00520 - Inflasi Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Abstract

Inflation is one of the most crucial macroeconomic problems that receives wide attention from economists, governments, and the general public worldwide. This article aims to present a comprehensive study of inflation from an Islamic economic perspective, covering the definition and concept of inflation in Islam, the classification of inflation according to Muslim economists, the impact of inflation on the economy, the thoughts of Islamic economic figures on inflation, as well as the policies and instruments offered by Islam to control inflation. Using a qualitative approach with literature review method, this study examines primary and secondary sources from classical and contemporary Islamic economic scholars. The results show that Islamic economics offers a more holistic analysis of the causes of inflation compared to the conventional perspective, by including moral factors such as corruption, distributional injustice, and the interest system as causes of inflation. The Islamic economic system that prohibits riba, maysir, and gharar, as well as promoting equitable wealth distribution through zakat and other philanthropic instruments, has significant potential in controlling inflation and creating sustainable economic stability. This study concludes that controlling inflation from an Islamic perspective not only aims to achieve price stability, but also to realize true welfare (falah) for the entire society, encompassing both material and spiritual dimensions.

Keywords: Inflation, Islamic Economics, Al-Maqrizi, Monetary Policy, Riba

Abstrak

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi makro yang paling krusial dan mendapat perhatian luas dari para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif tentang inflasi dari perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi dan konsep inflasi dalam Islam, klasifikasi inflasi menurut para ekonom Muslim, dampak inflasi terhadap perekonomian, pemikiran tokoh-tokoh ekonom Islam tentang inflasi, serta kebijakan dan instrumen yang ditawarkan Islam untuk mengendalikan inflasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kajian pustaka, penelitian ini menelaah sumber-sumber primer dan sekunder dari para cendekiawan ekonomi Islam klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan analisis yang lebih holistik tentang penyebab inflasi dibandingkan perspektif konvensional, dengan memasukkan faktor-faktor moral seperti korupsi, ketidakadilan distribusi, dan sistem bunga sebagai penyebab inflasi. Sistem ekonomi Islam yang melarang riba, maysir, dan gharar, serta mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan instrumen filantropi lainnya, memiliki potensi yang signifikan dalam mengendalikan inflasi dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengendalian inflasi dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai stabilitas harga semata, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan yang hakiki (falah) bagi seluruh masyarakat, yang mencakup dimensi material maupun spiritual.

Kata Kunci: Inflasi, Ekonomi Islam, Al-Maqrizi, Kebijakan Moneter, Riba

1. Pendahuluan

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi makro yang paling krusial dan mendapat perhatian luas dari para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum di seluruh dunia. Secara umum, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya (Daud, 2023; Hasanah, 2021). Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis ekonomi, melainkan menyentuh dimensi keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Nasution & Majid, 2023; Shofia & Iqbal, 2024).

Dalam konteks ekonomi konvensional, inflasi telah lama menjadi objek kajian yang mendalam. Namun, perspektif ekonomi Islam menawarkan dimensi analisis yang berbeda dan lebih komprehensif, tidak hanya mencakup aspek ekonomi semata, tetapi juga melibatkan dimensi moral, etika, dan nilai-nilai spiritual yang mendalam (Kurniawati & Nurwahidin, 2024; Shofia & Iqbal, 2024). Ekonomi Islam memandang inflasi bukan hanya sebagai fenomena moneter, tetapi juga sebagai cerminan dari ketidakseimbangan moral dan struktural dalam sistem ekonomi yang berlaku (Nasution & Majid, 2023; Parisi, 2018).

Permasalahan inflasi sesungguhnya bukan fenomena baru dalam sejarah peradaban Islam. Inflasi telah terjadi sejak masa Rasulullah SAW dan terus berulang sepanjang sejarah pemerintahan Islam (Azharuddin & Firdawati, 2024; Nasution & Majid, 2023). Para cendekiawan Muslim klasik, terutama Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364 M–1441 M), telah memberikan analisis mendalam tentang penyebab dan solusi inflasi jauh sebelum para ekonom Barat modern merumuskan teori-teori mereka (Azharuddin & Firdawati, 2024; Inayah, 2022; Parisi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pemikiran ekonomi global, meskipun kontribusi ini sering kali kurang mendapat pengakuan yang semestinya dalam literatur ekonomi mainstream (Munif, 2015).

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif tentang inflasi dari perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi dan konsep inflasi dalam Islam, klasifikasi inflasi menurut para ekonom Muslim, dampak inflasi terhadap perekonomian, pemikiran tokoh-tokoh ekonom Islam tentang inflasi, serta kebijakan dan instrumen yang ditawarkan Islam untuk mengendalikan inflasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang inflasi dalam perspektif Islam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Definisi Dan Konsep Inflasi

2.1 Definisi Inflasi dalam Perspektif Konvensional

Sebelum membahas inflasi dalam perspektif Islam, penting untuk memahami terlebih dahulu definisi inflasi dalam perspektif konvensional sebagai titik perbandingan. Dalam Dictionary of Economics, inflasi didefinisikan sebagai meningkatnya tingkat harga yang umum dalam suatu perekonomian dari masa ke masa (Ramadhani et al., 2024). Definisi ini menekankan dua elemen penting: pertama, kenaikan harga yang bersifat umum (tidak hanya pada satu komoditas tertentu), dan kedua, kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus (Daud, 2023; Sari, 2024).

Para ekonom modern mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang/komoditas dan jasa (Inayah, 2022). Sementara itu, menurut IMF, inflasi adalah hasil dari agregat demand yang melebihi agregat supply (Novita, 2020). Inflasi juga dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas (Azizah, 2023).

Dalam perspektif konvensional, inflasi dapat diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation), yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum (Anggraini et al., 2018; Awaluddin, 2017). Pengukuran ini biasanya menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK/CPI) sebagai instrumen utama (Amry et al., 2023; Yulianti & Khairuna, 2019).

2.2 Konsep Inflasi dalam Perspektif Islam

Konsep inflasi dalam perspektif Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi yang ditemukan dalam ajaran Islam (Shofia & Iqbal, 2024). Secara historis, Islam tidak mengenal konsep inflasi dalam pengertian yang sama dengan ekonomi konvensional, karena mata uang yang digunakan dalam sistem ekonomi Islam adalah dinar (emas) dan dirham (perak), yang memiliki nilai intrinsik yang stabil (Gunawan, 2023; Parisi, 2018; Yulianti & Khairuna, 2019).

Syekh An-Nabhani mengemukakan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai dengan prinsip Islam adalah emas dan perak (Firdiansyah, 2021). Pertama, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah; ketika Islam mewajibkan diat, maka yang dijadikan ukurannya adalah dalam bentuk emas. Kedua, Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan hanya menjadikan keduanya sebagai standar uang. Ketiga, ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, standar yang digunakan adalah emas dan perak (Gunawan, 2023; Yulianti & Khairuna, 2019).

Dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang, sistem ekonomi Islam secara teoritis terbebas dari inflasi yang disebabkan oleh pencetakan uang berlebihan, karena nilai intrinsik emas dan perak tidak dapat dimanipulasi oleh otoritas moneter (Anggraini et al., 2018; Buchori & Priono, 2014; Parisi, 2018). Namun demikian, para ekonom Islam mengakui bahwa inflasi tetap dapat terjadi dalam perekonomian Islam, terutama yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah atau kesalahan manusia (Hasanah, 2021; Kurniawati, 2019; Salam, 2020).

Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, inflasi dipandang sebagai suatu fenomena yang tidak diinginkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam (Sari, 2024; Shofia & Iqbal, 2024). Inflasi yang terjadi dapat mengubah harga-harga relatif, suku bunga riil, tingkat pajak dan pendapatan masyarakat, yang semua elemen ini memiliki potensi untuk mengganggu investasi dan stabilitas ekonomi (Shofia & Iqbal, 2024).

Selama masa awal Islam, ekonomi yang didasari pada prinsip-prinsip keseimbangan dan distribusi yang adil dari praktik-praktik yang merugikan menjadi landasan utama (Shofia & Iqbal, 2024). Dengan demikian, konsep inflasi dalam perspektif Islam tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga kesejahteraan umat dan penerapan nilai-nilai moral dalam praktik ekonomi sehari-hari (Nasution & Majid, 2023; Shofia & Iqbal, 2024).

