00515 - Ihya'ul Mawat Perspektif Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Ihya'ul mawat, or the revitalization of dead land, is a fundamental concept in Islamic law and Islamic economics that relates to the management of natural resources, particularly land. This article comprehensively examines the concept of ihya'ul mawat from multiple dimensions of the Islamic economic perspective, including its definition, legal basis, conditions and mechanisms, ownership implications, relevance to contemporary Islamic economic systems, its relationship to national land law, and its connection to sustainable development goals. Using a qualitative approach with library research methods, this study finds that ihya'ul mawat functions not merely as a land ownership instrument, but also as a production instrument that encourages optimal utilization of natural resources, a distributive instrument that provides broader land access to society, and a fiscal instrument contributing to state revenue. In the contemporary Islamic economic context, ihya'ul mawat has significant relevance in addressing challenges such as poverty, unequal land distribution, food security, and sustainable development. Its implementation in a modern context requires careful adaptation and ijtihad, especially in terms of adjustment to the national land law systems in force in each country.

Keywords: Ihya'ul Mawat, Islamic Economics, Land Ownership, Natural Resource Management, Sustainable Development

Abstrak
Ihya'ul mawat, atau menghidupkan tanah yang mati, merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam dan ekonomi Islam yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah. Artikel ini membahas secara komprehensif konsep ihya'ul mawat dari berbagai dimensi perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi, dasar hukum, syarat-syarat dan mekanisme, implikasi kepemilikan, relevansinya dengan sistem ekonomi Islam kontemporer, kaitannya dengan hukum pertanahan nasional, serta hubungannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa ihya'ul mawat berfungsi bukan sekadar sebagai instrumen kepemilikan tanah, melainkan juga sebagai instrumen produksi yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, instrumen distribusi yang memberikan akses terhadap tanah kepada masyarakat yang lebih luas, serta instrumen fiskal yang berkontribusi pada penerimaan negara. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, ihya'ul mawat memiliki relevansi yang sangat besar dalam menghadapi tantangan seperti kemiskinan, ketidakmerataan distribusi tanah, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan. Implementasinya dalam konteks modern memerlukan adaptasi dan ijtihad yang cermat, terutama dalam hal penyesuaian dengan sistem hukum pertanahan nasional yang berlaku di masing-masing negara.

Kata Kunci: Ihya'ul Mawat, Ekonomi Islam, Kepemilikan Tanah, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pembangunan Berkelanjutan

1. Pendahuluan
Dalam khazanah hukum Islam dan ekonomi Islam, terdapat konsep yang sangat fundamental berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah, yang dikenal dengan istilah ihya'ul mawat atau ihya al-mawat. Konsep ini secara harfiah berarti "menghidupkan tanah yang mati" (al-mawat), yakni upaya seseorang untuk mengolah, mengelola, dan memanfaatkan lahan yang tidak produktif, tidak bertuan, atau telah lama ditelantarkan sehingga menjadi lahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (Munif, 2018; Ridwan, 2016). Dalam perspektif ekonomi Islam, ihya'ul mawat bukan sekadar persoalan hukum kepemilikan tanah semata, melainkan merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berkaitan erat dengan produksi, distribusi kekayaan, pengelolaan sumber daya alam, serta pencapaian kemaslahatan umat secara menyeluruh (Iqbal, 2020; Zikra, 2022).
Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga memberikan panduan yang sangat rinci mengenai aktivitas ekonomi, termasuk bagaimana manusia seharusnya mengelola bumi yang diamanahkan Allah kepadanya (Iqbal, 2020; Setyabudi, 2020). Konsep ihya'ul mawat merupakan salah satu manifestasi nyata dari ajaran Islam tentang pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, produktif, dan berkeadilan. Rasulullah SAW sendiri sangat memperhatikan pemanfaatan tanah mati sebagai sumber daya bagi kemakmuran rakyat, dan beliau meletakkan dasar pembangunan sektor pertanian sebagai urat nadi kehidupan suatu negara (Faizah, 2019; Fauzia, 2015).
Artikel ini akan membahas secara komprehensif konsep ihya'ul mawat dari berbagai dimensi perspektif ekonomi Islam, mulai dari definisi dan dasar hukumnya, syarat-syarat dan mekanismenya, implikasi kepemilikan yang ditimbulkannya, relevansinya dengan sistem ekonomi Islam kontemporer, hingga kaitannya dengan hukum pertanahan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW, dan kitab-kitab fiqh klasik. Adapun sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan konsep ihya'ul mawat dalam perspektif ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan, menganalisis, dan mensintesis berbagai pandangan ulama dan ekonom Muslim tentang ihya'ul mawat serta relevansinya dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Definisi dan Pengertian Ihya'ul Mawat
3.1.1 Pengertian Secara Bahasa dan Istilah
Secara etimologis, ihya'ul mawat terdiri dari dua kata: al-ihya yang berarti "menghidupkan" atau "memberi kehidupan", dan al-mawat yang berarti "mati" atau "sesuatu yang tidak bernyawa". Dengan demikian, ihya'ul mawat secara harfiah berarti "menghidupkan tanah yang mati" (Iqbal, 2020). Dalam terminologi fiqh, al-mawat merujuk kepada tanah yang belum dikelola sehingga belum produktif bagi manusia, tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun (Iqbal, 2020; Wally, 2018).
Para ulama fiqh mendefinisikan ihya'ul mawat dengan berbagai redaksi yang saling melengkapi. Ibn Hajar al-Asqalani (773–852 H) mendefinisikannya sebagai upaya seseorang untuk memanfaatkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun dengan cara menanam, mengairi, atau mendirikan bangunan di atasnya (Ridwan, 2016). Abu Ishaq al-Syirazi berpendapat bahwa dalam yurisprudensi Islam, ihya'ul mawat dikategorikan sebagai sunnah (dianjurkan) sebagai implementasi dari perintah Nabi SAW (Ridwan, 2016). Adapun yang dimaksud dengan tanah yang "mati" (al-mawat) adalah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun, atau tanah yang sulit digarap karena kurangnya irigasi (Ridwan, 2016).
Dalam pengertian yang lebih luas, ihya'ul mawat merupakan upaya menghidupkan, mengelola, dan mengolah tanah yang tidak terjamah oleh manusia sebelumnya, atau pernah dikelola namun ditelantarkan dalam kurun waktu yang lama (Munif, 2018). Konsep ini mencakup berbagai aktivitas seperti membersihkan lahan, mengairi, mendirikan bangunan, dan menanamkan kembali benih-benih kehidupan pada lahan tersebut (Wally, 2018).

