00503 - Klaster Pariwisata Halal: Wisata Berkualitas Internasional dengan Harga Terjangkau

Abstract

Halal tourism has grown into one of the most dynamic segments in the global tourism industry, driven by the increasing Muslim population, the emergence of a Muslim middle class with significant purchasing power, and heightened awareness of sharia-compliant services. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, holds a strategic position in this sector, having earned the title of Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023. However, this achievement has not been fully matched by adequate infrastructure quality, service standardization, and inter-stakeholder synergy. This article discusses three main pillars of halal tourism cluster development strategy: (1) preparation of internationally standard halal tourism infrastructure; (2) quality standard development through Muslim Friendly Rating application; and (3) inter-institutional, corporate, and stakeholder cooperation to enhance competitiveness. The study concludes that these three pillars must be developed in an integrated and synergistic manner, supported by digital technology and strong commitment from all stakeholders, to position Indonesia as a leading halal tourism destination offering international-quality experiences at affordable prices.

Keywords: halal tourism, halal tourism cluster, Muslim friendly, halal infrastructure, halal standardization

Abstrak

Pariwisata halal telah berkembang menjadi salah satu segmen paling dinamis dalam industri pariwisata global, yang didorong oleh meningkatnya populasi Muslim dunia, munculnya kelas menengah Muslim dengan daya beli yang signifikan, serta meningkatnya kesadaran wisatawan Muslim akan kebutuhan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis dalam sektor ini dan telah meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023. Namun demikian, pencapaian tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas infrastruktur, standarisasi layanan, dan sinergi antar pemangku kepentingan yang memadai. Artikel ini membahas tiga pilar utama strategi pengembangan klaster pariwisata halal, yaitu: (1) penyiapan infrastruktur pariwisata halal bertaraf internasional; (2) penyusunan standar kualitas melalui pengembangan aplikasi Muslim Friendly Rating; dan (3) kerja sama antar lembaga, perusahaan, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketiga pilar tersebut harus dikembangkan secara terintegrasi dan sinergis, didukung oleh teknologi digital dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, guna memposisikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata halal terkemuka yang menawarkan pengalaman wisata berkualitas internasional dengan harga yang terjangkau.

Kata Kunci: pariwisata halal, klaster pariwisata halal, Muslim friendly, infrastruktur halal, standarisasi halal

1. Pendahuluan

Pariwisata halal telah berkembang menjadi salah satu segmen paling dinamis dalam industri pariwisata global. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya populasi Muslim dunia, munculnya kelas menengah Muslim dengan daya beli yang signifikan, serta meningkatnya kesadaran wisatawan Muslim akan kebutuhan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Haribowo, 2022). Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi strategis yang sangat menguntungkan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah berhasil meraih predikat destinasi wisata halal terbaik dunia bersama Malaysia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 (Hariani & Dinitri, 2020; Maghfira et al., 2022; Syahrial & Kurniawan, 2022). Bahkan dalam ajang Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023, Indonesia berhasil meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023 (Mariyam, 2024).

Namun demikian, pencapaian tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas infrastruktur, standarisasi layanan, dan sinergi antar pemangku kepentingan yang memadai (Nuralamsyah, 2020). Masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, mulai dari ketidakkonsistenan standar halal, keterbatasan infrastruktur pendukung, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga dan pelaku usaha (Bagaskara & Rohmadi, 2024; Ermelia et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terstruktur untuk mengembangkan klaster pariwisata halal yang mampu bersaing di tingkat internasional dengan tetap menawarkan harga yang terjangkau.

Artikel ini membahas tiga pilar utama strategi pengembangan klaster pariwisata halal, yaitu: (1) penyiapan infrastruktur pariwisata halal bertaraf internasional; (2) penyusunan standar kualitas melalui pengembangan aplikasi Muslim Friendly Rating; dan (3) kerja sama antar lembaga, perusahaan, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing.

2. Penyiapan Infrastruktur Pariwisata Halal Bertaraf Internasional

2.1 Urgensi Infrastruktur dalam Pariwisata Halal

Infrastruktur merupakan tulang punggung pengembangan pariwisata halal yang berkualitas. Tanpa infrastruktur yang memadai, seluruh upaya pengembangan destinasi wisata halal tidak akan memberikan dampak yang optimal bagi wisatawan (Kautsar et al., 2024). Infrastruktur dalam konteks pariwisata halal tidak hanya mencakup sarana fisik seperti jalan dan transportasi, tetapi juga mencakup fasilitas ibadah, akomodasi syariah, restoran halal bersertifikat, serta sistem informasi yang ramah bagi wisatawan Muslim (Rahtomo, 2018).

Menurut kajian ekosistem destinasi pariwisata halal, pengembangan infrastruktur pada destinasi pariwisata halal dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu penelitian dan pengembangan destinasi, penyusunan standar dan sertifikasi, serta pengembangan sumber daya manusia (Rahtomo, 2018). Ketersediaan produk dan layanan halal menjadi inti sistem yang akan berfungsi secara berkelanjutan apabila ada dukungan pemerintah berupa kebijakan dan regulasi yang mengikat dan lengkap (Rahtomo, 2018). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa infrastruktur yang baik ditandai dengan sistem transportasi yang kompleks sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas perjalanan bagi wisatawan (Kautsar et al., 2024).