3. Klasifikasi Inflasi Dalam Perspektif Islam

3.1 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Keparahan

Baik dalam perspektif konvensional maupun Islam, inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi beberapa macam (Nasution & Majid, 2023; Sari, 2024):

Pertama, Inflasi Merayap (Creeping Inflation), yaitu inflasi yang laju kenaikannya berjalan lambat, umumnya kurang dari 10% per tahun (Daud, 2023; Ramadhanty & Auwalin, 2021). Inflasi jenis ini memiliki karakteristik kenaikan tingkat harga yang lambat dan umumnya disebut sebagai inflasi satu digit (Azizah, 2023; Rifai et al., 2017). Inflasi merayap dianggap relatif tidak berbahaya dan bahkan dalam beberapa kondisi dapat menjadi stimulator bagi pertumbuhan ekonomi (Restuti & Cahya, 2023).

Kedua, Inflasi Menengah (Galloping Inflation), yaitu inflasi dengan rasio antara 10% hingga 30% per tahun (Ramadhanty & Auwalin, 2021; Sari, 2024). Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan 20% sampai 200% per tahun menurut beberapa klasifikasi (Azizah, 2023; Rifai et al., 2017). Inflasi menengah sudah mulai memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Inflasi Tinggi (Hyper Inflation), yaitu inflasi yang terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi, yaitu jutaan sampai triliunan persen per tahun (Azizah, 2023; Rifai et al., 2017). Inflasi jenis ini merupakan inflasi yang paling dihindari oleh setiap negara karena memiliki dampak yang sangat destruktif terhadap perekonomian (Ramadhanty & Auwalin, 2021).

3.2 Klasifikasi Berdasarkan Penyebab: Perspektif Al-Maqrizi

Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364 M–1441 M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun dan seorang cendekiawan ekonom Muslim terkemuka, telah memberikan kontribusi monumental dalam pemikiran ekonomi Islam dengan mengklasifikasikan inflasi menjadi dua golongan utama berdasarkan penyebabnya (Azharuddin & Firdawati, 2024; Parisi, 2018; Shofia & Iqbal, 2024; Syihabuddin et al., 2022):

3.2.1 Natural Inflation (Inflasi Alamiah)

Natural inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah yang manusia tidak memiliki kekuasaan untuk mencegahnya (Dewi et al., 2021; Kurniawati, 2019; Maghfiroh & Rinaldy, 2020). Inflasi jenis ini terjadi karena sebab-sebab alamiah yang mengakibatkan turunnya penawaran agregat (AS) atau naiknya permintaan agregat (AD) (Hasanah, 2021; T, 2022).

Contoh konkret dari natural inflation adalah bencana alam seperti kekeringan, banjir, atau wabah penyakit yang menyebabkan gagal panen, sehingga pasokan bahan makanan berkurang drastis sementara permintaan tetap atau bahkan meningkat (Maghfiroh & Rinaldy, 2020; Widiaty & Nugroho, 2020). Kelangkaan inilah yang memicu terjadinya kenaikan harga secara umum (Widiaty & Nugroho, 2020). Inflasi pada masa Khalifah Umar bin Khattab R.A. yang terjadi akibat kekeringan dapat dikategorikan sebagai natural inflation (Nasution & Majid, 2023).

Dalam konteks ekonomi makro konvensional, natural inflation dapat dikategorikan sebagai demand pull inflation jika disebabkan oleh naiknya permintaan agregat, atau sebagai cost push inflation jika disebabkan oleh turunnya penawaran agregat (Hasanah, 2021; Nasution & Majid, 2023).

Al-Maqrizi menyatakan bahwa natural inflation adalah inflasi yang tidak bisa dihindari oleh manusia, seperti bencana yang bisa membawa kepada inflasi (Maghfiroh & Rinaldy, 2020). Akibat dari natural inflation ini, transaksi ekonomi dapat mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat (Maghfiroh & Rinaldy, 2020).

3.2.2 Human Error Inflation (Inflasi Karena Kesalahan Manusia)

Human error inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri (Kurniawati, 2019; Maghfiroh & Rinaldy, 2020; Salam, 2020). Al-Maqrizi mengidentifikasi tiga penyebab utama dari human error inflation (Azharuddin & Firdawati, 2024; Parisi, 2018; Rizqon et al., 2022):

Pertama, Korupsi dan Administrasi yang Buruk (Corruption and Bad Administration). Korupsi yang merajalela dan buruknya tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan inflasi (Azharuddin & Firdawati, 2024; Maghfiroh & Rinaldy, 2020; Parisi, 2018). Korupsi menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya ekonomi, meningkatkan biaya transaksi, dan mengurangi efisiensi produksi, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga (Parisi, 2018; Rizqon et al., 2022). Penelitian empiris menunjukkan bahwa kontrol korupsi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap tingkat inflasi, artinya semakin tinggi tingkat korupsi, semakin tinggi pula tingkat inflasi (Parisi, 2018).

Kedua, Pajak yang Berlebihan (Excessive Tax). Pengenaan pajak yang terlalu tinggi dan tidak proporsional merupakan faktor kedua yang menyebabkan human error inflation (Beureukat, 2022; Parisi, 2018; Salam, 2020). Pajak yang berlebihan meningkatkan biaya produksi bagi para produsen, yang kemudian dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi (Parisi, 2018; Rizqon et al., 2022). Al-Maqrizi mengajukan solusi agar pemerintah mengembalikan besaran pajak sesuai dengan tarif yang berlaku dan tidak memberatkan rakyat (Maghfiroh & Rinaldy, 2020).

Ketiga, Pencetakan Uang Berlebihan (Excessive Seigniorage). Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan merupakan penyebab ketiga dari human error inflation (Dwihapsari et al., 2021; Parisi, 2018; Salam, 2020). Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi kebutuhan riil perekonomian, maka daya beli uang akan menurun dan harga-harga akan naik (Nuraini & Roup, 2020; Parisi, 2018). Penelitian empiris menunjukkan bahwa jumlah uang beredar (money supply) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat inflasi (Haryadi & Ilhami, 2019; Parisi, 2018).

3.3 Klasifikasi Tambahan dalam Ekonomi Islam

Selain klasifikasi Al-Maqrizi, beberapa ekonom Islam juga menambahkan kategori inflasi lainnya (Ramadhani et al., 2024; T, 2022):

Expected Inflation (Inflasi yang Diharapkan), yaitu inflasi yang mengakibatkan peningkatan permintaan dan pertambahan jumlah uang yang beredar karena ekspektasi pelaku ekonomi terhadap kenaikan harga di masa depan (Awaluddin, 2017; Ramadhani et al., 2024). Pada saat expected inflation, tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi (Awaluddin, 2017).

Unexpected Inflation (Inflasi yang Tidak Diharapkan), yaitu inflasi yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak diantisipasi oleh pelaku ekonomi (Awaluddin, 2017; Rifai et al., 2017). Pada saat unexpected inflation, tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi (Awaluddin, 2017).

Cost Push Inflation, yaitu inflasi yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregat (AS) dari barang pada suatu perekonomian (Hasanah, 2021; Inayah, 2022). Inflasi jenis ini timbul sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi supply barang dan jasa (Inayah, 2022).

Spiralling Inflation, yaitu inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya, di mana inflasi tersebut disebabkan oleh inflasi sebelumnya juga, dan begitu seterusnya (Hasanah, 2021; Kurniawati, 2019; T, 2022). Inflasi jenis ini menciptakan siklus yang sulit diputus dan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan.

Imported Inflation dan Domestic Inflation. Imported inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang dialami negara lain karena harus menjadi price taker dalam pasar perdagangan internasional (Hasanah, 2021; Kurniawati, 2019; T, 2022). Sementara domestic inflation adalah inflasi yang terjadi hanya di suatu negara dan tidak memengaruhi negara lain (Gunawan, 2023; T, 2022).