3.1.2 Tanah Mati dalam Berbagai Kategori
Para ulama fiqh membagi tanah yang dapat menjadi objek ihya'ul mawat ke dalam beberapa kategori. Pertama, tanah yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sejak awal. Kedua, tanah yang pernah dimiliki pada masa jahiliyah, seperti peninggalan bangsa Romawi dan bangunan kaum Tsamud. Tanah semacam ini dapat dimiliki melalui ihya'ul mawat karena kepemilikan sebelumnya tidak memiliki nilai kemuliaan dalam Islam (Ridwan, 2016). Ketiga, tanah yang pernah dimiliki seseorang pada masa Islam, baik oleh Muslim maupun non-Muslim. Para ulama berbeda pendapat mengenai kategori ketiga ini: menurut Ahmad ibn Hanbal, tanah tersebut tidak dapat dimiliki melalui ihya'ul mawat, sementara menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tanah tersebut dapat dimiliki berdasarkan keumuman redaksi hadis (Ridwan, 2016).
Dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia, tanah al-mawat mencakup tanah terlantar (abandoned land), tanah timbul (arising land), dan tanah reklamasi (reclaimed land). Terhadap ketiga jenis tanah ini, dapat dilakukan upaya ihya'ul mawat dengan izin pemerintah (Munif, 2018).

3.2 Dasar Hukum Ihya'ul Mawat
3.2.1 Landasan dari Al-Qur'an
Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut istilah ihya'ul mawat, namun terdapat banyak ayat yang menjadi landasan filosofis dan teologis bagi konsep ini. Al-Qur'an memerintahkan manusia sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya (Iqbal, 2020). Konsep ihya'ul mawat merupakan manifestasi dari tugas kekhalifahan manusia di bumi, di mana manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara produktif (Iqbal, 2020).
Islam telah memberikan konsep yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti konsep ihyaul mawat atau menghidupkan lahan mati dan al-imar atau memakmurkan alam sekitar. Konsep tersebut merupakan salah satu anjuran Islam untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam sebagai tuntutan dalam ajaran Islam (Iqbal, 2020).

3.2.2 Landasan dari Hadis Nabi SAW
Dasar hukum utama ihya'ul mawat bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka ia lebih berhak memiliki daripada yang lain. Dan tiada hak bagi orang yang menghidupkan tanah milik orang lain." (HR. Tirmidzi: 1299 dan Abu Dawud: 2671) (Saeful et al., 2023). Hadis ini menjadi landasan utama bagi para ulama dalam menetapkan hukum ihya'ul mawat dan implikasinya terhadap kepemilikan tanah.
Hadis lain yang juga menjadi dasar hukum adalah: "Barangsiapa memasang batas pada suatu tanah, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Ahmad, Thabrani, dan Abu Dawud) (Nasution et al., 2023). Hadis ini berkaitan dengan konsep tahjir, yakni membuat batas atau pagar pada lahan mati sebagai tanda kepemilikan, yang merupakan salah satu bentuk awal dari ihya'ul mawat.
Hadis-hadis tentang ihya'ul mawat menunjukkan bahwa proses kepemilikan tanah dalam Islam tidak bersifat tanpa syarat. Seseorang harus meyakinkan negara bahwa ia memiliki kapasitas yang memadai untuk merawat tanah tersebut. Oleh karena itu, menghidupkan tanah yang mati merupakan alasan utama dari kepemilikan tersebut, dan melakukan sebaliknya memungkinkan negara untuk mencabut hak tersebut darinya (Suhendra, 2017).

3.2.3 Konsensus Ulama (Ijma')
Para ulama fiqh dari berbagai mazhab secara umum sepakat bahwa ihya'ul mawat merupakan salah satu cara yang sah untuk memperoleh kepemilikan tanah dalam Islam. Perbedaan pendapat di antara mereka lebih bersifat teknis, seperti mengenai apakah diperlukan izin dari penguasa atau tidak, serta mengenai jenis tanah apa saja yang dapat menjadi objek ihya'ul mawat (Nasrun & Fathoni, 2020; Ridwan, 2016).

3.3 Syarat-Syarat dan Mekanisme Ihya'ul Mawat
3.3.1 Syarat-Syarat Pelaku (Muhyi)
Tidak semua orang dapat melakukan ihya'ul mawat tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu. Para ulama menetapkan beberapa syarat bagi pelaku ihya'ul mawat, antara lain: pelaku harus seorang Muslim (menurut sebagian ulama), memiliki kemampuan untuk mengelola tanah tersebut, dan melakukan pengelolaan secara nyata dan berkelanjutan (Nasution et al., 2023). Kepemilikan tanah melalui ihya'ul mawat hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Adapun tanah-tanah yang tidak mati, tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam (khalifah), sebab ia tidak termasuk hal-hal yang mubah untuk semua orang, namun hanya mubah bagi imam (Nasrun & Fathoni, 2020).

3.3.2 Cara-Cara Menghidupkan Tanah Mati
Para ulama fiqh menetapkan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menghidupkan tanah mati, antara lain: penyuburan tanah, penanaman tanaman, penggarisan atau pemberian pagar, pembuatan parit atau saluran irigasi, serta pembangunan bangunan di atasnya (Nasution et al., 2023). Seseorang dapat mengelola sekaligus menguasai tanah tersebut dengan cara menghidupkannya kembali seperti dibuat sumur, ditanami pepohonan atau tumbuh-tumbuhan (Utami et al., 2020).
Yang dimaksud dengan menghidupkan tanah mati adalah mengubah lahan yang mati menjadi lahan produktif, dengan menanaminya atau mendirikan sebuah bangunan di atasnya (Saeful et al., 2023). Dengan demikian, dibukanya tanah baru menyebabkan timbulnya hak milik atas tanah tersebut (Utami et al., 2020).

3.3.3 Persoalan Izin Penguasa
Salah satu persoalan yang diperdebatkan para ulama adalah apakah ihya'ul mawat memerlukan izin dari penguasa atau tidak. Mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilikan tanah tanpa wajib diwajibkan izin dari pemerintah. Orang yang membuka lahan (tanah) baru otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin lagi kepada pemerintah. Dan penguasa (pemerintah) berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan mengenai hal tersebut (Nasrun & Fathoni, 2020).
Namun demikian, dalam konteks hukum pertanahan modern, termasuk di Indonesia, izin pemerintah menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan. Kekuatan hukum atas penggunaan tanah milik pemerintah untuk usaha perlu dikuatkan dengan perizinan resmi dari pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang (Nasrun & Fathoni, 2020).

