desiana, R. (2020). Pertukaran dan percampuran dalam ekonomi. Muamalatuna, 12(1), 123. https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.3310

Rahmani, S. (2019). Manajemen risiko reputasi dalam pasar modal syariah. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 270–282. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.182

Rahmawati, R. (2015). Strategi peningkatan efisiensi biaya pada bank umum syariah berbasis stochastic frontier approach dan data envelopment analysis. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 17(4), 457–480. https://doi.org/10.21098/bemp.v17i4.506

Safitriawati, T., Ulfah, I. F., & Widayati, N. (2021). Optimalisasi investasi dana haji melalui sukuk dan deposito bank syariah terhadap pengembangan dana haji di Indonesia periode 2016–2019. Bisei Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, 6(01), 1–12. https://doi.org/10.33752/bisei.v6i01.1570

Safitry. (2021). Pasar uang syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/d2p4m

Salatalohy, H. A., & Wibowo, H. (2019). Pengaruh inflasi dan BI Rate terhadap imbal hasil penyaluran investasi dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 18(1), 118–158. https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i1.11478

Saputri, R. D., & Nasution, H. (2021). Analisis prosedur dan perlakuan akuntansi penjualan sukuk ritel dengan akad ijarah asset to be leased pada Bank Syariah Mandiri. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 12(1), 71–86. https://doi.org/10.36694/jimat.v12i1.274

Sholiha, I. (2023). Efektivitas perkembangan bank syariah di Indonesia pascacovid-19. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 9(1), 37–60. https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.675

Sipahutar, K. A., Pramana, K., Azizah, E. N., & Hasyim, H. (2024). Perbandingan kinerja bank konvensional dan bank syariah pada triwulan IV 2022. As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal, 3(2). https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.151

Solissa, D. N. (2018). Kesiapan perbankan syari'ah di Indonesia dalam penerapan liquidity coverage ratio Basel III. Ekbis Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(2), 165. https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.2.1025

Sudarsono, H. (2009). Dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia: Perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. La_Riba, 3(1), 12–23. https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art2

Suhaidi, M. (2022). Pengaruh penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan faktor eksternal terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 5(1), 873–886. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.643

Supaino, S. (2021). Bunga bank konvensional dan pasar modal syariah dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 20(2), 179–192. https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3616

Suryadi, G. (2014). Analisis pembiayaan sektor perdagangan hotel dan restoran pada perbankan syariah di Indonesia. Al-Muzara'ah, 2(2), 150–178. https://doi.org/10.29244/jam.2.2.150-178

Utsmani, N. F. H. M. M. (2017). Rekonstruksi obligasi: Investasi dalam perspektif syariah. Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 1(1), 1–25. https://doi.org/10.30762/q.v1i1.483

Wafa, M. A. K. (2010). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan sukuk ritel-I (periode Maret 2009–Juni 2010). La_Riba, 4(2), 161–178. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art2

Zuraidah, Z. (2012). Sukuk negara sebagai pendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah Indonesia. Iqtishoduna. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.2137