Dalam konteks persaingan global, kualitas infrastruktur pariwisata halal di negara-negara pesaing seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan relatif lebih baik dibandingkan Indonesia (Rahmadian & Anam, 2021). Negara-negara non-Muslim seperti Thailand bahkan telah mengambil langkah maju dengan menyediakan fasilitas Muslim-Friendly secara komprehensif, termasuk makanan dan produk halal, yang turut membantu branding halal mereka di pasar global (Anggara, 2022). Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata halalnya.

2.2 Identifikasi Infrastruktur yang Dibutuhkan

Langkah pertama dalam penyiapan infrastruktur pariwisata halal bertaraf internasional adalah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap kebutuhan infrastruktur yang ada. Unsur-unsur wisata halal yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaannya mencakup: (i) objek wisata sebagai destinasi kunjungan; (ii) perhotelan sebagai infrastruktur akomodasi; (iii) restoran sebagai infrastruktur kebutuhan konsumsi; (iv) travel sebagai infrastruktur biro perjalanan dan transportasi; serta (v) sumber daya manusia (M et al., 2023).

Berdasarkan standar Global Muslim Travel Index (GMTI), infrastruktur yang dibutuhkan dalam pariwisata halal mencakup: layanan dan fasilitas di destinasi yang ramah Muslim, keamanan umum untuk wisatawan Muslim, destinasi yang ramah anak-anak dan keluarga, pilihan makanan yang menjamin kehalalannya, akses ibadah yang baik, fasilitas di bandara, serta opsi akomodasi yang memadai (Resliana et al., 2022; Syahrial & Kurniawan, 2022). Sementara itu, berdasarkan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI), komponen pelayanan pada pariwisata ramah halal harus tersedia fasilitas berupa restoran halal, masjid, bandara, dan hotel (Nuzulia, 2021).

Identifikasi kebutuhan infrastruktur juga harus mempertimbangkan enam kebutuhan pokok wisatawan Muslim yang diidentifikasi oleh Crescent Rating, yaitu: (1) makanan halal; (2) fasilitas shalat; (3) layanan Ramadan; (4) toilet ramah air; (5) akomodasi yang sesuai; dan (6) fasilitas rekreasi yang ramah Muslim (Mandalia et al., 2022; Resliana et al., 2022). Pembiayaan infrastruktur yang tepat akan meningkatkan daya tarik tempat wisata lokal, sehingga mendorong pertumbuhan industri halal secara keseluruhan (Kautsar et al., 2024).

2.3 Sosialisasi dengan Pemangku Kepentingan Terkait

Sosialisasi dengan pemangku kepentingan merupakan tahapan kritis yang menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur pariwisata halal. Pengembangan pariwisata halal membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan yang sangat diperlukan guna mengembangkan pariwisata halal secara berkelanjutan (Wibowo, 2020). Tanpa adanya pemahaman dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Dalam konteks pengembangan wisata halal di berbagai daerah di Indonesia, sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata terbukti menjadi faktor penting. Sebagai contoh, Dinas Pariwisata Banda Aceh bersama LPPOM MPU Aceh giat melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha pariwisata, terutama pemilik restoran dan rumah makan untuk melakukan sertifikasi halal terhadap usaha mereka agar kepercayaan wisatawan terhadap produk yang disajikan semakin besar (Haribowo, 2022). Sosialisasi semacam ini perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur di seluruh destinasi wisata halal Indonesia.

Model Pentahelix yang melibatkan lima aktor utama, yakni akademisi, swasta atau pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, dan media (ABCGM), terbukti efektif dalam mendorong kolaborasi sinergis dalam pengembangan wisata halal (Fithriyah, 2022). Melalui model ini, setiap pemangku kepentingan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara optimal dalam pengembangan wisata halal.

2.4 Perencanaan Pekerjaan dan Prioritas

Perencanaan yang matang dan penetapan prioritas yang tepat merupakan kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur pariwisata halal. Pengembangan infrastruktur pada destinasi pariwisata halal harus difokuskan pada aspek-aspek yang memberikan dampak terbesar bagi pengalaman wisatawan Muslim (Mufli, 2021). Dalam konteks Jawa Timur misalnya, pembangunan infrastruktur difokuskan pada pembangunan wahana atraksi wisata ramah Muslim, dengan kewenangan badan otorita pengelola pariwisata halal yang memberikan sertifikasi halal pada infrastruktur pendukung pariwisata melalui kerja sama dengan DSN, serta berkoordinasi dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur pariwisata halal seperti hotel syariah melalui skema private public partnership (Mufli, 2021).

Perencanaan infrastruktur juga harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas. Penelitian di berbagai destinasi wisata halal menunjukkan bahwa aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan wisatawan untuk berkunjung (Fikri, 2023). Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur jalan, transportasi umum, dan konektivitas antar destinasi harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pariwisata halal.

Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik seperti penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis yang dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan maupun masyarakat lokal (Nasution et al., 2021).

2.5 Pengumpulan Dana Melalui Keuangan Syariah

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur pariwisata halal adalah ketersediaan pendanaan yang memadai. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis yang sangat penting. Perbankan syariah berkontribusi besar terhadap industri halal di Indonesia dengan menyediakan produk pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga membantu pelaku usaha dalam mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi (Mariyam, 2024).

Selain itu, perbankan syariah turut mendukung proses sertifikasi halal yang memastikan kehalalan produk dan jasa, meningkatkan kepercayaan konsumen (Mariyam, 2024). Dengan demikian, industri halal dapat semakin berkembang dan menjadi industri yang menjanjikan di masa depan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah belum tersedianya produk hukum yang mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan terhadap pariwisata halal (Fahrurrozi et al., 2019).