3.4 Ihya'ul Mawat sebagai Instrumen Kepemilikan dalam Ekonomi Islam
3.4.1 Tiga Jenis Kepemilikan dalam Islam
Untuk memahami posisi ihya'ul mawat dalam sistem ekonomi Islam, perlu dipahami terlebih dahulu konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga jenis: kepemilikan individu (al-milkiyyat al-fardiyyah), kepemilikan umum (al-milkiyyat al-ammah), dan kepemilikan negara (al-milkiyyat al-daulah) ("Philosophy of Ownership Law in Islam (Analysis of Fiqh Principles)," 2023). Setiap jenis kepemilikan memiliki landasan dan aturan tersendiri dalam syariat Islam.
Islam mengakui kepemilikan individu yang sempurna (al-milk al-tamm) dan tidak sempurna (al-milk al-naqis). Kriteria kepemilikan tanah dalam hadis berorientasi pada aspek keadilan dan kemaslahatan (maslahah) (Suhendra, 2017). Ihya'ul mawat merupakan salah satu mekanisme kepemilikan individu yang diakui dalam Islam, di samping mekanisme lain seperti jual beli, warisan, hibah, dan pemberian negara (iqtha') (Rahadi et al., 2021; Taqiyuddin et al., 2023).

3.4.2 Ihya'ul Mawat sebagai Cara Memperoleh Kepemilikan
Berdasarkan aspek cara memperolehnya, harta dalam Islam dapat dibagi menjadi: harta yang diperoleh dari usaha pribadi, warisan, pengolahan dan pengembangan tanah yang tidak terurus (ihya al-mawat), dan perdagangan (Taqiyuddin et al., 2023). Ihya'ul mawat dengan demikian merupakan salah satu dari empat cara utama memperoleh kepemilikan harta dalam Islam.
Menurut Wahbah al-Zuhaily, setidaknya ada empat cara penguasaan harta bebas: (a) membuka lahan baru (ihya' al-mawat), (b) berburu hewan (untuk dimiliki/dikonsumsi), (c) mengumpulkan kayu dan rumput di rimba belukar, dan (d) menggali tambang yang tersimpan di perut bumi (Rahmat & Rofiq, 2018). Dengan demikian, ihya'ul mawat menempati posisi pertama dan paling utama dalam cara memperoleh kepemilikan harta bebas.
Hukum tanah yang diperoleh (dimiliki) dengan cara ihya'ul mawat sama seperti tanah yang dimiliki dengan cara membeli, warisan, hibah, iqtha', dan tahjir (Saeful et al., 2023). Hal ini sekaligus menerangkan bahwa dalam Islam pada dasarnya tanah merupakan milik Allah SWT yang diberikan kepada manusia dengan cara-cara yang dilegalkan secara syara'. Dengan menghidupkan tanah mati (ihya'ul mawat) atau memagarinya (tahjir), maka seseorang telah mendapatkan kepemilikan tanah tersebut secara sah dari Allah SWT (Saeful et al., 2023).

3.4.3 Kepemilikan Identik dengan Produktivitas
Salah satu prinsip fundamental dalam ihya'ul mawat adalah bahwa kepemilikan tanah identik dengan produktivitas. Syariat Islam mewajibkan para pemilik lahan, baik yang dimiliki dengan cara ihya'ul mawat, tahjir, maupun yang dimiliki dengan cara lainnya, untuk mengelola tanah itu agar produktif. Artinya, kepemilikan identik dengan produktivitas. Prinsipnya, memiliki berarti berproduksi, jadi pengelolaan lahan adalah bagian integral dari kepemilikan lahan itu sendiri (Misbah & Sari, 2022; Zikra, 2022).
Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa jika kepemilikan tanah diperoleh melalui ihya'ul mawat dan kemudian tanah tersebut ditelantarkan, maka status hukum tanah tersebut adalah bahwa tanah itu boleh dikelola oleh siapapun yang bersedia melalui ihya'ul mawat kembali (Ridwan, 2016). Negara bahkan akan secara paksa mengambil alih lahan pertanian yang ditelantarkan oleh pemiliknya selama tiga tahun dan memberikannya kepada orang-orang yang mampu mengelolanya (Zikra, 2022).

3.5 Ihya'ul Mawat dalam Pemikiran Ekonom Muslim Klasik
3.5.1 Abu Ubaid dan Kitab Al-Amwal
Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam (w. 224 H) merupakan salah satu ekonom Muslim klasik yang membahas ihya'ul mawat secara sistematis dalam karyanya yang monumental, Kitab Al-Amwal. Dalam kitab tersebut, Abu Ubaid membagi sumber-sumber penerimaan negara ke dalam tiga kategori: (1) Shadaqah (berbagai macam jenis zakat); (2) Fai (kharaj, jizyah, khumus, ushr); (3) Pajak Tanah (iqtha, ihya al-mawat, hima) (Halili, 2024; Junaedi & Salistia, 2019).
Mengenai ihya al-mawat, Abu Ubaid membagi menjadi tiga bagian. Pertama, seseorang datang ke tanah tersebut lalu mengelola dan mendiaminya, kemudian datang orang lain yang memperbarui tanaman dan bangunan agar menjadi haknya tanah yang dikelola oleh orang sebelumnya. Dalam hal ini perbuatan orang itu disebut al-irqi al-Zhalim, yakni perbuatan atas sesuatu yang bukan haknya dan ingin memilikinya (Wally, 2018). Kedua, Abu Ubaid juga menyebutkan bahwa bila tanah produk ihya' al-mawat ini menghasilkan sesuatu dengan mengairi dan menanaminya, maka dikenakan zakat 1/10 untuk 8 mustahiq zakat (Wally, 2018). Ketiga, Abu Ubaid berkata bahwa pada sebagian hadis dari Umar, bahwa ia memberi batas tiga tahun dan melarang orang lain mendiami tempat tersebut (Wally, 2018).
Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid membahas bagaimana pemerintah mengelola kekayaan untuk rakyat, termasuk melalui mekanisme ihya al-mawat sebagai salah satu sumber pajak tanah (Halili, 2024; Hidayat, 2019). Pendekatan Abu Ubaid ini menunjukkan bahwa ihya'ul mawat bukan hanya persoalan kepemilikan individual, tetapi juga memiliki dimensi fiskal dan kebijakan publik yang penting.

