AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Pembangunan manusia merupakan isu sentral dalam diskursus ekonomi global yang memerlukan pendekatan pengukuran yang komprehensif. Artikel ini bertujuan mengkaji Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari perspektif ekonomi Islam secara mendalam. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai penelitian terdahulu mengenai IPM konvensional, Islamic Human Development Index (I-HDI), faktor-faktor yang memengaruhi IPM, serta peran instrumen-instrumen Islam dalam mendorong pembangunan manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun IPM konvensional telah diakui secara global, pengukuran tersebut memiliki keterbatasan karena tidak mencakup dimensi spiritual dan moral yang menjadi inti ajaran Islam dan tidak didasarkan pada Maqashid Syariah. Ekonomi Islam menawarkan kerangka alternatif melalui Islamic Human Development Index (I-HDI) yang mencakup lima dimensi maqashid syariah, yaitu agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-maal). Berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan desentralisasi fiskal, terbukti memengaruhi IPM. Instrumen Islam seperti zakat, pembiayaan syariah, dan kewirausahaan berbasis Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan IPM serta mewujudkan kesejahteraan (falah) yang komprehensif. Kajian ini menegaskan bahwa pembangunan manusia dalam Islam bersifat holistik, mencakup dimensi material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi, demi tercapainya falah sebagai tujuan akhir pembangunan.
Kata kunci: Human Development Index; Ekonomi Islam; Islamic Human Development Index; Maqashid Syariah; Zakat; Falah
Abstract
Human development is a central issue in global economic discourse that requires a comprehensive measurement approach. This article aims to examine the Human Development Index (HDI) from the perspective of Islamic economics in depth. This study employs a literature review method by analyzing various previous studies on conventional HDI, Islamic Human Development Index (I-HDI), factors influencing HDI, and the role of Islamic instruments in promoting human development. The results show that although the conventional HDI has been globally recognized, the measurement has limitations as it does not encompass the spiritual and moral dimensions that are central to Islamic teachings and is not based on Maqashid Shariah. Islamic economics offers an alternative framework through the Islamic Human Development Index (I-HDI), which covers five dimensions of maqashid shariah: religion (ad-din), soul (an-nafs), intellect (al-aql), progeny (an-nasl), and wealth (al-maal). Various factors, such as economic growth, poverty, unemployment, government spending, and fiscal decentralization, have been proven to influence the HDI. Islamic instruments such as zakat, Islamic financing, and Islamic-based entrepreneurship have great potential in improving the HDI and realizing comprehensive welfare (falah). This study affirms that human development in Islam is holistic, encompassing material and spiritual dimensions, worldly and hereafter, for the achievement of falah as the ultimate goal of development.
Keywords: Human Development Index; Islamic Economics; Islamic Human Development Index; Maqashid Shariah; Zakat; Falah
Pendahuluan
Pembangunan manusia merupakan salah satu isu sentral dalam diskursus ekonomi global maupun lokal. Setiap negara, tanpa terkecuali, menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi instrumen pengukuran yang paling diakui secara internasional untuk menilai capaian pembangunan suatu bangsa (Hidayati, 2022). Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, pengukuran pembangunan manusia tidak dapat dibatasi hanya pada dimensi-dimensi material yang selama ini menjadi acuan konvensional. Islam menawarkan kerangka yang jauh lebih komprehensif, mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial yang tidak tertangkap oleh indikator konvensional (Dalimunthe & Imsar, 2023).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep Human Development Index dari perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi dan komponen IPM konvensional, kritik Islam terhadap pengukuran tersebut, konsep Islamic Human Development Index (I-HDI), faktor-faktor yang memengaruhi IPM, serta relevansi instrumen-instrumen Islam seperti zakat dalam mendorong pembangunan manusia.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi dari lembaga internasional yang relevan dengan topik Human Development Index dan ekonomi Islam. Analisis dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) terhadap literatur-literatur terpilih yang kemudian disintesiskan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai IPM dalam perspektif ekonomi Islam.
Hasil Dan Pembahasan
1. Konsep dan Definisi Human Development Index (IPM)
1.1 Pengertian IPM
Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 sebagai sebuah pendekatan baru yang digunakan untuk mempercepat kesejahteraan manusia (Putri & Auwalin, 2021). IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia (Matondang, 2018). Secara definitif, IPM adalah indeks yang mengukur pengembangan sosial-ekonomi yang didasarkan pada kombinasi dari pengukuran tingkat pendidikan, kesehatan, serta pendapatan per kapita (Fathurrahman, 2023).
Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (Habriyanto et al., 2022). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata (Habriyanto et al., 2022). Pembangunan manusia memiliki makna yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekadar peningkatan pendapatan dan proses produksi barang dan akumulasi modal (Karuni, 2020).
IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Hasibuan et al., 2019). Nilai indeks ini bervariasi dari 0 hingga 100, dan terdapat tiga golongan status pembangunan manusia berdasarkan nilai IPM, yaitu IPM kurang dari 50 dikategorikan rendah, 50 hingga kurang dari 80 dikategorikan sedang atau menengah, dan 80 ke atas dikategorikan tinggi (Habriyanto et al., 2022).
1.2 Komponen dan Dimensi IPM
Indeks Pembangunan Manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar (Muvid & Miftahuuddin, 2022). Ketiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut.
Pertama, dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh angka harapan hidup. Dimensi ini mengukur kemampuan penduduk untuk hidup panjang dan sehat (Raharti et al., 2020). Angka harapan hidup mencerminkan kualitas layanan kesehatan, gizi, dan kondisi lingkungan yang tersedia bagi masyarakat (Syahnaztia & Nurfahmiyati, 2022).
Kedua, dimensi pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dimensi ini mencerminkan tingkat pengetahuan dan kemampuan intelektual masyarakat (Khoirurrijal et al., 2023). Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun daerah bahkan bangsa, sehingga tinggi rendahnya indeks pendidikan memberikan salah satu indikator dalam kemajuan suatu daerah (Sukmawati et al., 2023).
