00501 - Tantangan Pariwisata Halal di Indonesia: Analisis Komprehensif

Abstrak

Pariwisata halal merupakan segmen industri pariwisata yang berkembang pesat secara global, termasuk di Indonesia. Meskipun Indonesia berhasil meraih posisi teratas dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2019 bersama Malaysia, industri pariwisata halal Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks. Artikel ini menyajikan analisis komprehensif atas tantangan-tantangan tersebut melalui kajian literatur yang relevan, meliputi: kelemahan branding internasional, ketiadaan regulasi induk pariwisata halal, kompleksitas sertifikasi halal, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, keterbatasan paket wisata halal, terbatasnya hotel syariah, dan ketatnya persaingan global. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut bersifat multidimensional dan membutuhkan pendekatan holistik serta kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, lembaga pendidikan, organisasi Islam, dan masyarakat. Beberapa rekomendasi strategis dirumuskan, antara lain: penerbitan regulasi nasional komprehensif, penguatan strategi branding internasional, penyederhanaan proses sertifikasi halal, peningkatan pemanfaatan teknologi digital, pengembangan kurikulum pariwisata halal nasional, dan peningkatan peran lembaga keuangan syariah. Dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia.

Kata Kunci: pariwisata halal, branding, regulasi, sertifikasi halal, sumber daya manusia, teknologi informasi, Indonesia

Abstract

Halal tourism is one of the fastest-growing segments of the global tourism industry, including in Indonesia. Although Indonesia achieved the top position in the Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 alongside Malaysia, the Indonesian halal tourism industry still faces various complex structural challenges. This article presents a comprehensive analysis of these challenges through a review of relevant literature, covering: weaknesses in international branding, the absence of a central halal tourism regulation, the complexity of halal certification, limited infrastructure and facilities, low quality of human resources, minimal use of information technology, limited halal tour packages, limited sharia-compliant hotels, and intense global competition. The analysis reveals that these challenges are multidimensional in nature and require a holistic and collaborative approach involving the central government, regional governments, industry players, educational institutions, Islamic organizations, and the community. Several strategic recommendations are formulated, including: the issuance of comprehensive national regulations, strengthening international branding strategies, simplifying the halal certification process, increasing the use of digital technology, developing a national halal tourism curriculum, and enhancing the role of Islamic financial institutions. With the commitment of all stakeholders, Indonesia has a great opportunity to maintain and improve its position as the world's best halal tourism destination.

Keywords: halal tourism, branding, regulation, halal certification, human resources, information technology, Indonesia

1. Pendahuluan

Pariwisata halal telah berkembang menjadi salah satu segmen industri pariwisata yang paling dinamis di dunia, mencakup negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim maupun non-Muslim (Muis & Aisyah, 2022; Subarkah, 2018; Subarkah et al., 2020). Tren ini didorong oleh meningkatnya populasi Muslim global dan kesadaran akan gaya hidup halal yang semakin meluas (Gunawan et al., 2024; Utami et al., 2019). Menurut data Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia berhasil menempati peringkat pertama bersama Malaysia sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia pada tahun 2019 (Destiana & Kismartini, 2020; Hariani & Dinitri, 2020; Maghfira et al., 2022), setelah sebelumnya meraih berbagai penghargaan bergengsi di World Halal Tourism Award 2015 dan 2016 (Arijuddin & Nurwahidin, 2023; Dasangga & Ratnasari, 2022; Mufli, 2021).

Meskipun demikian, di balik pencapaian tersebut, industri pariwisata halal Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks, mulai dari kelemahan branding internasional, keterbatasan regulasi, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, hingga persoalan sertifikasi halal dan kualitas sumber daya manusia (Hasibuan, 2022; Mardianton et al., 2023; Yasin, 2022). Artikel ini menyajikan analisis komprehensif atas berbagai tantangan tersebut berdasarkan kajian literatur yang relevan.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui penelusuran artikel ilmiah pada berbagai basis data jurnal, baik nasional maupun internasional, yang membahas tema pariwisata halal di Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan dimensi-dimensi tantangan yang teridentifikasi dari berbagai sumber rujukan yang relevan dan mutakhir.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tantangan Branding dan Promosi Pariwisata Halal

3.1.1 Kelemahan Branding Internasional

Salah satu tantangan paling mendasar dalam pengembangan pariwisata halal Indonesia adalah lemahnya branding di tingkat internasional. Meskipun Indonesia telah menetapkan logo dan tagline "Halal Tourism Indonesia: The Halal Wonders" sebagai co-branding dari "Wonderful Indonesia", upaya ini belum sepenuhnya mampu membangun citra yang kuat di pasar global (Subarkah et al., 2020). Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata pernah menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki produk-produk wisata yang dapat ditawarkan kepada turis mancanegara, namun masalah kemasan, branding, dan promosi masih menjadi tantangan utama (Saleh & Anisah, 2018).