3.5.2 Al-Syaibani dan Konsep Produksi
Muhammad bin Hasan Al-Syaibani (w. 189 H), seorang ekonom Muslim klasik dari mazhab Hanafi, juga memberikan perhatian khusus terhadap ihya al-mawat dalam konteks pemikiran ekonominya. Ihya al-Mawat adalah tanah mati, tandus, terlantar, tidak terurus, yang tidak diketahui pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan. Negara dapat membagikannya kepada mereka yang ingin mengolah dan menggarapnya (Halili, 2024).
Rasulullah SAW sangat memperhatikan pemanfaatan tanah mati (ihya al-mawat) sebagai sumber daya bagi kemakmuran rakyat. Islam mengakui kepemilikan sumber daya alam yang ada, dengan selalu berupaya untuk penggunaan dan pemeliharaan sumber daya alam yang baik sebagai salah satu faktor produksi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan (mengelola) tanah (Abror, 2021a, 2021b; Amiruddin, 2019).

3.5.3 Pemikiran Ulama Banjar tentang Ihya'ul Mawat
Dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara, konsep ihya'ul mawat juga mendapat perhatian dari para ulama lokal. Dalam kitab Mabadi' Ilm Al-Fiqh karya K.H. Muhammad Sarni al-Alabi, ihya al-mawat disebutkan sebagai salah satu materi muamalah yang dibahas bersama dengan berbagai akad lainnya (Sauqi & Al-Amruzi, 2022). Demikian pula dalam kitab Sabil al-Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, ihya'ul mawat menjadi salah satu topik yang dibahas dalam konteks fiqh muamalah (Sauqi et al., 2023).
Syekh Daud al-Fatani, ulama Melayu terkemuka abad ke-18 dan 19, juga membahas ihya'ul mawat dalam karyanya Furu' al-Masa'il. Dalam kitab tersebut, beliau membahas aspek eksplorasi tanah (ihya' al-mawat) sebagai salah satu faktor produksi yang penting (Towpek & Borhan, 2015). Tanah sebagai salah satu faktor produksi pada dasarnya harus dikembangkan sebagaimana dipahami melalui kontrak ihya' al-mawat. Dalam khazanah yurisprudensi Islam, tanah yang belum dimiliki dan belum dikerjakan dikenal sebagai tanah yang mati (Towpek & Borhan, 2015).

3.6 Ihya'ul Mawat dalam Sistem Ekonomi Islam
3.6.1 Ihya'ul Mawat sebagai Instrumen Produksi
Dalam perspektif ekonomi Islam, ihya'ul mawat merupakan instrumen produksi yang sangat penting. Dalam rangka pengembangan produktivitas tanah, dalam Islam dikenal dengan konsep ihya' al-mawat (menghidupkan tanah mati) (Saeful et al., 2023). Konsep ini mendorong umat Islam untuk mengolah, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya alam, khususnya tanah, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia.
Dalam pemikiran ekonomi Islam, produksi tidak hanya menciptakan sesuatu yang tidak ada, tetapi juga membuat barang yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produktif yang memiliki kegunaan (Abror, 2021a, 2021b). Ihya'ul mawat merupakan salah satu bentuk aktivitas produksi yang paling mendasar dalam Islam, karena ia mengubah sumber daya alam yang tidak produktif menjadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat.
Melalui konsep ihya al-mawat dapat diwujudkan efisiensi pemanfaatan sumber daya ekonomi (Widiyanti, 2014). Dengan mengaktifkan lahan-lahan yang tidak produktif, ihya'ul mawat berkontribusi pada peningkatan output ekonomi secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.6.2 Ihya'ul Mawat dan Distribusi Kekayaan
Salah satu dimensi penting dari ihya'ul mawat dalam perspektif ekonomi Islam adalah perannya dalam distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dalam terminologi fiqh, ihya al-mawat dikenal sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi masalah ukuran pemilikan tanah dan masa sewa. Kebijakan land reform dilakukan untuk mengatasi masalah ukuran pemilikan tanah, dan dalam terminologi fiqh dikenal dengan ihya al-mawat, menghidupkan tanah mati, dengan merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk dijadikan model land reform (Sholahudin, 2021).
Dengan memberikan hak kepemilikan kepada siapapun yang bersedia menghidupkan tanah mati, ihya'ul mawat secara efektif mendistribusikan akses terhadap sumber daya tanah kepada masyarakat yang lebih luas, bukan hanya kepada mereka yang sudah kaya atau berkuasa. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang menekankan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi (N. Iqbal, 2022; Suhendra, 2017).

3.6.3 Ihya'ul Mawat dan Keuangan Publik Islam
Dalam sistem keuangan publik Islam, ihya'ul mawat memiliki peran yang signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal membagi sumber-sumber penerimaan ke dalam tiga kelompok, di mana ihya al-mawat termasuk dalam kategori pajak tanah (iqtha, ihya al-mawat, hima) (Junaedi & Salistia, 2019). Dengan demikian, ihya'ul mawat tidak hanya berdimensi kepemilikan individual, tetapi juga memiliki implikasi fiskal yang penting bagi negara.
Dalam konteks keuangan publik Islam, ihya'ul mawat bersama dengan iqtha' (pemberian tanah oleh negara) dan hima (kawasan lindung) merupakan instrumen pengelolaan tanah yang digunakan oleh negara untuk memastikan bahwa sumber daya tanah dimanfaatkan secara optimal demi kemaslahatan umat (Junaedi & Salistia, 2019; Syakur, 2022).

3.7 Ihya'ul Mawat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
3.7.1 Dimensi Ekologis Ihya'ul Mawat
Ihya'ul mawat tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi ekologis yang penting. Dalam tradisi kenabian, terdapat tiga konsep utama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan: hima (kawasan konservasi), harim (kawasan terlarang), dan ihya al-mawat (mengaktifkan lahan tandus) (Setyabudi, 2020; Wildana & Manzilati, 2022). Ketiga konsep ini bersama-sama membentuk kerangka pengelolaan lingkungan yang komprehensif dalam Islam.
Ihya'ul mawat sebagai upaya menghidupkan lahan yang mati merupakan salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan jangka panjang pertanian yang berkelanjutan, yang akan menghasilkan perluasan lahan pertanian berkualitas tinggi (Ali et al., 2023). Dalam konteks ini, ihya'ul mawat bukan hanya tentang kepemilikan tanah, tetapi juga tentang tanggung jawab ekologis manusia sebagai khalifah di bumi.
Islam memperkenalkan konsep ihya'ul mawat sebagai sebuah upaya atau syariat dalam pengelolaan lahan yang belum membantu memenuhi kebutuhan manusia secara efisien (Putri et al., 2022). Konsep ini mendorong manusia untuk tidak membiarkan sumber daya alam terlantar dan tidak produktif, melainkan untuk mengolahnya secara bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama.