Ketiga, dimensi standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dimensi ini mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Kartika et al., 2024). Semua indikator yang mempresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka indeks pembangunan manusia (Muvid & Miftahuuddin, 2022).
Menurut standar UNDP, IPM terdiri dari empat kriteria: IPM lebih dari 80% dikategorikan sangat tinggi, IPM 70–79% dikategorikan tinggi, IPM 60–79% dikategorikan sedang, dan IPM di bawah 60% dikategorikan rendah (Martaliah et al., 2023).
2. IPM dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kritik dan Reformulasi
2.1 Keterbatasan IPM Konvensional
Meskipun IPM telah menjadi standar pengukuran pembangunan manusia yang diakui secara global, dari perspektif Islam, pengukuran tersebut tidak sepenuhnya dianggap kompatibel dan cukup dalam mengukur pembangunan manusia (Mardianto, 2023). Pengukuran HDI oleh UNDP sebagai salah satu alat pengukur kesejahteraan suatu negara mungkin dapat menjadi indikator yang paling komprehensif, tetapi tidak sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam konsep ekonomi Islam, karena teori tersebut tidak didasari oleh Maqashid Syariah (Viollani et al., 2022).
Tingginya kualitas sumber daya manusia dengan pengukuran secara konvensional tidak berarti bahwa mereka bergerak menuju pembangunan manusia yang ideal (Muslikhati, 2018). Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pengindeksan pembangunan manusia alternatif dari perspektif Islam (Raharti et al., 2020). Bagi umat Islam yang meyakini Islam sebagai jalan kehidupan, semua ukuran pembangunan manusia konvensional masih sebatas ukuran yang didasarkan pada pemenuhan unsur materi semata, di mana ukurannya hanya pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Padahal, kesejahteraan material tidaklah cukup untuk memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia (Hasibuan et al., 2019).
Karakteristik lain dari pengembangan ekonomi Islam adalah bahwa indikator konvensional saja tidak cukup menjadi ukuran tingkat pembangunan ekonomi di negara mayoritas muslim (Tambunan et al., 2022). Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi memiliki sifat unik yang membuatnya menjadi sangat berbeda dengan pandangan konvensional, karena pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam mempertimbangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Dalimunthe & Imsar, 2023).
2.2 Filosofi Dasar Pembangunan Manusia dalam Islam
Dalam Islam, manusia ditempatkan sebagai seorang khalifah yang mengemban amanah untuk mengelola bumi, sehingga pembangunan sumber daya manusia menjadi sebuah prioritas utama yang tidak dapat ditawar demi tercapainya kesejahteraan (Mardianto, 2023). Pembangunan manusia dalam Islam tidak bersifat eksploitatif karena juga mempertimbangkan kehidupan manusia tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat (Dalimunthe & Imsar, 2023).
Konsep pembangunan ekonomi Islam bertolak dari pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan penguasaan teknologi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi (Rama & Makhlan, 2013). Pengembangan sumber daya manusia merangkum seluruh potensi dan keberdayaan serta kualitas manusia dari sudut materi, spiritual, dan moral (Rama & Makhlan, 2013). Dalam Islam, tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh baik di dunia dan akhirat (Tambunan et al., 2022).
Dasar pendekatan Islam dalam pembangunan terdapat empat filosofis, yaitu tauhid, rububiyyah, khilafah, dan tazkiyah (Nainggolan & Soleman, 2022). Tazkiyah, atau pemurnian batin, adalah komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia, bersama dengan kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan pelatihan, menurut teori ekonomi Islam (Rosdaniah & Azizs, 2024). Fitur penting dari konsep pembangunan Islam, yaitu: pembangunan ekonomi Islam bersifat menyeluruh dan mencakup komponen material dan spiritual; manusia dan lingkungan budayanya merupakan subjek utama pembangunan; pembangunan ekonomi adalah kegiatan yang memiliki banyak segi (Nainggolan & Soleman, 2022).
Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia (Habriyanto et al., 2022). Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat, dan semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan (Habriyanto et al., 2022).
2.3 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Pembangunan Manusia
Konsep maqashid syariah merupakan landasan utama dalam memahami pembangunan manusia dari perspektif Islam. Chapra menyebutkan bahwa dimensi pembangunan manusia dalam Islam telah terakumulasi dalam lima unsur maqashid syariah, yakni agama (ad-din), akal (al-aql), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), dan harta (al-maal) (Mardianto, 2023). Kelima unsur ini menjadi parameter pembangunan manusia yang komprehensif dalam Islam.
Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kesejahteraan berkaitan dengan keagamaan, kejiwaan, akal, keturunan, dan harta (Hidayati, 2022). Oleh karena itu, Islam mengajarkan manusia agar memberikan perhatian kepada anak maupun keluarga baik dalam aspek agama, sosial, dan ekonomi (Hidayati, 2022). Konsep maqashid syariah dari ekonomi Islam sejalan dengan unsur-unsur IPM yang terdiri dari pendidikan, pendapatan, dan kesehatan, namun jauh lebih luas cakupannya (Ardelia, 2023).
Konsep IPM yang dibuat oleh UNDP dan maqashid syariah tidak saling bertentangan satu sama lain karena kedua konsep tersebut tidak saling kontradiktif. Hal ini dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan tiga faktor pembangunan manusia yang dibuat UNDP (kesehatan, pendidikan, pendapatan) menggunakan skala maqashid syariah yang terdiri dari pembangunan manusia dalam bidang agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hasibuan et al., 2019). Dari hasil perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa, pendidikan merupakan bagian dari pemeliharaan akal, dan pendapatan merupakan bagian dari pemeliharaan harta (Hasibuan et al., 2019).
Indeks Pembangunan Manusia menurut Islam adalah pembangunan yang dibangun atas dasar "at-tanmiyah asy-syumuliyah", yang berarti bahwa pembangunan manusia itu sendiri menganjurkan kita untuk memiliki akhlak baik (Akhlakul Karimah), bertujuan agar mencapai kesejahteraan bagi manusia sekaligus tujuan yang utama, yakni maqashid syariah (Kartika et al., 2024).