Strategi investasi dana pada industri halal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: melakukan kolaborasi dengan pelaku industri halal dunia, mengambil peran dalam sistem rantai suplai halal (halal supply chain system), dan berinvestasi pada subsektor digitalisasi ekonomi syariah (Rachman, 2021). Peluang investasi pada industri halal dalam hal ini masih sangat besar dan potensial dalam mengambil ceruk pasar industri halal (Rachman, 2021).

2.6 Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Halal

Pembangunan infrastruktur pariwisata halal harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan wisatawan Muslim. Peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti penyediaan tempat ibadah yang memadai, ketersediaan makanan halal, dan fasilitas akomodasi yang nyaman, akan menjadikan destinasi wisata sebagai model pariwisata halal yang ideal (Sutandar et al., 2024).

Dalam konteks akomodasi, hotel syariah atau hotel ramah Muslim merupakan komponen infrastruktur yang sangat penting. Atribut hotel ramah Muslim yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan religius wisatawan Muslim terdiri dari empat aspek: (1) Halal service; (2) Halal food and beverage; (3) Halal facilities; dan (4) Halal privacy (Adis et al., 2022). Pembangunan hotel syariah yang memenuhi standar ini akan memberikan jaminan kenyamanan bagi wisatawan Muslim selama berwisata.

Untuk restoran dan fasilitas kuliner, pemberian label tanda halal pada jenis makanan serta minuman sangat penting untuk kebutuhan wisatawan Muslim, agar memudahkan dalam memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi (Adis et al., 2022). Sertifikasi halal pada restoran dan rumah makan juga termasuk infrastruktur yang menunjang pariwisata halal, karena adanya sertifikat halal yang terpajang menandakan penjaminan masakan yang bersih, sehat, dan halal (Ismail & Adnan, 2020).

3. Penyusunan Standar Kualitas Melalui Pengembangan Muslim Friendly Rating Apps

3.1 Urgensi Standarisasi dalam Pariwisata Halal

Ketidakpastian dan inkonsistensi dalam implementasi pariwisata halal merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi industri ini. Pariwisata halal dalam praktiknya masih penuh ketidakpastian, yang disebabkan oleh inkonsistensi dari berbagai pihak dan tidak adanya standar yang jelas (Fahmi et al., 2023). Ketidakpastian ini dapat membuat wisatawan Muslim sulit untuk memahami dengan pasti apakah destinasi atau layanan yang mereka kunjungi benar-benar memenuhi standar pariwisata halal (Fahmi et al., 2023).

Standarisasi dalam pariwisata adalah upaya untuk mengembangkan fasilitas, prosedur, dan tindakan dengan cara tertentu untuk memastikan bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan telah memenuhi kebutuhan wisatawan dengan baik (Suwarta, 2022). Bagi wisatawan Muslim, kebutuhan standarisasi jasa pariwisata sangat berbeda dari jenis wisatawan internasional lainnya (Suwarta, 2022). Oleh karena itu, diperlukan sistem rating yang komprehensif dan dapat dipercaya untuk membantu wisatawan Muslim dalam memilih destinasi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Saat ini, terdapat berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas pariwisata halal, seperti GMTI (Global Muslim Travel Index), IMTI (Indonesia Muslim Travel Index), dan COMCEC-OIC (Ismanto, 2020). Namun, belum ada standar halal yang seragam karena perbedaan mazhab dalam populasi Muslim global, dan tidak ada badan pemantau global yang mampu mengawasi penggunaan dan penyalahgunaan logo halal (Azizuddin & Ainulyaqin, 2022). Kondisi ini memperkuat urgensi pengembangan sistem rating yang terstandarisasi dan dapat diakses secara digital.

3.2 Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemangku Kepentingan

Pengembangan aplikasi Muslim Friendly Rating yang efektif harus dimulai dengan proses konsultasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan. Focus Group Discussion (FGD) merupakan metode yang tepat untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha pariwisata, wisatawan Muslim, lembaga sertifikasi halal, akademisi, dan pemerintah (Pujiastuti et al., 2024).

Dalam FGD, perlu dibahas secara mendalam mengenai kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam sistem rating, termasuk aspek makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi, transportasi, dan layanan lainnya. Adanya sudut pandang yang seimbang dapat menjadi acuan standar pelabelan halal yang jelas, transparan, dan pemahaman yang saling menghormati antara semua pihak yang terlibat dalam pariwisata halal (Fahmi et al., 2023).

Proses FGD juga perlu melibatkan wisatawan mancanegara, mengingat pariwisata halal tidak hanya ditujukan bagi wisatawan domestik tetapi juga wisatawan internasional. Penelitian menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara memiliki pengetahuan dan persepsi tentang istilah pariwisata halal, dan mereka umumnya mendukung konsep ini meskipun menyarankan terminologi yang lebih inklusif seperti "Muslim Friendly" (Saufi et al., 2020). Masukan dari wisatawan mancanegara ini sangat berharga dalam merancang sistem rating yang dapat diterima secara global.

3.3 Pembuatan Aplikasi Muslim Friendly Rating

Digitalisasi pariwisata halal melalui aplikasi merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman wisata halal (Fahmi et al., 2023). Dalam era teknologi digital yang terus berkembang, aplikasi Android atau platform digital dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarluaskan informasi tentang destinasi dan layanan yang ramah Muslim kepada wisatawan, baik lokal maupun mancanegara (Fahmi et al., 2023).