3.7.2 Ihya'ul Mawat dan Pembangunan Berkelanjutan
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), ihya'ul mawat memiliki relevansi yang sangat besar. Penelitian menunjukkan bahwa ihya'ul mawat bersama dengan al-iqta' merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang dapat berkontribusi pada pencapaian SDG nomor dua, yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan (Awang & Chik, 2023; Ismail & Aisyah, 2022).
Dalam perspektif Islam, ihya'ul mawat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Siapapun yang mereklamasi dan mengolah tanah tandus yang kering akan mendapat pahala dari Allah atas perbuatan tersebut (Hikmany et al., 2016). Hal ini menunjukkan bahwa ihya'ul mawat bukan hanya aktivitas ekonomi semata, tetapi juga merupakan ibadah yang bernilai spiritual tinggi.
Dalam konteks SDGs, ihya'ul mawat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, terutama di negara-negara berkembang. Dengan mengaktifkan lahan-lahan yang tidak produktif, ihya'ul mawat dapat meningkatkan produksi pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (Ali et al., 2023; Awang & Chik, 2023).

3.8 Ihya'ul Mawat dan Hukum Pertanahan di Indonesia
3.8.1 Perbandingan Konsep Fiqh dan Hukum Nasional
Dalam kajian fiqh klasik, ihya'ul mawat berimplikasi kepada perolehan hak milik atas tanah yang diupayakan ihya'ul mawat dan berlaku bagi segala jenis tanah. Kenyataan tersebut berbeda dengan ketentuan dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia (Munif, 2018). Di Indonesia, tiap jengkal tanah yang bukan atas nama pribadi dan hak ulayat, tanah tersebut merupakan tanah negara. Sehingga tidak ada tanah yang tanpa atas nama, meskipun terdapat beberapa jenis tanah negara yang boleh dikelola atas izin pemerintah (Munif, 2018).
Dengan demikian, implikasi ihya'ul mawat dalam kerangka hukum pertanahan di Indonesia hanya pada hak pemanfaatan dan pengelolaan (haq al-intifa'), tidak sampai pada perolehan hak milik (al-tamlik) (Munif, 2018). Hal ini merupakan perbedaan mendasar antara konsep fiqh klasik dan hukum pertanahan nasional Indonesia.

3.8.2 Elemen-Elemen Hukum Islam dalam Hukum Agraria Indonesia
Meskipun terdapat perbedaan, hukum agraria Indonesia juga mengandung elemen-elemen hukum Islam yang signifikan. Pasal 46 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tentang membuka tanah dalam Islam disebut ihya al-mawat (Adminjurnal & Harahap, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa para pembuat UUPA menyadari adanya konsep ihya'ul mawat dalam hukum Islam dan berupaya mengakomodasinya dalam hukum pertanahan nasional.
Baik hukum Islam maupun hukum nasional memiliki kesamaan pada aspek hukum asas bahwa tanah harus memiliki fungsi sosial. Negara memiliki otoritas untuk memastikan bahwa tanah harus bisa menjalankan fungsi kemaslahatan sosial, termasuk menjamin tidak adanya tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya (Ridwan, 2016). Konsekuensi penelantaran tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah, baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional, mengakibatkan pemerintah sebagai pemilik otoritas memiliki kewenangan untuk menarik kembali dan menjadikan tanah tersebut untuk kemaslahatan sosial (Ridwan, 2016).

3.8.3 Ihya'ul Mawat dalam Konteks Hukum Pertanahan Zanzibar
Pengalaman Zanzibar memberikan contoh menarik tentang bagaimana ihya'ul mawat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pertanahan modern. Undang-Undang Adjudikasi Tanah Zanzibar 1990 memperbolehkan penghidupan kembali tanah mawat berdasarkan prinsip ihya al-mawat (Hikmany et al., 2016). Syarat-syarat yang ditetapkan untuk memperbolehkan penghidupan kembali tanah mati dalam undang-undang tersebut mencakup: pendudukan secara damai, pendudukan yang terbuka dan tidak terputus berdasarkan hukum adat yang diakui, selama lebih dari dua belas tahun (Hikmany et al., 2016).
Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Islam tentang ihya al-mawat: "Siapapun yang merehabilitasi tanah tandus menjadi pemiliknya" (Hikmany et al., 2016). Pengalaman Zanzibar menunjukkan bahwa konsep ihya'ul mawat dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum pertanahan modern dengan tetap mempertahankan esensi dan prinsip-prinsip dasarnya.

3.9 Ihya'ul Mawat dan Maqasid al-Syariah
3.9.1 Ihya'ul Mawat sebagai Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)
Dalam kerangka maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariat Islam), ihya'ul mawat memiliki kaitan yang erat dengan hifz al-mal (perlindungan harta). Perlindungan syariat Islam terhadap fungsi produktivitas harta terlihat jelas dalam syariat ihya' al-mawat atau menggarap lahan terlantar ("Perlindungan Terhadap Produktivitas Harta dalam Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Maqasid Asy-Syari'ah Dan Kalkulasi Fara'id)," 2019). Dengan mendorong pemanfaatan lahan yang tidak produktif, ihya'ul mawat berkontribusi pada peningkatan dan perlindungan kekayaan umat secara keseluruhan.
Mekanisme pertama dari perlindungan harta terimplementasi dalam berbagai aturan syariat yang menghalalkan segala sesuatu yang dapat menjadi faktor berkembangnya harta dengan cara-cara yang mendatangkan berkah, seperti jual beli dan berbagai bentuk akad muamalat dan pengembangan harta lainnya, dan ihya' al-mawat atau memproduksikan lahan mati ("Perlindungan Terhadap Produktivitas Harta dalam Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Maqasid Asy-Syari'ah Dan Kalkulasi Fara'id)," 2019).

3.9.2 Ihya'ul Mawat dan Hifz al-Bi'ah
Selain hifz al-mal, ihya'ul mawat juga berkaitan dengan hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan), yang oleh sebagian ulama kontemporer diusulkan sebagai tambahan dari lima tujuan syariat yang telah ada. Fiqh telah lama berbicara tentang isu lingkungan hidup, seperti yang telah tertera dalam karya literatur-literatur klasik dalam pembahasan ihya' al-mawat (membuka lahan mati), al-musaqat dan al-muzara'ah (pemanfaatan lahan kepunyaan orang), serta hukum jual beli air, api, dan garam yang kesemuanya terkait dengan lingkungan hidup manusia (Suryani & Chasan, 2017).
Dalam konteks ini, ihya'ul mawat bukan hanya tentang mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga tentang mengelolanya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi (Putri et al., 2022; Setyabudi, 2020).