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa fokus program branding destinasi pariwisata yang dilakukan pemerintah di berbagai kabupaten dan kota masih sebatas promosi pariwisata konvensional tanpa menyebutkan pariwisata halal secara spesifik (Mufli, 2021). Akibatnya, branding pariwisata halal Indonesia kalah bersaing dibandingkan daerah-daerah unggulan seperti Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam (Mufli, 2021). Bahkan di tingkat nasional, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab yang telah membangun branding wisata halal yang lebih kuat dan konsisten (Miswanto, 2023).

Dalam konteks persaingan regional, Singapura misalnya telah membangun keunggulan kompetitif industri pariwisata halalnya melalui kolaborasi antara Singapore Tourism Board (STB) dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) (Muis & Aisyah, 2022). Thailand, meskipun bukan negara Muslim, mampu mendominasi pasar halal di Asia Tenggara dan menjadi produsen halal terbesar kelima di dunia melalui strategi branding yang terintegrasi (Anggara, 2022; Karjaya, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sarana prasarana dan strategi branding negara-negara pesaing relatif lebih baik dibandingkan Indonesia (Anggara, 2022; Muis & Aisyah, 2022).

3.1.2 Kurangnya Riset Segmentasi Pasar

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya riset mengenai segmentasi dan preferensi pasar terhadap pariwisata halal di Indonesia (Cahyani et al., 2022). Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian tentang pariwisata halal dalam jurnal terindeks Scopus baru mulai berkembang sejak tahun 2010, dengan puncak publikasi pada tahun 2021 (Cahyani et al., 2022). Kurangnya basis data riset yang komprehensif menyulitkan para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pemasaran yang tepat sasaran (Mufli, 2021; Priyono, 2018).

3.2 Tantangan Regulasi dan Kerangka Hukum

3.2.1 Ketiadaan Regulasi Induk Pariwisata Halal

Salah satu tantangan paling krusial yang dihadapi industri pariwisata halal Indonesia adalah belum adanya undang-undang atau peraturan menteri yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah (Destiana & Kismartini, 2020; Santoso et al., 2020). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat pengembangan destinasi wisata halal secara sistematis. Kementerian Pariwisata pernah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, namun kemudian dicabut melalui Peraturan Menteri Pariwisata No. 11 Tahun 2016 (Miswanto, 2023; Suwarta, 2022). Pencabutan regulasi ini meninggalkan kekosongan hukum yang signifikan bagi pelaku industri.

Belum tersedianya peraturan Kementerian Pariwisata tentang pedoman pelaksanaan pariwisata halal secara langsung menghambat pemerintah daerah dan pelaku bisnis dalam mengembangkan destinasi wisata halal (Destiana & Kismartini, 2020; Santoso et al., 2020). Tanpa payung hukum yang jelas, sulit bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang terarah dan terstandarisasi. Kajian tentang kebijakan wisata halal di Pulau Lombok menemukan bahwa problem mendasar kebijakan wisata halal, selain belum memadainya dasar hukum pariwisata halal, juga secara kelembagaan masih terdapat problem yang belum terselesaikan (Santoso et al., 2020).

Beberapa daerah memang telah mengambil inisiatif dengan menerbitkan regulasi daerah, seperti Nusa Tenggara Barat yang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal (Feriyadin et al., 2021; Supyadi et al., 2018), dan Riau yang memiliki Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal (Dawami et al., 2023). Namun, tanpa regulasi nasional yang menjadi acuan, implementasi di tingkat daerah menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi (Destiana & Kismartini, 2020; Munir et al., 2019).

3.2.2 Ketiadaan Regulasi Pembiayaan Syariah untuk Industri Halal

Tantangan regulasi tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata, tetapi juga mencakup sektor keuangan syariah. Belum ada regulasi khusus yang mewajibkan lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada industri halal, termasuk pariwisata halal (Sidharta, 2018). Kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui, serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah (Sidharta, 2018). Minimnya peran lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan syariah juga disebabkan oleh ketatnya persyaratan dari daftar penyaringan syariah (Kusuma et al., 2022).

Lembaga keuangan syariah belum memiliki target pembiayaan khusus terhadap industri halal, termasuk pariwisata halal (Sidharta, 2018). Padahal, aspek permodalan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengembangan sektor pariwisata (Arijuddin & Nurwahidin, 2023). Merger bank syariah yang dilakukan pemerintah Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk mendukung industri halal terutama dalam sektor modal (Harisah & Rohmaniyah, 2022), namun implementasinya dalam mendukung pariwisata halal secara spesifik masih perlu ditingkatkan.