Salah satu keuntungan utama digitalisasi pariwisata halal adalah kemudahan akses informasi. Wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, dapat dengan mudah melihat status kelayakan pada wisata yang akan dikunjungi melalui aplikasi yang tersedia di smartphone (Fahmi et al., 2023). Aplikasi ini dapat mencakup informasi tentang restoran halal bersertifikat, hotel syariah, fasilitas ibadah, serta ulasan dari pengguna lain yang telah berkunjung.

Pengembangan instrumen Muslim Friendly yang terstandarisasi merupakan langkah penting dalam membangun sistem rating yang dapat dipercaya. Kualifikasi lembaga terhadap tingkat keamanan konsumen berdasarkan skor rating scale dapat dibagi menjadi tiga kualifikasi, yakni: (1) Muslim Friendly jenjang pratama, bila semua elemen primer dapat dipenuhi; (2) Muslim Friendly jenjang utama, bila lembaga dalam pelayanannya memenuhi standar primer dan tersier; dan (3) Muslim Friendly jenjang paripurna, bila lembaga dalam memberikan pelayanan dan fasilitas memenuhi instrumen primer, sekunder, dan tersier (Suryono et al., 2019).

Aplikasi Muslim Friendly Rating juga perlu mengintegrasikan fitur-fitur yang relevan bagi wisatawan Muslim, seperti pencarian destinasi halal, informasi makanan halal, fasilitas ibadah, dan ulasan dari pengguna. Semua fitur ini berkontribusi dalam memberikan pengalaman wisata halal yang lebih baik (Fahmi et al., 2023). Selain itu, aplikasi ini perlu dikembangkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab dan Inggris, untuk mengakomodasi wisatawan Muslim internasional (Rahmatullah, 2023).

3.4 Penyusunan Rating Bersama Pemangku Kepentingan

Penyusunan rating yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci untuk memastikan bahwa sistem rating yang dikembangkan dapat diterima dan dipercaya oleh semua pihak. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan lembaga sertifikasi halal seperti MUI/BPJPH, pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan perwakilan wisatawan Muslim (Rachmadi, 2020).

Dalam penyusunan rating, perlu dipertimbangkan berbagai standar internasional yang telah ada, seperti standar GMTI dari Crescent Rating, yang mencakup empat kriteria penilaian strategis: akses (Accessibility), komunikasi (Communication), lingkungan (Environment), dan layanan (Service) (Billa & Rois, 2023; Syahrial & Kurniawan, 2022). Standardisasi yang ditetapkan oleh GMTI dapat menjadi bahan diskusi dan pertimbangan dalam menentukan standar teknis penyelenggaraan pariwisata halal (Billa & Rois, 2023).

Selain itu, penyusunan rating juga harus mempertimbangkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai acuan normatif (Hasibuan, 2022; Wibowo, 2020). Fatwa ini memberikan panduan yang komprehensif tentang berbagai aspek pariwisata halal, mulai dari akomodasi, restoran, hingga biro perjalanan wisata.

Kategorisasi wisata ramah Muslim dapat dimulai dari kategori merah, kuning, dan hijau, yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar halal (Fahmi et al., 2023). Sistem kategorisasi ini memudahkan wisatawan Muslim dalam memilih destinasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka, sekaligus memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan standar layanan mereka.

3.5 Publikasi dan Sosialisasi Rating kepada Publik

Setelah sistem rating dikembangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan publikasi dan sosialisasi secara masif kepada publik. Media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi dan reputasi wisata halal. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Twitter, memberikan persepsi dan reputasi yang positif terhadap pengembangan pariwisata halal di Indonesia (Haribowo, 2022). Oleh karena itu, platform media sosial harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempromosikan aplikasi Muslim Friendly Rating kepada wisatawan potensial.

Sosialisasi rating juga perlu dilakukan kepada pelaku usaha pariwisata, agar mereka memahami kriteria yang digunakan dan termotivasi untuk meningkatkan standar layanan mereka. Komunikasi dari pemerintah penting dalam memperkuat persepsi tentang product value dan benefit dari pariwisata halal (Rachmiatie et al., 2020). Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan nilai kualitas halal kepada wisatawan, mengedukasi mereka agar minatnya meningkat (Rachmiatie et al., 2020).

Dalam konteks promosi digital, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu peluang besar dalam promosi dan penyebaran informasi pariwisata halal (Gunawan et al., 2024). Strategi pemasaran digital yang tepat, termasuk penggunaan media sosial, website, dan aplikasi mobile, dapat secara signifikan meningkatkan jangkauan dan efektivitas sosialisasi sistem rating kepada wisatawan Muslim di seluruh dunia.

4. Kerja Sama Antar Lembaga, Perusahaan, dan Pemangku Kepentingan untuk Meningkatkan Daya Saing

4.1 Pentingnya Kerja Sama dalam Ekosistem Pariwisata Halal

Pengembangan pariwisata halal yang kompetitif di tingkat internasional tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama yang erat dan terstruktur antara berbagai lembaga, perusahaan, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem pariwisata halal (Rahtomo, 2018). Kolaborasi sangat dibutuhkan dalam rangka pelibatan secara bersama-sama dalam mengembangkan objek pariwisata semaksimal mungkin (Fithriyah, 2022).