3.9.3 Ihya'ul Mawat dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Islam
Dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam yang lebih luas, ihya'ul mawat merupakan salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang sejalan dengan maqasid al-syariah. Bersama dengan instrumen-instrumen lain seperti zakat, wakaf, dan iqtha', ihya'ul mawat dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ali et al., 2023; Awang & Chik, 2023).
Dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan, ihya'ul mawat memiliki potensi yang sangat besar. Rasulullah SAW menghidupkan tanah-tanah yang mati agar lebih produktif (ihya al-mawat) dan beliau meletakkan dasar pembangunan sektor pertanian sebagai urat nadi kehidupan suatu negara (Fauzia, 2015). Dengan mengaktifkan lahan-lahan yang tidak produktif di pedesaan, ihya'ul mawat dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.

3.10 Ihya'ul Mawat dalam Konteks Keuangan Sosial Islam
3.10.1 Sinergi dengan Wakaf dan Zakat
Ihya'ul mawat memiliki sinergi yang kuat dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya, khususnya wakaf dan zakat. Penggunaan wakaf dan zakat sebagai sumber modal dan tanah telah banyak diimplementasikan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, penguatan iman, bisnis, perumahan, pertanian, dan peternakan (Ali et al., 2023). Dalam konteks ini, ihya'ul mawat dapat menjadi alternatif terbaik untuk mencapai tujuan jangka panjang pertanian yang berkelanjutan, yang akan menghasilkan perluasan lahan pertanian berkualitas tinggi (Ali et al., 2023).
Dalam era kenabian dan Khulafaur Rasyidin, penerapan hima (kawasan konservasi), harim (kawasan terlarang), dan ihya al-mawat (menghidupkan lahan mati) dikenal sebagai cara untuk mendorong umat Islam melestarikan alam sebagai sumber kehidupan dan sebagaimana diamanahkan oleh Allah kepada manusia (Wildana & Manzilati, 2022). Dewasa ini, konsep perlindungan lingkungan ini semakin diperluas melalui keterlibatan instrumen keuangan sosial Islam, yakni zakat dan wakaf (Wildana & Manzilati, 2022).

3.10.2 Ihya'ul Mawat dalam Konteks BMT dan Lembaga Keuangan Mikro
Dalam konteks lembaga keuangan mikro Islam seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), ihya'ul mawat dapat diimplementasikan sebagai salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ihya al-mawat berarti menghidupkan lahan yang ditinggalkan melalui reklamasi atau pemfungsian kawasan agar menjadi produktif (Amerieska et al., 2020). Bersama dengan iqtha' (tanah yang diizinkan negara untuk tujuan pertanian), ijarah (sewa tanah untuk pertanian), harim (kawasan lindung), dan hima (kawasan lindung untuk kepentingan umum), ihya'ul mawat merupakan salah satu instrumen pengelolaan sumber daya alam yang dapat diintegrasikan ke dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah (Amerieska et al., 2020).

3.11 Perbedaan Pendapat Ulama tentang Ihya'ul Mawat
3.11.1 Perbedaan Mengenai Syarat Izin Penguasa
Salah satu perbedaan pendapat yang paling signifikan di antara para ulama adalah mengenai apakah ihya'ul mawat memerlukan izin dari penguasa atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilikan tanah tanpa wajib meminta izin dari pemerintah (Nasrun & Fathoni, 2020). Namun, sebagian ulama lain berpendapat bahwa izin penguasa diperlukan, terutama untuk tanah yang berada di dekat pemukiman atau yang memiliki potensi konflik kepemilikan.
Perbedaan ini memiliki implikasi praktis yang penting, terutama dalam konteks hukum pertanahan modern di mana negara memiliki kewenangan yang sangat besar atas pengelolaan tanah. Dalam konteks Indonesia, misalnya, izin pemerintah menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan tanah negara (Munif, 2018; Nasrun & Fathoni, 2020).

3.11.2 Perbedaan Mengenai Jenis Tanah yang Dapat Menjadi Objek
Para ulama juga berbeda pendapat mengenai jenis tanah apa saja yang dapat menjadi objek ihya'ul mawat. Menurut Ahmad ibn Hanbal, tanah yang pernah dimiliki seseorang pada masa Islam tidak dapat dimiliki melalui ihya'ul mawat. Sementara menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tanah tersebut dapat dimiliki berdasarkan keumuman redaksi hadis (Ridwan, 2016). Perbedaan ini mencerminkan perbedaan metodologi ijtihad di antara mazhab-mazhab fiqh dalam memahami dan mengaplikasikan teks-teks hadis.

3.11.3 Perbedaan Mengenai Implikasi Kepemilikan
Dalam konteks hukum pertanahan modern, terdapat perbedaan yang signifikan antara implikasi ihya'ul mawat dalam fiqh klasik dan dalam hukum pertanahan nasional. Dalam fiqh klasik, ihya'ul mawat berimplikasi pada perolehan hak milik penuh (al-tamlik) atas tanah yang dihidupkan. Namun dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia, implikasi ihya'ul mawat hanya pada hak pemanfaatan dan pengelolaan (haq al-intifa'), tidak sampai pada perolehan hak milik (Munif, 2018). Perbedaan ini perlu dipahami dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan konsep ihya'ul mawat di Indonesia.

3.12 Relevansi Ihya'ul Mawat dalam Ekonomi Islam Kontemporer
3.12.1 Ihya'ul Mawat sebagai Solusi Masalah Pertanahan
Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, ihya'ul mawat memiliki relevansi yang sangat besar sebagai solusi atas berbagai masalah pertanahan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim. Konflik tanah yang sering terjadi membutuhkan perspektif agama dalam kepemilikan tanah (Suhendra, 2017). Hadis ihya'ul mawat memberikan gagasan bahwa Nabi SAW mencegah konflik yang disebabkan oleh sengketa tanah dengan menjelaskan status dan kepemilikan tanah dengan kerangka budaya (Suhendra, 2017).
Dalam konteks pengentasan kemiskinan, ihya'ul mawat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memberikan akses terhadap sumber daya tanah kepada masyarakat miskin. Konsep kepemilikan tanah dalam Islam yang berorientasi pada aspek keadilan dan kemaslahatan (maslahah) memberikan landasan yang kuat bagi kebijakan redistribusi tanah yang adil (N. Iqbal, 2022; Suhendra, 2017).