3. Islamic Human Development Index (I-HDI)
3.1 Konsep dan Definisi I-HDI
Islam memiliki teknik pengukuran IPM tersendiri yang sering disebut dengan Islamic Human Development Index (I-HDI). I-HDI memuat beberapa hal yang berlandaskan pada Maqashid Syariah (Dalimunthe & Imsar, 2023). Sebagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada umumnya, Islamic Human Development Index (I-HDI) adalah suatu pengukuran pembangunan manusia yang dilihat dari perspektif Islam (Putri & Auwalin, 2021). Tujuan pembangunan dalam Islam harus mencakup aspek moral, spiritual, material, sosial, dan ekonomi. Dalam I-HDI, pembangunan manusia dapat dikatakan tercapai apabila kebutuhan (maslahah) dasar manusia telah terpenuhi dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat atau mencapai falah (Putri & Auwalin, 2021).
I-HDI atau pembangunan manusia berbasis maqashid syariah merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam (Safitri et al., 2020). I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan (maslahah) dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (mencapai falah) (Safitri et al., 2020). Untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan pembangunan manusia berbasis maqashid syariah atau Islamic Human Development Index (I-HDI) yang teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif Islam (Safitri et al., 2020).
Islamic Human Development Index (I-HDI) yang dimaksud adalah pengukuran kualitas sumber daya manusia yang dihitung berdasarkan pada maqashid syariah, yakni dimensi agama (ad-dien), dimensi jiwa (an-nafs), dimensi akal (al-aql), dimensi keturunan (an-nasl), dan dimensi harta (al-maal) (Nurlayli & Jumarni, 2022). Kelima dimensi ini menjadi tolok ukur yang digunakan untuk menentukan sifat sumber daya manusia di suatu negara atau kabupaten dalam perspektif Islam (Nurlayli & Jumarni, 2022).
3.2 Dimensi-Dimensi I-HDI
Dimensi Agama (Ad-Din): Dimensi ini mencerminkan tingkat keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah SWT. Dalam perspektif Islam, pembangunan manusia yang sejati harus dimulai dari pembangunan dimensi spiritual. Umat Islam harus memacu pembangunan manusia dari sisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan, namun Islam tidak boleh lupa dan harus mendahulukan hal yang paling mendasar bagi umat Islam dan falsafah ekonomi Islam, yaitu keimanan (Tauhid) yang menjiwai semua upaya pembangunan tersebut (Tambunan et al., 2022).
Dimensi Jiwa (An-Nafs): Dimensi ini berkaitan dengan pemeliharaan kehidupan dan kesehatan fisik manusia. Konsep hifdzunnafs (safeguarding the soul) dalam maqashid syariah sangat erat kaitannya dengan dimensi kesehatan dalam IPM konvensional (Ardelia, 2023). Pemeliharaan jiwa mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan yang memadai.
Dimensi Akal (Al-Aql): Dimensi ini berkaitan dengan pengembangan intelektual dan pendidikan. Konsep hifdzunnaql (preserving the mind) dalam maqashid syariah sangat relevan dengan dimensi pendidikan dalam IPM konvensional (Ardelia, 2023). Dalam Islam, pendidikan merupakan hal yang sangat penting; Allah telah menegaskan pentingnya untuk mencari ilmu dan kebodohan merupakan salah satu hal yang tidak disukai dalam Islam (Hakim, 2019).
Dimensi Keturunan (An-Nasl): Dimensi ini berkaitan dengan pemeliharaan keluarga dan generasi penerus. Dimensi ini tidak terdapat dalam IPM konvensional, namun sangat penting dalam perspektif Islam karena berkaitan dengan keberlangsungan peradaban manusia.
Dimensi Harta (Al-Maal): Dimensi ini berkaitan dengan pemeliharaan dan pengelolaan kekayaan secara adil dan merata. Konsep hifdzulmal (preserving wealth) dalam maqashid syariah berkaitan dengan dimensi pendapatan dalam IPM konvensional (Ardelia, 2023). Namun dalam Islam, pengelolaan harta tidak hanya berorientasi pada akumulasi, tetapi juga pada distribusi yang adil dan merata.
3.3 Indeks Maslahat sebagai Alternatif
Selain I-HDI, Islam juga memperkenalkan konsep indeks maslahat sebagai indikator alternatif keberhasilan pembangunan. Maslahat yang ingin dicapai mencakup penjagaan lima elemen dasar kehidupan manusia: keimanan (tauhid), jiwa, akal, keturunan, dan harta (Junaedi, 2020). Dari kelima elemen ini dapat dikembangkan sejumlah parameter maslahat sebagai indikator pembangunan manusia yang komprehensif (Junaedi, 2020).
Dalam perspektif Islam, berbagai indikator pembangunan konvensional masih memiliki kelemahan karena hanya menampilkan statistik duniawi dan belum menyentuh aspek ukhrawi (akhirat) (Junaedi, 2020). Oleh karena itu, Islam memperkenalkan konsep maqashid al-syariah atau maslahat sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang lebih komprehensif (Junaedi, 2020).
4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi IPM
4.1 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi IPM. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan bagi pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan (Junaedi, 2020). Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin pembangunan manusia (Junaedi, 2020).
Penelitian di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, realisasi pengeluaran pendidikan, dan realisasi pengeluaran kesehatan berpengaruh sebesar 86,5 persen terhadap IPM (Matondang, 2018). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dengan pembuktian hasil t hitung lebih besar nilainya daripada t tabel, yaitu 4,793 > 2,119 (Matondang, 2018).
Penelitian di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai t hitung sebesar 9,584 (Arifin & Fadllan, 2021). Indeks Pembangunan Manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Arifin & Fadllan, 2021). Hal ini menunjukkan adanya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan IPM.
Penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (Raharti et al., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi (Raharti et al., 2020). Namun, penelitian di Indonesia secara nasional menggunakan metode Granger Causality menyimpulkan bahwa terjadi hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap indeks pembangunan manusia (Muslikhati, 2018).