Dalam pengembangan pariwisata halal, peran sumber daya manusia bersertifikat serta keberadaan lembaga sertifikasi akan menjadi komponen infrastruktur yang mendukung industri pariwisata dalam destinasi pariwisata halal (Rahtomo, 2018). Sinergi antara lembaga sertifikasi, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat merupakan prasyarat utama untuk menciptakan ekosistem pariwisata halal yang berkelanjutan dan kompetitif.

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa kerja sama antar pemangku kepentingan merupakan faktor kunci keberhasilan pengembangan pariwisata halal. Di Thailand misalnya, branding halal dikembangkan oleh Pusat Sains Halal Universitas Chulalongkorn Bangkok, Dewan Pusat Islam Thailand, dan Institut Standar Halal Thailand secara bersama-sama (Karjaya, 2020). Kolaborasi semacam ini menghasilkan ekosistem pariwisata halal yang kuat dan dapat bersaing di tingkat internasional.

4.2 Identifikasi Lembaga, Perusahaan, dan Pemangku Kepentingan Pendukung

Langkah pertama dalam membangun kerja sama yang efektif adalah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga, perusahaan, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem pariwisata halal. Pemangku kepentingan dalam pariwisata halal mencakup berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga sertifikasi halal (MUI/BPJPH), pelaku usaha di sektor transportasi, akomodasi, dan industri makanan minuman halal, hingga akademisi dan masyarakat (Gunawan et al., 2024).

Dalam konteks transportasi, Dinas Perhubungan sebagai penyedia jaringan dan infrastruktur transportasi yang terkait dengan pariwisata serta layanan komersial memiliki peran yang sangat penting (Fithriyah, 2022). Ketersediaan transportasi yang memadai dan ramah Muslim merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas pengalaman wisata halal secara keseluruhan.

Untuk sektor akomodasi, identifikasi hotel-hotel syariah dan hotel ramah Muslim yang telah beroperasi merupakan langkah awal yang penting. Penelitian menunjukkan bahwa faktor pendapatan, religiusitas, kualitas pelayanan, dan fasilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap frekuensi permintaan konsumen dalam menggunakan jasa layanan hotel ramah Muslim (Anggraini et al., 2022). Oleh karena itu, kerja sama dengan hotel-hotel yang telah memiliki standar layanan yang baik perlu diprioritaskan.

Untuk industri makanan dan minuman halal, kerja sama dengan restoran dan produsen makanan yang telah memiliki sertifikasi halal dari MUI/BPJPH merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan. Sertifikasi halal merupakan proses yang melalui berbagai tahapan yang bertujuan memperoleh sertifikat halal sebagai bukti bahwa dalam hal bahan, proses produksi, maupun Jaminan Sistem Halal (SHJ) sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (M et al., 2023). Kerja sama dengan produsen makanan halal bersertifikat akan memberikan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi wisatawan Muslim selama berwisata.

4.3 Penyusunan Paket Kerja Sama untuk Meningkatkan Efisiensi Paket Wisata Halal

Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan daya saing pariwisata halal Indonesia adalah dengan mengembangkan paket wisata halal yang komprehensif dan efisien. Paket wisata halal yang baik harus mengintegrasikan seluruh komponen perjalanan, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, hingga atraksi wisata, dalam satu paket yang terpadu dan terjangkau (Gunawan et al., 2024).

Penyusunan paket kerja sama harus mempertimbangkan kebutuhan dasar wisatawan Muslim yang mencakup makanan halal, fasilitas shalat, layanan Ramadan, toilet ramah air, dan kebutuhan non-halal serta kebutuhan kepribadian (Putri & Wakhid, 2023). Dengan mengintegrasikan seluruh kebutuhan ini dalam satu paket yang terstruktur, wisatawan Muslim dapat menikmati pengalaman wisata yang nyaman dan sesuai dengan prinsip syariah tanpa harus khawatir tentang ketersediaan layanan halal di setiap titik perjalanan.

Dalam konteks efisiensi biaya, kerja sama antar pelaku usaha dalam rantai nilai pariwisata halal dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan, yang pada akhirnya dapat diteruskan kepada wisatawan dalam bentuk harga paket yang lebih terjangkau. Hal ini sejalan dengan tujuan strategi klaster pariwisata halal untuk menawarkan wisata berkualitas internasional dengan harga yang terjangkau. Wisatawan Muslim yang semakin sadar akan kebutuhan akan pengalaman perjalanan yang sesuai dengan keyakinan agama, cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk layanan-layanan pariwisata yang memenuhi standar halal (M et al., 2023).

4.4 Penandatanganan Kerja Sama Antar Perusahaan dan/atau Lembaga

Formalisasi kerja sama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) atau perjanjian kerja sama lainnya merupakan langkah penting untuk memastikan komitmen dan akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat. MOU antara lembaga dan perusahaan akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi kerja sama yang terjalin, sekaligus menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas.

Dalam konteks pengembangan pariwisata halal di Indonesia, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) untuk mengembangkan potensi dan standar pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami (Rachmadi, 2020). Pola kerja sama semacam ini perlu direplikasi dan diperluas ke tingkat daerah dan antar pelaku usaha swasta.

Kerja sama antar perusahaan dalam sektor pariwisata halal juga dapat mencakup kerja sama dalam bidang pemasaran bersama, pengembangan produk, pelatihan sumber daya manusia, dan berbagi infrastruktur. Manajemen yang profesional dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan Halal (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan keberadaan wisata halal yang berkualitas merupakan salah satu strategi yang direkomendasikan (Bagaskara & Rohmadi, 2024).