3.3 Tantangan Sertifikasi Halal

3.3.1 Kompleksitas dan Biaya Sertifikasi

Proses sertifikasi halal yang mahal dan rumit masih menjadi kendala utama dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia (Hasibuan, 2022; Mardianton et al., 2023). Dari sekian banyak poin yang harus dipatuhi dalam menjalankan hotel syariah, poin yang paling sulit untuk dijalankan adalah sertifikasi halal untuk makanan dan minuman serta penggunaan lembaga keuangan syariah (Hasibuan, 2022). Kondisi ini secara langsung berdampak pada rendahnya tingkat sertifikasi halal di berbagai segmen industri pariwisata.

Data menunjukkan bahwa dari 2.916 restoran, hanya 303 yang bersertifikat halal, sementara sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran halal (Yasin, 2022). Jumlah hotel dan SPA syariah juga masih terbatas dan tidak terdata dengan baik (Kusuma et al., 2022). Jumlah hotel syariah bersertifikasi MUI di tingkat nasional hanya sebanyak 37 hotel dari 9.812 hotel di Indonesia (Kusuma et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi sertifikasi halal dalam industri pariwisata.

Tantangan sertifikasi halal juga diperparah oleh belum adanya standar baku pengaturan konsep halal untuk destinasi wisata, baik hotel, restoran, spa, sauna, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan lainnya (Destiana & Kismartini, 2020). Kondisi ini mempersulit pelaku industri bisnis pariwisata untuk menjelaskan definisi konsep halal di Indonesia kepada wisatawan asing (Destiana & Kismartini, 2020). Selain itu, terdapat anggapan bahwa hotel syariah memiliki pangsa pasar yang rendah bahkan tidak menghasilkan omset yang optimal, yang semakin mengurangi minat pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi (Kusuma et al., 2022).

3.3.2 Kurangnya Dewan Pengawas Syariah

Tantangan lain dalam aspek sertifikasi adalah kurangnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) MUI yang ahli tentang hotel syariah (Antoni, 2018; Hasibuan, 2022). Ketersediaan tenaga ahli syariah yang memadai merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa standar halal diterapkan secara konsisten dan profesional di seluruh rantai nilai industri pariwisata halal (Antoni, 2018; Rahtomo, 2018).

3.4 Tantangan Infrastruktur dan Fasilitas

3.4.1 Keterbatasan Fasilitas di Destinasi Wisata

Minimnya kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung di berbagai destinasi wisata halal merupakan tantangan yang berulang kali diidentifikasi dalam berbagai penelitian (Irwandi, 2024; Priyana et al., 2022). Masih buruknya fasilitas seperti toilet dan musala pada beberapa titik lokasi wisata halal menjadi keluhan utama wisatawan Muslim (Permadi et al., 2019). Penelitian di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika menemukan bahwa toilet, tempat sampah, dan tempat ibadah menjadi sarana paling penting yang diinginkan oleh para wisatawan, namun ketersediaannya masih belum memadai (Permadi et al., 2019).

Infrastruktur musala di bandara juga masih kurang memadai di banyak daerah (Supyadi et al., 2018). Meskipun Bandara Internasional Lombok telah dilengkapi dengan beberapa musala di area ruang tunggu domestik, ruang tunggu internasional, dan lobi, kondisi serupa belum merata di seluruh bandara Indonesia (Supyadi et al., 2018). Kondisi fasilitas seperti toilet dan musala di terminal bus, stasiun kereta, dan pelabuhan kapal juga masih buruk di banyak lokasi (Yasin, 2022).

3.4.2 Konektivitas dan Transportasi

Kurangnya konektivitas sektor pendukung, khususnya akses ke destinasi wisata, merupakan tantangan infrastruktur yang signifikan (Mardatillah, 2023; Noviarita et al., 2021). Kondisi alat transportasi umum seperti bus, kereta, dan kapal yang masih kurang memadai berdampak langsung pada tingkat kepuasan wisatawan (Yasin, 2022). Penelitian di Provinsi Lampung menemukan bahwa belum tersedianya transportasi umum yang memadai untuk menuju tempat wisata merupakan salah satu kelemahan utama yang perlu diperbaiki (Noviarita et al., 2021).

Rendahnya tingkat keamanan di sekitar pusat transportasi juga menjadi perhatian serius (Yasin, 2022). Isu keamanan ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan wisatawan, tetapi juga pada citra destinasi wisata halal secara keseluruhan (Gunawan et al., 2024). Penelitian di Kota Pasuruan misalnya menemukan bahwa isu keamanan terkait dengan citra kota sebagai destinasi berbasis agama Islam menjadi hambatan serius dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim (Gunawan et al., 2024).

3.5 Tantangan Sumber Daya Manusia

3.5.1 Rendahnya Kualitas SDM Pariwisata Halal

Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang memahami konsep pariwisata halal merupakan tantangan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan di destinasi wisata halal (Darusalam et al., 2024; Rahtomo, 2018). Penelitian di Desa Setanggor, Lombok menemukan bahwa kesiapan sumber daya manusia, terutama generasi muda, dalam mengembangkan pariwisata halal masih belum memadai (Feriyadin et al., 2021). Rendahnya partisipasi pemuda dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengembangkan pariwisata menjadi indikasi nyata dari tantangan SDM ini (Feriyadin et al., 2021).

Dalam ekosistem destinasi pariwisata halal, SDM yang tersedia harus memiliki kompetensi yang berbasis pada kebutuhan terhadap tugas dan tanggung jawab, serta memiliki sikap Islami dan memegang teguh nilai-nilai Islam (Rahtomo, 2018). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata halal masih belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan (Darusalam et al., 2024; Saleh & Anisah, 2018).

3.5.2 Belum Ada Kurikulum Pariwisata Halal Nasional

Belum adanya kurikulum pariwisata halal tingkat nasional merupakan tantangan struktural yang menghambat pengembangan SDM pariwisata halal secara sistematis (Harnedi & Yulizar, 2021). Penelitian tentang peluang dan tantangan pendirian program studi pariwisata syariah di STAIN Gajah Putih Takengon menemukan bahwa di seluruh Indonesia masih sangat sedikit perguruan tinggi yang memiliki program studi pariwisata syariah (Harnedi & Yulizar, 2021). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan industri akan tenaga profesional pariwisata halal dan ketersediaan lulusan yang terlatih (Harnedi & Yulizar, 2021).

3.5.3 Kendala Bahasa

Bahasa juga menjadi kendala yang signifikan, terutama ketika wisatawan asing berkunjung ke destinasi wisata di luar Bali dan Lombok (Rozi & Camelia, 2022; Yasin, 2022). Penggunaan bahasa internasional yang banyak dipergunakan oleh wisatawan Muslim seperti Bahasa Arab dan Bahasa Inggris perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi mengenai pariwisata ramah Muslim (Rozi & Camelia, 2022). Kendala bahasa ini tidak hanya terjadi di destinasi wisata, tetapi juga pada fasilitas angkutan umum selain bandara (Yasin, 2022).

3.6 Tantangan Teknologi Informasi

3.6.1 Rendahnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pariwisata Halal

Pemanfaatan teknologi informasi pada industri pariwisata halal masih rendah, padahal di era digital saat ini, media sosial dan situs web menjadi alat penting untuk mempromosikan destinasi (Mustaqim, 2023; Syam et al., 2023). Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam membuat kemudahan informasi bagi wisatawan Muslim merupakan kelemahan yang perlu segera diatasi (Ferdiansyah, 2020; Nugraha, 2018). Penelitian tentang potensi promosi pariwisata halal melalui e-marketing di Kepulauan Riau menemukan bahwa kurangnya kesadaran akan potensi pariwisata halal membuat industri ini kurang berkembang (Nugraha, 2018).

Pengembangan wisata halal di Indonesia dapat diterapkan melalui konsep smart tourism dengan membangun unsur informativeness, accessibility, interactivity, dan personalization untuk wisatawan Muslim (Ferdiansyah, 2020). Namun, implementasi konsep ini masih sangat terbatas. Beberapa aplikasi halal tourism berbasis Android memang telah dikembangkan, seperti Jombang Halal Tourism dan Dere Semarang, namun jangkauannya masih sangat terbatas (Hasibuan, 2022).

Negara-negara pesaing seperti Jepang dan Korea Selatan telah memanfaatkan teknologi digital secara lebih efektif untuk mempromosikan pariwisata ramah Muslim mereka (Arifiyyati, 2020; Eriany, 2023). Jepang misalnya telah bekerja sama dengan platform digital untuk memperluas jangkauan informasi bagi calon wisatawan Muslim (Eriany, 2023), sementara Korea Selatan melalui Korea Tourism Organization (KTO) menyajikan berbagai pilihan destinasi Muslim-friendly melalui website yang komprehensif (Arifiyyati, 2020).

3.7 Tantangan dalam Industri Travel dan Tours

3.7.1 Minimnya Paket Wisata Halal

Minimnya perusahaan travel dan tours dalam menyediakan paket pariwisata halal yang komprehensif merupakan tantangan yang menghambat pertumbuhan industri ini (Distianti & Ibadillah, 2021; Kusumaningtyas & Latifah, 2024). Penelitian tentang implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada biro perjalanan wisata syariah menemukan bahwa kurangnya keharmonisan dari berbagai pihak membuat kendala perkembangan pariwisata di Indonesia (Distianti & Ibadillah, 2021). Para pelaku industri travel harus bisa lebih bersinergi dalam menentukan apa yang ingin dijual kepada wisatawan dan membangun branding tujuan wisata yang lebih dikenal luas (Distianti & Ibadillah, 2021).

Dalam era revolusi industri 4.0, pengembangan Halal Travel Agency menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen (Kusumaningtyas & Latifah, 2024). Bisnis Halal Travel Agency mengalami dampak signifikan dari perubahan industri, terutama dalam hal digitalisasi dan konsep teknososiopreneurship (Kusumaningtyas & Latifah, 2024). Mengubah mindset korporat menjadi krusial dalam menyesuaikan dengan perkembangan tersebut (Kusumaningtyas & Latifah, 2024).

3.8 Tantangan Hotel Syariah

3.8.1 Keterbatasan Hotel dan Akomodasi Syariah

Jumlah hotel dan SPA syariah yang masih terbatas dan tidak terdata dengan baik merupakan tantangan serius dalam pengembangan pariwisata halal (Ayatina et al., 2021; Kusuma et al., 2022). Terdapat anggapan bahwa hotel syariah memiliki pangsa pasar yang rendah bahkan tidak menghasilkan omset yang optimal, yang mengurangi minat investor untuk mengembangkan akomodasi berbasis syariah (Kusuma et al., 2022). Padahal, penelitian menunjukkan bahwa permintaan akan halal-friendly hotels semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan wisatawan Muslim global (Ayatina et al., 2021).

Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata No. 11 Tahun 2016 telah menciptakan kekosongan regulasi yang menghambat pengembangan hotel syariah secara terstandarisasi (Miswanto, 2023; Suwarta, 2022). Tanpa pedoman yang jelas, pelaku usaha hotel syariah kesulitan dalam menentukan standar layanan yang harus dipenuhi (Suwarta, 2022).

3.9 Tantangan Persaingan Global

3.9.1 Kompetisi dengan Negara-Negara Pesaing

Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat dari negara-negara lain, baik negara Muslim maupun non-Muslim, dalam memperebutkan pasar wisatawan Muslim global (Mardianton et al., 2023; Muis & Aisyah, 2022). Negara-negara non-Muslim seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan pariwisata ramah Muslim mereka (Anggara, 2022; Arifiyyati, 2020; Eriany, 2023). Thailand bahkan mampu menjadi produsen halal terbesar kelima di dunia meskipun merupakan negara minoritas Muslim (Anggara, 2022).

Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura merupakan pesaing utama Indonesia dalam industri pariwisata halal (Muis & Aisyah, 2022). Malaysia secara konsisten menempati posisi teratas dalam GMTI bersama Indonesia, sementara Singapura terus berinovasi dalam mengembangkan keunggulan kompetitif industri pariwisata halalnya (Muis & Aisyah, 2022). Kondisi ini menuntut Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisata halalnya agar tidak tertinggal dari negara-negara pesaing (Mardianton et al., 2023; Muis & Aisyah, 2022).

3.10 Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap industri pariwisata halal global, termasuk Indonesia (Maharani & Rahman, 2021; Ma'rifah & Normasyhuri, 2022). Pariwisata internasional mengalami penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan pengeluaran pengunjung domestik turun sebesar 45% dan pengeluaran pengunjung internasional turun 69,4% (Nuzulia, 2021). Hampir semua destinasi wisata halal mengalami mati suri selama pandemi berlangsung (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021).

Meskipun demikian, pandemi juga membuka peluang untuk melakukan pembenahan struktural dalam industri pariwisata halal (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Ma'rifah & Normasyhuri, 2022). Strategi pemulihan yang tepat, termasuk peningkatan infrastruktur digital, perbaikan standar kebersihan dan keamanan, serta penguatan regulasi, dapat menjadi fondasi yang lebih kuat bagi pengembangan pariwisata halal pascapandemi (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Ma'rifah & Normasyhuri, 2022).

4. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis komprehensif atas berbagai tantangan yang dihadapi industri pariwisata halal Indonesia, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan.

Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi nasional yang komprehensif tentang pariwisata halal, mencakup standar destinasi, akomodasi, kuliner, dan layanan wisata (Destiana & Kismartini, 2020; Munir et al., 2019; Santoso et al., 2020). Regulasi ini harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pelaku bisnis dalam mengembangkan destinasi wisata halal yang terstandarisasi.

Kedua, diperlukan strategi branding pariwisata halal yang lebih terintegrasi dan konsisten di tingkat internasional (Almeira et al., 2023; Subarkah et al., 2020; Syam et al., 2023). Kolaborasi antara pemerintah, organisasi Islam, dan pelaku industri dalam membangun nation branding sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia perlu diperkuat (Almeira et al., 2023).

Ketiga, proses sertifikasi halal perlu disederhanakan dan biayanya diturunkan agar lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil dan menengah (Anas et al., 2023; Hasibuan, 2022; Mardianton et al., 2023). Peningkatan jumlah tenaga ahli Dewan Pengawas Syariah juga perlu menjadi prioritas (Hasibuan, 2022).

Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital harus ditingkatkan secara signifikan untuk mempromosikan destinasi wisata halal dan memudahkan akses informasi bagi wisatawan Muslim (Ferdiansyah, 2020; Mustaqim, 2023; Syam et al., 2023).

Kelima, pengembangan kurikulum pariwisata halal nasional dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata halal perlu menjadi agenda prioritas (Harnedi & Yulizar, 2021; Rahtomo, 2018). Pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata halal sangat diperlukan (Darusalam et al., 2024; Saleh & Anisah, 2018).

Keenam, lembaga keuangan syariah perlu didorong untuk memberikan pembiayaan yang lebih aktif kepada industri pariwisata halal, termasuk melalui skema wakaf produktif dan instrumen keuangan syariah lainnya (Arijuddin & Nurwahidin, 2023; Harisah & Rohmaniyah, 2022; Sidharta, 2018).

5. Kesimpulan

Industri pariwisata halal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penghargaan internasional yang telah diraih (Dasangga & Ratnasari, 2022; Mufli, 2021; Subarkah et al., 2020). Namun, untuk dapat bersaing secara berkelanjutan di pasar global, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai tantangan struktural yang telah diidentifikasi dalam artikel ini (Hasibuan, 2022; Mardianton et al., 2023; Yasin, 2022). Tantangan-tantangan tersebut bersifat multidimensional, mencakup aspek regulasi, branding, infrastruktur, SDM, teknologi, sertifikasi, dan pembiayaan (Destiana & Kismartini, 2020; Rahtomo, 2018; Santoso et al., 2020; Sidharta, 2018).

Penyelesaian tantangan-tantangan ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, lembaga pendidikan, organisasi Islam, dan masyarakat (Almeira et al., 2023; Nugroho et al., 2019). Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan posisinya sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia (Darmalaksana & Busro, 2021; Maghfira et al., 2022; Mardianton et al., 2023).

Daftar Pustaka

Almeira, D. K., Safitri, A., & Surwandono, S. (2023). Halal Tourism Branding Strategy: A Study on the Collaboration of Government, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Indonesia. Dinika Academic Journal of Islamic Studies, 8(1), 92–114. https://doi.org/10.22515/dinika.v8i1.7490

Anas, M., Saputro, A. R., & Wahdah, H. (2023). Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.24853/ma.6.1.1-12

Anggara, W. P. N. (2022). Globalization of Culture and Identity: Case Study of Halal Tourism Thailand as a Muslim Friendly Tourist Destination. Journal of Halal Product and Research, 5(2), 72–78. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.5-issue.2.72-78

Antoni, A. (2018). Sertifikasi halal pada perhotelan sebagai strategi pengembangan halal tourism di Indonesia perspektif maqashid al-syariah. Profit Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(2), 1–17. https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.556

Arifiyyati, M. F. (2020). Wisata halal trend baru industri pariwisata Korea Selatan. Jurnal Penelitian, 14(1), 153. https://doi.org/10.21043/jp.v14i1.7348

Arijuddin, A. M., & Nurwahidin, N. (2023). Optimalisasi peran wakaf dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 6(1), 422–435. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928

Ayatina, H., Astuti, F. T., & Makfi, M. M. (2021). Tren bisnis & penerapan prinsip syariah pada industri perhotelan pariwisata halal di Indonesia. At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 2(2), 525–537. https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss2.art11

Cahyani, U. E., Sari, D. P., & Siregar, R. M. A. (2022). Analisis bibliometrik pariwisata halal untuk mengeksplorasi determinan daya saing destinasi wisata. Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy, 2(2), 106–121. https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i2.5887

Chrysnaputra, R. D., & Pangestoeti, W. (2021). Pariwisata halal dan travel syariah pasca pandemi COVID-19. An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, 2(2), 151–172. https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.316

Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Pariwisata halal perspektif ekonomi syariah: Studi takhrij hadis. Masyarakat Pariwisata Journal of Community Services in Tourism, 2(2), 99–108. https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410

Darusalam, A., Amrizal, Erion, E., Sinunglingga, G., & Koesmawan, K. (2024). Analisis daya saing pariwisata halal di Provinsi Banten. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 5092–5106. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1665