Dalam perspektif Islam, pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia (Habriyanto et al., 2022). Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia (Habriyanto et al., 2022).
4.2 Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang paling signifikan memengaruhi IPM. Kemiskinan memengaruhi IPM dikarenakan kemiskinan merupakan penyebab disparitas yang melatarbelakangi rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat (Fauziyyah et al., 2022). Kemiskinan yang tinggi tentu akan menurunkan kualitas pembangunan manusia, begitu pula sebaliknya (Dalimunthe & Imsar, 2023).
Penelitian di Provinsi Banten menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM (Fauziyyah et al., 2022). Penelitian di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Idris et al., 2024). Penelitian di Provinsi Riau menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Dinata et al., 2020).
Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan material maupun rohani (Fauziyyah et al., 2022). Islam sangat mendorong upaya pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari pembangunan manusia yang komprehensif. Istilah pembangunan ekonomi dalam Islam adalah suatu proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan (Arifin & Fadllan, 2021).
4.3 Pengangguran
Pengangguran juga merupakan faktor yang memengaruhi IPM. Penelitian di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Idris et al., 2024). Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Idris et al., 2024).
Penelitian di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran, yang berarti bahwa ketika IPM naik, justru tingkat pengangguran terbuka akan berkurang (Siahaan et al., 2023). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan indeks pembangunan manusia dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka (Siahaan et al., 2023).
Dalam perspektif Islam, pengangguran merupakan masalah yang harus diatasi karena Islam mewajibkan umat manusia untuk bekerja agar penghasilannya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya (Herwanti & Irwan, 2018). Bekerja dan jerih payah diwajibkan oleh Islam dan disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah di surah An-Najm ayat 39 (Syah et al., 2023).
4.4 Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, merupakan faktor penting dalam meningkatkan IPM. Penelitian di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia (Siregar et al., 2017). Kontribusi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar 52% terhadap IPM (Siregar et al., 2017).
Penelitian di 16 negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (A. Hakim & Sukmana, 2017). Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah saja tidak cukup; yang lebih penting adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut.
Penelitian mengenai determinan I-HDI di negara-negara anggota OKI menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan indeks persepsi korupsi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap I-HDI (Mardianto, 2023). Sementara itu, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap I-HDI (Mardianto, 2023).
Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah pemegang amanah Allah dalam menjalankan tugas-tugas kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat (A. Hakim & Sukmana, 2017). Syariah dan pemerintah merupakan dua elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (A. Hakim & Sukmana, 2017).
4.5 Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal juga memengaruhi IPM. Penelitian di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada indeks pembangunan manusia (Kartika et al., 2024). Indeks Pembangunan Manusia menjadi suatu alat yang berguna bagi negara dan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kartika et al., 2024).
4.6 Sanitasi dan Infrastruktur
Penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa sanitasi, jumlah guru, jumlah siswa, pengeluaran per kapita untuk makanan, dan pengeluaran per kapita bukan makanan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Hidayati, 2022). Sementara itu, jumlah sekolah dan destinasi wisata menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM (Hidayati, 2022). Adapun jumlah tenaga kesehatan dan sarana kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (Hidayati, 2022).
5. Peran Instrumen Islam dalam Meningkatkan IPM
5.1 Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Manusia
Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan IPM. Dari analisis regresi Ordinary Least Square (OLS), ditemukan bahwa zakat dapat meningkatkan akses manusia terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan dapat meningkatkan pendapatan (Karuni, 2020a). Adanya hubungan yang positif signifikan ini menandakan bahwa semakin besar dan efisien dana zakat yang dikumpulkan, dikelola, didayagunakan, dan disalurkan oleh institusi zakat, maka semakin tinggi kemampuan para penerima dana zakat secara ekonomi dalam mengakses hasil pembangunan ekonomi (Karuni, 2020a).
Penelitian di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan (Martaliah et al., 2023). Koefisien regresi sebesar 0,713076 dengan koefisien negatif berarti bahwa bila terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,713076% (Martaliah et al., 2023).
Penelitian di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa variabel Zakat Infak Sedekah berpengaruh positif sebesar 9,501984 terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Wibowo & Gunaepi, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai Zakat Infak Sedekah mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Wibowo & Gunaepi, 2021).
Dalam Islam, zakat bukan sekadar amal kemurahan hati, melainkan instrumen redistribusi kekayaan yang sistematis (Sukamto, 2019). Zakat dapat menjadi instrumen yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan mustahik (penerima zakat) melalui sirkulasi kekayaan yang dihimpun dari muzaki (Amalia et al., 2019). Dengan begitu, zakat dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui distribusi kekayaan (Amalia et al., 2019).
Strategi penyaluran dana zakat yang tepat dapat merealisasikan agenda SDGs dan meningkatkan capaian IPM. Dalam rangka merealisasikan agenda SDGs dan agenda peningkatan IPM, dana zakat disalurkan dengan fokus pada tiga bidang, yaitu pendidikan, bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, dan ekonomi kreatif serta UMKM (Mahmudi & Absor, 2023).
5.2 Pembiayaan Syariah dan IPM
Pembiayaan syariah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan IPM. Penelitian mengenai pengaruh keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM di Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Amalia et al., 2019). Zakat dan pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh positif terhadap GDP, dan secara tidak langsung memengaruhi IPM melalui GDP (Amalia et al., 2019).
Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan akad murabahah terhadap IPM menunjukkan bahwa dari 100 sampel yang diambil dengan latar belakang pekerjaan berbeda, rata-rata mengalami peningkatan pendapatan setelah mengambil pembiayaan dengan akad murabahah (Mansur, 2020). Sebanyak 94% nasabah menyatakan bahwa kebutuhan 4 sehat 5 sempurna terpenuhi, serta 79% menyatakan biaya sekolah anak dapat dipenuhi melalui pembiayaan BMT (Mansur, 2020).
Prinsip dasar ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, di dalamnya ada unsur nilai-nilai ilahiyah dan dilaksanakan untuk tujuan-tujuan kemakmuran manusia di alam jagat raya ini, di mana nilai keimanan melekat dalam aktivitas kehidupan dan setiap tindakan merefleksikan moral yang baik serta memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya (Mansur, 2020).