3.12.2 Ihya'ul Mawat dan Ketahanan Pangan
Dalam konteks ketahanan pangan, ihya'ul mawat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan produksi pangan melalui perluasan lahan pertanian yang produktif. Dengan mengaktifkan lahan-lahan yang tidak produktif, ihya'ul mawat dapat berkontribusi pada peningkatan produksi pangan yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertumbuh (Ali et al., 2023; Awang & Chik, 2023).
Dalam kerangka SDGs, ihya'ul mawat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan nomor dua, yakni mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Bersama dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya seperti infaq, wakaf, dan zakat, ihya'ul mawat dapat berkontribusi pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan (Awang & Chik, 2023).

3.12.3 Ihya'ul Mawat dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
Dalam konteks perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, ihya'ul mawat merupakan salah satu topik yang dibahas dalam bidang muamalah. Bidang muamalah atau hukum ekonomi syariah membahas tentang, antara lain, membuka tanah baru (ihya al-mawat) (Syarif, 2019). Dengan semakin berkembangnya hukum ekonomi syariah di Indonesia, konsep ihya'ul mawat semakin mendapat perhatian dari para akademisi dan praktisi hukum Islam.
Dalam konteks fikih muamalah, ihya'ul mawat merupakan salah satu akad yang terkait dengan kepemilikan menggarap tanah tak bertuan (Rahmatullah, 2018). Pemahaman yang baik tentang konsep ini sangat penting bagi para praktisi hukum ekonomi syariah, terutama dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah.

4. Kesimpulan
Ihya'ul mawat merupakan konsep yang sangat kaya dan multidimensional dalam perspektif ekonomi Islam. Sebagai instrumen kepemilikan tanah, ihya'ul mawat memberikan hak kepemilikan kepada siapapun yang bersedia menghidupkan tanah yang mati, dengan syarat bahwa kepemilikan tersebut harus diiringi dengan produktivitas dan pengelolaan yang bertanggung jawab (Munif, 2018; Ridwan, 2016; Saeful et al., 2023). Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, produktivitas, dan kemaslahatan yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam.
Dalam perspektif ekonomi Islam yang lebih luas, ihya'ul mawat berfungsi sebagai instrumen produksi yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, instrumen distribusi yang memberikan akses terhadap tanah kepada masyarakat yang lebih luas, dan instrumen fiskal yang berkontribusi pada penerimaan negara (Junaedi & Salistia, 2019; Wally, 2018; Widiyanti, 2014). Bersama dengan instrumen-instrumen lain seperti zakat, wakaf, dan iqtha', ihya'ul mawat membentuk sistem pengelolaan sumber daya alam yang komprehensif dan berkeadilan dalam Islam.
Relevansi ihya'ul mawat dalam konteks ekonomi Islam kontemporer sangat besar, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti kemiskinan, ketidakmerataan distribusi tanah, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan (Ali et al., 2023; Awang & Chik, 2023; Sholahudin, 2021). Dengan mengintegrasikan konsep ihya'ul mawat ke dalam kebijakan ekonomi dan pertanahan, negara-negara Muslim dapat memanfaatkan kearifan Islam untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang dihadapi.
Namun demikian, implementasi ihya'ul mawat dalam konteks modern memerlukan adaptasi dan ijtihad yang cermat, terutama dalam hal penyesuaian dengan sistem hukum pertanahan nasional yang berlaku di masing-masing negara (Junita & Auliya, 2025; Munif, 2018). Perbedaan antara konsep fiqh klasik dan hukum pertanahan modern perlu dipahami dengan baik agar konsep ihya'ul mawat dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik hukum.
Pada akhirnya, ihya'ul mawat merupakan bukti nyata bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang komprehensif dan relevan untuk menjawab tantangan-tantangan ekonomi kontemporer. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep ini secara tepat, umat Islam dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (I. Iqbal, 2020; Kamali, 2016).