4.5 Sosialisasi dengan Pelaku Bisnis Terkait

Sosialisasi kepada pelaku bisnis merupakan tahapan yang tidak kalah pentingnya dalam membangun ekosistem kerja sama yang kuat. Banyak pelaku bisnis di sektor pariwisata yang belum sepenuhnya memahami konsep dan standar pariwisata halal, sehingga sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan (Wardi et al., 2017).

Sosialisasi kepada pelaku bisnis harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang konsep pariwisata halal, prosedur sertifikasi halal, standar layanan yang diharapkan, hingga manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pengembangan pariwisata halal. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pariwisata halal sangat penting bagi para pengusaha di industri pariwisata untuk mengembangkan usahanya di bidang pariwisata halal (Sulhaini et al., 2020). Pengetahuan tersebut akan membantu para pengusaha untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pariwisata halal, destinasi yang Muslim-friendly, paket wisata halal, dan aktivitas halal lainnya (Sulhaini et al., 2020).

Sosialisasi juga perlu dilakukan melalui berbagai media dan forum, termasuk seminar, workshop, pelatihan, dan diskusi kelompok. Menyamakan persepsi konsep pariwisata syariah antara pemerintah dan pelaku usaha melalui diskusi dan seminar pariwisata halal merupakan salah satu strategi yang direkomendasikan dalam pengembangan pariwisata halal (Suherman, 2018). Dengan pemahaman yang sama tentang konsep dan standar pariwisata halal, seluruh pelaku bisnis dapat bergerak bersama dalam arah yang sama untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata halal Indonesia.

5. Sinergi Tiga Pilar Strategi dalam Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Halal

5.1 Integrasi Infrastruktur, Standarisasi, dan Kerja Sama

Ketiga pilar strategi yang telah dibahas di atas tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus diintegrasikan secara sinergis untuk menghasilkan dampak yang optimal. Infrastruktur yang baik tanpa standarisasi yang jelas akan menghasilkan layanan yang tidak konsisten, sementara standarisasi yang baik tanpa infrastruktur yang memadai tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Demikian pula, kerja sama antar pemangku kepentingan tanpa infrastruktur dan standarisasi yang jelas tidak akan menghasilkan produk wisata halal yang kompetitif.

Kesiapan destinasi halal dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu produk, sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan, serta promosi (Rachmiatie et al., 2020). Ketiga aspek ini harus dikembangkan secara simultan dan terintegrasi untuk menciptakan ekosistem pariwisata halal yang kuat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, infrastruktur yang baik akan mendukung pengembangan produk wisata halal yang berkualitas, standarisasi yang jelas akan memastikan konsistensi kualitas layanan, dan kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan akan memungkinkan pengembangan yang berkelanjutan dan efisien.

5.2 Peran Teknologi Digital dalam Mendukung Strategi

Teknologi digital memainkan peran yang semakin penting dalam pengembangan pariwisata halal. Wirausahawan mesti bergerak cepat untuk mempersiapkan pasar pariwisata halal untuk masa depan yang didorong oleh inovasi serta untuk mengembangkan model bisnis yang berorientasi digital (Azizuddin & Ainulyaqin, 2022). Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya terbatas pada pengembangan aplikasi Muslim Friendly Rating, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti sistem pemesanan online, pemasaran digital, dan manajemen destinasi berbasis data.

Penggunaan teknologi digital yang tepat dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor pariwisata halal dan meningkatkan perekonomian nasional (Rachmadi, 2020). Dalam konteks ini, optimalisasi teknologi digital secara masif merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kawasan industri pariwisata halal (Rachmadi, 2020).

5.3 Dampak Ekonomi dari Pengembangan Klaster Pariwisata Halal

Pengembangan klaster pariwisata halal yang komprehensif dan terintegrasi diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Kontribusi pariwisata halal terlihat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pengeluaran yang dibawanya (M et al., 2023). Wisatawan Muslim yang semakin sadar akan kebutuhan akan pengalaman perjalanan yang sesuai dengan keyakinan agama, cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk layanan-layanan pariwisata yang memenuhi standar halal (M et al., 2023).

Pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia mencapai 18% atau 2,8 juta wisatawan Muslim dengan devisa yang signifikan (Putri & Wakhid, 2023). Dengan pengembangan klaster pariwisata halal yang terstruktur dan komprehensif, angka ini diharapkan dapat terus meningkat secara signifikan. Pariwisata halal secara langsung mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah (Putri & Wakhid, 2023), sehingga pengembangan klaster pariwisata halal yang efektif akan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata.

6. Kesimpulan

Pengembangan klaster pariwisata halal yang berkualitas internasional dengan harga terjangkau merupakan strategi yang sangat relevan dan potensial bagi Indonesia. Tiga pilar utama strategi ini, yaitu penyiapan infrastruktur bertaraf internasional, pengembangan Muslim Friendly Rating Apps, dan kerja sama antar pemangku kepentingan, merupakan komponen yang saling melengkapi dan harus dikembangkan secara terintegrasi.

Keberhasilan implementasi strategi ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga sertifikasi halal, pelaku usaha di berbagai sektor, hingga masyarakat dan wisatawan itu sendiri (Fithriyah, 2022; Wibowo, 2020). Dengan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi destinasi pariwisata halal terkemuka di dunia yang menawarkan pengalaman wisata berkualitas internasional dengan harga yang terjangkau (Bagaskara & Rohmadi, 2024; Mariyam, 2024).

Pada akhirnya, pengembangan klaster pariwisata halal yang berhasil tidak hanya akan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat internasional, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam konteks pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan (Nasution et al., 2021; Putri & Wakhid, 2023).

Daftar Pustaka

Adis, M., Norhiza, F. L., & Fiatno, A. (2022). Strategi Pengembangan Wisata Halal Melalui 3A (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas) Studi kasus Hotel Al-Madinah Bangkinang. Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 5(2), 158–171. https://doi.org/10.31004/jutin.v5i2.10583

Anggara, W. P. N. (2022). Globalization of Culture and Identity: Case Study of Halal Tourism Thailand as a Muslim Friendly Tourist Destination. Journal of Halal Product and Research, 5(2), 72–78. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.5-issue.2.72-78

Anggraini, L., Nurhalim, A., & Irfany, M. I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Frekuensi Permintaan Konsumen terhadap Muslim Friendly Hotel di Kabupaten Belitung. Bukhori Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam, 1(2), 79–93. https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1362

Azizuddin, I., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Industri Pariwisata Halal: Pendorong Inovasi Untuk Halalpreneurs. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 106. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4040

Bagaskara, D. Y., & Rohmadi, R. (2024). Analisis SWOT potensi halal tourism di Indonesia dengan NVivo: Studi literature review. Journal of Economics Research and Policy Studies, 4(1), 1–15. https://doi.org/10.53088/jerps.v4i1.784

Billa, A. B. A., & Rois, I. (2023). Development of halal tourism at the tourist destination of Aik Nyet, Buwun Sejati Village, West Lombok Regency. Jurnal Konstanta, 2(1), 213–227. https://doi.org/10.29303/konstanta.v2i1.430

Ermelia, T., Imsar, I., & Harahap, R. D. (2023). Analisis konsep green economy terhadap potensi pengembangan pariwisata halal di Sumatera Utara. Jurnal Proaksi, 10(2), 226–245. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i2.4049

Fahmi, M. F., Anwar, Moch. K., Suryaningsih, S. A., Fahrulloh, A., Canggih, C., & Syaifudin, R. (2023). Digitizing Halal Tourism and Designing Muslim-Friendly Tourism Categorization as an Effort to Minimize Uncertainty in Halal Tourism in Blitar Raya. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, 2(11), 1716–1732. https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i11.7012

Fahrurrozi, F., Wilantini, C., & Dewi, N. T. B. (2019). Tantangan Keuangan Islam di Era Globalisasi. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(2), 125–134. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.2627

Fikri, J. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Generasi Z dalam Mengunjungi Objek Wisata Halal di Kota Lhokseumawe. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4692. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10431

Fithriyah, M. U. (2022). Pengembangan wisata halal dengan model Pentahelix. Jurnal El-Riyasah, 13(2), 85. https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.20321

Gunawan, R., Supriadi, B., & Risfandini, A. (2024). Strategi Pengembangan Pariwisata Muslim Friendly di Kota Pasuruan. Al-Khidma Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 98. https://doi.org/10.35931/ak.v4i2.4154

Hariani, D., & Dinitri, S. (2020). Strategi pengembangan wisata halal Kota Bogor dengan mengoptimalkan industri kreatif. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 124. https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.2234

Haribowo, I. H. (2022). Pemanfaatan Media Sosial dalam Pengaruhnya terhadap Pembentukan Persepsi dan Reputasi Wisata Halal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3236. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6392

Hasibuan, L. S. (2022). Analisis Bibliometrika Pariwisata Halal di Indonesia. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 22(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i2.12166

Ismail, R. D., & Adnan, M. F. (2020). Peran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Wisata Halal. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 98–107. https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.142

Ismanto, K. (2020). Pengelolaan Pariwisata Halal Pekalongan Studi Peran Pedagang Kuliner dan Kesejahteraan Masyarakat. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 7(2), 138–155. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2.3522

Karjaya, L. P. (2020). Implementasi Konsep Halal Tourism dan Konvensional Thailand dalam Meningkatkan Foreign Direct Investment di Nusa Tenggara Barat. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 2(1), 63–89. https://doi.org/10.29303/ijpss.v2i1.37

Kautsar, S. A. A., Ma'adi, A. S., & Rohman, T. (2024). Determination Digital Economy of Strengthen Local Halal Tourism. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 202–220. https://doi.org/10.36420/ju.v9i2.7184

M, A. A. Y., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia. Al-Tijary, 8(2), 155–169. https://doi.org/10.21093/at.v8i2.7652

Maghfira, F., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Analisis Pengaruh Halal Tourism terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Strategi dan Tantangan. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 15(1), 76–86. https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.118

Mandalia, S., Yulianda, H., & Adriz, H. (2022). Analysis of Muslim-Friendly Tourism Potential in Padang Ganting Hot Spring Tourism, Tanah Datar District, West Sumatra, Indonesia. Jurnal Pariwisata Nusantara (Juwita), 1(3), 264–272. https://doi.org/10.20414/juwita.v1i3.5615

Mariyam, I. M. S. (2024). Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Kemajuan Industri Halal di Indonesia. Al-Iqtishad, 16(1), 323–335. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459

Mufli, M. (2021). East Java halal tourism outlook: Potential analysis and strategy for East Java halal tourism development. East Java Economic Journal, 2(2), 187–209. https://doi.org/10.53572/ejavec.v2i2.19

Nasution, M. S., Basuki, P., & Rois, I. (2021). Pengembangan wisata halal untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.272

Nuralamsyah, F. Y. (2020). Wisata halal, apakah hanya sebagai jargon di Indonesia? Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP), 3(2), 83. https://doi.org/10.31314/tulip.3.2.83-91.2020

Nuzulia, N. (2021). Intensi Berwisata Berbasis TPB (Theory of Planned Behavior) pada Pariwisata Ramah Halal: Keterlibatan Citra Destinasi, Resiko Pandemi dan Kualitas Pelayanan. El-Buhuth Borneo Journal of Islamic Studies, 29–43. https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v4i1.3736

Pujiastuti, E. E., Ratnawati, R., Koraag, S. T. G., Hapsari, N. R., Utomo, H. J. N., Hermawanto, A., Hikmatul, A., & Kurniawati, E. (2024). Muslim Friendly Tourism sebagai Alternatif Strategis Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(8), 3361–3366. https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i8.1467

Putri, T. S., & Wakhid, M. (2023). The Influence of Halal Tourism on Indonesia's Economic Growth. Jurnal Pariwisata Nusantara (Juwita), 2(1), 32–41. https://doi.org/10.20414/juwita.v2i1.6988

Rachmadi, M. F. (2020). Analisis Optimalisasi Teknologi Digital di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Mengembangkan Kawasan Industri Pariwisata Halal guna Meningkatkan Perekonomian Lokal Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal Dinamika, 1(1), 39–53. https://doi.org/10.18326/dinamika.v1i1.39-53

Rachman, A. (2021). Peluang investasi dana haji pada industri halal di Indonesia. El-Buhuth Borneo Journal of Islamic Studies, 131–152. https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v3i2.3254

Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K., & Ceha, R. (2020). Strategi komunikasi pariwisata halal studi kasus implementasi halal hotel di Indonesia dan Thailand. Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 4(1). https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5256

Rahmadian, A., & Anam, M. M. (2021). Prospek wisata halal di Kota Malang: Sebuah tinjauan atas peluang dan tantangan. Jurnal Pariwisata Pesona, 6(1), 17–25. https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5587

Rahmatullah, R. (2023). Implementation of Halal Tourism in Lombok Island (Study on the Compliance of Tourism Actors with the Halal Tourism Regulation). Ijtimā'iyya Journal of Muslim Society Research, 8(1), 95–116. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i1.7199

Rahtomo, R. W. (2018). Ekosistem Destinasi Pariwisata Halal Wadah Pengembangan Destinasi Pariwisata Ramah Muslim. Jurnal Kepariwisataan Destinasi Hospitalitas Dan Perjalanan, 2(2), 64–70. https://doi.org/10.34013/jk.v2i2.22

Resliana, S., Trihantana, R., & Mubarok, M. K. (2022). Persepsi masyarakat Kecamatan Pamijahan terhadap penerapan halal tourism. Sahid Business Journal, 1(01), 61–71. https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v1i01.30

Saufi, A., Mulyono, L. E. H., Kholid, I., Jayadi, H., Rojabi, S. H. H., M, E. D. P., & Apriani, B. L. (2020). Pariwisata halal: Perlukah rekonseptualisasi? JMM Unram - Master of Management Journal, 9(3), 305–314. https://doi.org/10.29303/jmm.v9i3.580

Suherman, U. D. (2018). Analysis of Strategy for Development of Halal Tourism Potentials in Syariah Hotels in West Java. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2), 1. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1193

Sulhaini, S., Ardiani, B. N. A., & Rosiana, W. (2020). Usaha pariwisata halal: Self-efficacy, pengetahuan pariwisata halal, religiusitas dan minat berwirausaha mahasiswa di Nusa Tenggara Barat. JMM Unram - Master of Management Journal, 9(3), 257–269. https://doi.org/10.29303/jmm.v9i3.519

Suryono, S., Istadi, Y., Praptiningsih, R. S., Taufiq, H., Athoillah, S., & Widiyanto, W. (2019). Global Halal Center - Unissula mengabdi untuk menyelamatkan umat melalui penyusunan instrumen Muslim Friendly. Indonesian Journal of Community Services, 1(1), 1. https://doi.org/10.30659/ijocs.1.1.1-15

Sutandar, R. M., Riyanova, D., Israwan, F. D., Almurtadho, A. F., Trivaldi, H. N., Rachliansya, M. A., & Nugraha, R. A. (2024). Pengembangan Potensi Desa Wisata di Desa Tanjungsari Berbasis Muslim Friendly Tourism di Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, 19(1), 45–52. https://doi.org/10.29313/jpwk.v19i1.3578

Suwarta, F. (2022). Analisis Brand Image Hotel Sofyan, Cut Meutia, Jakarta, sebagai Hotel Berkonsep Syariah. Destinesia Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata, 4(1), 01–09. https://doi.org/10.31334/jd.v4i1.2556

Syahrial, M., & Kurniawan, W. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Kota Pekanbaru dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif. Jurnal An-Nahl, 9(2), 80–87. https://doi.org/10.54576/annahl.v9i2.57

Wardi, Y., Abror, A., & Trinanda, O. (2017). Peningkatan Pemahaman dan Pengimplementasian Wisata Islami bagi Pelaku Wisata di Kota Padang. International Journal of Community Service Learning, 1(3), 144. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v1i3.12670

Wibowo, M. G. (2020). Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi). Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 10(2), 84. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).84-95