5.3 Kewirausahaan dalam Negara-Negara Islam
Kewirausahaan juga memiliki dampak positif terhadap pembangunan manusia di negara-negara Islam. Penelitian menggunakan data panel dari 18 negara anggota OKI menunjukkan bahwa kewirausahaan mempunyai dampak pada pembangunan manusia secara positif dan signifikan (Suranto & Ivantri, 2023). Nilai koefisien kewirausahaan sebesar 0,027 menyiratkan bahwa kenaikan kewirausahaan sebesar 1 permil penduduk usia kerja akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,027 (Suranto & Ivantri, 2023).
Dalam perspektif Islam, masyarakat adalah target dan tujuan pembangunan, dan akan sulit untuk mencapai tujuan dasar pembangunan ekonomi Islam jika masyarakat tidak cukup terlatih untuk memberikan kontribusi positif terhadap proses pembangunan (Syah et al., 2023).
6. IPM dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam
6.1 Konsep Kesejahteraan (Falah) dalam Islam
Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari aspek spiritual. Hidup bahagia di dunia maupun di akhirat menjadi alat ukur untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat (Batubara et al., 2023). Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah) (Sulaiman & Anshor, 2023).
Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang total, yaitu kesejahteraan material dan spiritual (Khasanah, 2023). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur menurut nilai ekonomi, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan sosial (Khasanah, 2023). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial individu (Lestari et al., 2023).
Dalam Islam, kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang ingin melakukan perbuatan baik bersama dengan iman kepada Allah (Lestari et al., 2023). Tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam adalah pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kecemasan (Sulaiman & Anshor, 2023).
6.2 IPM dan Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam
IPM memiliki hubungan yang erat dengan pengentasan kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di berbagai wilayah (Paizal et al., 2021). Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu daerah yang erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan di daerah tersebut (Paizal et al., 2021).
Dalam perspektif Islam, pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban kolektif yang harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Ajaran Islam dan perdagangan masyarakat Islam mempunyai golongan penduduk yang berlebihan dan keterbatasan; berkewajiban untuk mengeluarkan hartanya bagi orang yang kelebihan hartanya (Miftahussalam & Rofiuddin, 2021). Hal ini sejalan dengan konsep zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam.
Penelitian mengenai pengaruh Islamic Human Development Index (I-HDI) dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa I-HDI secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan arah pengaruh yang negatif (Nurlayli & Jumarni, 2022). Hal ini berarti bahwa peningkatan I-HDI akan menurunkan tingkat kemiskinan (Nurlayli & Jumarni, 2022).
6.3 Peran Pendidikan Islam dalam Meningkatkan IPM
Pendidikan Islam memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan IPM. Pendidikan Islam memiliki kontribusi penting untuk berpartisipasi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sehingga mampu bersaing secara lokal, nasional, dan global sebagai representasi upaya mengembangkan indeks pembangunan manusia (Muvid & Miftahuuddin, 2022). Peran pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan indeks pembangunan manusia sangat dibutuhkan (Muvid & Miftahuuddin, 2022).
Di tengah arus globalisasi yang saat ini menginjak pada era industri 4.0, peran pendidikan Islam dalam upaya mengembangkan indeks pembangunan manusia sangat dibutuhkan (Muvid & Miftahuuddin, 2022). Mengingat ini sebagai era persaingan, percepatan, dan kecanggihan, jika pendidikan Islam tidak segera bergerak maka akan jauh tertinggal (Muvid & Miftahuuddin, 2022).
Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan IPM. Pesantren memiliki potensi dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia melalui dua dimensi: pertama, pesantren memiliki potensi untuk meningkatkan dimensi pengetahuan melalui fungsinya sebagai lembaga pendidikan; kedua, pesantren memiliki potensi untuk meningkatkan dimensi standar hidup layak melalui fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat (Khoirurrijal et al., 2023).
7. IPM di Negara-Negara Islam (OKI)
7.1 Kondisi IPM di Negara-Negara OKI
Kondisi IPM di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) masih menjadi perhatian serius. Terdapat catatan bahwa 40 negara yang ada di dunia memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah, di mana 23 (57,5%) di antaranya adalah negara-negara Islam (Martiana, 2016). Hal ini menjadi satu catatan tersendiri mengingat Islam sebagai agama dengan misi rahmatan lil 'alamin telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan ekonomi pada negara (Martiana, 2016).
Penelitian mengenai pengaruh produksi minyak terhadap IPM di negara anggota OKI menunjukkan bahwa PDB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Putri & Auwalin, 2021). Sementara itu, volume produksi minyak dan harga minyak dunia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM (Putri & Auwalin, 2021). Hasil ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia.
Penelitian mengenai dampak krisis keuangan 2008 terhadap kualitas pembangunan manusia di negara-negara OKI menunjukkan bahwa meskipun terjadi krisis keuangan, nilai indeks pembangunan manusia terus mengalami tren positif setiap tahun (Fathurrahman, 2023). Variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan tingkat populasi berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Fathurrahman, 2023).
7.2 Determinan I-HDI di Negara-Negara OKI
Penelitian mengenai determinan I-HDI di negara-negara anggota OKI menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan indeks persepsi korupsi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap I-HDI (Mardianto, 2023). Sementara itu, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh negatif, dan variabel FDI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap I-HDI (Mardianto, 2023).
Penelitian mengenai dampak kewirausahaan terhadap pembangunan manusia di negara-negara Islam menunjukkan bahwa kewirausahaan dan akses terhadap keuangan memiliki dampak positif terhadap pembangunan manusia (Suranto & Ivantri, 2023). Sangat penting untuk melihat peran kewirausahaan di negara-negara Islam karena agama di mayoritas negara Islam memengaruhi kehidupan masyarakatnya (Suranto & Ivantri, 2023).