4. Sejarah Inflasi Dalam Peradaban Islam

4.1 Inflasi pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin

Inflasi sudah terjadi sejak lama, bahkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin (Nasution & Majid, 2023). Namun, inflasi yang terjadi pada masa tersebut umumnya bersifat natural inflation, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti kekeringan, peperangan, atau gangguan jalur perdagangan (Nasution & Majid, 2023; Shofia & Iqbal, 2024).

Pada masa Rasulullah SAW, ketika terjadi kenaikan harga di pasar Madinah, para sahabat meminta beliau untuk menetapkan harga (tas'ir). Namun Rasulullah SAW menolak permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan beliau berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntut beliau karena kezaliman dalam darah maupun harta (Syihabuddin et al., 2022). Respons Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau memahami mekanisme pasar dan tidak ingin melakukan intervensi yang tidak perlu terhadap harga yang terbentuk secara alami.

Permasalahan inflasi pada masa Khalifah Umar bin Khattab R.A. dapat dikategorikan ke dalam natural inflation jika mengacu kepada jenis inflasi yang dikemukakan oleh Al-Maqrizi (Nasution & Majid, 2023). Namun bila ditarik ke teori ekonomi konvensional, hal ini dapat dikategorikan sebagai demand pull inflation (Nasution & Majid, 2023).

4.2 Pemikiran Imam Al-Maqrizi tentang Inflasi Historis

Imam Al-Maqrizi yang lahir pada abad ke-14 M telah menceritakan tentang inflasi keuangan dalam banyak karyanya, terutama dalam kitabnya Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghummah (Azharuddin & Firdawati, 2024; Maghfiroh & Rinaldy, 2020). Dalam karya monumentalnya ini, Al-Maqrizi menganalisis secara mendalam krisis ekonomi yang melanda Mesir pada masanya dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.

Al-Maqrizi menyimpulkan bahwa setidaknya ada dua alasan utama mengapa terjadi inflasi keuangan: pertama, disebabkan karena faktor alam atau faktor alamiah, di mana karena kondisi tertentu, apakah bencana alam atau yang lainnya, membuat suatu produk bisa menjadi langka dan membuat harganya menjadi meningkat secara drastis; kedua, karena faktor pemerintahan atau faktor dari manusia, yang bisa diakibatkan karena terjadinya korupsi yang merajalela, atau kesalahan dalam pengelolaan administrasi dalam sebuah negara, dan bisa juga karena faktor pajak yang begitu tinggi (Azharuddin & Firdawati, 2024).

Al-Maqrizi juga menyinggung salah satu faktor utama terjadinya inflasi karena meningkatnya sirkulasi keuangan dalam suatu negara yang memang sering terjadi dewasa ini (Azharuddin & Firdawati, 2024). Menurut Al-Maqrizi, krisis ekonomi terjadi disebabkan oleh tiga alasan: korupsi politik, meningkatnya harga tanah, dan sirkulasi jumlah uang beredar (Parisi, 2018; Salam, 2020).

Solusi yang ditawarkan Al-Maqrizi untuk mengatasi inflasi adalah dengan menggunakan sistem moneter alami, yaitu menjadikan dinar dan dirham sebagai mata uang pokok, sedangkan fulus (uang tembaga) diterbitkan secara terbatas dan hanya untuk membeli barang-barang remeh (Awaluddin, 2017; Maghfiroh & Rinaldy, 2020). Al-Maqrizi menetapkan harga relatif antara dinar, dirham, dan fulus: harga relatif dinar dan dirham adalah 1:24, sedangkan harga relatif antara dirham dan fulus adalah 1:140 (Awaluddin, 2017).

5. Dampak Inflasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam

5.1 Dampak terhadap Fungsi Uang

Para ekonom Islam berpendapat bahwa inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena beberapa hal mendasar (Buchori & Priono, 2014; Daud, 2023; Nasution & Majid, 2023). Pertama dan paling fundamental, inflasi mengganggu fungsi dari uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan (Buchori & Priono, 2014; Daud, 2023; Eliza et al., 2023). Ketika inflasi terjadi, nilai riil uang menurun, sehingga uang tidak lagi dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai yang andal.

Dalam perspektif Islam, uang seharusnya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan (Desky, 2019; Nasution & Majid, 2023). Inflasi merusak fungsi dasar uang ini dan menciptakan ketidakstabilan dalam sistem pertukaran ekonomi. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat beban dari inflasi tersebut, dan inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali (self-feeding inflation) (Amelia, 2023; Eliza et al., 2023).

5.2 Dampak terhadap Semangat Menabung dan Investasi

Inflasi melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (Aldiansyah & Rahma, 2023; Buchori & Priono, 2014; Daud, 2023). Ketika tingkat inflasi tinggi, nilai riil tabungan akan terus menurun, sehingga masyarakat tidak memiliki insentif untuk menabung. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi ketersediaan dana untuk investasi produktif (Daud, 2023; Nasution & Majid, 2023).

Lebih jauh, inflasi mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan dalam bentuk aset fisik seperti tanah, properti, atau emas, daripada investasi dalam kegiatan produksi yang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat (Daud, 2023; Rifai et al., 2017). Dalam perspektif Islam, investasi seharusnya diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Amelia, 2023).

5.3 Dampak terhadap Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial

Salah satu dampak inflasi yang paling disoroti dalam perspektif Islam adalah dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan keadilan sosial (Hasibuan et al., 2023; Shofia & Iqbal, 2024). Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat yang tidak adil (redistribution effect of inflation) (Hasibuan et al., 2023). Mereka yang memiliki aset riil (seperti tanah dan properti) akan diuntungkan oleh inflasi, sementara mereka yang berpenghasilan tetap atau memiliki tabungan dalam bentuk uang akan dirugikan.

Inflasi juga dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan menjadi tidak seimbang, menyebabkan pengurangan tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara-negara berkembang (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Dalam perspektif Islam, ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan ('adl) dan pemerataan (tawazun) (Nasution & Majid, 2023; Shofia & Iqbal, 2024).

5.4 Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ginting, 2023; Widiaty & Nugroho, 2020). Ketika inflasi terus meningkat dalam jangka waktu yang lebih lama, hal ini akan memperburuk performa perekonomian dan ikut menurunkan percepatan pertumbuhan ekonomi (Ginting, 2023). Inflasi yang tinggi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penurunan daya beli masyarakat, naiknya biaya produksi, dan ketidakstabilan ekonomi (Sari, 2024).

Dalam jangka panjang, inflasi yang berlebihan dan berkelanjutan juga dapat menyebabkan melemahnya efisiensi dan produktivitas perekonomian, melemahnya investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos dan pendapatan di masa yang akan datang (Awaluddin, 2017; Ramadhanty & Auwalin, 2021). Hal ini pada akhirnya akan memburukkan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang dan merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi yang akan berdampak pada terganggunya stabilitas ekonomi (Nasution & Majid, 2023).

Namun demikian, perlu dicatat bahwa inflasi yang ringan dan terkendali tidak selalu berdampak negatif. Inflasi yang stabil dan ringan memiliki dampak positif pada kegiatan ekonomi masyarakat (Restuti & Cahya, 2023). Inflasi ringan tersebut dapat menjadi stimulator bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Restuti & Cahya, 2023). Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi Islam pun mengakui bahwa inflasi yang ringan dan terkendali diperbolehkan dan tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat (Putri & Nasution, 2022).

5.5 Dampak terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Inflasi yang tinggi juga berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Rakhmawati & Suhadi, 2018). Tingginya inflasi akan menyebabkan penurunan nilai riil aset keuangan, meningkatkan risiko kredit, dan menciptakan ketidakpastian yang menghambat kegiatan ekonomi (Hasibuan et al., 2022; Rakhmawati & Suhadi, 2018). Dalam konteks perbankan syariah, inflasi dapat memengaruhi profitabilitas bank melalui berbagai jalur, meskipun dampaknya tidak selalu signifikan karena sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi (Amin & Jaya, 2024; Hasyim et al., 2023).

6. Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonom Islam Tentang Inflasi

6.1 Pemikiran Al-Maqrizi

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Al-Maqrizi merupakan tokoh paling berpengaruh dalam pemikiran ekonomi Islam tentang inflasi. Ia mengklasifikasikan inflasi menjadi dua jenis: natural inflation dan human error inflation (Azharuddin & Firdawati, 2024; Parisi, 2018; Shofia & Iqbal, 2024; Syihabuddin et al., 2022). Pemikiran Al-Maqrizi tentang inflasi sangat relevan dengan kondisi ekonomi modern, terutama dalam hal identifikasi faktor-faktor penyebab inflasi seperti korupsi, pajak berlebihan, dan pencetakan uang berlebihan (Parisi, 2018; Rizqon et al., 2022).

Analisis Al-Maqrizi tentang inflasi di Mesir pada masanya menunjukkan bahwa ia memahami hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga, yang kemudian menjadi dasar dari teori kuantitas uang dalam ekonomi modern (Azharuddin & Firdawati, 2024; Maghfiroh & Rinaldy, 2020). Bahkan, Adiwarman Karim menyebutkan bahwa Al-Maqrizi dapat disetarakan dengan para pemikir ekonom Barat abad XIX dan abad XX dalam hal kedalaman analisis ekonominya (Munif, 2015).

6.2 Pemikiran M. Umer Chapra

M. Umer Chapra merupakan salah satu ekonom Islam modern yang paling produktif dan berpengaruh dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer (Naqiyya et al., 2023; Ridha, 2019). Pemikiran Chapra merupakan perpaduan antara ilmu tradisional, ilmu agama, dan ilmu ekonomi modern (Ridha, 2019). Chapra banyak berkecimpung di dunia perekonomian negara, kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah, dan permasalahan inflasi (Ridha, 2019).

Menurut para ekonom Islam termasuk Chapra, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, melemahkan semangat menabung, turunnya produksi barang, dan daya beli masyarakat makin melemah (Ridha, 2019). Pandangan Chapra tentang upaya menekan inflasi adalah perlunya kestabilan harga dan strategi yang komprehensif (Naqiyya et al., 2023; Ridha, 2019).

Menurut pemikiran M. Umer Chapra, strategi yang digunakan dalam menekan laju inflasi adalah dengan melakukan perbaikan moral baik material maupun spiritual, selanjutnya dengan melakukan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, serta penghapusan sistem bunga (Naqiyya et al., 2023). Chapra menekankan bahwa solusi terhadap inflasi tidak hanya bersifat teknis-ekonomis, tetapi juga harus mencakup dimensi moral dan spiritual yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam (Naqiyya et al., 2023; Ridha, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah juga sedang berusaha untuk mengembangkan keuangan dalam perbankan syariah, yang diproyeksikan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penekanan laju inflasi dalam jangka panjang (Naqiyya et al., 2023).

6.3 Perbandingan Pemikiran Al-Maqrizi dan Keynes

Terdapat persamaan dan perbedaan pandangan antara Al-Maqrizi dan Keynes terkait inflasi dalam perekonomian suatu negara (Inayah, 2022). Kesamaan pemikiran antara Al-Maqrizi dan Keynes adalah bahwa inflasi dipengaruhi oleh faktor moneter dan non-moneter, yaitu penguasa yang tidak bertanggung jawab dan peningkatan sirkulasi uang yang mengakibatkan terjadinya kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat (Inayah, 2022).

Namun demikian, Keynes menambahkan bahwa inflasi merupakan fungsi dari jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, suku bunga, dan investasi (Inayah, 2022). Berbeda dengan Al-Maqrizi yang tidak menyinggung suku bunga dalam pemikirannya tentang inflasi, karena dalam sistem ekonomi Islam suku bunga (riba) dilarang (Inayah, 2022; Parisi, 2018). Selain itu, terdapat perbedaan lain, yaitu bahwa menurut Al-Maqrizi ada faktor alamiah yang menyebabkan terjadinya inflasi, di mana faktor ini terjadi secara alami dan manusia tidak bisa menghindarinya, seperti adanya bencana yang menyebabkan persediaan berkurang namun permintaan meningkat, sedangkan Keynes tidak menyinggung adanya faktor alamiah sebagai penyebab dari inflasi (Inayah, 2022).

7. Perbedaan Inflasi Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional

7.1 Persamaan Perspektif Islam dan Konvensional

Baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, keduanya mengakui adanya inflasi meskipun terdapat perbedaan pada beberapa sumber penyebabnya (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Kedua pendekatan ini sama-sama mengakui inflasi yang bersumber dari peningkatan permintaan agregat dan peningkatan jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhannya (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Selain itu, keduanya juga sepakat bahwa inflasi yang tinggi dan tidak terkendali berdampak negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Kurniawati & Nurwahidin, 2024; Nasution & Majid, 2023).

Dalam hal penanganan inflasi, ekonomi Islam maupun konvensional banyak menyetujui bahwa upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap dalam tingkat moderat, kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal) maupun otoritas moneter (kebijakan moneter) merupakan bagian dari upaya menekan inflasi (T, 2022; Zaifuddin, 2021).

7.2 Perbedaan Perspektif Islam dan Konvensional

Perbedaan inflasi antara perspektif konvensional dan Islam terutama terletak pada perbedaan esensi ekonomi konvensional dan ekonomi Islam (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Sebagian besar penyebab inflasi adalah kesalahan sistemik yang ditemukan dalam ekonomi dan keuangan konvensional kontemporer yang berpotensi untuk diperbaiki atau diganti dengan sistem alternatif yang tepat (Kurniawati & Nurwahidin, 2024).

Sistem ekonomi Islam yang melarang riba, maysir, gharar, serta tidak boleh berlebih-lebihan dapat memperbaiki faktor-faktor penyebab inflasi yang bersumber dari ekonomi konvensional tersebut (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Islam tidak membolehkan pengenaan bunga, sehingga dalam ekonomi Islam tidak terdapat tingkat suku bunga yang menjadi salah satu instrumen utama kebijakan moneter konvensional (Kurniawati & Nurwahidin, 2024).

Pembiayaan utang dan pemborosan ekonomi dapat menyebabkan terjadinya inflasi pada sistem ekonomi konvensional, namun dalam sistem Islam pembiayaan utang diganti dengan pembiayaan ekuitas dan terdapat larangan untuk melakukan pemborosan ekonomi, menyebabkan tingkat inflasi seharusnya lebih rendah dalam sistem ini (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Negara yang menerapkan sistem bunga pada kenyataannya mengalami inflasi yang lebih tinggi daripada negara yang tidak menerapkan sistem bunga (Nasution & Majid, 2023).

Ekonom Islam Muhammad Taqi Usmani juga mengungkapkan bahwa faktor lain yang memicu terjadinya inflasi adalah penerapan dari sistem ekonomi konvensional itu sendiri, yang didasarkan pada kebebasan pasar yang menciptakan praktik tidak alami seperti perjudian serta spekulatif sehingga menyebabkan pemusatan kekayaan yang tidak merata (Rusanti et al., 2020).

8. Hubungan Inflasi Dengan Riba Dalam Perspektif Islam

8.1 Riba sebagai Penyebab Inflasi

Salah satu aspek yang membedakan perspektif Islam dari perspektif konvensional dalam memandang inflasi adalah peran riba (bunga) sebagai salah satu penyebab inflasi (Beureukat, 2022; Nasution & Majid, 2023). Dalam perspektif Islam, sistem bunga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya inflasi karena bunga meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga (Baiti et al., 2021; Beureukat, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, yang berarti apabila suku bunga naik maka inflasi pun akan mengalami kenaikan (Beureukat, 2022). Hal ini mendukung pandangan Islam bahwa suku bunga (riba) merupakan salah satu penyebab inflasi di Indonesia (Beureukat, 2022). Ditinjau dari perspektif Islam, suku bunga adalah riba, dan penelitian ini membuktikan bahwa suku bunga merupakan salah satu penyebab inflasi (Beureukat, 2022).

Sistem bunga dalam ekonomi konvensional menciptakan biaya tambahan dalam setiap transaksi ekonomi, yang kemudian dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi (Maulana & Marasabessy, 2018; Nasution & Majid, 2023). Dalam jangka panjang, akumulasi biaya bunga ini berkontribusi pada tekanan inflasi yang berkelanjutan. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta (Zaifuddin, 2021).