Dasangga, D. G. R., & Ratnasari, R. T. (2022). Pengaruh destinasi halal terhadap daya tarik destinasi. Jurnal Kepariwisataan Destinasi Hospitalitas Dan Perjalanan, 6(2), 219–240. https://doi.org/10.34013/jk.v6i2.724

Dawami, D., Akbar, A. R., & Kasnan. (2023). Komunikasi branding ekowisata Pantai Ketapang Pulau Rupat antara potensi, pelestarian lingkungan dan mendunia. Jurnal Tafidu, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.57113/jtf.v2i1.266

Destiana, R., & Kismartini, K. (2020). Pengembangan pariwisata halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 51–65. https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8272

Distianti, S., & Ibadillah, M. N. (2021). Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada biro perjalanan wisata syariah. Jurnal Al-Fatih Global Mulia, 3(1), 25–34. https://doi.org/10.59729/alfatih.v3i1.38

Eriany, C. P. (2023). Analisa potensi penguatan marketing exposure dalam peningkatan awareness makanan halal di Jepang: Halal Gourmet Japan. Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal, 3(1), 57–73. https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.23409

Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui konsep smart tourism. Tornare Journal of Sustainable and Research, 2(1), 30. https://doi.org/10.24198/tornare.v2i1.25831

Feriyadin, F., Saufi, A., & Rinuastuti, B. H. (2021). Pengembangan pariwisata halal Desa Setanggor. JMM Unram - Master of Management Journal, 10(1A), 1–12. https://doi.org/10.29303/jmm.v10i1a.628

Gunawan, R., Supriadi, B., & Risfandini, A. (2024). Strategi pengembangan pariwisata Muslim friendly di Kota Pasuruan. Al-Khidma Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 98. https://doi.org/10.35931/ak.v4i2.4154

Hariani, D., & Dinitri, S. (2020). Strategi pengembangan wisata halal Kota Bogor dengan mengoptimalkan industri kreatif. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 124. https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.2234

Harisah, H., & Rohmaniyah, W. (2022). Peran merger bank syariah di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan industri halal. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 9(1), 97–110. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24611

Harnedi, J., & Yulizar, Y. (2021). Pariwisata syariah di Aceh Tengah: Peluang dan tantangan STAIN Gajah Putih dalam pendirian prodi pariwisata syariah. Jurnal As-Salam, 5(1), 76–89. https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.240

Hasibuan, L. S. (2022). Analisis bibliometrika pariwisata halal di Indonesia. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 22(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i2.12166

Irwandi, I. (2024). Konsep wisata halal menurut hukum Islam dan penerapannya di Kota Sabang. International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, 4(1), 87–99. https://doi.org/10.30653/ijma.202441.106

Karjaya, L. P. (2020). Implementasi konsep halal tourism dan konvensional Thailand dalam meningkatkan foreign direct investment di Nusa Tenggara Barat. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 2(1), 63–89. https://doi.org/10.29303/ijpss.v2i1.37

Kusuma, D. A., Muhtadi, R., & Agustin, F. (2022). Strategi pengembangan desa wisata halal berbasis BUMDesa di Jawa Timur: Peluang dan tantangan. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 8(1), 156–185. https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.6234

Kusumaningtyas, M., & Latifah, F. N. (2024). Strategi pengembangan teknososiopreneurship dalam industri pariwisata halal di era revolusi industri 4.0: Pendekatan fenomenologi pada halal travel agency. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(2), 141. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i2.255

Maghfira, F., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Analisis pengaruh halal tourism terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Strategi dan tantangan. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 15(1), 76–86. https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.118

Maharani, S., & Rahman, A. A. (2021). Virus Corona dan dampaknya terhadap pariwisata halal dunia. Kodifikasia, 15(1), 171–184. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2689

Mardatillah, A. (2023). Competitive strategy of halal tourism in Riau: Opportunities and challenges. Jurnal Pariwisata Pesona, 8(1), 110–118. https://doi.org/10.26905/jpp.v8i1.8494

Mardianton, M., Sumarni, I., & Nurlaila, N. (2023). Sistemasi wisata halal: Studi kritis fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016. Tamwil, 9(2), 66. https://doi.org/10.31958/jtm.v9i2.10213

Ma'rifah, A. N., & Normasyhuri, K. (2022). Daya tarik halal tourism pada minat wisatawan di Indonesia ketika era COVID-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 328. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4594

Miswanto, A. (2023). Wacana Borobudur sebagai destinasi wisata halal (Studi terhadap perspektif ulama). Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 24(1), 141. https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.11234

Mufli, M. (2021). East Java halal tourism outlook: Potential analysis and strategy for East Java halal tourism development. East Java Economic Journal, 2(2), 187–209. https://doi.org/10.53572/ejavec.v2i2.19

Muis, A. R. C., & Aisyah, R. Z. (2022). Competitive advantage industri pariwisata halal Singapura dalam berdaya saing di Asia Tenggara. Intermestic Journal of International Studies, 7(1), 54. https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.4

Munir, U., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Pulau Lombok. Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum, 4(2). https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.13

Mustaqim, D. A. (2023). Strategi pengembangan pariwisata halal sebagai pendorong ekonomi berkelanjutan berbasis maqashid syariah. Ab-Joiec Al-Bahjah Journal of Islamic Economics, 1(1), 26–43. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20

Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis halal tourism dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 302. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1574

Nugraha, Y. M. (2018). Analisis potensi promosi pariwisata halal melalui e-marketing di Kepulauan Riau. Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, 3(2), 63–68. https://doi.org/10.25105/pdk.v3i2.2990

Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2019). Ekosistem bisnis wisata halal dalam perspektif maqasid syariah. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(2), 92–104. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964

Nuzulia, N. (2021). Intensi berwisata berbasis TPB (Theory of Planned Behavior) pada pariwisata ramah halal: Keterlibatan citra destinasi, risiko pandemi dan kualitas pelayanan. El-Buhuth Borneo Journal of Islamic Studies, 29–43. https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v4i1.3736

Permadi, L. A., Darwini, S., Retnowati, W., & Wahyulina, S. (2019). Persepsi dan preferensi wisatawan Muslim terhadap sarana dan prasarana wisata halal di Lombok (Studi kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika). Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 4(2), 57–70. https://doi.org/10.29303/jseh.v4i2.14

Priyana, E. B., Nugroho, D. S., Wiradharma, G., Hakim, N. A. T. U., & Karunia, E. (2022). Identifikasi faktor pendukung pariwisata halal. Inovasi, 18(2), 262–266. https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10916

Priyono, O. A. (2018). Halal tourism opportunities and challenges in East Java. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 4(2), 118–133. https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3479

Rahtomo, R. W. (2018). Ekosistem destinasi pariwisata halal wadah pengembangan destinasi pariwisata ramah Muslim. Jurnal Kepariwisataan Destinasi Hospitalitas Dan Perjalanan, 2(2), 64–70. https://doi.org/10.34013/jk.v2i2.22

Rozi, F., & Camelia, A. (2022). Studi kelayakan destinasi wisata ramah Muslim untuk meningkatkan citra wisata di Sumenep (Studi kasus Pantai Lombang dan Pantai e-Kasoghi Kabupaten Sumenep). Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 433–446. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1736

Saleh, R., & Anisah, N. (2018). Pariwisata halal di Aceh: Gagasan dan realitas di lapangan. Sahafa Journal of Islamic Communication, 1(2), 79. https://doi.org/10.21111/sjic.v1i2.2849

Santoso, L., Cahyani, Y. T., & Suryani, S. (2020). Dilema kebijakan wisata halal di Pulau Lombok. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(1), 23. https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1968

Sidharta, R. B. F. I. (2018). Optimalisasi peran perbankan syariah dalam mendukung wisata halal. Distribusi - Journal of Management and Business, 5(2), 1–14. https://doi.org/10.29303/jdm.v5i2.29

Subarkah, A. R. (2018). Diplomasi pariwisata halal Nusa Tenggara Barat. Intermestic Journal of International Studies, 2(2), 188. https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.6

Subarkah, A. R., Rachman, J. B., & Akim, A. (2020). Destination branding Indonesia sebagai destinasi wisata halal. Jurnal Kepariwisataan Destinasi Hospitalitas Dan Perjalanan, 4(2), 84–97. https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53

Supyadi, A., Haq, H. S., & Hamdi, H. (2018). Konsep akomodasi wisata halal di Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application), 81. https://doi.org/10.31764/ijeca.v0i0.1992

Suwarta, F. (2022). Analisis brand image Hotel Sofyan, Cut Meutia, Jakarta, sebagai hotel berkonsep syariah. Destinesia Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata, 4(1), 01–09. https://doi.org/10.31334/jd.v4i1.2556

Syam, H. M., Rumyeni, R., & Samsudin, D. (2023). Konsep strategi branding destinasi bagi industri pariwisata halal dalam menarik wisatawan. Warta Iski, 6(2), 143–152. https://doi.org/10.25008/wartaiski.v6i2.248

Utami, A. N., Roychansyah, M. S., & S, M. K. (2019). Implementasi pengembangan pariwisata halal di Lombok. Talenta Conference Series Energy and Engineering (EE), 2(1). https://doi.org/10.32734/ee.v2i1.418

Yasin, Z. (2022). Review peraturan dan kebijakan pemerintah terhadap pariwisata di Indonesia. Qonuni Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam, 2(02), 72–77. https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i02.1021