8. Pembangunan Manusia Berkelanjutan dalam Islam
8.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Islam
Islam memiliki pandangan yang komprehensif mengenai pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan tidaklah baru dalam Islam, karena Al-Qur'an dan Hadits telah mengandung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan selama berabad-abad (Citaningati & Kafabih, 2024). Pembangunan yang dimaksud dalam Islam adalah pembangunan yang terintegrasi yang meliputi aspek rohani dan jasmani yang bersifat universal untuk tujuan mencapai kebahagiaan dan kemakmuran manusia di dunia dan akhirat (Sari et al., 2024).
Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Sukardi, 2016). Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang (Sukardi, 2016).
Dalam Islam, pembangunan harus diorientasikan pada pengembangan manusia dari semua dimensinya. Kepuasan manusia tidak hanya terwujud saat kebutuhan ekonominya tercukupi, tetapi juga kebutuhan spiritual dan non-materi lainnya (Rama & Makhlan, 2013). Sebenarnya, konsep pembangunan ekonomi Islam bertolak dari pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan penguasaan teknologi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi (Rama & Makhlan, 2013).
8.2 Peran Pemerintah dalam Pembangunan Manusia Islami
Dalam Islam, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan manusia. Pemerintah dalam Islam harus mengambil peran yang signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah (HM & Firdaus, 2021). Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk menyejahterakan umum masyarakat (HM & Firdaus, 2021).
Dalam Islam, pemerintah adalah pemegang amanah Allah dalam menjalankan tugas-tugas kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat (A. Hakim & Sukmana, 2017). Syariah dan pemerintah merupakan dua elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (A. Hakim & Sukmana, 2017).
Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup, yaitu pemerataan pembangunan (Junaedi, 2020). Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan (Junaedi, 2020).
9. Manajemen Sumber Daya Insani dalam Perspektif Ekonomi Syariah
9.1 Konsep Sumber Daya Insani
Dalam konsep ekonomi pembangunan Islam, aspek sumber daya manusia yang diutamakan dikarenakan sumber daya manusia merupakan dasar ciptaan Allah SWT untuk kemaslahatan umat (Rosdaniah & Azizs, 2024). Konsep pembangunan manusia berarti meningkatkan kualitas hidup manusia secara fisik, mental, dan spiritual (Rosdaniah & Azizs, 2024). Kualitas dan kuantitas adalah dua komponen penting dalam pembangunan sumber daya manusia (Rosdaniah & Azizs, 2024).
Fokus pembangunan sumber daya manusia dari sudut pandang Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebahagiaan dunia dan akhirat (Rosdaniah & Azizs, 2024). Tazkiyah, atau pemurnian batin, adalah komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia, bersama dengan kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan pelatihan, menurut teori ekonomi Islam (Rosdaniah & Azizs, 2024).
9.2 Pemikiran Tokoh Islam tentang Pembangunan Manusia
Beberapa pemikir Islam telah memberikan kontribusi penting dalam konsep pembangunan manusia. Ibnu Khaldun, yang sering disebut sebagai "bapak ekonomi Islam", menyatakan bahwa kekuasaan berdasarkan etika (siyasah diniyyah atau khalifah) memungkinkan setiap individu untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan hukum Islam (Ichsan, 2023). Konsep ekonomi pembangunan Islam menurut Ibnu Khaldun terdiri dari beberapa variabel yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembangunan, di antaranya negara (state), institusi (institutions), sumber daya insani (human beings), kekayaan (wealth), keadilan (justice), dan pembangunan (development) (Sari et al., 2024).
As-Syatibi dengan konsep maqashid syariah menjadi pokok analisis pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan individu (manusia) dengan fokus untuk memelihara lima prinsip maqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ichsan, 2023). Chapra menawarkan lima kebijakan pembangunan ekonomi berbasis Islam yang mencakup aspek-aspek komprehensif pembangunan manusia (Sukardi, 2016).
10. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan
10.1 Implikasi bagi Kebijakan Pembangunan
Berdasarkan kajian komprehensif di atas, terdapat beberapa implikasi penting bagi kebijakan pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Pertama, pengukuran pembangunan manusia perlu diperluas melampaui tiga dimensi konvensional (kesehatan, pendidikan, pendapatan) untuk mencakup dimensi spiritual dan moral yang menjadi inti dari maqashid syariah. Indikator spiritualitas dan religiusitas perlu ditambahkan ke dalam Islamic Human Development Index (Tambunan et al., 2022).
Kedua, instrumen-instrumen Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf perlu dioptimalkan sebagai alat pembangunan manusia yang efektif. Pemerintah, lembaga zakat, dan komunitas Muslim yang berkewajiban membayar zakat perlu bersinergi dalam mengoptimalkan dana zakat di Indonesia (Karuni, 2020a).
Ketiga, kebijakan pembangunan manusia harus memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan yang menjadi inti dari ajaran Islam. Distribusi yang adil dan merata serta falah yang ingin dicapai dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam bukan sekadar untuk memenuhi keperluan duniawi semata-mata, tetapi juga kesejahteraan, kebajikan, dan falah di akhirat (A. Hakim & Sukmana, 2017).
10.2 Rekomendasi untuk Peningkatan IPM
Untuk meningkatkan pembangunan manusia, dibutuhkan keseriusan pemerintah melalui program dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Hidayati, 2022). Kebijakan yang memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan efektif dalam mengurangi kemiskinan secara langsung (Panjawa & Triyanto, 2020).
Dalam perspektif Islam, kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan material maupun rohani harus diatasi melalui pendekatan yang komprehensif (Fauziyyah et al., 2022). Pengeluaran per kapita sebagai aktivitas ekonomi harus didasari konsep Islamic man yang berorientasi falah (Fauziyyah et al., 2022). Pembangunan manusia sebagai ikhtiar menyeluruh dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah SWT (Fauziyyah et al., 2022).
Kesimpulan
Human Development Index (IPM) merupakan instrumen pengukuran pembangunan manusia yang telah diakui secara global, mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Namun, dari perspektif ekonomi Islam, pengukuran ini memiliki keterbatasan karena tidak mencakup dimensi spiritual dan moral yang menjadi inti dari ajaran Islam.
Ekonomi Islam menawarkan kerangka yang lebih komprehensif melalui konsep Islamic Human Development Index (I-HDI) yang didasarkan pada maqashid syariah, mencakup lima dimensi: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-maal). Konsep ini tidak bertentangan dengan IPM konvensional, tetapi memperluas dan memperdalam cakupannya untuk mencakup aspek-aspek yang selama ini terabaikan dalam pengukuran konvensional (Hasibuan et al., 2019).
Berbagai faktor memengaruhi IPM, termasuk pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan desentralisasi fiskal. Dalam perspektif Islam, instrumen-instrumen seperti zakat, pembiayaan syariah, dan kewirausahaan berbasis Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan IPM dan mewujudkan kesejahteraan yang komprehensif (falah) bagi seluruh umat manusia.
Pembangunan manusia dalam Islam bersifat holistik, mencakup dimensi material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Tujuan akhir dari pembangunan manusia dalam Islam adalah tercapainya falah, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan manusia harus memperhatikan prinsip-prinsip Islam yang komprehensif, termasuk keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual.
Daftar Pustaka
Amalia, R. Y., Fauziah, S., & Wahyuningsih, I. S. (2019). Pengaruh keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Al-Muzara'ah, 7(1), 33–46. https://doi.org/10.29244/jam.7.1.33-46
Ardelia, A. S. (2023). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kriminalitas di Kalimantan Barat dalam kerangka ekonomi Islam. Jurnal Muamalat Indonesia, 3(1). https://doi.org/10.26418/jmi.v3i1.64075
Arifin, S. R., & Fadllan. (2021). Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2016–2018. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 8(1), 38–59. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.4555
Batubara, A. E., Safitri, N. A. N., Wahyudi, R., Rahayu, S., Nasution, W., & Wulandari, S. (2023). Peran indeks pembangunan manusia berbasis perspektif syariah. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 424–431. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i2.2677
Citaningati, P. R., & Kafabih, A. (2024). Sosialisasi sedekah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di Desa Pagelaran, Pemalang. Beujroh: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat, 2(1), 57–68. https://doi.org/10.61579/beujroh.v2i1.51
Dalimunthe, A. H., & Imsar, I. (2023). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) di Indonesia. Cakrawala Repositori IMWI, 6(1), 118–132. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.198
Dinata, S. R., Romus, M., & Yanti, Y. (2020). Pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2003–2018. Jurnal Al-Iqtishad, 16(2), 116. https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.10120
Fathurrahman, H. (2023). Krisis keuangan 2008 dan dampaknya terhadap kualitas pembangunan manusia di negara konferensi Islam. Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics, 2(1), 15–28. https://doi.org/10.15408/thd.v2i1.30456
Fauziyyah, S., Tarihoran, N., & Sunardi, D. (2022). Pengaruh indeks pembangunan gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi Islam di Provinsi Banten periode tahun 2013–2020. Jurnal Simki Economic, 5(2), 187–198. https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.160
Habriyanto, Prasaja, A. S., & Rukanti, D. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang Hari. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika, 2(2), 43–53. https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i2.720
Hakim, A. L. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2011–2018 dalam tinjauan ekonomi Islam. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 227–237. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.11325
Hakim, A., & Sukmana, R. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di 16 negara Organisasi Konferensi Islam (OKI). Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 67. https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i1.609
Hasibuan, I. H., Tanjung, H., & Ibdalsyah, I. (2019). Analisis maqashid syariah pada indeks pembangunan manusia. Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 88. https://doi.org/10.32832/kasaba.v11i1.2425
Herwanti, T., & Irwan, M. (2018). Kualitas sumber daya manusia dalam perspektif ekonomi Islam di Nusa Tenggara Barat. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 17(2), 131–154. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.156
Hidayati, S. N. (2022). Determinan indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015–2020. Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce, 1(3), 279–297. https://doi.org/10.30640/digital.v1i3.593
HM, P., & Firdaus, F. (2021). Pilkada dan kesejahteraan masyarakat: Studi kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi pasca pemilihan gubernur 2015. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 19(2), 214–242. https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.125
Ichsan, R. N. (2023). Peran manajemen sumber daya insani terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada perspektif ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Metadata, 5(3), 200–217. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.404
Idris, Z. I., Mu'jizat, P., & Husain, A. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo. Jurnal Ecogen, 7(1), 100. https://doi.org/10.24036/jmpe.v7i1.15244
Junaedi, D. (2020). Indeks maslahat sebagai indikator alternatif keberhasilan pembangunan. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2(1), 98–113. https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.137
Kartika, M., Kurniasih, E. P., Dosinta, N. F., & Wahid, W. (2024). Pengaruh desentralisasi fiskal, pengangguran, kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Kalimantan Barat: Perspektif ekonomi Islam. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 23(1), 59–71. https://doi.org/10.22225/we.23.1.2024.59-71
Karuni, M. S. (2020a). Pengaruh dana zakat terhadap pembangunan manusia. I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance, 6(2), 125–135. https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i2.6469
Karuni, M. S. (2020b). Pengaruh dana zakat terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 9(2), 174–185. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i2.245
Khasanah, W. (2023). Konsep kesejahteraan dalam Islam: Implementasi BLT pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 2(2), 192–197. https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1400
Khoirurrijal, M. F., Karim, A. R., Zaini, A., & Salik, M. (2023). Pesantren and the Human Development Index in Indonesia post Law Number 18 of 2019. Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial, 4(1), 45–66. https://doi.org/10.35878/santri.v4i1.697
Lestari, R. Y., Ridwan, M., & Batubara, M. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam di Kabupaten Langkat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2815. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9681
Mahmudi, I., & Absor, M. U. (2023). Strategi penyaluran dana zakat guna realisasi agenda SDGs dan meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia (studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Boyolali). Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2(3), 802–812. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.630
Mansur, M. (2020). Analisa pengaruh pembiayaan akad murabahah (jual-beli) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) periode 2013–2015 (studi kasus pembiayaan UMKM di BMT Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta). Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 13(1), 1–12. https://doi.org/10.46975/aliansi.v13i1.1
Mardianto, D. (2023). Analisis determinan Islamic Human Development Index (I-HDI) di negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Islamic Economic and Business Journal, 5(1), 14–31. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v5i1.4090
Martaliah, N., Anita, E., Rahman, F., & Ramli, L. N. (2023). Pengaruh penyaluran dana zakat dan IPM terhadap kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2010–2021. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 8(2), 334–344. https://doi.org/10.30631/ijoieb.v8i2.1983
Martiana, A. (2016). Pengaruh korupsi dan pendapatan nasional terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara Islam. Islamic Economics Journal, 2(2). https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1388
Matondang, Z. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, realisasi pengeluaran pendidikan, dan realisasi pengeluaran kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dalam pandangan Islam di Provinsi Sumatera Utara. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 6(1), 130. https://doi.org/10.24952/masharif.v6i1.1131
Miftahussalam, M., & Rofiuddin, M. (2021). Pengaruh PDRB, indeks pembangunan manusia dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Journal of Economics Research and Policy Studies, 1(1), 40–54. https://doi.org/10.53088/jerps.v1i1.63
Muslikhati, M. (2018). Analisis kausalitas pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 71–83. https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7579
Muvid, M. B., & Miftahuuddin. (2022). Pendidikan Islam dan indeks pembangunan manusia (telaah atas kontribusi dan peran pendidikan Islam dalam pengembangan IPM). Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam, 20(1), 31–46. https://doi.org/10.35905/alishlah.v20i1.2604
Nainggolan, B., & Soleman, R. (2022). Pembangunan berwawasan gender dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 11(2), 153–168. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.760
Nurlayli, S., & Jumarni, J. (2022). Pengaruh Islamic Human Development Index (I-HDI) dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011–2020. Al-Iqtishad, 14(2), 114–130. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v14i2.3089
Paizal, M., Sahrul, S., & Sukmawati, U. S. (2021). Analisis indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat. JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance, 1(2), 41–51. https://doi.org/10.28918/jief.v1i2.4123
Panjawa, J. L., & Triyanto, J. (2020). The role of human development and decentralization toward poverty through economic growth. Gorontalo Development Review, 3(1), 39. https://doi.org/10.32662/golder.v3i1.930
Pengaruh pembiayaan, aset, dan FDR perbankan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. (2016). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 2(2), 1–9. https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art1
Putri, W. K., & Auwalin, I. (2021). Pengaruh produksi minyak terhadap indeks pembangunan manusia di negara anggota OKI. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(3), 288. https://doi.org/10.20473/vol8iss20213pp288-296
Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprillia, L. N. (2020). Analisis pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 6(1), 36–53. https://doi.org/10.24815/jped.v6i1.16364
Rama, A., & Makhlan, M. (2013). Pembangunan ekonomi dalam tinjauan maqashid syariah. Dialog, 36(1), 31–46. https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.76
Rosdaniah, R., & Azizs, A. (2024). Sumber daya manusia dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. El-Wasathy: Journal of Islamic Studies, 2(1), 112–124. https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol21.2024.112-124
Safitri, R., Baihaqi, J., & Supriyadi, S. (2020). Pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan pembangunan manusia berbasis maqashid syariah terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Iqtishoduna, 16(1), 39–58. https://doi.org/10.18860/iq.v16i1.7498
Sari, D. P., Sukmawati, U. S., & Gustina, G. (2024). Analisis pengembangan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung perspektif ekonomi pembangunan Islam. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 10(1), 11–22. https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i1.2415
Siahaan, O., Pardede, R. B. S., Rahim, R., & Desmawan, D. (2023). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara. JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health, 1(1), 55–63. https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.51
Siregar, R., Nasution, H. F., & Tanjung, S. F. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 5(2), 82. https://doi.org/10.24952/masharif.v5i2.1439
Sukamto. (2019). Kontribusi pemikiran ekonomi Islam mazhab mainstream dalam mendorong geliat pembangunan ekonomi di negara berkembang studi di Indonesia. Jurnal Mu'allim, 1(2), 199–216. https://doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1624
Sukardi, B. (2016). Inklusivisme maqashid syariah menuju pembangunan berkelanjutan bank syariah di Indonesia. Tsaqafah, 12(1), 209. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.375
Sukmawati, U. S., Ana, P., & Trisna, D. (2023). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 8(1), 188–201. https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.1571
Sulaiman, S., & Anshor, M. U. (2023). Islam dan kesejahteraan antara representasi dan inspirasi dalam demokrasi. Journal of Government Science (GOVSCI): Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 94–111. https://doi.org/10.54144/govsci.v4i2.54
Suranto, S., & Ivantri, M. A. (2023). Dampak kewirausahaan terhadap pembangunan manusia di negara-negara Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4459. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10807
Syah, A., Nawawi, Z. M., & Daulay, A. N. (2023). Pengaruh aglomerasi industri, angkatan kerja, dan human capital investment terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan dalam perspektif ekonomi Islam. Journal of Economic Business and Accounting (COSTING), 7(1), 2140–2151. https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.7823
Syahnaztia, S., & Nurfahmiyati. (2022). Pengaruh komponen IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat pada tahun 2021. Bandung Conference Series: Economics Studies, 2(1). https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.2483
Tambunan, K., Harahap, I., & Tarigan, A. A. (2022). Human Development Index (HDI) in the Qur'an from the Quraish Shihab's perspective. Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(2), 60. https://doi.org/10.30829/hf.v9i2.13367
Viollani, K. A., Siswanto, S., & Suprayitno, E. (2022). Pengaruh Islamic Human Development Index dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel intervening. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(11), 5233–5244. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1855
Wibowo, F. E., & Gunaepi, A. (2021). Pengaruh ZIS, kemiskinan dan harapan lama sekolah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 11(1), 19–28. https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1419
Narahubung: Klik Disini (Nindi) Hubungi Kami untuk pembelian produk, layanan, & buku-buku terbitan Kami |
Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar