00505 - Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Halal: Perumusan Regulasi dan Program Penghargaan sebagai Strategi Percepatan Ekosistem Pariwisata Halal Nasional

Abstract

Halal tourism has emerged as one of the most dynamic segments in the global and national tourism industry. However, Indonesia faces a fundamental challenge in the form of weak institutional and regulatory frameworks specifically governing this sector. This article examines two strategic dimensions of halal tourism institutional development: first, the formulation and ratification of comprehensive regulations from the national to the regional level; and second, the establishment of award programs that encourage healthy competition among regions in developing halal tourism. Using a normative legal approach with descriptive-analytical methods, this study maps the existing regulatory landscape, identifies gaps, and recommends strategic steps for accelerating the national halal tourism ecosystem. The findings indicate that the absence of specific national legislation on halal tourism, combined with disharmony between regional and national regulations, has created legal uncertainty that hinders industrial growth. The award program, with indicators referring to the Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) and international standards, is identified as an effective instrument for driving regional competition and accelerating halal tourism development. This article recommends the immediate drafting of a National Parent Law on Halal Tourism, strengthening regional regulatory capacity, and consistent implementation of halal tourism award programs as an integrated strategy for Indonesia to optimize its potential as a leading global halal tourism destination.

Keywords: halal tourism, institutional development, regulation, award program, halal tourism ecosystem

Abstrak

Pariwisata halal telah berkembang menjadi salah satu segmen paling dinamis dalam industri pariwisata global dan nasional. Namun demikian, Indonesia menghadapi tantangan mendasar berupa lemahnya kerangka kelembagaan dan regulasi yang secara khusus mengatur sektor ini. Artikel ini mengkaji dua dimensi strategis pengembangan kelembagaan pariwisata halal: pertama, perumusan dan pengesahan regulasi yang komprehensif dari tingkat nasional hingga daerah; dan kedua, pembentukan program penghargaan yang mendorong kompetisi sehat antarwilayah dalam mengembangkan pariwisata halal. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode deskriptif-analitis, kajian ini memetakan lanskap regulasi yang ada, mengidentifikasi kesenjangan, serta merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk percepatan ekosistem pariwisata halal nasional. Temuan menunjukkan bahwa ketiadaan legislasi nasional khusus tentang pariwisata halal, dikombinasikan dengan ketidakharmonisan antara regulasi daerah dan nasional, menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat pertumbuhan industri. Program penghargaan, dengan indikator yang merujuk pada Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dan standar internasional, diidentifikasi sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong kompetisi daerah dan mempercepat perkembangan pariwisata halal. Artikel ini merekomendasikan penyusunan segera Undang-Undang Induk Nasional tentang Pariwisata Halal, penguatan kapasitas regulasi daerah, dan pelaksanaan konsisten program penghargaan pariwisata halal sebagai strategi terpadu bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensinya sebagai destinasi pariwisata halal terkemuka di dunia.

Kata kunci: pariwisata halal, pengembangan kelembagaan, regulasi, program penghargaan, ekosistem pariwisata halal

1. Pendahuluan: Urgensi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Halal

Pariwisata halal telah berkembang menjadi salah satu segmen industri pariwisata yang paling dinamis di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, pengembangan pariwisata halal tidak hanya merupakan respons terhadap tren pasar wisatawan muslim dunia, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Namun demikian, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mengoptimalkan potensi pariwisata halalnya adalah lemahnya kerangka kelembagaan dan regulasi yang secara khusus mengatur sektor ini.

Regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia masih belum jelas dan masih lemah. Hal ini menjadi dilema karena Indonesia belum mempunyai pedoman khusus untuk pariwisata halal dan masih diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Munawwarah, 2020). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat percepatan pengembangan ekosistem pariwisata halal secara nasional.

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal mencakup dua dimensi strategis yang saling berkaitan: pertama, perumusan dan pengesahan regulasi yang komprehensif mulai dari tingkat nasional hingga daerah; dan kedua, pembentukan program penghargaan yang mendorong kompetisi sehat antardaerah dalam mengembangkan pariwisata halal. Kedua dimensi ini merupakan fondasi kelembagaan yang diperlukan agar ekosistem pariwisata halal dapat tumbuh secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata yang baik harus bertitik tolak pada empat pilar utama, yaitu destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata, dan kelembagaan (Nanda et al., 2023; Nasution et al., 2021).

2. Kondisi Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia: Antara Potensi dan Kelemahan

2.1 Kerangka Hukum Umum Kepariwisataan

Landasan umum kepariwisataan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Munir et al., 2019; Sandela et al., 2021; Syamsi & Adiyono, 2020). Undang-undang ini mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Munir, 2022; Noviarita et al., 2021). Meskipun undang-undang ini menjadi landasan umum dalam pelaksanaan wisata di Indonesia, di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan hal-hal yang merujuk secara spesifik pada pariwisata halal (Jaelani et al., 2018; Syamsi & Adiyono, 2021).

Peraturan dan perundang-undangan terkait pengembangan pariwisata halal dalam mendukung pembangunan nasional mencakup berbagai instrumen hukum, antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (Khalifah et al., 2023). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPKN) Tahun 2010–2025 juga menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan pariwisata nasional (Kusuma et al., 2022).

Pembangunan pariwisata nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 meliputi: (a) destinasi pariwisata; (b) pemasaran pariwisata; (c) industri pariwisata; dan (d) kelembagaan pariwisata (Hamzana, 2018; Herizal et al., 2021). Kerangka ini menjadi acuan bagi setiap daerah dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan pariwisata sesuai karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

2.2 Kekosongan Regulasi Khusus Pariwisata Halal

Meskipun Indonesia telah meraih berbagai penghargaan internasional di bidang pariwisata halal, kekosongan regulasi khusus yang mengatur pariwisata halal secara komprehensif masih menjadi persoalan mendasar. Di Indonesia, regulasi pariwisata halal masih tergolong lemah karena tidak ada aturan yang mengaturnya secara spesifik, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan menteri. Kondisi ini menjadi dilema mengingat Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang unggul dalam hal pariwisata halal jika dibandingkan dengan negara muslim lainnya (Munawwarah, 2020).

Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun demikian, jika fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut tidak dituangkan dalam bentuk aturan undang-undang ataupun peraturan menteri oleh Kementerian Pariwisata, maka fatwa tersebut tidak akan berlaku secara efektif (Radjab et al., 2022). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya percepatan regulasi khusus tentang pariwisata halal, karena selama perkembangannya pariwisata halal hanya berpedoman pada Undang-Undang Pariwisata yang notabenenya hanya mengatur secara umum tentang pariwisata (Munawwarah, 2020).

Dari sisi perlindungan hukum wisatawan, meskipun belum terdapat peraturan yang jelas dan komprehensif dalam menjalankan kegiatan pariwisata syariah (halal tourism), terdapat beberapa undang-undang yang bisa dijadikan alternatif pijakan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan payung hukum bagi wisatawan Muslim terkait jaminan kehalalan produk yang dikonsumsinya (Fradesa, 2022; Sinaga et al., 2021).

3. Percepatan Regulasi Pariwisata Halal di Tingkat Daerah: Pelajaran dari Berbagai Provinsi

3.1 Nusa Tenggara Barat: Pelopor Regulasi Pariwisata Halal

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi daerah pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai pariwisata halal, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal (Nanda et al., 2023). Perda ini ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat H.M. Zainul Majdi tertanggal 21 Juni 2016 (Rukmana & Purnomo, 2023). Sebelum diterbitkannya Perda tersebut, Pemerintah Daerah NTB terlebih dahulu menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal sebagai respons atas penghargaan internasional yang diraih Lombok (Abdillah & Novianto, 2019; Winedar et al., 2023).

Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 mendefinisikan pariwisata halal sebagai kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah (Sinulingga et al., 2018). Perda ini mengatur tentang tujuan diaturnya peraturan daerah tersebut, asas penyelenggaraan pariwisata halal, destinasi pariwisata halal, industri pariwisata halal, pemasaran dan kelembagaan pariwisata halal, peran serta masyarakat, pengawasan, dan lain-lain. Pasal 5 Perda tersebut bahkan mewajibkan kepada industri pariwisata konvensional untuk menyediakan arah kiblat di kamar hotel, informasi masjid terdekat, serta tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan (Subarkah et al., 2020).

Namun demikian, implementasi Perda NTB ini tidak lepas dari tantangan. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai kurang memperhatikan prinsip dan asas lex superior derogat legi inferiori dalam pembentukan Perda tersebut, karena materi yang diatur bernuansa agama, padahal agama adalah urusan absolut pemerintah pusat (Subarkah et al., 2020). Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi yang lebih baik antara regulasi daerah dengan regulasi nasional. Selain itu, diperlukan penguatan substansi hukum di atas Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 dalam mendukung pariwisata halal, yaitu Pemerintah Pusat perlu mengeluarkan peraturan teknis di antaranya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri untuk memperkuat implementasinya (Wijaya et al., 2021).

3.2 Sumatera Barat: Regulasi Halal Berbasis Filosofi Lokal

Pemerintah Sumatera Barat telah menunjukkan peran aktif dalam penataan wisata halal setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Keberadaan wisata halal di Sumatera Barat merupakan bagian dari pelestarian produk halal sebagaimana penerapan dari junjungan tinggi filosofi nilai-nilai Islam dan adat sebagaimana dasar dari pijakan hidup masyarakat Minangkabau. Dalam penyelenggaraan wisata halal, Pemerintah Sumatera Barat bertanggung jawab dalam pengembangan usaha pariwisata halal meliputi pemberian insentif investasi, fasilitas kemudahan investasi, serta fasilitas kemudahan infrastruktur dalam pelaksanaan pariwisata halal.

Terdapat empat hal yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, yaitu untuk dibuatkan Peraturan Gubernur terkait peraturan pelaksana dari peraturan daerah tersebut, kriteria destinasi pariwisata halal, dan instrumen-instrumen pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi daerah yang baik harus disertai dengan peraturan pelaksana yang operasional agar dapat diimplementasikan secara efektif.

3.3 Aceh: Tantangan Regulasi dalam Konteks Syariat Islam

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam memiliki kekhasan tersendiri dalam pengembangan pariwisata halal. Namun, secara eksplisit tidak ada istilah pariwisata halal dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, meskipun dalam substansinya terdapat beberapa ketentuan yang mengandung nilai-nilai pariwisata halal (Rastiawaty et al., 2023). Setelah ditelusuri, juga belum ditemukan peraturan menteri atau peraturan gubernur khusus Aceh yang menjelaskan secara spesifik tentang pariwisata halal (Rastiawaty et al., 2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Aceh memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata halal, kerangka regulasi yang spesifik masih perlu diperkuat. Konsep regulasi pariwisata halal yang ideal seharusnya memuat secara detail elemen-elemen dasar dan tujuan pelaksanaan pariwisata halal, klasifikasi destinasi pariwisata halal, standar setiap jenis destinasi pariwisata halal, sertifikasi pariwisata halal, promosi dan pemasaran, pengawasan, serta sanksi (Rastiawaty et al., 2023). Direkomendasikan untuk membentuk perundang-undangan khusus tentang pariwisata halal di Aceh, baik dalam bentuk qanun lain maupun dalam bentuk peraturan gubernur, yang bertujuan menjadi pedoman dan acuan standar pariwisata halal di seluruh daerah di Provinsi Aceh (Rastiawaty et al., 2023).

3.4 Daerah Lain: Riau, Jawa Timur, dan Sumenep

Provinsi Riau sebagai daerah yang mengembangkan wisata halal juga mempunyai ketentuan peraturan tentang pariwisata halal, yaitu diatur di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal. Di Jawa Timur, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017–2032 menyebutkan bahwa Madura sebagai salah satu destinasi pariwisata provinsi yang mengusung konsep wisata halal dan wisata bahari. Namun demikian, keempat kabupaten di Madura belum bisa menerapkan perda tingkat II yang mengatur tentang pariwisata halal.

Di Kabupaten Sumenep, kepastian hukum merupakan hal yang sangat urgen untuk menarik minat investor dan wisatawan, dan di sinilah urgensi dari keberadaan legalitas pariwisata halal (Lustianah & Fauziah, 2022). Pantai Lombang di Sumenep, misalnya, mempunyai potensi apabila dijadikan destinasi wisata halal apabila terdapat perda atau instruksi Bupati Sumenep yang menjadikannya sebagai destinasi wisata halal. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih operasional di tingkat kabupaten/kota.

4. Strategi Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Pariwisata Halal

4.1 Identifikasi Undang-Undang Induk dan Kerangka Regulasi Nasional

Langkah pertama dalam pengembangan kelembagaan pariwisata halal adalah mengidentifikasi undang-undang induk yang akan menjadi landasan bagi pengembangan ekosistem pariwisata halal nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan landasan utama yang perlu diperkuat dengan penambahan ketentuan terkait pariwisata halal (Munir et al., 2019; Sandela et al., 2021). Sebagai wujud kepastian hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, kepariwisataan diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Wijaya et al., 2021).

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang secara spesifik mengatur pariwisata halal, mencakup definisi, standar, sertifikasi, pengawasan, dan sanksi. Selain itu, harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga sangat penting, mengingat jaminan kehalalan produk merupakan komponen esensial dalam pariwisata halal (Fradesa, 2022; Sinaga et al., 2021). Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengamanatkan dibentuknya Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang secara sah terbentuk pada tahun 2019 (Permadi et al., 2019).

Kajian dengan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan undang-undang terkait pengembangan pariwisata halal perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pemerintah daerah. MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa halal memiliki peran strategis dalam ekosistem pariwisata halal. Sertifikat halal yang didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk adalah berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI.

4.2 Percepatan Peraturan Menteri dan Regulasi Daerah

Percepatan Peraturan Menteri (Permen) dan/atau undang-undang di tingkat Provinsi/Daerah yang mencakup Pergub dan Perda merupakan langkah strategis yang perlu segera dilakukan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait wisata halal, di antaranya Permen Parekraf Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permen Parekraf Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, serta Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Sertifikasi usaha pariwisata halal juga diatur melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Faraby & Rahman, 2023).

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk membentuk produk hukum daerah. Desentralisasi pengaturan kepariwisataan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam membentuk produk hukum yang sangat luas (Subarkah et al., 2020). Namun demikian, proliferasi kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah yang sangat luas tidak diiringi oleh fungsi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang optimal (Subarkah et al., 2020).

Oleh karena itu, percepatan regulasi daerah tentang pariwisata halal harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan, dan perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi pariwisata halal di tingkat daerah tetap selaras dengan kerangka hukum nasional.

4.3 Harmonisasi Antarregulasi

Harmonisasi antarundang-undang, peraturan kementerian, dan peraturan daerah pariwisata halal dengan peraturan lain di industri terkait merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Ketidakharmonisan hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dapat menciptakan kekosongan hukum yang menghambat pengembangan pariwisata halal (Ilham et al., 2023). Masing-masing pihak memiliki argumen yang kuat dalam mempertahankan suatu peraturan, yang pada akhirnya melahirkan situasi hukum yang serba multitafsir, konfliktual, dan tidak taat asas (Subarkah et al., 2020).

Dalam konteks ini, disharmonisasi periode pemberlakuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) di berbagai provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Secara teori sinkronisasi-harmonisasi hukum, RIPPARDA yang memiliki periode waktu melebihi RIPPARNAS dapat dibatalkan melalui uji material karena bertentangan dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi pariwisata halal harus mencakup sinkronisasi vertikal (antara regulasi nasional dan daerah) maupun horizontal (antara berbagai regulasi sektoral yang terkait).

Harmonisasi juga perlu dilakukan antara regulasi pariwisata halal dengan regulasi terkait jaminan produk halal, perlindungan konsumen, investasi, dan tata ruang. Pengaturan mengenai kepariwisataan di Indonesia, selain diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan dan undang-undang terkait, juga diatur dalam beberapa peraturan lainnya karena memiliki keterkaitan materi muatan. Sinkronisasi antarregulasi ini penting untuk memastikan bahwa ekosistem pariwisata halal dapat berkembang secara koheren dan tidak terhambat oleh tumpang tindih atau kontradiksi antarperaturan.

4.4 Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan

Sosialisasi regulasi pariwisata halal kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan tahap krusial yang sering diabaikan. Pengembangan pariwisata halal membutuhkan sinergisitas antara pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata halal. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pariwisata merupakan elemen penting yang harus diperhatikan.

Sosialisasi yang efektif mencakup berbagai bentuk kegiatan, mulai dari seminar, diseminasi, fokus grup diskusi, curah pendapat, studi banding, hingga pertemuan ilmiah lainnya. Selain itu, sosialisasi juga perlu menjangkau pelaku usaha pariwisata, asosiasi industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum agar pemahaman tentang standar dan ketentuan pariwisata halal dapat tersebar secara merata. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi sarana sosialisasi yang efektif untuk menjangkau pemangku kepentingan yang lebih luas (Kusumaningtyas & Munir, 2022).

5. Output Regulasi: Terbentuknya Kerangka Hukum Pariwisata Halal yang Komprehensif

5.1 Undang-Undang Induk Nasional tentang Pariwisata Halal

Output utama dari proses perumusan dan pengesahan regulasi pariwisata halal adalah terbentuknya Undang-Undang Induk Nasional tentang Pariwisata Halal yang menjadi payung hukum bagi seluruh regulasi turunannya. Undang-undang ini perlu memuat secara komprehensif berbagai aspek pariwisata halal, mulai dari definisi dan prinsip-prinsip dasar, standar destinasi dan industri pariwisata halal, mekanisme sertifikasi, pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggar ketentuan.

Negara sebagai pemegang kekuasaan harus mampu berperan sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator dalam pengembangan halal tourism. Peran negara sebagai regulator yaitu mengembangkan sistem pariwisata dengan menyusun pengaturan hukum kepariwisataan syariah sebagai landasan yuridis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, dalam melindungi wisatawan muslim berdasarkan prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keseimbangan (Kusumaningtyas & Munir, 2022a). Undang-Undang Induk Nasional tentang Pariwisata Halal akan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendorong investasi dan pengembangan industri pariwisata halal secara lebih masif.

5.2 Regulasi Daerah yang Selaras dan Operasional

Selain Undang-Undang Induk Nasional, output penting lainnya adalah terbentuknya regulasi daerah yang selaras dan operasional di seluruh tingkatan pemerintahan. Kewenangan pengelolaan sektor wisata di daerah harus memberikan kepastian hukum sehingga diperlukan penataan ulang peraturan perundang-undangan dengan memberikan kewenangan yang jelas kepada pemerintahan daerah untuk mengolah dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya di sektor wisata. Hal ini didukung oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Regulasi daerah yang ideal tentang pariwisata halal harus memuat secara detail elemen-elemen dasar dan tujuan pelaksanaan pariwisata halal, klasifikasi destinasi pariwisata halal, standar setiap jenis destinasi pariwisata halal, sertifikasi pariwisata halal, promosi dan pemasaran, pengawasan, serta sanksi (Rastiawaty et al., 2023). Dengan adanya regulasi daerah yang komprehensif dan selaras dengan regulasi nasional, pelaksanaan pariwisata halal dapat dipercepat dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

6. Pembentukan Program Penghargaan Pariwisata Halal: Mendorong Kompetisi Sehat Antardaerah

6.1 Rasionalitas Program Penghargaan

Program penghargaan merupakan instrumen kebijakan yang terbukti efektif dalam mendorong kompetisi sehat dan inovasi di antara pemerintah daerah. Dalam konteks pariwisata halal, program penghargaan tingkat kabupaten dan provinsi dapat menjadi katalis yang mendorong percepatan pengembangan ekosistem pariwisata halal di seluruh Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa penghargaan internasional seperti World Halal Travel Award telah mendorong pemerintah daerah untuk secara aktif mengembangkan pariwisata halal dan mengeluarkan regulasi pendukungnya (Abdillah & Novianto, 2019; Winedar et al., 2023).

Pada tahun 2016, tiga provinsi mendominasi penghargaan Anugerah Pariwisata Halal Terbaik 2016 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata RI, yaitu Sumatera Barat, NTB, dan Aceh (Ramadhani, 2021). Keberhasilan ketiga provinsi ini dalam meraih penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai varian wisata halal yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa program penghargaan dapat menjadi motivator yang kuat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata halal di wilayahnya.

6.2 Perumusan Indikator Program Penghargaan Berbasis IMTI

Perumusan indikator program penghargaan untuk kategori pariwisata halal perlu merujuk pada Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sebagai standar pengukuran yang terukur dan objektif. IMTI merupakan instrumen penilaian yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek pariwisata halal, mulai dari ketersediaan fasilitas ibadah, kehalalan makanan dan minuman, akomodasi yang sesuai syariah, aksesibilitas, hingga promosi dan pemasaran.

Dalam konteks ini, indikator pariwisata halal yang diekstraksi dari Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman untuk mengatur pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi acuan penting. Indikator-indikator tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari hotel halal, restoran halal, biro perjalanan wisata halal, hingga fasilitas pendukung lainnya (Munawwarah, 2020). Selain itu, standar Global Muslim Travel Index (GMTI) juga dapat dijadikan referensi, mengingat Indonesia telah berhasil meraih peringkat kedua wisata halal dunia tahun 2022 dengan mengungguli 138 destinasi dari seluruh dunia (Radjab et al., 2022).

Indikator program penghargaan yang komprehensif perlu mencakup setidaknya tujuh komponen utama pariwisata halal, yaitu: (1) hotel halal; (2) restoran halal; (3) biro perjalanan wisata halal; (4) fasilitas ibadah yang memadai; (5) sertifikasi halal produk dan jasa; (6) promosi dan pemasaran yang sesuai syariah; serta (7) kelembagaan dan tata kelola pariwisata halal (Munawwarah, 2020). Setiap komponen ini perlu dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang terukur dan dapat diverifikasi secara objektif.

6.3 Kondisi, Syarat, dan Insentif Program Penghargaan

Perumusan kondisi dan syarat program penghargaan kategori pariwisata halal harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendorong partisipasi aktif dari seluruh kabupaten dan provinsi di Indonesia. Syarat-syarat tersebut perlu mencakup aspek regulasi (keberadaan Perda atau Pergub tentang pariwisata halal), aspek infrastruktur (ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata halal), aspek sertifikasi (persentase usaha pariwisata yang telah tersertifikasi halal), serta aspek promosi dan pemasaran.

Insentif bagi para pemenang program penghargaan merupakan elemen penting yang dapat mendorong motivasi pemerintah daerah untuk berpartisipasi secara aktif. Insentif tersebut dapat berupa dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pengembangan infrastruktur pariwisata halal, kemudahan akses pembiayaan, dukungan promosi di tingkat nasional dan internasional, serta pengakuan resmi sebagai destinasi pariwisata halal unggulan nasional. Dalam penyelenggaraan wisata halal, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengembangan usaha pariwisata halal meliputi pemberian insentif investasi, fasilitas kemudahan investasi, serta fasilitas kemudahan infrastruktur.

6.4 Pengesahan dan Sosialisasi Program Penghargaan

Pengesahan program penghargaan untuk kategori pariwisata halal perlu dilakukan melalui mekanisme yang resmi dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta MUI. KNEKS memiliki lingkup kerja dalam ekonomi dan keuangan syariah yang mencakup empat aspek utama, salah satunya adalah pengembangan industri produk halal yang di dalamnya termasuk pariwisata.

Sosialisasi program penghargaan ke seluruh provinsi dan daerah di Indonesia harus dilakukan secara masif dan terstruktur. Sosialisasi ini perlu mencakup penjelasan tentang mekanisme penilaian, indikator yang digunakan, proses pendaftaran, serta manfaat yang akan diperoleh oleh pemenang. Selain itu, sosialisasi juga perlu disertai dengan pendampingan teknis bagi daerah-daerah yang masih dalam tahap awal pengembangan pariwisata halal, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam program penghargaan tersebut.

7. Output Program Penghargaan: Kompetisi Sehat dan Pertumbuhan Industri Pariwisata Halal

7.1 Mendorong Kompetisi Sehat Antardaerah

Output utama dari program penghargaan pariwisata halal adalah terciptanya kompetisi yang sehat antarkabupaten dan provinsi dengan tujuan mendorong pertumbuhan industri pariwisata halal. Kompetisi yang sehat akan mendorong setiap daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata halalnya. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa kompetisi dalam bidang pariwisata halal telah mendorong pemerintah daerah untuk secara aktif mengembangkan regulasi, infrastruktur, dan promosi pariwisata halal (Abdillah & Novianto, 2019; Winedar et al., 2023).

Dalam konteks ini, visi pemangku jabatan yang berkomitmen dengan pariwisata halal merupakan faktor kunci keberhasilan pengembangan pariwisata halal di suatu daerah. Program penghargaan dapat menjadi instrumen yang mendorong para pemimpin daerah untuk menjadikan pariwisata halal sebagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, program penghargaan juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata halal, mengingat bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan pengembangan pariwisata halal.

7.2 Dampak Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Program penghargaan pariwisata halal yang berhasil mendorong kompetisi sehat antardaerah pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata halal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, misalnya, terbukti berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun (Pratistawiningrat & Karmila, 2024). Selain itu, pariwisata halal juga terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mahardiyanto et al., 2022; Menghayati et al., 2021).

Pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait, seperti industri makanan halal, akomodasi syariah, biro perjalanan wisata halal, dan berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata melalui sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Siburian, 2020). Dengan demikian, program penghargaan pariwisata halal tidak hanya mendorong pertumbuhan industri pariwisata halal secara langsung, tetapi juga memberikan dampak multiplier yang luas bagi perekonomian daerah.

8. Tantangan dan Rekomendasi Strategis

8.1 Tantangan Utama

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Pertama, tantangan regulasi: kekosongan regulasi khusus pariwisata halal di tingkat nasional menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat pengembangan industri. Kedua, tantangan harmonisasi: proliferasi regulasi daerah yang tidak selaras dengan regulasi nasional menciptakan situasi hukum yang multitafsir dan konfliktual (Subarkah et al., 2020). Ketiga, tantangan implementasi: bahkan di daerah yang telah memiliki regulasi pariwisata halal, implementasinya seringkali tidak optimal karena keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Keempat, tantangan koordinasi: kurangnya koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan pariwisata halal menciptakan fragmentasi kebijakan yang menghambat pengembangan ekosistem pariwisata halal secara terpadu. Kelima, tantangan sertifikasi: sarana dan prasarana penunjang pariwisata halal belum terpenuhi secara lengkap karena masih dalam pengembangan oleh pengelola wisata maupun pihak pemerintah. Keenam, tantangan sosialisasi: kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang standar dan ketentuan pariwisata halal menghambat implementasi regulasi yang ada.

8.2 Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan untuk mempercepat pengembangan kelembagaan pariwisata halal di Indonesia. Pertama, percepatan penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Induk Nasional tentang Pariwisata Halal yang komprehensif dan operasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi pariwisata halal, termasuk melalui program pelatihan dan pendampingan teknis.

Ketiga, pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan pariwisata halal, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, KNEKS, dan MUI. Keempat, pengembangan sistem sertifikasi halal yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pelaku usaha pariwisata di seluruh Indonesia. Kelima, pelaksanaan program penghargaan pariwisata halal secara konsisten dan transparan, dengan indikator penilaian yang jelas dan terukur. Keenam, peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang pariwisata halal kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

9. Kesimpulan

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal melalui perumusan regulasi yang komprehensif dan pembentukan program penghargaan merupakan strategi yang sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem pariwisata halal nasional. Kelemahan regulasi yang ada saat ini, di mana pariwisata halal hanya diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tanpa ketentuan khusus yang mengatur pariwisata halal (Munawwarah, 2020; Syamsi & Adiyono, 2021), harus segera diatasi melalui percepatan penyusunan regulasi yang lebih spesifik dan operasional.

Pengalaman berbagai daerah, terutama NTB sebagai pelopor regulasi pariwisata halal dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016 (Rukmana & Purnomo, 2023), menunjukkan bahwa regulasi daerah yang komprehensif dapat mendorong pengembangan pariwisata halal secara signifikan. Namun demikian, regulasi daerah yang ada perlu diperkuat dengan regulasi nasional yang menjadi payung hukum bagi seluruh regulasi turunannya, serta perlu diharmonisasikan dengan berbagai regulasi sektoral yang terkait (Subarkah et al., 2020).

Program penghargaan pariwisata halal, dengan indikator yang merujuk pada IMTI dan standar internasional lainnya, dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong kompetisi sehat antardaerah dan mempercepat pertumbuhan industri pariwisata halal. Dengan terbentuknya kerangka kelembagaan yang kuat, Indonesia dapat mengoptimalkan potensinya sebagai destinasi pariwisata halal terkemuka di dunia, sekaligus memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru nusantara.

Daftar Pustaka

Abdillah, A., & Novianto, R. (2019). Lembaga Quasi Non Governmental Organization (QUANGO) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(1), 116. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1913

Faraby, M. E., & Rahman, T. (2023). Analisis Pantai Lombang Kabupaten Sumenep menjadi destinasi wisata halal. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(3), 1082–1098. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3584

Fradesa, F. (2022). The potential of sharia tourism Muara Jambi Temple on regional economic growth. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 12(1), 53. https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).53-68

Hamzana, A. A. (2018). Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 17(2). https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.545

Herizal, H., Rassanjani, S., & Muhkrijal, M. (2021). Kebijakan kepariwisataan di Provinsi Aceh: Peluang dan tantangan. Jurnal Public Policy, 7(1), 21. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3341

Ilham, B. U., Dirwan, D., Randa, A., & Rafiqah, R. (2023). Pengembangan UMKM terpadu berbasis Zona KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat) di kawasan wisata Lego-Lego Makassar. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, 9(2), 315. https://doi.org/10.35906/jurman.v9i2.1819

Jaelani, A. K., Ratun, H., & B, S. D. (2018). Pengaturan kepariwisataan halal di Nusa Tenggara Barat pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Jurnal Jatiswara, 33(3), 344. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.182

Khalifah, M. H., Azhar, I., Salman, M., & Murni, M. (2023). Religion and tourism growth in Aceh: A conceptual framework. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 7(1), 101–110. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7845

Kusuma, D. A., Muhtadi, R., & Agustin, F. (2022). Strategi pengembangan desa wisata halal berbasis BUMDesa di Jawa Timur: Peluang dan tantangan. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 8(1), 156–185. https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.6234

Kusumaningtyas, D. Y. P., & Munir, A. S. (2022a). Optimalisasi potensi pariwisata daerah dengan penguatan aturan daerah tentang desa wisata di Kabupaten Lamongan. Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, 2(1), 33–46. https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i01.558

Kusumaningtyas, D. Y. P., & Munir, A. S. (2022b). Optimalisasi potensi pariwisata daerah dengan penguatan aturan tentang desa wisata di Kabupaten Lamongan. Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, 2(1), 33–46. https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i1.262

Lustianah, M., & Fauziah, D. R. (2022). Pengaruh produk halal dan wisata halal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten. Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 6(2), 272–284. https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.675

Mahardiyanto, A., Fathorrazi, M., Suparman, S., Zainuri, Z., & Priyono, A. (2022). Persepsi dan pengetahuan generasi milenial terhadap produk halal. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(7), 1681–1694. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i7.1785

Menghayati, O. S., Barkah, Q., & Junaidi, H. (2021). Community based tourism dan sustainable tourism: Pengembangan pariwisata halal pada kawasan destinasi wisata di Kota Pagar Alam. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(7), 3427. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3508

Munawwarah, S. (2020). Kepastian hukum kewenangan pengelolaan sektor wisata Aceh Singkil dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v1i2.36

Munir, U. (2022). Konsep kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan (studi pariwisata di Pulau Lombok). Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, 8(2), 125–134. https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.199

Munir, U., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Pulau Lombok. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, 4(2). https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.13

Nanda, U. N., Amelia, D., Utama, N. J., & Pratama, A. P. R. (2023). Akibat hukum peraturan daerah Sumatera Barat tentang penyelenggaraan wisata halal dalam meningkatkan investasi lokal. Media Iuris, 6(2), 293–306. https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.42092

Nasution, M. S., Basuki, P., & Rois, I. (2021). Pengembangan wisata halal untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.272

Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis halal tourism dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 302. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1574

Permadi, L. A., Darwini, S., Retnowati, W., & Wahyulina, S. (2019). Persepsi dan preferensi wisatawan muslim terhadap sarana dan prasarana wisata halal di Lombok (studi kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika). Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 4(2), 57–70. https://doi.org/10.29303/jseh.v4i2.14

Pratistawiningrat, P., & Karmila, M. (2024). Analisis sarana dan prasarana penunjang pariwisata halal. Jurnal Kajian Ruang, 4(1), 33. https://doi.org/10.30659/jkr.v4i1.36656

Radjab, R., Satiadji, A. R., & Yuliyanto, A. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam menggali potensi alam dan budaya dalam pengembangan desa wisata Bonjeruk, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 4143–4156. https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i2.2678

Ramadhani, M. (2021). Dilema regulasi pariwisata halal di Indonesia. Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy, 1(1), 67–81. https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105

Rastiawaty, R., Rifai, A. T. F., Hasrul, Muh., Inggit, A. B., & Imanullah, A. M. A. (2023). Tinjauan hukum penerapan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jurnal Ilmiah Publika, 11(1), 226–233. https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8224

Rukmana, A. R., & Purnomo, A. K. (2023). Analisis potensi pengembangan wisata halal sebagai lapangan baru untuk peningkatan ekonomi masyarakat Desa Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. REMIK (Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer), 7(2), 907–914. https://doi.org/10.33395/remik.v7i2.12251

Sandela, I., Trisna, N., & Thariq, P. A. (2021). Konsep pengaturan pariwisata halal di Aceh. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 5(1). https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3540

Siburian, R. (2020). Gaharu dan potensinya dalam pengembangan ekowisata di Nusa Tenggara Barat. Agroteksos: Agronomi, Teknologi dan Sosial Ekonomi Pertanian, 29(2), 79. https://doi.org/10.29303/agroteksos.v29i2.429

Sinaga, K., Nasution, M. A., Yasir, A., & Hasoloan, A. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pemasaran wisata kuliner halal pada era new normal. Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 205–211. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i2.1043

Sinulingga, A. A., Asri, S., & Trisni, S. (2018). The thought of developing halal maritime tourism destination towards Indonesia's vision as a world maritime axis. Jurnal PIR: Power in International Relations, 2(2), 103. https://doi.org/10.22303/pir.2.2.2018.103-113

Subarkah, A. R., Rachman, J. B., & Akim, A. (2020). Destination branding Indonesia sebagai destinasi wisata halal. Jurnal Kepariwisataan, Destinasi, Hospitalitas, dan Perjalanan, 4(2), 84–97. https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53

Syamsi, A. B., & Adiyono, A. (2020). Urgensi pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan wisata syariah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Kabupaten Sumenep. Kabilah: Journal of Social Community, 5(2), 58–69. https://doi.org/10.35127/kbl.v5i2.4147

Syamsi, A. B., & Adiyono, A. (2021). Model partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pariwisata halal di Madura berbasis nilai keislaman dan hukum positif. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i02.267

Wijaya, T., Nurbayah, S., Zahro, F., & Ningsih, F. (2021). Pariwisata halal di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora, 2(3), 284–294. https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3078

Winedar, I. M., Mahmudah, M., & Rahmatullah, L. (2023). Analisis implementasi prinsip syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Rechtenstudent, 3(3), 360–371. https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.181