8.2 Sistem Bagi Hasil sebagai Alternatif

Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai alternatif terhadap sistem bunga (Nasution & Majid, 2023; Zaifuddin, 2021). Sistem bagi hasil tidak menciptakan biaya tetap yang harus ditanggung oleh peminjam terlepas dari kondisi usahanya, sehingga tidak menambah tekanan inflasi dari sisi biaya produksi (Hiya, 2022; Zaifuddin, 2021).

Bersamaan dengan itu, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerja sama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muzara'ah, dan musaqah (Zaifuddin, 2021). Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan tanpa tekanan inflasi yang berlebihan (Zaifuddin, 2021).

Untuk menjaga keseimbangan ekonomi, Islam menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa sehingga sistem bunga tidak terlibat dalam ekonomi (Nasution & Majid, 2023). Para ulama dan ekonom Islam terus melakukan penelitian untuk menemukan cara mengatasi inflasi guna mencapai kestabilan ekonomi, antara lain menerapkan kebijakan fiskal dan moneter Islami (Nasution & Majid, 2023).

9. Kebijakan Moneter Islam Dalam Mengendalikan Inflasi

9.1 Prinsip-Prinsip Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter Islam dalam mengendalikan inflasi didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan kehati-hatian (Sari, 2024). Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi tanpa menimbulkan dampak negatif yang lain, seperti resesi ekonomi (Sari, 2024). Dalam ekonomi Islam, pengendalian inflasi bukan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan instrumen suku bunga, melainkan dengan pendekatan bahwa tidak ada penambahan uang; jika harus menambah atau mencetak uang harus diikuti dengan penambahan barang dan jasa (Hiya, 2022).

Selain itu, aspek moral dan nilai-nilai sosial, tidak berlebihan dalam konsumsi, dan melarang investasi yang tidak produktif atau spekulasi, serta bertransaksi melalui profit and loss sharing menjadi landasan kebijakan moneter Islam (Hiya, 2022). Tujuan dari kebijakan moneter Islam, yang merupakan komponen dari bentuk ekonomi syariah, adalah mempromosikan keseimbangan dan kemakmuran (Putri & Nasution, 2022).

9.2 Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter Islam dalam mengendalikan inflasi dapat dilakukan melalui beberapa instrumen (Latifah, 2015; Sari, 2024):

Pertama, Reserve Ratio (Rasio Cadangan). Instrumen ini mengatur jumlah cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank-bank syariah, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan bank dalam menciptakan uang melalui pembiayaan (Latifah, 2015; Sari, 2024).

Kedua, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS merupakan instrumen kebijakan moneter syariah yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk memengaruhi jumlah uang beredar tanpa menggunakan mekanisme bunga (Kurniawati, 2019; Rusanti et al., 2020). Meskipun instrumen ini masih memiliki andil yang kecil dalam pengendalian inflasi, namun terbukti memberikan kontribusi pada output sektor riil (Rusanti et al., 2020).

Ketiga, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). PUAS merupakan instrumen pasar uang syariah yang memungkinkan bank-bank syariah untuk mengelola likuiditas mereka tanpa menggunakan mekanisme bunga (Ascarya, 2012; Rusanti et al., 2020).

Keempat, Sukuk Negara (SBSN). Sukuk negara merupakan instrumen fiskal dan moneter syariah yang dapat digunakan untuk mengelola likuiditas dan memengaruhi tingkat inflasi (Dwihapsari et al., 2021; Kurniawati, 2019). Namun, pengendalian inflasi menggunakan instrumen moneter syariah di beberapa daerah masih belum maksimal karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya (Kurniawati, 2019).

9.3 Efektivitas Kebijakan Moneter Syariah

Penelitian tentang efektivitas kebijakan moneter syariah dalam mengendalikan inflasi menunjukkan hasil yang beragam. Pengaruh kebijakan moneter konvensional melalui jalur suku bunga dengan SBI dan PUAB terbukti lebih mampu memengaruhi jumlah uang beredar dan akhirnya mengendalikan inflasi dalam jangka pendek (Rusanti et al., 2020). Namun, melalui pengukuran Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD), kebijakan moneter syariah memiliki magnitude yang lebih besar daripada kebijakan moneter konvensional dalam jangka panjang (Dwihapsari et al., 2021).

Penelitian tentang transmisi kebijakan moneter ganda di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan imbal hasil Profit and Loss Sharing (PLS) meningkatkan pembiayaan dan output, sementara instrumen konvensional seperti suku bunga memberikan dampak negatif terhadap inflasi dan output (Ascarya, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa tekanan inflasi yang berlebihan (Ascarya, 2012).

10. Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengendalikan Inflasi

10.1 Peran Baitul Mal

Dalam sistem ekonomi Islam, Baitul Mal (lembaga keuangan negara Islam) memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal (Mulyani, 2020; Parisi, 2018; Ridha, 2019). Kebijakan fiskal di Baitul Mal memberikan dampak positif pada investasi, penawaran agregat, dan memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi (Lubis & Soemitra, 2022; Mulyani, 2020).

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi (Ridha, 2019). Kebijakan fiskal Islam memiliki konsentrasi dalam menekan laju inflasi, sebab penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan cost push inflation itu sendiri (Parisi, 2018).

10.2 Zakat sebagai Instrumen Anti-Inflasi

Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang memiliki potensi besar dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (Anggraini et al., 2018; Hasanah, 2021; Triyawan, 2022). Pemerintah Islam harus lebih keras dan tegas dalam menjamin bahwa pungutan atas zakat dapat dikumpulkan dari setiap Muslim yang mempunyai kelebihan harta yang telah mencapai nisab (Parisi, 2018).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang (Anggraini et al., 2018; Triyawan, 2022). Distribusi zakat yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, yang pada gilirannya dapat membantu menstabilkan permintaan agregat dan mengendalikan inflasi (Hasanah, 2021; Rosyid, 2023).

Dalam konteks penanganan pengangguran yang berdampak pada inflasi, penanganan dapat dilakukan dengan memaksimalkan skema filantropi ekonomi Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan peminjaman atas dasar qardhul hasan (Hasanah, 2021).

10.3 Larangan Penimbunan dan Monopoli

Islam secara tegas melarang penimbunan harta (ihtikar) dan monopoli dalam distribusi kekayaan (Shofia & Iqbal, 2024; Syihabuddin et al., 2022). Penimbunan barang dapat menyebabkan kelangkaan buatan yang mendorong kenaikan harga, sementara monopoli memungkinkan pelaku usaha untuk menetapkan harga di atas harga keseimbangan pasar (Syihabuddin et al., 2022).

Dalam ekonomi Islam, kurva penawaran agregat tidak akan bergeser ke kiri karena tidak adanya kekuatan monopoli (T, 2022). Oleh karena itu, kemungkinan inflasi akibat pengangguran tidak akan muncul dalam ekonomi Islam, sedangkan inflasi perpindahan permintaan dapat terjadi dalam ekonomi Islam (T, 2022). Namun, inflasi tidak datang dari sektor uang, yang mengasumsikan bahwa jumlah uang beredar dalam ekonomi Islam berkembang dalam keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional (T, 2022).

11. Solusi Islam Dalam Mengatasi Inflasi

11.1 Stabilitas Mata Uang Berbasis Emas

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh para ekonom Islam untuk mengatasi inflasi adalah kembali ke sistem mata uang berbasis emas (dinar) dan perak (dirham) (Awaluddin, 2017; Maghfiroh & Rinaldy, 2020; Parisi, 2018; Yulianti & Khairuna, 2019). Sistem ini dianggap dapat memberikan stabilitas nilai mata uang yang lebih baik karena nilai intrinsik emas dan perak tidak dapat dimanipulasi oleh otoritas moneter (Parisi, 2018; Rohaya & Wahid, 2014).

Uang kertas tidak memiliki nilai yang stabil sehingga jika terjadi kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat maka akan mengakibatkan kenaikan harga (Rohaya & Wahid, 2014). Ketika kuantitas uang yang beredar di masyarakat mengalami kenaikan maka daya beli masyarakat terhadap barang juga naik, sementara jumlah barang yang tersedia tetap, maka barang-barang tersebut akan mengalami kenaikan harga yang disebut dengan inflasi (Rohaya & Wahid, 2014).

Namun demikian, dalam konteks ekonomi modern yang didominasi oleh uang kertas dan sistem perbankan sentral, penerapan sistem mata uang berbasis emas secara penuh menghadapi berbagai tantangan praktis (Ascarya, 2012; Zaifuddin, 2021). Oleh karena itu, para ekonom Islam kontemporer lebih banyak berfokus pada pengembangan instrumen-instrumen keuangan syariah yang dapat memberikan stabilitas ekonomi tanpa harus kembali sepenuhnya ke sistem mata uang berbasis emas.

11.2 Penghapusan Sistem Bunga

Penghapusan sistem bunga (riba) merupakan salah satu solusi fundamental yang ditawarkan Islam untuk mengatasi inflasi (Naqiyya et al., 2023; Nasution & Majid, 2023; Zaifuddin, 2021). Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta (Zaifuddin, 2021). Dengan menghilangkan bunga dari sistem ekonomi, biaya produksi dapat ditekan dan tekanan inflasi dari sisi biaya dapat dikurangi (Beureukat, 2022; Kurniawati & Nurwahidin, 2024).

Penerapan ekonomi Islam dengan sistem bebas bunga akan membantu memperkecil permasalahan ekonomi khususnya di bidang moneter berupa tingkat inflasi yang lebih rendah (Nasution & Majid, 2023). Hal ini didukung oleh fakta empiris bahwa negara yang menerapkan sistem bunga pada kenyataannya mengalami inflasi yang lebih tinggi daripada negara yang tidak menerapkan sistem bunga (Nasution & Majid, 2023).

11.3 Perbaikan Moral dan Tata Kelola

Mengingat bahwa salah satu penyebab utama inflasi menurut Al-Maqrizi adalah korupsi dan administrasi yang buruk, maka perbaikan moral dan tata kelola pemerintahan merupakan solusi yang sangat penting (Azharuddin & Firdawati, 2024; Maghfiroh & Rinaldy, 2020; Parisi, 2018). Al-Maqrizi mengajukan solusi untuk mencegah korupsi dan administrasi yang buruk dengan memperbaiki akhlak dan moral pejabat agar sesuai dengan ajaran Islam (Maghfiroh & Rinaldy, 2020).

Dalam perspektif Islam, perbaikan moral tidak hanya berlaku bagi para pejabat pemerintah, tetapi juga bagi seluruh pelaku ekonomi (Naqiyya et al., 2023; Ridha, 2019). Chapra menekankan bahwa solusi terhadap inflasi harus mencakup dimensi moral dan spiritual, yaitu perbaikan moral baik material maupun spiritual sebagai landasan bagi jalannya perekonomian yang adil (Naqiyya et al., 2023; Ridha, 2019).

11.4 Distribusi Pendapatan yang Merata

Pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan salah satu strategi penting dalam mengendalikan inflasi menurut perspektif Islam (Naqiyya et al., 2023; Shofia & Iqbal, 2024). Ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi dapat mendorong inflasi melalui berbagai mekanisme, termasuk peningkatan permintaan agregat dari kelompok berpenghasilan tinggi yang tidak diimbangi oleh peningkatan produksi (Kurniawati & Nurwahidin, 2024; Shofia & Iqbal, 2024).

Islam menawarkan berbagai instrumen untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata, termasuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan penimbunan harta (Hasanah, 2021; Rosyid, 2023; Syihabuddin et al., 2022). Melalui instrumen-instrumen ini, kekayaan dapat didistribusikan secara lebih merata di masyarakat, sehingga permintaan agregat dapat tumbuh secara lebih seimbang dengan pertumbuhan produksi (Anggraini et al., 2018; Hasanah, 2021).

11.5 Kebijakan Moneter dan Fiskal Terpadu

Dalam konteks ekonomi modern, Islam mengakui perlunya kebijakan moneter dan fiskal yang terpadu untuk mengendalikan inflasi (T, 2022; Triwahyuni, 2021). Terdapat dua upaya untuk menstabilkan inflasi dalam ekonomi Islam: melalui kenaikan tingkat biaya atas pendapatan perorangan, dan menggunakan cadangan yang tersimpan pada Baitul Mal, dengan cara menggunakan hasil zakat atau pajak yang tidak dibelanjakan pada periode tertentu (T, 2022).

Ekonomi Islam menyetujui kebijakan moneter dan fiskal sebagai bagian dari upaya menekan inflasi (T, 2022; Zaifuddin, 2021). Namun, kebijakan-kebijakan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tanpa menggunakan instrumen bunga dan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Sari, 2024; Triwahyuni, 2021).

Dalam konteks ini, kebijakan moneter harus mendorong investasi yang produktif, menghindari spekulasi berlebihan, dan memastikan bahwa distribusi kekayaan dan keuntungan bersifat adil dan berkelanjutan (Ramadhani et al., 2024). Dengan demikian, upaya stabilisasi ekonomi tidak hanya mencapai tujuan praktis tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam perspektif ekonomi Islam (Ramadhani et al., 2024).

12. Inflasi Dan Pengangguran Dalam Perspektif Islam

12.1 Hubungan Inflasi dan Pengangguran

Inflasi dan pengangguran merupakan permasalahan yang kritis di hampir seluruh negara dan disebut sebagai indikator untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara (Hasanah, 2021). Inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang kompleks; secara teoritis, keduanya memiliki hubungan negatif (kurva Phillips), di mana semakin rendah tingkat pengangguran, semakin tinggi tingkat inflasi (Hasanah, 2021).

Dalam perspektif Islam, hubungan antara inflasi dan pengangguran dipandang dari sudut yang berbeda. Salah satu penyebab inflasi adalah meningkatnya harga barang yang mengakibatkan peningkatan biaya produksi (Hasanah, 2021). Namun dalam Islam, keberadaan biaya yang tinggi disebabkan oleh monopoli barang atau tenaga kerja, yang tidak diterapkan dalam pasar berbasis Islam (Hasanah, 2021).

12.2 Solusi Islam untuk Pengangguran

Dalam ekonomi Islam, penyediaan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban bagi pemerintah (Daud, 2023). Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa seorang imam (pemimpin) ibarat penggembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya) (Daud, 2023).

Penanganan pengangguran yang berdampak pada inflasi dapat dilakukan dengan memaksimalkan skema filantropi ekonomi Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan peminjaman atas dasar qardhul hasan (Hasanah, 2021). Melalui instrumen-instrumen ini, masyarakat yang menganggur dapat diberdayakan secara ekonomi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan (Hasanah, 2021; Rosyid, 2023).

13. Inflasi Dalam Konteks Pandemi Covid-19: Perspektif Islam

13.1 Dampak Pandemi terhadap Inflasi

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk terhadap tingkat inflasi (Hasanah, 2021; Salam, 2020). Banyaknya sumber daya manusia yang terkena PHK, penurunan gaji besar-besaran, rusaknya hasil pertanian, peternakan, dan perikanan membuat sumber daya alam menjadi terbatas namun permintaan terus bertambah (Salam, 2020). Kondisi ini menciptakan tekanan inflasi dari sisi penawaran yang signifikan.

Dari perspektif Islam, inflasi yang terjadi selama pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai natural inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena faktor alamiah (pandemi) yang di luar kuasa manusia (Maghfiroh & Rinaldy, 2020; Salam, 2020). Kondisi Indonesia saat pandemi COVID-19 adalah kondisi yang sangat memungkinkan untuk terjadinya inflasi jika dikaitkan dengan faktor penyebabnya (Maghfiroh & Rinaldy, 2020).

13.2 Respons Kebijakan Islam terhadap Inflasi Pandemi

Dalam menghadapi inflasi yang terjadi selama pandemi, perspektif ekonomi Islam menawarkan beberapa solusi yang relevan (Hasanah, 2021; Salam, 2020). Pertama, memaksimalkan skema filantropi ekonomi Islam (zakat, infak, sedekah, dan qardhul hasan) untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi (Hasanah, 2021; Rosyid, 2023). Kedua, pemerintah perlu mengambil kebijakan fiskal yang tepat untuk menstabilkan perekonomian tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah (Ramadhani et al., 2024; Triwahyuni, 2021).

Dalam konteks perbankan syariah, respons terhadap pandemi dilakukan melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak COVID-19 (Hamda & Sudarmawan, 2023). Kebijakan ini memungkinkan nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajiban mereka akibat dampak pandemi untuk mendapatkan keringanan, sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan kemudahan dan tidak memberatkan (Hamda & Sudarmawan, 2023).

14. Implikasi Kebijakan Dan Rekomendasi

14.1 Implikasi bagi Kebijakan Moneter

Berdasarkan kajian komprehensif tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa implikasi penting bagi kebijakan moneter. Pertama, otoritas moneter perlu mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan moneter syariah yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan inflasi tanpa menggunakan mekanisme bunga (Dwihapsari et al., 2021; Rusanti et al., 2020; Sari, 2024). Kedua, pengembangan pasar keuangan syariah yang lebih dalam dan likuid akan memberikan lebih banyak pilihan instrumen bagi otoritas moneter dalam mengelola likuiditas dan mengendalikan inflasi (Ascarya, 2012; Rusanti et al., 2020).

Ketiga, koordinasi yang lebih baik antara kebijakan moneter syariah dan konvensional diperlukan untuk mencapai stabilitas harga yang optimal (Kurniawati, 2019; Rusanti et al., 2020). Keempat, pengembangan sistem keuangan berbasis bagi hasil yang lebih komprehensif dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dari sisi biaya produksi (Hiya, 2022; Zaifuddin, 2021).

14.2 Implikasi bagi Kebijakan Fiskal

Dari sisi kebijakan fiskal, perspektif Islam menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi (Azharuddin & Firdawati, 2024; Maghfiroh & Rinaldy, 2020; Parisi, 2018). Pemerintah perlu memastikan bahwa pengeluaran negara diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif atau spekulatif (Ramadhani et al., 2024; Triwahyuni, 2021).

Optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah juga merupakan rekomendasi penting dari perspektif Islam (Anggraini et al., 2018; Hasanah, 2021; Triyawan, 2022). Instrumen-instrumen filantropi Islam ini tidak hanya dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga dapat berkontribusi pada stabilisasi permintaan agregat dan pengendalian inflasi (Anggraini et al., 2018; Hasanah, 2021).

14.3 Implikasi bagi Masyarakat

Dari perspektif masyarakat, Islam menekankan pentingnya perilaku ekonomi yang bertanggung jawab dan tidak berlebihan (Nurudin & Muyassarah, 2017; Shofia & Iqbal, 2024). Inflasi sering kali dipicu oleh perilaku konsumsi yang berlebihan dan spekulatif, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kesederhanaan dan keseimbangan (Kurniawati & Nurwahidin, 2024; Nurudin & Muyassarah, 2017).

Masyarakat Muslim perlu memahami bahwa perilaku ekonomi mereka memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Ramadhani et al., 2024; Shofia & Iqbal, 2024). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghindari pemborosan, tidak menimbun barang, dan mendistribusikan kekayaan secara adil, masyarakat dapat berkontribusi pada pengendalian inflasi dan pencapaian kesejahteraan bersama (Shofia & Iqbal, 2024; Syihabuddin et al., 2022).

15. Kesimpulan

Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi semata, tetapi juga dimensi moral, etika, dan spiritual yang mendalam. Kajian komprehensif ini telah menunjukkan beberapa hal berikut.

Pertama, Islam memiliki tradisi intelektual yang kaya dalam menganalisis inflasi, terutama melalui pemikiran Al-Maqrizi yang mengklasifikasikan inflasi menjadi natural inflation dan human error inflation (Azharuddin & Firdawati, 2024; Parisi, 2018; Syihabuddin et al., 2022). Klasifikasi ini tetap relevan hingga saat ini dan memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami penyebab inflasi.

Kedua, perspektif Islam menawarkan analisis yang lebih holistik tentang penyebab inflasi dibandingkan perspektif konvensional, dengan memasukkan faktor-faktor moral seperti korupsi, ketidakadilan distribusi, dan sistem bunga sebagai penyebab inflasi (Kurniawati & Nurwahidin, 2024; Nasution & Majid, 2023; Parisi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa solusi terhadap inflasi tidak hanya bersifat teknis-ekonomis, tetapi juga harus mencakup dimensi moral dan institusional.

Ketiga, sistem ekonomi Islam yang melarang riba, maysir, dan gharar, serta mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan instrumen filantropi lainnya, memiliki potensi yang signifikan dalam mengendalikan inflasi dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan (Hasanah, 2021; Kurniawati & Nurwahidin, 2024; Zaifuddin, 2021).

Keempat, kebijakan moneter dan fiskal Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah menawarkan alternatif yang layak terhadap kebijakan konvensional dalam mengendalikan inflasi, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam konteks ekonomi modern (Dwihapsari et al., 2021; Rusanti et al., 2020; Sari, 2024).

Kelima, pengendalian inflasi dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai stabilitas harga semata, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan yang hakiki (falah) bagi seluruh masyarakat, yang mencakup dimensi material maupun spiritual (Naqiyya et al., 2023; Ramadhani et al., 2024; Shofia & Iqbal, 2024).

Dengan demikian, perspektif ekonomi Islam tentang inflasi memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu ekonomi dan kebijakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara komprehensif. Diperlukan penelitian lebih lanjut dan upaya implementasi yang lebih serius untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang mampu mengatasi permasalahan inflasi secara efektif dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks.

Daftar Pustaka

Aldiansyah, C., & Rahma, T. I. F. (2023). Pengaruh Sukuk, Inflasi, Suku Bunga, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Simpanan Dana Ketiga Perbankan Syariah. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(1). https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3334

Alim, S. (2014). Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Return on Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 10(3), 201. https://doi.org/10.21067/jem.v10i3.785

Amelia, A. (2023). Analisis Dampak Inflasi dan Investasi Syariah pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.905

Amin, S. M. M., & Jaya, T. J. (2024). The Effect of Bank Performance and Macroeconomics on the Profitability of Indonesian Sharia Commercial Banks. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 95–114. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.34141

Amry, A. D., Kasmiyati, & Narti, D. (2023). Analysis of Inflation and Poverty Levels on the Climate of Economic Growth in Jambi Province. Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam, 10(1), 44–53. https://doi.org/10.54956/eksyar.v10i1.433

Anggraini, R., Ababil, R., & Widiastuti, T. (2018). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 1–11. https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7231

Ascarya, A. (2012). Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 14(3), 283–315. https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360

Awaluddin, A. (2017). Inflasi dalam Perspektif Islam (Analisis terhadap Pemikiran Al-Maqrizi). Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 16(2), 197. https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.973

Azharuddin, A., & Firdawati, F. (2024). Problematika Inflasi dalam Tinjauan Historis: Studi Pemikiran Ekonomi Imam Al-Maqrizi. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 2(3), 252–263. https://doi.org/10.58824/arjis.v2i3.84

Azizah, P. (2023). Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Suku Bunga terhadap Inflasi di Indonesia (Pendekatan Error Correction Model). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2602. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8069

Baiti, S. V. N., Firgianti, S. I., & Nugraha, A. L. (2021). Sharia Financial in Cross Civilization and Humanity: A Study of Alternative Solutions to the Economy. Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB), 3(2), 165–178. https://doi.org/10.21580/jiemb.2021.3.2.11698

Beureukat, B. (2022). Pengaruh Suku Bunga terhadap Inflasi di Indonesia. Oikonomia: Jurnal Manajemen, 18(1), 39. https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1546

Buchori, I., & Priono, L. A. (2014). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2003-2011. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 4(2), 878–902. https://doi.org/10.15642/elqist.2014.4.2.878-902

Daud, N. A. (2023). Inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. OSF Preprint. https://doi.org/10.31219/osf.io/ys7zg

Desky, H. (2019). Penerapan Konsep Time Value of Money dan Kritik Pelaksanaan. J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 1(1), 67–82. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i1.696

Dewi, S. P., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Investasi dan Inflasi Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 3(02), 17–32. https://doi.org/10.59636/saujana.v3i02.44

Dwihapsari, R., Kurniaputri, M. R., & Huda, N. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Perspektif Konvensional dan Syariah terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2020. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2368

Eliza, Z., Iskandar, I., & Sarah, S. (2023). Pengaruh Inflasi dan Kurs terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Bukopin. Journal Research of Economic and Business, 2(02), 10–20. https://doi.org/10.55537/jreb.v2i02.626

Febi, F., & Nurmaida, D. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan Investasi Syariah terhadap Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). J-EBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2), 164–186. https://doi.org/10.32505/v3i2.1243

Firdiansyah, F. A. (2021). Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Keuangan Fiskal dan Moneter. Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business, 2(1), 16. https://doi.org/10.28944/assyarikah.v2i1.371

Ginting, A. L. (2023). Mengukur Dampak Pendidikan, Pengangguran, Pengeluaran Perkapita, Inflasi terhadap Kemiskinan dan Gini Ratio di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(1), 348. https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2750

Gunawan, S. (2023). Inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. OSF Preprint. https://doi.org/10.31219/osf.io/e6j3h

Hamda, I., & Sudarmawan, B. N. (2023). The Effect of Macroeconomics Variables on Islamic Bank Stability During COVID-19 Pandemic: Evidence from Indonesia. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 12(1), 59–76. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.682

Haryadi, I., & Ilhami, W. (2019). Analysis of The Effect of Amount of Money Supply (JUB), Exchange Rate, Profit Sharing and Interest Rate on The Inflation 2011-2017: Islamic and Conventional M1 Comparative Study. Islamic Economics Journal, 5(1), 73. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3668

Hasanah, M. (2021). Pandemi Covid-19: Inflasi dan Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1751

Hasibuan, A. F. H., Roni, M., & Fajar, P. (2022). Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2016-2020. E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 23(1), 126–147. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i1.797

Hasibuan, A. F. H., Roni, M., & Fajar, P. (2023). Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2016-2020. E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 23(1), 126–147. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i1.1004

Hasyim, F., Pratiwi, N., Asmaradhan, N. S., & Kurniyadi, K. (2023). The Effect of Exchange Rates, Inflation and BI Rates on Profitability in Islamic Commercial Banks During the 2016-2022 Period. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 8(2), 162–185. https://doi.org/10.32923/asy.v8i2.3040

Hiya, N. N. (2022). Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam tanpa Bunga. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 868. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307

Inayah, N. (2022). Teori Inflasi: Studi Komparasi Pemikiran Al-Maqrizi (766-845 H/1364-1442 M) dan Keynes (1883-1946). Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i01.534

Kurniawati, F. (2019). Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(2). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252

Kurniawati, F., & Nurwahidin, N. (2024). Analisis Perbandingan Inflasi dalam Perspektif Islam dan Konvensional. Syntax Idea, 6(3), 1403–1418. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3048

Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 11(2), 124. https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.873

Lubis, S. N., & Soemitra, A. (2022). Evaluation of the Regional Inflation Control Team's (TPID) Performance on the Medan City Economy. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Review, 2(1). https://doi.org/10.53697/emba.v2i1.561

Maghfiroh, D., & Rinaldy, R. (2020). Analisis Inflasi Saat Ini Menurut Imam Al-Maqrizi. Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan, 11(3), 102–109. https://doi.org/10.36418/covalue.v11i3.1270

Maulana, I., & Marasabessy, R. H. (2018). Kebijakan Moneter Tanpa Bunga. Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(1), 95–109. https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.26

Mulyani, R. (2020). Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam. Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 1(2), 267–278. https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.47

Munif, N. A. (2015). Sistem Ekonomi Islam: Dialektika Antara Thesis, Antitesis dan Plagiatis. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 319–348. https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.319-348

Musonnif, A. (2012). Teori Perubahan Situasi (Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari'ah) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 7(2). https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.409-436

Naqiyya, A. N., Hidayati, N., Widamayanti, S. E., & Marwati, S. D. (2023). Pengendalian Inflasi di Indonesia Perspektif M. Umer Chapra. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 7(1), 50–65. https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.637

Nasution, A. W., & Majid, M. S. A. (2023). Inflasi dan Stabilitas Ekonomi: Analisis Perbandingan Perspektif Islam dan Konvensional. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 23(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902

Novita, S. H. (2020). Pengaruh GDP, Ekspor dan Investasi terhadap Inflasi di Lima Negara Anggota IDB. Jurnal Ekonomi, 25(1), 81. https://doi.org/10.24912/je.v25i1.628

Nuraini, A., & Roup, A. (2020). Kenaikan Utang Luar Negeri dalam Sistem Ekonomi Makro Modern. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 8(3), 377–384. https://doi.org/10.37641/jimkes.v8i3.409

Nurudin, N., & Muyassarah, M. (2017). Menilik Perempuan sebagai Social Climber dalam Pandangan Ekonomi Islam. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 12(2), 225. https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1710

Parisi, S. A. (2018). Determinan Inflasi: Pendekatan Al-Maqrizi dan Perspektif Manajemen Syariah. Islamic Economics Journal, 4(2), 217. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2965

Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2022). Kebijakan Moneter dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 166. https://doi.org/10.30821/se.v8i1.13778

Rakhmawati, I., & Suhadi, S. (2018). Daya Tahan Sektor Rumah Tangga dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5(1), 65. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2955

Ramadhani, N., Oktaviany, A. S., & Utama, M. A. S. (2024). Peran Pemerintah Menstabilkan Inflasi dengan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Sosial dan Sains, 4(2), 186–195. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1171

Ramadhanty, R. P., & Auwalin, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Perbankan Bank Umum Syariah terhadap PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2019. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(1), 8. https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp8-17

Restuti, D. P., & Cahya, B. T. (2023). Analisis Return Reksa Dana Syariah Berdasarkan Domestic Macroeconomics dan Foreign Macroeconomics. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 12(1), 1–18. https://doi.org/10.33059/jmk.v12i1.6066

Ridha, M. (2019). Inflasi Berdasarkan Pandangan M. Umer Chapra. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 114. https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4089

Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1), 13. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27

Rizqon, A. L., Prasetya, T. E., Ramadhan, M. U. C., & Habibah, S. (2022). Al-Maqrizi's Inflation Concepts and Proof for the East Java Inflation Case 2015-2020. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 99. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7608

Rohaya, R., & Wahid, N. A. (2014). Pengaruh Stabilitas Uang Kertas terhadap Inflasi Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(1), 56. https://doi.org/10.22373/share.v3i1.1055

Rosyid, M. H. (2023). The Global Issues of The Islamic Economic System: Study of Islamic Philanthropy (Ziswaf) as a Strategy for 2023 Recession in Indonesia. Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(2), 228–242. https://doi.org/10.51590/waraqat.v8i2.578

Rusanti, E., Sofyan, A. S., Syarifuddin, S., & Anwar, N. (2020). Instrumen Studi Komparatif Kebijakan Moneter Konvensional dan Islam dalam Pengendalian Inflasi. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 1–10. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.414

Salam, W. R. (2020). Inflasi di Tengah Pandemi dalam Perspektif Islam. Jurnal Syntax Transformation, 1(5), 187–192. https://doi.org/10.46799/jst.v1i5.72

Sari, Y. (2024). Kebijakan Moneter Islam dalam Upaya Mengendalikan Inflasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 621. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11938

Shofia, A., & Iqbal, I. (2024). Inflasi dalam Perspektif Islam. Holistik Analisis Nexus, 1(8), 27–36. https://doi.org/10.62504/nexus841

Syihabuddin, A., Huda, B., & Asiyah, B. N. (2022). Politik Uang. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(1), 98–111. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.98-111

T, A. M. (2022). Inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. OSF Preprint. https://doi.org/10.31219/osf.io/rqnvu

Triwahyuni, T. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter, dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 6(2), 199–210. https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209

Triyawan, A. (2022). Does investment, zakat, infak and shadaqah and inflation influence the economic growth?: Evidence from Indonesia. OSF Preprint. https://doi.org/10.31219/osf.io/rk5n9

Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 223. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043

Yulianti, R., & Khairuna, K. (2019). Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Periode 2015-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 9(2). https://doi.org/10.37598/jam.v9i2.682

Zaifuddin, M. (2021). Dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. OSF Preprint. https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz5g