Daftar Pustaka
Abror, M. (2021a). Implementation of Maqashid Sharia and Islamic Corporate Social Reponbility in Production Ethics. Implementasi Manajemen & Kewirausahaan, 1(2), 93–114. https://doi.org/10.38156/imka.v1i2.74
Abror, M. (2021b). Implementation of Maqashid Sharia and Islamic Corporate Social Reponbility in Production Ethics (Case Study of Tempe Home Industry in Kamal Madura). Afebi Islamic Finance and Economic Review, 6(02), 162. https://doi.org/10.47312/aifer.v6i02.464
Adminjurnal, A., & Harahap, T. M. (2022). Elemen-elemen hukum Islam dalam hukum agraria di Indonesia. Maqasiduna Journal of Education Humanities and Social Sciences, 2(01). https://doi.org/10.59174/mqs.v2i01.31
Ali, S. N. M., Arshad, H., Fauzi, N. S., & Ghonim, S. M. A. A. (2023). Synergizing community empowerment: Unveiling the holistic framework of waqf zakat and infaq-funded agricultural mosque projects. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 8(26), 131–136. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8i26.5146
Amerieska, S., Mulyono, I., & Nugrahani, N. (2020). Value creation in microfinance institutions for creating holistic accountability. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200415.016
Amiruddin, M. M. (2019). Syaibani economic thought on al-kasb. Rausyan Fikr Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat, 15(1), 85–111. https://doi.org/10.24239/rsy.v15i1.415
Awang, M. Z., & Chik, W. M. Y. W. (2023). Application of Islamic social finance in sustainable development goals with specific target for maqasid al-shariah. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 13(1). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v13-i1/15937
Faizah, F. N. (2019). Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang produksi. Serambi Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 1(2), 55–68. https://doi.org/10.36407/serambi.v1i2.71
Fauzia, I. Y. (2015). Membangun ekonomi pedesaan dengan financial inclusion melalui lembaga keuangan shariah. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 181–198. https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.181-198
Halili, H. (2024). Relevansi pemikiran Abu Ubayd dan Al-Syaibani dalam perekonomian Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(4), 106–116. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1727
Hidayat, T. (2019). Abu Ubaid sebagai fuqha' dan ekonom: Critical reading terhadap corak pemikiran dan konsepsi ekonomi Ibn Ubaid. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 4(1). https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i1.781
Hikmany, A.-N., Othman, A. A. B., & Kader, S. Z. S. A. (2016). The compatibility of land tenure law in Zanzibar with Islamic principles: An analysis. Iium Law Journal, 24(1). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v24i1.241
Iqbal, I. (2020). Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam. Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 8–21. https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.63
Iqbal, N. (2022). The concept of land ownership in Islam and poverty alleviation in Pakistan. The Pakistan Development Review, 649–662. https://doi.org/10.30541/v39i4iipp.649-662
Ismail, N., & Aisyah, S. (2022). Islamic social finance: A bibliometric analysis. Global Review of Islamic Economics and Business, 9(2), 019–028. https://doi.org/10.14421/grieb.2021.092-02
Junaedi, D., & Salistia, F. (2019). Reaktualisasi & revitalisasi sumber penerimaan negara. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 1(2), 133–152. https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.105
Junita, P., & Auliya, F. (2025). Konsep ihya'ul mawat dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap hukum pertanahan di Indonesia. Salsabil Journal of Sharia and Economic Law, 1(2), 32–43. https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i2.20
Kamali, M. H. (2016). Islam and sustainable development. Icr Journal, 7(1), 8–26. https://doi.org/10.52282/icr.v7i1.281
Misbah, A., & Sari, O. F. (2022). Pembiayaan berbasis syariah pada perusahaan tanah kavling CV. Anugrah Abadi Malang. Dalwa Islamic Economic Studies Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 56–66. https://doi.org/10.38073/dies.v1i1.601
Munif, A. (2018). Iḥyā' al-mawāt dalam kerangka hukum pertanahan di Indonesia. Al-Ahkam, 18(1), 73. https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2347
Nasrun, Moh., & Fathoni, S. (2020). Positifikasi hukum keluarga di dunia Muslim melalui pembaharuan hukum keluarga. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 20(01), 80–94. https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568
Nasution, A. W., Marliyah, M., & Anggraini, T. (2023). Kepemilikan tanah produktif dalam perspektif fiqh muamalah. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 162–171. https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9733
Perlindungan terhadap produktivitas harta dalam sistem kewarisan Islam (Analisis terhadap maqasid asy-syari'ah dan kalkulasi fara'id). (2019). De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 63–76. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
Philosophy of ownership law in Islam (Analysis of fiqh principles). (2023). International Journal of Social Science and Human Research, 6(08). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i8-51
Putri, S. E., Zenien, S. S., & Amirullah, A. (2022). Penguatan sikap peduli lingkungan melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran IPA materi keseimbangan ekosistem kelas 6 sekolah dasar. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran IPA Indonesia, 12(2), 81–87. https://doi.org/10.23887/jppii.v12i2.56560
Rahadi, R. A., Majid, R. N., Faturohman, T., Hasanah, E. N., & Rahmawati, D. (2021). Real estate developer perception for sharia housing products in greater Bandung, Indonesia. Journal of Emerging Economies and Islamic Research. https://doi.org/10.24191/jeeir.v9i1.10615
Rahmat, R., & Rofiq, M. H. (2018). Konsep kepemilikan ekonomi Islam materi fiqh kelas XII (Implikasinya terhadap pendidikan agama Islam untuk menanggulangi pengangguran). Nazhruna Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 241–275. https://doi.org/10.31538/nzh.v1i2.85
Rahmatullah, I. (2018). Legal opinion ahli syariah pasar modal (ASPM) dalam industri pasar modal syariah di Indonesia. Law and Justice, 3(1), 22–29. https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6107
Ridwan, R. (2016). Management of abandoned land in the perspective of Islamic law and national law of land. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(1), 19–37. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.855
Saeful, A., Makfud, A., & Afandi, S. (2023). Dasar-dasar ekonomi Islam dalam perspektif hadis. Madani Syari'ah Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, 6(2), 175–191. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.545
Sauqi, M., & Al-Amruzi, M. F. (2022). Pemikiran Muhammad Sarni al-Alabi tentang jual beli dalam kitab mabadi' ilm al-fiqh dan relevansinya dalam ekonomi Islam kontemporer. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 13(1), 01–18. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i1.6341
Sauqi, M., Rusydi, A., & Masruddin, M. (2023). Metode ijtihad syafi'iyyah oriented dalam pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar (Studi kitab sabîl al-muhtadîn, mabâdî 'ilm al-fiqh, risâlah mu'âmalât). Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(4), 2740. https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2404
Setyabudi, M. N. P. (2020). Ecological virtue: Articulating tolerance as a mutual-respect between human being and environment. International Journal of Interreligious and Intercultural Studies, 3(1), 35–41. https://doi.org/10.32795/ijiis.vol3.iss1.2020.683
Sholahudin, M. A. (2021). Kebijakan penanganan resesi di Indonesia dalam perspektif siyasah maliyah. Jurnal Perspektif, 5(2), 161. https://doi.org/10.15575/jp.v5i2.124
Suhendra, A. (2017). Models of land ownership in Islam: Analysis on hadis ihyā' al-mawāt. Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 18(2), 189–199. https://doi.org/10.14421/esensia.v18i2.1480
Suryani, S., & Chasan, M. I. (2017). Pengarusutamaan hifdz al-'alam sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 17(2), 353. https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1036
Syakur, A. (2022). Pajak tanah sebagai instrumen pendapatan keuangan publik dalam ekonomi Islam. Realita Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam, 13(1), 18–33. https://doi.org/10.30762/realita.v13i1.30
Syarif, F. (2019). Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pleno Jure, 8(2), 1–16. https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38
Taqiyuddin, H., Millah, M., & Luthfi, H. (2023). Instruments of property ownership in Islam: The study of inheritance law. Journal of Islamic Thought and Civilization, 13(1). https://doi.org/10.32350/jitc.131.11
Towpek, H., & Borhan, J. T. (2015). Aspects of economic production in Malay classical literature according to Sheikh Daud al-Fatani. Al-Albab, 1(1). https://doi.org/10.24260/alalbab.v1i1.7
Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusoalikhin, K. (2020). Analisis kritis konsep kepemilikan harta dalam Islam. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 19(2), 133. https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330
Wally, S. (2018). Sejarah pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Tahkim, 14(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.580
Widiyanti, D. R. (2014). Redistribution adjusts efficiency in economy; Islamic paradigm. Gatr Global Journal of Business Social Sciences Review, 2(4), 18–27. https://doi.org/10.35609/gjbssr.2014.2.4(3)
Wildana, M. D. A., & Manzilati, A. (2022). Waqf and waste: An unexplored potentials. 206. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220128.003
Zikra, A. (2022). Converting agricultural land to mining from the perspective of Islamic economic law. Journal Economy and Currency Study (Jecs), 4(1), 97–103. https://doi.org/10.51178/jecs.v4i1.428


Hubungi Kami untuk pembelian produk, layanan, & buku-buku terbitan Kami

 Formulir Data Penulis Buku

Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami 

 Layanan Penerbitan ISBN Buku

Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-)

 Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku

Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-)

 Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah

Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI (mulai harga Rp350.000,-)

 Layanan Indeksasi Google Play Books

Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-)

 Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar

Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-)

 Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar

Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-)

 DAFTAR BUKU TERBITAN KAMI


di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar